BUPATI BANGKA SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
BUPATI BANGKA, Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah; b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 Seri D); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah.
dan
perangkat
daerah
sebagai
unsur
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. 5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Kepala Daerah. 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Daerah.
2
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Lembaga Teknis Daerah. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
BAB II PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA STRUKTUR ORGANISASI DINAS DAERAH Bagian Kesatu Dinas Pertanian dan Peternakan Pasal 2 UPTD pada Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari : a. UPTD Balai Benih Utama (BBU); b. UPTD Balai Pembibitan Peternakan; c. UPTD Bioteknologi dan Genetika; d. UPTD Pos Kesehatan Hewan (Poskewan) Merawang.
Bagian Kedua Dinas Kelautan dan Perikanan Pasal 3 UPTD pada Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari : a. UPTD Balai Benih Ikan (BBI) di Sungailiat; b. UPTD Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Sungailiat.
Bagian Ketiga Dinas Kesehatan Pasal 4 UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari : a. UPT Puskesmas yaitu : 1. Puskesmas Sungailiat di Sungailiat; 2. Puskesmas Sinar Baru di Sinar Baru; 3. Puskesmas Kenanga di Kenanga; 4. Puskesmas Baturusa di Baturusa; 5. Puskesmas Riau Silip di Riau Silip; 6. Puskesmas Gunung Muda di Gunung Muda; 7. Puskesmas Belinyu di Belinyu; 8. Puskesmas Pemali di Pemali; 9. Puskesmas Bakam di Bakam;
3
10. Puskesmas Puding Besar di Puding Besar; 11. Puskesmas Petaling di Petaling; b. UPTD Gudang Farmasi Sungailiat di Sungailiat; c. UPTD Laboratorium Kesehatan di Sungailiat; d. UPTD Jaminan Kesehatan.
Bagian Keempat Dinas Pendidikan Pasal 5 UPTD pada Dinas Pendidikan terdiri dari : a. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sungailiat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Sungailiat berkedudukan di Sungailiat; b. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Belinyu berkedudukan di Belinyu; c. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Merawang dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Merawang berkedudukan di Merawang; d. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Pemali dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Pemali dan Kecamatan Bakam berkedudukan di Pemali; e. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Mendo Barat dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Mendo Barat berkedudukan di Petaling; f. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Riau Silip dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Riau Silip berkedudukan di Riau Silip; g. UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Puding Besar dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Puding Besar; h. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar Sungailiat di Sungailiat.
Bagian Kelima Dinas Pekerjaan Umum Pasal 6 UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari : a. UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Sungailiat meliputi Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Pemali berkedudukan di Sungailiat; b. UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Belinyu meliputi Kecamatan Belinyu, Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Bakam berkedudukan di Belinyu; c. UPTD Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Merawang meliputi Kecamatan Merawang, Kecamatan Mendo Barat dan Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Baturusa; d. UPTD Pemadam Kebakaran berkedudukan di Sungailiat; e. UPTD Peralatan & Workshop.
4
Bagian Keenam Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 7 UPTD pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari : a. UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Sungailiat dengan wilayah kerja Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Pemali dan Kecamatan Bakam berkedudukan di Sungailiat; b. UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Belinyu dengan wilayah kerja Kecamatan Belinyu dan Kecamatan Riau Silip berkedudukan di Belinyu; c. UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Merawang dengan wilayah kerja Kecamatan Merawang dan Kecamatan Puding Besar berkedudukan di Merawang; d. UPTD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kecamatan Mendo Barat dengan Wilayah kerja Kecamatan Mendo Barat berkedudukan di Petaling.
Bagian Ketujuh Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi Pasal 8 UPTD pada Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi terdiri dari : a. UPTD Terminal Sungailiat; b. UPTD Pelabuhan Jelitik Sungailiat di Sungailiat.
Bagian Kedelapan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 9 UPTD pada Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari : a. UPTD Pasar Sungailiat di Sungailiat; b. UPTD Pasar Belinyu di Belinyu.
BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH Bagian Kesatu Badan Lingkungan Hidup Pasal 10 UPTD pada Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
5
a. UPTD TPA Kecamatan Sungiliat; b. UPTD Laboratorium Lingkungan Sungailiat; c. UPTD Persampahan dan Pertamanan Kecamatan Belinyu.
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 11 (1) UPTD/UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) UPTD/UPT dipimpin oleh seorang kepala UPTD/UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
Bagian Kedua Tugas Pasal 12 (1) UPTD/UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu (satu) atau beberapa Kecamatan. (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPTD/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPTD/UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Bagian Ketiga Fungsi Pasal 13 UPTD/UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai fungsi, sebagai berikut : a. Perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya; b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya; c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat Kecamatan; d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; e. Pelaksanaan pelayanan teknis fungsional dan/atau teknis operasional; f. Pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan; 6
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Lembaga Teknis Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Keempat Kewenangan Pasal 14 (1) Kepala Dinas Daerah atau Kepala Lembaga Teknis Daerah yang membawahi UPTD/UPT melimpahkan sebagian urusan yang akan menjadi kewenangan UPTD/UPT. (2) Pelaksanaan kewenangan serta uraian tugas dan fungsi UPTD/UPT ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
BAB V SUSUNAN ORGANISASI SERTA PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 15 Susunan organisasi UPTD/UPT terdiri dari : a. Kepala UPTD/UPT; b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok jabatan fungsional.
Bagian Kedua Penjabaran Tugas dan Fungsi Pasal 16 (1) Kepala UPTD/UPT mempunyai tugas : a. mengkoordinasikan, merumuskan sasaran, membina, mengarahkan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan UPTD/UPT sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi UPTD/UPT; b. menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD/UPT; c. menyusun data, mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD/UPT; d. menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas/ Lembaga Teknis Daerah dengan tembusan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali; e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
7
a. menyelenggarakan urusan keuangan, tangga/perlengkapan dan kepegawaian;
tata
usaha
kantor,
rumah
b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPTD/UPT; c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPTD/UPT; d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD/UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya; e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD/UPT tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
Pasal 17 Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPTD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan 13 ditetapkan oleh Kepala Dinas Daerah atau Kepala Lembaga Teknis Daerah yang bersangkutan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 18 (1) Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPTD/UPT dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (2) Struktur organisasi UPTD/UPT sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 19 (1) Kelompok jabatan fungsional pada UPTD/UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku. (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD/UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundangundangan. (7) Kelompok jabatan fungsional Perundang-undangan.
mempunyai
tugas
sesuai
dengan
Peraturan
8
BAB VII ESELON Pasal 20 (1) Kepala UPTD/UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPTD/UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.b. BAB VIII TATA KERJA Pasal 21 (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPTD/UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap Kepala UPTD/UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. (3) Setiap Kepala UPTD/UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap Kepala UPTD/UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD/UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPTD/UPT wajib mengadakan rapat berkala.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Struktur Organisasi Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2005 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
sepanjang mengenai
9
Pasal 24 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 12 September 2009 BUPATI BANGKA, cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 12 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, cap/dto
TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 19
10
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR ; 19 Tahun 2009 TANGGAL : 12 September 2009
STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN KABUPATEN BANGKA
KEPALA UPTD/UPT
KASUBBAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 12 September 2009 BUPATI BANGKA, cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 12 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 19 11
12
