BUPATI OGAN ILIR PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR : 03 TAHUN 2012 TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI OGAN ILIR, Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 131 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 perlu untuk segera ditindak lanjuti;
b
bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elekronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, dipandang perlu untuk mengimplementasikan Sistem Pengadaan Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
8.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Negara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 2 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaran Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 4 Seri D); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 18 Seri A); 16. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Barang / Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 28); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG IMPLEMENTASI SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.
BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 2. e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik ( LPSE ) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE adalah pengelola pelaksana teknis yang melayani proses pengadaan barang/jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain eProcurement.
4. LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada di bawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik eProcurement. 5. LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; 7. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah; 8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah. 9. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Bupati sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK, adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pelaksana teknis pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 11. Unit Layanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Bupati Ogan Ilir yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir; 12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa; 13. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa dan telah terdaftar dalam sistem eProcurement pada pusat-pusat layanan; 14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan pengadaan secara elektronik e-Procurement.
sistem
15. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem pengadaan secara elektronik e-Procurement. 16. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem pengadaan secara elektronik e-Procurement.
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2 1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar untuk penerapan sistem pengadaan secara elektronik (eProcurement) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir 2. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Bagian Keempat Pendirian Sistem Informasi Elektronik Pasal 4 1. Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Pendirian Sistem Informasi dan Data Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan alamat website : www.oganilirkab.go.id 2. Pengelolaan sistem informasi elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir diatas berada pada Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi Komunikasi dan Pusat Data Elektronik Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir. 3. Website Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir www.oganilirkab.go.id merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan website Layanan Pengadaan Secara elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. Pasal 5 1. Dalam Peraturan Bupati ini ditetapkan Sistem Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan alamat website : www.lpse.oganilirkab.go.id 2. Pengelola Sistem Pengadaan Secara Elektronik ini melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berada pada Bagian Hubungan Masyarakat, Informasi Komunikasi dan Pusat Data Elektronik.
BAB II ETIKA PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) Pasal 6 1. Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) wajib mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. 2. Dalam melaksanakan Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement), semua pihak wajib : a) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses yang terdiri dari User ID dan password; b) Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan informasi elektronik yang tidak diperuntukkan bagi umum. 3. Semua pihak dilarang : a) Mengganggu dan/atau merusak sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement); b) mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang dalam sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement).
BAB III PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) Pasal 7 1. Para pelaku yang terlibat dalam pengadaan secara elektronik (eProcurement), terdiri dari : a. Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) b. Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ); c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); d. ULP/Pejabat Pengadaan; e. Penyedia Barang/Jasa; dan f. Pengelola LPSE. 2. Para pihak pada ayat (1) butir a, butir b, dan butir c adalah para pihak yang sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) Bagian Pertama Standar Operasional Prosedur Sistem Pengadaan Secara Elektronik (E-PROCUREMENT) Pasal 8 1. Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) dikelola oleh LPSE. 2. Tata cara pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik (e-
Procurement) mengikuti ketentuan alur kerja sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement) yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Tata cara pelaksanaan sistem pengadaan secara elektronik diatur lebih lanjut pada petunjuk pelayanan dan standar operasional prosedur layanan pengadaan secara elektronik oleh Kepala LPSE. Bagian Kedua Pusat Informasi LPSE Pasal 9 Semua data dan informasi yang disimpan LPSE : 1. Diumumkan di website LPSE Kabupaten Ogan Ilir dan LPSE Pusat; 2. Seluruh informasi sebagaimana dimaksud di atas, akan dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang disupervisi oleh LKPP. Bagian Ketiga Biaya Operasional LPSE Pasal 10 Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Bagian Keempat Pengaduan Pasal 11 Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut : 1. Pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa dapat dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-Procurement dan bisa diakses oleh pihak yang terkait. 2. LPSE wajib meneruskan laporan pengaduan dari masyarakat dan atau penyedia barang/jasa kepada LPSE Pusat dan Tim Pengarah LPSE terkait. Pasal 12 LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA, dan PPK / PPTK apabila ditemukan penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dengan tembusan kepada Inspektur.
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 1. Dengan ditetapkannya peraturan Bupati ini, maka mulai tahun anggaran 2012 sebagian atau seluruh proses pengadaan barang dan jasa pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ogan Ilir, wajib menerapkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-Procurement) yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan menggunakan fasilitas LPSE melalui jaringan internet LPSE Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dengan alamat www.lpse.oganilirkab.go.id. 2. Untuk menjamin implementasi pelaksanaan pengadaan secara elektronik (e-Procurement), masing - masing pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan pengadaan secara elektronik (e-Procurement) dengan menentukan batasan nilai paket, sehingga sebagian atau seluruh pengadaan paket di unit kerja / SKPD Kabupaten Ogan Ilir tersebut menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement). 3. Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing masing pimpinan unit kerja / SKPD harus melakukan koordinasi dengan ULP dan Pengelola LPSE. 4. Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement), LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan LPSE lain dan LPSE Pusat serta dapat mengajukan saran perubahan-perubahan yang diperlukan untuk penyempurnaan prosedur dan sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement). 5. Untuk mempercepat implementasi sistem pengadaan secara elektronik (e-Procurement) LPSE dapat menjalin kerjasama dengan LPSE lain yang telah memiliki infrastruktur memadai dengan Ikut serta dalam pemanfaatan infrastruktur LPSE lain tersebut. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Ditetapkan di Indralaya pada tanggal, 08 Januari 2012
