BumDeS BerSama gerakkan ekonomi PerDeSaan. Satu DeSa HaruS FokuS PaDa Satu ProDuk unggulan. DeSa Pun Punya mini market. rumput laut PrimaDona Bone

DeSa Pun Punya mini market

Satu DeSa HaruS FokuS PaDa Satu ProDuk unggulan

rumPut laut PrimaDona Bone

BumDeS BerSama gerakkan ekonomi PerDeSaan ditErbitkan olEh ditjEn PEmbangunan kawasan PErdEsaan kEmEntErian dEsa, PEmbangunan daErah tErtinggal dan transmigrasi

Edisi Vii

MARI KITA WUJUDKAN DESA-DESA YANG BER-BHINNEKA TUNGGAL IKA, DESA-DESA DENGAN BUDAYA YANG BERBEDA NAMUN TETAP MEMPUNYAI TUJUAN YANG SATU, UNTUK REPUBLIK INDONESIA YANG KITA CINTAI. Joko WiDoDo Presiden Republik Indonesia

EDITORIAL

meSin Penggerak

B

ukanlah perkara sulit untuk memutar sebuah roda. Tidak susah pula menggulirkannya untuk menggelinding ke depan. Tapi, semudah apapun tetap saja tak akan mulus roda itu berputar jika tak ada daya yang menggerakkannya. Itulah yang terjadi di negeri ini, roda perekonomian bukannya tak berputar, tetapi tak banyak mesin yang mampu memacunya. Itulah pula sebabnya pemerintah berupaya keras untuk menciptakan sebanyak mungkin mesin penggerak, termasuk di perdesaan sekalipun. Perdesaan memang bukan kawasan industri, namun bukan berarti di sana tidak ada yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi. Dengan segala kekayaan yang dimiliki, desa sesungguhnya adalah mesin yang sedang dalam posisi gigi netral. Belum bergerak karena tak banyak lembaga usaha yang memacunya. Dalam posisi seperti itu dibutuhkan sebuah motor bertenaga amat kuat. Dan, motor itu adalah BUMDes, sebuah Badan Usaha Milik Desa yang mampu berlari kencang, yang bahkan bisa lebih kencang lagi jika dilakukan bersama-sama melalui sebuah BUMDes Bersama.

PEMERINTAH

MASYARAKAT

LEMBAGA USAHA

Dengan segala kekayaan yang dimiliki, desa sesungguhnya adalah mesin yang sedang dalam posisi gigi netral. Belum bergerak karena tak banyak lembaga usaha yang memacunya.

Ayo ke Desa | Edisi VII 2016

3

H.8 majalah ayo ke DeSa diterbitkan oleh ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Pembina: eko Putro Sandjojo Penanggung jawab: Johozua m. yoltuwu dewan Pengarah: anwar Sanusi, ahmad erani yustika, Suprayoga Hadi, Singgih Wiranto, ratna Dewi andriati, roosari tyas, H.m. nurdin Pemimpin redaksi: tri J Sukaryana

BUMDES BERSAMA GERAKKAN EKONOMI PERDESAAN BUMDes menjadi motor penggerak ekonomi kawasan perdesaan dengan mengelola berbagai usaha produktif berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan khas desadesa di Indonesia.

Editor ahli: nurcholis ma Basyari, Dhoni nurcahyo tim redaksi: Harlina Sulistyorini, nora ekaliana, Faiizul ishom, Siswa trihadi, eko Sri Haryanto alamat redaksi: Ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian Desa, Pembangunan Daerah

laPoran utama konglomErasi bisnis di kawasan PErdEsaan Purbalingga kE Ponggok kita bErlibur Curahan air sEhat dari lElEs mEnuju kamPung Puyuh aroma wangi dari garut

12 16 18 20 22

WaWancara satu dEsa harus fokus satu Produk unggulan

24

tertinggal, dan transmigrasi jl tmP kalibata no. 17 jakarta selatan 12740 Email: [email protected]

4


DAFTAR ISI EDISI KETUJUH 2016

nurCholis ma basyari

httPs://www.instagram.Com/P/-s3lfkhka8/ Via liburmulu.Com

PotenSi dEsa Pun Punya mini markEt rumPut laut Primadona bonE

30 32

inSPiraSi tumbuhkan kadEr wirausaha di dEsa-dEsa

38

Sinergi agar tak tErsEsat di mEdan laga

42

SoSok anggaran dEsa sEharusnya ditambah

46

Peraturan tunjangan kinErja untuk PEgawai yang bErkinErja

50

tata kelola mEnghadirkan kultur korPorasi bagi PEgawai nEgEri

54

JeDa PEsona banda nEira yang mEnggoda

58

galeri

64

ayo kE dEsa/nurCholis ma basyari


5

KILAS

DeSa PeraDaban Jabar berPotenSi JaDi Percontohan naSional

humas kEmEndEsa Pdtt

KPK SiaP Kawal Dana DeSa Dengan Jaga DeSa JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyiapkan aplikasi Jaga Desa dalam upaya turut berpartisipasi mengawasi penggunaan dana desa. Wakil Ketua KPK Laode Muhamad Syarif mengatakan penyiapan aplikasi tersebut sebagai respons sekaligus apresiasi atas langkah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kementerian Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo yang meminta bantuan KPK terkait pengawasan dana desa. Menurut dia, aplikasi Jaga Desa masih dalam pengembangan dan diharapkan akan segera dapat diluncurkan. “KPK akan membuat aplikasi Jaga Desa, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi lewat handphone, misalnya, dapat mengusulkan program yang mereka inginkan, lalu melaporkan jika dia mencurigai ada kesalahan penyalahgunaan,” kata Laode Muhamad di Gedung KPK, Jakarta, Senin (8/8/2016). Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo didampingi para pejabat eselon I kementerian yang dipimpinnya mendatangi Kantor KPK di kawasan Kuningan, Jakarta

6


Selatan, guna meminta bantuan KPK turut mengawasi penggunaan Dana Desa. “Bapak Presiden (Joko Widodo) mengatakan dana desa ini cukup besar. Dari Rp40 triliun naik menjadi Rp70 triliun, lalu naik Rp100 triliun. Beliau menekankan pengawasannya bagaimana,” kata Menteri Eko di Gedung KPK. Laode Muhamad mengatakan KPK memberikan tiga masukan untuk mengawasi dana desa. Pertama, harus ada koordinasi yang lebih baik antara Kemendesa, Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian lain. Kedua, akuntabilitas pemanfaatan dana desa harus lebih baik. Ketiga, KPK meminta Sekretariat Jenderal dan Direktur Jenderal yang ada di Kementerian Desa PDTT meningkatkan transparansi terkait dengan pemanfaatan dana desa. Dana Desa ialah dana APBN yang ditransfer untuk Desa melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat perdesaan.

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) dinilai sukses mengembangkan desa mandiri sehingga patut menjadi referensi dalam pembangunan kawasan perdesaan. Karena itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Eko Putro Sandjojo meminta masukan dari Gubernur Jabar Ahmad Heryawan. Hal itu dilakukannya saat berkunjung ke Gedung Negara Pakuan Bandung, Jumat (12/8/2016). “Kami banyak mendapatkan masukan khusus dari Pak Gubernur Jawa Barat karena sesuai yang selalu saya katakan, desa kita jumlahnya cukup banyak 74.754 desa. Nah mungkin kita ada satu program nasional, yang modelnya sama,” kata Menteri Eko seusai bertemu Gubernur Jabar yang akrab disapa Aher. Eko mengatakan Gubernur Aher ialah salah satu kepala daerah yang sukses membangun daerah yang dipimpinnya. Menurut dia, di Jabar banyak desa yang berhasil membangun wilayahnya dan menyejahterakan masyarakatnya melalui berbagai program unggulan. Jabar berkomitmen mendukung program Kemendesa PDTT untuk membangun daerah unggulan, sarana pasca panen, dan infrastruktur di daerah tertinggal. Menurut Aher, salah satu contoh program desa di Jabar yang akan dilirik Kementerian Desa PDTT ialah Desa Peradaban yang telah diterapkan di 300 desa. Program Desa Peradaban bertujuan mendongkrak posisi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pelestari semangat gotong royong. Pemprov memberikan bantuan anggaran hingga Rp1 miliar kepda desa yang disasar untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakatnya.

biaya logiStiK Ke PerDeSaan teKan nilai tuKar Petani JAKARTA – Masih mahalnya biaya pengangkutan barang-barang produksi industri pengolahan dari kota ke perdesaan menjadikan harga barang tersebut mahal sehingga membuat inlasi di perdesaan lebih tinggi dibandingkan inlasi umum. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan inlasi perdesaan pada Juli 2016 mencapai 0,76%. Adapun inlasi umum sebesar 0,69%. Mahalnya harga barang-barang industri manufaktur yang dikonsumsi masyarakat perdesaan pada akhirnya menekan kesejahteraan, meskipun usaha pertanian masih menjanjikan. “Ini yang bisa mempengaruhi nilai tukar petani (NTP). Karena, ada barang dari kota yang harganya bisa lebih mahal dikarenakan adanya transportasi yang harus dilalui dari kota ke desa,” kata Suryamin dalam paparan pada awal Agustus silam (1/8/2016).

rakyatmuria.Com

Suryamin mengatakan, NTP Juli 2016 menurun 0,08% dibandingkan sebulan sebelumnya. Padahal nilai tukar usaha pertanian (NTUP) pada periode yang sama naik 0,36%. NTP merupakan indeks perbandingan harga yang diterima dan dibayar rumah tangga pertanian, termasuk konsumsi rumah tangga pertanian. Adapun

NTUP merupakan perbandingan harga yang diterima dan dibayar tanpa memasukkan konsumsi rumah tangga pertanian. “Jadi usaha pertanian ini sebetulnya membaik, tapi NTP menjadi turun karena ada pengeluaran dari konsumsi rumah tangga yang berasal dari barangbarang kota.”

Pembangunan PerDeSaan Dinilai menggembiraKan JAKARTA - Kelompok Kerja (Pokja) Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia menilai pembangunan perdesaan dua tahun terakhir menunjukkan perkembangan menggembirakan. Penyaluran dana desa yang terus meningkat serta kinerja dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menjadi dua faktor utama pendorong pembangunan perdesaan. Ketua Pokja Masyarakat Sipil Desa Membangun Indonesia Idham Arsyad mengatakan perkembangan pembangunan perdesaan tercermin dari banyak indikator. Salah satunya adalah masifnya pembangunan infrastruktur perdesaan seperti jalan desa, saluran irigasi, pembangunan gedung pendidikan anak usia dini (PAUD), dan fasilitas pelayanan sosial dasar. Di samping itu geliat

malangkab.go.id

pembangunan desa juga bisa dilihat dari tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun rencana pengembangan desa mereka. ”Pengelolaan dana desa yang relatif tidak bermasalah baik dari sisi penya-

luran hingga pengunaannya juga menjadi prestasi tersendiri karena selama ini banyak pihak yang pesimistis akan kemampuan kementerian dan masyarakat dalam mengelola dana desa,” ujar Idham belum lama ini. Dia mengapresiasi Kemendesa PDTT yang mampu merangkul kelompok masyarakat sipil yang konsen terhadap pembangunan perdesaan untuk bekerja bersama. Dia menyebut saat ini sedikitnya ada 200 LSM yang terlibat aktif dalam proses pembangunan perdesaan. Mereka ikut membantu memecahkan masalah perdesaan seperti ketimpangan agraria, masalah lingkungan pelayanan publik, lumbung ekonomi desa, masalah perempuan, dan desa sehat. Kemendesa PDTT juga melibatkan peran aktif kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi.


7

LAPORAN UTAMA

BUMDES BERSAMA EKONOMI PERDESA

8


MA GERAKKAN SAAN

T bumdes menjadi motor penggerak ekonomi kawasan perdesaan dengan mengelola berbagai usaha produktif berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan khas desa-desa di indonesia.

idak berlebihan jika dikatakan Undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa melahirkan era desa dalam pembangunan nasional. UU yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 itu meletakkan landasan untuk memuluskan sembilan program prioritas (Nawa Cita) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama, cita ke-3, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dipadu dengan semangat otonomi daerah dan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, UU Desa memicu daerah dan desa-desa berbenah menata diri. Kepala daerah di unit pemerintah terkecil sekalipun, yakni kepala desa, dituntut punya karya nyata yang membuat masyarakat berasa punya pemerintahan yang melayani mereka. Karya nyata yang dirasakan masyarakat itulah modal utama untuk memikat hati dan menarik



9

LAPORAN UTAMA simpati rakyat. Kuncinya ialah semangat melayani dengan hati, kreativitas, dan inovasi kepala desa dan perangkat desanya. Banyak kepala desa di berbagai daerah berlomba menjadikan desa-desa yang mereka pimpin menjadi pusatpusat pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat. Mereka memotori kelahiran badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai wadah sekaligus penggerak pembangunan kawasan perdesaan. Gelontoran dana desa (DD) dari pemerintah pusat, alokasi dana desa (ADD), dan dana-dana lainnya dari pemerintah kabupaten dan provinsi maupun pihak swasta atau donatur memungkinkan desa-desa membentuk BUMDes. Pada 2016, anggaran DD yang ditransfer Pusat ke desa-desa via pemerintah kabupaten jumlahnya meningkat lebih dari 100%. Yakni, dari Rp21 triliun pada tahun lalu menjadi kurang lebih Rp47 triliun pada tahun ini. Itu berarti jumlah yang diterima setiap desa meningkat dari sebelumnya berkisar Rp270 juta hingga Rp300 juta menjadi Rp600 juta hingga Rp700 juta. Jika ditambah dengan ADD dan dana-dana lain dari kabupaten/provinsi dan pihak lainnya, pundi-pundi kas desa bisa terisi dana hingga miliaran rupiah. “Dana desa dan BUMDes itu ada misi sosialnya. Devidennya bisa untuk membantu. Misalnya BUMDes-nya bikin perusahaan air minum. Warga yang mampu pakai pipa bisa langsung ke rumahnya masing-masing dan bayar. BUMDes harus ada misi sosialnya. Sebagian keuntungannya bisa untuk bikin distribution point sehingga masyarakat yang enggak mampu bisa ambil air pakai ember. Kalau koperasi enggak bisa cross subsidi karena keuntungannya harus dibagi rata sama anggotanya, “ kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

gairah DeSa-DeSa Sejumlah daerah menunjukkan gairah mereka menyambut era desa dengan mendorong kiprah BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat-

10


Peranan BumDeS sebagai instrumen penguatan ekonomi desa

mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa

sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat

mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat desa

kenapa perlu BumDes • sebagai penyediaan pelayanan publik • mendorong pembangunan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian • mengapa perlu kelembagaan BumDes • memungkinkan keterlibatan/partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa • Penciptaan peluang usaha desa untuk peningkatan Pad • Penciptaan lapangan pekerjaan • mengatasi kemiskinan dan pengangguran di tingkat lokal

nya. Dalam konteks pembangunan kawasan yang wilayahnya mencakup dua desa atau lebih, tumbuh pula BUMDes bersama antardesa, semacam perusahaan joint venture hasil kerja sama antar beberapa BUMDes. Itulah yang antara lain terjadi di Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah, Garut di Jawa Barat, Gresik di Jawa Timur, dan Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, maupun Poso di Sulawesi Tengah. Di Purbalingga, misalnya, dari 224 desa yang ada, 178 di antaranya telah memiliki BUMDes. Dari jumlah tersebut, 13 di antaranya merupakan BUMDes bersama antardesa di 13 kecamatan dari 18 kecamatan yang ada di Purbalingga. Lima kecamatan lainnya dalam proses membentuk BUMDes bersama antardesa. Masifnya pembentukan BUMDes di Purbalingga itu sebagai buah terobosan kreatif dan inovatif dari pemimpin daerah kabupaten yang berada di kaki Gunung Slamet itu.

“Pembentukan BUMDes itu sebagai terobosan kreatif dan inovatif untuk menyelamatkan sekaligus mengoptimalkan aset eks PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) yang bubar setelah terbitnya UU No.6/2014 tentang Desa,” kata Bupati Purbalingga Tasdi seraya menyebutkan total nilai aset eks PNPM di Purbalingga mencapai Rp90 miliar. Pemkab Purbalingga mendorong setiap kecamatan memotori pembentukan BUMDes bersama antardesa dalam satu kawasan di wilayah itu guna menggarap potensi unggulan di masing-masing desa secara sinergis. Menurut Tasdi, konsep atau pendekatan kawasan dalam pembangunan desa sangat penting agar setiap desa fokus pada keunggulan masing-masing dan saling mendukung, bukan mematikan tetangganya. Bupati periode 2016-2021 yang juga mantan Ketua DPRD Purbalingga itu

model Pengelolaan bumdes sebagai wadah penataan perekonomian desa uSaHa DeSa: kegiatan ekonomi riil desa di desa

mendorong usaha mikro perdesaan

OTODES simpan pinjam Pasar desa lumbung desa air minum kerajinan rumah tangga Pertanian warung desa

merujuk Desa Serang, Siwarak, dan Kutabawa sebagai salah satu contoh pengembangan potensi desa dengan pendekatan kawasan yang saling bersinergi dan melengkapi. Ketiga desa yang berada di Kecamatan Karangreja itu sama-sama mengembangkan agrowisata tetapi dengan spesialisasi yang berbeda sesuai dengan keunggulan masing-masing. Desa Serang mengembangkan wisata agro berbasis perkebunan strawberry, Desa Siwarak berbasis kebun nanas, dan Kutabawa sayur mayur. “Ketiga desa tersebut juga membentuk BUMDes sebagai pengelola profesional potensi yang mereka miliki,” kata Tasdi memuji kreativitas dan inovasi desa-desa yang mengelola potensi ekonominya secara profesional di bawah payung BUMDes. Di Gresik, tiga desa di Kecamatan Panceng, yakni Doudo, Prupuk, dan Wotan, membentuk BUMDes bersama

Tri Tunggal Sejahtera. Perusahaan “patungan” atau joint venture itu bergerak di bidang budidaya burung puyuh. Sebelumnya, ketiga desa itu masing-masing mengembangkan peternakan ayam. BUMDes bersama itu dibentuk untuk mengembangkan usaha peternakan puyuh. Dengan demikian, secara mandiri, masing-masing dari ketiga desa tetap mengembangkan peternakan ayam, sedangkan BUMDes bersama membuka usaha baru berupa peternakan puyuh. BUMDes dibentuk untuk mengembangkan tiga desa tersebut sebagai kawasan “Kampung Puyuh Gresik”. Terkait dengan usaha tersebut, BUMDes bersama Tri Tunggal Sejahtera telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan Slamet Quail Farm Sukabumi, Jawa Barat, untuk pengembangan peternakan puyuh dan pemasaran hasilnya. Pembentukan BUMDes bersama untuk pengelolaan potensi ekonomi desa

dan pengembangan kawasan perdesaan juga terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Tiga desa di Kecamatan Bayongbong, yakni Desa Ciela, Karyajaya, dan Hegarmanah, sepakat membentuk BUMDes Tri Mitra Abadi. BUMDes tersebut bergerak di bidang usaha penyamakan kulit, pemanfaatan akar wangi, dan produksi kopi. Perusahaan patungan itu memayungi usaha kelompok petani/produsen kopi dan penyamak kulit di Ciela, penyamak kulit di Karyajaya, dan kelompok akar wangi di Hegarmanah. “Kami senang dapat memberikan bantuan kepada BUMDes di Garut itu untuk pengembangan potensi lokal, yakni produksi kopi, kerajinan kulit, dan akar wangi. Bantuan itu berupa penyediaan infrastruktur, seperti mesin produksi, kantor BUMDes, dan pasar/kafe,” kata Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu. Max menjelaskan bantuan itu diberikan di bawah payung program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) 2015. Bantuan PPTAD kepada kelompok kopi antara lain dimanfaatkan untuk pembelian mesin roasting guna meningkatkan kualitas dan aroma kopi “Mahkota” Arabika kualitas eksport. Adapun bantuan PPTAD untuk kelompok kulit antara lain dipergunakan pembelian mesin cutting. Sebelumnya, untuk urusan potong-memotong kulit, para pengrajin harus mengirimkan bahan kulit ke Bandung karena mereka tidak punya alatnya. Di Poso, Sulawesi Tengah, empat desa di Kecamatan Pamona Selatan, juga membentk BUMDes bersama Pu’umboto Jaya guna menggarap potensi yang ada. Keempat desa itu ialah Mayasari, Pendolo, Pasir Putih, dan Panda Jaya. Usaha yang digeluti ialah produksi coklat olahan dan turunannya, durian botong, ikan sidat, dan lada. Di Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, empat desa juga bersepakat membentuk BUMDes bersama Sipakainge guna mengelola usaha pengembangan potensi. Keempat desa di Kecamatan Ma’rang itu meliputi Desa Padang Lampe, Alosipito, Punranga, dan Tamangapa. Mereka bergerak di bidang usaha budi daya rumput laut dan jeruk.


11

LAPORAN UTAMA

BumDeS

konglomErasi bisnis di kawasan PErdEsaan Purbalingga di tangan kepala desa yang kreatif dan dedikatif penuh memajukan desa dan masyarakat yang dipimpinnya, kawasan perdesaan menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan omzet miliaran rupiah di bawah kelolaan badan usaha milik desa (bumdes).

12


D

I kaki Gunung Slamet di Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, ada tiga desa saling berdekatan yang kepala desanya kreatif mengolah potensi sumber daya di wilayah mereka. Digerakkan BUMDes, ekonomi Desa Serang, Siwarak, dan Kutabawa menggeliat. Di antara ketiga desa tersebut, Serang termasuk yang menonjol dan pesat perkembangannya. Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Sugito, Serang menjelma dari desa terbelakang menjadi berkembang menuju mandiri. Dua desa lainnya itu turut terdorong dan menjadikan Serang sebagai semacam benchmark pengembangan ekonomi perdesaan yang digerakkan oleh BUMDes. Sugito dikenal sebagai “lurah tanpa bengkok”. Bukan hanya warga yang menyebutnya demikian. Bupati Purbalingga Tasdi pun menjuluki Gito –panggilan Sugito- begitu juga. Masyarakat Jawa menyebut kepala desa sebagai lurah –yang dalam sistem pemerintahan nasional merujuk pada pemimpin wilayah kelurahan di perkotaan. Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang bertumpu pada semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kepala desa dan perangkat pemerintahannya tidak digaji. Lazimnya mereka hanya mendapatkan kompensasi berupa tanah bengkok, yakni tanah milik desa yang digarap oleh kepala desa beserta perangkatnya sebagai sumber penghasilan mereka. Lurah Gito menjadi Kepala Desa Serang, sejak 2007. Enam tahun kemudian, laki-laki kelahiran 12 Desember 1968 itu terpilih kembali memimpin Desa Serang periode 2013-2019. Mantan supervisor departemen agribisnis grup perusahaan makanan besar yang produknya merajai pasar nasional bahkan hingga mancanegara itu bertekad membebaskan warga desanya dari jerat kemiskinan.



13

LAPORAN UTAMA Bapak dua anak itu tidak terlalu sulit mengajak warga mendukung programprogram pemberdayaan masyarakat yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Desa Serang untuk kegiatan produktif dan memberikan nilai tambah. “Saya serahkan tanah bengkok kepala desa seluas 1,3 hektare untuk usaha BUMDes. Alhamdulillah, usaha BUMDes kami makin berkembang, kegiatan ekonomi masyarakat bergulir, dan warga pun bergairah menyambutnya,” kata Gito tentang tanah yang sempat dia garap sekitar satu tahun untuk peternakan sapinya yang berjumlah 70 ekor itu. Dibandingkan dengan desa-desa lain di sekitarnya, menurut Sugito, Desa Serang tergolong miskin. Desa yang wilayahnya mencakup lima dusun itu hanya punya tanah bengkok untuk kepala desanya. “Desa-desa lain, tanah bengkok untuk kepala desa sampai 4-5 hektare. Di luar itu ada tanah bengkok untuk perangkat desa lainnya bahkan hingga (ketua) RT.”

PerkemBangan BumDes Di PurBalingga • • •

• •

bumdes hadir di 178 dari 224 desa di 15 kecamatan yang ada di Purbalingga. dari 178 bumdes itu, 13 di antaranya merupakan bumdes bersama antardesa. tahapan Pembentukan bumdes : 1. Penguatan regulasi. 2. Pembentukan kelembagaan. 3. Peningkatan kapasitas dan keuangan. Pembentukan bumdes memanfaatkan aset eks program PnPm mandiri Perdesaan. mulai 2014, bumdes sudah diaudit oleh bPkP.

Bantuan Dit SarPraS DitJen PkP kemenDeSa PDtt untuk 3 bumdes di kecamatan karangreja (total anggaran: rp2,5m): 1. bumdes serang makmur sejahtera, desa serang. 2. bumdes tirta jaya, desa siwarak. 3. bumdes mitra rahardja, desa kutabawa. berdasarkan hasil musyawarah antardesa, desa serang, kutabawa, dan siwarak bersepakat mengembangkan ketiga desa tersebut sebagai kawasan perdesaan berbasis pengembangan agribisnis dan wisata perdesaan.

ProFil BumDes tirtaJaya bumdes terbentuk pada 2014, fokus usaha di empat bidang : 1. Pengelolaan/penyaluran air bersih. • 1.500 sambungan rumah • kontribusi Pades : rp2,4 juta per tahun. • serap 15 tenaga kerja 2. Pariwisata desa. • rest area. • sun rise bukit anjelir. • trekking bukit kelir. • susur sungai. • Caving goa lorong kereta. • kontribusi Pades : rp6 juta per tahun. • serap 40 tenaga kerja/pemuda. 3. Homestay • libatkan 80 rumah warga. • kontribusi Pades: rp6 juta per tahun. 4. Perkebunan nanas. • bumdes berperan jadi “bulog” yang beli nanas petani & sediakan bibit). • hasil panen per hektare rp60 juta. Panen setiap 7 bulan sekali. • serap 200-an kk petani & 20 tenaga pemasaran/penjualan. • mou dengan Carrefour u/ tampung nanas dari bumdes. • kontribusi Pades: rp2,4 juta per tahun.

reSt area Di Kebun Strawberry Sugito yang lahir dan dibesarkan di Serang sangat mengenali potensi desa yang dipimpinnya itu. Tanahnya subur untuk budidaya sektor pertanian/perkebunan. Lokasinya di kawasan pegunungan nan eksotis. Letaknya juga strategis di lintasan jalan raya antarkota. Sangat cocok untuk pengembangan agrowisata. Dua tahun setelah menjadi “Ki Lurah” Serang, Gito merintis pembentukan BUMDes Serang Makmur Sejahtera yang bergerak di bidang agrowisata berbasis perkebunan strawberry. Budidaya strawberry memang menjadi “spesialisasi” warga Desa Serang. Dua desa tetangga mereka, punya spesialisasi berbeda. Desa Siwarak menjadikan budidaya nanas sebagai andalan warganya, sedangkan Desa Kutabawa fokus pada budidaya sayur mayur. Ada semacam diferensiasi produk yang sekaligus sebagai keunggulan komparatif masing-masing ketiga desa tersebut. Itu pula yang membuat Desa Serang, Siwarak, dan Kutabawa tidak saling mematikan. Mereka bersinergi dan saling melengkapi atau menguatkan.

14


“Awalnya, kami merintis BUMDes untuk mengatasi kegagalan program Prima Tani dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta,” kata Gito. Menurut Gito, manajemen program bantuan budidaya strawberry yang berlokasi di Dusun IV Kaliurip itu gagal lantaran pengelolaannya secara perorangan dan praktik yang terjadi cenderung monopoli ketimbang kemitraan. “Modal awal kami hanya Rp9 juta ditambah seperangkat wahana lying fox senilai Rp38 juta. Alhamdulillah, sekarang aset kami mencapai Rp3 miliar,” ujar Gito dengan nada merendah. Perlahan tapi pasti, BUMDes Serang Makmur Sejahtera terus berkembang. Perkebunan strawberry dijadikan sebagai basis usaha agrowisata yang dipadukan dengan penyediaan wahana petualangan lying fox dan dua unit mobil mini ATV (all terrain vehicle). Setahun kemudian, yakni pada 2010, Bupati Purbalingga kala itu, Triyono Budi Sasongko, menetapkan Serang sebagai Desa

Wisata. Sejak itu pula hingga 2012, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermasdes) Kabupaten Purbalingga menyuntikkan bantuan Rp9 juta per tahun untuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelolanya. Bantuan serupa datang dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa (Balai PMD) Yogyakarta pada periode 20112013. Bantuan itu diberikan setelah Balai PMD menetapkan BUMDes Serang Makmur Sejahtera sebagai lab site pada 2011. “Mulai 2014, BUMDes Serang jalan tanpa suntikan dana dari pihak manapun.” BUMDes Serang tumbuh pesat setelah pada 2012 Gito mulai merintis usaha penyediaan tempat istirahat (rest area) di tengah-tengah perkebunan strawberry. Rest area itu menempati tanah bengkok kepala desa seluas 1,3 ha di kaki Gunung Slamet yang semestinya jatah garapan Gito. Di dalamya tersedia berbagai wahana permainan, kuda sewaan, dan gazebo untuk

ProFil BumDes Serang makmur SeJaHtera rintisan pembentukan bumdes dimulai pada 2009 dengan fokus usaha di bidang pengembangan agrowisata. divisi usahanya: reSt area. bumdes menargetkan kontribusi terhadap Pades rp209 juta pada 2016. dari target tersebut, sudah terbayar rp100 juta. tahun lalu, kontribusi unit usaha ini terhadap Pades senilai rp26,75 juta. Pengelolaan SamBungan air BerSiH ke rumah-rumah warga. usaha yang dimulai pada 2014 ini punya 1.800 sambungan rumah (sr). jumlah karyawan: 7 orang. Peternakan kamBing yang bermitra dengan warga warga berdasarkan pola bagi hasil 70:30 (70% untuk petani, 30% untuk bumdes). usaha ini dimulai ada 2014. Populasi kambing 150 ekor, melibatkan 62 kk. lemBaga keuanan mikro bekerja sama dengan bank bni, sejak agustus 2016. Punya 150 nasabah dan melibatkan 2 pegawai. total aSet ke-4 divisi usaha bumdes tersebut mencapai rp3m, dengan omZEt rp1,5m per tahun. reSt area: Fakta Dalam angka Pada 10 hari musim lebaran idhul fitri juli 2016 saja, jumlah pengunjung mencapai 46.000 orang. Pada akhir pekan atau hari libur biasa, pengunjung berkisar 2.000-5.000 orang. daya tampung kendaraan: 50 unit minibus dan 2.000 unit sepeda motor. ada 17 lapak jualan makanan, minuman, dan oleh-oleh. mulai april 2016 dipungut tiket masuk rp1.000 per orang, parkir sepeda motor rp1.000, mobil rp3.000, dan bus rp5.000. Pada 2015, ditsarpras, ditjen PkP, kemendesa Pdtt, memberikan bantuan rp750 juta untuk membangun kantor bumdes, gazebo, taman, dan jalan 200x3 meter. menyerap 15 karyawan, 30-40 tenaga harian lepas, 17 pedagang, dan 32 kk petani strawberry @7-10 orang pekerja. jumlah petani desa serang yang menanam strawberry mencapai 545 kk dengan luas areal garapan 45,4 hektare.

berkongkow. Lokasinya tidak jauh dari jalan raya lintas Purbalingga-Pemalang. Menurut Gito, pembangunan rest area ini terinspirasi oleh tradisi membangun taman yang dilakukan leluhurnya. Rest area ini mulai beroperasi sejak 8 Agustus 2013.

uSaha Pengelolaan air Dan lKm Rest area hanyalah salah satu divisi atau unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Serang Makmur Sejahtera. Mulai 2014, BUMDes Serang melebarkan sayap usahanya dengan menggarap pengelolaan sambungan air bersih ke perumahan warga dan usaha peternakan kambing. Untuk pengelolaan sambungan air bersih, BUMDes mengenakan tarif per bulannya Rp5.000 untuk warga Serang dan Rp10.000 untuk warga desa lain dengan jatah 20 m3 air. Pemakaian melebihi batas tersebut akan dikenakan tambahan Rp1.000 per m3 untuk warga Serang dan Rp1.500 per m3 untuk warga desa lain.

Adapun usaha peternakan kambing dilakukan dengan sistem bagi hasil. BUMDes menyediakan indukan kambing untuk dikembangbiakkan oleh warga yang bersedia menjadi mitra pemeliharanya. Bagi hasilnya ialah 70% untuk warga, 30% untuk BUMDes. “Saat ini, kami punya 150 ekor kambing yang dipelihara oleh 62 kepala keluarga,” ujar Gito. Sejak tiga bulan silam, BUMDes Serang merambah usaha lembaga keuangan mikro (LKM) dengan menyediakan jasa simpan-pinjam dan menjadi agen laku pandai. Usaha ini bermitra dengan Bank BNI ’46.

bangKitKan inSPiraSi Bupati Purbalingga Tasdi berharap kreativitas dan inovasi serta jiwa kewirausahaan yang ditunjukkan Sugito dapat menginspirasi desa-desa lain yang tidak punya tanah bengkok dan tergolong miskin. “Dia (Serang) punya potensi pegunungan. Kadesnya (Sugito) memanfaatkan potensi itu untuk pengembangan agrowisata yang

dikelola BUMDes dan maju. Saya ingin desa-desa yang tidak ber-bengkok yang notabene desa miskin, jangan patah hati. Jika punya kreativitas dan inovasi, dia akan bisa menyalip desa-desa yang selama ini sudah punya uang banyak.” Pemanfaatan potensi desa model Desa Serang yang memberikan ruang kepada BUMDes untuk berkiprah mengelolanya secara profesional menjadi model pembangunan ekonomi kawasan perdesaan yang menginspirasi desa-desa lainnya. “Sekarang kami masih tahap perjuangan. Sama seperti Desa Serang 3-4 tahun lalu,” kata Suratman, Kepala Desa Siwarak kepada Ayo ke Desa yang diajaknya berkeliling kebun nanas madu tidak jauh dari objek wisata Gua Lawa. Desa Siwarak juga mengembangkan agrowisata dan BUMDes sebagai pengelolanya. Jika Desa Serang basisnya kebun strawberry, Siwarak menjadikan kebun nanas sebagai basis usaha wisata agro mereka. Siwarak punya BUMDes Tirta Jaya yang didirikan pada 2014 dan setahun kemudian mulai menangani berbagai bidang usaha itu. Selain mengelola wisata desa, BUMDes Tirta Jaya mengelola sambungan air bersih, homestay, dan perkebunan nanas (Lihat Infograis). “Untuk usaha perkebunan nanas, BUMDes berperan seperti Bulog, yakni membeli atau menampung buah nanas hasil panen petani. BUMDes selanjutnya menyalurkannya ke pasar. Kami juga memasok pupuk ke petani,” ujar Suratman seraya menambahkan pihaknya sudah meneken MoU dengan satu pusat perbelanjaan besar yang punya jaringan di berbagai kota di Indonesia. “Nanas kami diterima karena spesikasinya memenuhi standar yang ditetapkan pihak mereka (pusat perbelanjaan besar yang berailiasi dengan asing itu),” kata Suratman yang terpilih menjadi Kades Siwarak untuk periode 2013-2019. Suratman bungah lantaran para petani nanas di desanya bergairah. “Kehadiran BUMDes membuat petani merasa beruntung menggeluti usaha tani di desa. Daya ungkitnya luar biasa.”


15

LAPORAN UTAMA BumDeS tirta manDiri klaten

ke Ponggok kita BerliBur Ada yang istimewa dari desa di Klaten yang satu ini. Berkat kerja keras warga, desa ini mampu menghadirkan tempat wisata yang unik.

B

ila Anda bepergian dari Boyolali menuju Klaten atau sebaliknya, cobalah mampir ke Desa Ponggok yang berada di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Atau sekitar 1 jam perjalanan dari Jogjakarta, tepat berada di lintas Klaten-Boyolali, Anda akan sampai di sebuah kawasan wisata air yang unik bernama Umbul Ponggok. Itulah area wisata unik yang menghadirkan atraksi wisata di dalam kolam air tawar yang jernih. Sangat unik karena berbeda dengan kolam renang pada umumnya, yakni menjadi arena snorkeling di air tawar. Pengunjung tertarik dengan konsep itu karena tidak hanya bisa menyelam atau melakukan snorkeling seolah-olah tengah berada di taman laut, tetapi juga melakukan aneka atraksi bawah air. Misalnya, bersepeda, berkemah, mengendarai motor trail, jalan-jalan atau aktivitas lainnya yang biasa dilakukan di darat.

16


httPs://www.instagram.Com/P/-s3lfkhka8/ Via liburmulu.Com

Belakangan, berfoto selie di dalam air telah menjadi tren di desa itu. Kolam Umbul Ponggok merupakan salah satu unit usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tirta Mandiri, yakni Bumdes yang didirikan dan dijalankan oleh masyarakat Desa Ponggok.

manfaat untuK warga Manfaat kehadiran BUMDes Tirta Mandiri sangat

kEmEndEsa.go.id

BumDes tirta manDiri lokasi

:

bidang usaha

:

Pendapatan rata-rata laba per tahun rata-rata gaji karyawan keterlibatan masyarakat Program Csr

: : : : :

desa Ponggok, kecamatan Polanharjo, kabupaten klaten, jawa tengah wisata air umbul Ponggok, perdagangan pakan ikan, jasa keuangan, mini market, fasilitas air bersih, dan rumah makan tenda. rp4,7 miliar (2015) rp2 miliar rp2 juta Program pemilikan saham warga desa - bantuan rp300.000 untuk mahasiswa lewat program satu rumah satu sarjana - santunan rp150.00 per bulan untuk jompo dan anak yatim

dirasakan oleh masyarakat desa Ponggok karena mereka terlibat langsung dalam menjalankan usahanya. Bahkan kontribusi bagi pembangunan desa Ponggok sendiri terbilang signiikan karena keuntungan yang diperoleh BUMDes ini juga cukup besar. Pendapatan BUMDes Tirta Mandiri selama tahun 2015 mencapai Rp4,7 miliar. Pendapatan itu 80% di antaranya disumbang oleh kolam Umbul Ponggok. Capaian pendapatan tersebut melebihi target 2015 yakni Rp3,8 miliar. Pada 2016, pendapatan ditargetkan mencapai hingga Rp7 miliar. Laba yang diperoleh pun cukup besar, rata-rata per tahun mencapai Rp2 miliar. “Sumber pendapatan BUMDes diperoleh dari pengelolaan sejumlah unit usaha seperti pengelolaan air bersih, kios kuliner, kredit, dan penyewaan gedung. Pendapatan paling besar diperoleh dari pengelolaan wisata Umbul Ponggok,” ujar Direktur

BUMDes Tirta Mandiri, Untung Margono, sebagaimana dikutip Solopos.com. Prestasi itu pula yang membuat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo terpesona hingga menjadikan BUMDes Tirta Mandiri sebagai contoh bagi BUMDes lainnya. “Ini menjadi salah satu contoh untuk bisa diterapkan di desa-desa lain. Kita memiliki banyak model BUMDes yang bisa ditularkan, kita ajak desa yang baru mendirikan BUMDes untuk belajar dari desa yang sudah berhasil,” ujar Eko saat meninjau BUMDes tersebut, akhir Agustus 2016.

berKah mata air Dirintis pada 2009 dengan bidang usaha perdagangan pakan ikan dan pinjaman modal bagi masyarakat. Namun melihat besarnya potensi mata air yang ada, dikembangkanlah wisata kolam air.

www.soloPos.Com

Air menjadi lahan utama di desa Ponggok karena desa ini dikaruniai mata air alami yang sangat baik. Selain debitnya yang melimpah, mata air itu juga tidak pernah kering meskipun di musim kemarau. Itulah sebabnya, pemerintah kolonial Belanda dahulu juga memanfaatkan mata air ini sebagai sumber air untuk pabrik gula. Saat ini, air yang dihasilkan mata air itu sudah digunakan untuk berbagai keperluan. Antara lain untuk pengairan sawah, air minum dalam kemasan, air bersih oleh PDAM Tirta Dharma Klaten, kolam budi daya ikan Nila. Bahkan, kini arena wisata air lainnya bermunculan di sekitarnya, misalnya Water Park Banyu Mili. Keterkaitan BUMDes ini dengan masyarakat desa juga sangat erat karena mereka tidak lain adalah investor. Untuk pengelolaan kolam Umbul Ponggok misalnya, BUMDes Tirta Mandiri menawarkan saham ke warga desa dengan jumlah bervariasi, antara Rp5 juta hingga Rp7 juta, dengan bagi hasil sebesar 7% hingga 15% per bulan. Kehadiran BUMDes Tirta Mandiri sedikit banyak telah mengubah wajah desa Ponggok dari yang dulunya desa kecil yang sunyi menjadi terbuka dan ramai oleh kunjungan wisatawan. Bahkan, mampu pula membuka wawasan masyarakat bahwa apapun kekayaan desa yang dimiliki, jika dikelola dengan baik akan menghasilkan sesuatu yang amat besar.


17

LAPORAN UTAMA

traVElgarut.Com

WiSata cangkuang: saitu Cangkuang yang berada di desa Cangkuang, kecamatan leles menjadi salah satu tujuan wisata utama di kabupaten garut, jawa barat. Pengelolaan kawasan wisata ini antara lain ditangani oleh bumdes bersama leles.

BumDeS BerSama Danar garut

curaHan air SeHat Dari leleS Sukses dengan pengelolaan air bersih, BUMDes Bersama yang satu terus berekspansi ke berbagai sektor. Salah satunya, memproses air bersih menjadi produk air minum sehat dalam kemasan.

18


B

UMDes Bersama Danar Garut di Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah lama berkiprah dalam jasa layanan bagi masyarakat, yakni pengadaan air bersih bagi masyarakat desadesa di kecamatan itu. Mata air yang melimpah dikelola dengan baik untuk disalurkan sebagai air bersih bagi masyarakat. Masyarakat pun tak perlu lagi mengebor tanah atau meng-

gali sumur yang dalam untuk mendapatkan air bersih, karena pipa-pipa telah tersambung langsung ke rumah-rumah. Sukses dengan layanan jasa air bersih, kini BUMDes Danar Garut mengepakkan sayap usahanya ke usaha lain dengan tetap pada core business-nya mengelola air bersih. Yakni, memproses air dari mata air menjadi air minum sehat dalam kemasan. Terbilang istimewa memang, karena air minum yang dikemas dengan merek “BUMDES” itu tergolong air minum sehat, yakni air minum yang kaya akan kandungan oksigen. Inilah teroboson yang dilakukan BUMDes Danar Garut untuk memompa perekonomian desa. Upaya mengembangkan air minum dalam kemasan ini mendapat apresiasi positif dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. “Saya kagum karena BUMDes Bersama Kecamatan Leles Kabupaten Garut ini mendirikan bidang usaha yang tepat, selain itu juga bisa kerja sama dengan investor untuk mendorong perekonomian masyarakat disini,” ujar Eko saat berkunjung ke Leles, Garut. Menurut Ketua Badan Kordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Leles, Garut Isep Basir, air minum dalam kemasan ini masih dipasarkan secara terbatas. Kendati demikian, kualitas produknya sudah teruji dan higienis. Untuk tahap awal, target pasarnya adalah kantor-kantor di lingkungan Kabupaten Garut, obyek-obyek wisata, hotel, dan restoran. Setelah infrastruktur pendukung tersedia, produknya akan dipasarkan untuk publik. “Peluang pasarnya sangat luas dan cukup menjanjikan, paling tidak seluruh dinas dan intansi bisa jadi pangsa pasar yang potensial,” ungkap Isep.

aneKa uSaha Dalam menjalankan usahanya, BUMDes Bersama ini bekerja sama dengan BUMDes lain yang ada di desa-desa sekitarnya. Selain memproduksi air dalam kemasan, usaha kolektif kecamatan ini juga bergerak di bidang jasa boga dengan

menggandeng perusahaan swasta asal Korea Selatan, yakni PT Changshin Reksa Jaya yang merupakan produsen sepatu terbesar di Garut. BUMDes Bersama Leles, Garut ini didirikan oleh 12 kepala desa se-Kecamatan Leles. Tujuannya, untuk mendorong perekonomian dengan fokus usaha pada jasa, perdagangan, dan pengelolaan pasar desa. Untuk pengadaan kebutuhan pokok misalnya, BUMDes Bersama ini menggelar pasar murah bagi seluruh desa di Kecamatan Leles. Belum lama ini, pasar murah juga digelar dengan menghadirkan sejumlah BUMN, antara lain Perum Pegadaian untuk jasa investasi. Sektor wisata juga menjadi lahan usaha BUMDes Bersama Leles, yakni mengelola kawasan Cangkuang, dengan obyek wisata utama Candi Hindu dan

danau yang berada di Desa Cangkuang. Saat ini, kawasan wisata ini merupakan salah satu tujuan wisata utama di Garut, selain pemandian air panas dan Kawah Darajat. Tidak cukup sampai di situ, BUMDes Bersama Leles juga menginisiasi pendirian BUMDes Bersama tingkat Kabupaten Garut dengan menghadirkan Desa’sMart sebagai salah satu unit usahanya. Desa’sMart adalah outlet kebutuhan barang pokok yang juga menjual aneka produk hasil desa. Salah satu outletnya berada di Kecamatan Kadungora, tepat di jalan lintas Garut-Bandung. Terjun ke wilayah usaha yang lebih luas sekaligus menunjukkan bahwa bisnis yang digeluti BUMDes Bersama ini terus berkembang. Sekaligus pula membuka jalan untuk merambah ke sektor lain, ke semua potensi yang ada.

twittEr @kabardEsaku

air minum sehat dalam kemasan

Pasar murah

BumDeS Danar garut, kec. leleS, kaB. garut, JaWa Barat tanggal pendirian desa terlibat

: :

Sektor Usaha

:

Pembagian hasil usaha

:

Program Csr

:

12 september 2014 12 desa di kecamatan leles, garut • Warung BUMDes • Air Mineral BUMDes • Pengelolaan Air Bersih • Pengelolaan Wisata Cangkuang • Biaya operasional 10% • Sisa hasil usaha 40% • Insentif pengurus 50% • Penyisihan usaha 40% dari keuntungan usaha dalam satu tahun buku • SHU dibagikan setelah dipotong 45% untuk pembangunan desa santunan untuk yatim dan jompo

desa’smart


19

LAPORAN UTAMA

tj sukaryana

BumDeS BerSama tri tunggal SeJaHtera greSik

menuJu kamPung PuyuH Belum genap satu tahun, usaha yang digarap BUMDes Bersama Tri Tunggal Sejahtera sudah menampakkan hasil. Belum untung memang, namun masa depannya terlihat cukup jelas.

20


S

utomo begitu antusias saat menceritakan perjalanan BUMDes Bersama yang ia pimpin. Sesekali ia tersenyum sambil memperlihatkan burung-burung puyuh sehat yang tengah bertelur. Tentu Sutomo senang, sebab burung-burung puyuh itulah yang akan menjadi sumber penghasilan unggulan di daerahnya. Peternakan burung puyuh adalah salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh BUMDes Bersama Tri Tunggal Sejahtera yang berlokasi di Kecamatan Panceng,

KamPung Puyuh

tj sukaryana

BumDeS BerSama tri tunggal SeJaHtera unit usaha : Peternakan ayam, peternakan puyuh, jasa pembayaran air, listrik, air bersih, bank sampah, simpan pinjam. Bantuan pemerintah : rp1,11 miliar untuk unit usaha di tiga desa Pengembangan : kartu pembayaran terintegrasi bekerja sama dengan bank bri Desa terlibat : duodo, wotan, Prupuh unit usaha Puyuh Desa Duodo Jumlah burung : 2.500 ekor kemampuan produksi : 15 kg per hari Pemasaran : terbatas di wilayah kecamatan omzet : rp11 juta per bulan laba : rp3,15 juta per bulan Produk turunan : bakso, daging puyuh olahan mitra usaha : slamet Quail farm

Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selain puyuh, dikembangkan pula peternakan ayam modern.

Sutomo menjelaskan, BUMDes yang ia pimpin memiliki dua unit usaha unggulan, yakni peternakan ayam dan burung puyuh. Selain itu, ada pula unit usaha pengelolaan air bersih dan jasa pembayaran listrik serta air. Unit usaha itu dikelola oleh tiga desa, yakni Desa Doudo, Prupuh, dan Desa Wotan. Unit usaha puyuh itulah yang akan dikembangkan untuk menjadi produk unggulan Kecamatan Panceng. Di BUMDes Tri Tunggal Sejahtera, peternakan puyuh efektif dikembangkan sejak Desember 2015 setelah menerima dana bantuan dari pemerintah. Selain untuk pembuatan kandang, dana bantuan itu juga digunakan pengadaan bibit puyuh. Sayangnya dari 6.000 butir telur bibit yang didatangkan, hanya menghasilkan 2.500 ekor puyuh betina dan 500 ekor pejantan. “Waktu penetasan, terjadi pemadaman listrik oleh PLN selama beberapa jam. Ini sangat berpengaruh pada telur, sehingga yang berhasil menetas hanya 3.000 butir, yakni 2.500 betina dan 500 pejantan, sisanya gagal karena kekurangan panas,” tutur Sutomo. Selama sekitar sembilan bulan dioperasikan, peternakan puyuh yang dikelola BUMDes Bersama Tri Tunggal Sejahtera sudah menunjukkan hasil memuaskan. Setiap hari, dari 2.500 ekor puyuh yang ada, dihasilkan 15 Kg telur yang dijual dengan harga Rp25.000 per kg. “Omzet kami per hari mencapai Rp375.000 atau sekitar Rp11,2 juta per bulan, ini belum dipotong ongkos pakan,” jelas Sutomo.

Selain di desa Doudo, unit usaha puyuh juga akan dikembangkan di Desa Prupuh. Namun, saat ini belum beroperasi karena baru menyelesaikan pembuatan kandang. Sedangkan, unit usaha ternak ayam hanya dikembangkan di desa Wotan, dengan sistem kandang beton tertutup. Saat ini, peternakan yang memiliki kapasitas 16.000 ekor itu juga belum beroperasi, meskipun kandangnya telah selesai dibuat dan siap dipakai. “Kami kekurangan dana, sebab bantuan dari pemerintah hanya cukup untuk pembuatan kandang. Warga desa kini patungan untuk mendatangkan bibit dan perlengkapan lain. Kami juga bermitra dengan beberapa perusahaan swasta untuk pengadaan bibit,” tutur Muslim, Ketua unit usaha ternak ayam. Upaya untuk menjadikan Kecamatan Panceng sebagai kampung puyuh, sudah semakin terbuka. Kini, banyak desa yang tertarik setelah melihat keberhasilan BUMDes Tri Tunggal Sejahtera. “Desadesa lain mulai melirik kami karena tahu bahwa puyuh bisa mendatangkan manfaat besar bagi warganya. Sekarang giliran kami yang menularkan ilmu,” tandas Sutomo penuh harap. Di samping puyuh, BUMDes Tri Tunggal Sejahtera juga tengah mengembangkan usaha di sektor jasa. Antara lain pengembangan bank desa yang ditargetkan bisa memenuhi kebutuhan keuangan warga. Mulai dari pembayaran listrik, air sampai simpan pinjam. “Dari bank itu akan dikembangkan sistem pembayaran tunggal menggunakan kartu. Jadi semua warga tidak perlu menggunakan uang tunai untuk bertransaksi di perbankan. Untuk bayar listrik misalnya, mereka bisa menggunakan kartu lewat bank desa,” jelas Sutomo. Kinerja yang cukup baik telah menjadikan BUMDes Bersama Tri Tunggal Sejahtera sebagai contoh bagi BUMDes Bersama lainnya. Tak heran jika BUMDes yang satu ini beberapa kali sebagai pemenang BUMDes Bersama di tingkat kabupaten. Kini, hanya tinggal peluang dan kesempatan yang mereka nantikan untuk bergerak lebih cepat.


21

LAPORAN UTAMA BumDeS BerSama tri mitra aBaDi

aroma Wangi Dari garut Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat terbilang potensial untuk pengembangan usaha berbasis pertanian dan peternakan. Produknya mampu menembus pasar internasional.

D

i kecamatan ini berdiri BUMDes Bersama Tri Mitra Abadi, sebuah kegiatan usaha yang dikelola oleh tiga desa, yakni Desa Ciela, Hegarmanah, dan Karyajaya. Induk usaha kecamatan ini bergerak di tiga bidang usaha, yakni pengolahan kopi, akar wangi, dan kerajinan kulit. BUMDes Bersama Tri Mitra Abadi didirikan dengan dukungan Kementerian Desa PDTT melalui program Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa (PPTAD) tahun anggaran 2015. Untuk menjalankan usaha tersebut, pemerintah mengucurkan bantuan senilai Rp 3,4 miliar. Dana tersebut antara lain digunakan untuk bangunan infrastruktur Bumdes Bersama, pengembangan pasar kreatif, gudang, resto, bungalow, café, sarana ibadah dan parkir. Selain itu digunakan pula untuk pembelian mesin pengolah kopi modern, mesin penyuling minyak akar wangi, dan mesin potong kulit. Dari total bantuan itu, disisihkan pula untuk pelatihan pengembangan SDM. Menurut Ketua BUMDes Bersama Tri Mitra Abadi, Ade Chandra, kegiatan usaha saat ini masih terfokus pada pengolahan kopi, akar wangi, dan kerajinan kulit. “Tidak menutup kemungkinan, di masa mendatang akan kami dirikan unit usaha lain,” ujar Ade.

PaSar eKSPor

tj sukaryana

Produk yang dihasilkan sudah mampu menembus pasar internasional. Di unit usaha kopi misalnya, produk yang dihasilkan merupakan produk specialty dengan grade tertinggi yang memiliki rasa unik. “Sebagian besar kami ekspor dan sedikit untuk dalam negeri,”

22


ujar Enung Sumartini, pengelola unit usaha kopi. Begitu pula dengan akar wangi. Pengelola unit usaha akar wangi di BUMDes Bersama ini, H. Zaeni mengungkapkan produk akar wangi, dari seluruh Garut umumnya dan dari Bayongbong pada khususnya, terbilang istimewa. Sebab, minyak esensial atau atsiri yang dihasilkan berkualitas sangat baik yang tidak dihasilkan oleh akar wangi dari wilayah lain di Indonesia. “Karena itulah kebutuhan akar wangi nasional hampir seluruhnya dipasok dari Garut. Namun, dari BUMDes ini masih sangat kecil karena kami tidak mampu menampung seluruh hasil panen petani,” ujar Zaeni. BUMDes Bersama Tri Mitra Abadi memfokuskan kegiatan pada kelompok masyarakat. Ini berarti, ada banyak anggota masyarakat yang terlibat di dalamnya. Mereka adalah para petani dan pengerajin yang produknya diolah oleh BUMDes Bersama yang jumlahnya bisa mencapai ratusan orang. “Untuk kerajinan kulit, masyarakat terlibat melalui kelompok pengerajin. Mereka adalah anggota rumah tangga yang masing-masing mengerjakan pesanan dari BUMdes,” ujar Betty Jamilah, pengelola unit usaha kerajinan kulit. Langkah serupa juga dilakukan di unit pengolahan kopi dan akar wangi. Para petani mengumpulkan hasil panen mereka di BUMDes untuk kemudian oleh BUMDes diolah menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Sayangnya, masih banyak kendala usaha masih menghambat pengembangan usaha. Permodalan misalnya dirasakan oleh unit usaha akar wangi. “Petani inginnya langsung mendapatkan pembayaran tunai, sedangkan kami tidak memiliki dana siap. Akibatnya, banyak petani yang menjual produknya ke para tengkulak,” kata Zaeni. Pemasaran pun, mereka belum bisa melakukannya langsung. Ini berarti ada pihak lain yang terlibat. Merekalah yang kemudian memasarkannya ke luar negeri, melalui pelabuhan Belawan Medan. Diharapkan, pola pemasaran bisa langsung dikerjakan oleh BUMDes Bersama.

BumDeS BerSama tri mitra aBaDi tj sukaryana

lokasi Bidang usaha unit usaha lokasi Produk

: : : : :

kecamatan bayongbong, kabupaten garut Pengolahan kopi, akar wangi, kerajinan kulit Pengolahan kopi desa Ciela, kec. bayongbong, kab. garut biji kopi mentah (green bean), bubuk kopi specialty grade a dengan merek kopi mahkota untuk jenis: robusta, arabica, luwak, blended (campuran arabica dan robusta), lanang, dan kopi arumanis, serta Cascara (teh dari kulit kopi). Pelibatan masyarakat : 580 petani binaan kapasitas produksi : 500-700 kg per tahun Pasar : dalam negeri dan ekspor ke singapura, malaysia, tiongkok, taiwan, hongkong, jepang Eropa, amerika serikat Potensi pengembangan : total luas lahan di garut mencapai 32.000 hektar dengan total produksi per tahun mencapai 17.100 ton. dari luas lahan itu terdapat sekitar 8,47 juta pohon kopi yang dikelola oleh 11.725 orang, dengan jumlah tenaga kerja terlibat sekitar 25.578 orang. PengolaHan akar Wangi lokasi : desa hegarmanah, kec. bayongbong, kab. garut Produk : minyak esensial untuk sabun, kosmetik, farfum, kerajinan Pelibatan masyarakat : kelompok petani akar wangi luas lahan bayongbong : sekitar 170 ha kapasitas penyulingan : 3 ton Pasar : dalam negeri dan ekspor Potensi pengembangan : hanya akar wangi dari garut yang mampu menghasilkan minyak esensial yang baik. garut kini pemasok 90% akar wangi yang mencapai 70 ton per tahun. keraJinan kulit lokasi : desa karyajaya dan Ciela, kec. bayongbong, kab. garut Produk : aneka kerajinan kulit, jasa pemotongan dan grair Pelibatan masyarakat : kelompok pengerajin di desa karyajaya skala usaha : rumah tangga Pasar : kota besar di dalam negeri berdasarkan pesanan omzet : kurang dari 100 juta keuntungan usaha : 25% Potensi pengembangan : tidak banyak tersedia jasa pemotongan dan grair bermesin laser di garut.

Namun tentunya, masih perlu upaya besar untuk mewujudkannya. “Kami sekarang sedang mencoba ke arah itu, semoga saja bisa terwujud,” ujar Ade Chandra.


23

WAWANCARA

eKo Putro SanDJoJo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

B

egitu dilantik menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Rabu siang 27 Juli silam, Eko Putro Sandjojo langsung tancap gas. Malam harinya, profesional dan pengusaha itu langsung meluncur ke Kompleks Kementerian Desa PDTT untuk serah terima jabatan dari koleganya sesama poltisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Jafar. Keesokan harinya, Eko –demikian panggilan akrab pria low proile dan murah senyum itu- roadshow menyambangi grup-grup media besar nasional di Jakarta. Menteri Eko tampaknya sadar betul betapa penting dan strategisnya posisi dan peran media sebagai Pilar Keempat Demokrasi. “Saya berharap media turut mengawal dan mengkritisi secara konstruktif pembangunan perdesaan,” ujarnya. Instansi penting juga dia sambangi untuk bersinergi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan

24


Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam kurun sekira sebulan memimpin Kementerian Desa, dia telah mengunjungi tidak kurang dari 25 kabupaten, termasuk Kabupaten Belu di perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste. Di tengah kesibukannya, Menteri Eko menyempatkan waktu menerima permohonan wawancara khusus Majalah Ayo ke Desa. Wawancara sempat tertunda sehari. Setelah tiga jam “mengantre” di ruang tunggu Menteri, Nurcholis MA Basyari dan Dhoni Nurcahyo dapat mewawancarai menteri yang tidak sungkan-sungkan duduk nimbrung dengan para pegawainya itu. Berikut petikannya. UU No.6/2014 tentang Desa dan Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya Cita ke-3, menegaskan komitmen negara/pemerintah memajukan desa dan menyejahterakan masyarakat guna memperkuat ekonomi nasional dalam kerangka NKRI. Bagaimana

dhoni nurCahyo

Satu DeSa HaruS FokuS PaDa Satu ProDuk unggulan


25

WAWANCARA Anda menerjemahkannya? Kita ada 74.754 desa. Ada desa miskin, desa kaya, desa tertinggal, desa yang padat penduduknya, ada daerah yang kurang penduduknya, ada daerah rawan bencana, ada daerah kepulauan yang karakternya itu berbeda-beda. Tapi dari semua desa itu ada kesamaannya, yaitu sebagian besar masyarakat desa hidup dari pertanian, perikanan, dan peternakan. Sebagian lagi ada dari pariwisata, jasa, dan industri. Ada desa di daerah perindustrian, terutama yang penduduknya padat dan dekat dengan kota. Karena sebagian besar pertanian, untuk memajukan desa, sektor ini harus mendapat perhatian khusus, di samping sektor-sektor lainnya juga penting. Problem utama sektor pertanian, saya lihat masih banyak desa yang tidak fokus pada satu produk unggulan tertentu. Problem produk pertanian adalah pada saat panen harganya jatuh karena sarana pascapanennya kurang sehingga kuali-

lau ada skala ekonominya, pengusaha enggak usah diminta pasti datang. Buat petani, dengan adanya skala ekonomi, sarana produksi jadi lebih murah. Kalau skalanya kecil, untuk mendapatkan bibit dan pupuk mata rantainya panjang. Kalau ada skala ekonomi, bisa dibikin tempat penjualan bibit atau pupuk yang langsung sehingga mata rantainya tidak panjang. Pada saat panen, dengan adanya sarana pascapanen, harga jual bisa lebih tinggi. Jadi petani diuntungkan dua kali: cost lebih murah, harga jual lebih tinggi. Langkah kongkritnya? Tentunya ini harus menjadi satu gerakan nasional sehingga didukung lintas kementerian dan pemerintah provinsi dan kabupaten. Misalnya kita bikin desa jagung. Dana dari desa terbatas. Dana dari Kementerian Desa juga terbatas. Kita bisa memanfaatkan dana dari Kementerian Pertanian. Menteri pertaniannya mendukung.

“Jadi yang kita lakukan jangka pendek adalah bagaimana kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seluruh kementerian, seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi untuk fokus menyukseskan program satu desa satu produk.” tas turun. Sudah begitu, mata rantainya panjang. Bagaimana mengatasinya? Kemampuan pemerintah terbatas. Kita mesti melibatkan swasta. Persoalannya, swasta enggak ada yang mau masuk ke sarana pascapanen karena desa itu tidak fokus. Sudah begitu, kadang sekarang menanam cabai, besok bawang. Kalau mau bangun sarana pascapanen kadang jadi bingung. Sudah bikin sarana pascapanen untuk jagung, besok menanam bawang. Investasinya jadi mubazir. Makanya kita akan bikin paling tidak satu desa memproduksi satu produk unggulan tertentu yang cocok dengan karakter desa itu, misalkan jagung atau beras. Sehingga, ada skala ekonomi. Ka-

26


Untuk sarana pascapanennya, kita akan bawa pengusahanya. Kita sudah dapat dukungan juga dari Kementerian BUMN bahwa yang inves sarana pascapanen di desa akan dikasih kemudahan kredit dari bank. Mereka kan butuh investasi dan modal kerja supaya saat panen bisa menyerap dan menyimpan. Jadi, selain harus bikin sarana pascapanen, dia harus bikin gudang. Perlu modal kerja untuk menggarapnya. Dengan demikian, pada saat panen, harga produk pertanian diharapkan tidak jatuh dan pada saat tidak panen, harganya tidak bergejolak. Ada insentif lain bagi pengusaha yang mau masuk ke desa? Kita akan bertemu Ibu Menteri Keuangan

(Sri Mulyani Indrawati). Bisa enggak pengusaha-pengusaha yang inves di sarana pascapanen, karena return-nya agak lama, dikasih insentif pajak. Ada insentif buat pengusaha untuk inves sarana pasar. Ujung-ujungnya, itu untuk meningkatkan penghasilan petani. Kalau petani penghasilannya naik, mereka spendingnya naik, daya beli masyarakat di desa naik. Ujung-ujungnya meningkatkan penghasilan pajak juga. Contohnya, ada kira-kira 100 juta angkatan kerja di desa. Kalau mereka rata-rata bisa punya uang Rp2 juta saja income-nya, akan ada income masyarakat Rp200 triliun. Nah anda mungkin income-nya gede, sebagian ditabung. Tapi kalau petani, income Rp2 juta itu dispend habis. Berarti efek konsumsinya akan lima kali lipat paling sedikit. Berarti akan ada consumption power di desa sebesar Rp1.000 triliun satu bulan atau Rp12.000 triliun dalam satu tahun. Enam kali APBN kita. Uang tersebut (oleh para petani) dibelanjakan untuk beli baju, sepatu, motor, tv. Jadi, industri juga akan terbantu dan masyarakat kota juga. Jadi yang kita lakukan jangka pendek adalah bagaimana kita bekerja sama dengan seluruh stakeholder, seluruh kementerian, seluruh pemerintah kabupaten dan provinsi untuk fokus menyukseskan program satu desa satu produk sehingga kita bisa meng-attract investor untuk inves di sarana pasar. Apa yang harus diprioritaskan jajaran Kementerian Desa untuk mencapainya? Kita ini sebetulnya pelayan masyarakat. Menteri pun sebetulnya hanya pembantu presiden. Jadi, tidak boleh ada ego sektoral lagi. Kita harus contohkan di kementerian kita. Jangan Direktorat Jenderal A bikin satu program yang tidak sinkron dengan Direktorat Jenderal B. Bahkan kita mau lebih dari itu, sama kementerian lain juga sinkron. Kalau menteri pertanian, menteri perdagangan, menteri BUMN, menteri PU, menteri agraria sudah bantu kita, masa kita sendiri enggak bisa kompak? Sambutan instansi lain? Sambutannya itu positif sekali. Sudah

tiga gubernur dan 25 kabupaten yang saya kunjungi. Mereka mendukung sekali semua program ini. Tinggal dari kita harus bisa bekerja sama. Misalkan kita mau bikin daerah jagung. Dana Kementerian Desa terbatas. Kita bisa pakai bibitnya dari Kementerian Pertanian. Sementara belum ada pengusaha, kita bisa minta Bulog bikin investasi pascapanen. Jika perlu ada irigasi yang mungkin Kementerian Desa enggak sanggup, kita bisa minta Kementerian PU untuk bikin sarana irigasi dan infrastruktur yang diperlukan. Kalau dikeroyok, fokus pada bidang tertentu, semua kegiatan itu tidak mubazir dan bisa kelihatan ada hasilnya dalam waktu dekat. Menteri Keuangan menyampaikan rencana pemotongan anggaran sekira Rp133 triliun. Bagaimana Anda menyikapinya? Kita mesti dukung gagasan Ibu Menteri memotong anggaran. Karena kalau spending kita jauh lebih besar dari income, dalam keadaan ekonomi dunia yang kayak gini, otomatis dunia usaha juga kegangu. Kalau kegangu otomatis

bayar pajaknya berkurang dari yang kita harapkan. Memang kita dipotong Rp2 triliun, tapi saya pikir masih bisa kita squeeze dari anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting, misalnya perjalanan, rapat-rapat atau program-program yang tidak mungkin kita kejar tahun ini. Malah itu (pemotongan anggaran) bagus mengurangi penyerapan anggaran kita yang tidak tercapai juga. Jadi harus kita dukung dan internal Insya Allah kita bisa siasati. Anggaran dana desa kini lumayan besar, yakni Rp46,9 triliun, kurang lebih Rp600 juta - Rp700 juta per desa. Ditambah alokasi dana desa (ADD) dan dana dari provinsi dan kabupaten, per desa punya anggaran lebih dari Rp1 miliar. Bagaimana semestinya dana itu dikelola? Dana desa itu harus ada tiga komponen, yakni penyalurannya, pemanfaatannya, dan pengawasannya yang harus kita perhatikan. Masalah-masalah penyalurannya mudah-mudahan bisa kita atasi. Kemarin itu masalah penyaluran banyak terjadi karena dana desa kan disalurkan


teBar BeniH: menteri desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi, Eko Putro sandjojo menebar benih ikan saat mengunjungi bumdes di garut.

bertahap. Tahap pertama disalurkan, tahap kedua belum bisa disalurkan sebelum ada laporan baliknya. Laporan baliknya masih ada masalah teknis karena ada desa yang tidak online, ada aparat desa yang tidak mengerti pengelolaan administrasi keuangan negara. Kita bikin pelatihan-pelatihan dan itu didukung oleh provinsi dan kabupaten, BPK, BPKP, dan KPK. Mudah-mudahan itu bisa kita atasi dalam waktu cepat. Aspek pemanfaatannya bagaimana? Pemanfaatannya, untuk desa-desa yang tertinggal memang enggak ada pilihan. Pemanfaatannya mesti untuk infrastruktur. Dari infrastruktur itu dua hal kita bisa dapat, yaitu supaya desa punya basic infrastruktur sehingga ekonomi masyarakat bisa jalan. Kedua, pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana desa itu tidak boleh pakai kontraktor. Jadi bisa create job untuk masyarakat desa. Tapi banyak juga desa yang sebetulnya infrastrukturnya sudah cukup. Yang sudah cukup itu dana desanya dialihkan untuk upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Misalkan dengan pembentukan BUMDes yang nantinya bisa punya unit usaha, misalnya, bekerja sama dengan BUMN untuk menyalurkan KUR. Jadi, uang yang cuma Rp1 miliar itu bisa di-leverage untuk menyalurkan KUR puluhan miliar tergantung kesiapan desa. Bisa juga untuk membangun usahausaha yang bisa kasih deviden ke BUMDes. Misalkan kayak beberapa daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan NTT yang bekerja sama dengan swasta membentuk usaha patungan. Di desa bukan hanya duit kelemahannya, tapi juga management skill. Itu enggak bisa diajari seminggu dua minggu atau satu-dua bulan. Perlu ada kerja sama dengan swasta agar mereka belajar sambil jalan. Lalu soal pengawasannya? Pengawasan dana desa itu teorinya gampang tetapi pelaksanannya tidak gampang karena desanya ada 74.754. Makanya kita libatkan semua stake holder selain kementerian kita, termasuk BPKP, BPK, KPK. KPK dan BPK bahkan akan


27

WAWANCARA memberikan aplikasi pengawasan supaya lebih gampang. Kita libatkan juga masyarakat. Media dan NGO mesti kita libatkan karena mereka powerfull. Misalkan di beberapa kabupaten di provinsi tertentu saya dengar dananya tidak disalurkan ke desa karena waktu pemilihan kepala daerah setempat, desa itu tidak mendukung. Dengan adanya masukan dari NGO dan media -apalagi kita sudah bekerja sama dengan KPK, Dirjen saya tinggal telefon bupatinya. Akhirnya langsung hari itu juga disalurkan. Jadi, Sepekan setelah dilantik Anda mendatangi KPK itu minta dukungan pegawasan itu? Saya datang ke KPK. Tiga komisioner KPK yang menemui saya dan mereka bantu karena KPK juga punya banyak relawan di desa-desa. Kita datang bukan buat pencitraan, tapi buat kerja bener. Anda tadi menyebut BUMDes atau BUMDes bersama antardesa. Bagaimana dengan koperasi? Target saya satu desa harus punya satu koperasi dan Pak Menteri Koperasi (Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga) mendukung sekali. Koperasi itu untuk ekonomi masyarakat, tapi tidak ada misi sosialnya. Itu hanya untuk pemberdayaan masyarakat biar bisa bersama-sama membentuk koperasi. Dana desa, BUMDes itu ada misi sosialnya. Devidennya bisa untuk membantu. Misalnya BUMDes-nya bikin perusahaan air minum, yang mampu pakai pipa bisa langsung ke rumahnya masing-masing dan bayar. BUMDes harus ada misi sosialnya. Sebagian keuntungannya bisa untuk bikin distribution point sehingga masyarakat yang enggak mampu bisa ambil air pakai ember. Kalau koperasi enggak bisa cross subsidi karena keuntungannya harus dibagi rata sama anggotanya. Hubungan koperasi-BUMDes idealnya seperti apa? Dua hal yang berbeda, karena koperasi ada simpan pinjam juga. Itu bunganya lebih murah daripada KUR. Jadi yang bisa dijalankan koperasi, ya koperasi.

28


Masyarakat juga ada simpan pinjamnya. Biar enggak boros, uangnya bisa digulirkan melalui koperasi. Adapun BUMDes membentuk usaha-usaha yang sifatnya banyak berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan uangnya itu juga dipakai supaya desa juga enggak terima duit (dana desa) langsung habis. Suatu saat mudah-mudahan bikin irigasi tersier itu sudah bisa dilakukan dengan keuntungan dari BUMDes. BUMDes jadi sponsornya…. Ya. Kalau koperasi kan enggak bisa karena keuntungannya harus untuk anggota. Mungkin nanti dipadukan, misalnya, BUMDes menjadi holding-nya? Bisa. BUMDes nantinya akan dijadikan semacam holdingnya. Dia punya unit usaha dan salah satunya bisa koperasi. Setiap desa harus ada satu koperasi kayak zaman dulu harus ada KUD-nya atau apa. Formatnya nanti Kementerian Koperasi yang lebih tahu dan Kementerian Koperasi sangat suportif sekali. Bagaimana Anda menilai kinerja jajaran birokrasi di kementerian ini? Saya juga surprise ternyata birokrasi kita standarnya sudah tinggi. Saya punya prinsip, keberhasilan kita tergantung dari keberhasilan anak buah kita karena yang kerja mereka. Saya empower semua birokrasi saya. Dirjen saya empower bener-bener, saya minta kepada eselon satu saya mesti meng-empower eselon dua, eselon dua juga mesti bisa mengempower eselon tiganya seperti saya meng-empower eselon satunya. Kita punya job sebetulnya untuk menjembatani policy presiden ke birokrasi kita. Saya sih kepengin bener punya legacy bahwa kita bisa meng-create birokrasi yang kuat dan bagus di kementerian ini. Siapapun menterinya nanti, enggak terlalu sulit kalau birokrasi kita kuat. Kayak di Thailand atau di negara-negara maju. Karena sistem parlementer, pemerintahannya berubah-berubah tapi karena birokrasinya kuat, pemerintahnya tetap jalan. Saya dapat dukungan dari semua birokrasi di kita (Kemen-

terian Desa) jadinya saya senang sekali. Tentunya menteri juga orang biasa yang kekurangannya banyak. Saya juga senang sekali mereka bisa menerima kelebihan dan kekurangan saya dan sebaliknya juga saya harus bisa menerima kekurangan dan kelebihan mereka. Kita saling mengisi. Soal disiplin dan pelayanan, misalnya, bagaimana Anda menilai? Saya enggak tahu masa lalu, tapi yang saya dapatkan di sini (Kementerian Desa) sekarang, kalau saya minta, respons mereka cepet. Saya meeting sampai jam 12 malam juga enggak ada yang mengeluh tuh. Dirjen-dirjen saya enggak ada yang kelihatan muka-mukanya cemberut. Saya minta data, besok paginya udah ada di meja saya. Padahal mereka sebelumnya meeting sampai malam. Jadinya, I got no complain. Saya berterima kasih sekali atas dukungan mereka. Tapi ya memang sebagai seorang pemimpin mesti bisa menyemangati anak buahnya. Jadi saya minta eselon satu juga harus bisa menyemangati eseloneselon di bawahnya. Kalau saya boleh jujur, di sini orang yang paling enggak mengerti kan saya. Saya orang baru, mereka sudah 30 tahun, 20 tahun. Enggak mungkin saya sok pinter menggurui mereka kan? Saya harus absorb mereka, empower mereka. Kalau enggak, itu namanya saya sok tahu. Apa yang Anda sampaikan kepada Bapak Presiden ketika diberi kepercayaan menjadi Menteri Desa? Saya bilang, “Bapak Presiden, saya enggak pernah ke desa kok jadi Menteri Desa?” Justru mungkin kalau orang yang enggak pernah ke desa melihat persoalan desa lebih gampang daripada orang yang setiap hari melihat persoalan-persoalannya. Sudah enggak kelihatan lagi kan? Saya pikir ada benarnya juga. Mungkin karena latar belakang Anda sebagai pelaku usaha sehingga diharapkan ada corporate culture yang dibawa ke Kementerian Desa? Saya pikir tidak perlu ada dikotomi cor-

eko Putro Sandjojo, BSee, mBa tempat tgl lahir :

jakarta, 21 mei 1965

agama

:

islam

Email

:

[email protected]

istri

:

sri mega darmi

anak

:

adi wibowo, sri adiarti wijayanti, adi wicaksono sandjojo

Pendidikan :

smP negeri 29 jakarta tahun 1980

:

sma negeri 61 jakarta tahun 1983

:

ahli madya Politeknik universitas indonesia tahun 1986

:

bachelor of science in Electrical Engineering university of kentucky (uk) lexington usa (1991)

:

master of business administration, institute Pengembangan manajemen indonesia (iPmi) jakarta (1993)

:

ketua dPP Pkb

:

deputi tim transisi jokowi – jk

:

ketua gaPPi (gabungan Perusahaan Perunggasan indonesia)

:

ketua gPPu (gabungan Perusahaan Perbibitan unggas)

karier

:

Presiden direktur, CEo, Pt. sierad Produce. tbk

:

CEo, wakil direktur utama Pt. sierad Produce. tbk

:

direktur utama Pt. humpuss

:

direktur utama Pt. sierad Produce. tbk

:

direktur Pt. american President line (aPl

:

direktur Pt. sierad Produce. tbk

:

general manager Pt indonesia farming

porate atau birokrasi. Itu tergantung komitmen kita saja. Adakah arahan atau pesan khusus dari Bapak Presiden? Pesan khusus dari Bapak Presiden adalah desa ini bagian terbesar dari masyarakat kita. Kalau sampai negara ini maju tetapi masyarakat desa enggak maju, akan terjadi peningkatan gini rasio (indeks berskala 0-1 yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat pemerataan/ketimpangan yang menyangkut pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Semakin mendekati nol berarti pemerataan makin sempurna, semakin mendekati 1 berarti ketimpangan makin sempurna). Kita diminta agar anggaran yang ada benar-benar diserap dan pemanfaatannya sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran, kemajuan desa. Saya juga diminta membuat terobosan bagaimana desa bisa lebih cepat pertumbuhannya.

“Justru mungkin kalau orang yang enggak pernah ke desa melihat persoalan desa lebih gampang daripada orang yang setiap hari melihat persoalanpersoalannya. Sudah enggak kelihatan lagi kan? Saya pikir ada benarnya juga.” Salah satu terobosan yang kita usulkan adalah kita harus membuat satu program gerakan nasional satu desa satu produk. Karena pembangunan desa tidak bisa dilangsungkan oleh Kementerian Desa saja, keberhasilan pembangunan desa bergantung pada dukungan atau sukses dari 17 kementerian yang lainnya

dan itu sudah saya sampaikan ke Bapak Presiden. Beliau minta kita konsolidasi dengan kementerian terkait. Alhamdulillah kita dapat dukungan. Jadi, enggak ada tuh sekarang ego sektoral. Kalau sampai ada, kita dijewer oleh Bapak Presiden. Anda tampak peduli terhadap kesejahteraan pegawai…… Saya sudah tanda tangani ketentuan mengenai pemberian tunjangan kinerja kepada para pegawai. Saya juga minta Darma Wanita, daripada bikin kegiatan-kegiatan yang enggak ada impact-nya, mending bikin koperasi, digedein koperasinya. Kita dukung supaya koperasi itu bisa membantu kesejahteraan karyawan kita. Kayak beli kertas, beli apa kan bisa lewat koperasi. Keuntungannya nanti bisa untuk bantu pegawai-pegawai kita. Mungkin dari koperasi itu, buat yang suaminya kerja, istrinya enggak kerja, dia bisa ikut berusaha dengan bantuan koperasi, misalnya. Selain peminjaman, kita bisa channeling dengan perusahaanperusahaan tertentu. Kita juga harus adil terhadap pegawai. Kalau terjadi ketidakadilan, nanti orang jadi malas, tidak ada semangat, jadi politicking. Anda juga sangat peduli terhadap peran strategis media. Harapan Anda kepada media? Saya minta masukan yang bukan bagusnya saja. Saya lebih tertarik masukan mengenai kurangnya kita apa. Sama media saya ngomong kritik terus kita. Saya enggak alergi dikritik di media, yang penting jangan sampai saya pingsan saja. Anda menteri dari kalangan bisnis dan partai politik. Ada pesan apa untuk jajaran Kementerian Desa? Oh itu juga perlu dicatet. Kalau ada orang bawa nama-nama saya, jual-jual nama saya, jual-jual potret saya, jangan dilayani. Orang yang potret sama saya banyak soalnya. Enggak ada adik saya, saudara saya, atau temen-temen saya yang boleh ikut ambil proyek di Kementerian ini. Jadi, enggak ada orang yang di-black mail lagi. Kalau kita enggak contohin dari atas ya susah.


29

POTENSI

DeSa Pun Punya mini market 30


ProDuk DeSa: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kementerian desa Pdtt, johozua max yoltuwu (kanan) bersama bupati karawang Cellica nurrachadiana (kedua dari kanan) dan beberapa direksi bumn berbelanja di outlet desa’smart di kecamatan teluk jambe timur, karawang, jawa barat. desa’smart menjual produk umum dan lokal hasil budidaya masyarakat.

T tj sukaryana

Bumdes Bersama Kabupaten Karawang bergerak cepat untuk mengakselerasi potensi ekonomi di kawasan perdesaan. Dan, lahirlah Desa’sMart.

ERBILANG cepat memang, sebab berbarengan dengan peresmian BUMDes tersebut, saat itu pula berdiri unit usahanya, yakni gerai sejenis mini market yang mengusung nama Desa’sMart. Inilah gebrakan pertama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama se-Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan melahirkan sebuah unit usaha. Kehadiran BUMDes Bersama memang diarahkan untuk mempersatukan potensi ekonomi yang ada di kawasan perdesaan, dalam hal ini di tingkat kabupaten. BUMDes Bersama merupakan sebuah badan usaha milik desa yang sahamnya dimiliki banyak desa yang berada di satu kawasan perdesaan. Dengan kata lain, BUMDes Bersama merupakan integrasi dari BUMDes milik desa-desa. Desa’sMart adalah gerai penjualan produk kebutuhan pokok yang utamanya menjual produk-produk masyarakat desa yang dihadirkan dengan konsep mini market. Seperti mini market lain pada umumunya, Desa’sMart juga menjual aneka kebutuhan mulai dari makanan hingga sabun mandi.


31

POTENSI

tj sukaryana

Sinergi DeSa: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan pada kemendesa Pdtt johozua m yoltuwu menyampaikan pidato saat peresmian bumdes bersama se-kabupaten kawarang, (29/8/2016). keberadaan bumdes bersama akan mensinergikan kekuatan ekonomi di desa-desa. Peresmian dihadiri seluruh bumdes di kabupaten karawang serta berbagai elemen masyarakat.

Yang membedakannya, Desa’Smart juga menjual aneka produk hasil budidaya masyarakat perdesaan. Mulai dari makanan olahan produk rumah tangga hingga kerajinan dan souvenir. Karenanya, jangan heran bila kita menemukan barang-barang unik yang tidak dijual di mini market lainnya. “Keberadaan Desa’SMart tidak untuk mematikan usaha ekonomi yang sudah ada di masyarakat. Tetapi sebagai penguat dan mitra masyarakat dalam meningkatkan eisiensi distribusi barang dan kualitas dari hasil produksi perdesaan,” ungkap Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan pada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Johozua Max Yoltuwu saat meresmikan pendirian BUMDes Bersama se-Kabupaten Karawang dan peluncuran Desa’sMart di Kecamatan Teluk Jambe Timur, Karawang, belum lama ini. Mengusung moto ‘Milik Kita Bersama”, Desa’sMart hadir sebagai respons atas kebutuhan akan adanya jaringan ekonomi yang menghubungkan satu desa dengan desa lainnya. Kehadirannya diharapkan bisa memangkas rantai panjang distribusi yang selalu berimbas pada tingginya harga jual.

32


“Dengan pola ini, peran para tengkulak praktis berkurang. Selama ini, kehadiran tengkulak menyebabkan biaya transaksi antara konsumen dan produsen menjadi lebih tinggi.” Johozua max yoltuwu dirjen Pembangunan kawasan Perdesaan kementerian desa Pdtt

Dalam rantai ekonomi desa, mini market Desa’sMart akan bertindak sebagai penampung produk-produk desa, sekaligus juga menyediakan kebutuhan masyarakat yang tidak dihasilkan di desa itu. “Dengan pola ini, peran para tengkulak praktis berkurang. Selama ini, kehadiran tengkulak menyebabkan biaya transaksi antara konsumen dan produsen menjadi lebih tinggi,” tutur Max.

“Kami juga akan kerja sama dengan BUMN-BUMN seperti Perum Pegadaian. Kita minta Pegadaian masuk ke desa

lewat produk-produknya seperti gadai emas, tabungan emas, dan lain-lain,” tutur Ishom.

Pembangunan eKonomi Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana menyambut baik kehadiran Desa’sMart di wilayah kerjanya. Sebab kehadiran mini market lokal semacam ini bisa memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menyalurkan produk lokal. Dengan cara ini pula produk masyarakat desa bisa bersaing di pasaran. Di wilayah Kabupaten Karawang, diharapkan berdiri 29 outlet Desa’sMart hingga akhir tahun ini. “Sudah saatnya kita bersaing di tengah era globalisasi ini dan pembangunan ekonomi kerakyatan harus dimulai dari desa,” ungkap Cellica. Desa’sMart merupakan konsep pemberdayaan ekonomi sekaligus menjadikannya sebagi sumber pendapatan bagi desa. Sebab, sebagian saham Desa’sMart dimiliki oleh BUMDes Bersama yang sahamnya juga praktis dimiliki oleh desa. “Desa’SMart merupakan tahapan awal dalam membentuk jaringan BUMDes Bersama yang seluruh sahamnya dimiliki oleh desa,” kata Max. Direktur Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan pada Ditjen Pembangunan Kawasan Pedesaan Kementerian Desa PDTT, Faizul Ishom menjelaskan pendirian Desa’sMart merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 47/2015. Melalui Desa’sMart akan terbentuk jaringan distribusi sembako sekaligus berfungsi sebagai stabilisator harga pangan. Bahkan, lebih luas lagi Desa’sMart akan direplikasi ke seluruh Indonesia sebagai jaringan ritel, grosir, dan outlet untuk produk-produk perdesaan.

tj sukaryana

JeniS uSaHa

: ritel, grosir, outlet

ProDuk DiJual : kebutuhan pokok masyarakat hasil pabrikan, produk lokal budidaya masyarakat kioS Digital

: Pembayaran tagihan listrik, pembelian pulsa telepon, pembayaran bPjs, dll.

inveStaSi

: untuk biaya sewa lokasi, renovasi, peralatan toko, perlengkapan komputer, dll.

tyPe kioS

:

type a jumlah rak area penjualan jumlah produk investasi

: : : :

13 20-40 m2 600-1.200 rp150 juta

type B jumlah rak area penjualan jumlah produk investasi

: : : :

25 40-60 m2 1.200-2.000 rp250 juta

type c jumlah rak area penjualan jumlah produk investasi

: : : :

36 > 60 m2 1.800-3.000 350 juta


33

POTENSI

rumPut laut PrimaDona Bone 34


kaBuPaten Bone kabupaten bone adalah salah satu daerah otonom di provinsi sulawesi selatan. ibu kota kabupaten ini terletak di kota watampone. luas wilayah kabupaten bone sekitar 4.559 km2.

ProDuk olaHan: seorang warga mengeringkan rumput laut untuk dijadikan produk olahan rumah tangga di desa lamuru, kecamatan tellu siattinge, kabupaten bone, sulawesi selatan. tj sukaryana

Hamparan pantai yang luas di wilayah Kabupaten Bone sungguh menawan dengan pasir putihnya yang indah. Di sepanjang garis pantai di Teluk Bone itulah terhampar lahan budidaya rumput laut yang luas.

L AUT bagi masyarakat di pesisir Teluk Bone adalah ladang emas yang amat berharga. Karena tak hanya ikan yang bisa mereka tangkap dari sana, tetapi juga terhampar rumput laut yang bernilai amat tinggi. Itulah potensi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, yang tengah menanti sentuhan tangan-tangan terampil yang akan mengubahnya sumber kemakmuran masyarakat. Dengan wilayah pantai sepanjang 183 KM dan tambak air payau yang sangat luas, tidak heran jika kabupaten ini menjadi primadona untuk rumput laut. Potensi itu pula juga yang mendorong Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk

turut mengembangkan kawasan perdesaan yang bertumpu pada rumput laut. “Potensi yang dimiliki desa-desa di Bone layak dikembangkan oleh kawasan perdesaan. Dengan cara itu, desa-desa di Bone akan terintegrasi oleh rumput laut sebagai produk unggulannya,” ujar Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kemendesa PDTT, Eko Sri Haryanto. Hal itu disampaikan Eko saat mengunjungi Kawasan Perdesaan Mallusetasi di Kabupaten Bone, beberapa waktu lalu. Kawasan Perdesaan Mallusetasi merupakan penggabungan lima desa di dua kecamatan. Yakni, Desa Lamuru dan Desa Mattoanging di Kecamatan Tellu Siattinge serta Desa Laoni, Latonro, dan Panyiwi di Kecamatan Cenrana. Pengembangan Kawasan Perdesaan Mallusetasi ini berpusat di Desa Lamuru. Kabupaten Bone kini dikenal sebagai salah satu produsen rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan dengan produksi sekitar 125.019,75 ton pada tahun 2014. Bahkan, dibandingkan wilayah lainnya, produk rumput laut jenis Gracilaria yang dihasilkan Kabupaten Bone terbilang lebih berkualitas karena memiliki kandungan agar-agar yang sangat tinggi. Rumput laut yang dibudidayakan masyarakat di Kabupaten Bone terfokus pada dua jenis, yaitu Gracilaria yang dibudidayakan di laut dan jenis Eucheuma


35

POTENSI Cottonii yang dibudidayakan di tambak. Pembudidayaan ini mulai marak sejak tahun 1990-an, ketika sebuah perusahaan swasta memulainya di Kelurahan Palette, Kecamatan Tanete Riattang Timur. Keberhasilan di Palette itulah yang menggoda masyarakat di banyak desa untuk melakukan hal yang sama. Maka, tumbuhlah sentra-sentra rumput laut baru di sepanjang garis pantai Teluk Bone. Pasokan dari Bone ini menjadi andalan Sulawesi Selatan untuk rumput laut. Sebanyak 25% dari total produk rumput laut nasional pada 2015 dipasok dari Sulawesi Selatan sekaligus menjadikan provinsi ini sebagai penghasil rumput laut terbesar di Indonesia. Pada 2015, tercatat provinsi ini mengasilkan 3,29 juta ton rumput laut basah. Sebagian diantaranya dipasarkan ke mancanegara, terutama ke Singapura, Jepang, dan Tiongkok.

bumDeS berSama Sejauh ini petani rumput laut di Kawasan Perdesaan Mallusetasi menjual mentah dengan harga yang murah. Sesungguhnya, masyarakat bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi jika produk mentah itu diolah terlebih dulu atau telah mendapatkan nilai tambah. Itulah mengapa, diperlukan industrialisasi dari hulu ke hilir, sehingga tidak hanya masyarakat yang menikmatinya, tetapi sekaligus menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi bumi Arung Palakka ini. “Untuk memaksimalkan keuntungan masyarakat, perlu dibentuk semacam Badan Usaha Desa (BUMDes) Bersama yang mengelola pabrik pengolahan rumput laut. Dengan cara itu, produk dari masyarakat memiliki nilai tambah yang bernilai ekonomi lebih tinggi,” tutur Eko saat melihat aktivitas budidaya rumput laut di Desa Lamuru. Hal sama ditegaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Bone, Andi Arsyad Lantara. “Kami sependapat dengan Kemendesa PDTT untuk memaksimalkan kawasan perdesaan karena dengan cara itu desadesa akan tergabung berdasarkan kesamaan potensi. Dari situlah kemudian bisa dibentuk BUMDes Bersama.”

36


Masyarakat Kawasan Perdesaan Mallusetasi juga telah menyadari bahwa membudidayakan rumput laut sangat menguntungkan bagi masyarakat. Itulah mengapa hampir semua nelayan di kawasan itu juga membudidayakan rumput laut. “Di kawasan ini budidaya rumput laut bisa membuka lapangan kerja yang cukup banyak,” kata Ketua Tim Pengelola Pengelola Pengembangan Kawasan Perdesaan (TPKP) Mallusetasi, Bahris. Dengan nilai ekonomi yang tinggi rumput laut layak dijadikan mata penca-

harian utama bagi masyarakat di pesisir pantai. Bahkan jika sudah diolah nilainya bisa berlipat-lipat. Misalnya, jika diolah menjadi karagenan (ekstrak rumput laut), harganya bisa mencapai US$ 7 per kg. Dengan kualitas yang lebih tinggi harganya bisa mencapai US$ 14 per kg. Bahkan, jika sudah tergolong high grade (kualitas tinggi) dalam bentuk powder (bubuk), harganya bisa Rp 8 juta per kg. Saat ini, produk rumput laut bubuk banyak dimanfaatkan industri farmasi di seluruh dunia. Tiongkok adalah ne-

tj sukaryana

gara terbesar penghasil bubuk rumput laut, tetapi bahan baku rumput lautnya didatangkan dari Indonesia.

KawaSan StrategiS Potensi rumput laut yang berlimpah di Bone ini tidak hanya direspons oleh Kementerian Desa PDTT dengan pengembangan kawasan perdesaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berniat membangun pabrik pabrik rumput laut ATC (Alkali Treatment Cottonii) untuk mendukung industrialisasi di Ta-

nelayan PemBuDiDaya: direktur kerjasama dan Pengembangan kapasitas pada ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt, Eko sri haryanto (kiri) bersama sejumlah kepala desa di kawasan Perdesaan mallusetasi mengamati proses pengolahan rumput laut di desa lamuru, kecamatan tellu siattinge, kabupaten bone, sulawesi selatan. selain menangkap ikan, masyarakat desa lamuru pada umumnya merupakan pembudidaya rumput laut.

nete Riattang Timur dengan dukungan dana APBN. Sedangkan di Kecamatan Cenrana, investor swasta juga telah me-

nyampaikan minatnya untuk membanun pabrik penggolahan ATG (Alkali Treatment Gracillaria). Proyek industrialisasi rumput laut di Kabupaten Bone didasarkan pada potensi yang ada. Yakni, lahan untuk pengembangan jenis Eucheuma Cottonii seluas 101.638 ha dan sekitar 15.244 ha untuk jenis Gracillaria sp. Didukung lahan seluas itulah Bone menjadi salah satu penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Selatan. Eko menjelaskan, kehadiran Kementerian Desa PDTT di kawasan itu tidak lain untuk mendukung masyarakat agar kehadiran pabrik itu nantinya bisa direspons dengan suplai rumput laut yang cukup dari masyarakat. “Itulah mengapa kami terjun ke desa agar masyarakatnya siap dari hulu hingga ke hilir,” tegasnya. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, sebanyak 10 kecamatan di wilayah pantai telah disurvei untuk menjadi pusat pengembangan rumput laut di sektor hulu. Antara lain melalui skema pengembangan bibit dengan metode kebun bibit rumput laut. Pengembangan kebun bibit dicanangkan untuk tiga kawasan strategis yakni kawasan utara di Desa Labotto di Kecamatan Cenrana, kawasan tengah di Desa Lamuru Kecamatan Tellu Siattinge serta kawasan selatan yang dipusatkan di Desa Bulie Kecamatan Sibulue. Produksi bibit rumput laut Desa Labotto diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bibit untuk tiga wilayah kecamatan yaitu, Cenrana, Awangpone, dan Tellu Siattinge. Sedangkan pengembangan di Desa Lamuru untuk memenuhi kebutuhan bibit Kecamatan Tanete Riattang Timur, Barebbo dan Sibulue. Sementara itu, kebutuhan bibit untuk Kecamatan Mare, Salomekko dan Kajuara akan dipenuhi dari Desa Bulie. Sampai saat ini, besarnya potensi rumput laut yang dimiliki Bone memang belum tergali secara maksimal. Masih dibutuhkan sentuhan banyak pihak untuk mengolahnya, termasuk dari kalangan swasta. “Itulah sebabnya kami terpanggil untuk terjun ke desa-desa di sana,” tegas Eko.


37

INSPIRASI

TUMBUHKAN KADER WIRAUSAHA DI DESA-DESA

Purbalingga.go.id

38


“

Jika 224 desa ini maju, Purbalingga maju,” kata Tasdi, Bupati Purbalingga, Jawa Tengah, kepada tim Ayo ke Desa yang menemuinya di Pendopo Kabupaten Purbalingga pada paruh akhir September 2016. Perbincangan makin hangat dan cair diselingi jamuan makan siang dengan nasi kotak. Mantan Ketua DPRD Purbalingga itu menekankan pentingnya kreativitas dan inovasi sebagai kunci sukses membangun perdesaan. Kreativitas dan inovasi itu lahir dari kepala desa dan perangkat desa yang berjiwa entrepreuner. Untuk mengasah jiwa kewirusahaan itu, Bupati Tasdi mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes bersama antardesa dalam menggerakkan perekonomian perdesaan sesuai dengan potensi yang ada. Saat ini, di Kabupaten Purbalingga terdapat 178 BUMDes, 13 diantaranya ialah BUMDes bersama antardesa. Di mata Bupati Tasdi, desa yang kreatif dan inonavtif ialah yang mampu menggali dan mengelola potensinya untuk menghasilkan pendapatan asli desa (PADes). BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi perdesaan yang memberi kontribusi terhadap PADes dari berbagai kegiatan usaha, seperti peternakan, pertanian, agrowisata, pasar desa, dan tempat istirahat (rest area). “Ke depan, desa seperti itu yang tangguh menghadapi krisis atau persoalan ekonomi, termasuk menghadapi MEA (pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN),” ujar Tasdi bersemangat. Berikut petikan wawancara Bupati Tasdi dengan tim Ayo ke Desa seputar terovosan dan inovasi Pembab Purbalingga dalam pembangunan kawasan perdesaan. Bagaimana Anda memposisikan desadesa dalam pembangunan Purbalingga? Kami ingin ikut menyukseskan program pemerintah pusat, terutama Nawacitanya Presiden Jokowi, bahwa beliau punya misi membangun Indonesia dari pinggir-

an. Kami menterjemahkannya dengan konsep membangun Purbalingga dari desa-desa. Di Purbalingga ada 224 desa. Pemerintah daerah melakukan berbagai langkah untuk menyuksesnya pembangunan pedesaan. Ketika 224 desa ini maju, Purbalingga maju. Ketika 74 ribu desa di Indonesia maju, Indonesia pun akan maju. Apa langkah nyata yang dilakukan? Kita menindaklanjuti diberlakukannya UU No.6/2014 tentang Desa dengan membuat regulasi-regulasi untuk mengatur pemerintahan desa, mulai dari kepala desa, perangkat desa, termasuk masyarakatnya, dan bagaimana mengelola potensi-potensi di desadesa. Kami menggelontorkan anggaran dari Kabupaten kurang lebih Rp120 miliar, kemudian anggaran Dana Desa dari Pemerintah Pusat kurang lebih Rp149 miliar. Tetapi, tidak cukup itu untuk memajukan desa. Kita harus mengupayakan desa-desa bisa memanfaatkan potensinya. Yang kita harapkan one village one product. Kami juga ingin kepala desa dan perangkat desa memiliki jiwa-jiwa manajerial, jiwa entepreneurship sehingga mampu mengelola potensi-potensi itu.

“munculnya 13 BumDes bersama merupakan bukti nyata bahwa mereka bisa profesional, punya jiwa entrepreneurship, mampu menjadi manajer, menjadi pelaku-pelaku ekonomi.”

Seperti apa kongkritnya? Contohnya ketika UU No. 6/2014 diberlakukan, PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pun bubar. Tetapi bubarnya PNPM bukan berarti kiamat. Kami mengadakan inisiasi, berinovasi. Setelah berembug dengan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait dan eks pelaku PNPM, akhirnya kita membuat kebijakan terobosan agar di kecamatan-kecamatan penerima dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dari Pusat dibentuk BUMDes bersama antardesa. Kita gerakan melalui badan kerja sama antar desa (BKAD). Di Purbalingga, aset PNPM total mencapai Rp90 miliar yang jumahnya bervariasi di setiap kecamatan. Kita punya 18 kecamatan. Tadi kita meresmikan satu BUMDes bersama di Kecamatan Kertanegara yang merupakan kerja sama 11 desa. Ketika PNPM bubar pada 2014, modalnya Rp2,5 miliar. Sekarang, setelah dikelola BUMDes bersama, modalnya mencapai Rp5,8 miliar. Kabupaten Purbalingga baru-baru ini mengeluarkan Perda Pembangunan Kawasan Perdesaan…. Sekalipun belum ada regulasi (nasional) khusus yang mengatur masalah kawasan perdesaan, kita menginisiasi kebijakan daerah tentang pembangunan kawasan. Kami mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan. Desa-desa yang punya kesamaan potensi diharapkan bekerja sama membangun desa dengan basis atau pendekatan kawasan. Contoh Desa Serang, Desa Kutabawa, dan Desa Siwarak yang saling berdekatan sepakat bekerja sama mengembangkan kawasan agrowisata (Serang berbasis perkebunan strawberry, Siwarak kebun nanas madu, dan Kutabawa sebagai sentra sayur mayur). Ini diharapkan meningkatkan PADes dan memberikan kontribusi kepada APBDesa yang selanjutnya diharapkan memberikan multiplier efect kepada masyara-


39

INSPIRASI kat, terutama yang masih di bawah garis kemiskinan. Kita harapkan desa-desa dalam suatu kawasan saling bekerja sama sekaligus menghasilkan keuntungan bersama guna memajukan desa. Terkait dengan pengembangan portensi desa, kita ingin one village one product. Nanti kita bicarakan dan tentukan kebijakan baru tentang Bela Beli Purbalingga. Artinya kita harus membela dan membeli produk Purbalingga. Kemudian nanti ada Bela Beli Jawa Tengah, dan Bela Beli Indonesia. Jadi, di lingkungan Pemkab Purbalingga, produk yang dipakai, termasuk konsumsi makanan dalam kegiata-kegiatannya, harus produk Purbalingga. Dengan begitu, kita akan tangguh menghadapi dunia, baik MEA, AFTA, dan sebagainya. Kita di desa akan siap dan tidak hanya menjadi penonton tapi juga menjadi pelaku yang mampu memanfaatkan peluang global ini. Bagaimana Anda melihat kiprah Kementerian Desa di Purbalingga? Beberapa kebijakan tingkat nasional sudah dilakukan Kementerian Desa di Purbalingga. Buktinya, ketika Desa Serang, Kutabawa, dan Siwarak itu masyarakatnya punya inisiatif mengembangkan kawasan agrowisata, ternyata pemerintah pusat langsung memberikan dana stimulus kurang lebih Rp2,2 miliar untuk mengembangkan infrastruktur dalam rangka pengembangan kawasan perdesaan. Saya kira, strategi pembangunan kawasan perdesaan ini mampu menjawab bagaimana mewujudkan keberhasilan bersama antardesa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks pembangunan kawasan perdesaan dan persaingan global, sosok aparatur yang dbutuhkan idealnya seperti apa? Kita harapkan aparatur sipil negara, para pimpinan SKPD, para camat, dan para kepala desa beserta perangkatnya, di samping punya ilmu pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, juga punya jiwa entrepreneurship. Mereka diharapkan menjadi penggerak masyarakat yang produktif, bukan konsumtif, yang mampu menghasilkan

guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya menekankan kepada kepala desa bahwa ada saatnya kita minta bantuan APBN, APBD provinsi/. Tetapi kita juga harus menanamkan agar jangan hanya meminta, tapi juga bagaimana you punya potensi apa di desa? Ada pertanian, perikanan, pasar, pariwisata, bagaimana ini harus dikembangkan. Alhamdulillah, di Purbalingga ada 161 BUMDes mandiri (menurut data Bappermasdes Purbalingga ada 165) dan 13 BUMDes bersama antardesa. Artinya kebijakan ini telah ditangkap baik oleh kepala desa. Ibaratnya mereka sebagai anak tidak hanya meminta kepada orang tua yang di kabupaten, di Semarang (provinsi), dan Jakarta (Pusat).

proses produksi dan keuntungannya bisa menambah pendapatan desa. Sudah ada hasil nyata dari BUMDes? Saya lihat banyak BUMDes sudah memberikan semacam CSR (corporate social responsibility) kepada masyarakat. Mereka setiap tahun memberikan bantuan kepada orang miskin, yatim piatu, dan sebagainya. Tidak hanya itu. Ada multiplier effect dari pengembangan BUMDes mandiri maupun BUMDes bersama. Yakni,

Anda optimistis sekali… Kita harapkan mereka tidak cengeng. BUMDes mandiri di 161 desa ini bukti nyata bahwa mereka mampu berupaya. Apalagi BUMDes antardesa. Di satu sisi, mereka (desa) punya (BUMDes) sendiri-sendiri. Di sisi lain, mereka tidak ego dan membangun kerja sama antardesa. Munculnya 13 BUMDes bersama merupakan bukti nyata bahwa mereka bisa profesional, punya jiwa entrepreneurship, mampu menjadi manajer, menjadi pelaku-pelaku ekonomi. Kami akan mendorong setiap kecamatan, setiap desa ada kader ekonomi, kader entrepreneurship. Perlu ada penyuluh-penyuluh entrepreneurship untuk bisa menjawab persoalan-persoalan desa dan menyemangati generasi muda di desa agar tidak cengeng. Punya pohon kelapa, bagaimana caranya pohon kelapa ini dimanfaatkan, diproduksi. Jangan hanya asal menjual bahan mentah. Punya bambu, jangan hanya menjual bambu tetapi dikemas menjadi kerajinan. Sehingga, ada nurCholis ma basyari

40


mampu menggerakan kelompok-kelompok perempuan eks-PNPM. Mereka direkrut BUMDes yang bergerak tidak hanya mendistribusikan anggaran, tetapi juga mentransfer pengetahuan dan jiwa entrepreneurship guna memanfaatkan potensi dan uang yang dimiliki bukan untuk konsumtif melainkan justru untuk kegiatan produktif. Apa kendalanya ketika membentuk BUMDes bersama untuk mengelola aset eks PNPM? Pertama, menyangkut regulasi. Ketika PNPM mandiri bubar karena lahirnya UU No. 6/2014, kita merasa bingung. Ini eks PNPM mau diapakan? Enggak ada re-

gulasi yang jelas. Bagaimana untuk menyelamatkan aset yang sudah mencapai Rp90 miliar. Kita kemudian berinovasi. Kita mengumpulkan para eks-PNPM, termasuk para kepala desa, pelaku kecamatan. Akhirnya kita menyepakati pembentukan BUMDes bersama. Kedua, pengetahuan tentang BUMDes belum semuanya paham sehingga perlu waktu untuk menyamakan presepsi. Tidak gampang karena ini di desa, bukan kota. Menyamakan pemahamanbagaimana beberapa desa dalam satu kecamatan kita gabung (membentuk BUMDes bersama antardesa). Itu perlu waktu, perlu pemahaman karena mereka belum terbiasa mengelola BUMDes.

kePemimPinan BuPati taSDi Dan Wakil BuPati DyaH Hayuning PratiWi (2016-2021) visi membangun Purbalingga yang mandiri dan berdaya saing guna mewujudkan masyarakat sejahtera dan berakhlak mulia. misi • menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, bersih, dan demokratis. • mendorong masyarakat Purbalingga yang religius. • mengupayakan kebutuhan pokok manusia, khususnya pangan dan papan. • meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan dan pendidikan. • meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kerakyatan. • mewujudkan pembangunan yang menarik antara kota dan desa sebagai pusat budaya dan kegiatan sosial masyarakat dengan dukungan infrastruktur yang memadai. • membangun dengan konsep lingkungan hidup. lima agenda Strategis • agenda intelektual, yakni bagaimana memahamkan visi-misi kepada semua aparatur sipil negara, termasuk kepala desa dan perangkat desa. • agenda struktural, yakni mewujudkan penataan pejabat struktural. • agenda manajerial, yakni membangun para pejabat, aparatur sipil negara, termasuk kepala desa untuk memunyai jiwa-jiwa managerial, tidak hanya memplanning, organizing, updating, dan controlling tetapi juga mampu memanfaatkan potensi-potensi yang ada di wilayahnya. baik potensi sdm-nya, sarana dan prasarananya, maupun sda-nya. • agenda behavioural agar masyarakat, pejabat, dan aparatur sipil negara bisa mengubah perilaku dan memahami perkembangan zaman, termasuk pengaruh perkembangan teknologi dan mEa (masyarakat Ekonomi asEan). • agenda sosial dalam rangka menanamkan kesadaran bahwa para pejabat dan aparatur sipil negara, termasuk kepala desa untuk punya responsibility terhadap masalah-masalah sosial, baik kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial lainnya.

Ketiga, pembentukan BKAD (badan kerja sama antardesa). Ketika kita memetakan eks pelaku PNPM, ternyata ada beberapa yang bukan kepala desa. Padahal (anggota BKAD) harusnya kepala desa. Karena kita saling menjelaskan, menyamakan persepsi, akhirnya terbentuk 13 BUMDes bersama di 13 kecamatan atas kesepakatan para kepala desa. Lima kecamatan masih dalam proses. Keempat, di tingkat implementasi. Ketika sudah menjadi BUMDes, dibutuhkan para kader berjiwa entrepreneurship yang tangguh. Karena, wilayah Purbalingga bukan kota melainkan pegunungan yang jaraknya jauh. Butuh jiwa pengabdian yang tinggi, ketulusan, dan keikhlasan. Maka, kalau Pak Jokowi selalu menegaskan kerja nyata, saya di sini menegaskan kerja nyata yang diikuti kerja cerdas, kerja keras, kerja ikhlas. Kerja cerdas artinya kerja yang tahu rule of the law, rule of the track, rule of the game. Bagaimana aturannya? Ikuti. Rule of the track bagaimana prosedurnya? Rule of the game bagaimana aturan mainnya? Kerja keras adalah kerja yang harus titis, tatas, tetes. Titis, kita harus jelas sasarannya, tatas harus rampung, dan tetes harus punya manfaat. Seperti BUMDes, harus punya manfaat untuk masyarakat desa. Kerja ikhlas ini penuh dengan perjuangan karena Purbalingga itu daerahnya pegunungan. Ketika mendatangi masyarakat, para pelaku UMKM, itu sangat sulit. Butuh keikhlasan. Harapan Anda kepada Pemerintah Pusat? Pertama, regulasi pembangunan kawasan perdesaan harus diperjelas, harus segera diturunkan. Kedua, masalah pembangunan SDM di desa yang perlu peningkatan, baik dari aspek knowledge maupun skill-nya agar menguasai cara mengembangkan BUMDes di masing-masing desa. Ketiga, ada kebijakan nasional untuk membantu seluruh desa yang punya potensi guna mengembangkan pembangunan berbasis kawasan, baik bantuan keuangan, infrastruktur, maupun pelatihan.


41

SINERGI

tj sukaryana

ProSeS kreatiF: direktur Perencanaan kawasan Perdesaan pada ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan kemendesa Pdtt, nora Ekaliana hanaie memberikan paparan pada Pembekalan Pendamping kawasan Perdesaan di makassar (4/8/2016). diharapkan tercipta proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh kelompok dan masyarakat.

agar tak terSeSat Di meDan laga Terjun ke desa akan lebih mudah bila telah membekali diri dengan kemampuan yang cukup. Menjalankan tugas pun menjadi lebih nyaman.

42


T

ANPA bekal pengetahuan yang cukup bukan mustahil pekerjaan akan terasa lebih berat, bahkan bukan mustahil banyak orang yang tak tahu harus berbuat apa. Begitupun dengan pendamping ka-

wasan perdesaan, tanpa dibekali pengetahun teknis dan administrasi, terjun ke desa bisa saja salah arah. Itulah mengapa, belum lama ini Direktorat Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT menggelar pembekalan bagi pendamping kawasan perdesaan. Turut mendukung kegiatan ini lembaga Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) dan Australian Aid. Para pendamping dari berbagai kabupaten berkumpul di dua kota untuk mendapatkan pelatihan sebelum mereka terjun ke kawasan perdesaan, yakni, di Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan. Pelatihan itulah yang akan menjadi bekal bagi mereka sebelum terjun ke 53 kabupaten yang telah dipilih dan bekerjasama dengan stakeholders kawasan perdesaan. Pada kegiatan di Jakarta, hadir sedikitnya 16 fasilitator manajemen dan 16 fasilitator teknis dari 18 provinsi, yakni Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sedangkan kegiatan di Makassar dihadiri pendamping kawasan perdesaan dari sejumlah provinsi. Antara lain dari Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara barat, Kalimantan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan lain-lain. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman mengenai kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dan membekali peserta dengan pengetahuan teknis dan keahlian dalam memfasilitasi pembangunan di kawasan perdesaan. Melalui pelatihan ini juga diharapkan terjalin jaringan kerjasama antara aparat pemerintah lokal dan tenaga pendamping. Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Johozua Max Yoltuwu mengungkapkan pendamping kawasan perdesaan akan bertugas memfasilitasi, ber-

temu, dan bersinergi dengan semua kepentingan di kawasan perdesaan. “Kehadiran mereka diharapkan akan memunculkan interaksi yang terus menerus antara pendamping dengan kelompok masyarakat dan kelembagaan masyarakat. Dari sana diharapkan tercipta proses perubahan kreatif yang diprakarsai oleh kelompok dan masyarakat untuk melakukan kegiatan pembangunan,” tutur Max. Max berpesan agar para pendamping kawasan perdesaan mampu mengenali potensi ekonomi di wilayah kerja mereka. Sebab, selain fungsi teknis, terdapat pula fungsi koordinatif yang melekat pada pekerjaan mereka. Yakni, melihat keunggulan dan kelemahan desa-desa untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat agar bisa dikembangkan lebih lanjut. Karena itu pula, sedang dipertimbangkan upaya membentuk jaringan komunikasi antara para pendamping desa dengan pemerintah pusat. “Para pendamping juga diharapkan mampu membangkitkan kemandirian desa-desa dengan mengusung keunggulan masing-masing. Sebab, setiap desa memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri yang jika disentuh dengan baik, bisa mengangkat derajat masyarakat desanya,” ujar Max.

PenDeKatan anDragogi Perlu memang para pendamping mendapatkan pembekalan secara khusus. Sebab, pendekatan pembangunan perdesaan yang dibangun pemerintah saat ini menggunakan pendekatan yang terbilang baru, yakni pendekatan kawasan perdesaan. Inilah pendekatan yang mencoba mengintegrasikan desa-desa yang berdekatan untuk bersama-sama membangun dengan mengusung keunggulan masing-masing. Materi pelatihan disusun berdasarkan pendekatan andragogi, yakni sebuah pendekatan yang bisa melibatkan peserta ke dalam struktur pengalaman belajar. Dengan metode ini, peserta diharapkan bisa secara aktif terlibat dalam diskusi, menyampaikan pertanyaan, dan memberikan kritik. Dalam hal ini, KOM-

“Para pendamping juga diharapkan mampu membangkitkan kemandirian desa-desa dengan mengusung keunggulan masingmasing. Sebab, setiap desa memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri yang jika disentuh dengan baik, bisa mengangkat derajat masyarakat desanya.”


43

SINERGI

tj sukaryana

keariFan lokal: Para pendamping kawasan perdesaan menyimak paparan narasumber pada Pembekalan Pendamping kawasan Perdesaan di makassar (4/8/2016). mereka diharapkan mampu membangkitkan kemandirian desa-desa dengan mengusung kearifan lokal.

44


PAK menyusun panduan pendampingan bagi para tenaga pendamping. Pembekalan dilangsungkan dalam bentuk pelatihan berdasarkan modulmodul yang mereleksikan peningkatan kemampuan literasi kritis para peserta. Modul tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yakni pertama pemahaman visi pembangunan kawasan perdesaan. Kedua, pemahaman aspek manajemen dan teknis pendampingan kawasan perdesaan. Ketiga, strategi dan metode pendampingan kawasan perdesaan. Direktur Kerjasama dan Pengembangan Kapasitas pada Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kemendesa PDTT Eko Sri Haryanto menjelaskan, para pendamping kawasan perdesaan akan bekerja di wilayah yang sudah ditentukan. Yakni, di desa-desa yang berada di kebupaten/kota. “Mereka adalah fasilitator yang memiliki kemampuan dasar dalam mema-

hami pengertian tentang pembangunan kawasan perdesaan dengan baik,” jelas Eko. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki kemampuan teknis untuk memfasilitasi urusan berbagai pihak dalam melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan. Tentunya, kata Eko, mereka juga perlu memiliki kemampuan manajerial untuk memfasilitasi penguatan fungsi koordinasi dan kerjasama antar pihak. Selama pelatihan, para pendamping didorong untuk berdiskusi dan mencari pemecahan persoalaan. Karena itu, proses pelatihan juga diisi dengan presentasi mereka mengenai suatu masalah. Sebelumnya, mereka juga mendapat penjelasan mengenai konsep pembangunan kawasan perdesaan serta peraturan yang menyertainya. Menurut Eko, metode pelatihan seperti ini dirasakan cocok untuk para pen-

tugaS PenDamPingan kaWaSan PerDeSaan BiDang manaJemen: memfasilitasi peningkatan kemampuan, utamanya masyarakat di desa-desa dalam suatu kawasan untuk bisa melakukan kerja sinergis sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. mencakup aspek pemberdayaan dan kelembagaan. 1.

Pemberdayaan Desa 1. sesuai uu no. 6/2014 pasal 1 ayat (12), yakni mengupayakan pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui pendekatan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 2. mewujudkan pembangunan yang berpusat pada masyarakat. 3. menyertakan keterlibatan aktif masyarakat untuk menggagas, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan proses pembangunan. 4. memampukan (empowering) desa, masyarakat antar desa sebagai pelaku utama pembangunan, baik kemampuan menyediakan sumberdaya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan, maupun membangun rasa kepemilikan bersama (community ownership) terhadap aset dan potensi antar desa. 5. mendorong pelaku pembangunan untuk tidak bersikap pragmatis (aji mumpung) dalam merencanakan dan melakukan pembangunan. dalam hal ini pemberdayaan merupakan bagian dari model pembangunan yang berkelanjutan.

damping karena peserta didorong untuk secara aktif mengenali permasalahan dan memfasilitasi pemecahan masalah secara bersama-sama. “Di lapangan nanti mereka akan bersinggungan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari aparat peme-

2.

Penguatan kelembagaan (kearifan lokal) • mengenali potensi kelembagaan atau tradisi kearifan lokal yang berkaitan dengan fungsi sosio-antropologis, baik untuk menjaga pola relasi sosial maupun relasi masyarakat dengan lingkungan sumber daya alam. • menempatkan perspektif kelembagaan tersebut untuk mendorong masyarakat menemukenali potensi pengembangan usaha ekonomi berkelanjutan. yakni, model usaha ekonomi lokal yang berbasis pada keseimbangan lingkungan dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama.

BiDang tekniS: memastikan terpenuhinya ketentuan normatif setiap tahap pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana ditetapkan dalam Permen desa Pdtt no. 5 tahun 2016 . kerja advokasi: • mempengaruhi pihak-pihak terkait untuk memberikan jaminan kepastian berlakunya sebuah kesepakatan atau keputusan bersama sesuai norma yang berlaku. • memfasilitasi upaya-upaya desa untuk melakukan musyawarah antar desa atau menyusun rencana kerja sama antara desa untuk mengajukan usulan prioritas pembangunan kawasan perdesaan. Penguatan Fungsi koordinasi: memfasilitasi fungsi koordinasi dan komunikasi antar pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kawasan perdesaan.

rintahan sampai anggota masyarakat. Dalam hal ini, mereka bukanlah pengambil keputusan, melainkan fasilitator yang memiliki kemampuan manajerial. Pelatihan ini mengajarkan mereka berpikir dan bertindak demikian,” tegas Eko.


45

SOSOK

dok.Pribadi

fary DJemy franciS, Ketua Komisi V DPR

anggaran DeSa SeHaruSnya DitamBaH

S

ecara demograi, jumlah penduduk yang tinggal di kota saat ini diperkirakan sedikit lebih banyak ketimbang yang bermukim di desa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprediksi bakal makin banyak warga

46


desa yang meninggalkan kampung halaman mereka di desa-desa. Pada 2035, 66,6% penduduk tinggal di perkotaan dan pada satu dasawarsa selanjutnya, jumlah penduduk yang tinggal di kota meningkat menjadi 80%.

“Itu karena warga merasa di desa tidak ada harapan,” ujar Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis kepada Ayo ke Desa di ruang kerjanya di Lantai 17 Gedung DPR Senayan Jakarta, baru-baru ini. Komisi V DPR membidangi pembangunan perdesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, klimatologi dan geoisika. Adanya dana desa setelah diberlakukannya Undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa menjadi agar desa menjadi “pulau harapan” bagi warganya. Sehingga kawasan perdesaan tidak merana ditinggalkan warganya yang berbondong-bondong pindah ke kota. Bagaimana UU Desa itu diterjemahkan di lapangan untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakatnya? Apa tolok ukur sukses pembangunan perdesaan? Fary Francis menguraikannya Nurcholis MA Basyari mewawancarai legislator Partai Gerindra dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur itu. Rencana wawancara khusus itu sempat tertunda dua kali lantaran dinamika kesibukannya memimpin rapat-rapat panjang di Komisi V maupun di luar kompleks Gedung DPR/MPR/DPD. Berikut petikannya. Lahirnya Undang-undang (UU) No.6/2014 tentang Desa mengukuhkan komitmen dan perhatian negara untuk memajukan desa dan menyejahterakan masyarakatnya. DPR punya kewajiban mengawal pelaksanaannya, baik dari aspek pengawasan maupun penganggaran. Komentar Anda? Pada saat pertama kali kita rapat kerja dengan Pak Menteri (Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), kita tanyakan apa yang berbeda dari pendekatan pemerintah dalam pembangunan desa sekarang? Terobosanterobosannya apa? Perhatian pemerintah dalam pembangunan desa itu kan bukan baru. Zaman Orde Baru juga sudah ada. Pak Menteri Marwan (Djafar) saat itu mengatakan bahwa sesuai dengan amanat UndangUU No./2014 tentang Desa, pendekatannya adalah pemberdayaan masyarakat. Dulu masyarakat hanya menjadi penonton. Program datang dari pusat, tiba-tiba ada kegiatan pembangunan di desa dan masyarakat nonton saja atau

Fary DJemy FranciS tempat, tgl lahir Watampone, 7 Februari 1968 jabatan ketua komisi v DPr ri (dari Fraksi gerindra) PenDiDikan • s1, Ekonomi Pertanian, universitas timor leste, dili (1989) • s2, manajemen agribisnis, institut Pertanian bogor, bogor (1999) • s3, sedang menyelesaikan studi Program doktor ilmu lingkungan di universitas indonesia. organiSaSi Dan karier • anggota dPr dua periode (2009-2014 dan 2014-2019. • ketua dewan Pimpinan Pusat (dPP) gerindra bidang keuangan dan moneter (2011-2015). • sekretaris umum senat universitas timor timur (1987-1989). • sekretaris bP Pemuda kristen hosana gktt (1988-1992). • ketua Persatuan kristen antar universitas (PErkantas) Provinsi timor timur (1991-1995). • ketua dewan Pimpinan daerah (dPd) knPi timor timur bidang kaderisasi (1995-1999). • dewan Penasihat gerakan angkatan muda kristen indonesia (gamki, 2007-2012). • ketua dPP himpunan kerukunan tani indonesia (hkti) Provinsi ntt. • direktur increase, lembaga riset dan pelatihan berbasis masyarakat di kupang (2006-2009). • konsultan dan tenaga ahli proyek-proyek lapangan uniCEf, unhCr, ausaid, gtZ, jiCa, dan oxfam.

dok.Pribadi


47

SOSOK kadang-kadang ikut saja dengan apa yang dibangun oleh pusat. Kalau pendekatannya pemberdayaan masyarakat, paling tidak ada empat indikator untuk mengukur keberhasilannya. Apa saja? Pertama, masyarakat desa harus tahu program apa yang mau dibuat, mereka harus ikut terlibat di dalam apa yang dibuat itu, dan terlibat dalam pengawasannya. Jadi, terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasannya. Kedua, sumber daya yang dimanfaatkan mestinya berasal dari apa yang ada di desa itu, sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Ketiga, manfaat yang didapat itu sebesar-besarnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa, bukan pihak luar. Keempat, peran pendamping sebagai jembatan bagi masyarakat desa dengan pihak luar sehingga program desa benarbenar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa. Penilaian DPR bagaimana? Selama satu tahun ini (DPR) melakukan fungsi pengawasan, kita sudah keliling ke beberapa desa hampir di seluruh provinsi. Kita memberikan apresiasi terhadap beberapa desa yang melaksanakan program dengan pendekatan indikator pemberdayaan masyarakat seperti yang saya sampaikan tadi. Masyarakatnya tahu. Mereka ikut terlibat mengembangkan potensi yang ada di desa dan ikut mengawasi. Tetapi tidak sedikit juga kita temukan di beberapa desa tidak mengimplementasikan dengan benar karena beberapa alasan. Pertama, pencairan dananya amat sangat terlambat, bahkan ada yang baru cair sekitar akhir Juli sampai dengan Agustus, sementara mereka harus mempertanggungjawabkannya di bulan Desember. Kedua, aturannya juga seringkali datang terlambat sehingga mereka takut dan masih harus terus banyak beradaptasi. Ketiga, pendamping desanya tidak jalan sehingga kalau mau bertanya, konsultasinya dengan siapa?

48


dok.Pribadi

Dana desa yang ditransfer dari pusat makin besar. Harapan Anda? Persoalan-persoalan yang kita temukan di tahun 2015 itu diperbaiki. Pada 2016, dana desa meningkat lebih dari 100%, dari Rp21 triliun pada tahun lalu menjadi kurang lebih Rp47 triliun sekarang. Itu berarti per desa Rp600 juta hingga Rp700 juta. Dulunya kan sekitar Rp270 juta hingga Rp300 juta. Dengan adanya peningkatan dana desa dan belajar dari apa yang sudah dilaksanakan di tahun sebelumnya, kita minta untuk diperbaiki kekurangannya, bolong-bolongnya. Kita maklum 2015 itu kan kita baru mencoba. Kita tidak ingin karena kebijakan kita yang keliru membuat kepala-kepala desa mendapatkan masalah.

Bagaimana Anda melihat kesiapan desa mengelola dana yang cukup besar itu? Sebenarnya, masyarakat desa siap. Mereka dengan segala cara kalau diberikan ruang yang cukup akan dapat mengelola. Tahun kemarin itu kan persoalannya karena pencairannya lambat dan aturannya ganti-ganti terus. Kalau sudah ada kejelasan, mereka mengerti, bisa duduk bersama. Mereka yang di desa itu asal ada kejelasan dari pusat, mereka lebih mudah untuk berkumpul, membicarakan kira-kira dana ini mau diperuntukkan untuk apa. Berkaitan dengan itu, saya kira pendamping desa yang ditempatkan di desa harus benar-benar mengerti karakter lokal di desa itu. Kita kan dengar di beberapa tempat, pendamping desa itu bermasalah.

san-terobosan yang dapat mempercepat pembangunan daerah tertinggal itu. Kemarin waktu ke NTT itu ada beberapa ide-ide yang baik yang berkaitan dengan pemenuhan air bersih. Kita (mestinya) tidak hanya membangun embung atau waduk tetapi juga harus memikirkan pemanfaatannya untuk kegiatan pertanian, termasuk menyiapkan perkebunan apa yang paling cocok di NTT. Sehingga, kita tidak perlu lagi mendatangkan komoditi-komoditi dari luar. Komoditi yang pernah menjadi unggulan di NTT bisa ditingkatkan lagi, didorong lagi, ditumbuhkan lagi. Itu kemarin kita bersama-sama Pak Menteri ke NTT.

Apa yang harus menjadi prioritas pemerintah, terutama jajaran Kementerian Desa guna memajukan perdesaan dan menyejahterakan masyarakatnya? Kita minta program yang dilaksanakan pada 2015 itu diaudit. Apakah sesuai dengan pendekatan yang ada. Kalau ada yang kurang, kita minta dibenahi. Tetapi kalau ada yang baik, itu bisa menjadi contoh sehingga desa-desa lain bisa belajar dari situ.

Bappenas memperkirakan pada 2035 66,6% penduduk Indonesia tidak lagi tinggal di desa. Bahkan pada 2045, hanya 20% penduduk yang tinggal di desa. Bagaimana Anda melihatnya? Saya kira, kalau ada konsistensi dari program dana desa untuk membangun dan mengembangkan perdesaan, orang-orang akan berpikir keluar (meninggalkan) desa, kecuali dalam rangka menempuh pendidikan. Kalau di desa ada kegiatan, ada manfaatnya, bahkan mungkin orang kota melirik untuk datang ke desa. Selama ini orang keluar dari desa karena di desa tidak ada harapan, tidak ada kegiatan yang bisa diandalkan. Sekarang kan sudah ada uang di desa. Dulu uang tidak ada di desa. Ini betul-betul harus dimanfaatkan.

Presiden Jokowi mengganti menteri desa pada reshule kabinet pada 27 Juli silam. Apa harapan-harapan Anda terhadap Menteri Eko Putro Sandjojo yang kini memimpin Kementerian Desa PDTT? Kemarin (pertengahan Agustus 2016) saya mengundang Pak Menteri ini (Eko Putro Sandjojo), mengajak ke daerah perbatasan di NTT di dapil (daerah pemilihan) saya. Tantangan bagi Pak Menteri baru untuk lebih banyak turun ke daerah-daerah tertinggal, daerah perbatasan. sehingga bisa langsung melihat, mendengarkan guna membuat terobo-

Ada rencana pemangkasan anggaran sekira Rp137 triliun. Bagaimana Anda melihat dalam kaitannya dengan komitmen membangun Indonesia dari pinggiran? Itu kebijakan pemerintah. Tapi sesuai dengan amanat Undang-Undang, 10% dari Dana Alokasi Umum harus tetap dialokasikan untuk desa. Sekarang baru Rp40-an triliun dari yang mestinya sekitar Rp60-an triliun. Artinya, seharusnya anggaran untuk desa malah enggak dipotong tetapi ditambah sesuai dengan amanat Undang-Undang. Kan harus ada kebijakan airmatif.

Saya kira BUMDes kita dorong karena kalau tidak, uang yang kita harapkan berputar di desa itu akan keluar. Kebanyakan pihak ketiga itu kan ada di kota, ada di luar desa. BUMDes inilah yang mengelola dana desa sehingga uang itu tidak keluar dari desa.

Maksudnya mereka bukan warga setempat dan tidak tahu persis kondisi lapangan? Iya, Untuk itu, pada 2016 ini, yang sudah direkrut kita kawal saja apakah betul dia bisa menjalankan tugas. Kalau dia tidak betul-betul bisa menjalankan tugas sebagaimana amanat Undang-Undang Desa, keberadaan pendamping desa itu harus dievaluasi. Pemerintah mendorong pembentukan dan penguatan peran badan usaha milik desa (BUMDes) atau BUMDes bersama antardesa dalam suatu kawasan. Pendapat Anda?


49

PERATURAN PermenDeSa PDtt no.7/2016

tunJangan kinerJa untuk PegaWai yang BerkinerJa

K 50


ATA kunci yang terkait dengan pengucuran tunjangan kinerja atau tunkin bagi pegawai negeri sipil (PNS) ialah reformasi birokrasi dan peningkatan kinerja. Tunjangan kinerja merupakan insentif yang diberikan berdasarkan pertimbangan institusional dan individual. Pertimbangan institusionalnya ialah bahwa kementerian/lembaga yang bersangkutan dinilai menjalankan reformasi birokrasi. Secara personal, tunkin diberi-

kan kepada pegawai guna meningkatkan kinerjanya. “Bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap melaksanakan reformasi birokrasi dan dalam upaya peningkatan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi perlu diberikan tunjangan kinerja,” demikian pertimbangan Presiden Joko Widodo sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 141/2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Perpres 141/2015 yang mulai diundangkan pada 16 Desember 2015 itu kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7/2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa PDTT pada 27 April 2016. Permendesa PDTT No. 7/2016 menegaskan bahwa tunkin diberikan meningkatkan kesejahteraan pegawai. Tunkin terdiri dari dua komponen, yakni tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran. Tunjangan prestasi diberikan berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang bersangkutan dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Desa PDTT. Adapun tunjangan kehadiran diberikan berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja. SKP ialah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai. SKP disusun dan disepakati bersama antara pegawai yang bersangkutan dan atasannya. PENGECUALIAN Pasal 3 Perpres 141/2015 menegaskan tunkin tidak diberikan kepada enam kategori pegawai (Pasal 3), yakni: Tidak memunyai jabatan tertentu; • diberhentikan untuk sementara atau dinonaktikan; • diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu

•

•

•

dan belum diberhentikan sebagai pegawai; diperbantukan/dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Kementerian Desa PDTT; diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; pegawai pada Badan Layanan Umum (BLU) yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74/2012;

Permendesa PDTT No.7/2016 Pasal 3 Tunjangan kinerja tidak diberikan kepada pegawai yang: • Menjalani masa persiapan pensiun atau bebas tugas; • Sedang cuti di luar tanggungan negara serta cuti melahirkan anak ketiga dan anak berikutnya; • Sedang cuti besar; Dikenakan disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, pemberhentian tidak dengan hormat atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 2 Tunkin dihitung berdasarkan penilaian kinerja pegawai dan sesuai dengan kelas jabatannya. Dibayarkan terhitung sejak Januari 2016. Tunkin Januari-Juli berdasarkan persentase rekam kehadiran, sedangkan untuk Agustus dan seterusnya berdasarkan persentase, yakni 40% tunjangan prestasi dan 60% tunjangan kehadiran.

tunkin terdiri dari dua komponen, yakni tunjangan prestasi dan tunjangan kehadiran. tunjangan prestasi diberikan berdasarkan target kinerja yang dihitung menurut kategori dan nilai capaian Sasaran kerja Pegawai (SkP) yang bersangkutan dalam mendukung pencapaian kinerja kementerian Desa PDtt. adapun tunjangan kehadiran diberikan berdasarkan jumlah kehadiran yang sesuai dengan jam kerja.

WAKTU KERJA Pasal 4 Lima hari dalam sepekan (SeninJum’at) atau setara dengan 37,5 jam, kecuali pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Senin-Kamis pukul 07.00-15.30 dan Jum’at pukul 07.00-16.00.


51

PERATURAN Jam istirahat Senin-Kamis pukul 12.00-13.00 dan Jum’at pukul 1l.30-13.00. REKAM KEHADlRAN Pasal 5 Pegawai wajib merekam kehadiran menggunakan mesin rekam kehadiran elektronik. Rekam kehadiran dilakukan duakali, yaitu pada saat hadir dan pulang kerja. Rekam kehadiran elektronik dapat diganti secara manual apabila: a. Mesin rekam kehadiran elektronik rusak atau tidak berfungsi; b. Pegawai yang bersangkutan belum terdaftar dalam sistem rekam kehadiran elektronik; c. Terjadi keadaan memaksa (force majeure) berupa bencana alam dan/atau kerusuhan; atau d. Ppegawai yang bersangkutan menjalankan tugas yang menuntut adanya penyesuaian jam kerja seperti satpam, protokol, ajudan dan teknisi. PELANGGARAN WAKTU KERJA Pasal 6 Pegawai dinyatakan melanggar waktu kerja apabila tidak hadir, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya dan tidak merekam kehadiran secara elektronik tanpa alasan sah. Kekecualian bagi pegawai yang sakit atau mendapat tugas di luar kantor. Pasal 7 Pegawai yang tidak hadir karena sakit wajib memberitahukan atasan langsung dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter atau surat keterangan rawat inap kepada Bagian Kepegawaian paling lambat satu hari kerja berikutnya setelah pegawai yang bersangkutan hadir kerja. Pasal 8 Pegawai bertugas di luar untuk : berkoordinasi dengan instansi luar; berkoordinasi dengan unit-unit kerja teknis/unit pelaksana teknis; fasilitasi; sosialisasi; pengawasan dan pemeriksaan; litigasi; pendidikan dan pelatihan yang tidak termasuk tugas belajar; rapat, seminar, ceramah, workshop; menjadi narasumber; mengajar; dan penelitian.

52


Pegawai yang bertugas di luar kantor wajib menyampaikan surat tugas dari atasan yang berwenang.

pembayaran tunkin dilakukan apabila telah memenuhi kewajiban mendidik, mengajar, melatih serta kegiatan lainnya.

Pasal 9 Toleransi keterlambatan hadir sampai pukul 08.00. Pegawai yang terlambat dapat mengganti waktu keterlambatan pada hari yang sama guna memenuhi jumlah waktu kerja paling sedikit 7 jam 30 menit di luar jam istirahat.

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 14 Pengurangan tunkin dinyatakan dalam persentase dan dihitung secara kumulatif dalam satu bulan paling banyak 100%.

PENILAIAN PRESTASI PEGAWAI Pasal 10 Pegawai wajib mengisi laporan kinerja bulanan. Penilaian prestasi pegawai dilakukan oleh atasan langsung sebelum tanggal 10 pada bulan berikutnya. Khusus untuk Desember, penilaian dilakukan sebelum tanggal 27 Jika penilaian prestasi pegawai tidak dapat dilakukan oleh atasan langsung, penilaian dilakukan oleh pejabat setingkat lebih tinggi atau pejabat yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian. Penilaian prestasi pegawai diberikan atas realisasi capaian kinerja terhadap SKP yang dihitung setiap bulan. PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA Pasal 11 Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat struktural, penyesuaian pembayaran tunkin dilakukan pada bulan berikutnya terhitung sejak dikeluarkannya surat pernyataan melaksanakan tugas. Dalam hal terjadi perubahan kelas jabatan bagi pejabat fungsional, penyesuaian pembayaran tunjangan kinerja diberikan pada tahun berikutnya. Pasal 12 Pegawai yang berasal dari luar instansi Kementerian Desa PDTT dan telah memperoleh tunkin dari instansi induknya akan mendapat tunkin sebesar selisih dari tunjangan yang ada di Kementerian Desa PDTT dengan yang diberikan oleh instansi induknya. Pasal 13 Bagi pejabat fungsional widyaiswara,

Pasal 15 Pengurangan tunjangan prestasi dilakukan berdasarkan penilaian capaian kinerja sebagai berikut: a. Nilai 91-100 tidak dikenakan pengurangan; b. Nilai 81-90 dikenakan pengurangan 10%; c. Nilai 71-80 dikenakan pengurangan 20%; d. Nilai 61-70 dikenakan pengurangan 30%; dan e. Nilai di bawah 60 dikenakan pengurangan 40%. Pasal 16 Pengurangan tunjangan kehadiran dilakukan apabila tidak hadir karena mangkir, izin, terlambat hadir, pulang sebelum waktunya, tidak merekam kehadiran secara elektronik dengan sengaja, dan sakit tanpa surat keterangan dokter atau keterangan rawat inap. Pengurangan tunjangan kehadiran sebesar: • 5% per hari bagi yang tidak hadir karena mangkir; • 3% per hari bagi yang tidak hadir karena izin; • 0,5% bagi yang terlambat hadir lebih dar 1-30 menit; • 1% bagi yang terlambat hadir lebih dari 31-60 menit; • 1,5% bagi yang terlambat hadir lebih dari 61-90 menit; • 3% bagi yang terlambat hadir lebih dari 91 menit; • 0,5% bagi yang pulang 1-30 menit sebelum waktu kerja berakhir; • 1% bagi yang pulang 31-60 menit sebelum waktu kerja berakhir; • 1,5% bagi yang pulang 61-90 menit sebelum waktu kerja berakhir;

•

•

3% bagi yang pulang kurang dari 91 menit sebelum waktu kerja berakhir; dan 3% per hari bagi pegawai yang tidak masuk kerja lebih dari tiga hari karena sakit tanpa surat keterangan dokter atau surat keterangan rawat inap.

Pasal 17 Pegawai yang cuti tahunan tidak dikenakan pengurangan. Pegawai yang menjalani cuti alasan penting dikenakan pengurangan sebesar: • 0% apabila cuti 1-7 hari; • 25% apabila cuti 8-14 hari; • 50% apabila cuti 15-31 hari; • 75% apabila cuti lebih dari 31 hari. Pegawai yang cuti melahirkan anak pertama atau kedua dikenakan pengurangan 25%. Pegawai yang cuti melahirkan anak ketiga dan seterusnya dikenakan pengurangan: • bulan pertama sebesar 40% (empat puluh perseratus); • bulan kedua sebesar 70% (tujuh puluh perseratus); dan • bulan ketiga sebesar 80% (delapan puluh perseratus).

Pejabat struktural yang mendapat tugas belajar diberhentikan dari jabatannya dan mendapat 50% tunkin pada kelas jabatan fungsional tertinggi di unitnya.

Pegawai yang diberhentikan dari jabatan fungsional dikarenakan tidak memenuhi syarat angka kredit, diberikan tunkin sesuai dengan kelas jabatan fungsional.

Pasal 19 Pegawai yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsional dikarenakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit sesuai ketentuan, mendapat 75% tunkin pada kelas jabatannya.

Pasal 20 CPNS mendapatkan 80% tunkin pada kelas jabatan pengadministrasi umum.

Pasal 18 Pegawai yang mengikuti persiapan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat 75% tunkin pada kelas jabatan terakhir. Pegawai fungsional yang mendapat tugas belajar dibebaskan dari jabatannya dan mendapat 50% tunkin pada kelas jabatan terakhir.


53

TATA KELOLA aSPek Dan taHaPan manaJemen kinerJa aspek Perencanaan kinerja Cakupan : Penyusunan sasaran kerja Pegawai (skP) Pelaku : Pemimpin dan pegawai waktu : januari (awal tahun) hasil : skP tahunan skP merupakan hasil kesepakatan antara pegawai dan atasan langsungnya. isinya meliputi rencana kerja dan target seorang Pns dalam kurun setahun berjalan. rujukan skP : 1. rencana strategis 5 tahunan kemendesa Pdtt 2. rencana kerja tahunan kemendesa Pdtt 3. skP Pimpinan 4. diskusi atasan-bawahan Dua aspek Penilaian kinerja/Prestasi kerja Hasil kerja dilihat dari tiga komponen: kualitas, ketepatan, dan kuantitas. Perilaku kerja dilihat dari enam komponen: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, kepemimpinan.

kategori nilai kinerja/ Prestasi kerja: 91-100 à sangat baik 76 – 90 à baik 61 – 75 à Cukup 51 – 60 à kurang < 50 à buruk faktor Penentu besaran tunjangan kinerja (tunkin) rekam kehadiran. bobot: 60% rekam kinerja/Prestasi kerja. bobo: 40%

manaJemen kinerJa

mengHaDirkan kultur korPoraSi Bagi PegaWai negeri Penerapan manajemen kinerja di kalangan pegawai negeri sipil (PNS) diharapkan menciptakan disiplin kerja dalam mengabdi pada negara dan melayani masyarakat.

54


D

i mata masyarakat, masih banyak yang menganggap menjadi pegawai negeri sipil (PNS) lebih sebagai status prestisius ketimbang pekerjaan mulia melayani orang banyak. Tidak mengherankan, ba-

aspek Pelaksanaan kinerja

cakuPan a. Pelaporan kinerja b. Penilaian kinerja c. Coaching dan/atau mentoring

HaSil a. laporan kinerja b. Penilaian kinerja c. Catatan coaching dan/atau mentoring

SiaPa a. Pelaporan kinerja dilakukan oleh seluruh pegawai b. Penilaian kinerja oleh atasan langsung c. Coaching dan/atau mentoring melibatkan Pegawai, atasan langsung, Pengelola kepegawaian, atau Pihak lain yang ditunjuk

Waktu a. Pelaporan kinerja bulanan (paling lambat minggu pertama di bulan berikutnya) b. Penilaian kinerja bulanan (atasan menilai dalam minggu ke 2 (dua) bulan berikutnya) c. Catatan coaching dan/atau mentoring 6 (enam) bulanan/ semesteran

nyak pula yang menjadikan PNS sebagai cita-cita untuk menikmati sisi enaknya saja. Maklum, PNS belum sepenuhnya terlepas dari citra negatif, seperti kerjanya santai, jam ngantornya suka-suka, tidak dipatok target individual, dan pengukuran kinerjanya tidak didasarkan parameter yang jelas. Di sisi lain, PNS menikmati gaji, tunjangan, dan fasilitas yang dijamin negara, bukan semata semasa masih aktif melainkan juga ketika pensiun bahkan setelah masuk ke liang kubur. Di lapangan, sosok PNS tentu tidak seminor seperti itu. Tidak sedikit pula PNS yang bekerja profesional, berdisiplin tinggi, dan penuh dedikasi sebagai abdi negara pelayan masyarakat. Beban dan jam kerjanya pun tidak kalah dengan para pekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Di sinilah muncul persoalan ketidakadilan manakala mereka yang kinerjanya oke itu memperoleh pendapatan

(gaji dan tunjangan) yang sama dengan para pegawai yang cenderung menjadikan PNS sebagai status semata. Namun, kini para PNS tidak bisa lagi berleha-leha seiring dengan mulai diterapkannya manajemen kinerja. Manajemen kinerja ialah proses pengelolaan kinerja, yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian dan evaluasi. Dengan penerapan sistem seperti itu, PNS dituntut bekerja seperti layaknya para profesional swasta atau karyawan perusahaan yang aturan jam kerjanya ketat. Membolos, terlambat masuk kantor, atau pulang sebelum waktunya akan berdampak langsung pada pemotongan gaji dan/atau tunjangan dan penilaian prestasi erkait dengan promosi dan/atau kenaikan gaji berkala. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Anwar Sanusi mengatakan penerapan manajemen kinerja merupakan bagian

dari reformasi birokrasi. Semua pegawai harus bersedia dinilai kinerjanya. Hal itu dilakukan guna memetakan mana pegawai yang berkinerja baik dan tidak baik. “Bagi yang nilainya baik kita akan beri tantangan dalam meniti kariernya sebagai PNS,” kata Anwar saat memberikan pengarahan pada acara Sosialisasi Pedoman Manajemen Kinerja Kemendesa PDTT di Gedung Utama Kementerian di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan, pada awal pekan kedua Agustus (8/8/2016). Acara tersebut diikuti para pegawai Kemendesa PDTT, termasuk pejabat eselon I-IV dan staf pendukungnya. Acara tersebut menghadirkan narasumber Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Erna Irawati dan Kepala Biro SDM dan Umum Kemendesa PDTT R. Hari Pramudiono.

Pencanangan DiSiPlin KerJa Disiplin menjadi salah sorotan utama masyarakat terhadap pegawai negeri. Itu pula yang menjadi salah satu prioritas konsolidasi sekaligus pembenahan birokrasi yang dilakukan Anwar Sanusi selaku Sekjen Kemendesa PDTT. Dia menekankan pentingnya penegakan disiplin kerja jajaran kementerian baru yang terbentuk seiring lahirnya pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir 2014 itu. “Di tahun pertama dan kedua (keberadaan Kemendesa PDTT) ini, kedisiplinan harus dicanangkan sebagai gerakan bersama. Disiplin masuk kantor, disiplin kerja, dan disiplin pulang,” ujar Mantan Kepala Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan LAN yang menempati pos Sekjen Kemendesa PDTT sejak Mei 2015 itu. Dalam wawancara khusus dengan majalah Ayo ke Desa pada pertengahan 2015, Anwar sempat mengutarakan kegundahannya lantaran dia mengetahui ada oknum pegawai yang “menyiasati” jam masuk kantor dengan melapor kehadiran dan pulang tepat waktu. Namun, di antara jam masuk dan pulang, pegawai yang bersangkutan “menghilang” alias tidak ada di kantor. Di acara Sosialisasi Manajemen Kinerja awal pekan kedua Agustus 2016


55

TATA KELOLA itu, Anwar kembali menyuarakan kerisauannya itu. Dia menyoroti jam kerja yang terkesan tidak seragam dipraktikkan oleh sejumlah kalangan pegawai. “Ada yang masuk jam 07.00, jam 07.30, jam 08.00, bahkan ada yang jam 09.00 masih nongkrong di luar. Kedisiplinan merupakan factor yang harus ditingkatkan.” Doktor kebijakan publik lulusan National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Jepang itu mengatakan dengan diterapkannya sistem manajemen kinerja, para pegawai pemerintahan tidak bisa bekerja dan masuk-pulang kantor seenaknya. Di lingkungan Kemendesa PDTT, jam masuk kantor ialah pukul 07.00 WIB dan pulang pukul 15.30 WIB untuk Senin-Kamis. Khusus untuk Jumat, jam masuk pukul 07.00 dan pulang pukul 16.00 karena ada penambahan waktu istirahat 30 menit terkait dengan pelaksanaan sholat Jumat. Dia berharap para pemimpin di semua tingkatan di lingkungan Kemendesa PDTT dapat mengendalikan anak buah masing-masing. Sehingga, manajemen kinerja dapat diterapkan dengan baik dan kinerja para pegawai dapat meningkat dalam melayani masyarakat secara APIK (akuntabel, profesional, integritas, dan kerja sama). “Berhasil tidaknya sistem (manajemen kinerja) ini berganung pada kita semua (seluruh pegawai dan unsur pemimpinnya). Kalau kita sudah melakukan (menerapkannya) dengan baik, kita tidak mau untuk mengajukan perbaikan jumlah tunjangan kinerja kita,” kata Anwar.

imPlementaSi tunJangan KinerJa Menurut Kepala Biro SDM dan Umum Kemendesa PDTT R. Hari Pramudiono, manajemen kinerja berperan penting dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan kementerian yang sejak 27 Juli 2016 dipimpin menteri baru Eko Putro Sandjojo itu. Hari menyadari proses penerapan manajemen kinerja baru dimulai tahun ini dan masih membutuhkan banyak perbaikan serta dukungan program peningkatan efektivitas organisasi.

56


Dia menjelaskan penerapan manajemen kinerja merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Desa PDTT No.7/2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Peraturan menggariskan pemberian tunjangan kinerja yang tidak hanya didasarkan pada rekam kehadiran, tetapi juga dari penilaian kinerja atau prestasi pegawai. “Tunjangan kinerja Januari-Juli (2016) masih berdasarkan persentase rekam kehadiran. Mulai Agustus dan seterusnya, tunjungan kinerja diberikan dengan komposisi 40% tunjangan prestasi dan 60% tunjangan kehadiran,” jelas Hari merujuk pada Pasal 2 ayat (4) Permendesa No.7/2016.

“menurut undangundang aSn (aparatur Sipil negara), arahnya memang ke sana. karena keterbatasan waktu dan kendala teknis, penilaian 360 derajat terpaksa tidak dilakukan. Saya yakin ke depan, kalau sudah menggunakan teknologi, itu bisa dilakukan.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, mulai Agustus ini, setiap pegawai harus melaporkan kinerjanya kepada atasan langsung untuk kemudian dinilai. Hasil penilaian itu dipergunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja atau yang dikenal dengan istilah tunkin. Dia mengingatkan laporan kinerja itu harus dibuat setiap bulan dan penilaiannya oleh atasan langsung juga dilaksanakan secara bulanan. Hal itu karena hasil penilaian atasan langsung itulah yang kemudian dijadikan sebagai patokan untuk menghitung besaran tunjangan kinerja

pada bulan itu yang harus dibayarkan oleh bagian keuangan kepada pegawai bersangkutan. “Setelah berdiskusi dengan tim Lembaga Administrasi Negara, diputuskan bahwa penilaian kinerja pegawai dilaksanakan setiap bulan. Tujuannya, agar pegawai dapat lebih peduli terhadap pekerjaannya dan atasan dapat lebih mudah mengontrol kinerja pegawai yang menjadi anak buahnya.”

buat catatan harian Dengan diterapkannya manajemen kinerja itu, setiap PNS harus rajin mencatat aktivitas yang dikerjakannya sejak dia masuk hingga pulang kantor. Catatan itulah yang harus dimasukkan ke formulir laporan kinerja bulanan. Laporan bulanan ini menjadi semacam buku log yang berisi rincian laporan kegiatan harian pegawai yang bersangkutan sepanjang bulan berjalan. Laporan tersebut harus disampaikan pada pekan pertama pada bulan berikutnya. Adapun penialaian kinerja bulanan oleh atasan dilakukan pada pekan berikutnya. Untuk laporan kinerja September, misalnya, disampaikan ke atasan langsung pada pekan pertama Oktober. Atasan langsung memberikan penilaian kinerja bulanan berdasarkan laporan itu pada pekan kedua Oktober. “Buku log itu penting dan harus diisi (setiap pegawai) untuk dinilai oleh atasan langsung,” ujar Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan LAN Erna Irawati. Meskipun namanya laporan kinerja bulanan, lanjut Erna, sebaiknya jangan sampai menunggu sepekan, apalagi sebulan, baru diisi. “Bisa lupa,” katanya mengingatkan. Erna menyarankan laporan itu diisi setiap hari. Bisa pada pagi hari guna memasukkan kegiatan yang dilakukan sehari sebelumnya. Bisa pula diisi pada sore hari sebelum pulang kerja dengan memasukkan pekerjaan yang dilakukannya pada hari itu. “Laporkan apa saja yang dikerjakan. Misalnya, rapat, penanganan surat-menyurat, menyusun TOR, membuat proposal, dan sebagainya.”

iluStraSi PengHitungan tunJangan kinerJa (tunkin) berikut ilustrasi penghitungan tunkin yang diperoleh seorang pegawai dengan penilaian kinerja seperti diuraikan di bawah ini: aSPek

inDikator

kualitas (50%)

nilai 91

kesesuaian pekerjaan dengan jabatan

92

output pekerjaan inovatif ( sesuai perkembangan terbaru)

90

output pekerjaan sesuai dengan skP

91

output pekerjaan sesuai dengan Permintaan

90

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Standard Operating Procedure (soP) atau standar operasional dan tata kerja (sotk) instansi

91

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jumlah yang diminta

90

menyelesaikan seluruh pekerjaan secara eisien ( tepat waktu, tepat sumber daya, tepat pembiayaan)

91

orientasi Pelayanan (20%)

sikap dan prilaku dalam memberikan pelayanan

92

integritas (20%)

bertindak sesuai nilai, norma dan etika organisasi

91

komitmen (20%)

kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan untuk tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan kedinasan dari pada kepentingan diri sendiri, seseorang dan / atau golongan

91

disiplin (20%)

kesanggupan untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan / atau peraturan kedinasan

93

kerja sama (20%)

kemauan dan kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain.

92

Hasil kerja (70%) ketepatan (30%) kuantitas (20%)

Perilaku (30%)

uraian output pekerjaan memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal

nilai Prestasi kerja

91,065

nilai prestasi kerja dikonversi ke dalam pengurangan tunkin sesuai dengan pengelompokan sebagai berikut: 91- 100 = pengurangan 0 81 - 90,99 = pengurangan 10% 71 - 80,99 = pengurangan 20% 61 - 70,99 = pengurangan 30% ≤60 = pengurangan 40% jadi, jika nilai prestasi 91,065, persentase pengurangannya adalah 0%. artinya, tunjangan prestasi yang diperoleh pegawai itu sebesar 100%. HaSil akHir

• • • • •

nilai kehadiran = 82,5 nilai Prestasi kerja= 91,065 hasil konversi nilai Prestasi kerja = 100 % tunkin: (60% x 82,5)+(40% x 100)=89,5 besaran tunkin yang diterima = 89,5 X nilai tunkin pada tiap kelas jabatan. misal: grade 6 = 89,5% X rp2.702.000,- = rp2.418.290,-

Pada tahap awal ini, penilaian memang dilakukan satu arah, yakni atasan langsung terhadap bawahannya. Ke depan, agar lebih fair dan bagus, penilaian diharapkan dilakukan dengan sistem 360 derajat. Artinya, seorang pegawai tidak hanya dinilai oleh atasannya saja tetapi juga bawahan, dan rekan-rekan kerja dan/atau mitra-mitranya, baik dari internal maupun eksternal. “Menurut Undang-undang ASN (Aparatur Sipil Negara), arahnya memang ke sana. Karena keterbatasan waktu dan kendala teknis, penilaian 360

derajat terpaksa tidak dilakukan. Saya yakin ke depan, kalau sudah menggunakan teknologi, itu bisa dilakukan,” ujar Erna. Apapun sistem yang diterapkan, sukses tidaknya reformasi birokrasi bergantung pada manusianya, sebagaimana disampaikan oleh Sekjen Anwar Sanusi. Pada akhirnya, semua kembali pada “the man behind the gun”. Namun, penerapan manajemen kinerja di kalangan PNS setidaknya membuat para pegawai pemerintah itu tidak punya pilihan selain mengisi hari-hari mereka di kantor dengan aktivi-

tas yang layak dicantumkan sebagai kegiatan bekerja. Mau tidak mau, mereka pun harus kerja, kerja, dan kerja. Salah satu indikator suksesnya penerapan manajemen kinerja yang dengan kasat mata dapat dilihat ialah jika sudah muncul fenomena ketika menjelang pukul 07.00, banyak pegawai tergopohgopoh berlarian, seolah berlomba masuk guna menggapai mesin lapor kehadiran berbasis sidik jari alias inger print. Mereka tentu tidak ingin pendapatannya dipotong gara-gara terlambat masuk kantor.


57

JEDA

PeSona BanDa neira yang menggoDa Banda Naira menyimpan pesona eksotisme wilayah kepulauan dan sejarah kegemilangan yang menggoda bangsa-bangsa Eropa sejak dulu kala.

58


B AGI yang tidak terbiasa mengarungi lautan, perjalanan sekira enam jam terasa melelahkan walau menumpang kapal cepat berpendingin ruangan udara sekalipun. Apalagi, perjalanan itu mengarungi laut biru kelam tanda perairan yang dilintasi itu sangat dalam. Sepanjang perjalanan, tak satu pun ada kapal lain yang dijumpai. Sejauh mata memandang, hanya lautan biru pekat yang tampak di sekelilingnya. Yang djumpai hanyalah perahu nelayan. Itu pun baru tampak sekira 15 menit sebelum kapal cepat itu merapat ke Pelabuhan Banda Neira. Itulah perjalanan dari Pelabuhan Tulehu, Ambon, menuju Banda Neira atau Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Jika menumpang kapal Pelni, perjalanan AmbonBanda Naira bisa 2-3 jam lebih lama. Kapal cepat Express Bahari hanya dua kali dalam sepekan melayani rute Ambon-Banda. Berangkat dari Pelabuhan Tulehu setiap Selasa dan Sabtu sekira pukul 09.00 WIT. Pada hari berikutnya, kapal cepat itu bertolak kembali ke Ambon pada jam yang sama ketika berangkat dari Ibu Kota Maluku itu. Waktu keberangkatan kapal biasanya molor sekira 30 menit hingga satu jam.


Banda api: Pulau gunung api atau banda api dipotret dari benteng belgica, banda neira.


59

JEDA Harga tiketnya bervariasi bergantung kelas, mulai Rp410 ribu untuk ekonomi, hingga Rp650 ribu untuk VIP. Semua kelas dilengkapi pendingin ruangan (AC). Kejenuhan dan rasa lelah terbayar sudah manakala kapal merapat di dermaga Pelabuhan Banda Neira yang terletak di Desa Nusantara. Terlebih ketika kaki melangkah meninggalkan pelabuhan menuju tempat penginapan atau guest house yang dapat dijangkau dalam 10-15 menit. Para pengunjung disuguhi suasana perkampungan yang tertata apik dan bersih, jauh dari kesan kumuh sebagaimana lazimnya kawasan pesisir atau pantai di kampung nelayan. Untuk penginapan, Anda dapat memilih yang di tepi laut atau yang agak ke dalam di tengah-tengah rumah warga. Penginapan-penginapan di sana masih dapat dijangkau dengan berjalan kaki dari pelabuhan. Tas atau koper beroda dapat diseret sambil berjalan di atas jalanan aspal yang halus. Jika waktu kunjungan ke Banda Naira terlalu singkat dan harus kembali esok paginya, Anda dapat segera ke penginapan menaruh tas dan barang bawaan lain dan istirahat sejenak untuk kemudian langsung mengeksplorasi Banda Neira petang itu. Eksplorasi dapat dilanjutkan keesokan harinya dari pagi-pagi sekali hingga menjelang kapal berangkat. Jika punya waktu lebih lama, Anda lebih leluasa bukan hanya mengeksplorasi Pulau Banda Neira melainkan juga pulau dan perairan di sekitarnya. Banda Neira merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah. Untuk menuju ibu kota kabupaten di Masohi, warga harus ke Ambon terlebih dahulu. Dari Pelabuhan Tulehu, Ambon, perjalanan ke Masohi dapat ditempuh dengan naik kapal cepat selama sekira dua jam. Terbayang bukan, betapa hebatnya perjuangan warga Banda jika harus pergi ke ibu kota kabupaten untuk mengurus suatu keperluan. Khas tipikal wilayah kepulauan, khususnya di Provinsi Maluku. Ibu kota provinsi menjadi titik tolak menuju pulau-pulau lainnya. Banda Neira ialah salah satu dari tiga pulau utama di Kepulauan Banda dan se-

60


kaligus menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Banda yang wilayahnya mencakup 10 pulau dengan luas total sekira 172 km2. Dua pulau besar lainnya ialah Banda Besar dan Gunung Api atau Banda Api. Adapun pulau-pula lainnya meliputi Hatta, Sjahrir (Pulau Pisang), Rhun, Ai, Karaka, Nailaka, dan Manukang. Banda Neira terhitung sebagai kota pelabuhan kecil yang cukup ramai dan hidup. Di pulau ini, ada juga bandar udara untuk penerbangan dari Ambon yang dilayani maskapai penerbangan swasta Susi Air satu kali sepekan atau dua pekan. Di Neira terdapat enam desa, yakni Dwiwarna, Kampung Baru, Merdeka, Nusantara, Rajawali, dan Tanah Rata. Inilah daerah yang pernah menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia, khususnya pala, cengkeh, dan kayumanis.

Hingga pertengahan abad ke-19, Kepulauan Banda disebut-sebut sebagai satu-satunya sumber rempah-rempah bernilai tinggi itu bagi Eropa. Sisa-sisa jejak bangsa-bangsa Eropa di Banda Neira dapat Anda rasakan dengan menjelajahi kota kecamatan di pulau yang dikelilingi lautan luas dan terdalam di perairan Nusantara itu. Jauh sebelum bangsa Eropa seperti Portugis, Inggris, dan Belada datang, sejak abad pertama masehi para pedagang dari China, India, dan Arab sudah berdatangan ke Banda

rumah-rumah inDah Dan berSeJarah Begitu keluar pelabuhan, Anda dapat menyaksikan keindahan rumah-rumah bergaya kolonial, berteras lebar berpagar kayu, besi atau tembok. Pilar-pilar bet-



on, kayu atau besi berdiri tegak di bagian depan rumah-rumah yang mengingatkan pemandangan Kota Tua di kawasan Jakarta Barat atau Jakarta Kota. Pagarpagar itu sama sekali tidak menutup peluang orang-orang yang lalu lalang untuk menikmati keindahan bangunan-bangunan yang menyimpan kisah sejarah kehadiran bangsa-bangsa Eropa itu. Ke kiri dari pintu keluar Pelabuhan Banda Neira, Anda akan mendapati guest house yang di sisi halaman belakangnya terbentang lukisan alam bentangan laut dan pulau nan hijau dengan gunung apinya yang menjulang. Itulah Pulau Banda Api atau Pulau Gunung Api. Dalam empat abad terakhir, gunung apinya yang menjulang 641 meter di atas permukaan laut itu setidaknya telah 24 kali erupsi. Terakhir, erupsi terjadi pada 9 Mei 1988

yang memaksa 8.000 orang dievakuasi ke Ambon. Dari dermaga pelabuhan, penginapan yang asri itu terlihat paling menonjol. Di muka pelabuhan, berdiri megah masjid kebanggaan warga Banda Neira persembahan sejarawan putra Banda Des Alwi Abubakar dan masyarakat sekitarnya. Masjid tersebut dibangun di tempat dua tokoh pergerakan nasional dan pejuang kemerdekaan RI Bung Hatta dan Sutan Sjahrir. Masjid diresmikan pada 12 April 1979 M atau 13 Jumadil Awal 1399 H oleh Siti Wahyunah Sjahrir, Meutia Hatta, dan Halida Hatta. Nama pertama ialah istri almarhum Bung Sjahrir, perdana menteri pertama RI. Adapun dua nama terakhir ialah putri Bung Hatta, tokoh proklamator dan wakil presiden pertama RI. Masjid terebut dibangun di lokasi Mohammad Hatta dan Sutan Sjahrir menginjakkan kaki mereka pertama kalinya pada 3 Februari 1936. Hatta dan Sjahrir turun dari kapal Fommel Haut yang mengantar mereka dari pengasingan Boven Digul, Papua, yang keras. Di Banda Neira yang indah itulah mereka melanjutkan masa pengasingan hingga 1942. Masih di lintasan jalan yang sama dari di depan masjid hingga ke selatan,

Benteng Belanda: benteng belgica yang dibangun oleh gubernur jenderal VoC pertama Pieter both pada 1611.

rumah-rumah bersejarah, gereja, dan penginapan berjajar di kiri-kanan jalan. Di situ, ada rumah yang tempati Bung Sjahrir. Satu deretan dengan rumah pengasingan tokoh pergerakan nasional itu, berdiri anggun Museum Rumah Budaya Banda Neira. Juga ada rumah Kapten Christoper Cole, anggota marinir Inggris yang merebut Benteng Belgica dan menguasai Banda Neira pada 10 Agustus 1810. Bangunan-bangunan rumah di situ memiliki pintu dan jendela-jendela besar khas milik para pembesar pada masa penjajahan. Memandangi bagunan-bangunan yang rapi seolah memagari jalanan di bawah sorotan cahaya senja itu menumbuhkan suasana romantis yang terlalu sayang untuk dilewatkan. Sepelemparan batu ke arah selatan, terdapat gereja tua yang gentanya ditabuh dengan menarik tambang. Posisinya di simpangan alun-alun kecil atau taman. Di sisi kanan taman dari arah Gereja Hollandische Kerk itu, terda-


61

JEDA

nurCholis ba

gereja tua: gereja hollandesche kerk yang dibangun pada 1873. di dalamnya terdapat puluhan batu nisan serdadu belanda.

pat kantor Kecamatan Banda. Di papan informasi yang dipasang di halaman gereja, disebutkan bahwa Gereja Hollandische Kerk dibangun pada 20 April 1873. Peresmian penggunaannya pada 23 Mei 1875 oleh dua penginjil, yakni Lantzius dan John Hoeke. Informasi lain menyebutkan gereja tersebut dibangun pada 1600-an dan sempat hancur akibat gempa. Sebagai gantinya, pada 1852 dibangunlah gereja yang kini masih berdiri megah itu. Di dalamnya, terdapat puluhan batu nisan dengan identitas nama para serdadu Belanda yang gugur

62


saat menaklukkan Banda Neira dari penguasaan Portugis. Tidak jauh dari situ, ada pasar tempat jual beli berbagai keperluan, hasil bumi, dan hasil laut. Pengunjung dapat pula membeli aneka penganan khas, seperti manisan pala, selai pala, dan halua kenari. Selain itu, ada pula rumah pengasingan Hatta yang terdiri dari bangunan utama di depan dan bangunan tambahan di belakang. Pada teras bangunan tambahan berjajar tujuh bangku dan meja belajar kuno yang menghadap papan tulis kayu. Di situlah dulu Hatta dan Sjahrir membuka sekolah sore bagi anak-anak Banda. Melalui pengajaran itu pula, mereka menyemaikan pendidikan bela negara. Kedua tokoh tersebut menanamkan pemahaman bahwa Teuku Umar dan Diponegoro bukanlah pemberontak seperti yang dikatakan pemerintah Belanda melainkan pahlawan penentang pen-

jajahan. Untuk mengenang kedua tokoh itulah dua pulau di Kepulauan Banda dinamai Pulau Hatta dan Pulau Sjahrir. Seratusan meter dari rumah pengasingan Hatta, terdapat Istana Mini Neira yang dulu menjadi tempat tinggal petinggi VOC. Arsitekturnya mirip Istana Bogor di Jawa Barat. Lokasinya berada di Pantai Neira yang menghadap pulau Banda Besar. Di pantai itulah Hatta dan Sjahrir kerap berenang bersama anak-anak setempat. Di Banda Neira pula penjajah Belanda mengasingkan tokoh pergerakan lainnya, yakni Tjipto Mangunkusumo dan Iwa Kusumasumantri, pada 1927. Rumah pengasingan Tjipto tampak luas dengan enam pilar besar menompang teras. Di dalamnya terdapat lemari kayu, kursi goyang, dan meja marmer persegi delapan. Adapun rumah Iwa lebih kecil dan di dalamnya terdapat kursi dan meja tua.

Semasa hidup di pengasingan itu, Hatta dan Sjahrir sering bermalam minggu ke rumah Tjipto dan Iwa.

benteng belgica Sekira lima menit perjalanan kaki dari pasar atau gereja, tampak di sebelah kiri benteng megah berbentuk pentagon di puncak dataran tinggi. Itulah Benteng Belgica yang luasnya kurang lebih 2.000 m2 dan tinggi bangunannya 10 meter. Bagian atas benteng dilengkapi meriam di setiap sisinya. Untuk mencapai benteng itu, para pengunjung harus siap hiking dan menapaki anak tangga. Benteng Belgica yang dibangun oleh Gubernur Jenderal VOC pertama Pieter Both pada 1611. Belgica dibangun di bekas benteng Portugis pada abad ke-16. Inggris pernah merebut benteng ini pada 1796. Pada 1991, pemerintah merestorasi benteng yang hancur pada masa pendudukan Jepang itu. Di dalam benteng, terdapat ruanganruangan kosong. Dulu, beberapa ruangan itu ada yang dijadikan sebagai penjara para penentang Belanda. Kamarnya gelap, pengap, lembab tak berventilasi, apalagi berjendela. Ada pula ruangan untuk rapat-rapat atau pengarahan para serdadu Belanda dan ruang untuk hiburan. Semua pintu ruangan menghadap ke bagian dalam benteng yang terbuka. Di ruang terbuka itu, terdapat “pintu” masuk ke terowongan bawah tanah yang menghubungkan Benteng Belgica dengan Benteng Nassau yang dibangun Belanda empat tahun sebelumnya. Menurut seorang penjaga benteng, terowongan itu tidak dapat diakses lagi. Benteng Nassau seluas 3.000 m2 itu dalam kondisi rusak, hanya tersisa sebagian temboknya. Pada 1621, benteng itu dijadikan tempat pembantaian 44 orang kaya Banda atas perintah Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Dibangunnya dua benteng tersebut menunjukkan pemerintah kolonial Belanda menganggap Kepulauan Banda sebagai wilayah jajahan yang sangat penting untuk terus dipertahankan dalam penguasaan mereka. Hal itu diperkuat dengan adanya benteng-benteng lain di Pulau Banda Besar dan Pulau Ai.

Di Banda Besar, terdapat puluhan hektare kebun pala yang bernaung di bawah pohon-pohon kenari raksasa berusia ratusan tahun. Di pulau terbesar Kepulauan Banda itu, Belanda pernah membangun dua benteng, yakni Concordia di Desa Waer dan Holandia di Desa Lonthoir. Benteng Concordia setinggi lima meter yang dibangun pada 1621 itu berada di tepi pantai. Satu pintunya menghadap ke laut lepas dan satu pintu lagi menghadap ke daratan. Adapun Benteng Holandia seluas 500 meter persegi itu dibangun pada 1642. Di Pulau Ai, sekira 1,5 jam perjalanan naik kapal motor dari Banda Neira, berdiri benteng Revengie yang dibangun pada 1616. Lokasi benteng setinggi empat meter yang tembok depannya setebal lima meter itu sekira 100 meter dari pantai. Konon, benteng yang dilengkapi empat meriam itu dibangun untuk mengatasi perlawanan penduduk Ai yang meletup pada 1615. Betapa pentingnya Kepulauan Banda bagi Belanda juga terlihat dari kesepakatan dengan Inggris dalam Perjanjian Breda pada 1667 yang mengakhiri pertikaian kedua bangsa Eropa itu memperebutkan Pulau Rhun. Belanda rela ruislag atau tukar guling Nieuw Amsterdam alias Manhattan di Amerika Serikat untuk mendapatkan Pulau Rhun yang menjadi daerah koloni Inggris pertama. Pada masa itu, Belanda memandang pulau

Banda juga dikenal sebagai surga wisata bawah air, yakni snorkeling dan diving. Perairan Banda menyimpan pesona ekosistem terumbu karang penuh ragam dan warna yang keindahannya disandingkan dengan keindahan bawah laut di raja ampat, Papua.

yang panjangnya sekira 2.600 meter dan lebar 1.600 meter itu jauh lebih bernilai ketimbang Mahattan. Maklum, Rhun ketika itu menjadi pusat perdagangan pala Banda. Pulau ini dapat ditempuh dengan perjalanan kapal motor dari pulau Ai sekira 30 menit.

wiSata bawah air Banda juga dikenal sebagai surga wisata bawah air, yakni snorkeling dan diving. Perairan Banda menyimpan pesona ekosistem terumbu karang penuh ragam dan warna yang keindahannya disandingkan dengan keindahan bawah laut di Raja Ampat, Papua. Ada tiga tipe terumbu karang yang ditemui para penyelam, yakni slope (miring), lat (datar), dan wall (dinding). Di laut Banda, terdapat 20-an titik penyelaman yang dapat dieksplorasi para penyelam atau pengunjung yang sekadar ingin menikmati kegiatan snorkeling. Keindahan taman bawah laut itu dipengaruhi oleh letusan Gunung Api pada 1988. Salah satu titik penyelaman indah ialah ”lava low” yang berada di kaki gunung api laut itu. Lava panas yang dimuntahkan gunung tersebut mengalir ke dasar laut dan pada mulanya sempat menghancurkan terumbu karang di bawahnya. Namun, kini di bekas jalur lava itulah terumbu karang tumbuh pesat hingga 90% dan disebut-sebut tercepat di dunia. Beragam jenis karang dan biota laut yang mempesona ditemukan di spot penyelaman jalur lava ini. Banda memang menggoda turis lokal maupun mancanegara untuk datang melancong ke sana. Ratusan tahun setelah kedatangan pertama bangsabangsa Eropa, Kepulauan Banda tetap menggoda mereka hingga kini dalam konteks keperluan yang berbeda. Dulu untuk menjadikannya sebagai koloni, kini memperlakukannya sebagai surge di kaki langit untuk berlibur atau berbulan madu. Menantu Ratu Inggris, yakni Sarah Ferguson dan dua anaknya, tercatat pernah berkunjung ke Banda pada 1993. Pesohor lainnya yang melancong ke Banda antara lain penyelam dunia Jacques Yves Costeau dan vokalis grup musik Rolling Stones, Mick Jagger.


63

GALERI


BerBaur Dengan PegaWai: menteri desa Pdtt Eko Putro sandjojo duduk santai bersama para pegawai di sela-sela pembukaan Cafe desa di kompleks kementerian desa Pdtt di kawasan kalibata, jakarta selatan (26/8/2016).

Bantuan untuk garut: sekertaris jenderal kementerian desa Pdtt anwar sanusi melepas kendaraan pengangkut bantuan untuk korban banjir garut, jawa barat (27/9/2016). bantuan yang diberikan berupa peralatan dapur, seragam sekolah, peralatan kebersihan, cangkul, peralatan mandi, peralatan bayi, dan peralatan sekolah. humas kEmEndEsa Pdtt

64


akSeS PaSar: bupati karawang, jawa barat Cellica nurrachadiana (keempat dari kiri) berfoto bersama segenap pimpinan kemendesa Pdtt dan pimpinan bumn usai peresmian bumdes bersama se-kabupaten kawarang sekaligus peresmian desa’smart di karawang, (29/8/2016). kehadiran mini market lokal dari desa akan membuka akses desa ke pasar yang lebih luas. tj sukaryana

ryan albErt hErman/ditjEn PkP

keDaulatan Pangan: dirjen Pembangunan kawasan Perdesaaan pada kemendesa Pdtt johozua max yoltuwu (kiri) menyampaikan paparan mengenai kedaulatan pangan dalam leadership forum pada rangkaian acara festival tani nusantara 2016 di lombok, ntt (24/9/2016). festival tani nusantara digelar untuk memberikanmotivasi kepada pemuda untuk kembali menjemput kejayaan indonesia di sektor pertanian.


65

GALERI

darmawan Christyanto

Pertanian terPaDu: direktur Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaan pada ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt nora Ekaliana hanaie menyampaikan paparan dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaan berbasis Pertanian terpadu di gedung kemendesa Pdtt, jl. tmP kalibata, jakarta selatan (29/9/2016).

SinkroniSaSi Perencanaan: sekretaris ditjen Pembangunan kawasan Perdesaan, kemendesa Pdtt harlina sulistyorini (kedua dari kanan) dan direktur Pembangunan Ekonomi kawasan Perdesaan faizul ishom (kanan) berbicang dengan bupati temanggung, jawa tengah, bambang sukarno (kedua dari kiri) dan kepala badan Pemberdayaan masyarakat dan desa temanggung agus sarwono di sela-sela rapat koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan kawasan Perdesaan berbasis Pertanian terpadu di gedung kemendesa Pdtt, jl. tmP kalibata, jakarta selatan (21/9/2016). darmawan Christyanto

66


BUMDes Bersama Antardesa Sebagai Akselerator Pembangunan Ekonomi Kawasan Perdesaan Guna Menciptakan Desa-desa Mandiri

eko Putro SanDJoJo Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

pengaduan desa

1500040 SmS 081288990040 085600990040 08998990040 087788990040

BumDeS BerSama gerakkan ekonomi PerDeSaan. Satu DeSa HaruS FokuS PaDa Satu ProDuk unggulan. DeSa Pun Punya mini market. rumput laut PrimaDona Bone

Recommend Documents