BUPATIKARANGANYAR PERATURANBUPATIKARANGANYAR
NoMoR 3b
TAHUN2007
TENTANG PETUI.IJUKPELAKSANAANKEGIATANBANTUAN LANGSUNG MASYARAKATKABUPATENKARANGANYAR TAHUN ANGGARAN2OO7 D E N G A NR A H M A TT U H A NY A N G M A H A E S A BUPATI KARANGANYAR.
Menimbang
Mengingat
a.
bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat Desa/Kelurahan di KabupatenKaranganyar,perlu adanya petunjukpelaksanaanuntuk kegiatanBantuan Langsung MasyarakatTahunAnggaran2007;
b.
bahwa untuk maksudtersebutperlu diatur dan ditetapkan denganPeraturanBupati.
1
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam LingkunganPropinsiJawa Tengah;
2 . Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2004 tentang (Lembaran PembentukanPeraturanPerundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N o m o ra 3 8 9 ) ;
3 . Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negars Republik lndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negarq Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana t e l a h d i u h a h d e n g a n U n d a n g - U n d a n gN o m o r 8 T a h u n 2005 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 4548);
4 . Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran N e g a r aR e p u b l i kI n d o n e s i 4 a4 3 8 ) ;
5. Keputusan PresidenRepubliklndonesiaNomor80 Tahun ' 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Pemerintah, NegaraRepublikIndonesia Nomor 120, TambahanLembaranNegara Republiklndonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah yang terakhir dengahPeraturan Presiden Nomor85 Tahun2006; 6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006 Keuangan tentangPedoman Pengelolaan Daerah; 7. KeputusanMenteriDalam Negeridan OtonomiDaerah Nomor 152 Tahun2004 tentangPedomanPengelolaan BarangDaerah; 8. PeraturanDaerah KabupatenKaranganyarNomor 1 dan Belanja Tahun2007 tentangAnggaranPendapatan (Lembaran Anggaran 2007 Daerah Daerah Tahun Karangany,ar Tahun2007Nomor 1); Kabupaten Nomor 547 Tahun 2006 9. PeraturanBupatiKaranganyar terrtang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Karanganyar DaerahKabupaten Tahun2006Nomor53); 10. PeraturanBupatiKaranganyar Nomor 15 Tahun 2007 bagi tentangPedomanPelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan SatuanKerja PerangkatDaerah(SKPD)di Lingkungan PemerintahKabupatenKaranganyarTahun Anggaran 2007(BeritaDaerahKabupaten Karanganyar Tahun2007 Nomo1 r 5); 1 1 .P e ratur an BupatiKar anganyarNom or 16 Tahun2 007 AnggaranPendapatandan Belanja tentangPenjabaran DaerahTahun Anggaran Tahun 2007 (BeritaDaerah K a bupaten Kar anganyar Tahun2007Nom or16) . M EMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATITENTANGPETUNJUKPELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT KABUPATEN KARANGANYAR TAHUNANGGARAN 2OO7 Pasal1 Petunjukpelaksanaan kegiatanBantuanLangsungMasyarakat KabupatenKaranganyar Tahun Anggaran2007 sebagaimana tersebutdalamLampiran Peraturan ini. Pasal2 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturanini sepanjang mengenai teknikpelaksanaannya diaturlebihlanjutolehBupati.
Pasal3 Biayayang timbuldenganditetapkanPeraturanin.idibebankan pada AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah Kabupaten Karanganyar. Pasal4 Pera{uranini mulai'berlakupada tanggal diundangkandan surutsejaktanggal1 Januari2007. diberlakukan Agar setiaporangdapatmengetahuinya, memerintahkan ipengundangan PgraturanBupati ini dengan penempatannya Karanganyar. dalamBefi.taDaerahKabupaten
Ditetapkandi Karanganyar
, e guli BIPV GANYAR
Hj. RtN
I N G S I H ,S . P d . ,M . H U M ,
di Karanganyar Diundangkan padatanggal
ffi#
a TytLi ?-trcj
KARANGANYAR RISDAERAHKABUPATEN
{ a
* _a
KARANGANYAR TAHUN2OO7 NOMOR A DAERAHKABUPATEN "IA
LAMPIRAN PERATURAN BUPATIKARANGANYAR NOMOR : 3Qrrhuv^:zn7 TANGGAL i rrrI v-. -l ala7
PETUNJUKPELAKSANAAN KEGIATANBANTUANLANGSUNG MASYARAKATKABUPATENKARANGANYAR TAHUNANGGARAN 2OO7
I.
PENDAHULUAN. A. Maksud 1.
kesatuanpemahamandan pelaksanaan Untukmewujudkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku,sehingga ketentuan pengelolaan keuangan daerahdapatdiselenggarakan denganbaik.
3.
keuangan daerah. Sebagaipedomankerjapenatausahaan pengurusankeuangandaerah Agar Pelaksanaanfungsi-fungsi
4.
sebagaimana mestinya. diselenggarakan Sebagai alat penggndaliandan pengawasan/pemeriksaan
2.
penatausahaanpelaksanaan kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat. 5.
Meningkatkanefisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan
6.
Masyarakat. BantuanLangsung Meningkatkan kinerja pelaksana anggaran/kegiatanBantuan Masyarakat lebihbaikdaritahunsebelumnya. Langsung
7.
secara terpaduserasi,tepat Agar kegiatandapat dilaksanakan waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan manfaat serta tertib acjministrasi.
8.
di Desa/Kelurahan seMenjadikanpelaksanaanpembangunan lebihbaik,adildanmerata; Kabupaten Karanganyar
9.
kemampuanAparat Kecamatan,Desa/Kelurahan Meningkatkan dalam penanganankegiatansejak dari perencanaansampai denganpelaksanaan.
B. Tujuan. 1.
pengelolaanadministrasikegiatansecara tertib Terlaksananya sejakperencanaan, pelaksanaan sampaipengendalian, monitoring dan pelaporan untukmencapai sasaranyangoptimal;
2.
Meningkatnyakesadarandan peran serta masyarakatdaram pelaksanaan pembangunan di Desa/Kelurahan melaluiswadaya masyarakat;
3.
penyelenggaraan Terlaksananya kegiatanyang memenuhinorma perundang-undangan;
4.
Terlaksananyapeningkatansarana dan prasaranadi Desa/ K e l u ra h a n;
5.
Terlaksananya BantuanLangsung prinsipMasyarakat berdasarkan p ri n si p: a. Hemat, efisien dan sesuai kebutuhanserta teknik yang disyaratkan; b. Efektif,terarah,terkendali, transparandan akuntabelsertatepat waktusesuaidenganrencanakegiatan.
C . D a sa rH u ku m Pelaksanaan KegiatanBantuanLangsungMasyarakatTahun Anggaran2007berpedoman padaperaturan perundangan yangberlaku, yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Propinsi JawaTengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan (Lembaran Negara Republik Peraturan Perundang-undangan IndonesiaTahun 2004 Nomor 53, TambahanLembaranNegara R e p u b l iIn k donesia Nom or4389) 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2004 Nomor 125,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4437 sebagaimana telahdiubahdenganUndang-Undang Nomor8 Tahun 2005(LembaranNegaraRepublikIndonesianomor4548); 4. Undang-Unda4g Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara PemerintahPusat dan Pemerintahan Daerah
(LembaranNegaraRepublikltrdonesiaTahun 2004 Nomor 126, Nomor4438) NegaraRepublik lndonesia Tambahan Lembaran q
KeputusanPresidenRepubliklndonesiaNomor 80 Tahun 2003 (Lembaran Barang/JasaPemerintah, tentangPedomanPengadaan Negara Lembaran Nomor120, Tambahan NegararepublikIndonesia telah diubahyang RepublikIndonesiaNomor4330) sebagaimana
Presiden Nomor85 Tahun2006; terakhirdenganPeraturan 6 . PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Daerah; Keuangatr PedomanPengelolaan MenteriDalamNegeriDan OtonomiDaerahNomor152 7 . Keputusan BarangDaerah; Pengelolaan Tahun2004tentangPedornan 8 . PeraturanDaerah KabupatenKaranganyarNomor 1 Tahun 2007 dan belanjaDaerahTahunAnggaran tentangAnggaranpendapatan 2007 (LembaranDaerah KabupatenKaranganyarTahun 2007 N o mo r1 ); Nomor 547 Tahun 2007 9. PeraturanBupatiKabupatenKaranganyar tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Tahun2006Nomor53); Karanganyar Kabupaten Nomor 15 Tahun 2007 tentang 10. PeraturanBupati Karatlganyar bagi satuan Kerja Pedoman PelaksanaanKegiatan/Pekerjaan PerangkatDaerah(SKPD)di LingkunganPemerintahKabupaten KaranganyarTahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Tahun2007Nomor15); Karanganyar 11. PeraturanBupati Karanganyar Nomor 16 Tahun 2007 tentang PenjabaranAnggaranPendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2007 (Berita Daerah KabupatenKaranganyar Tahun2007Nomor16) D. KetentuanUmum dengan: Bupatiiniyangdimaksud DalamPeraturan disingkat dan BelanjaDaerah,selanjutnya 1. AnggaranPendapatan daerah APBD adalah rencanakeuangantahunanpemerintahan daerahdan yang dibahasdan disetujuibersamaoleh pemerintah 2.
daerah. denganperaturan DPRDdanditetapkan disingkatBLM adalah selanjutnya BantuanLangsungMasyarakat merupakansalah satu kegiatanyang tertuang dalam APBD
Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2007 yang berupa pemberianbantuanuangtunaisecaralangsung.
3.
SatuanKerja PerangkatDaerahselanjutnyadisingkatSKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4.
Pengguna Anggaran adalah
Pejabat pemegang kewenangan
penggunaananggaranuntukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi S K P Dy a n g d i p i m p i n n y a . Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatandari suatu program sesuai dengan bidangtugasnya. Kelompok masyarakat adalah Organisasi masyarakat yang bertujuanuntukmeningkatkan kesejahteraan secaraumum. 7.
Unit Kerja adalah bagiandari SKPD yang melaksanakansatu atau beberapaprogram.
8.
Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputibahan baku, barang setengahjadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinyaditetapkanoleh PenggunaBarang/Jasa.
lt.
TAHAPAN
PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKATTAHUN 2OO7
A. DokumenPelaksanaan Anggaran SetelahPeraturanDaerah tentangAnggaranPendapatandan Belanja Daerah (APBD) ditetapkan,SekretarisDaerah selaku Pengguna Anggaran menyusunDokumenPelaksanaan Anggaran(DPA)dengan kegiatan sebagaiberikut: 1.
DokumenPelaksanaan Anggaran(DPA)disusun oleh UnitKerja berdasarkan RencanaKerjaAnggaranyang telah dibahasdan disetujuidalam pembahasan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerahdenganformatsesuaiketentuan.
2.
Dokumen PelaksanaanAnggaran (DPA) Bantuan Langsung Masyarakatdisampaikankepada Bupati melalui Tim Peneliti pengesahan. Dokumen Anggaran SatuanKerjauntukmendapatkan
3.
DokumenPelaksanaan Anggaran(DpA), setelahdisahkanoleh Bupati menjadi dasar pelaksanaankegiatanoleh pengguna Anggaran. Penatausahaanperaksanaan Bantuan Langsung
B. organisasi Masyarakat. 1.
organisasiPengelolaan BantuanLangsung l,/asyarakat terdiridari : a. Pengguna Anggaran dijabatolehSekretaris Daerah; b. Peiabat PelaksanaTeknis Kegiatan(pprK) dijabat oleh K e p a laBagianPembangunan; c.
Tim Pengarah;
d.
TimTeknisVerifikasi danSekretariat BantuanSosial:
e.
Bendahara Pengeluaran;
f.
2.
Bendahara Pembantu Pengeluaran. Tugas-tugasorganisasi bantuansosialmasyarakat : a.
TugasTim Pengarah bantuansosialmasyarakat adalah: - Memberikan petunjukarahan,supervisikepadatim teknis dalam rangkaverifikasipengajuanpermohonan bantuan sosialmasyarakat. -
b.
Melaksanakan tugas-tugaslain yang berkaitandengan bantuansosialmasyarakat.
Tugas Tim Teknis VerifikasiBantuan Sosial Masyarakat adalah :
Menetapkan kriteria, persyaratan dan pemberian bantuan;
prosedur
Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap penentuan persyaratan permohonan/proposal pengajuan bantuan,tujuan,sasaran,manfaatdan atau kesiapan swadayamasyarakat; Menetapkanbesarnyaalokasi dana bantuan untuk persetujuan mendapatkan Bupati; Melaksanakan tugas lain yang berhubungandengan kegiatanverifikasi bantuan. c,
TugasSekretariat TimVerifikasi: MembantuTim Pengarahdan Ti* Teknis Verifikasi dalammempersiapkan yangdibutuhkan; administrasi
-
Mempersiapkantempat rapat dan segala sesuatuyang berhubungan denganrapattersebut;
-
Melaksanakantugas-tugas kesekretariatanyang lain sehubungan. dengan pelaksanaan Bantuan Sosial masyarakat.
III.
ARAHANPENGGUNAAN BANTUAN A.
Bantuan LangsungMasyarakatmerupakansalah satu kegiatan pelaksanaan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahKabupaten Karanganyar.
B.
Bantuan Langsung Masyarakatmerupakan alokasi dana dari PemerintahKabupatenKaranganyar yang diberikandalam bentuk uang kepada masyarakatyang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.Bantuandiberikansecara selektifdan metnilikikejelasanperuntukan penggunaannya. Pengalokasian Dana BantuanLangsung Masyarakat pada: berdasarkan 1. Bantuandiharapkan dapatmenyelesaikan masalahyangdihadapi olehmasyarakat; 2. Kepentingan langsung bagimasyarakat ataulembaga; 3. Bantuan dimaksudkandapat menumbuhkanperan serta (swadaya) masyarakat; 4. Bantuanagardioptimalkan penggunaannya, dan biayapersiapan, perencanaan, pengawasandan pajak menjaditanggungjawab penerima bantuan; 5. Menunjang programprioritas nasionai.
C.
Untuknrenunjang optimalisasi penerimaan negaradari sektorpajak, penerimabantuanwajib memungutdan menyetorkan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yangberlaku.
IV.
TAHAPAN PELAKSANAANKEGIATAN MEKANISMEPENGAJUAN PERMCHONAN, PENYALURAN DANPERTANGGUNGJAWABAN 1. Pembentukan Tim Pengarah, Tim TeknisVerifikasi dan Sekretariat Tim BantuanSosialMasyarakat Tahun2007:
a
2 . Tim Pengarah dan Tim Teknis Verifikasi menyusun petunjuk pelaksanaanuntuk kegiatanBantuan LangsungMasyarakatTahun Anggaran2007. ?
Desa/Kelurahan/Kelompok permohonan Masyarakat mengajukan dana BantuanLangsungMasyarakatyang diketahuioleh Kepala Desa/ Kelurahan dan Camat,kepadaBupatiKaranganyar, dengandisertai: yangdimohonkan a. Proposal kegiatan bantuan b. RABdangambar(untukkegiatan fisik) c. Panitiapelaksana kegiatan d. Pernyataansanggup melaksanakanpekerjaan/kegiatan sesuai permohonan yangdiajukan.
4 . Usulan dari
Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat
tersebut
selanjutnya direkapolehTim TeknisVerifikasidi bantustaf administrasi yangberadadi kesekretariatan Tim; Tim TeknisVerifikasiBantuanLangsungMasyarakatmelaksanakan penelitianadministratif terhadapusulan permohonandibantu staf administrasi: o.
Tim TeknisVerifikasidan pengendalitsantuanLangsungMasyarakat mengadakanrapat koordinasimembahasusulan untuk memberikan bahantentangpengalokasian bantuan;
7 . Tim TeknisVerifikasiBantuanLangsungMasyarakat membuatlaporan
hasilrapatkoordinasi tersebutdiataskemudiandilaporkankepadaTim Pengarahuntuk mendapakatkan rekomendasidan persetujuanyang dituangkan dalamBeritaAcara; 8 . HasillaporanTim TeknisVerifikasiyang telahdirekomendasi oleh Tim
PengarahselanjutdyaTim Pengarahmengajukanalokasi Bantuan Langsung Masyarakatkepada Bupati dan selanjutnyaBupati o
penerima menerbitkan/menetapkan bantuan ; Sosialisasi Keputusan Bupati Karanganyar tentang Petunjuk pelaksanaanBantuan Langsung MasyarakatTahun 2007
dan
pengalokasian danaBantuanLangsung Masyarakat kepadaCamatdan KepalaDesa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat olehTim Pengarah dan dibantuolehTim TeknisVerifikasi: 10. Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan dam bendahara Pembantu Pengeluaranmengajukankegiatankepadapenggunaanggaran;
11. BendaharaPenge,r"r"nmembayarkepadamasing-masing penerima bantuan, denganmemperhatikan hal-halsebagai berikut: a. Pengalokasian berdasarkanpada KeputusanBupati Karanganyar tentang PengalokasianDana kepada Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat Penerima BantuanLangsung Masyarakat Tahun2007. b. Rincianpenggunaandana dari masing-masing Desa/Kelurahan/ Kelompok Masyarakat sesuaijumlah danayangakanditerima. c. Penerima bantuan menyetorkanpungutan PPN atas dasar pembelanjaan dari penerimabantuan,sesuairincianpenggunaan danayangdiajukanolehpenerimabantuansesuaiketentuan yang berlaku. d. Pembayaran dilakukan dengandilengkapi : 1). Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Langsung Masyarakat Tahun2007,rangkap5 (lima) 2). Kuitansidengan meteraicukup(Rp.6.000,-), rangkap5 (lima). 12. Penerima bantuan menyerahkanberkas SPJ kegiatan kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran rangkap4 (empat). 13. Bendahara Pembantu PengeluaranmenyerahkanSPJ kepada Bendahara Pembantu Pengeluaran.
VI. PENGENDALIAN DAN PELAPORAN Untuk menjaminhasil kegiatanBantuanLangsungMasyarakatTahun Anggaran 2007 sesuai dengan maksud dan tujuannya maka perlu pengendalian dilaksanakan kegiatan danpelaporan sebagaiberikut: A. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakat mengirimkanlaporan data realisasi fisikdan keuangan kegiatanpalinglambattanggal10 (sepuluh) se ti a pb u l a n ; B. Desa/Kelurahan/Kelompok Masyarakatmengirimkan foto pada kondisi 0 % (nol persen)dan 140 o/o(seratuspersen) untuk kegiatanfisik konstruksi dan 100'% (seratuspersen)untukfisik non konstruksi kepada PenggunaAnggaranCq, Kepala Bagian PembangunanSekretariat Daerah Kabupaten Karanganyarpaling lambat pada akhir tahun anggaran.
c. i:
Masyarakat mengirimkanSPJ kepada DesaiKelurahan/Kelompok Cq.,KepalaBagianPembatgunan PenggunaAnggaranKarangqnyar Karanganyar. DaerahKabupaten Sekretariat
D . Tim PengarahCanTim TeknisVerifikasiBantuanLangsungMasyarakat dibantu staf adrpinistrasi melaksanakan pengendalian untuk kegiatandi mengenaipelaksanaan menge,raluasi {an perkbmbangan masing-masing Desa/Kelurahan/Kelompok [lasyarakat penerinia bantuandanmelaluirapatpengendalian. kegiatanbaik lokasi,volumedan jenis E , Dilarangterjadinyapengalihan kegiatan.
Hj. R|NA'
SlH,S.Pd.,M .Hum
