BUPATI BANGKA SALINAN PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BUPATI BANGKA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan dalam pembinaan karir PNS sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan maka perlu diatur mengenai mekanisme perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka; b. bahwa mekanisme perpanjangan batas usia pensiun PNS yang menduduki jabatan struktural eselon II, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 4033); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
1
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 2 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 4 seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2008 Nomor 5 seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabuapten Bangka Tahun 2008 Nomor 6 seri D);
2
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bangka. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Bangka. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah. 6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka. 8. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. 9. Batas usia pensiun adalah batas usia Pegawai Negeri Sipil harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara. 11. Jabatan Struktural Eselon II adalah jabatan struktural eselon II pada Pemerintah Kabupaten Bangka yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 12. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati. 13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan/atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB II PEMBERHENTIAN PNS KARENA MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN Pasal 2 (1) PNS yang telah mencapai batas usia pensiun, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. (2) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 56 (limapuluh enam) tahun.
3
BAB III PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN Pasal 3 (1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan ini, dapat diperpanjang bagi PNS yang memangku jabatan struktural eselon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Bupati berwenang menetapkan perpanjangan batas usia pensiun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang memangku jabatan strktural eselon II. Pasal 4 (1) Perpanjangan batas usia pensiun PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II dilakukan secara bertahap, yaitu perpanjangan pertama dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia paling lama 58 (lima puluh delapan) tahun dan perpanjangan kedua dari usia 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan usia paling lama 60 (enam puluh) tahun. (2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, diperuntukkan bagi jabatan-jabatan sebagai berikut : a. jabatan struktural Sekretaris Daerah dapat dilakukan perpanjangan batas usia pensiunnya paling banyak (dua) tahap/ 2 (dua) kali perpanjangan usia pensiun; b. jabatan struktural Asisten Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, Inspektur Inspektorat, Sekretaris Dewan, Kepala Dinas/Badan dan jabatan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan setara dengan jabatan struktural eselon II dapat dilakukan perpanjangan batas usia pensiunnya sebanyak 1 (satu) tahap/ 1 (satu) kali perpanjangan usia pensiun; c. pejabat struktural eselon II sebagaimana dimaksud huruf b di atas yang telah diperpanjang sebanyak 1 (satu) tahap/1 (satu) kali perpanjangan usia pensiun maka kepadanya dapat diperpanjang kembali untuk tahap kedua/2 (dua) kali perpanjangan usia pensiun sampai dengan usia paling lama 60 (enam puluh) tahun apabila memenuhi persyaratan perpanjangan tahap kedua sebagaimana dimaksud Pasal 5 sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan organisasi untuk menduduki jabatan struktural Staf Ahli Bupati..
BAB iV PERSYARATAN Pasal 5 Perpanjangan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini, didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan bahwa yang bersangkutan : a. memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi antara lain memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1. Perpanjangan pertama dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : a) berpendidikan minimal S1; b) telah mengikuti Diklat Pim II; c) telah menduduki jabatan struktural eselon II sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun; d) telah menduduki jabatan struktural eselon II sekurang-kurangnya pada 2 (dua) jabatan yang berbeda atau telah menduduki jabatan struktural eselon II yang sama sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun; 2. Perpanjangan kedua dilakukan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 4
b.
c. d. e.
a) telah menduduki jabatan struktural eselon II sekurang-kurangnya pada 3 (tiga) jabatan yang berbeda atau telah menduduki jabatan struktural eselon II yang sama sekurang-kurangnya selama 7 (tujuh) tahun; b) telah menduduki jabatan eselon II paling sedikit selama 4 (empat) tahun; memiliki moral dan integritas yang baik antara lain dibuktikan dengan : 1. tidak pernah diberikan sanksi disiplin atau pidana maupun sanksi lainnya; 2. penandatanganan fakta integritas/surat pernyataan lainnya setelah dilakukan perpanjangan usia pensiun tahap pertama. kepatuhan dalam melaksanakan fakta integritas dijadikan bahan pertimbangan untuk perpanjangan usia pensiun tahap kedua. menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan sekurang-kurangnya dengan nilai DP3 4 (empat) tahun terakhir baik; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan oleh keterangan Dokter Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah; mempertimbangkan proses kaderisasi di lingkungan instansi Pemerintah yang bersangkutan. Pasal 6
Tim Penguji kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
BAB V MEKANISME Pasal 7 Mekanisme usulan perpanjangan batas usia pensiun pejabat struktural eselon II adalah: a. Usulan Perpanjangan batas usia pensiun bagi pejabat eselon II disatukan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan usulan penetapan PNS pensiun yang akan memasuki usia 56 (lima puluh enam) tahun. b. pemberitahuan kepada PNS yang akan memasuki usia pensiun disampaikan kepada semua PNS yang akan memasuki usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, 1 (satu) tahun sebelum yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun tersebut, tanpa memandang jabatan dan eselonering. c. PNS yang tidak lagi memangku jabatan struktural eselon II dan tidak ada rencana untuk diangkat lagi dalam jabatan yang sama maka diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. d. untuk pejabat eselon II dapat diajukan usulan perpanjangan usia pensiun dimaksud dengan pertimbangan Baperjakat. e. Adapun tahapan perpanjangan usia pensiun tersebut adalah sebagai berikut : 1. perpanjangan pertama ditetapkan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun dimulai dari usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan); 2. perpanjangan kedua untuk masa paling lama 2 (dua) tahun, dihitung dari batas akhir usia perpanjangan pensiun tahap pertama sampai dengan usia paling tinggi 60 (enam puluh tahun). f. keputusan perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan setelah yang bersangkutan memenuhi syarat kumulatif berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan ini; g. hasil penilaian terhadap pejabat eselon II baik yang akan/tidak diperpanjang batas usia pensiunnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian; 5
BAB VI BAPERJAKAT Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 8 (1) Untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah di setiap instansi dibentuk Baperjakat. (2) Pembentukan Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. (3) Tugas pokok Baperjakat adalah memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal : a. pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah; b. pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara; c. perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II; d. pengangkatan Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 9 (1) Susunan keangotaan Baperjakat terdiri dari : a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah b. Anggota : Kepala SKPD di bidang Pengawasan, Kepegawaian dan Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi Administrasi Kepegawaian dan Organisasi c. Sekretaris : eselon III pada SKPD yang membidangi kepegawaian (2) Anggota Baperjakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b di atas ditetapkan dalam jumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang. (3) Masa keanggotaan Baperjakat adalah paling lama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk masa keanggotaan berikutnya. (4) Tata kerja Baperjakat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 10 PNS yang akan mencapai batas usia pensiun sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini, sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun , dapat dibebaskan dari jabatannya untuk paling lama 1 (satu) tahun dengan mendapat penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
Pasal 11 PNS yang dikenakan pemberhentian sementara pada saat ia mencapai batas usia pensiun diberhentikan pembayaran gajinya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.
Ditetapkan di Sungailiat pada tanggal 4 September 2009 BUPATI BANGKA, cap/dto YUSRONI YAZID
Diundangkan di Sungailiat pada tanggal 4 September 2009 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA, cap/dto TARMIZI H. SAAT
BERITA DAERAH KABUPATE BANGKA TAHUN 2009 NOMOR 18
7
