Buku Panduan Bagi Pelatih Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan (Advanced)

MA

CAR

A DA N A R A KÇ

A

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT LANJUTAN (ADVANCED)

Buku Panduan Bagi Pelatih Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan (Advanced) Edisi Tahun 2015

PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT LANJUTAN (ADVANCED)

Edisi Tahun 2015

PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT LANJUTAN (ADVANCED) Pengarah Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Editor Wildan Syatri Andy Prasetiawan Hamzah Reviewer Mariana Dyah Savitri Moza Pandawa Sakti Radies Kusprihanto Purbo Suratman Eko Arisyanto Thia Jasmina Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Publikasi ini didukung oleh Program Transforming Administration – Strengthening Innovation (TRANSFORMASI), suatu program kerjasama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH yang ditugaskan oleh German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) Jakarta, 2015

ii

PELATIHAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TINGKAT LANJUTAN (ADVANCED) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

KATA PENGANTAR Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan – Kemenkeu RI Kapasitas sumber daya manusia yang andal di seluruh pemerintah daerah merupakan salah satu kunci sukses agar pengelolaan keuangan daerah dapat esien, transparan, dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan kapasitas aparat pengelola keuangan daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) - Kementerian Keuangan sejak tahun 1981/1982 telah menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah (KKD). Disamping KKD, mulai tahun 2007, DJPK juga menyelenggarakan Kursus Keuangan Daerah Khusus Penatausahaan/Akuntansi Keuangan Daerah (KKDK). Untuk menjawab perkembangan dan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan KKD-KKDK terus disempurnakan. Salah satu bentuk penyempurnaan KKD-KKDK adalah kerjasama dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Penyempurnaan format penyelenggaraan ini dimaksudkan agar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menjangkau lebih banyak aparatur pengelola keuangan daerah dari tingkat teknis sampai dengan pengambil kebijakan strategis. Dengan Pelatihan ini, diharapkan agar aparatur pengelola keuangan daerah dapat memahami dan mengimplementasikan kebijakan dan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai kewenangan dan kapasitas pada masing-masing tingkat jabatan. Sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah, DJPK telah menyediakan buku pegangan (handbook) pelatihan untuk memenuhi kebutuhan masingmasing tingkat jabatan, yang terdiri atas tingkat basic, intermediate, advanced, dan executive. Buku pegangan tingkat advanced secara khusus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan senior management, yaitu pejabat eselon III dan pejabat eselon IV senior.Diharapkan dengan memahami konsep pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, lebih banyak sumbangsih positif dan kontribusi yang dapat diberikan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penyusun/editor buku pegangan sertathe Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Buku Pegangan tingkat advanced ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk kemajuan pengelolaan keuangan daerah ke depan.

Jakarta, September 2015 Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,

Dr. Boediarso Teguh Widodo, M.E

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI PENGANTAR PELATIHAN BAB I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci Alur Pembelajaran Penjelasan Lembar Kerja/Media Catatan untuk Pelatih Ringkasan Materi

BAB II

SIKRONISASI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN SERTA SIKLUS ANGGARAN DAERAH Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci Alur Pembelajaran Penjelasan Ringkasan Materi

10 11 12 13 15

BAB III 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5

PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci Alur Pembelajaran Penjelasan Catatan untuk Pelatih Ringkasan Materi

18 19 21 22 23 24

BAB IV 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6

STANDAR PELAYANAN MINIMAL Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci Alur Pembelajaran Penjelasan Lembar Kerja/Media Catatan untuk Pelatih Ringkasan Materi

26 27 31 31 32 33 33

BAB V 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6

ANALISIS APBD Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci Alur Pembelajaran Penjelasan Lembar Kerja/Media Catatan untuk Pelatih Ringkasan Materi

34 35 36 37 37 38 38

2.1 2.2 2.3 2.4

BAB VI KEBIJAKAN PENENTUAN PENDAPATAN DAERAH 6.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 6.2 Alur Pembelajaran

iv

iii iv 1


4 5 6 7 8 8 8

40 41 42

6.3 6.4 6.5 6.6

Penjelasan Catatan untuk Pelatih Lembar Kerja Ringkasan Materi

43 44 44 44

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 7.1 Perkembangan Peraturan dan Isu Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.1.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 7.1.2 Alur Pembelajaran 7.1.3 Penjelasan 7.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.2.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 7.2.2 Alur Pembelajaran 7.2.3 Penjelasan

46 47 47 48 49 50 50 51 52

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH 8.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 8.2 Alur Pembelajaran 8.3 Penjelasan

54 55 56 56

BAB IX AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL 9.1 Penyiapan Perangkat Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 9.1.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 9.1.2 Alur Pembelajaran 9.1.3 Penjelasan 9.2 Persamaan Dasar dan Siklus Akuntansi Berbasis Akrual 9.2.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 9.2.2 Alur Pembelajaran 9.2.3 Penjelasan 9.2.4 Ringkasan Materi 9.3 Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual 9.3.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 9.3.2 Alur Pembelajaran 9.3.3 Penjelasan 9.3.4 Media 9.3.5 Catatan untuk Pelatih 9.4 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9.4.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci 9.4.2 Alur Pembelajaran 9.4.3 Penjelasan 9.4.4 Media 9.4.5 Catatan untuk Pelatih 9.4.6 Ringkasan Materi

58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 64 64 65 66 67 67 68 68 69 69 71 71 71

DAFTAR ISI

v

Daftar Gambar Gambar 2.1 Gambar 2.2 Gambar 3.1 Gambar 9.1

Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah Integrasi Gender Dalam Musrenbang Studi Kasus Siklus Akuntansi

16 16 22 63

Daftar Tabel Tabel 3.1 Tabel 4.1 Tabel 5.1 Tabel 6.1

vi

Contoh Penyusunan RKA Contoh Perencanaan dan Indikator Kinerja untuk SPM Contoh Perencanaan dan Indikator untuk Analisis APBD Contoh Lembar Kerja Pendapatan Daerah


23 33 38 44

PENGANTAR PELATIHAN 1. Abstraksi Buku Panduan Bagi Pelatih Tingkat Lanjutan (Advanced) ini berisi alur dan skenario proses pembelajaran per bab yang harus diikuti oleh pelatih sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hal-hal yang disampaikan dalam buku panduan ini di setiap bab meliputi tujuan, waktu (durasi) dan kata kunci, alur pembelajaran, penjelasan tiap kegiatan yang dilakukan pelatih, lembar kerja/media, catatan untuk pelatih, dan ringkasan materi. Buku panduan bagi pelatih ini digunakan oleh pelatih dalam penyampaian. Materi Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan (Advanced).

2. Tujuan Pelatihan Setelah mempelajari materi ini peserta pelatihan diharapkan: 1. Mampu melalukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, memahami siklus serta paradigma perencanaan dan penganggaran; 2. Mampu melalukan analisis kinerja dan belanja, mampu melakukan alokasi anggaran berdasarkan prioritas; 3. Mampu melakukan analisis dan inovasi kebijakan pendapatan; 4. Mampu melakukan manajemen aset sesuai dengan peraturan perundangan; 5. Mampu mengevaluasi dan merumuskan kebijakan penatausahaan sehubungan penerapan akuntansi keuangan berbasis akrual; 6. Mampu membaca dan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD).

3. Peserta Pelatihan Persyaratan peserta untuk mengikuti pelatihan ini: 1. Pejabat Eselon III atau Eselon IV Senior; 2. Latar belakang pendidikan minimal S1 semua jurusan.

4. Materi Pelatihan Bab-bab yang disajikan dalam Panduan Bagi Pelatih ini yaitu: Bab I : Perencanaan dan Penganggaran : 3 sesi Bab II : Belanja Daerah : 6 sesi Bab III : Pendapatan Daerah : 3 sesi Bab IV : Barang Milik Daerah : 4 sesi Bab V : Penatausahaan Keuangan Daerah : 3 sesi Bab VI : Akuntansi Keuangan Daerah : 5 sesi _________________________________________________________________ Total

: 24 sesi (3 hari efektif pelatihan)

PENGANTAR PELATIHAN

1

5. Metode Pelatihan Metode dan pendekatan pembelajaran yang diterapkan dalam mencapai kompetensi dasar materi ini adalah metode partisipatif dengan pendekatan pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dimana pola penyampaian materi dilandaskan pada Golden Rule yaitu 10-60-40 dimana 10% (pengantar pelatihan/introduction), 60% (praktek/aktitas) dan 30% (integrasi antara teori dan praktek).

6. Perlengkapan dan Fasilitas Pelatihan Perlengkapan/Media Pembelajaran yang harus disiapkan untuk menyukseskan proses pembelajaran materi ini yaitu: 1. Laptop untuk pengajar; 2. LCD Proyektor; 3. Kabel Roll; 4. Whiteboard; 5. Pinboard; 6. Flip Chart; 7. Kertas Flip Chart; 8. Spidol; 9. Penghapus; 10. Kertas Mobile Visualization/kertas metaplan; 11. Lakban Kertas (untuk Pengenal Peserta).

7. Evaluasi Pelatihan Evaluasi yang dilakukan meliputi 3 hal yaitu: 1. Evaluasi terhadap peserta meliputi: a. Kehadiran  Minimum kehadiran peserta untuk dapat mengikuti ujian adalah 80% dari total hari pelatihan. b. Partisipasi di kelas  Pelatih memberikan penilaian atas keaktifan peserta dalam presentasi, diskusi dan mengerjakan soal. c. Ujian  Ujian dilakukan dengan menyelenggarakan pre test di awal sebelum materi pertama disampaikan dan post test dilakukan di akhir pelatihan setelah materi terakhir diberikan.  Minimum nilai untuk dinyatakan lulus adalah memperoleh nilai akhir 70 dan diberikan sertikat telah mengikuti dan lulus pelatihan.  Nilai akhir meliputi nilai ujian, nilai partisipasi dan nilai kehadiran dengan bobot masingmasing 60%, 30% dan 10%.  Peserta yang dinyatakan tidak lulus akan diberikan sertikat telah mengikuti pelatihan. 2. Evaluasi terhadap pelatih a. Dilakukan untuk setiap pelatih per bab yang disampaikan. b. Meliputi aspek penilaian: kompetensi, metode penyampaian materi, kerapihan, kedisiplinan waktu, serta sikap dan perilaku.

2


3. Evaluasi terhadap penyelenggaraan pelatihan a. Dilaksanakan 2 kali yaitu di tengah waktu pelatihan dan di akhir pelatihan. b. Meliputi aspek penilaian: kelengkapan sarana dan prasarana, konsumsi, dan kesigapan pelayanan panitia.

8. Sertifikat Pelatihan Sertikat pelatihan dibedakan menjadi 2 yaitu: 1. Sertikat keikutsertaan a. Diberikan untuk peserta yang memenuhi kriteria kelulusan yaitu memenuhi tingkat kehadiran dan memperoleh nilai akhir minimum 70. 2. Sertikat kelulusan b. Diberikan untuk peserta yang TIDAK memenuhi kriteria kelulusan yaitu tidak memenuhi tingkat kehadiran atau tidak memperoleh nilai akhir minimum 70.

PENGANTAR PELATIHAN

3

BAB I PARADIGMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4


1.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Membahas paradigma dan konsep perencanaan, khususnya tentang denisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan. WAKTU 2 Sesi (90 Menit)

KATA KUNCI Konsep perencanaan, teori perencanaan, kegagalan pemerintah.

METODE 1. Kuliah; 2. Diskusi kelompok.

MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 5. Lembar media presentasi; 6. Handout; 7. Bahan bacaan ‘Konsep dan Teori Perencanaan’; 8. Kertas metaplan/komputer. BAHAN BACAAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Michael Todaro and Stephen Smith, 2009. Economic Development. Addison-Wesley. Tenth Edition; 4. Tangkilisan. 2003. Evaluasi Kebijakan Publik. Balairung & Co, Yogyakarta; 5. Conyers, Diana,Hills, and Peter. 1990. An Introduction to Development Planning in The Third World. New York. Brisbane. Toronto. Singapure: John Wiley and Sons Chichester; 6. Killick, Tony. 1976.The possibilities of development planning. Oxford Economic Papers. vol 28


5

1.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang denisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan (25 menit)

Kegiatan 2 Mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkembang dan evaluasi konsep dasar perencanaan dan pendekatan perencanaan (30 menit)

Kegiatan 3 Membangun pemahaman bersama isu-isu konsep perencanaan yang sesuai dengan kondisi umum dan khusus di Indonesia (25 menit)

Kegiatan 4 Menggali model perencanaan daerah yang memiliki kearifan lokal serta bagaimana model perencanaan bisa menjamin good governance (25 menit)

6


1.3 Penjelasan Kegiatan: Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang denisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan.

Tujuan: Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami konsep dasar perencanaan, khususnya tentang denisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan pendapatandaerah yang sah.

1. Memberikan pemahaman bersama tentang konsep dasar perencanaan, khususnya tentang denisi serta elemen-elemen perlu ada di dalam perencanaan dan memperkenalkan pendekatan perencanaan dengan menanyakan pada peserta (25 menit): a. Teori dan teori Perencanaan yang dipahami selama ini; b. Masalah yang sering muncul kegagalan pasar sehingga perencanaan diperlukan. 2. Mendiskusikan isu-isu terbaru yang berkembang dan evaluasi konsep dasar perencanaan, pendekatan perencanaan (30 menit ): a. Mengapa perencanaan diperlukan? b. Bagaimana pentingnya kontribusi perencana dalam mengawal proses perencanaan ? 3. Membangun pemahaman bersama isu-isu konsep perencanaan yang sesuai dengan kondisi umum dan khusus di Indonesia (25 menit): a. Peserta diminta menyebutkan permasalahan umum berdasarkan pengalaman dan pengamatan mengenai perencaan di Indonesia. 4. Menggali model perencanaan daerah yang memiliki kearifan lokal serta bagaimana model perencanaan bisa menjamin good governance (25 menit). a. Mendiskusikan model/konsep perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi sumber daya berdasarkan permasalahan yang ditemukan sebelumnya; b. Peserta diupayakan menyampaikan pendapatan secara merata terjadi keseimbangan dalam memberi pendapat. 5. Mendiskusikan model/konsep perencanaan yang lebih sesuai dengan kondisi sumber daya baik pusat maupun daerah (25 menit). a. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dengan memberikan ide alokasi sumber daya di daerah mereka dengan berbagai macam pendekatan atau model yang dipelajari pada awal pertemuan. 6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (5 menit): a. Pentingnya perencaanaan secara teoritis; b. Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara; c. Mengapa konsep good governance penting untuk menjamin kesinambungan skal? d. Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.


7

1.4 Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja yang berisi permasalahan, jenis perencaan yang dipilih, nilai-nilai lokal yang bisa diterapkan, pilihan model yang sesuai. Sebagai contoh untuk merencanakan pembangunan fasilitas umum atau kasus lain yang aktual.

1.5 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. 2. Saat menyimpulkan hasil diskusi, pelatih perlu menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam perencanaan daerah baik sebagai pelaku utama maupun sebagai fasilitator dan dinamisator.

1.6 Ringkasan Materi 1. Perencanaan adalah upaya pemerintah secara sengaja untuk mengkoordinir pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang serta mempengaruhi, mengatur dan dalam beberapa hal mengontrol tingkat dan laju pertumbuhan berbagai variabel ekonomi yang utama untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. 2. Pada konteks perencanaan daerah, perencanaan merupakan suatu proses penyusunan visi, misi dan program dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan faktor ketersediaan sumber daya yang dimiliki secara esien dan efektif serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan. Perencana menghadapi berbagai kompleksitas data dan permasalahan. 3. Dalam hal mobilisasi dan alokasi sumber daya, perlu dibuat perencanaan yang baik karena adanya keterbatasan sumber daya, maka sumber daya seperti tenaga kerja, sumber daya alam, dan capital sebaiknya tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif atau bersifat coba-coba. Agar tujuan pembangunan lebih mudah tercapai, maka diperlukan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, baik dari kelompok/kelas/sukubangsa/agama yang berbeda. 4. Perencanaan dipengaruhi oleh gap antara teori dengan kenyataan, misalnya dalam hal market failure (divergensi antara nilai privat dan social, mobilisasi sumber daya dll) versus government failure (kebijakan pemerintah justru lebih mendorong divergensi yang ada). Hal ini berkaitan dengan kapasitas administrasi, political will dan implementasi rencana. 5. Penggalian terhadap model perencanaan yang bersal dari nilai-nilai lokal diperlukan untuk memperkaya konsep perencanaan agar perencanan tetap sesuai dengan nilai budaya setempat tanpa harus meninggalkan nilai-nilai baru mengenai esiensi alokasi sumberdaya nasional dan daerah.

8



9

BAB II SIKRONISASI PERENCANAAN DENGAN PENGANGGARAN SERTA SIKLUS ANGGARAN DAERAH

10


2.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Tujuan yang akan dicapai setelah mengikuti materi ini adalah: 1. Peserta dapat memahami konsep perencanaan dan penganggaran. 2. Peserta dapat memahami hubungan perencanaan dan penganggaran daerah. 3. Peserta dapat memahami siklus anggaran daerah. WAKTU Penyajian materi ini berlangsung selama 2 sesi (90 menit)

KATA KUNCI Perencanaan, penganggaran, siklus anggaran, RKPD, KUA PPAS, RKA, APBD.

METODE 1. Curah pendapat; 2. Presentasi powerpoint; 3. Diskusi. MEDIA 1. LCD Projector; 2. Laptop; 3. Powerpoint; 4. Whiteboard; 5. Spidol. BAHAN BACAAN 1. Syafrizal, 2009.Teknik Perencanaan Pembangunan Daerah; 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013. Modul Training of Fasilitator (TOF) Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention in The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.


11

2.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Curah pendapat peserta tentang pemahaman perbedaan perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah (20 menit)

Kegiatan 2 Pemaparan materi pelatihan, meliputi: pengertian perencanaan, penganggaran, tujuan dan fungsi anggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah (30 menit)

Kegiatan 3 Diskusi tentang praktik perencanaan dan penganggaran dari pemerintah daerah peserta dilanjutkan dengan umpan balik (30 menit)

Kegiatan 4 Kesimpulan

12


2.3 Penjelasan 1. Kegiatan 1 : Curah pendapat peserta tentang pemahaman perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran.

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami pendapat peserta tentang perbedaan perencanaan dengan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, dan siklus anggaran daerah tema-tema dan isu dikaitkan dengan pro poor, pro grwoth dan responsif gender. a. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam bab ini (5 menit). b. Tanyakan kepada peserta (15 menit) tentang:  Perbedaan antara perencanaan dengan penganggaran?  Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah?  Siklus Anggaran Daerah? Kembangkan pertanyaan yang lebih menarik agar peserta dapat berpartisipasi lebih aktif. 2. Kegiatan 2: Pemaparan materi pelatihan, meliputi: pengertian dan konsep perencanaan dan penganggaran, tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran, keterkaitan perencanaan dan penganggaran daerah, dan siklus anggaran.

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan dapat memahami pengertian dan konsep perencanaan dan penganggaran, tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran dan siklus anggaran daerah.

a. Menjelaskan kepada peserta tentang (25 menit):  Pengertian dan konsep perencanaan dan penganggaran;  Tujuan dan fungsi perencanaan dan anggaran;  Keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran daerah;  Siklus anggaran daerah. b. Beri kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau berdiskusi atau memberi umpan balik terkait dengan pembahasan materi ini. Perhatikan peserta yang terlalu dominan dan peserta yang diam, usahakan agar terjadi keseimbangan dalam bertanya dan memberi pendapat (5 menit).


13

3. Kegiatan 3: Menggali pemahaman peserta tentang praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah asal peserta dilanjutkan umpan balik dari peserta.

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dan instruktur memahami praktik perencanaan dan penganggaran di beberapa pemerintah daerah dan mencoba mencarikan solusi atas kelemahan jika ada; dan menggali best practices perencanaan dan penganggaran yang beorientasi pro poor, pro growth , pro job dan responsif gender.

a. Buat kelompok yang pesertanya terdiri atas 3 – 5 orang. b. Tanyakan kepada peserta (kelompok) tentang praktik perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah peserta. Masing-masing kelompok menyajikan satu praktik perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah dengan menjawab pertanyaan berikut ini: (15 menit)  Apa masalah yang anda hadapi dari proses perencanaan dan penganggaran yang selama ini diterapkan di tempat kerja anda?  Apakah isu pro poor, pro growth, pro job dan responsif gender sudah diakomodasi?  Sebutkan tahapan dalam siklus yang dinilai paling menghambat proses perencanaan dan penganggaran! (berikan maksimal 3 tahap yang Anda anggap paling bermasalah);  Bagaimana mengatasi masalah yang anda hadapi dari proses perencanaan dan penganggaran?  Pilih dua permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran yang terjadi di pemda asal peserta dan galilah pendapat peserta lainnya tentang kemungkinan cara mengatasi permasalahan tersebut (5 menit);  Diskusikan mengapa pada tahapan tersebut bermasalah dan bagaimana Anda dapat mengatasi masalah tersebut?;  Sajikan hasil diskusi Anda dengan kertas metaplan atau ipchart;  Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda;  Waktu: 30’;  Pelatih menyajikan wrap up (10’). 4. Kegiatan 4: Kesimpulan

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta memahami perbedaan perencanaan dan penganggaran, keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran, siklus anggaran daerah yang benar.

Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan menyangkut (10 menit) : a. Perbedaan perencanaan dan penganggaran; b. Bagian terpenting yang mengaitkan setiap tahapan dalam siklus penganggaran daerah; c. Mengomentari praktik perencanaan dan penganggaran yang dikemukakan peserta dengan mengemukakan alternatif penyelesaian masalah perencanaan dan penganggaran serta dengan menggunakan contoh dan best practices.

14


2.4 Ringkasan Materi Konsep Perencanaan dan Penganggaran Setiap proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus dicatat dan didokumentasikan. Adapun isi dokumen tersebut, minimal memuat nama kegiatan, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran, penanggungjawab kegiatan, dan penggunaan sumberdaya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis dan di dukung dengan ketersediaan sumber daya yang terdiri atas sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumberdaya peralatan. Secara umum, penganggaran terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran ini dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategis telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi hasil perumusan strategi dan perencanaan strategis yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan rencana manajerial untuk pengambilan tindakan (managerial plan for action) guna memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Perencanaan sebagai acuan bagi penganggaran pada dasarnya adalah proses untuk menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan pembangunan dan pengambilan kebijakan di daerah. Dokumen ini mempunyai fungsi yang sangat strategis karena menyangkut pilihan terhadap program, kegiatan dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh suatu pemerintah daerah. Oleh karena itu proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan haruslah betul-betul melibatkan partisipasi masyarakat, berdasarkan data yang akurat dan peka terhadap persoalan dan kebutuhan masyarakat sehingga subtansi dari dokumen perencanaan mampu menjadi solusi dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat bukan justru menimbulkan persoalan baru di masyarakat. Dokumen perencanaan pembangunan daerah dibuat secara berjenjang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dalam rangka untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan (Pasal 153 UU Nomor 32 tahun 2004). Karena RAPBD merupakan dokumen perencanaan jangka pendek (1 tahun) yang menghendaki adanya Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran, maka penyusunan KUA termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi kebijakan anggaran berkaitan dengan analisa skal, sedang perencanaan operasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan Strategi dan Prioritas (SP). Oleh karena itu, penyusunan KUA dan SP harus didasarkan pada Rencanan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) sebagai dokumen perencanaan lima tahun. Sementara untuk perencanaan dan penganggaran daerah dalam satu tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dari masing-masing Rencanan Kerja Satuan kinerja Pemerintah Daerah (Renja-SKPD) menjadi dasar untuk penyusunan KUA dan SP melalui tahapan Musrenbang.


15

Secara skematis keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran dapata di lihat pada gambar berikut ini: Gambar 2.1 Alur Keterkaitan Perencanaan dan Penganggaran Daerah PERENCANAAN

RPJPD

PENGANGGARAN

RPJMD

RKPD

KUA PPAS

Renstra SKPD

Renja SKPD

RKA SKPD

RAPBD

DPA SKPD

APBD

Penjabaran APBD

Sumber : Permendagri Nomor 13 tahun 2006, diolah

Jika partisipasi kaum perempuan masih terlalu kecil maka isu gender perlu diperhatikan baik dalam proses perencanaan maupun substansi program dalam dokumen perencanaan. Gambar 2.2 Integrasi Gender Dalam Musrenbang  Keterlibatan perempuan dalam

 Distribusi informasi dan

Musrenbang.  Manfaat langsung dan tidak langsung dari keterlibatan dalam Musrenbang.  Peningkatan keterlibatan perempuan dalam Musrenbang dari tahun ke tahun.

pengundangan.

 Pengundangan ke representasi

kelompok perempuan dan lakilaki.

Manfaat

Akses

Kontrol

Partisipasi

 Mendorong perempuan

menyampaikan aspirasinya.

 Penghargaan dan akomodasi

atas aspriasi perempuan.  Informasi tentang posisi dan tindak lanjut usulan laki-laki dan perempuan.

16

 Tingkat kehadiran perempuan dan laki-laki.

 Upaya mengatasi hambatan bagi keterlibatan perempuan.


Siklus Anggaran Daerah Siklus penyusunan anggaran terdiri atas persiapan, penyusunan anggaran, pembahasan eksekutif dan legislatif, pengesahan/penetapan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban anggaran, serta pengawasan anggaran.


17

BAB III PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA

18


3.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat memahami konsep penganggaran berbasis kinerja (PBK), prinsip-prinsipnya, pengukuran, aplikasi dan evaluasi . Selain itu peserta juga dapat memahami tantangan PBK ke depan. WAKTU Dua Sesi (90 Menit)

KATA KUNCI Penganggaran berbasis kinerja (PBK), prinsip dan komponen PBK, pengukuran dan evaluasi, aplikasi PBK.

METODE 1. Kuliah; 2. Diskusi kelompok; 3. Studi kasus. MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 2. Lembar media presentasi; 3. Handout; 4. Bahan Bacaan ‘Penganggaran Berbasis Kinerja’.


19

BAHAN BACAAN 1. Undang-Undang Nomor 25 TAHUN 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 9. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Jakarta; 10. Kementerian Dalam Negeri RI. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta; 11. Kementerian Dalam Negeri RI. 2007. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Revisi atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta; 12. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. 2006. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 20 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2006 - 2010. Batusangkar; 13. Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2009), Buku Pedoman Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Jakarta; 14. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran (2009), Anggaran Berbasis Kinerja, Jakarta; 15. Shaughnassy, Dianne. (2007). Preparing a Performance Budgeting, New York Fiscal Board; 16. Young, Richard D. (2003). “Performance-Based Budget System, USC Institute for Public Service and Policy Research; 17. Hager, Greg, Alice, H., Wilson, G., (2001). “Performance-Based Budgeting: Concepts and Examples, Legislative Research Commision, Washington, USA; 18. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

20


3.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Menjelaskan pengertian penganggaran berbasis kinerja (PBK), prinsip dan komponen PBK, dan tata cara penerapan PBK (25 menit)

Kegiatan 2 Diskusi dan tanya jawab tentang pengukuran dan evaluasi PBK (30 menit)

Kegiatan 3 Latihan menyusun indikator kinerja input proses output outcome (30 menit)

Kegiatan 4 Membuat kesimpulan peluang pelaksanaan PBK di daerah masing masing (5 menit)


21

3.3 Penjelasan Kegiatan : Membangun pemahaman konsep penganggaran berbasis kinerja (PBK), prinsip dan komponen, dan tata cara aplikasi PBK.

Tujuan: Setelah mengikuti pelatihan peserta memahami konsep PBK, prinsip dan komponen serta cara menerapkannya.

1. Menjelaskan pemahaman PBK , prinsip dan komponen serta cara penerapannya (25 menit) a. Pelatih menjelaskan PBK, prinsip dan komponen PBK dan cara perapannya. b. Pelatih memberikan contoh bagaimana PBK ketika diterapkan. 2. Mendiskusi pengukuran dan evaluasi PBK (30 menit) a. Menanyakan kepada peserta keterlibatan mereka dalam penyusunan indikator kinerja. b. Meminta tanggapan dari peserta mengenai permasalahan dalam penyusunan indikator kinerja. c. Peserta diminta memaparkan bagaimana pengukuran PBK dilaksanakan dan cara evaluasinya. 3. Latihan menyusun indikator kinerja dengan menggunakan studi kasus (30 menit) a. Peserta dibagi dalam kelompok terdiri dari 3-5 orang. b. Dalam kelompok, peserta menyusun kasus sebagai berikut : Gambar 3.1 Studi Kasus Remaja Putus Sekolah

Kenakalan Remaja

Banyak Pernikahan Dini Keterampilan Rendah

Upah Rendah Sebab

Fenomena Banyaknya Pengangguran di Perdesaan

Akibat Konflik Sosial

Akses ke Sekolah Sulit Upah Sektor Pertanian Rendah

22


Kriminalitas

c. Selanjutnya peserta berdiskusi untuk menentukan (1) program/kegiatan yang akan dilaksanakan kemudian menyusun indikator kinerja yang mencakup: (2) input, (3) output dan (4) outcome dari program tersebut. d. Kelompok menuliskan program/kegiatan, input, output dan outcome dalam kerta metaplan atau kertas ipchart; e. Presentasikan hasil diskusi; f. Pelatih melakukan wrap up terkait penganggaran berbasis kinerja. 4. Membuat kesimpulan tentang peluang penerapan PBK di masa depan (5 menit) a. Memberikan kesimpulan dari hasil kerja sama dan kerja kelompok. b. Menjelaskan kembali pentingnya penghitungan anggaran belanja yang dituangkan dalam dokumen anggaran.

3.4 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih perlu menstimulasi agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual berkenaan dengan PBK. 2. Saat menyimpulkan hasil diskusi, pelatih perlu menekankan pentingnya PBK dalam sistem anggaran nasional. Tabel 3.1 Contoh Penyusunan RKA No Bidang /SKPD 1

Bidang Pendidikan

2

Bidang Pertanian

3

Bidang Tenaga Kerja

4

Bidang Infrastruktur/ Sarana

Input Tolak Ukur Jumlah Guru SMK

Target

Ouput Tolak Ukur

Outcome Target

Tolak Ukur

Target

Alokasi Anggaran (terinci)

meningkat Rp 40.00.0000 20% Guru Terlaksananya 40 Guru Lulusan 20% tersertikasi sertikasi guru tersertikasi yang diterima di pasar kerja

Note: Dikutip dari penyusunan RKA .


23

3.5 Ringkasan Materi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan esiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja adalah prestasi kerja yang berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Penganggaran berbasis kinerja (PBK) diartikan sebagai suatu bentuk anggaran yang sumbersumbernya dihubungkan dengan hasil pelayanan. Anggaran kinerja mencerminkan beberapa hal: pertama, maksud dan tujuan permintaan dana, kedua, biaya dari program-program yang diusulkan dalam mencapai tujuan ini. Dan yang ketiga, data kuantitatif yang dapat mengukur pencapaian serta pekerjaan yang dilaksanakan untuk tiap-tiap program. Penganggaran dengan pendekatan kinerja ini berfokus pada esiensi penyelenggaraan suatu aktivitas. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam penganggaran berbasis kinerja adalah: a. Alokasi Anggaran Berorientasi pada Kinerja; b. Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager manages); c . Money Follow Function. Penyusunan anggaran berbasis kinerja memerlukan tiga komponen untuk masing-masing program dan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Anggaran Kementerian/Lembaga, berupa:

1. Indikator Kinerja Indikator kinerja merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan.

2. Standar Biaya Standar biaya yang digunakan merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar biaya keluaran. Pengertian tersebut diterjemahkan berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK).

3. Evaluasi Kinerja Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi esiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan. Penganggaran berbasis kinerja akan memberikan informasi kinerja atas pelaksanaan suatu program/ kegiatan pada suatu SKPD serta dampak/hasilnya bagi masyarakat luas. Informasi kinerja yang dicantumkan tidak hanya keluaran dan hasil pada tingkatan program/kegiatan tetapi juga menjelaskan hubungan erat antar tingkatan tersebut. Keterkaitan tersebut terlihat sejak dari perumusan Visi dan Misi SKPD yang selanjutnya diterjemahkan dalam program beserta alokasi anggarannya. Tingkatan di bawah program merupakan penjelasan lebih rinci dari program yang memuat antara lain: nama kegiatan, bagian atau tahapan kegiatan yang dilaksanakan, alokasi anggaran untuk masing-masing tahapan, bahkan rincian item biayanya. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan terhadap pencapaian hasil/realisasi penggunaan dana dari beberapa aspek bidang penganggaran dalam kurun waktu tertentu, 1. Masukan, 2. Proses, 3. Keluaran 4. Hasil.

24


Contoh aplikasi PBK Penerapan Performance Based Budgeting pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Evaluasi terhadap penerapan performance based budgeting pada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan mengevaluasi indikator kinerja yang terdapat pada dokumen anggaran yaitu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (DPA-SKPD). Evaluasi terhadap indikator kinerja dilakukan dengan menilai pemenuhan kriteria indikator kinerja yang baik oleh setiap indikator kinerja, baik output maupun outcome pada setiap kegiatan.


25

BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

26


4.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Membahas tentang keterkaitan dan pengintegrasian SPM dengan belanja, dan pengintegrasian dan penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran daerah. WAKTU 2 Sesi (90 Menit)

KATA KUNCI Keselarasan, indikator, standar pelayanan minimal (SPM), intergrasi, sikronisasi.

METODE 1. Kuliah; 2. Diskusi.

MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 5. Lembar media presentasi; 6. Handout; 7. Bahan bacaan ‘Perencanaan Pembangunan Daerah’; 8. Kertas metaplan/komputer.


27

BAHAN BACAAN 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Tahun 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peratura Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-283 Tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;

28


20. KEPMENDIKNAS Nomor 053 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah; 21. KEPMENKES Nomor 1457 Tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota; 22. KEPMENPAN Nomor 28 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 23. KEPMENPERINDAG Nomor 78 Tahun 2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perindustrian dan Perdagangan; 24. KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi), Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah; 25. KMK No. 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota; 26. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota; 27. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2006 tentang Petujuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk Bidang Pembiayaan Pembangunan Hutan; 29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan TOL; 30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; 31. PERMENDAGRI Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota; 32. PERMENDAGRI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 33. PERMENDAGRI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM); 34. PERMENKEU Nomor 123.1 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Investasi Pemerintah; 35. PERMENKEU Nomor 99 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara; 36. Ammons, David N. (1995). (Ed.) Accountability for Performance: Measuring and Monitoring in Local Government. Washington D.C.: International City/County Management Association; 37. Bernstein, David J. (2001). “Local Government Measurement Use to Focus on Performance and Results,” Evaluation and Program Planning, vol. 24, pp: 95-101;


29

38. Breman, David R. (2002). “State-Local Relations: Authority, Finances, Cooperation,” in The Municipal Year Book, 2002. Washington D.C.: International City/County Management Association; 39. Dom, Catherine (2002). “Education Reform in the Context of Decentralization,” Report prepared for Decentralized Strategy for Education Finance (DSEF) project. British Council and World Bank. Jakarta; 40. Eko Subowo, 2007. Kebijakan SPM Berdasarkan PP Nomor 65 Tahun 2005; 41. Tarigan dkk, Laporan Akhir, Kajian Kapasitas Daerah dalam Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ,Direktorat Otonomi Daerah, Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daearah, Bappenas, 2012; 42. Ferrazzi, Gabe (2002a). “Legal Standing and Models of Local Government Functions in Selected Countries: Implications for Indonesia,” GTZ. Jakarta; 43. Ferrazzi, Gabe (2002b). “Obligatory Functions and Minimum Service Standards: A Preliminary Review of the Indonesian Approach,” GTZ. Jakarta; 44. Friedman, Joel (2002). “Minimum Service Standards: Current Status and Planned Activities at the Ministry of Home Affairs,” Research Triangle Institute Perform Project. Jakarta; 45. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi). Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; 46. Panduan Pengintegrasian Standar Pelayanan Minimum dalam Perencanaan dan Penganggaran, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dan GIZ, 2011; 47. Standar Pelayanan Minimum, Workshop Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Manado, 8 – 12 Desember 2010.

30


4.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Menjelasan berbagai permasalahan penggunaan indicator SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan (30 menit)

Kegiatan 2 Menggali permasalahan penyusunan indikator kinerja di daerah masing-masing (20 menit)

Kegiatan 3 Berdikusi dan bekerja sama menyusun permasalahan untuk mengintegrasikan indikator SPM (30 menit)

Kegiatan 4 Kesimpulan (10 menit)

4.3 Penjelasan Kegiatan : Menjelaskan permasalahan penggunakaan SPM dalam menyusun dokumen perencanaan serta sebagai indikator kinerja pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. 1. Memberikan pemahaman bersama tentang pentingnya indikator pembangunan daerah. (30 menit) a. Menjelaskan tujuan dan pentingnya SPM sebagai indikator kunci dalam perencanaan pembangunan; b. Menjelaskan permaslahan yang dialami daerah dalam penentuan SPM tujuan dari dari penggunaan indikator; c. Memberikan penjelasan mengenai tahapan daalam penyusunan SPM.


31

2. Menggali permasalahan penyusunan indikator kinerja di daerah masing –masing. (20 menit) a. Mendiskusi permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penyusunan indikator; b. Meminta kepada peserta dengan menggunakan worksheet untuk melakukan tabulasi permaslahan tersebut. 3. Peserta berdikusi bersama mengintegrasikan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan dengan menggunakan Mindmaping (30 menit) a. Membentuk kelas menjadi 3 group masing-masing 3 anggota (menyesuaikan); b. Masing-masing kelompok akan memperoleh satu paket kertas metaplan, 1 lembar kertas coklat, alat perekat dan satu halaman pinboard; c. Kelompok akan berdiskusi tentang: Adanya informasi di kabupaten W cukup banyak siswi yang menamatkan SD dan SMP tidak melanjutkan studi misalnya ke SMA maupun SMK. Informasi lain: bahwa tingkat perceraian di kabupaten W juga cukup tinggi dan di bidang kesehatan dilaporkan adanya tingkat kematian bayi lahir dan ibu melahirkan cukup banyak; d. Berdasarkan kasus yang sifatnya sangat umum dan tidak disertai data detail tersebut, silahkan diskusikan: akibat dari masing-masing atau adanya saling keterkaitan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya berdasarkan paket kertas metaplan, melalui metode mind mapping, kelompok diminta untuk menempelkan dan menyajikan di pinboard nya masing-masing; e. Selanjutnya masing-masing kelompok menjelaskan hasil diskusinya dengan menggunakan ipchart. 4. Kesimpulan ( 1 0 menit) a. Pelatih menyimpulkan dengan memberikan jawaban yang benar serta memberikan/ menjelaskan jenis indikator yang diperlukan; b. Dan memberikan evaluasi beberapa langkah-langkah ke depan menyiapkan sumber daya dan cara kerja yang efektif untuk megintegrasikan SPM dalam dokumen perencanaan.

4.4 Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja yang berisi : 1. Satu paket kertas metaplan: a. 1 lembar kertas coklat; b. Kertas warna warni (disertai dengan tulisan); c. alat perekat; d. satu halaman pinboard. 2. Contoh hasil diskusi SPM:

32


3. Tabel kosong berisi nomenklatur perencanaaan dan indikator: Tabel 4.1 Contoh Perencanaan dan Indikator Kinerja untuk SPM No

Kebijakan dan Strategi Prioritas

1

Bidang Kesehatan

2

Bidang Sosial

3

Bidang Pendidikan

Indikator Kinerja (SPM)

Program

4.5 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan SPM. 2. Saat menyimpulkan hasil diskusi, pelatih perlu menekankan pentingnya menentukan dan bagaimana mencapai sasaran sesuai indikator yang digunakan dalam perencanaan pembangunan.

4.6 Ringkasan Materi 1. Standar Pelayanan Minimal sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat konsumen dari pelayanan itu sendiri. Bagi pemerintahan daerah, suatu Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan sebagai tolok ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk penyediaan pelayanan tertentu. Sedangkan bagi masyarakat, Standar Pelayanan Minimal akan menjadi acuan untuk menilai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah. 2. Tahapan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah mengacu pada penjelasan Permendagri No 79/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal. Pedoman tersebut menguraikan secara umum pentahapan dan pertimbangan penyusunan rencana pencapaian SPM di daerah, namun belum secara rinci menjelaskan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan di setiap tahap. Langkah-langkah penyusunan rencana pencapaian SPM dibagi kedalam 4 lingkup utama, 7 tahap dan beberapa langkah: a. Menentukan Batas Waktu Pencapaian SPM di Daerah; b. Pengintegrasian Rencana Pencapaian SPM dalam Perencanaan dan Penganggaran; c. Mekanisme Pembiayaan Penerapan SPM; d. Sistem Penyampaian Informasi Pencapaian SPM di Daerah. 3. Dalam menetapkan target kinerja perlu diperhatikan standar kinerja yang dapat diterima (benchmarking). Salah satu cara menentukan standar kinerja adalah dengan mengacu kepada tingkat kinerja institusi yang sejenis sebagai perwujudan best practice. 4. Pengukuran kinerja harus dilakukan secara esien dan efektif dengan membandingkan biaya dan manfaat atas sistem yang dibangun. Jadi harus dipertimbangkan cost benet dari sistem pengukuran kinerja yang akan dikembangkan. 5. Dalam proses perencanaan daerah, kerangka penyusunan kinerja dikaitkan dengan jangka waktu perencanaan. Indikator kinerja dampak harus ada dalam perencanaan dalam jangka panjang, indikator kinerja hasil dan manfaat harus ada dalam perencanaan jangka menengah dan indikator kinerja input dan output harus ada dalam perencanaan tahunan. 6. Capaian setiap indikator kinerja kunci untuk setiap urusan tersebut akan menunjukkan seberapa jauh suatu daerah mampu melaksanakan urusan yang didelegasikan Pemerintah kepada setiap daerah.


33

BAB V ANALISIS APBD

34


5.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Modul ini dimaksudkan supaya peserta dapat memahami dan menerapkan analisis belanja dalam APBD, mampu mengalokasikan anggaran berdasarkan prinsip pro-poor, pro-growth, and pro-job serta dapat menganalisis prioritas anggaran KUA PPAS. WAKTU 2 Sesi (90 Menit)

KATA KUNCI Alokasi, prioritas, analisis.

METODE 1. Kuliah; 2. Diskusi.

MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 5. Lembar media presentasi; 6. Handout; 7. Bahan bacaan ‘APBD dan Belanja Daerah’; 8. Kertas metaplan/komputer. BAHAN BACAAN 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Keuangan Daerah; 3. Mardiasmo. (2006). Implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Makalah; 4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2014), Deskripsi dan Analisis APBD 2014; 5. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;

BAB V ANALISIS APBD

35

5.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Menjelasan nilai strategis dan prinsip prinsip kebijakan penyusunan APBD (20 menit)

Kegiatan 2 Menggali permasalahan penyusunan APBD di daerah masing –masing berkaitan dengan prioritas (30 menit)

Kegiatan 3 Fasilitator dan Peserta mendiskusikan kembali permasalahan secara untuk mencari solusi kunci dalam penyusunan APBD (30 menit)


36


5.3 Penjelasan Kegiatan: Menjelaskan permasalahan berbagai prinsip dan analisis APBD bagi pemerintah untuk menyusun APBD yang sesuai dengan visi, misi dan program kepada daerah dan juga agenda nasional (nawa cita) . 1. Memberikan pemahaman bersama tentang prinsip-prinsip, kebijakan, dalam penyusunan APBD. (20 menit) a. Menjelaskan tujuan dan pentingnya APBD dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat; b. Menjelaskan APBD dengan membandingkan rasio belanja pegawai, belanda modal dikaitkan dengan pembangunan ekonomi dan target kebijakan; c. Memberikan penjelasan mengenai tahapan daalam penyusunan APBD. 2. Membahas isu-isu di daerah dalam penyusunan APBD yang berkaitan dengan alokasi dan prioritas. (20 menit) a. Menggali berbagai masalah dalam penyusunan APBD terkait penyusunan teknis; b. Pelatih dapat menggunakan media belajar yang ada agar peserta dapat berperan aktif dalam mengekplorasi masalah; c. Permasalahan ditabulasi di papan dan digunakan sebagai bahan yang akan dicarikan solusinya. 3. Peserta berdikusi bersama untuk mencari solusi dari masalah yang diekplorasi (30 menit) a. Pelatih membagi permasalahan berdasarkan tema yang dibahas, kemudian memlilih permasalahan mana yang menjadi prioritas. Contoh prioritas masalah dipilih dari masalah yang paling banyak diajukan; b. Peserta mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah yang terpenting dalam penyusunan APBD. 4. Kesimpulan ( 20 menit) a. Pelatih menyimpulkan beberapa masalah dan memberikan alternative solusi dengan menguatkan hasil diskusi ataupun memberikan ide baru yang belum muncul dalam proses diskusi; b. Dan memberikan evaluasi beberapa langkah-langkah ke depan, menyiapkan sumber daya dan peralatan agar penyusunan APBD sesuai dengan dokumen pendukungnya dan berjalan tepat waktu.

5.4 Lembar Kerja/Media Diperlukan lembar kerja yang berisi: 1. Cara perhitungan indikator; 2. Langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam menggunakan indikator SPM; 3. Tabel kosong berisi nomenklatur perencanaaan dan indikator:

BAB V ANALISIS APBD

37

Tabel 5.1 Contoh Perencanaan dan Indikator untuk Analisis APBD No

Pokok pokok/Prinsip Penyusunan

1

Kesesuaian dengan visi, misi, tujuan daerah (RPJM)

2

Sinkronisasi dengan agenda nasional, nawa cita, MDGs

3

Pemenuhan prinsip pro poor, pro growth, pro job

3

Manajemen waktu dan jadwal

Permasalahan

Sumber daya

Tindak Lanjut

5.5 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang berkembangan berkaitan penyusunan APBD. 2. Saat menyimpulkan hasil diskusi, pelatih perlu menekankan tentang bagaimana cara menyusun APBD yang mendorong kesejahteraaan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.

5.6 Ringkasan Materi Analisis APBD dapat dilakukan dari beberapa aspek keuangan seperti pendapatan, belanja, surplus/ desit, dan pembiayaan. Alat analisis ini memerlukan data sekunder berupa data APBD tahun berjalan, realisasi APBD tahun-tahun sebelumnya, hingga data pendukung lainnya yang digunakan untuk melakukan analisis time-series. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBD memiliki beberapa fungsi diantaranya: Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Fungsi Otorisasi, Fungsi Perencanaan, Fungsi Pengawasan, Fungsi Alokasi, Fungsi Distribusi, dan Fungsi Stabilsasi. Anggaran Belanja Daerah yang tercantum dalam APBD mencerminkan potret pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas terkait program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Penyusunan anggaran belanja daerah dapat menunjukkan apakah suatu daerah pro poor, growth, and jobs. Berbagai macam pengukuran rasio belanja akan disajikan pada bab ini. Pada prinsipnya, dalam tataran kebijakan, untuk menuju pelaksanaan belanja daerah yang berdampak positif kepada masyarakat perlu diupayakan agar pemerintah daerah mempercepat realisasi belanjanya dan menjalankan kebijakan belanja yang baik, antara lain dengan mendorong agar proses penetapan Perda APBD dapat dilakukan tepat waktu. Menetapkan anggaran belanja modal yang lebih besar dan tepat sasaran, mempertajam penggunaan anggaran belanja pegawai, dan sebagainya. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah, asumsi dasar penyusunan RAPBD, termasuk laju inasi, pertumbuhan PDRB, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan. Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas dan patokan batasan maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-

38


SKPD. Substansi PPAS lebih mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program dan kegiatan prioritas dalam RKPD. Rancangan PPAS disusun berdasarkan KUA yang telah disepakati. Kepala daerah menyampaikan Rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan. Pembahasan dilakukan TAPD bersama Panitia Anggaran. Rancangan PPAS disepakati menjadi PPA paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

BAB V ANALISIS APBD

39

BAB VI KEBIJAKAN PENENTUAN PENDAPATAN DAERAH

40


6.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta mampu melakukan analisis dan inovasi kebijakan pendapatan.

WAKTU 2 Sesi (90 Menit)

KATA KUNCI Pengertian Pendapatan Daerah, Pengertian Pendapatan Asli Daerah, Sumber-sumber PAD, Dasar Hukum, Pengertian Dana Perimbangan, Pengertian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Gagasan Kebijakan Penentuan Pendapatan Daerah. METODE 1. Kuliah; 2. Diskusi Kelompok.

MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 5. Lembar media presentasi; 6. Handout; 7. Bahan bacaan ‘Pendapatan Daerah’. BAHAN BACAAN 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA; 7. Nick Devas (1989); 8. Mardiasmo (2007), Perpajakan.


41

6.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Menjelaskan Pengertian Pendapatan Daerah, Struktur Pendapatan Daerah, Pengertian PAD, Dasar Hukum Terkait Prinsip-prinsip Dalam Pendapatan Daerah, Pengertian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah serta Gagasan Kebijakan Penentuan Pendapatan Daerah (25 menit)

Kegiatan 2 Mendiskusikan kebijakan pendapatan yang selama ini dilakukan dan upayaupaya inovatif mengenai pilihan kebijakan pendapatan daerah dengan membentuk kelompok kerja dengan menggunakan pilihan kebijakan dengan segala keuntungan dan kerugiannya (30 menit)

Kegiatan 3 Mempresentasikan hasil rumusan mengenai kebijakan pendapatan, memberikan rekomendasi mengenai inovasi kebijakan pendapatan daerah (30 menit)

Kegiatan 4 Membuat kesimpulan tentang inovasi kebijakan pendapatan daerah (5 menit)

42


6.3 Penjelasan Kegiatan: Membangun pemahaman mengenai pentingnya inovasi dalam Kebijakan Penentuan Pendapatan Daerah, dalam rangka mencapai tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. 1. Menjelaskan konsep Pendapatan Daerah, Peran Pendapatan Daerah sebagai cerminan tingkat kemandirian daerah, Struktur Pendapatan Daerah, Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dll. (25 menit) a. Pelatih menjelaskan konsep pelaksanaan otonomi daerah dan peran Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan otoda; b. Pelatih menggunakan memberikan contoh-contoh potensi pendapatan daerah dan mengapa pemerintah harus berupaya untuk menggali potensi tersebut; c. Menjelaskan kepada peserta tentang peran penting pendapatan dalam pembiayaan pembangunan daerah serta contoh daerah-daerah yang berhasil dalam mengembangkan potensi pendapatan daerahnya masing-masing. 2. Mendiskusikan kebijakan pendapatan yang selama ini dilakukan daerah dan upaya-upaya inovatif mengenai kebijakan pendapatan daerah. (30 menit) a. Pelatih memberikan kasus berupa pilihan kebijakan pendapatan daerah (pajak daerah dan retribusi) dengan berbagai kendala yang dihadapi; b. Peserta membentuk kelompok (berdasarkan kedekatan tempat duduk atau metode pembentukan kelompok lainnya); c. Peserta diminta melakukan tabulasi kebijakan pendapatan di daerahnya, dan mengidentikasi kemungkinan kemungkinan kebijakan berdasarkan tingkat kesulitan, payung hukum, nilai jumlahnya dalam mendukung inovasi penentuan kebijakan daerah; d. Gunakan lembar kerja sebagai panduan untuk mengarahkan diskusi. 3. Mempresentasikan hasil rumusan mengenai kebijakan pendapatan, memberikan rekomendasi mengenai inovasi kebijakan pendapatan daerah. (30 menit) a. Potensi pendapatan apa yang selama ini sudah dimaksimalkan dan potensi apa lagi yang perlu dioptimalkan berdasarkan pilihan diatas? b. Lembaga-lembaga mana yang terlibat dalam kebijakan penentuan pendapatan daerah? c. Peraturan apa saja yang mendasari tugas-tugas di atas? 4. Membuat kesimpulan tentang inovasi kebijakan pendapatan daerah. (5 menit) a. Permasalahan yang kemungkinan terkait dalam penentuan kebijakan keuangan pendapatan daerah dan langkah antisipasi yang perlu dikembangkan; b. Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta; c. Pelatih memberikan kesimpulan berupa penajaman isu dan strategi pemecahan masalahnya.


43

6.4 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih perlu menstimulasi agar peserta aktif menyampaikan beberapa isu aktual yang kebijakan penentuan pendapatan daerah. 2. Saat menyimpulkan hasil diskusi, pelatih perlu menekankan pentingnya upaya inovasi dalam penetuan pendapatan daerah.

6.5 Lembar Kerja Tabel 6.1 Contoh Lembar Kerja Pendapatan Daerah Jenis Pajak

Score H

-2 K

2 E

P

BP

JML

Pajak Hotel Pajak Restoran Pajak Hiburan Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Air Tanah PBB Perdesaan & Perkotaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan H=Hasil; K=Keadilan; E=Esiensi; P=Kepastian; BP=Biaya pungut

6.6 Ringkasan Materi 1. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan. Pendapatan daerah merupakan semua sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, antara lain pajak daerah dan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta pendanaan melalui pemerintah pusat, yang disebut juga sebagai dana transfer, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

44


3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Kebijakan PAD dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. 4. Desentralisasi skal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka pelayanan publik, karenanya pengembangan potensi pendapatan daerah, lebih-lebih inovasi kebijakan penentuan pendapatan daerah sangat mutlak diperlukan. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik.


45

BAB VII PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

46


7.1 Perkembangan Peraturan dan Isu Terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.1.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta mampu menjelaskan perkembangan peraturan dan isu terkait pengelolaan Barang Milik Daerah.

WAKTU 2 Sesi (@45 Menit)

KATA KUNCI Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pengelolaan Barang Milik Daerah.

METODE 1. Curah pendapat/Brainstorming; 2. Mindmaps; 3. Visualisasi dengan Power Point. MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 5. Lembar media presentasi; 6. Handout.


47

BAHAN BACAAN 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah; 3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 5. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 6. Sumini, Penatausahaan Barang Milik Daerah, STAN, 2010; 7. Sutaryo, Manajemen Aset Daerah, http :sutaryo fe.staff.uns.ac.id/ les/2011/10/manajemen-aset-daerah.pdf (25 Juni 2013); 8. Tanda Setiya dan Rahmat Guntoro, Penilaian Barang Milik Daerah, Pusdiklat KNPK, BPPK, 2010; 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

7.1.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan penjelasan tentang perkembangan peraturan terkait pengelolaan barang milik daerah (10 menit)

Kegiatan 2 Diskusi (60 menit)


48


7.1.3 Penjelasan Kegiatan : (Presentai Materi); Menjelaskan perkembangan peraturan pengelolaan BMD dan Isu terkait Pengelolaan BMD

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat menjelaskan perkembangan peraturan dan isu terkait pengelolaan BMD.

1. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini. 2. Menjelaskan kepada peserta perkembangan peraturan pengelolaan BMD dan Isu terkait Pengelolaan BMD. 3. Membagikan PP No 6 tahun 2006 dan PP No 27 tahun kepada peserta dengan terlebih dahulu membentuk grup: a. Sebutkan perbedaan PP 6/2006 dengan PP 27/2014! b. Apa paradigma atau isu yang anda ketahui tentang pengelolaan BMD dan langkah apa yang sudah dilakukan? 4. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan! Kesimpulan ini sebaiknya dirangkum dan diungkapkan oleh peserta.


49

7.2 Pengelolaan Barang Milik Daerah 7.2.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat menjelaskan pengelolaan BMD yang efektif dan optimal berdasarkan peraturan perundangan.

WAKTU 2 Sesi (@ 45 Menit)

KATA KUNCI Pengelolaan BMD.

METODE 1. Curah pendapat/Brainstorming; 2. Visualisasi dengan Power Point; 3. Diskusi kasus. MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Laptop; 4. LCD projector; 2. Lembar media presentasi; 3. Handout. BAHAN BACAAN 1. Anonim, 2007. Modul 2; Penyusunan Rencana Pengadaan dan Pemeliharaan Aset/Barang Milik Daerah, Lembaga Administrasi Negara dan Departemen Dalam Negeri; 2. Endarto, Yudowinarso, Teori Dasar Penilaian, STAN, 2012; 3. Kemenkeu. 2010. Modul Pokok-Pokok Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4. Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Good Governence Democratization, Local Government Financial Management, Public Policy, Reinventing Government, Accountability Probity, Value for Money, Participatory Development, Serial Otonomi Daerah, Andi, Yogyakarta; 5. Murtaji, Penilaian Properti, STAN, 2010;

50


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah; 9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 70 Tahun 2012, Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Pesiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 12. Sumini, Penatausahaan Barang Milik Daerah, STAN, 2010; 13. Sutaryo, Manajemen Aset Daerah, http:sutaryofe.staff.uns.ac.id/ les/2011/10/manajemen-aset-daerah.pdf (25 Juni 2013); 14. Tanda Setiya dan Rahmat Guntoro, Penilaian Barang Milik Daerah, Pusdiklat KNPK, BPPK, 2010; 15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

7.2.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan penjelasan tentang pengelolaan BMD dan proses pengerjaan kasus dan diskusi (10 menit)




51

7.2.3 Penjelasan Brainstorming terkait bagaimana mengelola BMD yang efektif dan optimal. 1. 2. 3. 4.

Jelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini; Buat 5 kelompok dan berikan masing-masing kasus yang sama terkait pengelolaan BMD; Minta kelompok untuk menuliskan hasil diskusi dalam lembar kertas ipchart; Minta setiap kelompok melakukan presentasi maksimal selama @10 menit; a. Apa latar belakang terjadinya kasus tersebut? b. Apa penyebab terjadinya kasus tersebut? c. Pelanggaran apa yang dilakukan dalam terjadinya kasus tersebut? d. Bagaimana penyelesaian terhadap terjadinya kasus tersebut? e. Bagaimana bentuk pencegahan/idealnya dalam kasus tersebut? 5. Catatlah hasil pembahasan dan mintalah klarikasi kepada peserta, jika terdapat istilah atau catatan yang perlu penjelasan lebih lanjut dalam bentuk mindmaps; 6. Sampaikan simpulan dengan memberikan poin-poin penting dari tiap hasil diskusi.

KASUS Banyak Aset Pemprov DKI Terancam Hilang Jumat, 29 Juli 2011 - 5:57 WIB GAMBIR (Pos Kota) – DPRD mendesak Pemprov DKI mempertahankan setiap jengkal aset daerah yang terancam hilang akibat sederetan perkara di pengadilan yang umumnya mengalahkan Pemprov DKI sekaligus memenangkan lawan pihak swasta. Pemprov harus segera melakukan sertikasi aset. Sebab, hingga saat ini, dari sekitar 23 ribu aset, baru 3000 aset yang memiliki sertikat. Anggota Komisi A DPRD DKI yang membidangi hukum dan pemerintahan William Yani menyatakan hal itu di Jakarta, Kamis (28/7). “Pemprov harus mempercepat proses sertikasi agar aset bisa dipertahankan dengan baik. Jangan sampai tiap berperkara di pengadilan, pemprov selalu kalah karena ketiadaan bukti secara tertulis. Jadi harus segera dilakukan sertikasi,”katanya. Ia berharap, kasus lepasnya Kantor Walikota Jakbar ke tangan swasta tidak terulang lagi. “Kantor Walikota Jakbar sudah lepas, jangan lagi ada aset yang lepas. Kuncinya adalah percepatan sertikasi agar kepemilikan semakin jelas. Ia menjelaskan, aset pemprov tersebut sangat besar. Bahkan sesuai dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan, aset pemprov bernilai sekitar Rp470 triliun berupa lahan dan bangunan. Ia mengakui saat ini terdapat sejumlah aset dalam sengketa dengan pihak lain. “Pemprov DKI melalui Biro Hukum dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI harus menyiapkan pengacara yang berpengalaman di bidangnya. Bahkan, kalau bisa, menyewa pengacara papan atas di Jakarta untuk bisa memenangkan sengketa dan mencegah kehilangan aset daerah. “Tidak apa-apa bayar mahal untuk menyewa pengacara papan atas, daripada kehilangan puluhan aset daerah yang harganya jauh lebih mahal lagi. Juga untuk menjaga citra Pemprov DKI sendiri,” sarannya. Tidak hanya itu, lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini, fraksinya juga meminta pemprov mengecek dengan teliti kenapa saat ini aset tersebut jadi bermasalah. Kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi terhadap kasusnya untuk menemukan solusi yang terbaik.

52


William juga menyesalkan bakal hilangnya aset pemprov yang ada di Bank DKI. Apalagi aset tersebut sudah masuk dalam sitaan. “Ini patut kita sesalkan karena harus disita pengadilan. Bank DKI harus mengambil langkah hukum agar aset tidak lepas.” Boy Sadikin, anggota DPRD lainnya, mengatakan BPKD (Badan Pengeloila Keuangan Daerah) DKI harus dan wajib menelusuri kepemilikan semua aset agar jangan sampai terjadi pada fasilitas lain. “Segera di data secara terperinci.” Gubernur DKI Jakarta H. Fauzi Bowo mengakui banyak aset pemprov yang tidak dilengkapi dengan administrasi lengkap. Misalnya, dahulu banyak lahan untuk sekolah yang dihibahkan warga Jakarta untuk membantu pemprov. “Tapi karena hibah tidak dilengkapi surat, banyak yang menjadi sengketa karena digugat ahli waris.” Menurut Fauzi, pihaknya melalui BPKD terus melakukan sertikasi terhadap aset-aset tersebut. “Proses sertikasi aset terus dilengkapi agar kepemilikan menjadi jelas.”(john/b)

Latihan Soal Untuk Pengecekan Pemahaman 1. Jelaskan dasar hukum pengelolaan barang milik daerah! 2. Jelaskan issue terkait pengelolaan barang milik daerah! 3. Jelaskan aspek penting pemanfaatan barang milik daerah!


53

BAB VIII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

54


8.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat menjelaskan implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap penatausahaan keuangan daerah.

WAKTU 2 sesi (90 menit)

KATA KUNCI Implikasi akuntansi berbasis akrual, penatausahaan keuangan daerah.

METODE 1. Curah pendapat; 2. Diskusi kelompok.

MEDIA 1. Flipt Chart; 2. Spidol; 3. Pinboard; 4. Laptop; 5. LCD. BAHAN BACAAN 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 jo. 59/2007 jo 21/2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.


55

8.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan penjelasan tentang akuntansi berbasis akrual dan implikasinya terhadap penatausahaan keuangan daerah (25 menit)



8.3 Penjelasan Kegiatan : Menjelaskan secara umum akuntansi berbais akrual dan implikasinya terhadap penatausahaan keuangan daerah

Tujuan: Setelah mengikuti kegiatan ini peserta dapat menjelaskan perkembangan peraturan dan isu terkait pengelolaan BMD.

1. Menjelaskan kepada peserta implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap penatausahaan keuangan daerah (20 menit); 2. Membuat 5 kelompok diskusi; 3. Diskusikan di tiap kelompok pemahaman peserta tentang implikasi penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap penatausahaan keuangan daerah (10 menit); 4. Peserta diminta menuliskan hasil diskusi pada selembar kertas ip chart untuk (5 menit); 5. Peserta diminta mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok (@10 menit); 6. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan terkait: (5 menit).

56


Latihan Soal Untuk Pengecekan Pemahaman 1. Jelaskan aspek penting penatausahaan keuangan daerah! 2. Di dalam struktur kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah selaku pemegang kekuasaan umum di bidang pengelolaan keuangan daerah mendelegasikan sebagian atau seluruh kekuasaanya tsb kepada tiga pihak utama, sebutkan para pihak tersebut! 3. Dalam hal SKPKD belum dibentuk tersendiri atau dengan kata lain masih berada di lingkungan Sekretariat Daerah, apakah jabatan PPKD dapat dirangkap oleh Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah? jelaskan! 4. Apabila pengguna anggaran menunjuk kuasa pengguna anggaran (KPA), jelaskan kewenangan KPA tersebut? 5. Jelaskan bagaimana implementasi dan implikasi penatausahaan keuangan seiring dengan penerapan akuntansi berbasis akrual!


57

BAB IX AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH BERBASIS AKRUAL

58


9.1 Penyiapan Perangkat Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual 9.1.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat menjelaskan hal-hal yang harus dipersiapkan dalam mengimplementasikan akuntansi keuangan berbasis akrual.


KATA KUNCI Perangkat implementasi, akuntansi berbasis akrual.

METODE 1. Presentasi; 2. Diskusi.

MEDIA Isi dengan media yang relevan. Pilihan media antara lain: 1. Flip Chart; 2. Spidol; 3. Infocus; 4. Powerpoint yang atraktif. BAHAN BACAAN 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. PMK 238 Tahun 2011 tentang PUSAP; 3. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.


59

9.1.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan pemahaman tentang perangkat implementasi akuntansi berbasis akrual (15 menit)



9.1.3 Penjelasan Kegiatan : Menjelaskan secara umum mengenai perangkat implementasi akuntansi berbais akrual

Tujuan: Peserta mampu menjelaskan perangkat implementasi akuntansi berbais akrual.

1. Menjelaskan kepada peserta perangkat implementasi akuntansi berbais akrual (15 menit); 2. Diskusikan pemahaman peserta tentang perangkat implementasi akuntansi berbais akrual (25 menit); 3. Buatlah kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan terkait: (5 menit).

60


9.2 Persamaan Dasar dan Siklus Akuntansi Berbasis Akrual 9.2.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat menjelaskan Konsep Dasar Akuntansi Berbasis akrual.


KATA KUNCI Persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi berbasis akrual.

METODE 1. Presentasi; 2. Simulasi.



61

9.2.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan pemahaman konsep dasar dan siklus akuntansi berbasis akrual (15 menit)



9.2.3 Penjelasan Kegiatan 1: Pengantar – 25 menit

Tujuan: Mengkondisikan suasana yang kondusif serta menjelaskan secara singkat konsep dasar dan siklus akuntansi keuangan pemerintah daerah (SKPD).

1. Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing masing sendiri sendiri, dan pengajar melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh; 2. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal skpd dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat); 3. Pelatih menjelaskan konsep dasar akuntansi berbasis akrual; 4. Pelatih menjelaskan macam laporan keuangan yang harus disusun SKPD; 5. Pelatih memberikan reviu siklus akuntansi. Kegiatan 2: Simulasi– 60 menit


62


1. Pelatih mengajak peserta melakukan simulasi pencatatan transaksi sederhana hingga penyusunan laporan keuangan. Kegiatan 3: Integrasi (Conclusion)- 5 menit


1. Pelatih melakukan reviu (trace back) tentang konsep dasar dan proses penyusunan laporan keuangan pemda yang telah dilaksanakan dan mendiskusikan dengan peserta kesulitan yang dihadapi dalam menjalankan proses tersebut; 2. Pelatih memberikan apresiasi kepada peserta bahwa mereka telah berhasil menyusun laporan keuangan.

9.2.4 Ringkasan Materi Persamaan Dasar Akuntansi : Kekayaan Daerah = Sumber – sumber nya ASET = KEWAJIBAN + EKUITAS SISI KIRI = SISI KANAN SISI DEBIT = SISI KREDIT Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang harus dilalui dalam suatu sistem akuntansi, termasuk akuntansi pemerintah daerah. Tahap-tahap tersebut sebagai berikut : 1. Menganalisis transaksi berdasar bukti pembukuan dan mencatat transaksi dalam Buku Jurnal Finansial atau dan Buku Anggaran; 2. Mencatat penyesuaian akhir tahun di Buku Jurnal Finansial; 3. Melakukan posting ke Buku Besar (baik dari Buku Jurnal Finansial maupun Buku Anggaran); 4. Menyusun Neraca Saldo setelah penyesuaian; 5. Menyusun laporan keuangan berdasarkan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian; 6. Membuat Jurnal penutup; 7. Menyusun Neraca saldo setelah penutupan. Gambar 9.1 Siklus Akuntansi


63

9.3 Implementasi Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual 9.3.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Setelah mempelajari bab ini peserta mampu menjelaskan Akuntansi Pendapatan dan Piutang, Akuntansi Belanja, Beban dan Persediaan, Akuntansi Belanja Modal dan Aset Tetap, Akuntansi Pembiayaan, Investasi dan Kewajiban. WAKTU 2 Sesi (@45 menit)

KATA KUNCI Denisi, Pengakuan, Pengukuran, Penyajian dan Pengungkapan.

METODE 1. Presentasi; 2. Diskusi.

MEDIA 1. Flipt Chart dan Kertas Flip Chart; 2. Spidol; 3. Kabel Roll; 4. LCD Proyektor; 5. Lakban Kertas (untuk pengenal peserta); 6. Flip Chart; 7. Kertas Flip Chart; 8. Penghapus.

64


BAHAN BACAAN 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; 2. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 3. PMK 238 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan; 4. Permendagri 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 5. Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 s/d 10; 6. Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 2 dan 3; 7. Permendagri 13 tahun 2006 jo Permendagri 59 tahun 2007 jo Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. SE Ditjen BAKD No. 900/079/BAKD/2008; 9. Bultek Standar Akuntansi Pemerintahan No 1 s/d 10; 10. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 dan 3; 11. Prof Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusu, Akuntansi Keuangan Daerah – SAP berbasis Akrual, Edisi 4, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2012.

9.3.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Pengantar (Introduction) (25 menit)


Kegiatan 3 Integrasi (Conclusion) (5 menit)


65

9.3.3 Penjelasan Kegiatan 1: Pengantar

Tujuan: Mengkondisikan suasana sehingga kondusif serta menjelaskan secara singkat apa yang akan dipelajari.

1. Pelatih meminta peserta menuliskan nama panggilan di lakban kertas, merobek dan menempelkannya pada dada sebelah kiri peserta masing-masing sendiri sendiri, dan pelatih melakukan hal ini lebih dulu untuk memberikan contoh; 2. Pelatih memperkenalkan diri dan berkenalan dengan peserta sambil mengisi daftar hadir peserta dengan menanyakan nama, asal skpd dan tugas/apa yang dikerjakan sehari-hari oleh peserta (latar belakang pendidikan bisa dilihat dari daftar hadir peserta/data peserta dari sekretariat); 3. Pelatih menyampaikan apa yang akan dipelajari dalam bab ini. Kegiatan 2: Diskusi kelompok

Tujuan: Peserta dapat menjelaskan akuntansi keuangan pemerintah daerah.

1. Pembagian kelompok Diskusi: 5 menit a. Pelatih membagi kelompok dengan anggota masing masing maksimal 5 – 6 orang sehingga terbentuk 5 kelompok diskusi; b. Cara pembagian kelompok dapat dilakukan dengan cara disiapkan kertas dengan jumlah warna sesuai dengan jumlah kelompok yang akan dibentuk dan jumlah total kertas seluruhnya merupakan jumlah peserta, atau bisa dengan cara lain. 2. Diskusi a. Pelatih menyampaikan tugas dari setiap kelompok yaitu mendiskusikan selama 30 menit 5 atribut berikut terkait subbab yang didiskusikan:  Denisi;  Pengakuan;  Pengukuran;  Pencatatan;  Penyajian dan Pengungkapan. b. Hasil diskusi kelompok dituangkan dalam kertas ipchart/dan mobile visualization/kertas metaplan dengan waktu 5 menit. 3. Presentasi kelompok: (5 x @10 menit) a. Pelatih mempersilakan setiap kelompok untuk mempresentasikan hal-hal penting yang telah didiskusikan; b. Setiap kelompok diberikan waktu selama 15 menit untuk mempresentasikan.

66


Kegiatan 3: Integrasi (Conclusion)

Tujuan: Memastikan pemahaman peserta dan menyimpulkan apa yang sudah dipelajari.

1. Pelatih menyimpulkan hal-hal yang penting hasil diskusi yaitu mengenai denisi kelompok akun, titik pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan bab akuntansi keuangan daerah; 2. Memberikan apresiasi kepada peserta atas pemahaman yang telah diperoleh.

9.3.4 Media 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kabel Roll; LCD Proyektor; Lakban Kertas (untuk pengenal peserta); Flip Chart; Kertas Flip Chart; Spidol; Penghapus; Kertas mobile visualization/kertas metaplan (25 paket).

9.3.5 Catatan untuk Pelatih 1. Pelatih mendatangi setiap kelompok diskusi peserta untuk mengecek dan mengarahkan proses diskusi sesuai seperti yang diharapkan.


67

9.4 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 9.4.1 Tujuan, Waktu (Durasi) dan Kata Kunci TUJUAN Peserta dapat menjelaskan menjelaskan pengertian, tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis, dan ilustrasi analisis laporan keuangan.


KATA KUNCI Analisis laporan keuangan pemerintah daerah, Analisis Horizontal dan Vertikal, Analisis Rasio.

METODE 1. Presentasi; 2. Simulasi.


68


9.4.2 Alur Pembelajaran Kegiatan 1 Memberikan pemahaman tentang pengertian, arti penting tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan, metoda dan teknik analisis laporan keuangan termasuk informasi tentang studi kasus yang akan dibahas (20 menit)

Kegiatan 2 Melakukan Simulasi Analisis Horizontal (Perbandingan/Trend) dan Analisis Vertikal (Hubungan) (10 menit)

Kegiatan 3 Melakukan Simulasi Analisis Rasio (10 menit)


9.4.3 Penjelasan Kegiatan 1: Pengantar : 15 menit

Tujuan: Peserta mampu memberikan penjelasan terkait pengertian, arti penting, tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis laporan keuangan.


69

1. Menjelaskan secara umum pemahaman tentang pengertian, arti penting tujuan dan manfaat, metoda dan teknik analisis laporan keuangan; 2. Menjelaskan kepada peserta tujuan dan proses yang akan dilakukan dalam sesi ini; 3. Menjelaskan kepada peserta pengertian, arti penting dan manfaat analisis laporan keuangan; 4. Menggali pemahaman peserta tentang bagaimana cara pengguna dapat melakukan analisis terhadap laporan keuangan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut: a Apa yang anda ketahui tentang bagaimana menganalisis LKPD? b Apa saja jenis-jenis ALK? 5. Masing-masing peserta diminta untuk berkontribusi dalam diskusi ini dan usahakan terjadi keseimbangan dalam berpendapat dengan memberikan kesempatan kepada semua peserta secara merata; 6. Buatlah penjelasan singkat terkait soal simulasi yang diberikan. Kegiatan 2: Simulasi Analisis Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Metoda Horizontal dan Vertikal

Tujuan: Peserta diminta melakukan simulasi analisis laporan keuangan dengan metoda dan teknik tertentu.

1. Peserta diminta untuk menganalisis LKPD, apabila dimungkinkan peserta dapat diminta untuk membawa kalkulator atau lap-top; 2. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk melakukan analisis LKPD: a. Rasio likuiditas; b. Rasio solvabilitas; c. Rasio leverage. 3. Pelatih dapat menyajikan solusi manual atas kasus terkait melalui power-point dan mendiskusikan analisis tersebut dan kesimpulan kerja kelompok Kegiatan 3: Simulasi Analisis Laporan Keuangan Dengan Menggunakan Analisis Rasio

Tujuan: Peserta diminta melakukan simulasi analisis laporan keuangan dengan metoda analisis rasio.

1. Peserta diminta untuk menganalisis LKPD, apabila dimungkinkan peserta dapat diminta untuk membawa kalkulator atau lap-top; 2. Selanjutnya para peserta/kelompok diminta untuk melakukan analisis LKPD meliputi: a. Analisis vertikal; b. Analisis Horisontal; c. Analisis Rasio. 3. Pelatih dapat menyajikan solusi manual atas kasus terkait melalui power-point dan mendiskusikan analisis tersebut dan kesimpulan kerja kelompok.

70


9.4.4 Media 1. ATK; 2. Kalkulator untuk setiap peserta; 3. Foto copy berupa case study material: case study handouts dan lembar kerja.

9.4.5 Catatan untuk Pelatih 1. Menerapkan prinsip mengerjakan secara gotong royong: Semua mengerjakan hal yang sama, dan memperoleh hasil yang sama (dicocokkan) – tiap aktivitas dikendalikan pelatih. 2. Pelatih perlu menstimulan agar peserta aktif menyampaikan gagasannya. Jika peserta banyak yang pasif, pelatih dapat menggunakan metaplan untuk mengetahui pendapat peserta. 3. Simulasi analisis LKPD dapat dilakukan di dalam kelas, akan lebih mudah jika terdapat fasilitas komputer untuk setiap kelompok, sehingga peserta dapat mengerjakan perhitungan menggunakan worksheet programs (MS Excel). Untuk mengesienkan waktu, pelatih dapat memberikan case study materials sebelum sesi berlangsung. 4. Apabila waktu yang tersedia tidak memungkinkan, pelatih dapat memberikan lembar jawaban (manual solution) dan meminta peserta untuk melakukan analisis terhadap perhitungan tersebut.

9.4.6 Ringkasan Materi 1. Arti Penting ALK Supaya laporan keuangan lebih berarti dan mudah dipahami oleh para pembaca laporan keuangan, maka perlu dilakukan analisis atas laporan keuangan dengan cara membandingkan akun-akun laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. 2. Tujuan dan Manfaat a. Meyakini ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Mengetahui kondisi keuangan pemerintah daerah serta perubahan-perubahannya; c. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya; d. Mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dana untuk kegiatannya; e. Mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya; f. Mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menghasilkan sumber daya. 3. Metode dan Teknik Analisis Tahapan melakukan analisis laporan keuangan adalah sebagai berikut adalah: a. Memperoleh data keuangan dan pendukung yang diperlukan untuk periode analisis; b. Mengukur atau menghitung dengan menggunakan rumus-rumus tertentu; c. Melaksanakan kalkulasi dengan memasukkan angka-angka ke dalam formula secara cermat; d. Menafsirkan hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat; f. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan tersebut. Dalam praktik, terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu analisis horizontal dan analisis vertikal.

Analisis Horizontal (Analisis Perbandingan) Dalam analisis horizontal akan dilakukan perbandingan antara satu periode dengan periode berikutnya. Oleh karena itu analisis ini juga dikenal dengan analisis kecenderungan (trend). Analisis trend merupakan suatu teknik analisis yang mencoba untuk mengidentikasi pola-pola dari kecenderungan (perubahan yang terjadi dalam beberapa periode yang telah lalu) sebagai dasar dari


71

evaluasi dan prediksi keadaan atau perubahan di masa datang. Secara umum dari hasil analisis ini akan terlihat antara lain: Angka-angka dalam Rupiah; Angka-angka dalam persentase; Kenaikan atau penurunan jumlah Rupiah; Kenaikan atau penurunan dalam persentase. Beberapa langkah teknik Analisis Trend: 1. Buat sumbu vertikal Y (variabel dependen) dan sumbu horizontal X (variabel independen); 2. Data yang tersedia buat scatter plot, yaitu kumpulan titik-titik koordinat (X,Y); 3. Dengan jalan observasi atau pengamatan langsung terhadap bentuk scatter plot, dapat ditarik sebuah garis yang kira-kira mendekati pola dari titik koordinat yang ada. Karakteristik analisis horizontal mempunyai beberapa karakteristik berikut: 1. Bertujuan untuk mengetahui arah atau kecenderungan suatu akun laporan keuangan; 2. Membutuhkan time series data selama beberapa tahun; 3. Analisis kecenderungan sederhana, baik dengan tahun dasar maupun dengan bergerak, membandingkan angka-angka untuk akun yang sama dari laporan beberapa tahun yang berurutan, tanpa mengidentikasi variabel yang mempengaruhi perubahan dari akun tersebut; 4. Analisis kecenderungan dengan diagram pencar dilakukan dengan penarikan garis kecenderungan yang mendekati (mengikuti) pola dari sebaran titik-titik dalam grak.

Analisis vertikal 1. 2. 3. 4. 5.

Analisis atas akun yang ada di neraca; Analisis atas akun yang ada di laporan realisasi anggaran (LRA); Analisis atas akun yang ada di laporan arus kas (LAK); Analisis atas akun yang ada di laporan operasional (LO); Analisis rasio. a. Analisis Rasio  Rasio Kemandirian =

Pendapatan Asli Daerah Dana perimbangan + Pinjaman

 Ratio Pertumbuhan PAD =

PADt - PAD(t-1) PADt-1 Sisa Pinjaman + Pinjaman yang Diusulkan

 Rasio Maks Pinjaman (maks 75%) =  DSCR (minimal 2,5 Kali) =  Rasio Keselarasan Belanja =  Ratio Utang Perkapita =

Jumlah Penerimaan Umum APBD Tahun Sebelumnya

{PAD + DAU + (DBH - DBH DR)} - Belanja wajib Angsuran Pokok + Bunga + Biaya Pinjaman Lainnya Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung Total Utang Jumlah Penduduk Total Utang

 Rasio Utang terhadap Aset tetap =

Aset Tetap

Digunakan untuk mengukur persentase aset tetap dalam pengambilan utang. Beban Bunga Jangka Panjang

 Rasio Bunga Utang Terhadap PAD =  Rasio Utang Terhadap PAD =

72

PAD PAD

Utang


Latihan Soal untuk Pengecekan Pemahaman 1. Jelaskan perkembangan akuntansi keuangan pemerintah daerah! 2. Perangkat implementasi akuntansi berbasis akrual apa saja yang harus disiapkan? Jelaskan secara singkat! 3. Jelaskan gambaran umum akuntansi keuangan berbasis akrual! 4. Jelaskan analisis akuntansi keuangan pemerintah daerah! 5. Bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk meraih opini WTP?


73

74


75

MA

CAR

A DA N A R A KÇ

A

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Gedung Radius Prawiro Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta 10710 T + 62 21 384 7225 F + 62 21 350 6218 I www.djpk.depkeu.go.id

Transforming Administration Strengthening Innovation (TRANSFORMASI) Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH Menara BCA Lantai 46 Jl. M. H. Thamrin 1 Jakarta 10310 T + 62 21 235 87 121/122/123 F + 62 21 235 87 120 I www.giz.de

Buku Panduan Bagi Pelatih Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Tingkat Lanjutan (Advanced)

Recommend Documents