BUPATI ACEFI BESAR PERATURAN BUPATI ACE}{ IIESAR
NoMoR
I rnnuru 20rg
TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN ( ST'P.UP), DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAT,I (SPP.GU} DAN SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU} TAHUN ANGGARAhI 2013
BUPATIACETI BESI\R
Menimbang :
a'
bahwa berdasarkan Pasal 20L Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Fedonnan pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah untuk terakhir kali dengalr peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun zaLr, ketentuan batas jumlah spp-up cJan spp-GU sebagaimana dimaksud daram pasar r.9g dan pasar 200 ditetapkan
b' c' Mengingat : L.
dararn
Peraturan Kepala Daerah
bahwa untuk maksud tersetrut dipanclang perlu rnenetapkan batasan jumlah SPP uang persediaan persediaan $pp Ganti uang {spt-up), (spp-Gu) dan sPP Tambahan uang persediaan(spp-TU)Tahun anggrr.n 2ar3; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud rjalam huruf a dan huruf b maka perlu rnenetapkan dalam suatu peraturan Bupati. undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1g56 Tentang pembentukan Daerah Kabupaten-Kabupateln clalam Lingkungan wilayah prr:pinsi sumatera utara (Lernbaran Negar.a Republik lndonesia Tahun L956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik rndonesia Nomor Lagll; Undang-Undang Nomctr 28 Tahun 1.999 Tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19g9 Nom or ls, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3g51); Undang-Undang Nomor M Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah lstimewa Aceh (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor I72, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 3g93);
otonom
2'
3'
undang-undang Nomor
L7 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Negara Republik {Lembaran lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 42g6); 5. undang-undang Nomor i. Tahun zao4 Tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia 'tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a355); undang-undang Nomor L5 Tahun 2004 Tentang pemerikaan pengehrlaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara {Lembaran Negara Repubrik lndonesia Tahun 2004 Nom or 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa00); 4.
7. Undang-undang
{v
7.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Penrerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a438l; 8. Undang-Undang Nomor 11 T'ahun 2006 tentang Pemerintahan Acelr (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4633); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pernerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor M371, sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kaliterakhir dengan Undang-Undang Nonror 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor q8441; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a5751; 1.1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4503); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ?-005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a579li; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalanr Negeri Nomor 2l Tahun }OLI; L4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Barang Millk Daerah; 15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nclmor 2 Tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Besar {Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2006, Tarnbahan lembaran Negara Republik lndclnesia Nomor 2); 16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten /\ceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nomor 2 , Tanlbahan Lembaran Daerah l(abupaten Aceh Besar Nornor 2 ); 17. Qanun Kabupaten Aceh Besar lrlomor 4 'fahun 2008 Tentang Susunarr Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dalam Kabupaterr A,ceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2008 Nornor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4); L8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nnmor 7 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nonror 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 4); 19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 l-entang Perutrahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupnten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 1.5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12); 20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nonror L5 Tahun 201L Tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh tlesar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Orgarrisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12);
2r..Qanun.
0v
21. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nornor 14 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 201.3 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 20L3 Nomor 1). 22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nonnor 49 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupraten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 49), MEMUTUSKAN
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAI'I JUMLAH UANG
PERSEDIAAN
TSPP.UP} DAN TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANT| UANG PERSEDTAAN (5pP-6U) DAN SURAT' PERMTNTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG pER$IEUTAAN (SPp-r',U) TAHUN ANGGARAN 20L3
Pasal 1
Untuk pengisian Kas pada setiap SI(PD, dapat diajukan SPP-UP sekali dalam setahun, sedangkan untuk mengganti Uang Persediaan dapat diajukan SPP-GtJ. Pasal 2
Penetapan jumlah Uang Perseciiaan {UP) setahun adalah sebesar 1/12 (satu per duabelas) darijumlah pagu anggaran Program Kegiatan Setiap SKPD tKegiatan Rutin). Pasal 3
Jumlah perhitungan Uang Persediaan (UP) Tahun Anggaran 2013 untuk setiap SKPD sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan ini. Pasal 4
Pengisian kembali Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) telah dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari dana Uang Persediaan yang telah dicairkan. Pasal 5
Dalam hal penggunaan Uang Persedian belum mencapai 75% sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, namun sisa dana untuk kegiatan dimaksud tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uarrg Persediaan (SPP{U}. Pasal 6 Sisa dana dari pengajuan SPP-UP yang masih ada pada bendahara pengeluaran
pada aklrir tahun anggaran harus disetorkan kembali ke rekening kas daerah selambat-lambatnya tanggal 31 Desernber tahun berjalan. Pasal 7
(1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu : a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pernerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya. b. sifatnya tidak biasa atau tidak diperkirakan sebelumnya: 1. Penanggulangan bencana alarr
2.
Bencana 4 *
2.
c. d.
Bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya;
untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat; Digunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan bendahara pengeluaran harus membuat pertanggungjawaban terhadap realisasidana dari SPP-TU dimaksud;
(2) Apabila kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ridak dipenuhi, maka kepada SKPD hersangkutan tidak dapat lagi diberikan Tambahan Uang Persediaan (TUlsepanjang sisa tahun anggaran berjalan. Pasal 8
Batasan jumlah penga.iuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari ppKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.
Pasal 9
Dalam hal dana Tambahan uang Persediaan (sPP-t'u) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang persediaan yang ada pada bendahara pengeluaran harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku selak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupatiini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.
Ditetapkan di Kota Jantho tanggal & Jarluari 2013 M
pada
t3 shafar 1434
Diundangkan di Kota Jantho pada tanggal J Januari 2013 M
l! X/
Shafar L434 H
srrnrrnRs DAERAH,,D
Glti 1
ZULKIFLIAHMAD BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2013
NOMOR
I
H
LAMPIMN
:
PERAI.UMN BUPATI ACEH BESAR
Nomor Tanggal PENETAPAN JUMLAH No
I
:' ? l)
ranuuzor: Jaluari 2013
H
snarar 1434 M
UAN6 PERSEDTAAN {UP} SKPD KABtrpAt'EN ACEH BESARTAHUT\ ANGGARAN 2013
KODE SKPD
JUM[,AH ( RP
SKPD
)
200,000,000 40,000,000
1
1.01.O1
DINAS PENDIDIKAN
2 3
1.01.02
KANTOR
1-O2.01 1.02.O2
DINAS KESEHATAN
600,000,0{30
4 5
t.o3.o2
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH OINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA
6
1.03.03 1.05.01 1.07.01 1.08.02 1.10.01
100,000,000 70,000,000 150,000,000 180,000,000 70,000,000 160,000,000 120,t 00,000 50,0o0,0o0 80,000,000 70,000,000 200.000"000 200,000,000 700,000,000 500.o00,000 600,000,000 30,000,000 20,000,000
7
I 9 10 11 12
1.12.0f t.74.0L
PEMBINMN PENDIDIKAN DAYAH
DINAS PENGAIRAN
BADAN PERENCANMN PEMEANGUNAN DAERAH DINAS PERHU BU NGAN, KO M UN I KASI,
18 19
t-20.o7
INSPEKTORAT
1.20.09
KECAMATAN KOTAJANTHO KECAMATAN INGIN JAYA
L4 15 16
t7
-1
1_20.10
22 23
1.20.11 7.24.L2 1.20.13 1.20.14 1.20.15 1.20.16
24 25 26
27 28
L.20.t7
34
1.20.18 1.20.19 1.20.20 1.20.27 1.20.22 L.20.23
35
!.20.24
29 30
31 32 33
BADAN KESBANG, POLITIK DAN LINMAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEKRETARIAT DAERAH SEKRETARIAT DPRK DINAS PENGELOI.AAN KEL'ANGAN DAN KEKAYA.AN DAERAH
KECAMATAN DARUSSALAM
1.20.25
38
1.20.27
KECAMATAN KUTA MAI-AKA
)9
L20.24
47
L.20.29 1.20.30
KECAMATAN SEULIMEUM KECAMATAN BAITUSSAI.AM
47 48 49 50 51 52
KECAMATAN BLANG BINTANG
1.20.32 1.20.33 1.20.34 1.20.35 1.20.36 1.20.37 1.20.38 1.20.39 1.21.01
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
L.22.OL L.24.O1
54
5€
2.01.01 2.01.03 2.02.01 2.03.01 2.05.01
5S
2.O7.Ot
55 56 57
:10,000,000
20,000,000 30,000,000 25,000,000 30,000,000 25,000,000 50,00t),o00 35,000,000 75,000,000 50,000,000 80,000,000 s0,000,000 30,000,000 45,000,000 75,000,000 40,000,000 80,000,000 165,000,000 60,000,0oo 60,000,000 30,000,000 60,000,000
KECAMATAN SUKAMAKMUR
t.20.3L
53
20,000,0(a 25,000,0o0 30,000,000 20,f)00,000 25,000,000 50,000,000 25,000,000 30,000,o00 40,000,000 20,000,000 30,000,000 25,000,000 30,000,000 45.000.000
KECAMATAN INDRAPURI KECAMATAN MESJID RAYA KECAMATAN KUIA BARO
1,-20.26
46
30,cr00,000
KECAMATAN DARUL IMARAH KECAMATAN LEUMBAH SEUL,AWAH KECAMATAN LIIOKN64
37
M
3Cr,000,000
KECAMATAN LHOONG KECAMATAN KI'TA COT GLIE KECAMATAN PULO ACEH
3€
45
FORMASI, DAN TELEMATI KA
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN LEUPUNG KECAMATAN PEUKAN BADA KECAMATAN KRUENG SARONA JAYA KECAMATAN DARUL KAMAL KECAMATAN SIMPANG TIGA KECAMATAN MONTASIK
42 43
N
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
1.t7.OL 1.19.01 1.19.03 1.20.03 1.20.04 1.20.05
13
I
BADAN LINGKUNGAN HIDUP. PERTAMANAN DAN KEBERSIHAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MDAN KEIUARGA SEJAHTERA, PP, DAN PA
DINASSYARIAT ISLAM BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PEI.ATIHAN BADAN PENANGG ULANGAN BENCANA DAERAH SEKRETARIAT MNELIS PERM USYAWARATAN ULAMA SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH SEKRETARIAT EAITUL
MAt
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORllKULTURA DINAS PETERNAKAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI DINAS KEI.AUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI &
'KM-
ACEHBESAR,
to
U.n^l9O1S IS
BASYAH
T
