Buku Informasi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Buku Informasi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

STANDARDISASI KETENAGALISTRIKAN 2.1.

Umum Kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara di dunia, seperti Asean Free Trade Area (AFTA), As ia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (W TO), telah menc iptakan s istem perdagangan dunia yang bebas (free trade). Dengan sistem ini a kan me mperluas gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintas i batas-batas wilayah s uatu negara. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor. Untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardis as i yang tidak s aja mampu menja min

perlindungan

terhadap

mas yarakat

khus us nya

di

bidang

keselamatan, kea manan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekono mi nas ional. Lebih lanjut, di dalam Perjanjian Word Trade Organization (W TO), s ebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai Agreement on Technic al Barrier to Trade (TBT) yang mengatur mengenai s tandardisasi ditegaskan bahwa negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indones ia, diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan

nas ional

di

bidang

standardisas i.

Standaridisas i

dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku us aha, tenaga kerja, dan mas yarakat lai nnya bai k untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun peles tarian fungs i lingkungan hidup, serta untuk me mbantu kelanc aran perdagangan dan me wujudkan persaingan us aha yang sehat dalam perdagangan. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standardisas i diperlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinergik antara

kons umen,

pelaku

usaha,

ilmu wan

dan

ins tansi

Pemerintah.

Berdasarkan perke mbangan ters ebut di atas dan mengingat peraturan perundang-undangan di bidang s tandardisasi sudah tidak lagi selaras dengan sistem perdagangan dunia yang bebas , ma ka dipandang perlu mengatur ke mbali ketentuan tentang standardis as i s ecara nas ional.

1


Standar adalah spes ifikas i teknis atau sesuatu yang dibakukan termas uk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan kons ens us semua pihak yang terkait

dengan

me mperhatikan

syarat-syarat

keselamatan,

keamanan,

kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa ki ni dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang s ebesar-besarnya. Standardisas i adalah proses merumus kan, menetapkan, menerapkan dan merev isi s tandar, yang dilaksanakan sec ara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Sedangkan Standar Nas ional Indones ia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

Sebagaimana

diamanatkan

dalam

PP

No.102

Tahun

2000

tentang

Standardisasi Nasional, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai ins tansi teknis bertanggung jawab dalam : a. Menyus un program perumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI); b. Menerapkan

SNI,

yaitu

dengan

mempertimbangkan

kes elamatan

ketenagalistrikan dan perlindungan kons umen, dan memberlaku kan SNI s ebagai standar wajib; c. Melaku kan pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap penerapan SNI W ajib. Dalam mela kukan kegiatan-kegiatan perumusan ters ebut didasarkan oleh peraturan-peraturan pelaks anaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan-peraturan pelaksanaan di bidang Standar Nasional Indonesia meliputi : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317) ; b. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisas i Nas ional (LN Tahun 2000 Nomor 1999);

2


c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik (LN Tahun 1989 No mor 24, TLN Nomor 3394) s ebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 Nomor 5, TLN No mor 4469); d. Keputusan Presiden Republik Indones ia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Ko mite Akreditas i Nas ional; e. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.02.P/0322/M.PE/1995 tentang Standardisasi, Sertifikasi dan Akreditas i Dalam Lingkungan Pertambangan dan Energi. f. Keputusan

Kepala

Badan

Standardisas i

Nasional

No.

3401/BSN-

I/HK.71/11/2001 tanggal 26 Nopember 2001 tentang Sistem Standardisas i Nas ional; 2.2.

Penerapan SNI Wajib Dalam rangka

penyiapan

pelaks anaan

penerapan

SNI W ajib,

perlu

dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Sosialisas i SNI W ajib dan renc ana SNI lainnya untuk diberla kukan sebagai s tandard wajib kepada pihak terkait, mis alnya masyarakat pengguna produk ketenagalistrikan dan instalasi tenaga lis trik, produsen dan ins tans i teknis terkait s erta pemerintah daerah; 2. Penyiapan infras truktur pelaks ana penerapan SNI W ajib yang meliputi, Lembaga Sertifikas i Produk, Laboratorium Uji dan Lembaga Ins peks i; 3. Menotifikasikan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang pemberlakuan SNI W ajib ke W TO (World Trade Organization); 4. Pengawasan penerapan SNI Wajib yang dalam hal ini untuk Direktorat J enderal Listrik dan Pemanfaatan Energi dilakukan oleh Ins pektur ketenagalistrikan.

Penerapan SNI wajib dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Inventarisasi laboratorium penguji, le mbaga sertifikas i dan lembaga inspeksi yang ada di Indonesia, baik yang telah maupun yang belu m diakreditas i oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), atau lembaga akreditas i

3


Negara lain yang telah mengadakan saling pengakuan dengan Indonesia / KAN atau lembaga nasional Negara tertentu yang mas uk dalam IEC CBSc heme. 2. Menginv entaris as i lembaga sebagai pelaksana penerapan SNI wajib, dengan c ara sebagai berikut : §

membuat chek lis t penilaian kemampuan laboratorium uji, misalnya peralatan uji, item uji sesuai SNI W ajib, manajemen mutu, dll.

§

melakukan peninjauan ke lokasi laboratorium uji.

§

membuat c hek lis t penilaian kemampuan lembaga sertifikasi dan atau le mbaga inspeks i, mis alnya asesmen alat kerja (tools), jumlah dan kesesuaian ases or, asesmen manajemen, dll.

Untuk penerapan SNI W ajib yang terkait dengan instalas i tenaga listrik, perlu langkah-langkah tindak lanjut antara lain me mbuat c hek list penilaian kes esuaian yang akan dilakukan untuk menilai pada saat komisioning dan pemeriksaan berkala dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelaikan. 3. Penugasan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi kepada lembaga sertifikas i produk yang telah diakreditas i oleh KAN atau lembaga akreditasi negara lain yang telah mengadakan saling pengakuan dengan Indones ia/KAN. 4. Apabila belum ada lembaga sertifikas i produk dan atau lembaga inspeks i yang diakreditasi oleh KAN,

ma ka Direktur Jenderal Listrik dan

Pe manfaatan Energi untuk sementara menunjuk dan menugaskan lembaga s ertifikasi produk dan atau lembaga inspeks i yang dianggap mampu. Dala m hal ini, s ertifikat diterbitkan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi. 5. Pertimbangan dasar penugasan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi berdasarkan ruang lingkup SNI bidang ketenagalistrikan yang diberlakukan sebagai standar wajib, yaitu untuk meyakinkan bahwa lembaga yang ditugaskan memahami dan mampu menerapkan SNI W ajib, karena dimungkinkan ruang lingkup SNI ters ebut belum tercakup dalam akreditasi KAN.

4


2.3.

SNI Wajib Yang Diterapkan Pada Peralatan Tenaga Listrik Standar, dalam hal ini SNI wajib, yang bersubstansi persyaratan untuk kerja, keselamatan dan dimens i s uatu produk peralatan tenaga lis trik, diterapkan me lalui pros es sertifikas i yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang terakreditasi dan ditugaskan oleh Direktur J enderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pros es sertifikas i pada produk peralatan dima ks ud, LSPro menunjuk Laboratorium Penguji yang terakreditasi untuk mela kukan pengujian dan terhadap has il uji LSPro melakukan penilaian (ases men) dan ev aluas i kesesuaian sesuai dengan SNI dan manajemen mutu di pabrik pembuatnya. Kes esuaian dengan SNI s ebagai has il penilaian kes esuaian dituangkan dalam sertifikat Produk dan penandaan sertifikat pada produk yang diuji. Standar, dalam hal ini SNI W ajib, yang bersubstans i pers yaratan unjuk kerja, keselamatan sistem ins talasi ditetapkan melalui pros es inspeks i yang dilakukan oleh Lembaga Inspeks i yang terakreditasi dan ditugas kan oleh Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi.

Pros es inspeks i, Lembaga s ertifikasi Inspeksi melakukan inspeks i pada saat ko misioning pembangunan instalas i, pemeliharaan bes ar, reguler dan s ewaktuwaktu. Ko mpetensi ins pektur dalam hal ini harus me mpunyai kemampuan prediktif,

kuratif

dan

korektif

dala m

mengantisipasi

ketidaks elamatan

ketenagalis trikan yang ti mbul pada instalas i dis is i dis tribus i. Kes esuaian ins talas i dengan SNI W ajib yang dihasilkan atas penilaian dan inspeks i lembaga inspeksi dapat dituangkan dalam sertifikat laik Operas i.

Selanjutnya dalam melakukan perumusan SNI bidang ketenagalistrikan, skema-skema berikut ini memberikan gambaran mengenai tata cara suatu proses perumus an SNI bidang ketenagalistrikan, pemberlakuan SNI bidang

5


ketenagalis trikan sebagai s tandar wajib, pemberlakuan dan penetapan SNI Wajib s erta notifikasi W TO.

Usulan Materi Konsep RSNI : § Publikasi IEC atau Std. § Nasional negara tertentu § Pemerintah – DJLPE § Asosiasi Produsen § Pemilik Instalasi TL § Masyarakat Standardisasi

PERDAGANGAN

RSNI

Net Konsep RSNI

PANITIA TEKNIK PERUMUS SNI Pakar Bidang Ketenagalistrikan dari unsur-unsur :

§ Pemerintah

FORUM KONSENSUS Terkait dengan § Keselamatan § Standar Internasional § Masukan dari Masyarakat

§ Pelaku Usaha § Konsumen

§ Program Stand. Nasional

§ Ilmuwan

SNI BIDANG KETENAGA LISTRIKAN

BSN

STAKEHOLDER § Pemerintah

PROSES PENETAPAN RSNI – SNI

I N D U S T R I

§ Pelaku Usaha § Konsumen

KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN

§ Ilmuwan

Gbr. 2.1. Proses Perumusan SNI Bi dang Ketenagali strikan

PENETAPAN RSNI MENJADI SNI OLEH

PERUMUSAN RSNI OLEH PANITIA

SNI

SUKARELA

PEMBERLAKUAN KEPMEN ESDM

§ § § § §

SNI WAJIB

NOTIFIKASI WTO

KESELAMATAN KEAMANAN KEANDALAN KESEHATAN KELESTARIAN FUNGSI

6


Gbr.2.2. Proses Pemberlakuan SNI Bidang Ketenagalistri kan Sebagai Standar Wajib

7


2.4.

Hasil Pelaksanaan di Bidang SNI Bidang Ketenagalistrikan a. Perumus an Standar Bidang Ketenagalistrikan Penyelenggaraan Forum Konsens us sejak tahun 1981 sampai dengan 2005 telah dis elenggarakan sebanyak 25 kali, yang menghas ilkan RSNI dan SNI serta telah ditetapkan oleh Kepala BSN, sebagai berikut : Tabel 2.1. Perumusan Standar Bi dang Ketenagali strikan

NO.

STANDAR TENTANG

1

Instalas i dan peralatan pada pembangkit tenaga listrik Instalas i dan peralatan pada Trans misi Instalas i dan peralatan pada Distribusi Instalas i dan peralatan pada Tegangan Rendah Pemanfaat tenaga lis trik Lain-lain • Sis tem kelis trikan • Sis tem mutu keandalan • Perlengkapan traksi lis trik (KRL) • Perlengkapan elektromedik Jumlah

2 3 4 5 6

JUMLAH STANDAR RSNI SNI 3

36

3 8 8 48 11

22 18 36 59 45

61

216

b. Pe mberlakuan SNI s ebagai standar wajib Telah memberla kukan SNI s ebagai standar wajib s ebanyak 8 s tandar, s ebagai berikut : Tabel 2.2. Pemberlakuan SNI Sebagai Standar Waj ib

N0

NOMOR DAN JUDUL SNI

OBYEK PENERAPAN

1

04–0225–2000 Persyaratan umum instalasi listrik 2000 (PUIL 2000)

Instalasi tegangan rendah

2

04–3892.1–2001 Tusuk-kontak dan kotak-kontak untuk keperluan rumah tangga dan sejenisnya Bagian 1 : Persyaratan umum

Tusuk kontak dan kotak kontak

8


Lanjutan T abel 2.2. ...............................

N0

NO MOR DAN JUDUL SNI

OBYEK PENERAPAN

3

04–6203.1–2001 Sakelar untuk instalasi lis trik tetap rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan umu m

Sakelar

4

04–6292.1–2001 Keselamatan pemanfaat listrik untuk rumah tangga dan sejenisnya – Bagian 1 : Persyaratan umu m

Peranti lis trik untuk rumah tangga

5

04–1922–2002 Frekuensi standar 50 Hz

Ins talasi, peralatan dan pemanfaat tenaga lis trik

6

04–6507.1–2002 Pemutus Sirkit untuk Proteksi Arus Lebih pada Instalas i Rumah Tangga dan Sejenis nya – Bagian 1 : Pemutus sirkit untuk operasi arus bolak-balik

Pemutus s irkit (MCB)

7.

19–6659–2002 Tanda Keselamatan – Pe manfaat Listrik

Pemanfaat tenaga listrik

8

04–6292.2.80–2003 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenisnya – Kes elamatan – Bagian 2-80 : Pers yaratan khusus untuk kipas angin.

Kipas angin

Dengan mempertimbangkan kesiapan lembaga sertifikas i, laboratorium uji dan

kesiapan

produs en, s ec ara

bertahap

secara

bertahap

akan

diberlakukan 18 SNI sebagai s tandar wajib, sebagai berikut :

9


Tabel 2.3. Program Pemberl akuan SNI Sebagai Standar Wajib

N0

NO MOR DAN JUDUL SNI

OBYEK PENERAPAN

1

04-6292.2.34-2004 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis Keselamatan Bagian 2-34 : Pers yaratan khusus untuk motor kompresor

Motor kompres or untuk mesin refrigerasi (lemari pendingin), food freezers , ic e makers, airconditioners, electric heat pumps and dehumid ifiers.

2

04-6292.2.3-2003 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis – Keselamatan Bagian 2-3: Persyaratan khusus untuk setrika listrik

Setrika lis trik

3

04-6292.2.24-2003 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis – Keselamatan Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk peranti refrigeras i, peranti es krim dan pembuat es

Lemari pendingin

4

04-6292.2.40 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis – Keselamatan Bagian 2-40: Persyaratan khusus untuk pompa bahang, pengkondisi udara dan penghilang lembab

Pompa bahang lis trik, termas uk pompa bahang air panas sanitasi, pengkondisi udara, dan penghilang lembab

5

04-6292.2.41-2003(1) Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis – Keselamatan Bagian 2-41: Persyaratan khusus untuk pompa

Pompa lis trik (vertic al)

6

04-6292.2.7-2003 Peranti listrik rumah tangga dan s ejenis – Keselamatan Bagian 2-7: Persyaratan khusus untuk mes in cuci

Mesin cuci

10


Lanjutan Tabel 2.3. ...............................

N0

NOMOR DAN JUDUL SNI

OBYEK PENERAPAN

7

RSNI 04-6292.2.4 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan Bagian 2-4: Persyaratan khusus untuk ekstraktor putar

Mesin cuci

8

RSNI 04-6292.2.11 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan Bagian 2-11 : Persyaratan khusus untuk pengering guling

Mesin cuci

9

04-6292.2.14-2004 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan Bagian 2-14 : Persyaratan khusus untuk mesin dapur

- ekstraktor jus-buah (berry-juice extractors); - blender (blenders); - pencincang (mincers); - juiser sentrifugal (centrifugal juicers); - pengocok krim (cream whippers); - pengocok telur (egg beaters); - pengaduk (churn); - pencampur makanan (food mixers); - pemroses makanan (food processors);

10

04-6973.1-2003 Luminer (semua jenis) Luminer – Bagian 1: Persyaratan dan Pengujian

11

04-6973.2.1-2003 Luminer terpasang tetap Luminer – Bagian 2-1 : Persyaratan untuk penggunaan umum Khusus – Luminer terpasang tetap untuk penggunaan umum

12

04-6973.2.2-2003 Luminer – Bagian 2-2 : Persyaratan khusus – Luminer tertanam

13

04-6973.2.3-2003 Luminer u n tu k Luminer – Bagian 2-3 : Persyaratan pencahayaan jalan

Luminer tertanam

11


khusus – Luminer untuk pencahayaan jalan Lanjutan Tabel 2.3. .............................

N0

NOMOR DAN JUDUL SNI

OBYEK PENERAPAN

14

04-6973.2.5-2003 Luminer – Bagian 2-5 : Persyaratan khusus – Lampu sorot

Lampu sorot

15

04-6292.2.9-2004 Peranti listrik rumah tangga dan sejenis – Keselamatan Bagian 2-9: Persyaratan khusus untuk gril, pemanggang roti dan peranti pemasak portabel sejenis

- pemanggang roti (toasters) - pemanggang (barbeque); - pemasak (cookers); - dehidrator makanan (food dehydrators); - pemanggang (roasters)

04-6956.1-2003 Gawai arus sisa Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi tegangan rendah arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) – Bagian 1 : Umum

u n tu k

17

04-6956.2.1-2005 Gawai arus sisa Pemutus sirkit arus sisa tanpa proteksi tegangan rendah arus lebih terpadu untuk pemakaian rumah tangga dan sejenisnya (RCCB) – Bagian 2-1 : Mampu terap aturan umum untuk fungsi RCCB yang independen dari tegangan saluran

u n tu k

18

04-6957-2003 Pemutus sirkit (PMS–P)

16

u n tu k

Pemutus sirkit u n tu k perlengkapan perlengkapan juga sebagai proteksi terhadap tegangan kurang/lebih

c. Kerja sama standardisasi §

Konsep kerja sama (MOU) antara Ditjen Listrik dan Pemanfaatan Energi dan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Dep. Perdagangan.

12


§

Partisipasi aktif dalam penyusunan draft agreement ASEAN EEMRA

§

Pelaksanaan

harmonisasi

standar

tingkat

regional

sebagai

implementasi agreement ASEAN EEMRA d. Program sosialisasi SNI wajib : § Tahun 2002 : melalui seminar/workshop di Bandung dan Semarang § Tahun 2003 : melalui seminar/workshop di Banten dan Surabaya § Tahun 2004 : - melalui media massa (radio dan koran) dan penyebaran brosur dan leaflet - melalui seminar/workshop di Padang dan Bandar Lampung; §

Tahun 2005 : melalui seminar/workshop di Batam dan Denpasar;

§

Program tahun 2006 : melalui media massa (media campaign) (tv, radio dan koran) dan penyebaran brosur dan leaflet.

13

Buku Informasi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan

Recommend Documents