BUPATI OGAN ILIR PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN ILIR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
Mengingat
: a.
BUPATI OGAN ILIR, bahwa untuk melaksanakan Perubahan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir, perlu untuk ditindaklanjuti ;
b.
bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik, perlu untuk penyesuaian struktur organisasi LPSE sesuai dengan kebutuhan daerah pada Sistem E-procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
: 1.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera - Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); -1-
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9.
Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59n Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 8).
-2-
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN OGAN ILIR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan : 1.
Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2.
Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir.
3.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4.
Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab.OI.
5.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
6.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE Kabupaten Ogan Ilir adalah Unit Kerja Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir.
7.
Pengelola LPSE selanjutnya disebut Pengelola LPSE Kabupaten Ogan Ilir adalah Pengelola Organisasi Layanan Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
8.
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
9.
Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi Pengguna APBN/APBD. 11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah Unit Organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
-3-
14. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk pejabat berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 15. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. 16. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 17. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan. 18. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah. 19. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik. 20. Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar LPSE Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir. 21. Kepala LPSE adalah Kepala Pengelola Pelaksana Teknis Operasional LPSE pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Ilir. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Ogan Ilir. BAB III KEDUDUKAN Pasal 3 (1). Pengelola LPSE adalah unit kerja Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berada dibawah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. (2). Penanggung jawab LPSE adalah Sekretaris Daerah. (3). Pengelola LPSE dipimpin oleh seorang Kepala.
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1)
Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan cita-cita Kabupaten Ogan Ilir yang berwawasan teknologi informasi komunikasi.
(2)
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: -4-
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas; b. Memperbaiki tingkat efisiensi dan efektifitas proses pengadaan barang/ jasa; c. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat. d. Mendukung proses monitoring dan audit; e. Memenuhi kebutuhan akses informasi yang tepat waktu;dan f. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa secara elektronik. BAB V ASAS PENGADAAN Pasal 5 Pengadaan Barang/Jasa menerapkan asas sebagai berikut: a. keamanan dan kehati-hatian; b. efisien dan efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing f. adil/tidak diskriminatif; g. dan akuntabel BAB VI RUANG LINGKUP Pasal 6 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terdiri dari E.Tendering; b. ketentuan Layanan pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; c. ketentuan mengenai Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik; dan d. ketentuan hukum yang berkaitan dengan ketentuan pengadaan barang/jasa secara elektronik. BAB VII SUSUNAN ORGANISASI Pasal 7 (1) Susunan Organisasi Pengelola LPSE terdiri dari : a. Penanggung Jawab; b. Pengarah; c. Kepala; d. Sekretariat; e. Bidang Administrasi Sistem Informasi ; f. Bidang Layanan, Registrasi dan Verifikasi; g. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi. (2) Bagan Susunan Organisasi Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Lampiran Peraturan Bupati ini. -5-
Bagian Pertama Pengelola LPSE Kabupaten Ogan Ilir Pasal 8 (1) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas : a. mengelola sistem E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir; b. memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) pada website LKPP secara nasional dan website Kabupaten; c. memfasilitasi ULP menayangkan pengumuman dan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa; d. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik; e. Memfasilitasi kerjasama pemanfaatan layanan website LPSE Kabupaten Ogan Ilir dengan instansi pengguna LPSE. (2) Pengelola LPSE mempunyai fungsi : a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan E-Procurement di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir ; b. pelaksanaan pelatihan/training kepada Pejabat Pengadaan/ULP Penyedia Barang/Jasa untuk menguasai sistem E-Procurement;
dan
c. pelaksanaan pelayanan kepada Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya; d. sebagai Media Penyedia Informasi dan Konsultasi ( helpdesk ) yang melayani Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem E-Procurement. e. sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit. f. pelaksanaan ketatausahaan Unit kerja LPSE; g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggungjawab terhadap pembuatan paket pengadaan barang/jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, penyusunan jadwal dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isi pengumuman, isian data kualifikasi dari penyedia barang/jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban (Pasal 6 ayat 3 Peraturan Kepala LKPP Nomor 2 Tahun 2010).
-6-
Bagian Kedua Penanggung Jawab Pasal 10 Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas : a. memberikan pembinaan penyusunan dan pelaksanaan program kerja LPSE; b. memberikan kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; c. memantau dan mengevaluasi kegiatan. Bagian Ketiga Pengarah
Pasal 11 Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas : (1)
Pengarah 1 : a. memberikan arahan teknis sumberdaya manusia pelayanan LPSE; b. memberikan arahan administrasi LPSE;
(2)
Pengarah 2: a. memberikan arahan teknis pelayanan LPSE; b. memberikan arahan teknis sistem internet.
Bagian Keempat Kepala LPSE Pasal 12 Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c mempunyai tugas : a. memimpin operasional harian Pengelola LPSE; b. melaksanakan kegiatan administrasi dan keuangan operasional Pengelolaan LPSE; c. menyusun laporan kegiatan Pengelolaan LPSE. d. menyampaikan laporan kegiatan Pengelolaan LPSE kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Kepala LPSE berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
-7-
Bagian Kelima Sekretariat Pasal 13 (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LPSE; (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan unit kerja LPSE; (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasi kegiatan di lingkungan Pengelola LPSE; b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE; c. Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan lembaga terkait; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Keenam Bidang Administrasi Sistem Informasi Pasal 14 (1) Bidang Administrasi Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e mempunyai tugas : a. menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware); b. memelihara server LPSE dan perangkat lainnya; c. melakukan pengarsipan dokumen elektronik (file back up) secara berkala d. menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi; e. memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendalakendala teknis yang terjadi di LPSE; f. melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat. (2) Bidang administrasi sistem informasi terdiri dari Admin Pusat Pengelola Elektronik (PPE) dan Admin Agency. Bagian Ketujuh Bidang Layanan, Registrasi dan Verifikasi
Pasal 15 (1) Bidang Layanan, Registrasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f mempunyai tugas : a. menangani pendaftaran Pengguna LPSE; b. melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna LPSE; -8-
c. menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna LPSE berdasarkan hasil verifikasi; d. mengelola arsip dan dokumen Pengguna LPSE; e. melakukan konfirmasi kepada Pengguna LPSE tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi; f. menyampaikan informasi kepada Pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan. g. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE; h. membantu proses pendaftaran Pengguna Unit Kerja LPSE; i. menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; j. menangani keluhan tentang pelayanan Unit Kerja LPSE. (2). Bidang Layanan Register dan Verifikasi, dapat terdiri dari : a. Helpdesk b. Verifikator Bagian Kedelapan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Pasal 16 (1). Bidang Pelatihan dan Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Huruf g mempunyai tugas : a. memberikan pelatihan bagi Pengguna LPSE; b. menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait prosedur pengadaan barang dan jasa. (2). Bidang Pelatihan dan Sosialisasi dapat terdiri dari trainer BAB VIII TATA KERJA Pasal 17 (1) Penanggung Jawab, Pengarah, Kepala LPSE, Sekretaris, dan Ketua Bidang dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Kepala LPSE wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kepala LPSE dalam lingkungan komponen bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjukpetunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (4) Setiap Ketua Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh Ketua Bidang dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
-9-
(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala LPSE dibantu oleh Ketua Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. (8) Semua unsur di lingkungan Pengelola LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Pengelola LPSE maupun dalam hubungan dengan unit kerja lain, dan LPSE Pusat. (9) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. (10) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya. (11) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 18 (1)
(2)
Personil yang diangkat sebagai pengelola LPSE wajib menguasai pengadaan barang/jasa dan teknologi informatika terkait dengan sistem pengadaan barang/jasa. Pengangkatan dan pemberhentian Personil dalam jabatan Penanggung Jawab, Pengarah, Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang pada Unit LPSE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 atas usul Kepala Dinas ditetapkan oleh Bupati.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 19
(2)
PNS yang ditugaskan pada Pengelola LPSE berhak mendapat jenjang karier sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. PNS Pengelola LPSE yang ditugaskan pada LPSE berhak mendapatkan tambahan penghasilan/tunjangan/insentif/honorarium yang ditetapkan oleh Bupati yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(3)
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Kabupaten Ogan Ilir.
(1)
(4) Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2013 dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 10 -
- 11 -
- 12 -
