BUMDESA Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir

BUMDESA “Usaha Bersama”Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR KECAMATAN PEMULUTAN

DESA KEDUKAN BUJANG Alamat :Jalan Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir(30653)

PERATURAN DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 04 TAHUN 2017

TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG Menimbang

:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Perdesaan, perlu didirikan Badan usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa;

:

2. Bahwa Badan Usaha Milik Desa untuk selanjutnya disingkat BUM Desa adalah Badan Usaha yang dibentuk dan atau didirikan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa; 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan 2 perlu diterbitkan Penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme; 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 296); 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010, tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 16. Peraturan Desa Kedukan Bujang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes… Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang

Dengan Persetujuan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKAN BUJANG DAN KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) “USAHA BERSAMA” BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa Kedukan Bujang 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD Desa Kedukan Bujang.

5. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 6. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa. 7. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa. 8. Usaha Desa adalah jenis yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti,Usaha jasa,penyaluran Sembilan bahan pokok,perdagangan hasil pertanian,serta industrI dan kerajinan rakyat 9. Pelaksana adalah orang yang bertanggungjawab atas kegiatan operasional usaha desa. 10. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah Aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pembentukan BUM Desa adalah untuk mendorong / menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat / budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah. Pasal 3 Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah : a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa; b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan c. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa.

BAB III NAMA DAN KEDUDUKAN Pasal 4 (1) Badan Usaha Milik Desa ini bernama Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”: (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk badan hukum

Ditetapkan di : KEDUKAN BUJANG Pada tanggal : 5 Januari 2017 KEPALA DESA, Diundangkan di : KEDUKAN BUJANG Pada tanggal : 6 JANUARI 2017 SEKRETARIS DESA,

YAMAN

M.YUSUF,AR

LEMBARAN DESA KEDUKAN BUJANG TAHUN 2017 NOMOR 4 / E

BUMDESA “Usaha Bersama”Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ilir

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KEDUKAN BUJANG NOMOR : 4 TAHUN 2017 TANGGAL : 7 JANUARI 2017

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLAAN BUMDESA

“ USAHA BERSAMA ” DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017 M.YAMAN.HS

KOMISARIS/PENASEHAT

RUSTAN.DUK

KOORDINATOR/PENGAWAS

M.YUSUF.AR

DIREKTUR/KEPALA UNIT ( KETUA )/PELAKSANA MADIRUN.MUHARAM BAGIAN KEUANGAN

JA’FAR KARYA Kep Unit Usaha Desa dan Jasa

MOHD.DENDY JEIKSEN BAGIAN ADMINISTRASI

SUMARDI USMAN Kep Unit Pemasaran/Perdagangan

INDRA SYAFE’I Kep Unit Usaha Industri dan Kerajinan

KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG,

YAMAN



DESA KEDUKAN BUJANG Alamat: Jln Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Oagan Ilir (30653) KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 140 / 01 / I / BPD / 2017

TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUKAN BUJANG, Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maka dipandang perlu untuk menetapkan Persetujuan terhadap Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama’

dengan

menuangkannya

dalam

Keputusan

Badan

Permusyawaratan Desa. b. bahwa untuk memperkuat kelembagaan perekonomian masyarakat desa perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Mengingat

:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 20052025; 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Noor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158); 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme; 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2016 Nomor 296); 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2010, tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). 16. Peraturan Desa Kedukan Bujang Nomor 04 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes… Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang. MEMUTUSKAN Menetapkan

Kesatu

: Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : KEDUKAN BUJANG Pada tanggal : 5 JANUARI 2017 Badan Permusyawaratan Desa An.Ketua

RUSTAN



DESA KEDUKAN BUJANG Alamat :Jalan Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kec. Pemulutan Kab Ogan Ilir (30653)

BERITAACARA Nomor : 140 / 04 / I / KBG / 2017 Nomor : 140 / 01 / I / BPD / 2017 PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG DAN BPD KEDUKAN BUJANG TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA Pada hari KAMIS tanggal TUJUH bulan JANUARI tahun DUA RIBU TUJUH BELAS, kami yang bertanda tangan dibawah ini ---------------------------------------------------: KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG dalam hal ini bertindak I. M. YAMAN HS atas nama Pemerintah DESA KEDUKAN BUJANG selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMAII. SARONI SAZILI

: KETUA BPD DESA KEDUKAN BUJANG : WAKIL KETUA BPD DESA KEDUKAN BUJANG selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. -

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama” yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.-------------------------------------------------------------------------------------------------------2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati Ogan Ilir untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara ini---------------------------------------------------------------------------------------Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya----------------------------------------PIHAK KEDUA KETUA BPD KEDUKAN BUJANG,

RUSTAN

PIHAK PERTAMA KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG,

YAMAN

WAKIL KETUA BPD KEDUKAN BUJANG.

INDRA



DESA KEDUKAN BUJANG Alamat:Jln Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ilir (30653) KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG Nomor : 140 / 05 / I / KBG / 2017

TENTANG PENGELOLAH BADAN USAHA MILIK DESA(BUM-DESA) “USAHA BERSAMA” DESA KEDUKAN BUJANG KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG Menimbang

Mengingat

: a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi,kelembagaan perekonomian,serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa);

b.

Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUM-Desa

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kedukan Bujang tentang Pengangkatan Pengurus BUM Desa

: 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara RepublikI ndonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

7.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertibdan Mekanisme;

8.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia IndonesiaTahun 2016 Nomor 296);

9.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

10.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

11.

Peraturan Desa Kedukan Bujang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”. KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnya disebut BUM Desa “ USAHA BERSAMA” sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satukesatuan dari Surat Keputusanini.

KEDUA

:

Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 3 ( Tiga ) tahun, dandapatdipilihkembali.

KETIGA

:

KeputusanKepalaDesainimulaiberlakusejakditetapkanTerhitungMulai Tanggal (TMT)1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2020, denganketentuan apabila adakekeliruan / kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedukan Bujang Pada tanggal : 1 Januari 2017 KEPALA DESA,

YAMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bupati Ogan Ilir Inspektur Kabupaten Ogan Ilir Kepala Bapenas dan Pemdes Kabupaten Ogan Ilir Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Camat Pemulutan Ketua BPD Kedukan Bujang

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Desa Kedukan Bujang

Nomor

140 / 05 / I / KBG / 2017

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BUM DESA USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG

DIREKTUR

: MOHD.YUSUF.AR

SEKRETARIS

: MOHD.DENDY JEIKSEN

BENDAHARA

: MADIRUN.M

Ditetapkan di

: Kedukan Bujang

Pada tanggal

: 1 Januari 2017

KEPALA DESA,

YAMAN

BUMDESA “Usaha Bersama”Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ili


DESA KEDUKAN BUJANG Alamat:Jln Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ilir (30653) KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG NOMOR O6 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa) USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG Menimbang

Mengingat

:

:

a.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;

b.

Bahwa nama-nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhisyarat untuk diangkat sebagai Pengawas BUM Desa Kedukan Bujang;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Desa Kedukan Bujang tentang Pengangkatan Pengawas BUM Desa USAHA BERSAMA;

1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara RepublikI ndonesia Tahun 2016 Nomor 157);

3.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

5.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);

7.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertibdan Mekanisme;

8.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia IndonesiaTahun 2016 Nomor 296);

9.

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 297);

10.

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

11.

Peraturan Desa Kedukan Bujang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa “Usaha Bersama”. KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

:

Mengangkat PengawasBadan Usaha Milik Desa Kedukan Bujang Kecamatan pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang selanjutnyadisebut BUM Desa Usaha Bersama sebagaimana tercantum dalamlampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusanini.

KEDUA

:

Masa kerja Pengawas Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 3 ( tiga ) tahun, dan dapat dipilih kembali.

KETIGA

:

KeputusanKepalaDesainimulaiberlakusejakditetapkanTerhitungMulaiT anggal (TMT)1 Januari 2017 s.d 1 Januari 2020, denganketentuan apabila adakekeliruan / kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada tanggal

: Kedukan Bujang : 1 Januari 2017

KEPALA DESA,

YAMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bupati Ogan Ilir Inspektur Kabupaten Ogan Ilir Kepala Bapenas dan Pemdes Kabupaten Ogan Ilir Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Camat Pemulutan Ketua BPD Kedukan Bujang

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Desa Kedukan Bujang

Nomor

140 / 06 / I / KBG / 2017

PENGANGKATAN PENGAWAS BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG

KETUA

: RUSTAN DUK

WAKIL KETUA

: INDRA

SEKRETARIS

: JA’FAR

ANGGOTA

:SYARUDDIN ABDULLAH :AIDIL FITRI

Ditetapkan di

: Kedukan Bujang

Pada tanggal

: 1 Januari 2017

KEPALA DESA,

YAMAN

ANGGARAN DASAR

BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDESA )


ANGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR PENDAHULUAN Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus menjadi faktor pendukung dalam rangka penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, BUMDesa pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dapat dilakukan antara lain : (i)

Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,

(ii)

Mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,

(iii)

Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan,

(iv) Menguatkan kelembagaan ekonomi desa, (v)

Mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringan komunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

BUMDesa merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan BUMDesa juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal.

Bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 sebagaimana diamanatkan pada Bab X yang menyatakan desa dapat membuat Badan Usaha MIlik Desa (BUMDesa) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dengan harapan dapat meningkatkan

pengembangan

usaha

dan

pembangunan

desa,

pemberdayaan

masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehubungan dengan hal itu maka Pemerintah DESA KEDUKAN BUJANG membentuk BUMDesa dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :


BAB I PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA

Pasal 1 (1) Pemerintah Desa Kedukan Bujang mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa (2) Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “USAHA BERSAMA“ (3) BUMDesa “USAHA BERSAMA” berkedudukan di DESA KEDUKAN BUJANG, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. (4) Daerah kerja BUMDesa “USAHA BERSAMA” berada di Desa Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II ASAS Pasal 2

BUMDesa “USAHA BERSAMA” berasaskan Pancasila

BAB III BENTUK DAN SIFAT

Pasal 3

BUMDesa “USAHA BERSAMA” berbentuk badan usaha yang merupakan bagian dari Pemerintahan Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir yang dilegalisasi melalui Peraturan Desa Kedukan Bujang Nomor 4 Tahun 2017

Pasal 4

BUMDesa “USAHA BERSAMA” bersifat menyelenggarakan kemanfaatan umum dan mengembangkan perekonomian desa yang menguntungkan.


BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 5 (1) Visi

BUMDesa

“USAHA

BERSAMA”

MEWUJUDKAN

KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT DESA KEDUKAN BUJANG melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dengan motto “MENGEMBAN USAHA BERSAMA UNTUK MEMBANGUN DESA MENUJU MASYARAKAT DESA KEDUKAN BUJANG YANG SEJAHTERA”.

(2) Misi BUMDesa “USAHA BERSAMA” 1. Pengelolaan kegiatan perekonomian desa untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing masayarakat desa 2. Pengelolaan usaha simpan pinjam dalam menunjang perekonomian masyarakat desa. 3. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. 4. Mengelola dana dan program yang masuk ke desa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan.

BAB V MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

maksud pembentukan BUMDesa untuk mendorong seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Tujuan pembentukan BUMDesa adalah : 1. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat Desa; 2. Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif dan kemampuan wirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah; dan 3. Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa Kedukan Bujang.


BAB VI FUNGSI

Pasal 8 BUMDesa “USAHA BERSAMA” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa khususnya rumah tangga sasaran (miskin) yang ada di Desa Kedukan Bujang.

BAB VII PRINSIP PENGELOLAAN BUMDESA

Pasal 9 Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDesa meliputi: 1. Kooperatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya. 2. Partisipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes. 3. Emansipatif. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama. 4. Transparan. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. 5. Akuntabel. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. 6. Sustainabel. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDesa.

BAB VIII STATUS KEPEMILIKAN

Pasal 10 (1) BUMDesa “Usaha Bersama” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki oleh pemerintah Desa Kedukan Bujang dan masyarakat. (2) Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDesa “Usaha Bersama” adalah Masyarakat Desa Kedukan Bujang.

(3) BUMDESA “Usaha Bersama”Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ilir

BAB IX MODAL DAN KEGIATAN USAHA Pasal 11 Modal BUMDesa berasal dari: 1. Pemerintah Desa; 2. Tabungan masyarakat; 3. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten; 4. Pinjaman; dan/atau 5. Kerjasama usaha dengan pihak lain.

Pasal 12 1. Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat. 3. Modal BUMDesa yang berasal Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dapat berupa dana tugas pembantuan 4. Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman adalah pinjaman dari lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah. 5. Modal BUMDesa yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat. Pasal 13 Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDesa “Usaha Bersama” melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam Pasal 11 maksimal 25 %. Pasal 14 (1) BUMDesa ”Usaha Bersama” menjalankan jenis usaha pada bidang perkonomian berupa usaha simpan pinjam; (2) Pengembangan usaha BUMDesa dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada. (3) Kegiatan yang dilakukan BUMDesa “Usaha Bersama” meliputi a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat ekonomi lemah yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman ( unit usaha simpan pinjam ) b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati c.

Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDesa.


BAB X JANGKA WAKTU BERDIRINYA

Pasal 15 Jangka waktu berdirinya BUMDesa “Usaha Bersama” adalah untuk waktu yang tidak terbatas.

BAB XI ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 16 (1) Struktur organisasi pengelola BUMDesa Usaha Bersama terdiri dari Komisaris atau Penasehat dan Ketua atau Pelaksana Operasional (2) Pelaksana Operasional terdiri dari seorang direktur dan kepala unit usaha (3) Pemilihan Pelaksana Operasional dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB XII PENGGUNAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Pasal 17 (1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan BUMDesa yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang- barang inventaris dalam satu tahun buku. (2) Tahun buku BUMDesa “Usaha Bersama” adalah tahun kalender. (3) Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

a. 25% untuk pemupukan modal usaha b. 30% untuk pemegang saham secara proporsional c.

25% untuk Kas Desa

d. 5 % untuk dana pendidikan dan pelatihan pelaksana operasional e. 15% untuk pengurus, pengawas dan penasehat


BAB XIII KEPALITAN DAN PEMBUBARAN Pasal 18 (1) Pembubaran BUMDesa dilakukan apabila dalam keadaan pailit (2) Dalam hal keadaan pailit, kewajiban keuangan dibayar dari kekayaan BUMDesa dan sisa lebih atau kurang menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

BAB XIV PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 19 Anggaran Dasar (AD) ini hanya dapat dirubah oleh musyawarah BUMDesa.

BAB XV PENUTUP Pasal 20 (1) Anggaran dasar ini berlaku pada saat ditetapkan dalam rapat pendirian. (2) Demikian anggaran dasar ini ditanda tangani oleh pendiri yang telah diberi Kuasa Penuh dalam rapat pembentukan BUMDESA Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 5 Januari 2017. ANGGOTA PENDIRI No

Nama

1.

M.YUSUF.AR

2.

MADIRUN

3.

SAZILI

4.

SARONI

5.

M.DENDY JEIKSEN

6.

JA’FAR KARYA

7.

INDRA SYAFE’I

Tanda tangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kedukan Bujang, 5 Januari 2017 Mengetahui, An.Ketua BPD Kedukan Bujang,

RUSTAN

Kepala Desa Kedukan Bujang,

YAMAN


ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)


ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Syarat Keanggotaan

Setiap masyarakat desa kedukan bujang dapat menjadi anggota BUMDesa “Usaha Bersama” dengan syarat : (1) Setiap anggota BUMDesa mengajukan secara tertulis kapada pengurus; (2) Setiap anggota BUMDesa menyatakan persetujuan terhadap Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART); (3) Setiap anggota BUMDesa ditetapkan oleh Pengurus dengan musyawarah.

Pasal 2 Hak dan Kewajiban

(1) Hak Anggota : a. Setiap anggota BUMDesa berhak menyampaikan pendapat, buah pikiran baik lisan maupun tulisan; b. Setiap anggota BUMDesa berhak memilih dan dipilih; c.

Setiap anggota berhak menerima kesejahteraan yang diperoleh keuntungan dari BUMDesa.

(2) Kewajiban Anggota : a. Memahami, menghayati dan melaksanakan AD/ART BUMDesa; b. Menghadiri rapat-rapat yang diadakan oleh BUMDesa; c.

Berpartisipasi dalam setiap kegiatan BUMDesa;

d. Ketentuan pasal 2 ayat 2c diatur tersendiri sesuai dengan bidangnya.

Pasal 3 Hilangnya Status Keanggotaan Setiap anggota dinyatakan hilang keanggotaannya karena : (1) Berhenti atas permintaan sendiri; (2) Diberhentikan;


(3) Meninggal dunia. (4) Pindah domisili keluar dari Desa Kedukan Bujang

Pasal 4 Sanksi dan Pembelaan

(1) Sanksi diberikan kepada anggota apabila : a. Mencemarkan nama baik BUMDesa; b. Melanggar AD/ART BUMDesa; (2) Sanksi diberikan kepada anggota berupa : a. Teguran; b. Peringatan secara tertulis yang dilakukan pengurus terhadap anggotanya maksimal 3 (tiga) kali; c.

Skorsing;

d. Pemberhentian.

Pasal 5 Anggota yang dikenakan skorsing oleh pengurus diberi kesempatan untuk membela diri dalam forum musyawarah BUMDesa.

BAB II TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN

Pasal 6 (1)

(2)

Susunan BUMDesa terdiri dari : a.

Badan Pengawas;

b.

Pengurus;

Kebijakan untuk mengembangkan kegiatan usaha dari BUMDesa ditetapkan rapat umum Badan Pengawas dan dilaksanakan oleh Pengurus.

(3)

Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4)

Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDesa “USAHA BERSAMA” adalah mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut : a. Putra Desa Kedukan Bujang yang berdomisili di Desa Kedukan Bujang sekurang kurangnya 1(satu) tahun.........................................................................


b. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDesa “Usaha Bersama” c. Mempunyai

wawasan

yang

cukup

untuk

dapat

mengelola

dan

mengembangkan BUMDesa “Usaha Bersama" (5)

Pengurus BUMDesa “ Usaha Bersama” dapat diganti apabila : a. Terbukti melakukan penyimpangan pengelolaan BUMDesa b. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDesa sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai c. Meninggal dunia d. Mengundurkan diri

(6)

Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Desa.

(7)

Pengurus BUMDesa akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak.

Pasal 7 Susunan Pengurus

(1)

(2)

Pengurus BUMDesa dapat terdiri dari : a.

Seorang Direktur;

b.

Seorang Bagian Administrasi;

c.

Seorang Bagian Keuangan;

d.

Beberapa Koordinator Bidang Usaha.

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak diperkenankan menjadi Pengurus BUMDesa.

(3)

Pengurus bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Badan Pengawas.

(4)

Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Badan Pengawas untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilh kembali

Pasal 8 Hak, Kewajiban dan Tugas Pengurus

(1)

Pengurus BUMDesa “USAHA BERSAMA” Desa Kedukan Bujang mempunyai hak: a. Mendapatkan honor yang sah sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kemampuan keuangan BUMDesa; b. Mendapatkan perlindungan secara hukum dari pemerintah desa; c. Menggali dan mengembangkan potensi desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik desa;


d. Mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa; e. Menambah jenis usaha BUMDesa; f.

Melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga;

g. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam rangka pengembangan BUMDesa; h. Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan bidang teknis pengelolaan usaha dari pemerintah. 2

Pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG mempunyai kewajiban : b. Menjalankan kegiatan usaha secara profesional; c. Mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat; d. Memberikan pendapatan kepada pemerintah desa; e. Membuat laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMDesa kepada Pemerintah desa; f. Menjunjung tinggi nama baik BUMDesa; g. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDesa.

3

Pengurus BUMDesa “USAHA BERSAMA” mempunyai tugas: b. Direktur 1. Memimpin organisasi BUMDesa 2. Melakukan pengendalian kegiatan BUMDesa 3. Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha 4.Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pengawas. 5.Melaporkan keadaan keuangan BUMDesa setiap triwulan melalui musyawarah desa 6.Melaporkan

keadaan

keuangan

BUMDesa

akhir

tahun

melalui

musyawarah desa Pertanggungjawaban. b. Bagian Administrasi 1) Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Direktur. 2) Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDesa. 3) Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDesa. 4) Bersama Direktur meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman (Unit Simpan Pinjam ). 5) Bersama Direktur dan Bagian Keuangan membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi (Unit usaha simpan pinjam) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ).


c. Bagian Keuangan 1) Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti-bukti yang syah. 2) Membantu Direktur dalam membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (unit usaha simpan pinjam) 3) Melaporkan posisi keuangan kepada Direktur secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDesa yang sesungguhnya. 4) Mengeluarkan uang berdasarkan bukti - bukti yang syah 5) Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan. 6) Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Direktur.

d. Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam 1) Melaksanakan tugas harian dalam memberikan pelayanan simpan pinjam pada anggota BUMDesa “USAHA BERSAMA” 2) Menerima uang setoran dari anggota 3) Memvalidasi dan verifikasi proposal pengajuan pinjaman anggota BUMDesa “USAHA BERSAMA” 4) Bersama dengan Direktur, memberikan persetujuan terhadap pencairan pengajuan dana yang diajukan anggota 5) Melaksanakan tugas yang diberikan Direktur. 6) Bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 9 Sanksi

Apabila pengurus BUMDesa “Usaha Bersama” Desa Kedukan Bujang tidak melaksanakan tugas dan kewajbannya akan dikenakan sanksi sebagai berikut: 1. Diberikan sanksi administrative 2. Diberhentikan dengan tidak hormat; dan 3. Diproses secara hukum BAB III PENGAWAS

Pasal 10 Ketentuan tentang Pengawas BUMDesa “Usaha Bersama” meliputi: a. Pengawas BUMDesa “Usaha Bersama” dibentuk/dipilih melalui mekanisme musyawarah desa.


b. Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang berasal dari tokoh masyarakat Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir. .

Pasal 11 Kewajiban dan Hak Pengawas

(1)

Pengawas mempunyai kewajiban : a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDesa USAHA BERSAMA b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDesa c. Menciptakan BUMDesa tetap sehat dan berkembang.

(2)

Pengawas mempunyai hak : a. Menerima laporan dan melakukan audit terhadap perkembangan keuangan dari BUMDesa b. Memperoleh imformasi dari BUMDesa terkait dengan program – program yang masuk c. Mendapatkan gaji dari BUMDesa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDesa d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.

BAB IV PENGELOLAAN USAHA BUMDESA

Pasal 12 Usaha Simpan Pinjam

(1) Usaha simpan pinjam BUMDesa diberikan untuk usaha yang produktif maupun usaha pemula. (2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMDesa setiap minggu semua anggota membayar

angsuran

uang

pokok

dan

jasa

kepada

BUMDesa

dengan

menggunakan buku yang disediakan. (3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDesa dilakukan setiap bulan

Pasal 13 Ketentuan Peminjaman (1) Anggota yang meminjam pada BUMDesa “USAHA BERSAMA” harus membentuk kelompok peminjam dengan jumlah anggota minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang.

BUMDESA Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan Ilir

(2) Besarnya pinjaman setiap orang maksimal Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah). (3) Pinjaman diangsur selama 20 (dua puluh) kali angsuran dengan angsuran setiap minggu pada hari Senin atau hari linnya (4) Besarnya bunga angsuran adalah sebesar 0,5% (5) Kelompok peminjam dipimpin ketua kelompok. (6) Kelompok bertanggungjawab terhadap keterlambatan atau tunggakan peminjaman anggota.

BAB V KEUANGAN, HARTA BENDA DAN PERMODALAN Pasal 14 Keuangan dan Harta Benda

(1)

Pengurus wajib mengelola keuangan dan harta benda BUMDesa dengan sebaikbaiknya guna mendapatkan daya guna yang setinggi-tingginya, serta manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pertumbuhan dan perkembangan BUMDesa.

(2)

Pengurus wajib membuat laporan keuangan BUMDesa setiap akhir tahun.

(3)

Laporan keuangan dan pembukuan BUMDesa diperiksa oleh Badan Pengawas.

(4)

Keuntungan BUMDesa dimasukan ke dalam anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) setiap akhir tahun anggaran sebagai salah satu penerimaan yang sah.

(5)

Dalam hal modal BUMDesa dimiliki oleh beberapa desa atau pihak swasta pemilik pembagian pendapatan bersih adalah hasil kotor dikurangi operasional.

(6)

Dalam hal BUMDesa menderita kerugian hendaknya dipikul pemilik sesuai dengan bagian modal yang ditanamkan.

(7)

Laporan hasil investasi kekayaan harta benda diperiksa oleh Badan Pengawas.

Pasal 15 Pendapatan dan pembiayaan

(1)

Biaya–biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDesa “Usaha Bersama” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDesa pada setiap bulannya.

(2)

Pendapatan

setiap

bulan

yang

diperoleh

BUMDesa

“Usaha

Bersama”

pengeluarannya diatur untuk Biaya Operasional seperti: Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll. (3)

Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDesa “USAHA BERSAMA” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain–lainnya.


Pasal 16 Permodalan (1)

BUMDesa mendapatkan modal awal untuk melaksanakan kegiatan dari kekayaan desa atau kekayaan desa yang dipisahkan dari anggaran pendapatan belanja desa (APBDes).

(2)

BUMDesa dapat memperoleh bantuan permodalan dari APBDes, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

(3)

Apabila modal BUMDesa terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dari beberapa desa dan atau pihak swasta/ pihak ketiga bagian modal BUMDesa in harus diatur dengan perjanjian. BAB VI PEMBUKUAN Pasal 17

(1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem pembukuan keuangan standar (akuntansi) seperti neraca, rugi/laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDesa. (2) Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember. BAB VII PERUBAHAN AD/ ART Pasal 18 Anggaran Dasar (AD) atau Anggaran Rumah Tangga (ART) ini hanya dapat dilakukan oleh musyawarah BUMDesa. BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 19 Forum pengambilan keputusan terdiri dari : (1) Musyawarah Desa, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat memilih

dan

memberhentikan

pengurus

BUMDesa

maupun

menetapkan

pembubaran BUMDesa. (2) Musyawarah Desa Khusus, sebagai forum musyawarah untuk penyelesaian masalah-masalah

mendesak

seperti

perubahan/penyempurnaan

AD/ART,

penyalahgunaan keuangan dan hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDesa. (3) Rapat Akhir Tahun (RAT), sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDesa. (4) Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BUMDESA Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang Kec Pemulutan Kab Ogan ilir

BAB IX PEMBUBARAN Pasal 20 (1)

(2)

(3)

(4)

BUMDesa dapat dibubarkan dengan mengadakan musyawarah atas kekuatan keputusan Rapat Umum Badan Pengawas yang diadakan untuk maksud itu dan rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya ¾ (tiga per empat) dari jumlah anggota Badan Pengawas. Jika rapat tidak dihadiri oleh sejumlah anggota yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka Ketua Rapat mengundang untuk mengadakan rapat kembali secepat-cepatnya dalam 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat itu. Apabila forum tetap tidak tercapai maka rapat dapat diteruskan dan keputusan diambil dengan suara terbanyak tanpa mengindahkan forum rapat. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, keputusan pembubaran BUMDesa hanya dapat diambil jika BUMDesa ini ternyata tidak dapat berlangsung terus atau jika kekayaannya tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut pertimbangan Badan Pemeriksa tidak cukup lagi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan fungsi BUMDesa. Bilamana BUMDesa dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengawas dan sisa kekayaan BUMDesa setelah dikurangi dengan segala kewajibannya, diserahkan kepada Pemerintahan DESA KEDUKAN BUJANG. BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21 (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. (2) Demikian Anggaran Dasar BUMDesa ini dibuat dan ditetapkan melalui forum Musyawarah Desa, apabila terdapat kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan dan penyempurnaan melalui Musyawarah Desa Khusus.

Ditetapkan di : Kedukan Bujang Pada Tanggal : 5 Januari 2017 KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG,

YAMAN Diundangkan di : Kedukan Bujang Pada Tanggal : 6 Januari 2017 SEKRETARIS DESA,

M.YUSUF.AR

LEMBARAN DESA KEDUKAN BUJANG TAHUN 2014 NOMOR ..2.. /E



DESA KEDUKAN BUJANG Alamat :Jalan Sungai Ogan Desa Kedukan Bujang Kec. Pemulutan Kab Ogan Ilir (30653)

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENYUSUNAN AD ART BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) USAHA BERSAMA DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN KABUPATEN OGAN ILIR Berkaitan dengan akan penyusunan AD/ART BUMDesa “USAHA BERSAMA” DESA KEDUKAN BUJANG KECAMATAN PEMULUTAN maka Pengurus BUMDesa “USAHA BERSAMA”, Pemerintah DESA KEDUKAN BUJANG bersama dengan Badan Purmusyawaratan (BPD) DESA KEDUKAN BUJANG telah melaksanakan Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada : Hari dan tanggal

:

Kamis / 5 Januari 2017

Jam

:

19.30 WIB

Tempat

:

Kantor Kepala Desa KEDUKAN BUJANG

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber adalah : A. Materi atau topik 1. Penjelasan tentang AD dan ART BUMDesa “USAHA BERSAMA” DESA KEDUKAN BUJANG 2. Menetapkan AD dan ART B. Unsur Pimpinan Rapat dan Nara Sumber 1. Pemimpin rapat : Ketua BUMDesa 2. Notulen : Bagian Administrasi 3. Nara Sumber : 1. Kepala Desa Kedukan Bujang 2. Ketua BPD Kedukan Bujang C. Hasil dari rapat adalah sebagai berikut : 1. Tersusun AD dan ART BUMDesa “Usaha Bersama” Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir 2. Semua peserta mensepakati penyusunan AD/ART BUMDesa “ Usaha Bersama”

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kedukan Bujang,5 Januari 2017

Pemimpin Rapat

Notulis/Sekretaris

M.YUSUF.AR

RUSTAN “MENGETAHUI”

AN.KETUA BPD KEDUKAN BUJANG,

KEPALA DESA KEDUKAN BUJANG,

RUSTAN

YAMAN


BUMDESA Usaha Bersama Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan Kab Ogan Ilir

Recommend Documents