BUPATI BANGKA SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Bangka, maka perlu dilakukan penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan; b. bahwa penyusunan Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3890);
3.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 19 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Dalam Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 19 Seri D); MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN DAN KELURAHAN DALAM KABUPATEN BANGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan penyelenggara Pemerintahan Daerah.
perangkat
daerah sebagai
unsur
3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah. 5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan. 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. --
2
8. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 9. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat. 10. Administrasi Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai kegiatan-kegiatan kelurahan pada Buku Administrasi Kelurahan. BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN Bagian Kesatu Camat Pasal 2 (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1), Camat mempunyai fungsi: a. penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kecamatan dan Kelurahan; b. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan; c. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; d. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati Bangka dengan tembusan kepada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat; f. penyelenggaraan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan; --
3
g. penyelenggaraan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan; h. pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang ketentraman dan ketertiban umum; i. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati; j. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya dibidang penerapan peraturan perundang-undangan k. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; l. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundangundangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati; m. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum; n. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan sarana, prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati; o. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; p. penyelenggaraan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan umum; q. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tugas dan fungsinya di bidag penyelenggaran pemerintahan; r. pengevaluasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; s. pelaporan penyelenggaran kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; t. penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; u. perencanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, pemberdayaan perempuan di tingkat Kecamatan;
keluarga
berencana
dan
v. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB)dan pemberdayaan perempuan; w. penyelenggaran koordinasi dengan SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; x. pengevaluasian terhadap berbagai kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; y. pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan ditingkat Kecamatan kepada Bupati Bangka; z. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan;
--
4
aa. Pemberian bimbingan, administrasi Kelurahan;
supervisi,
fasilitasi
dan
konsultasi
pelaksanaan
bb. pembinaan dan Pengawasan terhadap perangkat Kelurahan dan Lurah; cc. Penyelenggaraan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di tingkat Kecamatan; dd. Pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; ee. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat Kecamatan; ff. Pelaksanaan upaya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; gg. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
terhadap
pelaksanaan
hh. Pengevaluasian terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; ii. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; jj. pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan , fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan ke lingkup Kecamatan; (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Camat membawahi : a. Sekretaris Camat; b. Seksi Tata Pemerintahan; c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; e. Seksi Pelayanan Umum; f. Seksi Kesejahteraan Perempuan;
Rakyat,
Keluarga
Berencana
dan
Pemberdayaan
Bagian Kedua Sekretaris Kecamatan Pasal 3 (1) Sekretaris Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Kesekretariatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seketaris Camat mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana program kegiatan Kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran,keuangan, perencanaan dan kepegawaian; c. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
--
5
d. pelaksanaan penyusunan anggaran Kecamatan; e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan; f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; g. pengoordinasian dan pembagian tugas-tugas seksi sebagai perpanjangan tangan Camat; h. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan; i.
pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administrasi kegiatan kesekretariatan dan Kecamatan;
j.
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Kecamatan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian meliputi : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Umum. Pasal 4 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Perencanaan dan Pelaporan Program. (2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana dan program kerja kecamatan; b. pelaksanaan pengelolaan rencana evaluasi dan pelaporan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana program, pengoordinasian penyusunan program, koodinasi pengendalian program dan menyusun laporan program Kecamatan; c. pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaran pemerintahan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan; d. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; e. pelaksanaan penyusunan doklumen perencanaan dan pelaporan seperti rencana strategis Kecamatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP), penetapan kinerja, laporan pengendalian operasional kegiatan; f. pengoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan program kerja Kecamatan; g. pelaksanaan kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian. (2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :
--
6
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, informasi kehumassan, kerumahtanggaan , kepegawaian dan ketatausahaan Kecamatan; b. pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan Kecamatan; c. pelaksanaan pembuatan dan pengadaan naskah dinas; d. pelaksanaan pembuatan dan penyiapan bahan pembinaan, dokumentasi dan kearsipan kepada sub unit kerja di lingkungan Kecamatan; e. penyusunan, pengelolaan dan pengendalian, pelayanan keprotokolan, upacara, pertemuan, penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan acara lainnya; f. pelaksanaan informasi dan pelayanan hubungan masyarakat, pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor; g. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Kecamatan; h. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor Kecamatan dan koordinasi serta fasilitasi rencana kebutuhan kantor Kelurahan; i. pelaksanaan pengadaan, penyiapan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor Kecamatan dan Kelurahan; j. penyusunan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan analisa jabatan pelaksanaan tugas Kecamatan; k. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan; l. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian; m. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai; n. penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun dan pemberian penghargaan pegawai; o. penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan structural, teknis dan fungsional serta ujian dinas; p. fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai; q. penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai; r. pengoordinasian penyusunan administrasi DP3, DUK, sumpah/janji pegawai; s. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup Administrasi Umum dan Kepegawaian; t. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum dan kepegawaian dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; u. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kecamatan; v. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Pasal 6 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang keuangan. (2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan program pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan; --
7
b. pelaksanaan pengelolaan Administrasi Keunagan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan keuangan Kecamatan; c. pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan Administrasi Keuangan Kecamatan; d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan Pasal 7 (1) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemerintahan. (2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi: a. pengumpulan data dan bahan lingkup tata pemerintahan meliputi pengumpulan dan pengolahan data pemerintahan dan kependudukan, penyusunan dan pemutakhiran data monografi Kecamatan; b. pelaksanaan fasilitasi urusan pemerintahan yang meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan, pembantuan pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di Wilayah Kecamatan; c. penyiapan bahan pembinaan keagrariaan/pertanahan, inventarisasi tanah desa, tanah eks bengkok desa dan kelurahan termasuk mutasi tanah desa, kelurahan; d. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati, bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan Kelurahan, bahan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, penyusunan Peraturan Desa, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap Lurah, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat Kelurahan, bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati; e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan/pilkada umum sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup pemerintahan.
Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 8 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.
--
8
(2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi: a. pengumpulan data dan bahan lingkup ketentraman dan ketertiban; b. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi fasilitasi pengamanan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan dan koordinasi dengan Kepolisian, TNI, pemuka agama dalam penyelesaian perselisian antar Kelurahan, pembinaan potensi perlindungan masyarakat dan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama; c. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan meliputi bahan koordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, bahan koordinasi dengan pemuka agama yang ada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat di wilayah Kecamatan bahan pelaporan pelaksanaan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban kepada Bupati, bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundangundangan, bahan koordinasi dengan satuan kerja pearangkat yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati; d. pelaksanaan pembinaan Polisi Pamong Praja di tingkat Kecamatan; e. pelaksanaan upaya preventif dalam penanggulangan penyakit masyarakat; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; g. pelaporan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Bagian Kelima Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pasal 9 (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi: a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; b. pemberdayaan lembaga-lembaga kemasyarakatan/swasta dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan untuk mengembangkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan; c. penyiapan bahan pelaksanaan usaha dan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan; d. fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; e. pengoordinasian penyusunan profil Kelurahan dan Kecamatan;
--
9
f. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan meliputi bahan untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan dan Kecamatan, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit keraja pemerintah maupun swasta, laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati, bahan lainnya yang berkaitan dengan tugas-tugas di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan; g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; h. pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum Pasal 10 (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Pelayanan Umum. (2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi: a. b. c. d. e.
pengumpulan data dan bahan lingkup Pelayanan Umum; pelayanan data dan informasi Kecamatan; pelayanan administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan; pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi; penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan pelayanan umum di tingkat Kecamatan meliputi bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, bahan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, bahan evaluasi terhadap pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati; f. pelaksanaan upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah daerah di wilayah Kecamatan; g. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Kecamatan; h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; i. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum. Bagian Ketujuh Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 11 (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang Kesejahteraan Rakyat , Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan. --
10
(2) Dalam melaksananakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan bidang kesehatan, kemasyarakatan, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), koordinasi Jaringan Pengaman dan Kesejahteraan Sosial (JPS) dengan instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan, ketahanan keluarga, partisipasi dan pemberdayaan perempuan serta generasi muda dan fasilitasi pembinaan bidang keagamaan, koperasi, usaha kecil dan menengah, fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan ekonomi dan ketahanan pangan dengan instansi terkait; b. penyiapan bahan untuk penyelenggaraan upaya untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; c. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; d. penyiapan bahan evaluasi terhadap kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; e. penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan; f. penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan meliputi bahan koordinasi dengan SKPD dan instansi terkait di bidang kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan, penyuluhan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat; g. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup kesejahteraan rakyat, keluarga berencana (KB) dan pemberdayaan perempuan;
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELURAHAN Bagian Kesatu Lurah Pasal 12 (1) Lurah mempunyai tugas pokok pembangunan dan kemasyarakatan.
menyelenggarakan
urusan
(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi:
pemerintahan, ayat (1), Lurah
a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. penyelenggaraan usaha pemberdayaan masyarakat; c. penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. penyelenggaraan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan f. penyelenggaraan pembinaan lembaga kemasyarakatan; g. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian Kecamatan dan instansi terkait.
--
kegiatan
Kelurahan
dengan
11
(3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Lurah membawahi : a. Sekretaris Kelurahan; b. Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; c. Seksi Pembangunan; d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan; e. Seksi Pelayanan Umum; Bagian Kedua Sekretaris Kelurahan Pasal 13 (1) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Lurah di bidang kesekretariatan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seketaris Kelurahan mempunyai fungsi : a. b. c. d. e.
penyusunan data dan bahan materi lingkup Kesekretariatan Kelurahan; penyusunan rencana program dan kegiatan Kelurahan; pengelolaan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian; pengoordinasian kegiatan seksi di Kelurahan; pelaksanaan administrasi umum dan keuangan kelurahan meliputi buku data keputusan Lurah, buku data inventaris Kelurahan, buku data aparat Kelurahan, buku data agenda masuk dan keluar, buku ekspedisi, buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran dan buku kas harian pembantu; f. pengelolaan jaringan komunikasi dan informasi Sekretariat Kelurahan; g. pelaporan pelaksanaan lingkup Kesekretariatan Kelurahan.
Bagian Ketiga Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 14 (1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Lurah di bidang Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seksi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi : a. pengumpulan data dan bahan materi lingkup Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum; b. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan pengurus , Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
--
12
c. pelaksanaan urusan Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum meliputi pembinaan Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), pelayanan administrasi pertanahan (buku tanah di kelurahan), pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan, administrasi kependudukan (buku data induk penduduk Kelurahan, buku data mutasi penduduk Kelurahan, buku data rekapitulasi jumlah penduduk akhir bulan, buku data penduduk sementara); d. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan pemerintahan Kelurahan dengan Kecamatan dan instansi terkait e. pelaporan pelaksanaan lingkup Kelurahan. Bagian Keempat Seksi Pembangunan Pasal 15 a. Kepala Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Lurah di bidang Pembangunan. b. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup Pembangunan; b. pelaksanaan urusan pembangunan Kelurahan meliputi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan, fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitasi umum dan fasilitas sosial, fasilitasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan dan pelestarian lingkungan, pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan serta pajak-pajak lainnya di wilayah Kelurahan, pelaksanaan administrasi pembangunan Kelurahan (buku rencana pembangunan, buku kegiatan pembangunan, buku inventaris proyek, buku kader-kader pemabngunan); c. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan pembangunan Kelurahan dengan Kecamatan dan instansi terkait; d. pelaporan pelaksanaan lingkup Pembangunan.
Bagian Kelima Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan Pasal 16 (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Lurah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : a. penyusunan data dan materi bahan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan;
--
13
b. pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pelayanan data dan informasi Kelurahan, kesejahteraan sosial, pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi, fasilitasi ketentraman dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga, pembinaan potensi perlindungan masyarakat, pelaksanaan administrasi lainnya Kelurahan (buku data pengurus dan anggota lembaga kemasyarakatan, buku register dan buku monografi Kelurahan); c. pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan Kelurahan dengan Kecamatan dan instansi terkait; d. pelaporan pelaksanaan lingkup Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan.
Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum Pasal 17 (1) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaian tugas Lurah di bidang Pelayanan Umum. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) , Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : c. penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan di bidang kependudukan dan catatan sipil; d. penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan kebersihan, keindahan, pemukiman dan prasarana wilayah serta lingkungan hidup.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat berlaku Peraturan ini, semua Peraturan Pelaksanaan yang telah ada yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 19 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
--
14
Pasal 20 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 5 Juli 2010 BUPATI BANGKA, Cap/dto YUSRONI YAZID Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 5 Juli 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, Cap/dto TARMIZI H SAAT BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2010 NOMOR 17 Salinan sesuai dengan aslinya KABAG HUKUM DAN ORGANISASI,
TERKISAH ALIE HASAN, SH PEMBINA NIP. 19560707 197912 1 001
--
15
