BUKU VI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010

Lampiran Keputusan Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur Nomor

: 77 Tahun 2010

Tanggal : 01 Maret 2010 BUKU VI STANDAR PELAYANAN PUBLIK PROGRAM PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2010 PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sebagai upaya memperkuat otonomi desa antara lain adalah memberikan peluang kepada pemerintah desa untuk mendapatkan pendapatan, salah satu sumber pendapatan desa yang dapat diusahakan oleh pemerintah desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu suatu lembaga/badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah desa yang dipisahkan. Selain itu potensi dan aset desa yang sebenarnya sangat besar, namun belum didayagunakan secara optimal sehingga kurang memberi layanan kearah peningkatan ekonomi masyarakat secara nyata maupun menopang kebutuhan pemerintahan desa terutama untuk peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang selama ini kebanyakan mengandalkan dari bengkok/tanah kas desa. Dasar pemikiran tersebut sesuai dengan Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. 1.2. Maksud dan Tujuan Program pengembangan BUMDes dimaksudkan untuk mewadahi lembaga ekonomi desa yang bersumber dari program pemerintah atau sumber lain yang dikelola oleh masyarakat menjadi unit usaha milik BUMDes dan juga sebagai sarana pintu masuk (intry 1

point) program–program Pemerintah/non Pemerintah, sedangkan tujuan : a. Memajukan dan mengembangkan kegiatan perekonomian desa. b. Memperkuat kinerja lembaga ekonomi yang telah ada di desa. c. Pengumpulan modal usaha dari berbagai sumber. d. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. e. Memperoleh keuntungan untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa. f. Meningkatkan pengelolaan aset desa yang ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat. g. Menjadikan BUMDes sebagai tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian desa. JENIS PELAYANAN 2.1. Jenis Pelayanan Jenis pelayanan/produk pelayanan pemberdayaan masyarakat berupa Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu jenis pelayanan di Bidang Pengembangan Perekonomian Masyarakat, meliputi: a. Bantuan dana untuk Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Kabupaten. b. Bantuan dana Kegiatan Pengembangan BUMDes melalui Dana Hibah. c. Pelatihan Pengelola Program Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). d. Pendampingan Program Pengembangan Usaha BUMDes. 2.2. Ruang Lingkup Pelayanan Ruang lingkup Pelayanan Pengembangan BUMDes meliputi: Pembentukan/Pendirian BUMDes 1) Rapat Persiapan pendirian BUMDes. 2) Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa (LED). 3) Analisis Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa (LED). 4) Rapat Penyepakatan Penggabungan Lembaga Ekonomi Desa (LED). 5) Musyawarah Pendiri BUMDes. Pengembangan dan Pemberdayaan BUMDes 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan BUMDes. 2) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). 3) Pengembangan Pemberdayaan Usaha BUMDes.

2

Pendampingan Pendampingan dilaksanakan untuk memfasilitasi pengelolaan program sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mekanisme, sistem dan prosedur yang ada.

2.3. Prinsip Dasar Landasan gerak operasional BUMDes berlandaskan atas prinsipprinsip sebagai berikut: 1. Profesional, bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara baik dan benar dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan dikelola oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan semangat kewirausahaan. 2. Transparan, bahwa pengelolaan BUMDes dapat dipastikan diketahui oleh masyarakat luas, agar semua warga memiliki peluang luas dalam melaksanakan fungsi pengawasan. 3. Akuntabel, bahwa pengelolaan BUMDes dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan. 4. Keswadayaan, bahwa pengembangan BUMDes didukung oleh partisipasi masyarakat dan otonomi lokal dengan mendayagunakan potensi dan kemampuan sumber daya lokal. 5. Berkelanjutan, bahwa pengelolaan BUMDes mampu menumbuhkan peran serta masyarakat untuk memanfaatkan, memelihara, melestarikan dan mengembangkan usaha kegiatan. DASAR HUKUM PELAYANAN 1. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548). 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 3. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa. 4. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

3

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010. 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Jawa Timur. 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menenga Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2014. 9. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/410/KPTS/013/2009 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jawa Timur tanggal 31 Desember 2009 Nomor: 914/62/042/2010. PERSYARATAN PELAYANAN 4.1. Persyaratan Lokasi a. Lokasi BUMDes adalah Desa di Jawa Timur yang mempunyai kelembagaan BUMDes atau UPK kategori sehat (ex Program Gerdu-Taskin Prov. Jatim). b. Sasaran utama BUMDes adalah penguatan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkaitan dengan pembukaan peluang kerja baru di desa dan peningkatan pedapatan APBDes. c. Sasaran kegiatan pengembangan unit simpan pinjam (USP) diprioritaskan bagi Rumah Tangga Miskin dan Mendekati Miskin. d. Sasaran kegiatan pengembangan Unit Usaha (sektor riil) diprioritaskan untuk membuka peluang kerja bagi Rumah Tangga Miskin. 4.2. Persyaratan Pendamping Lembaga pendampingan BUMDes berasal dari Perguruan Tinggi (PT) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a.

Lembaga dimaksud telah berpengalaman dalam pendampingan program pemberdayaan masyarakat minimal 5 tahun terakhir dalam bentuk kerjasama dengan 4

pemerintah atau lembaga internasional yang dibuktikan dengan copy Surat Perjanjian Kerja (SPK). b.

Memiliki tenaga ahli pada bidang pemberdayaan masyarakat dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan pendampingan.

c.

Telah berdiri sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun (Akte Notaris), mempunyai kantor sendiri yang terpisah dengan kegiatan keluarga (bukti kepemilikian atau sewa), mempunyai alat-alat kelengkapan kantor yang memadai (Telpon, Faximail, Komputer, dll), mempunyai staf operasional kantor sekurang-kurangnya 5 orang yang bekerja secara penuh dan digaji oleh lembaga (bukan relawan), mempunyai NPWP dan rekening Bank atas nama lembaga.

d.

Pimpinan lembaga berpendidikan sekurang-kurangnya S1, mempunyai pengalaman melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya 8 tahun secara terus menerus dan mempunyai track record baik.

e.

Sanggup menyediakan Tenaga Pendamping Masyarakat dengan kualifikasi : (a) Minimal D3 dan diutamakan dari jurusan ekonomi/akuntansi, (b) mempunyai pengalaman pendampingan pemberdayaan masyarakat minimal 1 tahun secara penuh, (c) mempunyai integritas moral yang baik (pernyataan integritas) dan (d) diutamakan berdomisili di daerah pendampingan.

4.3. Persyaratan Pencairan Dana a. Persyaratan pencairan dana Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten: Persyaratan pengajuan Bantuan Keuangan BOP Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten meliputi: a) surat permohonan pencairan bantuan keuangan ditandatangani oleh Bupati; b) Kwitansi rangkap 3 asli lembar pertama bermaterai cukup. b. Persyaratan pencairan dana kegiatan (dana hibah) BUMDes : Persyaratan pengajuan pencairan dana hibah BUMDes dilakukan dengan syarat membuat Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur diketahui Kepala Desa dan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten, dilengkapi dengan: (i) Proposal/RAB, (ii) Legalitas Pengurus BUMDes, (iii) NPHD, (iv) Surat Pernyataan Tanggung Jawab 5

Mutlak/Pakta Integritas, (v) kwitansi, (vi) fotocopy KTP Ketua dan Bendahara BUMDes dan (vii) fotocopy rekening Bank Jatim. PROSEDUR PELAYANAN BUMDes Prosedur pelayanan pengelola Program Pengembangan BUMDes tahun 2010 meliputi : 2.

Rapat Koordinasi Provinsi Rapat Koordinasi dilaksanakan demi mewujudkan koordinasi dan membangun komitmen bersama untuk melaksanakan program pengembangan BUMDes. Rapat Koordinasi dilaksanakan oleh Bapemas Provinsi yang difasilitasi oleh Tim Pendamping Provinsi yang diikuti oleh seluruh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten lokasi program.

3.

Sosialisasi Desa Sosialisasi Desa dimaksudkan sebagai media informasi program pengembangan BUMDes kepada masyarakat desa. Pemerintah Desa mengambil inisiastif untuk menyelenggarakan sosialisasi dengan mengundang antara lain seperti: pengurus lembaga ekonomi desa, Kelompok usaha ekonomi produktif yang berkembang, Organisasi kemasyarakatan (LKMD, PKK, Karang Taruna) dan tokoh-tokoh lain yang dianggap penting untuk dapat membantu pengembangan BUMDes di desa. Agenda Sosialisasi Desa: (i) Penjelasan Pembentukan dan Pengembangan BUMDes, (ii) Membangun Komitmen Bersama, dan (iii) Pembentukan POKJA BUMDes. POKJA BUMDes bertugas: (i) mengindentifikasi lembaga ekonomi desa yang memiliki kesiapan untuk pendirian/penguatan kelembagaan BUMDes, (ii) mempersiapkan rencana pendirian/penguatan BUMDes, (iii) memaparkan konsep pendirian/penguatan BUMDes pada Rapat Pembentukan BUMDes, (iv) mendokumentasikan dan menindaklanjuti penetapan pendirian BUMDes.

4.

Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa (LED) dilaksanakan oleh POKJA BUMDes difasilitasi oleh TPM. Adapun ruang lingkup kegiatannya meliputi: (i) mengidentifikasi lembaga ekonomi/usaha desa yang berasal dari berbagai program, (ii) menilai kondisi kesehatan dan perkembangan usaha masing-masing LED, (iii) menjajaki komitmen dan kesiapan masing-masing LED untuk berperan sebagai motor penggerak maupun berpartisipasi dalam pendirian BUMDes, (iv)

6

membahas dan merumuskan pola pendirian dan pengembangan BUMDes. 5.

Rapat POKJA BUMDes Rapat POKJA BUMDes bertujuan untuk membahas dan merumuskan pola pendirian dan pengembangan BUMDes berdasarkan hasil identifikasi LED yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan langkah: (i) membahas kondisi kesehatan dan perkembangan usaha LED dan menentukan LED yang potensial untuk dikembangkan sebagai BUMDes, (ii) membahas komitmen dan kesediaan masingmasing LED untuk menjadi motor penggerak atau bergabung dalam pendirian BUMDes.

6.

Musyawarah Pembentukan BUMDes Setelah disepakati perlunya dibentuk BUMDes dan Pokja telah melakukan persiapan, maka Pemerintah Desa segera melakukan Musyawarah pembentukan BUMDes. Musyawarah ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan diikuti sejumlah peserta yang terdiri: (i) Pemerintah desa, (ii) BPD, (iii) LKMD, (iv) PKK, (v) RTRW, (vi) seluruh perwakilan pengurus lembaga-lembaga ekonomi desa, (vii) Kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif yang berkembang, (viii) Organisasi kemasyarakatan meliputi LKMD, PKK, Karang Taruna, (ix) Pengusaha desa dan tokoh-tokoh lain yang dianggap penting untuk dapat membantu pengembangan BUMDes di desa.

7.

Orientasi Pengelola BUMDes Orientasi pengelola BUMDes dilaksanakan oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur. Peserta Orientasi terdiri dari: (i) 1 (satu) orang Kepala Desa, (ii) 2 (dua) orang pengelola BUMDes, (iii) 1 (satu) orang dari Bapemas Kabupaten dan (iv) 1 (satu) orang TPM.

8.

Penataan Kelembagaan BUMDes Penataan kelembagaan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya mengoptimalkan peran kelembagaan dalam melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi yang ditujukan untuk peningkatan kinerja usaha. Penataan kelembagaan BUMDes dilaksanakan oleh pemilik saham bersama dengan manajer, Bagian Administrasi Keuangan dan seluruh Kepala Unit Usaha. Agenda penataan kelembagaan adalah: (i) Penataan Struktur Organisasi dan Pembagian Tugasnya, (ii) Pembahasan AD-ART dan Legalitas BUMDes, (iii) Penyiapan Administrasi Organisasi dan Keuangan BUMDes. 7

9.

Rapat Kerja Pengurus BUMDes Rapat Kerja Pengurus BUMDes merupakan forum perumusan rencana kerja BUMDes yang sebagian akan diusulkan untuk didanai dari program Pengembangan BUMDes. Hasil Keputusan Rapat Kerja pengurus dituangkan dalam Berita Acara.

10.

Penulisan Proposal Penulisan Proposal/Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pengembangan BUMDes perlu memperhatikan ketentuan sebagaiberikut: 1) Proposal BUMDes berisi rencana kegiatan yang diambil dari rencana kegiatan tahunan BUMDes yang ditetapkan untuk didanai melalui Program Pengembangan BUMDes. 2) Penulisan Proposal dilakukan oleh pengelola BUMDes, dan difasilitasi TPM. 3) Setelah halaman judul (cover) Proposal, diberi Lembar Persetujuan, yang ditandatangani oleh Pengelola BUMDes, disetujui Kepala Desa, dan diketahui oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). 4) Proposal diberi Surat Pengajuan Permohonan Pencairan Dana, ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur. Surat ini ditandatangani oleh pengelola BUMDes dan diketahui oleh Kepala Desa, Camat dan Bapemas Kabupaten. 5) Proposal dilengkapi dengan dokumen pencairan dana berupa NPHD, Pakta Integritas, kwitansi, fotocopy KTP dan fotocopy Rekening Bank Jatim yang telah dilegalisasi selanjutnya diserahkan kepada Bapemas Kabupaten untuk diverifikasi.

11.

Pencairan Dana a. Pencairan Dana BOP Biaya Operasional (BOP) Kabupaten yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur di alokasikan melalui bantuan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten. Mekanisme pencairan dana BOP tahapan :

Kabupaten dilakukan dengan

1) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, memberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten dengan surat Gubernur tentang alokasi bantuan keuangan dengan peruntukannya.

8

2) Masing-masing Kabupaten dengan dasar surat Gubernur Jawa Timur melakukan perubahan peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2010. 3) SKPD yang membidangi, menyusun program/kegiatan sesuai Pedoman Pelaksanaan Pengembangan BUMDes yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan selanjutnya di tampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010, atau melalui Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD (apabila tanpa menunggu PAPBD). 4) Membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOP Bapemas Kabupaten kepada Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5) Persyaratan/kelengkapan pengajuan bantuan keuangan BOP Kabupaten meliputi: a) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan ditandatangani oleh Bupati; b) kwitansi rangkap 4 (empat), lembar 1 tandatangan asli bermaterai cukup dan stempel basah, lembar 2,3,4 tandatangan asli stempel basah tanpa materai. 6) Nilai bantuan keuangan BOP Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. b. Pencairan Dana Kegiatan Dana Kegiatan Pengembangan BUMDes disalurkan langsung ke rekening BUMDes melalui Bank Jatim. Pengajuan pencairan dana melalui tahapan sebagai berikut : 1)BUMDes mengajukan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Gubernur Jawa Timur melalui Kabupaten, dilengkapi dengan: (i) Proposal, (ii) NPHD, (iii) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak/Pakta Integritas, (iv) kwitansi, (v) fotocopy KTP Ketua dan Bendahara BUMDes dan (vi) fotocopy rekening Bank Jatim.

2)Bapemas Kabupaten setelah melakukan verifikasi proposal masing-masing UPK dan kelengkapan berkas pencairan dinyatakan sudah benar dan lengkap, segera digandakan rangkap 5 dengan rincian 3 berkas dikirim ke Provinsi, 1 berkas untuk Kabupaten dan 1 berkas untuk arsip BUMDes. 3) Bapemas Kabupaten segera memproses pengajuan pencairan dana kegiatan masing-masing BUMDes dengan

9

4) 5)

6)

7)

8) 12.

membuatkan surat pengantar pengajuan pencairan dana kepada Gubernur yang ditandatangani oleh Bupati. Dokumen permohonan pencairan dana disampaikan kepada Gubernur melalui Bapemas Provinsi. Bapemas Provinsi melakukan verifikasi dokumen pencairan dana BOP Kabupaten dan Dana Kegiatan masing-masing BUMDes/UPK. Dokumen pencairan dana yang telah dinyatakan lengkap dan benar selanjutnya dibuatkan surat pengantar pengajuan pencairan dana ke Gubernur melalui Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Timur. Realisasi dana kegiatan yang bersumber dari APBD Provinsi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penerimaan dana di rekening UPK Bapemas Kabupaten, dan TPM perlu melakukan pemantauan dan pengendalian penyaluran dana oleh BUMDes.

Pelaksanaan Kegiatan a.

Penguatan Kelembagaan Pelaksanaan Kegiatan pada aspek kelembagaan dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan BUMDes. Kegiatan ini meliputi: Pembenahan Struktur Organisasi dan Pengurus BUMDes. Penyempurnaan/Penyusunan AD-ART BUMDes. Peningkatan Legalitas BUMDes. Peningkatan Kapasitas Manajemen Organisasi Dan Usaha BUMDes. 5) Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Administrasi Organisasi Dan Keuangan BUMDes. 6) Pengembangan Jaringan Kerjasama. 1) 2) 3) 4)

b.

Pengadaan Sarana Prasarana BUMDes Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BUMDes akan membantu kelancaran pelayanan yang diberikan unit-unit Usaha BUMDes, seperti misalnya kepemilikan kantor/ruangan atau sekretariat beserta kelengkapannya. Untuk menjalankan operasionalnya BUMDes harus memiliki sekretariat atau ruangan khusus yang terpisah dari aktivitas lain, khususnya kegiatan pemerintahan desa. Ruangan ini harus dilengkapi dengan sarana prasarana kantor meliputi: mebeler (meja, kursi, lemari, rak), peralatan kantor (komputer, kalkulator, mesin ketik, stempel). Juga melengkapi dengan sarana seperti: brankas, pengadaan kertas Kop, kwitansi, Stempel, Papan Nama, Papan Informasi, Papan Struktur, Buku Notulen Rapat, Buku Tamu, Buku Rekening Bank. Sedangkan 10

Administrasi Keuangan antara lain buku mutasi kas harian, rekapitulasi kas harian, buku kas masuk, buku kas keluar, jurnal memorial, neraca percobaan dan laporan keuangan. c.

Penguatan Usaha BUMDes

Pengembangan usaha BUMDes dapat dialokasikan untuk memperkuat usaha yang ada pada unitnya, yaitu baik usaha pada bidang keuangan maupun usaha sektor riil. Dapat juga pengalokasian dana untuk pengembangan usaha ini meliput kedua usaha tersebut secara proporsional. Pembahasan dan pelaksanaan usaha BUMDes harus dilaksanakan secara terbuka, dan mendasarkan pada penguatan usaha yang benar-benar potensial untuk mendorong pengembangan usaha. Penggunaan dana penguatan usaha harus diikuti dengan perencanaan usaha (bussiness plan) yang matang seperti analisa usaha, pengelolaan usaha, maupun pengadministrasiannya. 13.

RUPS Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban BUMDes dilaksanakan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota BUMDes. Pertanggungjawaban BUMDes meliputi (i) Kegiatan Perkembangan Usaha, (ii) Laporan Keuangan, terutama Pembagian Deviden.

14.

Pelaporan BUMDes Hasil RUPS selanjutnya disusun menjadi bahan laporan yang kemudian disampaikan kepada Badan/Dinas/Kantor yang menangani Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten dan Bapemas Provinsi. Untuk Pelaporan Kegiatan setidaknya harus memuat mengenai kemajuan pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes, berbagai masalah yang dihadapi dan upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasi masalah/kendala tersebut serta rekomendasi perbaikannya.

15.

Pengendalian Pelayanan a.

Pelaporan Pelaporan BUMDes didasarkan pada prinsip-prinsip manajemen, untuk mengetahui perkembangan proses pelaksanaan program mulai tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban dan pelestarian. Laporan dilakukan secara berjenjang oleh pengelola Desa, pengelola Kabupaten, sampai pengelola Provinsi secara berkala. 11

b.

Pengawasan

Masyarakat di Desa dapat melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung untuk memastikan : (i) seluruh proses pelaksanaan kegiatan di Desa berjalan sesuai dengan aturan main serta ketentuan yang telah disepakati bersama, (ii) pengelolaan dana BUMDEs berjalan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat pemanfaatan. Pengawasan kepada pengelola program secara fungsional juga dilakukan oleh aparat pengawasan pemerintah c.

Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan guna memantau perkembangan program, melakukan penilaian sekaligus menyusun tindakan perbaikan. Kegiatan Monev dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa sendiri, maupun dilaksanakan oleh Pengelola di Kabupaten dan Provinsi.

WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN Waktu penyelesaian pelayanan BUMDes meliputi 3 (tiga) tahap yaitu: 16. Tahap Persiapan Pada tahap persiapan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatankegiatan sebagai berikut: a. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu. b. Pemprosesan Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang lokasi dan alokasi BUMDes melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu. c. Identifikasi pada calon lokasi BUMDEs memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) minggu. d. Rapat Koordinasi Provinsi memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) hari. e. Sosialisasi BUMDes Tingkat desa memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. f. Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari. g. rapat Pokja BUMDes untuk menjelaskan BUMDes pada masyarakat lokasi program, memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. h. Musyawarah pembentukan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. 12

i. Orientasi pengelola BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 4 (empat) hari. j. Penataan kelembagaan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. k. Rapat Kerja pengurus BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari l. Penulisan Proposal kegiatan memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu. m. Verifikasi Proposal dan kelengkapan pencairan dana oleh Badan/Dinas/Kantor yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari. n. Perbaikan proposal dan kelengkapan pencairan dana memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari. 17. Tahap Pelaksanaan a. Kegiatan Persiapan memerlukan waktu pelaksanaan 2 (dua) hari. b. Pemetaan unit usaha memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) minggu. c. Rapat Pelaksanaan memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. d. Proses pencairan dana di Provinsi memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari. e. Pelaksanaan kegiatan BUMDes memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga) bulan. f. Proses pelayanan pinjaman memerlukan waktu pelaksanaan 3 (tiga) hari. g. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Realisasi Penggunaan Dana memerlukan waktu pelaksanaan 6 (enam) hari. h. Musyawarah Pertanggungjawaban memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) hari. 18.Tahap Pengendalian / Pengawasan Pada tahap ini dilaksanakan dalam bentuk monitoring dan evaluasi (monev) pada lokasi program memerlukan waktu pelaksanaan 1 (satu) bulan. BESARNYA TARIF/BIAYA Dalam pelaksanaan pelayanan BUMDes tidak dipungut tarif/biaya apapun. II. KOMPETENSI PENGELOLA PROGRAM Kompetensi Organisasi Pengelola Program 13

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapemas) Provinsi Bapemas Provinsi adalah pelaksana kegiatan Pengembangan BUMDes di Provinsi. Adapun Tugas dan Tanggungjawabnya adalah: 1)

Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Program Pengembangan BUMDes.

2)

Mengidentifikasi calon lokasi program. 3) Melakukan sosialisasi, orientasi dan rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan dan pengembangan BUMDes. 4) Melakukan verifikasi proposal dan dokumen kelengkapannya. 5) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pendampingan BUMDes. 6) Melakukan monitoring dan evaluasi program. 7) Melaporkan hasil pelaksanaan Pengembangan BUMDes kepada Gubernur.

2. Tim Pendamping Provinsi

Tugas dan tanggung jawab Tim Pendamping Provinsi adalah : 1) Membantu Bapemas Provinsi dalam memfasilitasi pelaksanaan tahap-tahap kegiatan pengembangan BUMDes sesuai kebutuhan. 2) Melakukan rekrutmen dan pelatihan Tenaga Pendamping BUMDes. 3) Menugaskan Tenaga Pendamping BUMDes ke masingmasing lokasi program. 4) Melakukan koordinasi dan bantuan teknis dalam rangka pendampingan BUMDes sesuai kebutuhan. 5) Melaksanakan monitoring pendampingan. 6) Menyusun laporan berkala dan laporan akhir kegiatan pendampingan BUMDes. 3.

Organisasi Pengelola Kabupaten Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten adalah pelaksana kegiatan Pengembangan BUMDes di Kabupaten. Adapun Tugas dan Tanggungjawabnya adalah: 1)

Melakukan identifikasi calon pengembangan BUMDes. 2) Melakukan sosialisasi, orientasi dan rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi, Dinas/Instansi terkait Kabupaten, Pemerintahan Desa, Pengelola BUMDes, dan stakeholders lainnya sesuai dengan kebutuhan. 14

3) Melakukan bimbingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan BUMDes. 4) Mengkoordinasikan pelaksanaan Pendampingan Pengembangan BUMDes. 5) Melaporkan hasil pelaksanaan Pengembangan BUMDes kepada kepada Bupati. Organisasi

4.

Pengelola Desa a. Pemerintah Desa Pemerintah Desa dalam mengembangkan BUMDes mempunyai tugas dan tanggungjawab: 1) Membina dan mengembangkan BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga dan atau badan usaha yang bermanfaat bagi masyarakat desa. 2) Mengusahakan agar tetap terciptanya pelayanan yang adil dan proposional sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 3) Memupuk kerjasama yang baik antara BUMDes dengan lembaga perekonomian lainnya. 4) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BUMDes. b.

Badan Permusyawaratan Desa

1) Mendorong BUMDes.

peningkatan

status

legalitas

2) Mendorong pengelolaan BUMDes agar peningkatan kesejahteraan warga desa. 3) Melakukan pengawasan dan evaluasi BUMDes. c.

kelembagaan

bermanfaat terhadap

bagi

kinerja

Pengelola/Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes terdiri dari: Pemilik Saham dan Pengelola. Pemilik Saham merupakan badan yang mewakili pendiri BUMDes, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa dan Pihak-pihak lain yang memiliki saham. Sedangkan Pengelola merupakan badan pelaksana operasional, terdiri dari Pengurus UPKu, Pengurus lembaga ekonomi desa lainnya maupun tenaga profesional. 1) Pemilik Saham Pemilik Saham bertugas : • Merumuskan kebijakan pokok pengembangan BUMDes. • Mengangkat dan memberhentikan Pengelola melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

15

• Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Pengelola dalam pengelolaan BUMDes. Kewenangan • Meminta laporan perkembangan pengelolaan usaha dan keuangan dari Pengelola. • Meminta penjelasan dari Pengelola mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha BUMDes. • Memberikan nasehat dalam rangka menjaga kelangsungan usaha dan citra BUMDes. • Memberikan teguran dan sanksi terhadap segala bentuk potensi penyimpangan pengelolaan usaha BUMDes oleh Pengelola. Dalam hal ini Pemilik Saham berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa untuk meminta pertanggungjawaban Pengelola. • Memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah berprestasi dan berkontribusi nyata dalam memajukan BUMDes. 2) Manajer Manajer dipilih berdasarkan persyaratan antara lain: • Memiliki kemampuan dan atau pengalaman dalam pengelolaan usaha. • Berpendidikan minimal SLTA. • Diprioritaskan dari warga setempat yang telah berdomisili sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. • Berkepribadian jujur, cakap, dan memiliki perhatian dalam perkembangan perekonomian desa. Tugas Manajer: a. Menyusun rencana kegiatan pengelolaan usaha BUMDes dengan mengacu pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemilik Saham. b. Mengelola dan mengembangkan usaha BUMDes. c. Mendukung pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat desa melalui usaha BUMDes. d. Memupuk kerjasama/kemitraan usaha dengan berbagai pihak atas dasar saling menguntungkan. e. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. f. Membuat laporan perkembangan usaha dan keuangan secara berkala maupun pada tutup buku. g. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan BUMDes kepada Pemilik Saham. 16

3) Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) TPM adalah tenaga yang mendampingi BUMDes dalam melaksanakan kegiatan BUMDes di Desa. Tugas dan tanggung jawab TPM : a. Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi BUMDes di Desa. b. Memfasilitasi BUMDes dalam kegiatan perencanaan. c. Memantau pencairan, penyaluran dan realisasi penggunaan dana program di Desa. d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan BUMDes. e. Memberikan bimbingan administrasi organisasi dan keuangan BUMDes. f. Memberikan bimbingan usaha BUMDes. g. Memfasilitasi penyusunan laporan BUMDes. h. Memfasilitasi pertanggungjawaban dan pelestarian program. i. Melakukan koordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten dan Provinsi berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. j. Menyusun pelaporan kegiatan fasilitasi secara berkala. k. Mendokumentasikan dan menyebarluaskan the best practices hasil pendampingan. l. Melaporkan dengan segera apabila terjadi penyimpangan pengelolaan atau penyalahgunaan dana program. III.

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN Untuk melaksanakan BUMDes dibutuhkan sarana/ prasarana : 1. Bagi Bapemas Provinsi: a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional. b. Hotel sebagai tempat untuk pelaksanaan sosialisasi, rapat koordinasi, verifikasi proposal maupun pelatihan bagi Pengelola program. c.Biaya operasional (BOP) Sektap untuk menunjang setiap kegiatan. 2. Bagi Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten: a. Kantor sebagai sekretariat yang dilengkapi dengan meja kursi, peralatan Alat Tulis Kantor (ATK), Komputer, faximile dan kendaraan operasional. 17

b. Ruangan sebagai tempat untuk pelaksanaan rapat koordinasi dan sosialisasi program tingkat Kabupaten. c. BOP Sektap untuk menunjang setiap kegiatan. 3. Bagi BUMDes : a.Kantor sekretariat yang disediakan oleh Pemerintah Desa beserta kelengkapannya terdiri dari: meja kursi, lemari file, ATK. b. Buku Standar Operasional Prosedur BUMDes. c. Ruang kerja Pengurus BUMDes. IV. PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGGANAN PENGADUAN MASALAH 1.

Untuk menumbuhkan proses pengawasan publik agar dapat berjalan dengan baik, maka pengelola program di Desa perlu memberikan informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan pelaksanaan kegiatan melalui : a. Papan Informasi yang berisi : 1) Nama Program 2) Jenis Kegiatan yang dilaksanakan desa 3) Jumlah anggaran untuk melaksanakan kegiatan b. Forum-forum pertemuan yang dilakukan di desa merupakan sarana efektif dalam penyampaian laporan dan evaluasi kegiatan.

2.

Dalam rangka memberikan ruang partisipasi publik yang lebih luas dalam pengawasan pelaksanaan Program, dibuka Pos Pengaduan Masyarakat untuk menampung pengaduan dari masyarakat secara langsung. Pengaduan Masyarakat dapat dialamatkan a. Badan/Dinas/Kantor setempat.

Pemberdayaan

Masyarakat

Kabupaten

b. Bapemas Provinsi dengan alamat Jl. A. Yani 152 C Surabaya Telp/Fax. (031) 8292591, 8273699, Email: [email protected] 3.

Jenis-Jenis Pengaduan meliputi : a. Pengaduan berkaitan dengan adanya penyimpangan prinsip dan prosedur. b. Pengaduan berkaitan dengan penyimpangan, penyalahgunaan atau penyelewengan dana. c. Pengaduan berkaitan dengan adanya tindakan intervensi yang mengarah negatif dan merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan program.

4.

Prinsip Penanganan permasalahan antara lain : a. Berjenjang, permasalahan yang muncul di tingkat desa, diselesaikan oleh BUMDes dan Kepala Desa. Bila pengelola di 18

b.

c.

d.

e. 5.

tingkat desa tidak berhasil menangani, maka dilaporkan ke jenjang yang lebih tinggi. Transparan dan Partisipatif, sejauh mungkin masyarakat diberitahu dan dilibatkan dalam proses penanganan pengaduan terhadap masalah yang ada. Proporsional, penanganan masalah sesuai dengan jenis dan cakupan kasusnya. Jika kasus berkaitan dengan prosedur, maka penanganannya harus pada tingkatan prosedur saja. Namun apabila permasalahannya berkaitan dengan penyimpangan dana, maka masalah atau kasus yang ditangani diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada prinsipnya penyelesaian masalah sedapat mungkin dilakukan dengan mengedepankan musyawarah. Obyektif, pengaduan yang muncul harus selalu diuji kebenarannya melalui mekanisme uji silang, sehingga tindakan yang dilakukan sesuai dengan data yang sebenarnya. Tindakan yang dilakukan bukan berdasarkan pemihakan salah satu pihak, melainkan pemihakan pada prosedur yang seharusnya. Rahasia, identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Tahapan Penanganan pengaduan meliputi :

a. Registrasi Yakni pencatatan yang berkaitan dengan : 1) Tanggal Pengaduan, 2) Identitas pengirim atau pengadu, 3) Isi Pengaduan. b. Uji silang dan Analisis 1) Uji silang digunakan untuk mendapatkan, [i] Kepastian permasalahan yang menyangkut, subyek, lokasi, data kuantitatif dsb, [ii] mendapatkan informasi tambahan. 2) Analisis dilakukan untuk menggambarkan, [i] hasil uji silang, [ii] risalah permasalahan hasil uji silang, [iii] rekomendasi penanganan. c. Tindak turun tangan (Investigasi) 1) Klarifikasi masalah di lapangan. 2) Investigasi lapang. 3) Penyelesaian masalah. 4) Jika ada unsur tindak pidana maka difasilitasi melalui jalur hukum. d. Pemantauan dan investigasi Lanjutan Pemantauan dimaksudkan sebagau kendali penanganan pengaduan, sehingga diketahui perkembangan penyelesaian kasusnya, dengan pendekatan kunjungan lapangan atau investigasi

19

apabila permasalahannya tidak permasalahannya semakin luas. 6.

kunjung

selesai

atau

Status Masalah Masalah dinyatakan selesai bila : 1) Ada langkah-langkah nyata/kongkrit terhadap penanganan masalah, meliputi :  Jika kesalahan menyangkut penyimpangan prosedur termasuk adanya intervensi yang merugikan kepentingan masyarakat atau kepentingan program, maka prosedur yang disimpangkan atau kegiatan yang dilakukan berdasarkan intervensi negatif tersebut telah dikembalikan sesuai dengan aturan yang seharusnya.  Kegiatan yang terbengkalai dapat diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah disepakati.  Jika ada penyimpangan dana, maka dana yang disimpangkan telah dikembalikan kepada pihak yang berhak dan digunakan kembali sesuai peruntukannya.  Terhadap masalah yang penangananya sudah sampai pada wilayah hukum, maka dinyatakan selesai jika prosesnya sudah pada pihak pengadilan. 2) Ada bukti-bukti pendukung dan saksi-saksi terhadap upaya penanganan pengaduan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

V. PENUTUP Standar Pelayanan Publik BUMDes Tahun 2010 ini disusun sebagai landasan dan arah bagi implementasi pengelolaan program. Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan program penanggulangan kemiskinan di daerah perlu dilakukan sinkronisasi dan integrasi perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaan program-program penanggulangan kemiskinan. Pemerintah Kabupaten bilamana perlu dapat menyusun kebijakan-kebijakan lokal sebagai jabaran Standar Pelayanan Publik ini dengan mengakomodasi keragaman karakteristik dan konteks permasalahan masing-masing Kabupaten.

20

Hal-hal yang belum diatur dalam Standar Pelayanan Publik ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam Standar Operasional Prosedur BUMDes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SPP ini.

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PROVINSI JAWA TIMUR

TOTOK SOEWARTO, SH, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19531229 198002 1 002

21