BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR

36 TAHUN 2011 TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG, Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugastugas Pemerintah Kabupaten Malang sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu ketertiban administrasi dari Tata Naskah Dinas; b. bahwa Keputusan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang sudah tidak sesuai lagi dan perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; c.

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

H:\Tata Naskah.doc

2

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

H:\Tata Naskah.doc

3

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 114/E1); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D); 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D); MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Malang. 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Malang. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang. 7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.

H:\Tata Naskah.doc

4

8. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Malang. 9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga Lain. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. 11. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malang. 12. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan. 13. Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten Malang. 14. Tata Naskah Dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyampaian naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan. 15. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. 16. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas. 17. Kop Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas kertas. 18. Stempel Jabatan adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atau Ketua/Wakil Ketua DPRD. 19. Stempel SKPD adalah alat/cap yang digunakan untuk mengesahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah. 20. Papan Nama SKPD adalah papan yang bertuliskan nama, alamat SKPD, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail dan kode pos. 21. Sampul Naskah Dinas adalah amplop/alat pembungkus naskah dinas yang mempunyai kop sampul naskah dinas. 22. Kop Sampul Naskah Dinas adalah kop surat yang menunjukkan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan dibagian atas sampul naskah dinas. 23. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan. 24. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya. 25. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat.

H:\Tata Naskah.doc

5

26. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. 27. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. 28. Peraturan Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah. 29. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah. 30. Keputusan Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. 31. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final. 32. Instruksi Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Kepala Daerah kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. 33. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. 34. Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya. 35. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal. 36. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 37. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. 38. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama. 39. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 40. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

H:\Tata Naskah.doc

6

41. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan. 42. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan. 43. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas. 44. Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap. 45. Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan. 46. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan. 47. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan. 48. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis. 49. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum. 50. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan. 51. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. 52. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima. 53. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik. 54. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah. 55. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Daerah. 56. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak. 57. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat. 58. Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu. 59. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

H:\Tata Naskah.doc

7

60. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 61. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. 62. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. 63. Perubahan adalah mengubah atau menyisipkan suatu naskah dinas. 64. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut. 65. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan. BAB II TATA NASKAH DINAS Bagian Kesatu Asas Tata Naskah Dinas Pasal 2 Asas tata naskah dinas terdiri atas: a. asas efisien dan efektif; b. asas pembakuan; c. asas akuntabilitas; d. asas keterkaitan; e. asas kecepatan dan ketepatan; dan f. asas keamanan. Pasal 3 (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan Bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas. (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tata cara dan bentuk yang telah dibakukan. (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi. (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

H:\Tata Naskah.doc

8

(5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi. Pasal 4 Prinsip-prinsip penyelenggaraan tata naskah dinas terdiri atas: a. ketelitian; b. kejelasan; c. singkat dan padat; dan d. logis dan meyakinkan. Pasal 5 (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan. (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat. (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut, logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif. Bagian Kedua Tata Persuratan Dinas Pasal 6 Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut: a. pengelolaan surat masuk; b. pengelolaan surat keluar; c. tingkat keamanan; d. kecepatan proses; e. penggunaan kertas surat; f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan g. warna dan kualitas kertas.

H:\Tata Naskah.doc

9

Pasal 7 Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui: a. instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan: 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan 3. surat masuk diarsipkan pada Sekretariat atau Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Kabupaten Malang. b. kopi surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak; c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang. Pasal 8 Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan: a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masingmasing unit tata usaha dalam rangka pengendalian; b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD; c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan d. surat keluar diarsipkan oleh unit tata usaha pada masing-masing SKPD. Pasal 9 (1) Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut: a. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara. b. surat rahasia disingkat R, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.

H:\Tata Naskah.doc

10

c. surat penting disingkat P, merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat. d. surat konfidensial disingkat K, merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalan pemerintahan dan pembangunan. e. surat biasa disingkat B, merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak. (2) Surat dengan tingkat keamanan tertentu (sangat rahasia, rahasia, penting, konfidensial) harus dijaga keamanannya dalam rangka keselamatan negara. Tanda tingkat keamanan ditulis dengan cap (tidak diketik), berwarna merah pada bagian atas dan bawah setiap halaman surat dinas. Jika surat dinas tersebut dikopi, cap tingkat keamanan pada kopi harus dengan warna yang sama dengan warna cap pada surat asli. Pasal 10 Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut: a. Kecepatan proses penyampaian: 1. amat segera/kilat, surat dinas harus diselesaikan, dikirim, dan disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam; 2. segera,

surat

dinas

harus

diselesaikan,

dikirim,

dan

disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka atau kurir, dengan batas waktu 2 x 24 jam; 3. penting,

surat

dinas

harus

diselesaikan,

dikirim,

dan

disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan caraka atau kurir, dengan batas waktu 3 x 24 jam; 4. biasa, surat dinas harus diselesaikan, dikirim, dan disampaikan menurut yang diterima oleh bagian pengiriman sesuai dengan jadwal perjalanan caraka atau kurir, dengan batas waktu 5 hari. b. Batas waktu jawaban surat: 1. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima; 2. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima; 3. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan 4. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

H:\Tata Naskah.doc

11

Pasal 11 Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut: a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram atau disesuaikan dengan kebutuhan, antara lain untuk kegiatan surat menyurat penggandaan dan dokumen pelaporan; b. penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama; c.

penyediaan surat berlambang negara berwarna hitam atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;

d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm); e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan f.

ukuran

kertas

yang

digunakan

untuk

pidato

adalah

A5

(165 x 215 mm). Pasal 12 Pengetikan

sarana

administrasi

dan

komunikasi

perkantoran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut: a. penggunaan jenis huruf pica; b. arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan c.

spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan. Pasal 13

(1) Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik. (2) Kertas berwarna putih dengan kualitas terbaik (white bond) digunakan untuk surat dinas yang asli, sedangkan yang berkualitas biasa digunakan untuk kopi surat dinas. Apabila digunakan mesin ketik biasa, tembusan diketik dengan kertas karbon pada kertas doorslag, manifold atau tissue. Apabila digunakan mesin ketik elektronik atau komputer akan lebih efisien jika tembusan dibuat pada kertas biasa dengan menggunakan mesin foto kopi. Naskah dengan jangka waktu simpan 10 tahun atau lebih atau bernilai guna permanen harus menggunakan kertas serendah-rendahnya dengan nilai keasaman (PH) 7.

H:\Tata Naskah.doc

12

Pasal 14 Penerapan tata persuratan dinas harus memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut: a. Penyelenggaraan urusan kedinasan melalui surat menyurat dinas harus dilaksanakan secara cermat agar tidak menimbulkan salah penafsiran. b. Koordinasi antar pejabat terkait hendaknya dilakukan dengan mengutamakan metode yang paling cepat dan tepat, misalnya diskusi, kunjungan pribadi dan jaringan telepon lokal. Jika dalam menyusun surat dinas diperlukan koordinasi, pejabat yang bersangkutan melakukannya mulai tahap penyusunan draft, sehingga perbaikan pada konsep final dapat dihindari. c. Unsur kedinasan yang dilakukan dengan menggunakan tata cara dan prosedur surat menyurat harus menggunakan sarana komunikasi resmi. d. Jawaban terhadap surat yang masuk: 1. Instansi pengirim harus segera mengkonfirmasikan kepada penerima surat apabila terjadi keterlambatan jawaban dalam suatu proses komunikasi tanpa keterangan yang jelas; 2. Instansi penerima harus segera memberikan jawaban terhadap konfirmasi yang dilakukan oleh Instansi pengirim. e. Waktu penandatanganan surat harus memperhatikan jadwal pengiriman surat yang berlaku di Instansi masing-masing dan segera di kirim setelah ditandatangani. f. Penggandaan/kopi surat hanya diberikan kepada yang berhak dan memerlukan, dinyatakan dengan memberikan alamat yang dimaksud dalam “Tembusan”. Kopi surat dibuat terbatas hanya untuk kebutuhan sebagai berikut: 1. Kopi tembusan adalah kopi surat yang disampaikan kepada pejabat yang secara fungsional terkait; 2. Kopi laporan adalah kopi surat yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang; 3. Kopi untuk arsip adalah kopi surat yang disimpan untuk kepentingan pemeriksaan arsip. g. Tembusan surat disampaikan kepada unit kerja terkait, sedangkan lampiran hanya disampaikan kepada unit yang bertanggung jawab. BAB III NASKAH DINAS Pasal 15 (1) Naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, dirumuskan dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum serta dalam bentuk dan susunan surat.

H:\Tata Naskah.doc

13

(2) Bentuk dan susunan naskah dinas produk hukum di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan d. Keputusan Kepala Daerah. (3) Bentuk dan susunan naskah dinas surat di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f.

surat izin;

g. surat perjanjian; h. surat perintah tugas; i.

surat perintah perjalanan dinas;

j.

surat kuasa;

k. surat undangan; l.

surat keterangan melaksanakan tugas;

m. surat panggilan; n. nota dinas; o. nota pengajuan konsep naskah dinas; p. lembar disposisi; q. telaahan staf; r.

pengumuman;

s. laporan; t.

rekomendasi;

u. surat pengantar; v. telegram; w. lembaran daerah; x. berita daerah; y.

berita acara;

z.

notulen;

aa. memo; ab. daftar hadir; ac. piagam; ad. sertifikat; dan ae. STTPP.

H:\Tata Naskah.doc

14

BAB IV PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA TUGAS HARIAN, PEJABAT DAN PENJABAT Pasal 16 (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya. (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya. (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat

yang

menerima

pelimpahan

wewenang

harus

bertanggungjawab kepada pejabat yang melimpahkan wewenang. Pasal 17 (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik. (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun. (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah

dinas

yang

dilakukan,

sepanjang

untuk

kelancaran

administrasi dan bukan kebijakan. Pasal 18 (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara. (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Plh.

sebagaimana

dimaksud

pada

ayat

(1)

mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif.

H:\Tata Naskah.doc

15

Pasal 19 (1) Pejabat yang disingkat PJ. merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat struktural tetapi belum memenuhi pangkat yang ditentukan. (2) PJ. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan dilantik oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. (3) PJ. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sampai dengan

Pegawai

Negeri

Sipil

dimaksud

memenuhi

syarat

kepangkatan untuk jabatan struktural tersebut. Pasal 20 (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara yang ditunjuk untuk menggantikan jabatan Kepala Daerah yang telah berakhir masa jabatannya. (2) Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada Pemerintah Daerah sampai dengan pelantikan Kepala Daerah definitif. BAB V PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu Paraf Naskah Dinas Pasal 21 (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf. (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar. (3) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal. (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas. (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. paraf hierarki; dan b. paraf koordinasi.

H:\Tata Naskah.doc

16

Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 22 (1) Penulisan nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tanpa menggunakan gelar akademik. (2) Penulisan nama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar. (3) Penulisan nama pejabat selain yang dimaksud pada ayat (1) menggunakan gelar, pangkat dan nomor induk pegawai. Bagian Ketiga Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 23 (1) Kepala Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) terdiri atas: a. Peraturan Daerah; b. Peraturan Kepala Daerah; c. Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan d. Keputusan Kepala Daerah. (2) Kepala Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. instruksi; b. surat edaran; c. surat biasa; d. surat keterangan; e. surat perintah; f. surat izin; g. h. i. j. k. l. m.

surat perjanjian; surat perintah tugas; surat kuasa; surat undangan; surat keterangan melaksanakan tugas; surat panggilan; lembar disposisi;

n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi;

H:\Tata Naskah.doc

17

q. r. s. t. u. v.

telegram; berita acara; memo; piagam; sertifikat; dan STTPP.

Pasal 24 (1) Kepala Daerah mendelegasikan penandatanganan perizinan di bidang pelayanan yang bersifat lintas sektor kepada Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Malang. (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang berwenang. Pasal 25 (1) Wakil Kepala Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perintah tugas; f. surat keterangan melaksanakan tugas; g. lembar disposisi; h. telaahan staf; i. laporan; j. rekomendasi; dan k. memo. (2) Wakil Kepala Daerah atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Kepala Daerah; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah; 5. surat izin; 6. surat perintah tugas; 7. surat keterangan melaksanakan tugas;

H:\Tata Naskah.doc

18

8. 9. 10. 11. 12. 13.

lembar disposisi; pengumuman; telegram; berita acara; piagam; dan sertifikat. Pasal 26

(1) Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. surat pengantar; t. lembaran daerah; u. berita daerah; v. berita acara; w. notulen; x. memo; y. daftar hadir; dan z. sertifikat. (2) Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala Daerah; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: 1. surat edaran; 2. surat biasa; 3. surat keterangan; 4. surat perintah;

H:\Tata Naskah.doc

19

5. surat izin; 6. surat perjanjian; 7. surat perintah tugas; 8. surat undangan; 9. surat keterangan melaksanakan tugas; 10. surat panggilan; 11. pengumuman; 12. telegram; 13. berita acara; 14. piagam; 15. sertifikat; dan 16. STTPP.

Pasal 27 (1) Asisten Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. lembar disposisi; d. telaahan staf; e. laporan; f.

surat pengantar;

g. notulen; dan h. memo. (2) Asisten

Sekretaris

menandatangani

Daerah

naskah

atas

dinas

nama

bentuk

Sekretaris dan

susunan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f.

surat undangan;

g. surat panggilan; h. nota dinas; i.

nota pengajuan konsep naskah dinas;

j.

laporan;

k. surat pengantar; dan l.

H:\Tata Naskah.doc

daftar hadir.

Daerah surat

20

Pasal 28 Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. nota pengajuan konsep naskah dinas; b. telaahan staf; dan c. laporan. Pasal 29 (1) Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; u. daftar hadir; dan v. sertifikat. (2) Kepala SKPD atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas yang meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Kepala Daerah; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; 3. surat perintah; 4. surat undangan; dan 5. sertifikat.

H:\Tata Naskah.doc

21

(3) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang selaku Kepala SKPD atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat undangan; c. pengumuman; d. laporan; e. telegram; f. piagam; g. sertifikat; dan h. STTPP. Pasal 30 (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. (2) Sekretaris DPRD atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas meliputi: a. dalam bentuk dan susunan produk hukum Keputusan Kepala Daerah; dan b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: 1. surat biasa; 2. surat keterangan; dan 3. surat perintah.

H:\Tata Naskah.doc

22

Pasal 31 (1) Kepala UPT Dinas/Badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat perintah; c. surat perjanjian; d. surat perintah tugas; e. surat perintah perjalanan dinas; f.

surat kuasa;

g. surat undangan; h. surat keterangan melaksanakan tugas; i.

surat panggilan;

j.

nota dinas;

k. nota pengajuan konsep naskah dinas; l.

lembar disposisi;

m. telaahan staf; n. pengumuman; o. laporan; p. rekomendasi; q. berita acara; r.

memo; dan

s. daftar hadir. (2) Kepala

UPT

Dinas/Badan

atas

nama

Kepala

Dinas/Badan

menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 32 (1) Sekretaris SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat kuasa; e. surat undangan;

H:\Tata Naskah.doc

23

f. nota dinas; g. nota pengajuan konsep naskah dinas; h. lembar disposisi; i. telaahan staf; j. laporan; k. memo; dan l. daftar hadir. (2) Sekretaris SKPD atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 33 (1) Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita acara; t. memo; dan u. daftar hadir. (2) Camat atas nama Kepala Daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan.

H:\Tata Naskah.doc

24

Pasal 34 (1) Kepala Bagian/Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; c. nota pengajuan konsep naskah dinas; d. lembar disposisi; e. telaahan staf; f. laporan; dan g. daftar hadir. (2) Kepala Bagian/Kepala Bidang atas nama Kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. nota dinas; dan e. daftar hadir. Pasal 35 (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; d. surat izin; e. surat perjanjian; f. surat perintah tugas; g. surat perintah perjalanan dinas; h. surat kuasa; i. surat undangan; j. surat keterangan melaksanakan tugas; k. surat panggilan; l. nota dinas; m. nota pengajuan konsep naskah dinas; n. lembar disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman; q. laporan; r. rekomendasi; s. berita daerah; t. berita acara; u. memo; dan v. daftar hadir.

H:\Tata Naskah.doc

25

(2) Lurah atas nama Camat menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat biasa; b. surat keterangan; c. surat perintah; dan d. surat undangan. Pasal 36 (1) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. nota dinas; b. nota pengajuan konsep naskah dinas; c. telaahan staf; dan d. laporan. (2) Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi atas nama Sekretaris SKPD/Kepala Bagian/Kepala Bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas: a. surat perintah; b. nota dinas; dan c. daftar hadir. Bagian Keempat Pendelegasian Pelaksanaan Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 37 (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam Peraturan Kepala Daerah. (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 38 (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam. (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua. (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

H:\Tata Naskah.doc

26

BAB VI STEMPEL Bagian Kesatu Jenis Pasal 39 Jenis stempel untuk naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. stempel jabatan; dan b. stempel SKPD. Pasal 40 Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri atas: a. stempel jabatan Kepala Daerah; dan b. stempel jabatan Ketua DPRD. Pasal 41 Stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri atas: a. stempel SKPD dan/atau lembaga lain; b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan c. stempel UPT. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 42 Stempel jabatan dan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 berbentuk lingkaran. Pasal 43 Ukuran stempel jabatan dan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi: a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 4 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 3,8 cm;

H:\Tata Naskah.doc

27

c.

ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 2,7 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm. Pasal 44 (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi: a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,8 cm; b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,7 cm; c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel SKPD adalah 1,2 cm; dan d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,5 cm. (2) Stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya. Pasal 45 (1) Stempel jabatan Kepala Daerah berisi nama jabatan dan nama daerah menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang. (2) Stempel jabatan Ketua DPRD berisi nama jabatan dan nama daerah menggunakan lambang daerah dengan pembatas tanda bintang. (3) Stempel SKPD berisi nama Pemerintah Daerah dan SKPD yang bersangkutan. (4) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 46 (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD. (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b adalah Kepala SKPD, Kepala UPT atau pejabat yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.

H:\Tata Naskah.doc

28

Pasal 47 Perangkat Daerah yang berhak menggunakan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Dinas Daerah; d. Lembaga Teknis Daerah; e. Kecamatan; f. Kelurahan; dan g. Lembaga lainnya.

SKPD

Pasal 48 Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta warna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tanda tangan pejabat yang menandatangani naskah dinas. Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 49 (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel SKPD dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD. (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel. (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD. Bagian Kelima Pengamanan Pasal 50 (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan kode. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Kepala Daerah.

H:\Tata Naskah.doc

29

BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 51 Jenis kop naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas: a. kop naskah dinas jabatan; dan b. kop naskah dinas SKPD. Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 52 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a untuk Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menggunakan: a. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum; b. lambang negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat. (2) Kop naskah dinas SKPD memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama SKPD, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (3) Kop naskah dinas Kecamatan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama Kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. (4) Kop naskah dinas Kelurahan memuat sebutan Pemerintah Daerah, nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos. Bagian Ketiga Penggunaan Pasal 53 (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

H:\Tata Naskah.doc

30

(2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. (4) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 54 Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Staf Ahli. BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 55 Jenis sampul naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas: a. sampul naskah dinas jabatan; dan b. sampul naskah dinas SKPD. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 56 Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 berbentuk empat persegi panjang. Pasal 57 (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 meliputi: a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;

H:\Tata Naskah.doc

31

c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm. (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna: a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a; b. coklat untuk sampul naskah dinas SKPD sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b. Pasal 58 (1) Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna hitam, nama jabatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. (2) Sampul naskah dinas SKPD berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. (3) Sampul naskah dinas UPT berisi nama Pemerintah Daerah, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas. BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 59 Jenis papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas: a. papan nama kantor Kepala Daerah; b. papan nama SKPD; c. papan nama UPT. Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 60 (1) Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 berbentuk empat persegi panjang. (2) Ukuran papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besar bangunan.

H:\Tata Naskah.doc

32

Pasal 61 (1) Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, berisi tulisan ”KANTOR BUPATI MALANG”, alamat, nomor telepon dan kode pos. (2) Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, berisi tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN MALANG” dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. (3) Papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 huruf c, berisi tulisan ”PEMERINTAH KABUPATEN MALANG” dan nama SKPD, nama UPT yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos. Pasal 62 (1) Jenis bahan dasar papan nama di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai berikut: a. dibuat dari bahan kayu jati; atau b. dibuat dari bahan beton dengan lapisan marmer, keramik atau granit. (2) Warna papan nama putih dengan tulisan warna hitam atau menyesuaikan dan ukuran 1 : 2. Bagian Ketiga Penempatan Pasal 63 (1) Papan nama SKPD ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya. (2) Bagi beberapa SKPD yang berada dibawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD. BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN Pasal 64 (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

H:\Tata Naskah.doc

33

(2) Pejabat

yang

menandatangani

naskah

dinas

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya. BAB XI PELAPORAN Pasal 65 (1) Kepala SKPD melaporkan pelaksanaan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Kepala Daerah. (2) Kepala

Daerah

melaporkan

pelaksanaan

naskah

dinas

di

Lingkungan Pemerintah Daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur Jawa Timur. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 66 Kepala

Daerah

malakukan

pembinaan

dan

pengawasan

penyelenggaraan naskah dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 67 Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n., u.b., Plt., Plh., PJ., dan Pj., paraf, penandatanganan, bentuk, ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran. Pasal 68 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

H:\Tata Naskah.doc

34

Pasal 69 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 Deseber

2011

BUPATI MALANG, Ttd. H. RENDRA KRESNA Diundangkan di Malang pada tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH Ttd. ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12/E

H:\Tata Naskah.doc

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR : 36 Desember 2011 TANGGAL : 30 Desember 2011 BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n., u.b., Plt., Plh., PJ., DAN Pj., PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA A.

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS 1. PERATURAN DAERAH a. Pengertian Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. b. Susunan 1) Peraturan Daerah terdiri atas: a) Kepala Peraturan Daerah; b) Pembukaan Peraturan Daerah; c) Isi Peraturan Daerah; d) Bagian akhir Peraturan Daerah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Peraturan Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Peraturan Daerah Kabupaten Malang”; bb. Nomor dan Tahun; cc. Judul Peraturan. b) Pembukaan Peraturan Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; bb. Tulisan “Bupati Malang”; cc. Konsideran Menimbang dan Mengingat; dd. Tulisan ”Dengan persetujuan bersama DPRD dan Bupati Malang”; ee. Konsideran Menetapkan. Dalam konsideran menimbang memuat pertimbangan-pertimbangan, motivasi, dan tujuan yang akan dicapai dan dalam konsideran mengingat memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya Peraturan Daerah. c) Isi Peraturan Daerah terdiri atas: aa. Bab-bab; Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian dan bagian dapat dibagi dalam paragraf. bb. Pasal-pasal; Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. d) Bagian akhir Peraturan Daerah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama Jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan. c. Bentuk naskah dinas Peraturan Daerah adalah sebagaimana berikut:

H:\Lamp Tata Naskah.doc

2

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR ........ TAHUN ........... TENTANG …………………………………………………………. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, Menimbang

:

a. bahwa .........................................................................................; b. bahwa .........................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

:

1. Undang-Undang .........................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ................................................................; 3. dan seterusnya;

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG ................................................... ............................................................................................................ BAB I

KETENTUAN UMUM ………………………………………………............................ Pasal 1 (1) (2)


……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

3 BAB II (dan seterusnya) ……………………………………………. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di ………………. pada tanggal ………………. BUPATI MALANG,

NAMA


4 2. PERATURAN KEPALA DAERAH a. Pengertian Peraturan Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Kepala Daerah. b. Susunan 1) Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: a) Kepala Peraturan Kepala Daerah; b) Pembukaan Peraturan Kepala Daerah; c) Isi Peraturan Kepala Daerah; d) Bagian akhir Peraturan Kepala Daerah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Peraturan Bupati Malang”; bb. Nomor dan Tahun; cc. Judul Peraturan. b) Pembukaan Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Bupati Malang“; bb. Konsideran Menimbang dan Mengingat ; cc. Tulisan ”Memutuskan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; dd. Konsideran Menetapkan. c) Isi Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Bab-bab; Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian dan bagian dapat dibagi dalam paragraf. bb. Pasal-pasal; Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. d) Bagian akhir Peraturan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan. c. Bentuk naskah dinas Peraturan Kepala Daerah adalah sebagaimana berikut:


5

BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR ……. TAHUN………. TENTANG ..................................................................................... ..................................................................................... BUPATI MALANG, Menimbang :

Mengingat

a. bahwa ...............................................................................................; b. bahwa ...............................................................................................; c. dan seterusnya;

: 1. Undang-Undang ...............................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ......................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ......................................................... ................................................................................................................. BAB I KETENTUAN UMUM ................................... Pasal 1 …………… ……… …………… ………………………… …………… . (1) ………………………………………………………………………; (2) ………………………………………………………………………; (3) dan seterusnya. Pasal (1) ……………………………………………………………………… (2) ………………………………………………………………………


6 BAB II (dan seterusnya) ………………………………………… Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………… BUPATI MALANG,

NAMA


7 3. PERATURAN BERSAMA KEPALA DAERAH a. Pengertian Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah. b. Susunan 1) Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas: a) Kepala Peraturan Bersama Kepala Daerah; b) Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Daerah; c) Isi Peraturan Bersama Kepala Daerah; d) Bagian akhir Peraturan Bersama Kepala Daerah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Peraturan Bersama Bupati ....... ”; bb. Nomor dan Tahun; cc. Judul Peraturan. b) Pembukaan Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; bb. Tulisan “Bupati Malang dan …………”; cc. Konsideran Menimbang dan Mengingat; dd. Tulisan ”Memutuskan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas. c) Isi Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas: aa. Bab-bab; Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian dan bagian dapat dibagi dalam paragraf. bb. Pasal-pasal; Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. d) Bagian akhir Peraturan Bersama Kepala Daerah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan kedua Kepala Daerah; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan. c. Bentuk

naskah

dinas

sebagaimana berikut:


Peraturan

Bersama

Kepala

Daerah

adalah

8

BUPATI MALANG PERATURAN BERSAMA BUPATI MALANG DAN BUPATI …………………….. NOMOR ………. TAHUN ………… NOMOR ………. TAHUN ………… TENTANG ............................................................................................... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG DAN BUPATI ……………….. Menimbang

: a. bahwa ................................................................................................; b. bahwa ................................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang ................................................................................; 2. Peraturan Pemerintah .......................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA BUPATI ............... DAN BUPATI ................... TENTANG............................. BAB I KETENTUAN UMUM .............................................................. Pasal 1 (1) ........................................................................................................; (2) ........................................................................................................; (3) dan seterusnya.


9 BAB II (dan seterusnya) Peraturan Bersama Bupati .................. dan Bupati ................... ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam (Lembaran Daerah/Berita Daerah) Ditetapkan di ………………… pada tanggal ………………… BUPATI …………,

NAMA

Diundangkan di ………. pada tanggal …………. SEKRETARIS DAERAH (Pemrakarsa)

NAMA Pangkat NIP. BERITA DAERAH KABUPATEN (Pemrakarsa)......……. TAHUN ……….. NOMOR ………………


BUPATI MALANG,

NAMA

10 4. KEPUTUSAN KEPALA DAERAH a. Pengertian Keputusan Kepala Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan konkrit, individual, dan final. b. Ciri-ciri Materinya bersifat penetapan dituangkan dalam diktum KESATU, KEDUA dan seterusnya, dan penandatanganannya dapat didelegasikan kepada pimpinan perangkat daerah. c. Susunan 1) Keputusan Kepala Daerah terdiri atas: a) Kepala Keputusan Kepala Daerah; b) Pembukaan Keputusan Kepala Daerah; c) Isi Keputusan Kepala Daerah; d) Bagian akhir Keputusan Kepala Daerah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Keputusan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Keputusan Bupati Malang”; bb. Nomor dan Tahun; cc. Judul Keputusan. b) Pembukaan Keputusan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Bupati Malang“; bb. Konsideran Menimbang dan Mengingat; cc. Tulisan “Memutuskan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; dd. Konsideran Menetapkan. Dalam konsideran menimbang memuat pertimbangan-pertimbangan, motivasi, tujuan yang akan dicapai dan konsideran mengingat memuat peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum ditetapkannya keputusan. c) Isi Keputusan Kepala Daerah berisi Diktum-diktum. d) Bagian akhir Keputusan Kepala Daerah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan. d. Bentuk naskah dinas Keputusan Kepala Daerah adalah sebagaimana berikut:


11

BUPATI MALANG KEPUTUSAN BUPATI MALANG NOMOR …..........TAHUN………. TENTANG ....................................................................... BUPATI MALANG, Menimbang

: a. bahwa .............................................................................................; b. bahwa .............................................................................................; c. dan seterusnya;

Mengingat

: 1. Undang-Undang .............................................................................; 2. Peraturan Pemerintah ....................................................................; 3. dan seterusnya; MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU KEDUA KETIGA

: … ……… ……………… ………… ……… ……… ……… ……………… : ……… …… ……… ……… …………………… ……… ……… ………… : …… …… ………… ……………… ……… ……… ……… ……………… Ditetapkan di ……………… pada tanggal ……………… BUPATI MALANG,

NAMA


12 5. INSTRUKSI KEPALA DAERAH a. Pengertian Instruksi Kepala Daerah adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Kepala

Daerah

kepada

bawahan

untuk

melaksanakan

tugas-tugas

pemerintahan.

b. Susunan 1) Instruksi Kepala Daerah terdiri atas: a) Kepala Instruksi Kepala Daerah; b) Pembukaan Instruksi Kepala Daerah; c) Isi Instruksi Kepala Daerah; d) Bagian akhir Instruksi Kepala Daerah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Instruksi Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Instruksi Bupati Malang”; bb. Nomor dan Tahun; cc. Judul Instruksi. b) Pembukaan Instruksi Kepala Daerah terdiri atas: aa. Tulisan “Bupati Malang”; bb. Instruksi Kepala Daerah dituangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Isi Instruksi Kepala Daerah berisi Diktum-diktum yang menyebutkan pejabat yang dituju dan memuat isi yang harus dilaksanakan. d) Bagian akhir Instruksi Kepala Daerah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan.

c. Bentuk naskah dinas Instruksi Kepala Daerah adalah sebagaimana berikut:


13

BUPATI MALANG INSTRUKSI BUPATI MALANG NOMOR ………. TAHUN………… TENTANG ................................................................................

BUPATI MALANG, Dalam rangka ................................................................................................................ .... ........................................................ dengan ini menginstruksikan: Kepada

:

1. ................................................................. 2. ..................................................................

Untuk KESATU KEDUA KETIGA

: : .................................................................................................... : .................................................................................................... : dan seterusnya;

KEEMPAT

: Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ……………. pada tanggal ……………. BUPATI MALANG,

NAMA


14 6. SURAT EDARAN a. Pengertian Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

b. Susunan 1) Surat Edaran terdiri atas: a) Kepala Surat Edaran; b) Isi Surat Edaran; c) Bagian akhir Surat Edaran. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Edaran terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Kepada pejabat/alamat yang dituju; cc. Tulisan “Surat Edaran” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; dd. Nomor dan Tahun; ee. Judul Surat Edaran. b) Isi Surat Edaran dituangkan/dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Surat Edaran terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Edaran adalah sebagaimana berikut:


15

BUPATI MALANG Malang, ………………………. Kepada Yth. ………………………….. ………………………….. di ………………. SURAT EDARAN NOMOR ………….. TAHUN ………….. TENTANG …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. BUPATI MALANG,

NAMA


16

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Malang, .................................. Kepada Yth. ………………………….. ………………………….. di ……………….

SURAT EDARAN NOMOR ………….. TAHUN ………….. TENTANG …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….. a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


17 7. SURAT BIASA a. Pengertian Surat Biasa adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.

b. Susunan 1) Surat Biasa terdiri atas: a) Kepala Surat Biasa; b) Isi Surat Biasa; c) Bagian akhir Surat Biasa. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Biasa terdiri atas: 1) Sebelah kanan atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Kepada pejabat/alamat yang dituju. 2) Sebelah kiri atas: Nomor, sifat, lampiran dan perihal diketik secara vertikal. b) Isi Surat Biasa dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Surat Biasa terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Biasa adalah sebagaimana berikut:


18

BUPATI MALANG Malang, ………………...

Nomor Sifat

: :

……………………. …………………….

Lampiran Hal

: :

……………………. …………………….

Kepada Yth. …………………………………. …………………………………. di …………………………..

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. BUPATI MALANG,

NAMA


19

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

Malang, ………………...

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

……………………. ……………………. ……………………. …………………….

Kepada Yth. …………………………………. …………………………………. di …………………………..

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


20

LAMBANG DAERAH


Malang, ………………...

Nomor Sifat Lampiran Hal

: : : :

……………………. ……………………. ……………………. …………………….

Kepada Yth. …………………………………. …………………………………. di …………………………..

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. ………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………….. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


21 8. SURAT KETERANGAN a. Pengertian Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.

b. Susunan 1) Surat Keterangan terdiri atas: a) Kepala Surat Keterangan; b) Isi Surat Keterangan; c) Bagian akhir Surat Keterangan. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Keterangan terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Keterangan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. b) Isi Surat Keterangan terdiri atas: aa. Nama dan jabatan yang menerangkan; bb. Nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan Identitas lain yang diperlukan dari pihak yang diterangkan; cc. Maksud Surat Keterangan. c) Bagian akhir Surat Keterangan terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Keterangan adalah sebagaimana berikut:


22

BUPATI MALANG SURAT KETERANGAN NOMOR ................................. Yang bertanda tangan di bawah ini: a. N a m a : ............................................................................................ b. Jabatan

: ............................................................................................

dengan ini menerangkan bahwa: a. Nama/NIP. : ……………………….. / NIP. ................................................ b. Pangkat/Golongan : ……………………….. / ........................................................ c. Jabatan : .............................................................................................. Maksud : .............................................................................................. .............................................................................................. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya. Malang, ……………………. BUPATI MALANG,

NAMA


23

LAMBANG DAERAH


SURAT KETERANGAN NOMOR .................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: a. N a m a

: ............................................................................................

b. Jabatan

: ............................................................................................

dengan ini menerangkan bahwa: a. Nama/NIP.

: ……………………….. / NIP. ................................................

b. Pangkat/Golongan

: ……………………….. / ........................................................

c. Jabatan

: ..............................................................................................

Maksud

: .............................................................................................. ..............................................................................................

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, ......................... a.n. BUPATI MALNG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


24 LAMBANG DAERAH


SURAT KETERANGAN NOMOR .................................

Yang bertanda tangan di bawah ini: a. N a m a

: ............................................................................................

b. Jabatan

: ............................................................................................

dengan ini menerangkan bahwa: a. Nama/NIP.

: ……………………….. / NIP. ................................................

b. Pangkat/Golongan

: ……………………….. / ........................................................

c. Jabatan

: ..............................................................................................

Maksud

: .............................................................................................. ..............................................................................................

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, .............................. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


25 9. SURAT PERINTAH a. Pengertian Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaaan tertentu.

b. Susunan 1) Surat Perintah terdiri atas: a) Kepala Surat Perintah; b) Isi Surat Perintah; c) Bagian akhir Surat Perintah. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Perintah terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Perintah” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. b) Isi Surat Perintah terdiri atas: aa. Nama dan jabatan yang memberikan perintah; bb. Tulisan “Memerintahkan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; cc. Nama dan jabatan yang diberi perintah; dd. Jenis perintah yang harus dilaksanakan; ee. Waktu melaksanakan perintah. c) Bagian akhir Surat Perintah terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Perintah adalah sebagaimana berikut:


26

BUPATI MALANG SURAT PERINTAH NOMOR ................................ Nama (yang memberikan perintah) Jabatan

: ............................................................................ : ............................................................................

MEMERINTAHKAN : Kepada a. Nama b. Jabatan

: : ............................................................................ : ............................................................................

Untuk

: ............................................................................................................................. .. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .. ......................................................................................................................................

Ditetapkan di ….……………….. pada tanggal ……………........... BUPATI MALANG,

NAMA


27

LAMBANG DAERAH


SURAT PERINTAH NOMOR ................................

Nama (yang memberikan perintah)

: ............................................................................

Jabatan

: ............................................................................

MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

a. Nama

: ............................................................................

b. Jabatan

: ............................................................................

Untuk

: ...............................................................................................................................

............................................................................................................................. ......... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ......... Ditetapkan di …. …………… ….. pada tanggal …………….. ……… a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


28

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT PERINTAH NOMOR ................................

Nama (yang memberikan perintah)

: ............................................................................

Jabatan

: ............................................................................

MEMERINTAHKAN :

Kepada

:

a. Nama

: ............................................................................

b. Jabatan

: ............................................................................

Untuk

: ............................................................................................................................. ..

...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. .. ...................................................................................................................................... Ditetapkan di ……………… ….. pada tanggal …..……….. ……… NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


29 10. SURAT IZIN a. Pengertian Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Susunan 1) Surat Izin terdiri atas: a) Kepala Surat Izin; b) Isi Surat Izin; c) Bagian akhir Surat Izin. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Izin terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Izin” yang ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan; cc. Judul Surat Izin; dd. Dasar pemberian Surat Izin. b) Isi Surat Izin terdiri atas: aa. Tulisan “Memberi Izin” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nama, jabatan dan alamat yang diberikan izin; cc. Peruntukan izin. c) Bagian akhir Surat Izin terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Izin adalah sebagaimana berikut:


30

BUPATI MALANG SURAT IZIN BUPATI MALANG NOMOR ......................................

TENTANG ………………………………….. ……………………………………

Dasar

:

a. ……………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………….

MEMBERI IZIN:

Kepada

:

Nama

:

…………………………………………………………………………….

Jabatan

:

…………………………………………………………………………….

Alamat

:

…………………………………………………………………………….

Untuk

:

…………………………………………………………………………….

Ditetapkan di ………………..….. pada tanggal …..…………………

BUPATI MALANG,

NAMA


31

LAMBANG DAERAH


SURAT IZIN NOMOR ......................................

TENTANG ………………………………….. ……………………………………

Dasar

:

a. ……………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………….

MEMBERI IZIN:

Kepada

:

Nama

:

…………………………………………………………………………….

Jabatan

:

…………………………………………………………………………….

Alamat

:

…………………………………………………………………………….

Untuk

:

…………………………………………………………………………….

Ditetapkan di ….………….…….. pada tanggal ……………….……

a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


32

LAMBANG DAERAH


SURAT IZIN NOMOR ......................................

TENTANG ………………………………….. ……………………………………

Dasar

:

a. ……………………………………………………………………………. b. …………………………………………………………………………….

MEMBERI IZIN:

Kepada

:

Nama

:

…………………………………………………………………………….

Jabatan

:

…………………………………………………………………………….

Alamat

:

…………………………………………………………………………….

Untuk

:

…………………………………………………………………………….

Ditetapkan di ….……………. ….. pada tanggal …………….. ………

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


33 11. SURAT PERJANJIAN a. Pengertian Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

b. Susunan 1) Surat Perjanjian terdiri atas: a) Kepala Surat Perjanjian; b) Pembukaan Surat Perjanjian; c) Isi Surat Perjanjian; d) Bagian akhir Surat Perjanjian. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Perjanjian terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Perjanjian” yang ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan; cc. Judul Surat Perjanjian. b) Pembukaan Surat Perjanjian terdiri atas: aa. Hari, tanggal, bulan dan tahun serta tempat pembuatan; bb. Identitas para pihak yang terlibat perjanjian. c) Isi Surat Perjanjian terdiri atas: aa. Bab-bab; Bab-bab dapat dibagi menjadi bagian dan bagian dapat dibagi dalam paragraf. bb. Pasal-pasal; Pasal-pasal dapat dibagi menjadi ayat-ayat. d) Bagian akhir Surat Perjanjian terdiri atas: aa. Tulisan “PIHAK ke ….” yang membuat Surat Perjanjian; bb. Tanda tangan pihak-pihak yang terlibat; cc. Materai; dd. Nama jelas pihak-pihak yang terlibat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Saksi-saksi.

c. Bentuk naskah dinas Surat Perjanjian adalah sebagaimana berikut:


34

BUPATI MALANG SURAT PERJANJIAN NOMOR ..................................... TENTANG ................................................................................ ................................................................................ Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ......... tahun ..................., bertempat di .............., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ............................................................................................................................. ........ .................................................................................................. PIHAK KESATU 2. ............................................................................................................................. ........ .................................................................................................. PIHAK KEDUA Pasal …. (1) (2)

…………………….. …………………….. Pasal ….

............................................................................................................................. ............... ............................................................................................................................................ KETENTUAN PENUTUP Pasal .... Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas. PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU, MATERAI

NAMA Saksi-saksi: 1. .......................... (tanda tangan) 2. .......................... (tanda tangan) 3. dst......................


NAMA

35

PIHAK KE DUA

LAMBANG DAERAH

SURAT PERJANJIAN NOMOR ..................................... TENTANG ................................................................................ ................................................................................ Pada hari ini ........ tanggal ......... bulan ......... tahun ..................., bertempat di .............., kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. ............................................................................................................................. ........ .................................................................................................. PIHAK KESATU 2. ............................................................................................................................. ........ .................................................................................................. PIHAK KEDUA Pasal …. (1) …………………….. (2) …………………….. Pasal …. ............................................................................................................................. ............... ............................................................................................................................................ KETENTUAN PENUTUP Pasal .... Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU, MATERAI

NAMA Pangkat NIP. Saksi-saksi: 1. .......................... (tanda tangan) 2. .......................... (tanda tangan) 3. dst......................


NAMA Pangkat NIP.

36 12. SURAT PERINTAH TUGAS a. Pengertian Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Susunan 1) Surat Perintah Tugas terdiri atas: a) Kepala Surat Perintah Tugas; b) Isi Surat Perintah Tugas; c) Bagian akhir Surat Perintah Tugas. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Perintah Tugas terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Perintah Tugas” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan; cc. Dasar dikeluarkan Surat Perintah Tugas. b) Isi Surat Perintah Tugas terdiri atas: aa. Tulisan “Memerintahkan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nama, Pangkat/Golongan, NIP dan jabatan yang diberi tugas; cc. Untuk melaksanakan tugas atau perjalanan dinas sesuai dasar dikeluarkan Surat Perintah Tugas. c) Bagian akhir Surat Perintah Tugas terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Setelah

melaksanakan

perintah

tugas

dimaksud,

pejabat

yang

melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan hasil kegiatan selama perjalanan dinas.

d. Bentuk naskah dinas Surat Perintah Tugas adalah sebagaimana berikut:


37

BUPATI MALANG SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………… : ………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………..

Dasar

MEMERINTAHKAN: Kepada

Untuk

: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan

: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

: 1. ........................................................................................................... 2. ........................................................................................................... 3. ...........................................................................................................

Sesuai prosedur, setelah melaksanakan kegiatan dimaksud agar melaporkan hasilnya kepada Pimpinan. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di …………………..... pada tanggal …………………….. BUPATI MALANG,

NAMA


38

LAMBANG DAERAH


SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………… : ………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………..

Dasar


Untuk


: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................


: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

: 1. ........................................................................................................... 2. ........................................................................................................... 3. ...........................................................................................................


Ditetapkan di ………………….. pada tanggal …………………….. a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


39

LAMBANG DAERAH


SURAT PERINTAH TUGAS NOMOR ………………… : ………………………………………………………………………………...... …………………………………………………………………………………..

Dasar


Untuk


: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................


: ....................................................... : ....................................................... : ....................................................... : .......................................................

: 1. ........................................................................................................... 2. ........................................................................................................... 3. ...........................................................................................................


Ditetapkan di ………………….. pada tanggal …………………….. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


40 13. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS a. Pengertian Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas. b. Susunan 1) Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: a) Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas; b) Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas; c) Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: aa. Tulisan “Lembar ke, Kode Nomor dan Nomor”; bb. Tulisan ”Surat Perintah Perjalanan Dinas” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; cc. Tulisan “SPPD” diketik secara simetris di bawah kata “Surat Perintah Perjalanan Dinas”. b) Isi Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: aa. Pejabat yang memberikan perintah; bb. Nama pejabat/pegawai yang diberi perintah; cc. Pangkat/golongan,

jabatan

dan

tingkat

menurut

peraturan

perjalanan pejabat/pegawai yang diberi perintah; dd. Maksud perjalanan dinas; ee. Alat angkut yang dipergunakan; ff. Nama tempat berangkat dan tempat tujuan perjalanan dinas; gg. Lama perjalanan dinas, tanggal berangkat dan tanggal kembali; hh. Pejabat/pegawai yang ikut; ii. Pembebanan anggaran perjalanan dinas dari instansi dan kode anggaran; jj. Keterangan lain-lain. c) Bagian akhir Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat, pangkat dan NIP; ee. Stempel SKPD. c. Bentuk naskah dinas Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah sebagaimana berikut:


41

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke Kode No Nomor

: ........................... : ........................... : ...........................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama pegawai yang diperintah

Sekretaris Daerah

3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud perjalanan dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain Dikeluarkan di : pada tanggal : SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


42 SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke

: ........................ : ……….............. : …..................... : ………………….

Selaku pelaksana teknis kegiatan II.

Tiba di : Pada tanggal :

………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….) III.


………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….) IV.


………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….)

Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala

: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

( …………………………) Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala

: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..


: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

( …………………………)

V. Tiba kembali di : ………………………… Pada tanggal : .................................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. SEKRETARIS DAERAH,

NAMA VI. Catatan lain-lain VII Perhatian Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.


43

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Lembar ke Kode No

: ........................... : ...........................

Nomor

: ...........................

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) 1. Pejabat yang memberi perintah 2. Nama pegawai yang diperintah

Sekretaris Daerah

3. a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan 4. Maksud perjalanan dinas 5. Alat angkut yang dipergunakan 6. a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan 7. a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali 8. Pengikut 9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran 10. Keterangan lain-lain

Dikeluarkan di : pada tanggal : PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA Pangkat NIP


44 SPPD No. Berangkat dari (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke

: ........................ : ……….............. : …..................... : ………………….

Selaku pelaksana teknis kegiatan II.


………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….) III.


………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….) IV.


………………………… …………………………

Kepala

…………………………

:

(………………………….)

Berangkat dari Ke Pada tanggal Kepala

: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..


: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..


: : : :

………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………………..

( …………………………)

V. Tiba kembali di : ………………………… Pada tanggal : .................................... Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut diatas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. PEJABAT YANG BERWENANG,

NAMA Pangkat NIP VI. Catatan lain-lain VII Perhatian Pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.


45 CONTOH FORMAT MAP:

LAMBANG NEGARA/ DAERAH LOGO


46 14. SURAT KUASA a. Pengertian Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.

b. Susunan 1) Surat Kuasa terdiri atas: a) Kepala Surat Kuasa; b) Isi Surat Kuasa; c) Bagian akhir Surat Kuasa. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Kuasa terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Kuasa” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. b) Isi Surat Kuasa terdiri atas: aa. Nama dan jabatan yang memberi kuasa; bb. Tulisan “Memberi Kuasa” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; cc. Identitas pejabat yang diberi kuasa; dd. Jenis tugas dan tindakan yang dikuasakan. c) Bagian akhir Surat Kuasa terdiri atas: 1) Sebelah kanan bawah: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan pemberi kuasa; cc. Tanda tangan pemberi kuasa; dd. Nama jelas pemberi kuasa (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD. 2) Sebelah kiri bawah: aa. Nama jabatan penerima kuasa; bb. Tanda tangan penerima kuasa; cc. Nama jelas, pangkat dan NIP penerima kuasa.

c. Bentuk naskah dinas Surat Kuasa adalah sebagaimana berikut:


47

BUPATI MALANG SURAT KUASA NOMOR ...............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

:

........................................................................................

b. Jabatan

:

........................................................................................

MEMBERI KUASA Kepada

:

a. Nama

:

........................................................................................

b. Jabatan

:

........................................................................................

c. NIP

:

........................................................................................

Untuk

:

......................................................................................................................... .................. ............................................................................................................................. ..............

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Malang, ……………………

Yang diberi kuasa

Yang memberi kuasa

NAMA JABATAN,

BUPATI MALANG,

NAMA

NAMA

Pangkat NIP.


48

LAMBANG DAERAH


SURAT KUASA NOMOR ...............................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama

:

........................................................................................

b. Jabatan

:

........................................................................................

MEMBERI KUASA Kepada

:

a. Nama

:

........................................................................................

b. Jabatan

:

........................................................................................

c. NIP

:

........................................................................................

Untuk

:

........................................................................................................................................... .................................................................................................................... .......................

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Malang, ……………………….


Yang diberi kuasa NAMA JABATAN,

Yang memberi kuasa NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP.

49 15. SURAT UNDANGAN a Pengertian Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.

b. Susunan 1) Surat Undangan terdiri atas: a) Kepala Surat Undangan; b) Isi Surat Undangan; c) Bagian akhir Surat Undangan. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Undangan terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas; bb. Alamat undangan yang ditujukan ditempatkan di bawah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; cc. Nomor, sifat, lampiran dan perihal diketik secara vertikal, ditempatkan di kiri atas. b) Isi Surat Undangan terdiri atas: aa. Maksud dan tujuan; bb. Hari, tanggal, waktu, tempat dan acara penyelenggaraan; cc. Catatan yang dianggap perlu. c) Bagian akhir Surat Undangan terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Undangan adalah sebagaimana berikut:


50

BUPATI MALANG Malang, ……………………..

Nomor Sifat Lampiran

: : :

.................................. .................................. ..................................

Perihal

:

Undangan

Kepada Yth. ………………………………………… ………………………………………... di …………………………..

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hari

:

…………………………………………

Tanggal

:

…………………………………………

Pukul

:

…………………………………………

Tempat

:

…………………………………………

Acara

:

…………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………

BUPATI MALANG,

NAMA Catatan: 1. ………………………………. 2. ………………………………. 3. dst.


51

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Malang, ……………………..

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

.................................. .................................. .................................. Undangan

Kepada Yth. ………………………………………… ………………………………………... di …………………………..

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hari

:

…………………………………………

Tanggal

:

…………………………………………

Pukul

:

…………………………………………

Tempat

:

…………………………………………

Acara

:

…………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………


Catatan: 1. ………………………………. 2. ………………………………. 3. dst.


NAMA Pangkat NIP.

52

LAMBANG DAERAH


Malang, ……………………....

Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

.................................. .................................. .................................. Undangan

Kepada Yth. ………………………………………… ………………………………………... di …………………………..

……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Hari

:

…………………………………………

Tanggal

:

…………………………………………

Pukul

:

…………………………………………

Tempat

:

…………………………………………

Acara

:

…………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………


Catatan: 1. ………………………………. 2. ………………………………. 3. dst.


NAMA Pangkat NIP.

53 16. SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS a. Pengertian Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi

pernyataan bahwa seorang pegawai telah

menjalankan tugas.

b. Susunan 1) Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: a) Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; b) Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas; c) Bagian akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: aa. Tulisan ”Surat Keterangan Melaksanakan Tugas” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor dan Tahun atau dapat menggunakan nomor panjang menurut kebutuhan. b) Isi Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: aa. Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan pejabat/pegawai yang memberi pernyataan; bb. Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan pejabat/pegawai yang diberi pernyataan; cc. Nomor, tanggal, dasar keputusan pengangkatan dan mulai melaksanakan tugas. c) Bagian akhir Surat Keterangan Melaksanakan Tugas terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah sebagaimana berikut:


54

BUPATI MALANG SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR ............................

Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................

Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: Nama

:

......................................................................................

NIP

:

......................................................................................

Pangkat/Golongan

:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ……….………… Nomor ………………… terhitung mulai tanggal ............................. telah nyata melaksanakan tugas sebagai ...................... ................................................................................ di .................................... Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Malang, ………………… BUPATI MALANG,

NAMA


55

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR ............................


:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................


:

......................................................................................

NIP

:

......................................................................................

Pangkat/Golongan

:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ……….………… Nomor ………………… terhitung mulai tanggal ............................. telah nyata melaksanakan tugas sebagai ...................... ................................................................................ di .................................... Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Malang, ………………… a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


56

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR ............................


:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................


:

......................................................................................

NIP

:

......................................................................................

Pangkat/Golongan

:

......................................................................................

Jabatan

:

......................................................................................

Yang diangkat berdasarkan Peraturan ……….………… Nomor ………………… terhitung mulai tanggal ............................. telah nyata melaksanakan tugas sebagai ...................... ................................................................................ di .................................... Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/Pegawai Negeri Sipil dan apabila dikemudian hari isi surat keterangan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Malang, ………………… NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


57 17. SURAT PANGGILAN a. Pengertian Surat Panggilan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi panggilan kepada seorang pegawai untuk menghadap.

b. Susunan 1) Surat Panggilan terdiri atas: a) Kepala Surat Panggilan; b) Isi Surat Panggilan; c) Bagian akhir Surat Panggilan. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Panggilan terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas; bb. Nama Instansi yang dipanggil ditempatkan di bawah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; cc. Nomor, sifat, lampiran dan perihal diketik secara vertikal, ditempatkan di kiri atas. b) Isi Surat Panggilan terdiri atas: aa. Hari, tanggal, waktu dan tempat menghadap; bb. Menghadap kepada; cc. Alamat pemanggil; dd. Maksud Surat Panggilan. c) Bagian akhir Surat Panggilan terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Panggilan adalah sebagaimana berikut:


58

BUPATI MALANG Malang, …………………….. Kepada Nomor

:

…………………….......

Yth. ………………………………….......

Sifat

:

…………………….......

………………………………….......

Lampiran

:

…………………….......

di

Perihal

:

Panggilan.

…………………………..

Dengan ini diminta kedatangan Saudara di Kantor …………… ……………………............................................................................: Hari

:

…………………….................................

Tanggal

:

…………………….................................

Pukul

:

…………………….................................

Tempat

:

…………………….................................

Menghadap kepada :

…………………….................................

Alamat

:

…………………….................................

Untuk

: ……………………..................................

……………………................................................................... Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya. BUPATI MALANG,

NAMA


59

LAMBANG DAERAH


Malang, ……………………... Kepada Nomor

:

…………………….......

Yth. ………………………………….......

Sifat

:

…………………….......

………………………………….......

Lampiran

:

…………………….......

di

Perihal

:

Panggilan.

…………………………..


:

…………………….................................

Tanggal

:

…………………….................................

Pukul

:

…………………….................................

Tempat

:

…………………….................................

Menghadap kepada :

…………………….................................

Alamat

:

…………………….................................

Untuk

: ……………………..................................

……………………................................................................... Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.


NAMA Pangkat NIP.


60

LAMBANG DAERAH


Malang, ……………………... Kepada Nomor

:

…………………….......

Yth. ………………………………….......

Sifat

:

…………………….......

………………………………….......

Lampiran

:

…………………….......

di

Perihal

:

Panggilan.

…………………………..


:

…………………….................................

Tanggal

:

…………………….................................

Pukul

:

…………………….................................

Tempat

:

…………………….................................

Menghadap kepada :

…………………….................................

Alamat

:

…………………….................................

Untuk

: ……………………..................................

……………………................................................................... Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.


NAMA Pangkat NIP.


61 18. NOTA DINAS a. Pengertian Nota Dinas adalah naskah dinas yang bersifat internal berisi komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan dan dari bawahan kepada atasan.

b. Susunan 1) Nota Dinas terdiri atas: a) Kepala Nota Dinas; b) Isi Nota Dinas; c) Bagian akhir Nota Dinas. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Nota Dinas terdiri atas: aa. Tulisan “Nota Dinas” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Pejabat yang dituju; cc. Pejabat yang mengirim; dd. Tanggal, bulan dan tahun; ee. Nomor, sifat, lampiran dan perihal. b) Isi Nota Dinas dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Nota Dinas terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Nota Dinas adalah sebagaimana berikut:


62

LAMBANG DAERAH


NOTA - DINAS

Kepada

: .......................................................................

Dari

: .......................................................................

Tanggal

: .......................................................................

Nomor

: .......................................................................

Sifat

: .......................................................................

Lampiran

: .......................................................................

Perihal

: .................................................................. ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………...

SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


63

LAMBANG DAERAH


NOTA - DINAS

Kepada

: .......................................................................

Dari

: .......................................................................

Tanggal

: .......................................................................

Nomor

: .......................................................................

Sifat

: .......................................................................

Lampiran

: .......................................................................

Perihal

: .................................................................. ……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………... ………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….…………... ……………………………………………………………………………………….…………...


NAMA Pangkat NIP.


64

19. NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS a. Pengertian Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah naskah dinas untuk menyampaikan konsep naskah dinas kepada atasan.

b. Susunan 1) Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: a) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; b) Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas; c) Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas; bb. Pejabat/alamat yang dituju ditempatkan di bawah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; cc. Nomor ditempatkan di kiri atas; dd. Tulisan “Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas. b) Isi Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: aa. Pejabat yang dituju; bb. Tentang isi naskah dinas; cc. Catatan yang diperlukan; dd. Lampiran; ee. Permohonan mendapatkan tanda tangan atas pengesahan atau persetujuan. c) Bagian akhir Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama, pangkat dan NIP; dd. Tulisan “Disposisi Pimpinan”.

c. Bentuk naskah dinas Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas adalah sebagaimana berikut:


65

LAMBANG DAERAH


Malang, ……………………….…. Kepada Nomor

: …………………………….

Yth. ………………………………………… ………………………………………… di …………………………..

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : ............................................................................ Tentang

: ............................................................................

Catatan

: ............................................................................

Lampiran

: ............................................................................

Untuk mohon persetujuan dan tanda tangan atas

: ...................................................................... NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP. DISPOSISI PIMPINAN :


66

20. LEMBAR DISPOSISI a. Pengertian Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.

b. Susunan 1) Lembar Disposisi terdiri atas: a) Kepala Lembar Disposisi; b) Isi Lembar Disposisi; c) Bagian akhir Lembar Disposisi. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Lembar Disposisi terdiri atas: aa. Tulisan “Lembar Disposisi”; bb. Tanggal diterima, nomor agenda dan sifat surat ditempatkan di kanan atas; cc. Asal surat, nomor surat dan tanggal surat ditempatkan di kiri atas; dd. Perihal; ee. Diteruskan kepada. b) Isi Lembar Disposisi dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Lembar Disposisi dibubuhi paraf atasan yang memberi disposisi beserta tanggalnya.

c. Bentuk naskah dinas Lembar Disposisi adalah sebagaimana berikut:


67

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH LEMBAR DISPOSISI

Surat dari

:

Diterima tanggal :

Nomor Surat

:

Nomor Agenda

:

Sifat

:

Tanggal Surat :

Sangat Segera Perihal

Segera

Rahasia

:

Diteruskan kepada Sdr:

Dengan hormat harap:

……………………………….

Tanggapan dan Saran

……………………………….

Proses lebih lanjut

……………………………….

Koordinasi/Konfirmasikan

Dan seterusnya …………………..

……………………………………..

Catatan :

NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH Paraf dan tanggal

NAMA


68

21. TELAAHAN STAF a. Pengertian Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.

b. Susunan 1) Telaahan Staf terdiri atas: a) Kepala Telaahan Staf; b) Isi Telaahan Staf; c) Bagian akhir Telaahan Staf. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Telaahan Staf terdiri atas: aa. Tulisan “Telaahan Staf” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Pejabat yang dituju; cc. Pejabat yang mengirim; dd. Tanggal, nomor, sifat, lampiran dan perihal. b) Isi Telaahan Staf terdiri atas: aa. Pokok persoalan; bb. Praanggapan; cc. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan (bila ada); dd. Pembahasan/analisis; ee. Kesimpulan; ff. Saran tindakan. c) Bagian akhir Telaahan Staf terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); dd. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Telaahan Staf adalah sebagaimana berikut:


69

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH TELAAHAN STAF

Kepada

:

...........................................................................

Dari

:

...........................................................................

Tanggal

:

...........................................................................

Nomor

:

...........................................................................

Sifat

:

...........................................................................

Lampiran

:

...........................................................................

Perihal

:

.....................................................................

I. Persoalan

:

………………………………………………… …………………………………………………

II. Praanggapan

:

………………………………………………… …………………………………………………

III. Fakta-fakta yang mempengaruhi

:

………………………………………………… …………………………………………………

IV. Analisis

:

………………………………………………… …………………………………………………

V. Kesimpulan

:

………………………………………………… …………………………………………………

VI. Saran Tindakan

:

………………………………………………… ………………………………………………… NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


70

22. PENGUMUMAN a. Pengertian Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.

b. Susunan 1) Pengumuman terdiri atas: a) Kepala Pengumuman; b) Isi Pengumuman; c) Bagian akhir Pengumuman. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Pengumuman terdiri atas: aa. Tulisan “Pengumuman” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor ditempatkan di bawah tulisan ”Pengumuman”; cc. Judul Pengumuman. b) Isi Pengumuman dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Pengumuman terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Pengumuman adalah sebagaimana berikut:


71

BUPATI MALANG PENGUMUMAN NOMOR: ..................... TENTANG .................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ .............................................................................................................. ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. ..............................................................................................................

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ............................. BUPATI MALANG,

NAMA


72

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH PENGUMUMAN NOMOR: ..................... TENTANG .................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ .............................................................................................................. ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ ..............................................................................................................

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ............................. a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


73

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH PENGUMUMAN NOMOR: ..................... TENTANG .................................................................... ....................................................................

............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ .............................................................................................................. ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ ..............................................................................................................

Ditetapkan di ............................. pada tanggal ............................. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


74 23. LAPORAN a. Pengertian Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.

b. Susunan 1) Laporan terdiri atas: a) Kepala Laporan; b) Isi Laporan; c) Bagian akhir Laporan; d) Lampiran jika dianggap perlu. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Laporan memuat nama/judul laporan. b) Isi Laporan dirumuskan dalam bentuk uraian terdiri atas: aa. Pendahuluan yang memuat penjelasan umum, landasan hukum, maksud dan tujuan; bb. Kegiatan yang dilaksanakan; cc. Hasil yang dicapai; dd. Kesimpulan dan saran yang memuat rangkaian pelaksanaan tugas dan saran-saran sebagai bahan pertimbangan; ee. Penutup. c) Bagian akhir Laporan terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Laporan adalah sebagaimana berikut:


75

BUPATI MALANG LAPORAN TENTANG ……………………………………………………… ………………………………………………………

I.

PENDAHULUAN. A. Umum/latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan

II.

Kegiatan yang dilaksanakan

III.

Hasil yang dicapai

IV.

Kesimpulan dan Saran

V.

Penutup

Dibuat di ................................... pada tanggal .............................

BUPATI MALANG,

NAMA


76

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH LAPORAN TENTANG ……………………………………………………… ………………………………………………………

I.

PENDAHULUAN. A. Umum/latar belakang B. Landasan Hukum C. Maksud dan Tujuan

II.

Kegiatan yang dilaksanakan

VI.

Hasil yang dicapai

VII. Kesimpulan dan Saran

VIII. Penutup

Dibuat di ................................... pada tanggal ............................. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


77 24. REKOMENDASI a. Pengertian Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

b. Susunan 1) Rekomendasi terdiri atas: a) Kepala Rekomendasi; b) Isi Rekomendasi; c) Bagian akhir Rekomendasi. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Rekomendasi terdiri atas: aa. Tulisan “Rekomendasi” ditempatkan di tengah atas lembar naskah dinas; bb. Nomor ditempatkan di bawah tulisan Rekomendasi; cc. Judul Rekomendasi. b) Isi Rekomendasi dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Rekomendasi terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Rekomendasi adalah sebagaimana berikut:


78

BUPATI MALANG REKOMENDASI NOMOR ……… TENTANG ……………………………………………………… ……………………………………………………… ............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................. a. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... b. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... c. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ .............................................................................................................. Malang, ………………......... BUPATI MALANG,

NAMA


79

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH REKOMENDASI NOMOR ……… TENTANG ……………………………………………………… ………………………………………………………

............................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................. .............................................................................................................. a. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... b. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... c. ...................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ...... ............................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................ .............................................................................................................. Malang, ……………….... NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


80 25. SURAT PENGANTAR a. Pengertian Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.

b. Susunan 1) Surat Pengantar terdiri atas: a) Kepala Surat Pengantar; b) Isi Surat Pengantar; c) Bagian akhir Surat Pengantar. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Surat Pengantar terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun ditempatkan di kanan atas; bb. Nama pejabat/alamat yang dituju ditempatkan di bawah nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; cc. Tulisan “Surat Pengantar” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; dd. Nomor ditempatkan di bawah tulisan ”Surat Pengantar”. b) Isi Surat Pengantar terdiri atas: aa. Kolom nomor urut; bb. Kolom jenis yang dikirim; cc. Kolom banyaknya naskah/barang dan sebagainya; dd. Kolom keterangan. c) Bagian akhir Surat Pengantar terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun Surat Pengantar diterima; bb. Nama jabatan penerima dan pengirim; cc. Tanda tangan penerima dan pengirim; dd. Nama jelas pejabat, pangkat dan NIP; ee. Stempel SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Surat Pengantar adalah sebagaimana berikut:


81

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH Malang, …………………………….. Kepada Yth. ......................................................... ......................................................... di ………………………….. SURAT PENGANTAR Nomor : …………………

No.

Jenis yang dikirim

Banyaknya

Keterangan

Diterima tanggal ………………… Penerima Nama Jabatan,

Pengirim Nama Jabatan,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP.


82 26. TELEGRAM a. Pengertian Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.

b. Susunan 1) Telegram terdiri atas: a) Kepala berita Telegram; b) Isi berita Telegram; c) Bagian akhir berita Telegram. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala berita Telegram terdiri atas: aa. Nama pejabat yang mengirim berita; bb. Nama pejabat/alamat yang dituju; cc. Tembusan. b) Isi berita Telegram terdiri atas: aa. Klasifikasi; bb. Nomor; cc. Uraian isi berita dirumuskan dalam kalimat singkat dan jelas; dd. Tanggal, bulan dan tahun (waktu pembuatan). c) Bagian akhir berita Telegram terdiri atas: aa. Nama pejabat yang mengirim; bb. Nama jabatan yang mengirim; cc. Tanda tangan pejabat yang mengirim.

c. Cara pengiriman Pengiriman telegram dilaksanakan dengan menggunakan telekomunikasi elektronik Sekretariat Daerah atau Kantor-kantor Telegram.

d. Bentuk naskah dinas Telegram adalah sebagaimana berikut:


83 PEMERINTAH KABUPATEN MALANG MODEL M. 1. REGISTRASI NOMOR : .................... FORMULIR BERITA PANGGILAN

JENIS

NOMOR

DERAJAT

DARI

: ............................................................

UNTUK

: ............................................................

TEMBUSAN : ............................................................

KLASIFIKASI : AMAT SEGERA NOMOR : .......................… .........................................................................................................KMA.................. .............................................................................................................TTK AAA TTK

: ..............................................................................KMA.................................. ....................................................................................................TTK BBB TTK : ..............................................................................KMA.................................. ....................................................................................................TTK CCC TTK : ..............................................................................KMA.................................. ....................................................................................................TTK DDD TTK : DSTNYA TTK HBS

TGL WAKTU PEMBUATAN ………….. PENGIRIM : …………………… NAMA

:……………………

JABATAN

: ……………………

TANDA TANGAN


No. Kode

Waktu Terima Kirim

Lalu Lintas

:

Paraf Operator

…………………………

84 27. LEMBARAN DAERAH a. Pengertian Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

b. Susunan Lembaran Daerah terdiri atas: 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan; 3) Tanda tangan; 4) Nama jelas pejabat; 5) Stempel SKPD; 6) Tahun dan Nomor Lembaran Daerah.

c. Bentuk naskah dinas Lembaran Daerah adalah sebagaimana berikut:

Diundangkan di Malang pada tanggal …............. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

NAMA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN … NOMOR …


85 28. BERITA DAERAH a. Pengertian Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Kepala Daerah.

b. Susunan Berita Daerah terdiri atas: 1) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 2) Nama jabatan; 3) Tanda tangan; 4) Nama jelas pejabat; 5) Stempel SKPD; 6) Tahun dan Nomor Berita Daerah.

c. Bentuk naskah dinas Berita Daerah adalah sebagaimana berikut:

Diundangkan di Malang pada tanggal …............. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

NAMA BERITA DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN … NOMOR …


86 29. BERITA ACARA a. Pengertian Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditandatangani oleh para pihak.

b. Susunan 1) Berita Acara terdiri atas: a) Kepala Berita Acara; b) Isi Berita Acara; c) Bagian akhir Berita Acara. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Berita Acara terdiri atas: aa. Tulisan “Berita Acara” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nomor ditempatkan di bawah tulisan ”Berita Acara”. b) Isi Berita Acara dirumuskan dalam bentuk uraian yang didalamnya dicantumkan: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama, NIP, Pangkat/Golongan dan alamat para pihak; cc. Permasalahan pokoknya; dd. Tulisan “Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap ………”. c) Bagian akhir Berita Acara terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Tulisan “Pihak” yang terlibat dalam Berita Acara; cc. Tanda tangan para pihak yang terlibat dalam Berita Acara; dd. Nama jelas para pihak yang terlibat dalam Berita Acara (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD; ff. Tulisan “Dilakukan dihadapan ……….” (pihak yang menyaksikan penandatanganan Berita Acara); gg. Tanda tangan pihak yang menyaksikan; hh. Nama jelas pihak yang menyaksikan penandatanganan (Pangkat dan NIP bagi PNS).

c. Bentuk naskah dinas Berita Acara adalah sebagaimana berikut:


87

BUPATI MALANG BERITA ACARA NOMOR: …………….. Pada hari ini ……………. tanggal ……………. tahun ............................…………. ………………. kami masing-masing: 1. …………….………………..…….…….…………….………… yang selanjutnya disebut pihak KESATU (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. ……….………..………..……..……..…………………………. yang selanjutnya disebut pihak KEDUA …………….…………….………………..………………………….……….……......... ............................................................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ……………. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di ……………………. PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU BUPATI/WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA

Dilakukan dihadapan,

NAMA Pangkat NIP.


88

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH BERITA ACARA NOMOR: ……………..

Pada hari ini ……………. tanggal ……………. tahun ............................…………. ………………. kami masing-masing: 1. …………….………………..…….…….…………….………… yang selanjutnya disebut pihak KESATU (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. ……….………..………..……..……..…………………………. yang selanjutnya disebut pihak KEDUA …………….…………….………………..………………………….……….……......... ............................................................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ……………. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di …………………….

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP. Dilakukan dihadapan,

NAMA Pangkat NIP.


89

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH BERITA ACARA NOMOR: ……………..

Pada hari ini ……………. tanggal ……………. tahun ............................…………. ………………. kami masing-masing: 1. …………….………………..…….…….…………….………… yang selanjutnya disebut pihak KESATU (memuat nama, NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan dan alamat) 2. ……….………..………..……..……..…………………………. yang selanjutnya disebut pihak KEDUA …………….…………….………………..………………………….……….……......... ............................................................................................... Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap ……………. untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Dibuat di ……………………. PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.

NAMA Pangkat NIP.

Dilakukan dihadapan,

NAMA Pangkat NIP.


90 30. NOTULEN a. Pengertian Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.

b. Susunan 1) Notulen terdiri atas: a) Kepala Notulen; b) Isi Notulen; c) Bagian akhir Notulen. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Notulen terdiri atas: aa. Tulisan “Notulen” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nama sidang/rapat; cc. Hari/tanggal; dd. Waktu panggilan sidang/rapat; ee. Waktu sidang/rapat; ff. Acara. b) Isi Notulen terdiri atas: aa. Pimpinan sidang/rapat; bb. Ketua/Wakil Ketua; cc. Sekretaris; dd. Pencatat; ee. Peserta sidang/rapat; ff. Kegiatan sidang/rapat; gg. Kata pembukaan; hh. Pembahasan; ii. Peraturan. c) Bagian akhir Notulen terdiri atas: aa. Nama jabatan; bb. Tanda tangan; cc. Nama jelas, pangkat dan NIP; dd. Stempel SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Notulen adalah sebagaimana berikut:


91

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH NOTULEN : : : : :

……………………………………………......…….. ……………………………………………......…….. ……………………………………………......…….. ……………………………………………......…….. 1. …………………………………………….......... 2. dan seterusnya ……………………………….. 3. Penutup.

Ketua Sekretaris Pencatat

: : :

……………………………………………......…….. ……………………………………………......…….. ……………………………………………......……..

Peserta Sidang/Rapat

:

1. …………………………………………….......... 2. dan seterusnya.

Kegiatan Sidang/Rapat

:

1. …………………………………………….......... 2. dan seterusnya.

1. Kata Pembukaan 2. Pembahasan 3. Peraturan

: : :

…………………………………………….……....... ……………………….…………………….....…….. ……………………….……………………..…...…..

Sidang/Rapat Hari/Tanggal Waktu Panggilan Waktu sidang/rapat Acara

Pimpinan Sidang/Rapat

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


92 31. MEMO a. Pengertian Memo adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi catatan tertentu.

b. Susunan 1) Memo terdiri atas: a) Kepala Memo; b) Isi Memo; c) Bagian akhir Memo. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Memo terdiri atas: aa. Tulisan “Memo” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nama pengirim Memo; cc. Nama pejabat yang dituju. b) Isi Memo dirumuskan dalam bentuk uraian. c) Bagian akhir Memo terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Memo adalah sebagaimana berikut:


93

BUPATI MALANG MEMO

Dari Kepada

: :

……………..…………………………….…………..………..… ……………..…………………………….…………..………..…

ISI

:

…………………………………………..…………………..

……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………… …………………………………………..………………................….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………… Malang, ………………. BUPATI/WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA


94

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH MEMO

Dari

:

……………..…………………………….…………..………..…

Kepada

:

……………..…………………………….…………..………..…

ISI

:

…………………………………………..…………………..

……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………… …………………………………………..………………................….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………………….……….……….…….. ……………………………….………… Malang, ………………. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


95 32. DAFTAR HADIR a. Pengertian Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.

b. Susunan 1) Daftar Hadir terdiri atas: a) Kepala Daftar Hadir; b) Isi Daftar Hadir; c) Bagian akhir Daftar Hadir. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Daftar Hadir terdiri atas: aa. Tulisan “Daftar Hadir” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Nama hari, tanggal, waktu, tempat dan acara. b) Isi Daftar Hadir terdiri atas: aa. Kolom nomor urut; bb. Kolom nama; cc. Kolom jabatan/instansi; dd. Kolom tanda tangan/paraf ; ee. Untuk Daftar Hadir masuk kantor (kerja) dilengkapi dengan kolom tanggal dalam satu bulan yang terbagi atas kolom paraf masuk pagi dan siang serta kolom keterangan. c) Bagian akhir Daftar Hadir terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan penanggung jawab (pejabat yang bertanggung jawab atas kegiatan); cc. Tanda tangan pejabat penanggung jawab; dd. Nama jelas pejabat, pangkat dan NIP.

c. Bentuk naskah dinas Daftar Hadir adalah sebagaimana berikut:


96

LAMBANG DAERAH


Hari Tanggal Jam Tempat Acara

NO.

NAMA

DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT : ……………..……………..………………………. : ……………..……………..………………………. : ……………..……………..………………………. : ……………..……………..………………………. : ……………..……………..……………………….

JABATAN/INSTANSI

TANDA TANGAN

KETERANGAN

1. 2. 3. 4. 5. dst.

Malang, …………………….. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP.


97

LAMBANG DAERAH

KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH DAFTAR HADIR

BULAN MINGGU

NO.

NAMA

1

2

PANGKAT / GOL. 3

: :

……………………….. ………………………..

TANGGAL P 4

S 5

P 6

S 7

P 8

KET S 9

P 10

S 11

12

KEPALA SUB BAGIAN/ SEKRETARIS Malang, ……………………….. NAMA JABATAN PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,

NAMA Pangkat NIP


98 33. PIAGAM a. Pengertian Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.

b. Susunan 1) Piagam terdiri atas: a) Kepala Piagam; b) Isi Piagam; c) Bagian akhir Piagam. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala Piagam terdiri atas: aa. Tulisan “Piagam Penghargaan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Tulisan

“Nomor”

ditempatkan

di

bawah

tulisan

”Piagam

Penghargaan”. b) Isi Piagam terdiri atas: aa. Nama jabatan pemberi penghargaan; bb. Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, jabatan dan instansi penerima penghargaan; cc. Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat atau prestasi keteladanan yang telah dicapai atau diwujudkan. c) Bagian akhir Piagam terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan dd. Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); ee. Stempel jabatan/SKPD.

c. Bentuk naskah dinas Piagam adalah sebagaimana berikut:


99

BUPATI MALANG PIAGAM PENGHARGAAN Nomor: ………………………

BUPATI MALANG dengan ini memberikan penghargaan kepada: Nama

:

……………………….…………………………………..…..

Tempat/Tanggal lahir

:

……………………….…………………………………..…..

NIP/NRP

:

……………………….…………………………………..…..

Jabatan

:

……………………….…………………………………..…..

Instansi

:

……………………….…………………………………..…..

…………….…………….……………..…………….…………..…………………….………… …………….…………….……………..…………….…………..…………………….………… …………….…………….……………..…………….…………..…………………….………… …………….…………….……………..…………….…………..…………………….………… Malang, ……………………… BUPATI/WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA


100 34. SERTIFIKAT a. Pengertian Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu. b. Susunan Sertifikat terdiri atas: 1) Tulisan “Sertifikat” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; 2) Nama, NIP dan instansi penerima Sertifikat; 3) Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; 4) Nama jabatan; 5) Tanda tangan; 6) Nama jelas pejabat (Pangkat dan NIP bagi PNS); 7) Stempel jabatan/SKPD. c. Bentuk naskah dinas Sertifikat adalah sebagaimana berikut:

BUPATI MALANG

SERTIFIKAT Diberikan kepada :

Nama

: …………………………..

NIP

: ......................................

Instansi

: ......................................

Sebagai/Atas partisipasinya dalam ...............…………………………………….. yang diselenggarakan oleh ............................................................................................ dari tanggal ....................... s/d ……………… bertempat di ……………………….. Malang, …………………… BUPATI MALANG,

NAMA


101 35. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN a. Pengertian Surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu. b. Susunan 1) STTPP terdiri atas: a) Bagian depan STTPP terdiri atas: aa. Kepala STTPP; bb. Isi STTPP; cc. Bagian akhir STTPP. b) Bagian belakang STTPP. 2) Penjelasan format sebagaimana angka 1) adalah sebagai berikut: a) Kepala STTPP terdiri atas: aa. Tulisan “Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Tulisan “Nomor” ditempatkan di bawah tulisan ”Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan”. b) Isi STTPP terdiri atas: aa. Nama jabatan pemberi STTPP; bb. Nama, tempat/tanggal lahir, NIP/NRP, pangkat/golongan ruang, jabatan dan instansi penerima STTPP; cc. Uraian kegiatan yang telah diikuti termasuk waktu kegiatan dan tempat. c) Bagian akhir STTPP terdiri atas: aa. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; bb. Nama jabatan; cc. Tanda tangan; dd. Nama jelas pejabat; ee. Stempel jabatan/SKPD. d) Bagian belakang STTPP terdiri atas: aa. Tulisan “Agenda Pembelajaran” ditempatkan di tengah lembar naskah dinas; bb. Uraian berisikan tema pendidikan dan pelatihan; cc. Nama tempat, tanggal, bulan dan tahun; dd. Nama jabatan; ee. Tanda tangan; ff. Nama jelas pejabat; gg. Stempel jabatan/SKPD. c. Bentuk naskah dinas STTPP adalah sebagaimana berikut:


102

BUPATI MALANG SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor: …………………………….. Bupati Malang berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa:

Pas foto 4 X 6

Nama Tempat/tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi

: : : : : :

……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..…..

LULUS Kualifikasi : …………………………. Pada Pendidikan dan Pelatihan …………………….…….……. Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang di ......................... dari tanggal ……………………… sampai dengan …………………. yang meliputi ……… ………… Malang, ……………………………….. BUPATI MALANG,

NAMA


103 Lambang Daerah


SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor : …………………………….. Bupati Malang berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa:

Pas foto 4 X 6


: : : : : :

……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..…..

LULUS Kualifikasi : …………………………. Pada Pendidikan dan Pelatihan …………………….…….……. Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malang di ......................... dari tanggal ……………………… sampai dengan …………………. yang meliputi ……… ………… Malang, ……………………………….. a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH

NAMA Pangkat NIP. H:\Lamp Tata Naskah.doc

104

PIHAK KE DUA

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DAN UNIVERSITAS …………………….. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor : …………………………….. SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Nomor : …………………………….. Bupati Malang berdasarkan PP Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2002 dan ketentuan-ketentuan yang menyatakan bahwa:

Pas foto 4 X 6


: : : : : :

……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..….. ……………………….…………………………………..…..

LULUS Kualifikasi : …………………………. Pada Pendidikan dan Pelatihan …………………….…….……. Kabupaten Malang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang bekerjasama dengan Universitas .................................. di ......................... dari tanggal ……………………… sampai dengan …………………. yang meliputi ……… ………… REKTOR/KETUA LPM UNIVERSITAS......

NAMA NIP H:\Lamp Tata Naskah.doc

Malang, ……………………………….. BUPATI MALANG,

NAMA

105

Bagian Belakang STTPP AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum

:

(ditentukan Badan Diklat) ..............………………………..………………………………….……………….……………..…………… ..............………………………..………………………………….……………….……………..…………….......................................... ............................................................................................................................. ...............................................................

Khusus

:

(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan isu aktual setempat) ..............……………………….. ..............………………………..………………………………….……………….……………..…………….......................................... ................................................................................................................................................................................... Malang, ……………………………… KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN MALANG,

NAMA Pangkat NIP.


106 B. PENANDATANGANAN DAN PENEMPATAN a.n., u.b., Plt., Plh., PJ., DAN Pj. 1. Penandatanganan naskah dinas a. Oleh BUPATI

BUPATI MALANG,

NAMA b. Oleh WAKIL BUPATI

WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA c. Oleh Pimpinan Perangkat Daerah


NAMA Pangkat NIP. 2. Penggunaan “a.n.”


NAMA Pangkat NIP. 3. Penggunaan “u.b.”

a.n. BUPATI MALANG SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ............,

NAMA Pangkat NIP.


107 4. Penggunaan ”Plt.”

Plt. BUPATI MALANG WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA 5. Penggunaan ”Plh.”

Plh. BUPATI MALANG WAKIL BUPATI MALANG,

NAMA 6. Penggunaan “PJ.” (Pejabat)

PJ. KEPALA DINAS ..............,

NAMA Pangkat NIP. 7. Penggunaan “Pj.” (Penjabat)

Pj. BUPATI MALANG,

NAMA


108 C. PARAF DAN PENULISAN NAMA 1. Pembubuhan Paraf Hierarkis a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur dan Direktur Rumah Sakit Umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani. b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf. c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama. d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman. e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah. f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 2. Pembubuhan paraf koordinasi a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang pada setiap lembar naskah. b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah. c. paraf koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat. Contoh paraf hierarkis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI MALANG (3)

(1) NAMA


109 Contoh paraf hierarkis lingkup Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam bentuk matrik: PARAF HIERARKIS

Sekda…... Ass. Dinas, Badan, Kantor, Bag dst

Contoh paraf koordinasi: PARAF KOORDINASI

Dinas Badan Kantor dst

3. Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas a. penulisan nama Kepala Daerah dan nama Wakil Kepala Daerah pada naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum tanpa menggunakan gelar akademik; b. penulisan nama Kepala Daerah dan nama Wakil Kepala Daerah pada naskah dinas dan dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar akademik; c. penulisan nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, pangkat dan NIP.


110 D. BENTUK, UKURAN DAN ISI STEMPEL Stempel yang menggunakan lambang

2,7 cm *

3,8 cm

4 cm

*

Stempel yang tidak menggunakan lambang

1 cm *

2,7 cm

3,8 cm

4 cm

*

1. STEMPEL JABATAN a. Contoh Stempel Jabatan Kepala Daerah

X XX XXX

: : :

BUPATI MALANG LAMBANG NEGARA

b. Contoh Stempel Jabatan Ketua DPRD

X

:

XX : XXX :


KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG LAMBANG DAERAH

111 2. STEMPEL SKPD a. Contoh Stempel Sekretariat Daerah

X : XX : XXX :

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH

b. Contoh Stempel Sekretariat DPRD

X : XX : XXX :

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DEWAN

X : XX : XXX :

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS ...............

X XX XXX

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN ...............

c. Contoh Stempel Dinas

d. Contoh Stempel Badan


: : :

112 e. Contoh Stempel Kantor

X : XX : XXX :

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KANTOR ...............

X : XX : XXX :

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ...............

X

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ............... KELURAHAN ...............

f. Contoh Stempel Kecamatan

g. Contoh Stempel Kelurahan

:

XX : XXX :

h. Contoh Stempel Desa

X

:

XX : XXX :


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ............... DESA ...............

113 i.

Contoh Stempel Puskesmas

X XX XXX

: DINAS KESEHATAN : KABUPATEN MALANG : PUSKESMAS ............

X XX XXX

: DINAS ..................... : KABUPATEN MALANG : UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) ...................

j. Contoh Stempel UPTD

k. Contoh Stempel SKPD untuk keperluan tertentu

0,5 cm *


*

1,2 cm

1,7 cm

1,8 cm

114 E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten Malang dan nama SKPD 3 : 4. a. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Malang dengan huruf arial 14. b. tulisan nama SKPD dengan huruf arial 18. 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut: a. Contoh kop naskah dinas Kepala Daerah

LAMBANG NEGARA

BUPATI MALANG

b. Contoh kop naskah dinas DPRD

LAMBANG DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

c. Contoh kop naskah dinas Sekretariat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG LAMBANG DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

d. Contoh kop naskah dinas Sekretariat DPRD

LAMBANG DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

115 e. Contoh kop naskah dinas Dinas

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS .............. Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

f. Contoh kop naskah dinas Badan

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN .............. Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

g. Contoh kop naskah dinas Kantor

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KANTOR .............. Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

h. Contoh kop naskah dinas Kecamatan

LAMBANG DAERAH

i.

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN .............. Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

Contoh kop naskah dinas Kelurahan

LAMBANG DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN .............. KELURAHAN ................. Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

116 j.

Contoh kop naskah dinas Desa

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN .............. DESA ............... Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

k. Contoh kop naskah dinas Sekretariat Desa

LAMBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN .............. DESA .................... SEKRETARIAT DESA Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

l.

Contoh kop naskah dinas UPTD

LAMBANG DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS .............. UPT ..................... Jl. ……………………. No. … Telp. …………… Faks ………. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ……………

117 F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS 1. Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten Malang dan nama SKPD 3 : 4. a. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Malang dengan huruf arial 14. b. tulisan nama SKPD dengan huruf arial 18. 2. Bentuk dan isi sampul naskah dinas seperti pada contoh berikut: a. Contoh kop sampul naskah dinas Kepala Daerah LAMBANG NEGARA BUPATI MALANG Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

Nomor

:

…. / .… / .… / …..

Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

b. Contoh kop sampul naskah dinas DPRD LAMBANG DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

Kepada Nomor

:

…. / .… / .… / ….. Stempel

Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

c. Contoh kop sampul naskah dinas Sekretariat Daerah LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel


Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

118 d. Contoh kop sampul naskah dinas Sekretariat DPRD

LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DPRD Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

e. Contoh kop sampul naskah dinas Dinas

LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS ....................... Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

f. Contoh kop sampul naskah dinas Badan

LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN ........................ Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel


Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

119 g. Contoh kop sampul naskah dinas Kantor

LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KANTOR .................. Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

h. Contoh kop sampul naskah dinas Kecamatan

LAMBANG DAERAH

Nomor

:

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ......................... Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

…. / .… / .… / ….. Stempel

i.

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

Contoh kop sampul naskah dinas Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ......................... KELURAHAN ...................

LAMBANG DAERAH

Jalan ........................... Nomor ...... Telp. .............. Faks. .............. e-mail …………………. website ………………. Kode Pos ………

Nomor

:

…. / .… / .… / ….. Stempel


Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

120 j.

Contoh kop sampul naskah dinas Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN .................. DESA ...................

LAMBANG DAERAH


Nomor

:

…. / .… / .… / ….. Stempel

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

k. Contoh kop sampul naskah dinas Sekretariat Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ................ DESA ..................... SEKRETARIAT DESA

LAMBANG DAERAH


Nomor

:

…. / .… / .… / ….. Stempel

l.

Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

Contoh kop sampul naskah dinas UPT

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS ........................ UPT ..................

LAMBANG DAERAH


Nomor

:

…. / .… / .… / ….. Stempel


Kepada Yth. Sdr. …………………….. …………………….. di ……………….

Kode Pos

121 G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA 1. BENTUK Papan nama SKPD berbentuk empat persegi panjang dengan dua buah tiang berbentuk segi empat.

2. UKURAN a. Ukuran papan nama: 1) Ukuran 150 X 300 cm, untuk papan nama Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan dan Kantor; 2) Ukuran 75 x150 cm, untuk papan nama Kantor Desa, Kantor Kelurahan, UPTD. b. Ukuran huruf Perbandingan ukuran huruf 3 : 4 1) Ukuran huruf “3“ untuk tulisan “Pemerintah Kabupaten Malang”. 2) Ukuran huruf “4“ untuk tulisan “nama SKPD”. 3. BAHAN Bahan papan nama SKPD disesuaikan dengan kebutuhan, misalnya dari bahan kayu, beton dan lain sebagainya.


122 Bentuk papan nama seperti pada contoh berikut: a. Contoh papan nama Kepala Daerah

KANTOR BUPATI MALANG

Jl. ..…………................ Nomor ….. Kode Pos ............. Telp. ....….....…….

b. Contoh papan nama Sekretariat Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG SEKRETARIAT DAERAH


c. Contoh papan nama Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS .............................


d. Contoh papan nama Badan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BADAN ..........................



123 e. Contoh papan nama Kantor

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KANTOR ..........................


f. Contoh papan nama Kecamatan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ....................


g. Contoh papan nama Kelurahan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ..................... KELURAHAN .....................


h. Contoh papan nama Desa

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG KECAMATAN ..................... DESA .....................



124 i.

Contoh papan nama UPTD

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS ..................... UPT .....................


j.

Contoh papan nama satu atap/satu komplek

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG 1. DINAS ....................... 2. BADAN ..................... 3. KANTOR ..................


BUPATI MALANG, Ttd. H.RENDRA KRESNA


BUPATI MALANG PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 36 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG BUPATI MALANG,

Recommend Documents