PERATURAN DESA SURYA ADI KECAMATAN MESUJI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR … TAHUN 2015 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA ( RPJMDES ) TAHUN 2016 – 2021
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA SURYA ADI
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 131 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang Pedoman Pembangunan Desa; Dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa SURYA ADI Kecamatan mesuji Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun anggaran 2016- 2021; Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Ripublik Indonesi Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 5495) ; 3. Peraturan Pemerintah Ripublik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Ripublik Indonesia Nomor 5539) ; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ripublik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Presiden Ripublik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Ripublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13) 8. Peraturan Kementrian Desa Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Ripublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ; 9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 3 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2014 Nomor 3); 10.Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 660 Tahun 2014 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 660); 11.Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 8); 12.Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun
2015 (Berita
Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 12);
Daerah Kabupaten Ogan
13.Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 330 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Pendapatan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2015 (Berita Ogan Komering Ilir Tahun 2015 Nomor 330);
Daerah Kabupaten
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SURYA ADI dan KEPALA DESA SURYA ADI MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN DESA TENTANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN ANGGARAN 2016-2021.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati Adalah Bupati Ogan Komering Ilir. 2. Camat Adalah Kepala Kecamatan Mesuji. 3. Kecamatan Adalah Wilayah Kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan
Kemasyarakatan
Desa,
dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 13. Perencanaan
pembangunan
desa
adalah
proses
tahapan
kegiatan
yang
diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. 14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan
kebersamaan,
kekeluargaan,
dan
kegotongroyongan
guna
mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial. 15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. 17. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa. 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah. 21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 22. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah. 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan
belanja
daerah
kabupaten/kota
dan
digunakan
untuk
membiayai
penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 26. Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat, 27. Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA ( RPJM DESA ) Pasal 2
( 1 ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dan disiapkan oleh Kepala Desa dan BPD . ( 2 ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) Disusun secara partisipatif sesuai dengan kewenangan Desa . ( 3 ) Dalam Penyusunan Rencana Pembengunan Jangka Menengah Desa sebagaimana Di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan lembagan kemasyarakatan Desa . ( 4 ) Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kondisi Keuangan Desa.
BAB III SISTEMATIKA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 3
( 1 ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa) disusun dan berlaku Selama 6 ( Enam ) tahun . ( 2 ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ( RPJMDesa ) sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan sistematis :
Bab I
PENDAHULUAN
Bab II
PROFIL DESA
Bab III
HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI
Bab IV
PELAKSANAAN PENYUSUNAN RPJMDES
Bab V
PENUTUP
( lampiran )
BAB IV OBJEK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA Pasal 4 ( 1 ) Objek Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa meliputi : a. Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . b. Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Penyelengara Pemerintahan Desa . c. Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . d. Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . e. Rencana Pembangunan Penigkatan Pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan , Kesehatan dan Agama . f. Rencana Pembangunan Penigkatan Perekonomian Masyarakat . g. Rencana Pembangunan Penigkatan Kualitas sumber daya manusia desa . h. Rencana Pembangunan Penigkatan Sosial Budaya . i. Rencana Penigkatan Ketentraman dan Ketertiban serta Keamanan Masyarakat . j. Rencana Pembangunan Prasarana dan sarana Desa baik fisik maupun non fisik . k. Recana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan teknologi tepat guna dengan mem perhatikan kelestarian lingkungan . ( 2 ) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sebagaimana di maksud pada ayat (1) didasarkan atas data dan informasi yang akurat . ( 3 ) Data dan Informasi yang akurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup : a. Penyelenggaran Pemerintahan Desa . b. Organisasi dan Tata laksana Pemerintahan Desa . c. Profil Desa . d. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat . e. Keuagan Desa
BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 5
( 1 ) Pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan desa dilakukan oleh BPD . ( 2 ) Setiap 6 ( enam ) bulan Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pembengunan Kepada BPD . ( 3 ) Di samping pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa juga dilakukan oleh Lembaga pengawasan lainnya dengan pereturan perundangan – undangan .
BAB VI PEMBINAAN Pasal 6
( 1 ) Pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan desa lakukan oleh Bupati . ( 2 ) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan melalui pemberian Pedoman , Bimbingan , Pelatihan , Arahan dan Supervisi .
BAB VII EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Pasal 7
( 1 ) Pelaksanaan pembangunan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati Melalui Camat untuk evaluasi . ( 2 ) Evaluasi pelaksanaan pembanguanan desa sebagaimanan di maksud pada ayat (1) Bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa , kebijakan kabupaten , Keserasian anatara kepentingan masyarakat desa dan keserasian kepentingan Aparatur desa
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir .
Ditetapkan di SURYA ADI Pada Tanggal 10 Desember 2015
KEPALA DESA SURYA ADI
H. M. TOUFIK, M.Si
Diundangkan di SURYA ADI Pada tanggal 11 Desember 2015
SEKRETARIS DESA SURYA ADI
NURUL FAUJI
LEMBARAN DESA SURYA ADI TAHUN 2015 NOMOR ........
