BUKU PANDUAN TATA TERTIB DAN PEDOMAN DESAIN KAWASAN SENTUL NIRWANA ( Rev-001 Maret 2014 )
BAB I KETENTUAN UMUM I.1.
MAKSUD DAN TUJUAN a. Sebagai pedoman dasar bagi warga atas perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian pembangunan di kawasan Sentul Nirwana. b. Untuk mewujudkan, mempertahankan, serta meningkatkan keserasian dan keseimbangan lingkungan bagi penghuni di kawasan Sentul Nirwana. c. Untuk mewujudkan pemanfaatan tata ruang yang sejalan dengan tujuan dan kebijaksanaan pembangunan kawasan Sentul Nirwana. d. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan-penyimpangan pembentukan dari pada rencana yang ditetapkan oleh Pengembang dan Pengelola. e. Untuk menciptakan suatu tatanan lingkungan yang aman, nyaman, dan tertib.
I.2.
PENGERTIAN Istilah-istilah yang digunakan didalam buku panduan ini secara tegas diartikan dan dijelaskan sebagaimana tersebut dibawah ini : a. Kawasan Sentul Nirwana atau Kawasan adalah area atau lingkungan yang diperuntukkan dan dipergunakan sebagai suatu kawasan perumahan berupa hunian tempat tinggal, usaha niaga dan daerah komersil beserta fasilitas pendukungnya yang terletak di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor – Propinsi Jawa Barat. b. Pengembang adalah PT Bukit Jonggol Asri, suatu badan hukum yang memiliki hak untuk mengatur dan mengembangkan cluster-cluster dan area lainnya dalam kawasan Sentul Nirwana. c. Pengelola adalah PT Langgeng Sakti Mandiri sebagai suatu badan usaha yang ditunjuk oleh Pengembang untuk menetapkan aturan-aturan di Kawasan Sentul Nirwana, melaksanakan kewajiban memonitor setiap Pemilik dan/atau Penghuni, melakukan pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan lingkungan, juga berhak memungut Biaya Pengelolaan Lingkungan dari Pemilik/Penghuni. d. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan hukum, adalah pihak yang memiliki tanah dan bangunan dan atau Kavling Siap Bangun di kawasan Sentul Nirwana. e. Penghuni adalah setiap orang, keluarga atau badan hukum selaku pemilik yang menghuni hunian dan atau orang yang menerima Hak dan Kuasa dari pemilik, untuk tinggal dan
menetap serta melakukan aktifitas didalam kawasan Sentul Nirwana, baik untuk yang bertempat tinggal dalam waktu tertentu (sementara) maupun untuk yang menetap. f. PPJB adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan/atau Tanah dan Bangunan. g. Hunian adalah rumah, unit town house, apartemen, yang ditempati oleh penghuni yang peruntukannya bukan untuk kegiatan yang bersifat komersial / non hunian h. Lingkungan adalah area / kawasan tempat tinggal yang mencakup rumah, rumah toko (Ruko), rumah kantor (Rukan), kantor serta segala sesuatu yang ada di sekitar area / kawasan yang ditempati oleh penghuni, termasuk fasilitas umum, fasilitas sosial serta lingkungan komersial. i. Batas Kepemilikan adalah batas-batas tanah yang telah disepakati antara pihak pengembang dan pihak pembeli pada saat terjadinya transaksi jual beli, atau batas yang telah ditetapkan dan tercantum didalam surat ukur yang dikeluarkan / disahkan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat. j. Kavling Siap Bangun adalah sebidang tanah yang siap untuk dilakukan pembangunan sesuai dengan site plan dan peruntukannya, yang ditetapkan oleh pihak pengembang. k. Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh pemilik atau penghuni kepada Pengelola/Pengembang sehubungan dengan penggunaan dan pemanfaatan fasilitas dari lingkup pengelolaan lingkungan. l. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya sesuai standar pemerintah yang berlaku dan dapat diminum setelah dimasak m. Utilitas adalah saluran air bersih, drainase, lampu penerangan jalan, jaringan listrik, dan saluran telekomunikasi yang dipergunakan untuk kepentingan umum di kawasan Sentul Nirwana. n. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah suatu bentuk surat perizinan yang dikeluarkan oleh kantor dinas bangunan Pemerintah daerah kepada perorangan atau badan hukum sehubungan dengan adanya kegiatan seperti membangun, merubah, mengganti seluruh atau sebagian serta memperluas bangunan. o. Pelanggaran adalah suatu tindakan/perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh pemilik/ penghuni terhadap ketentuan atau peraturan yang ada dan telah ditetapkan oleh pihak pengembang / pengelola, Pemerintah Daerah maupun Undang-Undang yang berlaku. p. Keadaan Darurat adalah suatu peristiwa yang terjadi pada suatu keadaan dan situasi yang memaksa bagi setiap orang untuk melakukan dan atau tidak melakukan suatu perbuatan, seperti bencana alam, huru hara, wabah penyakit dan perang, yang terjadi sehingga menimbulkan gangguan dan hambatan bagi setiap orang dalam menjalankan kegiatan, kewajiban maupun mendapatkan haknya. q. Sampah rumah tangga adalah sampah atau limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga kecuali sampah hijau. r. Sampah Hijau adalah sisa dan/atau potongan tanaman/pohon/rumput dari hasil pemeliharaan halaman rumah dan/atau kavling Pemilik/Penghuni.
BAB II TATA TERTIB KAWASAN II.1.
KEBERSIHAN, KERAPIHAN & KEINDAHAN a. Setiap Pemilik/Penghuni wajib menjaga dan memelihara kebersihan serta kerapihan, keindahan di dalam lingkungan kepemilikan tanah dan/atau bangunan masing-masing, walaupun tanah dan/atau bangunan tersebut belum dihuni, atas biaya sendiri. b. Sampah wajib dibuang pada tempat dan/atau lokasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengembang/Pengelola. c. Sampah rumah tangga atas lingkungan pribadi merupakan tanggung jawab Pemilik/Penghuni untuk memisahkan sampah kering dan basah kedalam 2 (dua) bagian serta menempatkannya pada tempat sampah yang telah disediakan, untuk selanjutnya pengangkutan diatur oleh Pengembang/Pengelola. d. Pembuangan Sampah hijau merupakan tanggung jawab Pemilik/Penghuni untuk membuangnya sesuai dengan lokasi yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Pengelola/Pengembang dan tidak diberlakukan sebagai sampah rumah tangga. e. Pemilik/Penghuni tidak diperkenakan melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan polusi debu, asap, bau yang menyengat atau tidak sedap, membakar sampah dalam bentuk apapun (hal ini sesuai Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku tingkat Kebauan). f. Khusus untuk kawasan Hunian, Pemilik/Penghuni dilarang memasang papan reklame (billboard/spanduk) untuk kepentingan profesi atau usahanya atau bentuk-bentuk promosi lainnya kecuali mendapat izin tertulis dari Pengembang/Pengelola.Untuk tidak mengganggu estetika (keindahan), setiap Penghuni tidak diizinkan untuk menjemur/menggantung pakaian atau bendabenda lainnya pada halaman depan, muka jendela, balkon ataupun sekitar atap yang dapat dilihat dari arah muka. g. Pemilik/Penghuni dilarang menaruh barang-barang milik pribadi di luar batas kepemilikan. h. Untuk daerah hunian yang belum tersedia jaringan kabel TV, pemasangan antena TV hanya dapat dilakukan pada halaman belakang hunian yang tidak mengganggu estetika lingkungan dan tidak mengganggu tetangga. i. Pemilik/Penghuni dilarang menebang atau merusak pohon yang ditanam oleh Pengembang/Pengelola dan/atau menanam pohon pada fasilitas umum yang telah ada seperti tanaman lingkungan, berm, talud, dan bahu jalan, tanpa seizin dan persetujuan dari Pengembang/Pengelola. j. Pelanggaran atas ketentuan dalam Butir II.1.d, Pengembang/Pengelola memberikan teguran tertulis kepada yang bersangkutan. Dalam waktu 1 hari sejak disampaikan belum juga dilakukan pembuangan, maka Pengembang/Pengelola akan membuang sesuai dengan Lokasi yang dimaksud dan berhak memberi sanksi denda untuk dimasukkan ke dalam tagihan BPL selanjutnya Pemilik/Penghuni yang bersangkutan.
k. Pengembang/Pengelola secara bersama-sama dengan aparat terkait berhak untuk membongkar dan munurunkan reklame atau bangunan reklame, spanduk atau sejenisnya apabila Pemilik/Penghuni terbukti melanggar ketentuan dalam Butir II.1.f. l. Pelangaran atas ketentuan dalam Butir II.1.i. Pengembang/Pengelola akan memberikan sanksi denda menurut perhitungan kerugian yang ditimbulkan dan Pemilik/Penghuni yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut diwajibkan untuk menanam kembali pohon pengganti.
II.2.
FUNGSI HUNIAN DAN KAWASAN a. Hunian wajib dipergunakan hanya sebagai tempat tinggal (rumah tinggal) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.4 tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Pemukiman. b. Hunian yang bukan unit Rumah Toko (Ruko) dan/atau Rumah Kantor (Rukan) dilarang dipergunakan untuk usaha dalam bentuk apapun juga. c. Hunian Ruko dan/atau Rukan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal wajib tetap menjaga kebersihan, ketertiban dan estetika. d. Selasar atau teras pada rumah Ruko dan/atau Rukan dapat digunakan sebagai lalu lintas pejalan kaki pengunjung dan bukan tempat berjualan. e. Penghuni dilarang menggunakan hunian sebagai tempat perjudian, mabukmabukan, prostitusi atau segala macam perbuatan yang melanggar hukum atau Peraturan Pemerintah atau kesusilaan dan ketertiban umum. f. Hunian tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tempat penyimpanan barang atau gudang tempat menyimpan bahan-bahan yang mudah tebakar dan meledak, seperti petasan, bensin, minyak tanah, pelumas, gas dan lain-lain (sesuai ketentuan PP. No. 18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun), kecuali untuk lingkungan tertentu yang telah mendapat izin dari instansi yang berwenang dan Pengembang/Pengelola. g. Penggunaan Hunian untuk dijadikan namun tidak terbatas pada kegiatan syuting yang bersifat komersial yang memberikan dampak positif terhadap kawasan Hunian wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pengembang/Pengelola dan memberitahukan hal tersebut kepada tetangga sekitar (kiri, kanan, depan dan belakang huniannya) untuk mencegah hal yang tidak diinginkan nantinya h. Pengembang/Pengelola secara bersama-sama dengan aparat keamanan dan aparat Pemerintah berhak melakukan : Pembongkaran bangunan apabila terbukti melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan disetujui oleh instansi Pemerintah yang berwenang dan Pengembang/Pengelola (pelanggaran terhadap ketentuan Butir II.2. huruf a dan b ) ii. Pemberhentian dan pemutusan fasilitas distribusi air bersih oleh Pengembang/Pengelola dan/atau penerapan kenaikan tarif Biaya Pengelolaan Lingkungan dan tarif dasar air bersih secara progresif, untuk setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam Butir II.2. huruf a, b dan d. iii. Melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila Pemilik/Penghuni ditemukan telah melanggar ketentuan dalam Butir II.2. huruf e dan f. i.
II.3.
BANGUNAN DAN KAVLING SIAP BANGUN a. Pemilik/Penghuni dilarang merubah (menambah atau mengurangi) desain luar (tampak depan dan samping) serta merubah warna bangunan. b. Untuk Hunian tanpa pagar, Pemilik/Penghuni dilarang membuat pagar dan/atau pembatas pada sisi depan batas kavlingnya. c. Pemilik/Penghuni tidak diperkenankan membuat pagar sekeliling tanah kavling, kecuali untuk kepentingan pembangunan rumah. d. Pemilik/Penghuni dilarang merubah fasilitas umum yang ada seperti taman lingkungan, badan jalan, berm jalan, kanstin jalan, pohon peneduh, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air bersih, dan bangunan umum. e. Ketentuan dalam Butir II.3. huruf a, b, c dan d di atas tidak berlaku apabila Pemilik/Penghuni telah memperoleh persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola.
II.4.
PROSEDUR PINDAHAN a. Sebelum Pemilik/Penghuni akan pindah ke dalam maupun keluar Kawasan, maka Pemilik/Penghuni wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada Pengembang/Pengelola dan/atau ketua RT/RW mengenai tanggal pasti Pemilik/Penghuni akan masuk atau keluar Kawasan (Pindah Rumah). b. Pengembang/Pengelola akan melakukan koordinasi dengan petugas keamanan (security) lingkungan untuk memberikan bantuan pengawasan pada tanggal Pemilik/Penghuni Pindah Rumah. c. Pengembang/Pengelola tidak bertanggung jawab atas kuli-kuli pengangkut barang, namun demikian Security akan berusaha membatasi dan membantu mengawasi tindakan para kuli angkut tersebut.
II.5.
KEGIATAN SOSIAL, POLITIK DAN KEAGAMAAN a. Untuk menjaga rasa toleransi dan memelihara ikatan sosial yang baik sesama Penghuni, maka ketenangan, ketertiban lingkungan serta privasi setiap Penghuni wajib dijaga dan dipelihara. b. Apabila Penghuni suatu rumah hendak menyelenggarakan kegiatan sosial yang melibatkan lebih dari 10 (sepuluh) orang, atau kegiatan lainnya yang dapat mengganggu ketentraman para Penghuni lain karena adanya bunyi-bunyian atau pengeras suara yang bising (keras) atau yang akan menggunakan sarana lingkungan milik umum, maka wajib melaporkan secara tertulis kepada Pengembang/Pengelola selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum kegiatan dimulai, tanpa mengurangi kewajiban untuk memperoleh terlebih dahulu izin dari pihak-pihak yang berwenang. c. Pengembang/Pengelola berhak melarang dan membubarkan segala kegiatan Penghuni atau para Penghuni yang dapat memancing konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), dan kemudian menyerahkan penanganannya kepada pihak yang berwajib.
d. Kegiatan politik yang tidak sesuai dengan peraturan Pemerintahan yang berlaku atau yang tidak mendapatkan izin dari aparat Pemerintah yang berwenang dalam segala bentuknya sama sekali dilarang dalam kawasan. Apabila terjadi, maka security akan melakukan tindakan pengamanan sementara untuk kemudian diserahkan kepada pihak yang berwajib. e. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Butir II.5. huruf b dan c, maka Pengembang/Pengelola berhak menghentikan dan membubarkan kegiatan yang dilarang dan tidak memperoleh izin dari pihak yang berwenang serta menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
II.6.
KETERTIBAN UMUM a. Pemilik/Penghuni dan atau tamu tidak diperkenankan melakukan tindakantindakan yang menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, antara lain bau yang menyengat atau tidak sedap, membakar sampah, membuat keributan, mengadakan aktifitas yang mengganggu tetangga. b. Dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu ketenangan umum seperti pesta dengan musik yang keras dan kegiatan lainnya melewati pukul 22.00 WIB (pada hari senin s/d jumat) atau pukul 24.00 WIB (pada hari sabtu dan minggu). Segala bentuk pelaksanaan di atas jam yang ditentukan, wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada tetangga, RT, RW, dan petugas keamanaan. c. Penghuni hanya boleh menggunakan Genset sebagai tenaga listrik cadangan, tidak menimbulkan kebisingan melebihi 55 Disibel pada batas Kavling, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : KEP48/MENLH/11/1996 tertanggal 25 Nopember 1996 dan atau perubahannya (jika ada). d. Pemilik/Penghuni dan/atau tamu tidak diperkenankan menyimpan bendabenda terlarang dan bahan-bahan yang sifatnya mudah meledak / terbakar. e. Setiap bentuk perbuatan, baik yang disengaja maupun karena kelalaian yang dapat mengganggu lingkungan ataupun tetangga dianggap sebagai gangguan dan pelanggaran terhadap tata tertib di Kawasan. f.
II.7.
Apabila Penghuni merasa terganggu dengan adanya kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Butir II.6. huruf a, b, c, d, dan e di atas, maka Penghuni dapat melaporkan kepada security yang terdekat atau melalui nomor telepon Customer Relation di (021) 8796 1777 yang disediakan oleh Pengembang/Pengelola.
SARANA DAN PRASARANA UMUM a. Apabila terjadi kerusakan pada sarana dan prasarana umum, antara lain jalan, taman dan pohon, sanitasi dan lain-lainnya yang disebabkan kelalaian/kesengajaan Pemilik/ Penghuni dan/atau tamu, maka wajib untuk membiayai perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkan tersebut. b. Apabila Pemilik/Penghuni dan/atau tamu tidak dapat memperbaiki kerusakan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
dari kerusakan tersebut, maka Pengembang/Pengelola atau petugas yang ditunjuk akan melakukan perbaikan atas kerusakan yang dimaksud, seluruh biaya wajib ditanggung oleh Pemilik/Penghuni dan/atau tamu yang bersangkutan.
II.8.
HEWAN PELIHARAAN a. Pemilik/Penghuni yang memiliki hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, maka diwajibkan untuk tidak membiarkan hewan peliharaanya berkeliaran sehingga memungkinkan membuang kotoran di sembarang tempat atau dapat menggangu atau membahayakan Penghuni lain dan masyarakat sekitarnya. b. Pengembang/Pengelola tidak bertanggung jawab atas keselamatan hewanhewan milik Pemilik/Penghuni yang berkeliaran di luar halaman. c. Setiap hewan pemeliharaan milik Pemilik/Penghuni wajib untuk divaksin rabies, serta segala perawatan yang dibutuhkan sehingga tidak membahayakan lingkungan sekitarnya. d. hewan pemeliharaan wajib diberikan tanda pengenal (peneng) dan dilarang melepaskan hewan peliharaan tanpa menggunakan peneng. e. Apabila hewan peliharaan Pemilik/Penghuni melakukan perbuatan membahayakan orang lain atau melukai orang lain, maka kerugian dan biaya yang timbul wajib ditanggung oleh pemilik hewan tersebut. f.
Pemilik/Penghuni dilarang memelihara atau beternak hewan yang dapat digolongkan sebagai hewan ternak yang mungkin dapat mengganggu lingkungan sekitarnya antara lain namun tidak terbatas pada ayam, jenis-jenis unggas yang diperjualbelikan, kambing, kerbau, dan lain-lain, terutama yang menimbulkan suara serta bau yang sangat mengganggu Penghuni lain.
g. Pengembang/Pengelola, baik sendiri maupun bersama petugas Dinas Peternakan setempat berhak untuk menindak/menyita hewan peliharaan yang tidak mengikuti ketentuan dalam Tata Tertib ini.
II.9.
KEHILANGAN DAN BENCANA a. Pengembang/Pengelola tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan atau musnahnya benda-benda milik Pemilik/Penghuni yang disebabkan oleh kebakaran, kecurian, perampokan dan bencana alam lainnya. b. Pemilik/Penghuni dianjurkan untuk mengasuransikan bangunan dan seluruh benda miliknya untuk jenis asuransi kebakaran, kehilangan ataupun kerusakan, sehingga dapat memberikan rasa tenteram dan dapat menutup biaya ganti rugi bilamana terjadi kebakaran atas bangunan maupun kehilangan atau kerusakan benda-benda milik Pemilik/Penghuni.
II.10.
KEAMANAN LINGKUNGAN a. Pengembang/Pengelola menyediakan Security yang bertugas selama 24 jam, dengan sistem pengamanan lingkungan terpadu yang berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk seluruh kawasan, namun keamanan dalam lingkungan Hunian tetap menjadi tanggung jawab bersama Pengelola dan Penghuni.
b. Untuk menghindari segala resiko yang terjadi terhadap Hunian maupun isinya, maka pada saat Hunian ditinggalkan dalam keadaan kosong tanpa Penghuni, maka pintu-pintu Hunian wajib dalam keadaan terkunci, begitu pula setiap kendaraan wajib dalam keadaan terkunci bila akan ditinggalkan pengendaranya. c. Untuk tujuan pengamanan, Security berhak memeriksa isi setiap kendaraan bermotor yang masuk atau keluar Kawasan. d. Pengembang/Pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan dan hilangnya benda-benda milik Pemilik/Penghuni ataupun tamu. e. Apabila Penghuni akan meninggalkan Hunian dalam keadaan kosong dalam satu malam atau lebih untuk suatu keperluan, maka Penghuni dianjurkan untuk memberitahukan kepada Security setempat dan kepada ketua RT atau RW.
II.11.
JALAN MASUK UTAMA a. Untuk kenyamanan bersama, maka Pemilik/Penghuni wajib menyerahkan formulir rencana pindah dan formulir permohonan permintaan kartu tanda masuk kepada Pengembang/Pengelola. Pemilik/Penghuni akan diberikan stiker atau kartu tanda pengenal untuk kendaraan setelah mengisi formulir yang dimaksud dan diserahkan kepada Pengembang/Pengelola. b. Untuk menuju kawasan wajib melewati pintu gerbang utama dimana Security akan melakukan pemeriksaan semua Pemilik/Penghuni dan/atau tamu yang tidak memiliki stiker atau kartu tanda pengenal. c. Kepada Pemilik/Penghuni dan/atau tamu yang tidak memiliki stiker atau kartu tanda pengenal akan diminta untuk meninggalkan kartu identitas (KTP/SIM/paspor) kepada Security yang bertugas di gerbang utama sebelum memasuki Kawasan. d. Pengembang/Pengelola atau Security berhak dan wajib mengatur pedagang dan kuli angkut untuk memasuki Kawasan dan mengetahui maksud dan tujuan penumpang ojek, serta karyawan ataupun petugas Pengembang/Pengelola yang akan memasuki Kawasan yang tidak dikenal. e. Security berhak menolak kendaraan material yang menuju lokasi pembangunan/ renovasi dalam hal kendaraan dan/atau pembangunan/renovasi tersebut belum mendapat izin tertulis dari Pengembang/Pengelola. f.
Jenis kendaraan angkutan yang bermuatan lebih dari 4 (empat) ton diperbolehkan memasuki Kawasan apabila telah mendapat izin tertulis dari Pengembang/Pengelola.
g. Jalur kendaraan material akan ditetapkan oleh Pengembang/Pengelola.
II.12.
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS a. Pemilik/Penghuni atau tamu wajib menaati rambu-rambu lalu lintas yang terdapat di Kawasan.
b. Batas kecepatan maksimum dalam Kawasan diatur sesuai dengan rambu-rambu yang terpasang, apabila tidak ada rambu-rambu pada tempat tertentu maka kecepatan maksimum adalah 20 km / jam. c. Pengembang/Pengelola melalui Security berhak mengamankan sementara kendaraan milik Pemilik/Penghuni yang patut diduga dan/atau terbukti melakukan pelanggaran terhadap tata tertib lalu lintas di Kawasan. d. Apabila terdapat kerusakan lingkungan akibat pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas, maka dapat dilakukan penahanan sampai dengan adanya perbaikan dan tanggung jawab pelanggar terhadap kerusakankerusakan tersebut. e. Perbaikan atas kerusakan yang terjadi di Kawasan pada fasilitas umum seperti taman, papan petunjuk arah dan sebagainya yang disebabkan oleh Pemilik/Penghuni dan/atau tamu karena kecelakan lalu lintas dan kerusakankerusakan lainya sepenuhnya menjadi beban Pemilik/Penghuni dan/atau tamu. f.
Kendaraan Pemilik/Penghuni wajib diparkir di halaman depan unit Hunian miliknya.
g. Setiap kendaraan Pemilik/Penghuni dan/atau tamu yang parkir di Kawasan dilarang menghalangi jalan masuk ke unit Hunian lainnya (tetangga), kecuali telah memperoleh izin dari tetangga yang bersangkutan
BAB III BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN BIAYA DISTRIBUSI AIR BERSIH
III.1.
BIAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN a. Biaya Pengelolaan Lingkungan (BPL) adalah sejumlah uang yang wajib dibayar sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan fasilitas lingkup BPL oleh Pemilik/Penghuni kepada Pengembang/Pengelola b. Biaya Distibusi Air Bersih (BDAB) adalah uang yang wajib dibayar sehubungan dengan pemakaian air bersih setiap bulannya oleh Pemilik/Penghuni. c. Pelayanan pengelolaan lingkungan kawasan yang diberikan meliputi antara lain, perawatan lingkungan, sampah rumah tangga, jalan, saluran, listrik PJU, pengadaan satuan pengamanan keamanan, kebersihan jalan lingkungan dan perawatan taman lingkungan, fasilitas umum serta pendistribusian Air bersih dan pemeliharaan jaringan air bersih sampai kepada meteran air Pemilik/Penghuni. d. Kewajiban membayar BPL timbul sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) atas Hunian atau sejak tanggal Serah Terima Otomatis (STO).
e. Kewajiban membayar BDAB timbul setelah permintaan Pemilik/penghuni atas penyambungan distibusi air bersih selesai dilakukan Pengembang/Pengelola. f.
III.2.
Biaya-biaya lain akan menjadi beban Pemilik/Penghuni (bila ada) dan BPL & BDAB dibayarkan langsung kepada Pengembang/Pengelola dan/atau pihakpihak lain yang berwenang.
TARIF BPL & BDAB a. Setiap Pemilik/Penghuni wajib membayar BPL dan BDAB setiap bulannya sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh Pengembang/Pengelola. b. Pengembang/Pengelola menentukan tarif yang berbeda-beda bagi setiap Unit tergantung pada luas Unit yang tercantum dalam PPJB atau sertifikat atas unit kavling tersebut. c. Tarif BPL & BDAB berbeda-beda untuk setiap Cluster, walaupun luas unit pada suatu unit dalam satu cluster dengan cluster lainnya dalam satu Kawasan terdapat kesamaan luas. d. Besarnya tarif BPL dan BDAB untuk pertama kali ditetapkan dan disampaikan secara lisan dari Pengembang/Pengelola pada kepada Pemilik/Penghuni, Pengembang/ Pengelola berhak dan mempunyai wewenang penuh untuk mengkaji ulang, menentukan dan merubah besarnya tarif BPL dan BDAB berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan yang wajar. e. Tarif BPL dan BDAB dapat berubah-ubah sebagaimana ditetapkan oleh Pengembang/Pengelola dan/atau Pemerintah/instansi berwenang yang besarnya disesuaikan dengan perubahan komponen biaya seperti adanya kenaikan upah minimum kabupaten, terjadinya inflasi, perubahan moneter dan sebagainya, dan Pemilik/Penghuni wajib mentaati perubahan tarif BPL dan/atau BDAB tersebut.
III.3.
MEKANISME PEMBAYARAN BPL & BDAB a. Pembayaran BPL dan BDAB dilakukan dengan cara transfer dan/atau setor tunai ke Bank CIMB Niaga di No. Rek. 4980100204007 a/n PT Langgeng Sakti Mandiri, atau rekening lain yang akan diberitahukan lebih lanjut secara tertulis oleh Pengembang/Pengelola, dan bukti transfer diserahkan kepada Pengembang/Pengelola sebagai konfirmasi bahwa pembayaran telah dilaksanakan b. Pembayaran BPL dan BDAB dapat dilakukan di kantor Pengelola/Pengembang. c. Pengembang/Pengelola tidak berkewajiban mengirimkan tagihan kepada Pemilik/Penghuni. Setiap Pemilik/Penghuni dapat membayar langsung dengan jadwal dan ke rekening yang ditentukan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 setiap bulannya. d. Pembayaran dengan menggunakan Cek atau Giro dianggap telah dilaksanakan setelah pembayaran dicairkan ke rekening PT Langseng Sakti Mandiri.
III.4.
SANKSI/DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN a. Semua fasilitas didalam lingkup BPL dan BDAB yang dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika Pemilik/Penghuni tidak memenuhi kewajibannya membayar tagihan atas salah satu dari fasilitas BPL dan/atau BDAB tersebut, maka Pengembang/Pengelola berhak untuk mengenakan sanksi berupa denda dan/atau penghentian fasilitas pelayanan yang diberikan pengelola berupa namun tidak terbatas pada penghentian distribusi air bersih b. Keterlambatan pembayaran akan dikenakan denda yang sifatnya akumulatif untuk setiap bulan keterlambatan. Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal 20, pembayaran atas tunggakan bulan sebelumnya beserta tagihan bulan berjalan tidak juga dilakukan, akan dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai tunggakan. c. Apabila tunggakan denda belum dibayar lunas oleh Pemilik/Penghuni, maka pada bulan berikutnya Pengembang/Pengelola akan memberikan Surat Peringatan pertama (SP1). Jika dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, Pemilik/Penghuni belum juga melakukan pelunasan tunggakan denda, maka akan diberikan Surat Peringatan kedua (SP2). Mengacu dengan mekanisme pertama dan seterusnya, sampai dengan pemberian Surat Peringatan (SP3) pun juga belum dilakukan pelunasan denda, maka Pengembang /Pengelola berhak memberikan sanksi kepada Pemilik/Penghuni. d. Pengembang/Pengelola berhak memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara fasilitas pelayanan sampai dengan dilunasi seluruh tunggakantunggakan yang ditagihkan kepada Pemilik/Penghuni, termasuk namun tidak terbatas pada pemberhentian kebersihan dan pemutusan distribusi air bersih pada unit akibat Pemilik/Penghuni tidak dan/atau lalai membayar denda tertunggak yang ditagihkan Pengembang/Pengelola e. Perusakan/pemakaian asset Pengelola tanpa ijin dari Pengelola akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku f.
Segala biaya kerugian yang timbul akibat sanksi yang dikenakan menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemilik/Penghuni, yakni namun tidak terbatas pada biaya administrasi untuk penyambungan kembali distribusi air bersih Pemilik/Penghuni yang bersangkutan.
BAB IV PEMBANGUNAN DAN RENOVASI IV.1.
PERSIAPAN BANGUNAN DAN RENOVASI a. Pemilik/Penghuni wajib mengajukan desain pembangunan atau renovasi dan mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Pengembang/Pengelola, tentang rencana pembangunan Hunian miliknya.
b. Sebelum melakukan kegiatan Renovasi, Pemilik/Penghuni dianjurkan terlebih dahulu memberitahukan hal tersebut kepada tetangga sekitar (kiri, kanan, depan dan belakang huniannya) untuk menghindari masalah yang mungkin akan timbul di kemudian hari sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan dan renovasi. c. Untuk struktur dan kontruksi bangunan wajib memperhitungkan stabilitas dan karakteristik tanah yang mendukung bangunan dan atau bangunan tambahan (khusus renovasi) tersebut. Segala akibat yang timbul dari kelalaian terhadap struktur dan kontruksi bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni. d. Pemilik/Penghuni wajib mengajukan permohonan pengukuran ulang serta pengecekan pekerjaan pondasi dan pagar agar tidak terjadi penyimpangan di lapangan (melebihi Batas Kepemilikan). e. Bila renovasi yang dilakukan cukup besar maka Pemilik/Penghuni wajib mengkonsultasikan desain dan perhitungan struktur kepada tenaga ahli konstruksi (struktur) dan geoteknik yang bersertifikat. f.
Apabila kondisi kavling yang akan dibangun terdapat perbedaan level dengan kavling yang berdekatan, diwajibkan untuk melindungi perbedaan elevasi tersebut dengan struktur yang memenuhi syarat.
g. Untuk pembangunan Pemilik/Penghuni wajib mendapatkan IMB dan/atau IMB tambahan dari dinas tata ruang dan bangunan kabupaten Bogor serta persetujuan penyambungan utilitas, sebelum pelaksanaan pembangunan dan/atau renovasi bangunan. h. Pemilik/Penghuni sebelum mengajukan pengurusan IMB dan IMB tambahan (khusus renovasi) kepada instansi dinas tata ruang dan bangunan wajib menyerahkan gambar rencananya dan mendapatkan rekomendasi dari Pengembang/Pengelola. i.
Permohonan IMB atau IMB tambahan dapat diajukan melalui pengembang atau pengelola dengan biaya yang ditanggung oleh Pemilik/Penghuni.
j.
Biaya-biaya yang timbul akibat dari pengurusan IMB atau IMB tambahan dan penyambungan utilitas sebagaimana dimaksud sepenuhnya menjadi beban Pemilik/Penghuni.
k. Pemilik/Penghuni yang akan melaksanakan pembangunan wajib menyerahkan uang jaminan kepada Pengembang /Pengelola yang besarnya ditentukan berdasarkan luas tanah dan bangunan. l.
Pengembang/Pengelola akan mengeluarkan surat izin untuk membangun/renovasi setelah persyaratan dalam huruf a - k Pasal ini telah dipenuhi.
m. Setelah pembangunan selesai 100%, Pengembang/Pengelola akan melakukan pemeriksaan kerusakan prasarana dan sarana. Dalam hal terdapat kerugian pada pihak lain akibat pekerjaan dimaksud, maka Pengembang/Pengelola berhak memotong uang jaminan tersebut sebagai biaya perbaikan. Jika besar biaya perbaikan kerusakan melebihi uang jaminan, maka Pemilik/Penghuni wajib membayar kekurangan tersebut secara sekaligus dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari sejak ditagihkan oleh Pengembang/Pengelola.
IV.2.
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAN RENOVASI a. Melaksanaan pembangunan atau renovasi wajib sesuai dengan desain pembangunan atau renovasi dan IMB atau IMB tambahan dan rencara gambar yang telah disetujui oleh dinas tata ruang dan bangunan kabupaten Bogor. b. Kontraktor dan/atau tukang-tukang, melaksanakan pekerjaan pembangunan dan/atau renovasi bangunan hanya diperkenankan dari pukul 08.00 WIB s/d 18.00 WIB pada hari kerja atau waktu yang ditetapkan oleh Pengelola kemudian berdasarkan pertimbangan yang wajar. c. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan atau renovasi ada perubahan ataupun penambahan elemen-elemen atas desain bangunan yang berpengaruh terhadap tampak bangunan wajib mendapat persetujuan kembali dari pengembang/pengelola serta dinas tata ruang dan bangunan kabupaten Bogor.
IV.2.1. KEBERSIHAN PROYEK a. Pemilik/Penghuni atau kontraktor wajib menjaga kebersihan lokasinya, mencegah dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan pada jalan, berm , saluran air, kanstin, pohon-pohon disekitar lokasi yang dibangun. b. Pemilik/Penghuni atau kontraktor dilarang menempatkan atau menyimpan bahan bangunan di atas berm, saluran air, kavling yang bukan miliknya, serta prasarana umum. c. Pemilik/Penghuni atau kontraktor wajib memberitahukan posisi bedeng, air kerja, listrik kerja (genset), gudang material kepada Pengembang/Pengelola serta membuat MCK (mandi,cuci,kakus) tertutup di areal sendiri. d. Selama masa pembangunan Pemilik/Penghuni atau kontraktor wajib memasang pagar seng pada Batas Kepemilikan. e. Puing-puing sisa pekerjaan pembangunan/renovasi dan/atau sampah sisa bangunan wajib ditumpuk di dalam areal kavling dan dilarang melewati batas kavling tetangga, berm dan badan jalan dan tidak diperlakukan sebagai sampah rumah tangga. f.
Pembuangan puing dan/atau sampah sisa bangunan menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni, jika dalam waktu 3 hari tidak dilaksanakan, maka Pengembang/Pengelola akan memberikan teguran tertulis, dan jika dalam waktu 1 hari kemudian belum juga dilaksanakan, maka Pengembang/Pengelola akan membuangnya atas biaya Pemilik/Penghuni dengan menggunakan uang jaminan pembangunan yang telah dibayarkan sebelum dilaksanakannya pembangunan/renovasi.
g. Kendaraan yang membawa bahan bangunan wajib menggunakan jalan yang ditentukan Pengembang/Pengelola dan dilarang mengganggu kelancaran lalu lintas. h. Pengembang/Pengelola berhak untuk mengangkut dan menertibkan barang atau sisa barang dan material bangunan yang terdapat di sisi atau bahu jalan dan atau berada diluar batas kepemilikan Pemilik/Penghuni.
IV.2.2. KEAMANAN PROYEK a. Pemilik/Penghuni atau kontraktor bertanggung jawab atas keamanan dilokasi masing-masing, selama masa pembangunan/renovasi atas beban biaya sendiri. b. Pemilik/Penghuni atau kontraktor dilarang membuat bunyi atau suara gaduh diluar jam kerja yang berlaku pada umumnya, jam kerja yang diizinkan adalah Pukul 08.00 Wib s/d 18.00 Wib. Apabila melaksanakan kerja lembur wajib memiliki persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola. c. Pemilik/Penghuni atau kontraktor wajib melaporkan jumlah dan nama pekerjanya serta wajib menyerahkan copy KTP dari masing-masing pekerjanya kepada Pengelola, pengurus RT atau RW dan/atau Security lingkungannya. d. Pemilik/Penghuni wajib mengajukan dan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola, apabila Kontraktor dan/atau tukang-tukang menginap di kawasan, dengan jumlah maksimal 4 ( empat) orang. e. Pengembang/Pengelola tidak bertanggung jawab atas kuli-kuli pengangkut barang, namun demikian Pengelola berusaha untuk membatasi dan membantu mengawasi tindakan serta ruang gerak para kuli tersebut.
IV.2.3. BERM ATAU BAHU JALAN ATAU JALAN a. Bahu jalan adalah bagian daerah manfaat jalan (damaja) yang diperuntukan sebagai daerah utilitas kawasan. Pemanfaatan dan pengelolaannya merupakan hak desain pengembang/pengelola. Dilarang mengubah bentuk dan desain baik pada hardscape maupun landscape. b. Pemilik/Penghuni dilarang membuat atau menambah jalan akses masuk menuju rumah atau kavling dan menggunakan berm atau bahu jalan atau jalan untuk meletakkan material atau bahan bangunan, puing-puing dan tanah dan menjadikan sebagai tempat kerja. c. Pengadukan material dilarang dilakukan pada berm atau bahu jalan atau jalan, tetapi dilakukan di dalam halaman rumah atau kavlingnya.
IV.2.4. PAPAN NAMA PROYEK a. Untuk memudahkan pengendalian dan pengawasan, setiap proyek wajib dilengkapi papan nama proyek dan dipasang dilokasi proyek. b. Papan nama proyek tersebut wajib mencantumkan nama proyek, nomor IMB, pelaksanaan pembangunan, lokasi, penanggung jawab proyek (kontraktor) dan jam kerja. c. Segala akibat terjadinya kegagalan kontruksi menjadi tanggung jawab Pemilik/Penghuni.
IV.2.5. KETENTUAN PEDOMAN DESAIN DAN PEMBANGUNAN a. Garis sempadan Bangunan (GSB) adalah garis yang menunjukan posisi dinding bangunan terluar yang boleh didirikan bangunan pada kavling. Besarnya GSB berbeda tiap kavlingnya menurut lokasi, lebar jalan dan bentuknya. b. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah perbandingan besarnya luas dasar bangunan maksimun yang boleh dibangun pada kavling terhadap luas tanah kavling yang diberikan oleh pengembang. Besarnya KDB berbeda tiap kavlingnya menurut lokasi, bentuk dan luas kavling. c. Koefisien Luas Bangunan (KLB) adalah perbandingan besarnya luas seluruh lantai bangunan maksimum yang boleh dibangun terhadap luas tanah kavling. Rasio KLB berbeda tiap kavlingnya menurut lokasi, bentuk dan luas kavlingnya. d. Ketinggian bangunan berbeda tiap lokasinya, pada bangunan hunian tinggi bangunan tidak boleh melebihi +14m (kurang lebih empat belas meter) dari muka jalan rata-rata di depan kavling. Tinggi bangunan diukur dari permukaan jalan rata-rata di depan kavling sampai ke titik tertinggi dari bangunan. e. Pembangunan pergola di depan Hunian, dapat diizinkan dengan persetujuan tertulis dari pengelola, untuk pergola ini akan diatur dengan satu ketentuan tersendiri dan tergantung pada konsep dan rencana tata ruang kawasan masing-masing. f.
Pengembang menentukan letak jalan masuk kendaraan di luar perbatasan kavling pada bahu jalan. Pemilik/Penghuni dilarang mengubah jalan masuk tersebut tanpa seizin tertulis dari Pengembang.
g. Untuk kawasan yang berkonsep tanpa pagar, Pemilik/Penghuni tidak diperkenankan membangun pagar pembatas, sedangkan untuk kawasan yang berkonsep pagar, Pemilik/Penghuni diperbolehkan membangun pagar pembatas dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Pengembang/Pengelola. h. Pemilik/Penghuni senantiasa mentaati ketentuan pedoman desain dan pembangunan yang telah Pengembang/Pengelola keluarkan sebelumnya dan sesudah penandantangan PPJB.
IV.3.
PANDUAN RANCANG BANGUN KAWASAN IV.3.1. KAVLING Pemanfaatan kavling wajib sesuai dengan peruntukannya sebagai kegiatan tempat tinggal dan dilarang sebagai tempat kegiatan keagamaan, usaha atau perdagangan. kecuali yang sudah ditentukan oleh pihak pengelola kawasan. a. Pemanfaatan sebagian kavling untuk jasa profesi non perdagangan wajib melalui izin dan persetujuan tertulis Instansi terkait dan Pengembang/Pengelola.
b. Pemanfaatan kavling yang belum terjual baik yang belum terbangun dan atau telah terbangun merupakan hak Pengembang/Pengelola. c. Pemanfatan kavling yang terjual maupun belum terjual atau kavling lebih yang telah dimiliki, wajib mengikuti kebijakan Pengembang/Pengelola yang pemeliharaannnya tetap di laksanakan oleh pemilik kavling. d. Pemanfatan kavling sebagai tempat kegiatan bersama diatur oleh Pengembang/Pengelola sedangkan jika penggunaannya sebagai tempat kegiatan pribadi atau kelompok wajib mendapat izin tertulis dari Pengembang/Pengelola. e. Pemanfaatan kavling tidak di perkenankan untuk pemeliharaan hewan ternak, buas, ataupun liar yang dapat menggangu ketertiban dan pemeliharaan tanaman yang terlarang atau yang dapat menggangu keseimbangan ekosistem lingkungan yang telah ada. f.
Pemanfaatan kavling untuk kegiatan olah raga yang berdampak pada lingkungan sekitar, wajib terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapat persetujuan dari Pengembang/Pengelola kawasan dan pengurus RT atau RW setempat.
g. Batas kavling adalah batas maya yang telah ditentukan dalam siteplan yang ditandai oleh patok permanen sebagai titik batas pengukuran pertanahan yang telah disahkan oleh instansi terkait. Batas maya ini adalah batas yang terbentuk antar patok permanen yang disesuaikan dengan kondisi topografi dilapangan yang kemudian membentuk kavling tertutup. h. Bentuk kavling adalah hak desain pengembang yang disetujui oleh instansi terkait. Perubahan bentuk karena kondisi existing topografi dan infrastuktur kawasan selanjutnya merupakan hak pengembang untuk disesuaikan secara proporsional. i.
Ketinggian kavling adalah hak desain pengembang yang sesuai dengan konsep pengembang. Termasuk Perubahan ketinggian kavling karena kondisi existing.
j.
Topografi dan infrastuktur kawasan selanjutnya merupakan hak pengembang untuk disesuaikan secara proporsional. Perubahan ketinggian kavling oleh pemilik karena customize design wajib terlebih dahulu berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola.
k. Sudut kemiringan bahu kavling minimal 45 0 . untuk ketinggian kavling pada carport >1,25 m dapat diberi pondasi turap perkuatan tanah, dengan toleransi kemiringan < 90 0 setinggi 50 cm. l.
Jalan masuk kavling berupa carport yang letak besarnya sesuai dengan yang tertera pada masterplan kawasan. Tidak diperkenankan untuk memindahkan posisi carport kecuali pada sisi yang sama dengan carport asal. Untuk kepemilikan lebih dari satu kavling wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola.
m. Sudut kemiringan carport adalah hak desain Pengembang/Pengelola yang sesuai dengan konsep pengembangan kawasan. Perubahan sudut
kemiringan carport karena kondisi existing topograpi dan infrastuktur kawasan selanjutnya merupakan hak Pengembang/Pengelola untuk disesuaikan secara proporsional. n. Kavling pribadi yang belum terbangun, pemeliharaannya merupakan tanggung jawab pemilik kavling. o. Pembatas kavling dalam daerah Garis Sempadan Bangunan (GSB) bukan berupa pagar mati baik masif maupun transparan. Pembatas yang diperkenankan hanya berupa pagar hidup tanaman perdu.
IV.3.2. BANGUNAN Bangunan dalam kawasan adalah unit-unit bangunan permanen dibatasi dinding tertutup yang berdiri diatas kavling pribadi sesuai gambar izin yang ada. a. Batas bagian depan bangunan terletak atau berada dalam GSB yang jaraknya mengacu pada izin siteplan pengembang dan SK Walikota Bogor No.2 Tahun 2006 tanggal 16 Februari 2006, dimana Garis Sempadan Bangunan ditetapkan berdasarkan perhitungan ½ (setengah) dari lebar damaja yang ada. b. Untuk GSB samping dan GSB belakang sesuai dengan ketentuan pada gambar siteplan pengembang. c. Luas bangunan merupakan hak desain Pengembang/Pengelola sesuai konsep pengembang kawasan. Penambahan luas bangunan dari luas standar yang tertera dalam Objek Jual Beli adalah termasuk dalam customize design, dan pelaksanaannya wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) dan kebijakan pembangunan kawasan yang berlaku. d. Penambahan luas bangunan dan perubahan tampak bangunan setelah serah terima wajib mengajukan IMB yang baru dengan terlebih dahulu melalui proses koordinasi dengan Pengembang/Pengelola kawasan. Pelanggaran tata tertib peraturan Pemerintah merupakan hak instansi terkait dalam mengambil tindakan. e. Tidak diperkenankan penambahan luas bangunan vertikal berupa basement dan semi basement. f.
Tampak bangunan merupakan hak desain Pengembang/Pengelola sesuai konsep pengembangan kawasan. Perubahan tampak bangunan baik desain, material, maupun warna oleh Pemilik/Penghuni karena cotumize design wajib sesuai dengan konsep kawasan dan mendapat persetujuan tertulis dari Pengembang/Pengelola.
g. Bangunan carport wajib merupakan bangunan semi permanen dengan hanya sisi atau bagian atas kavling yang tertutup dan wajib mendapat persetujuan tertulis dari pengembang. h. Bangunan-bangunan penunjang baik permanen maupun semi permanen berupa rumah jaga atau rumah genset, konstruksi antena TV atau radio
amatir yang lebih dari ketinggian bangunan, wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulis Pengembang/Pengelola. i.
Material bangunan standar adalah berdasarkan pada penawaran penjualan dan spesifikasi pengembang/pengelola pada masa persiapan. Perubahan material standar merupakan hak pengelola/pengembang secara proporsional dengan mutu setara.
j.
Penggunaan material dalam costumize design wajib tetap mengikuti konsep desain bangunan dalam kawasan melalui SOP yang berlaku.
IV.3.3 FASILITAS BERSAMA Fasilitas bersama adalah fasilitas yang diberikan dan dikelola oleh pihak pengelola untuk digunakan bersama. a. Damaja merupakan fasilitas bersama, berupa perkerasan jalan dan bahu jalan yang lebar dan detailnya sesuai masterplan, peruntukannya yakni sebagai jalur sirkulasi. Pemanfaatan sebagai parkir kendaraan sementara wajib tetap memberikan lahan yang cukup untuk sirkulasi kendaraan lainnya. b. Permukaan material jalan adalah hak desain Pengembang/Pengelola, dilarang mencuci kendaraan diatas perkerasan jalan, mencoret atau mengecat permukaan jalan, membuat penghalang dan pelambat kecepatan berupa peninggian permukaan jalan (“polisi tidur”). c. Kawasan yang diperuntukan sebagai fasilitas bersama berupa tempat kegiatan keagamaan, taman umum serta fasilitas sosial dan fasilitas umum adalah kawasan yang dikelola oleh Pengembang/Pengelola untuk digunakan bersama sesuai fungsinya. Lampu jalan adalah fasilitas bersama yang pengadaan dan pemeliharaannya dikelola pihak pengelola. Dilarang memanfaatkan listrik dari lampu jalan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. d. Taman bersama dengan segala isinya merupakan fasilitas bersama yang dikelola oleh Pengembang/Pengelola. Pemanfaatannya untuk kegiatan pribadi atau kelompok wajib berkoordinasi dan mendapat persetujuan tertulus dari Pengembang/Pengelola dan pengurus RT atau RW setempat. e. Peran serta penghuni dalam menciptakan lingkungan yang aman dan Kerjasama penghuni dalam Pemeliharaan bersama merupakan hal yang mutlak diperlukan. Pengembang/Pengelola berhak menegur dan atau memberikan sanksi/denda dan memperingatkan setiap hal yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan.
BAB V PENUTUP V.1.
PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN a. Apabila terjadi pengalihan hak dan kewajiban atas Hunian, maka pihak yang mengalihkan dan yang menerima pengalihan tersebut wajib melaporkan kepada Pengembang /Pengelola. b. Tata Tertib ini berlaku dan mengikat secara otomatis bagi setiap Pemilik pengganti ataupun pihak lain yang diberikan hak oleh pemilik pengganti untuk menempati Hunian.
V.2.
KEADAAN DARURAT a. Yang dimaksud dengan keadaan darurat adalah apabila diduga terjadi kebakaran dalam Hunian, diketahui dengan adanya kobaran api ataupun tandatanda lainnya, atau terjadi bencana alam lainnya dalam Hunian, halaman Hunian atau halaman Penghuni lainnya yang berdekatan, terjadi keributan atau perkelahian, perbuatan atau tidak pidana kejahatan, atau terdapat kejadiankejadian lain yang dicurigai atau diduga sebagai perbuatan atau tindak pidana kejahatan. b. Dalam keadaan darurat Pengembang/Pengelola atau petugas-petugas yang bekerja untuk mengelola, dapat memasuki Hunian tanpa izin ataupun pemberitahuan terlebih dahulu, baik Hunian tersebut dalam keadaan berpenghuni atau ditinggalkan dalam keadaan kosong oleh Penghuni
V.3.
PERSELISIHAN Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat sehubungan dengan isi atau pelaksanaan Tata Tertib ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untu k mencapai mufakat. Setiap dan segala peraturan dalam Tata Tertib ini wajib ditaati oleh semua Pemilik/Penghuni tanpa terkecuali. Semua bentuk pelanggaran akan dikenakan sanksi, berupa penggantian biaya ke Pengelola sampai dengan dihentikannya pelayanan keamanan, kebersihan dan distribusi air bersih.
V.4.
SANKSI/DENDA UMUM a. Pengembang /Pengelola berhak untuk memberikan sanksi dan/atau menuntut ganti rugi kepada Pemilik/Penghuni, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Tata Tertib, sesuai tingkat pelanggarannya. b. b. Setiap bentuk pelanggaran terhadap Tata Tertib akan dikenakan sanksi, baik berupa denda maupun sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
V.5.
LAIN LAIN a. Ketentuan mengenai Tata Tertib ini berlaku sejak ditandatanganinya BAST Hunian dan berakhir apabila Penghuni melepaskan hak kepemilikan atas Hunian kepada pihak lain. b. Pengembang/Pengelola berhak merubah, menambah, mengurangi atau memperbaiki isi Tata Tertib ini sewaktu-waktu atas kebijakannya sendiri berdasarkan pertimbangan yang wajar. Setiap perubahan akan diberitahukan oleh Pengelola kepada Pemilik/Penghuni secara tertulis melalui situs resmi milik Pengembang/Pengelola [yang dapat diakses oleh Pemilik/Penghuni melalui www.sentulnirwana.com
