Bstri) BADAN STANDARDISASI NASIONAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 45A/KEP/BSN I 3 I 2Ot6 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28AlKEP/BSN I 2 I 2OI5 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LING-KUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
Menimbang
: a.
bahwa sebagai tindak lanjut atas Reviu Indikator
Kinerja Utama Badan Standardisasi Nasional dalam menjalankan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2OL5-2OL9, maka perlu meninjau kembali Indikator Kinerja Utama di lingkungan Ba.dan Standardisasi Nasional.;
b. bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf
a, perlu
menetapkan
Keputusan Kepala Badan Stendardisasi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala
Standardisasi Nasional Nomor tentang PenetaPan 28AlKEP/BSN l2l20Ls Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan
Badan
Standardisasi Nasional; Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 25 llahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan kmbaLran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216
Tambahan l,embaran Negara Nomor 5584); .)-
Peraturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kine{a Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25 T'ambahan l,embaran Negara Nomor 4614); 4.
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah;
5.
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan llata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2O13,;
6.
Keputusan Presiden Nomor a4lM Tahun
2OL2
tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional; 7.
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor t'er/9/M.PAN l5l2OO7 tentang Pedoman Umum lPenetapan Indikator Kine{a Utama di Lingkungan linstansi Pemerintah; 8.
Peraturan Menteri Negar:a Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Perl20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kine{a Utama;
9.
Peraturan Menteri Nega.ra Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2Ol4 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kine{a, dan Tata Kerja Reviu atas Laporan Kine{a Instansi .Pemerintah; 10.
Keputusan Kepala Badan St,aldardisasi Nasional
Nomor 965/BSN-I/HK.35/05/2001
tentang
Organisasi dan Tata Kerja )Badan Standardisasi
Nasional, sebagaimana telzrh diubah dengan Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2011; MEMUTUSI(AN:
Menetapkan
KEPUTUSAN KEPAI"A BADAI.I STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PERUBAT{AN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAI,I STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 28AIKEP/BSN
I2OI5 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI 12
LINGKUNGAN BADAN STANDARD]:SASI NASIONAL. PERTAMA
Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 28iAl KEP/BSN / 2 / 2Ol5 tentang Penetapan Indikator Kine{a Utama di
Lingkungan
Badan
Standardisasi
Nasional
sebagaiaman telah diubah dengan Keputusan Kepala Nomor I'lasional Standardisasi Badal |92/KEP/BSN l8l2Ol5 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional
Nomor 28A/KEP/BSNl2l2Ol5 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, sehingga rnenjadi sebagaimana
tercantum dalam Lamiran Keputusan ini.
KEDUA
Keputusan Kepala Badan
ini
mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta tanggal
I
Maret 2016 STANDARDISASI NASIONAL,
LAMPIRAN. ...
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NoMoR
| 4SA(KE'P/BSN/O7l2ot6 TANGGAL :LMaret2016 INDII(ATOR KINERJA UTAIVIA
DI LINGKUNGAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL
I. 1.
2.
Badan Standardisasl Nasional T\rgas
:
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang standardisasi nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
F'ungsi a. pengkajian dan penyrsunaa kebijaken nasional di bidang standardisasi naaioral; b. pengkoordinasiart kegiat€n fungsional dalam pelaksanaan tugas BSN; c. pelaflca.ran d€n pembinaan terhadap kegiatan instartsi pemerintah di bidang standardisasi naaional; d. peflyelenggaraar kegiatan kerja saina dalam negeri dan intemaeional di bidang standardisasi; e. pef,ryelenggaraan pembinaan da'r pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, orgadsasi :
tata laks€na, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persartdian, perlengkapan, dan rumah tangga. Indikator Kinerja Utanta :
dan
Stakeholder Perspectlves 1.
Meningkatnya daya saing produk berstandar
1.
Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional
, - {x":_x"-t) &-,
x100%
Keterangan : = Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan nasional X" = Nilai ekspor tahun n (USD) X.-r = Nilai ekspor tahun n-1 (USD)
P
Data 10 produk ekspor unggulan dari Kemendag, SNI produk yang harmonis dari PPS, HS Number dari Puslitbang PJ : Deputi PKS (Puslitbang, PPS)
Indikator Kinerja Utarna 2.
Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri
"=(*)
,roon
Keterangan : P = Persentase peningkatan jumlah jenis produk ber SNI X, = Jumlah jenis produk ber SNI tahun n Xn-1= Jumlah jenis produk ber SNI tahun n-1
Data LSPro lingkup jenis SNI produk dari PALS, daftar produk ber SNI yang diperdagangkan dari asosiasi retailer. PJ : Deputi PSA (PSPS, PALS)
baseline 2Ol5 5%
Customer Perspectlves 2
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
3
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
"
= (*)
Data jumlah SNI yang .r 1oo%
Keterangan : = Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan X" = hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan tahun n Y" = total hasil penelitian tahun n X = Jumlah industri/organisasi yang mendapat sertifikat/tanda SNI
digunakan stakeholder PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
P
4
Jumlah industri/organisasi yang mendapat sertifikat/Tanda SNI dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN
5
Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian
Skor didapat dari Indeks persepsi masyarakat dengan skala likert 1-5
6
Jumlah SNI yang ditetapkan
Jumlah SNI
Data jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oieh i(Ai.i. PJ : Deputi PSA (PSPS, PALS) Survei oleh lembaga.survei terpercaya PJ : Deputi IPS (Pusdikmas)
Inte rnal Process Perspectlves 3
Meningkatnya kapasitas dan kualitas pengembangan SNI
Komite teknis, BSN (PPS, HOH, Pusido) PJ : Deputi PKS (PPS)
:1;:i
::.
:
:
Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI
7
Keterangan: P = Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI X" = Hasil kajian atau penelitian yang mendukung pengembangan SNI tahun n Yn = total hasil penelitian tahun n 8
4
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
Persentase hasil kerjasama bidang SPK yang digunakan untuk penyusunan SNI
,=(;)rroo% Keterangan: P = Persentase hasil kerjasama bidang SPK yang digunakan untuk penyusunan SNI X = Hasil kerjasama bidang SPK yang digunakan untuk penyusunan SNI Y = total hasil kedasama yang dilakukan
BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, Asosiasi, responden, dll PJ : Deputi PKS (Puslitbang)
BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, TBT, ISO, IEC, SDO lain PJ : Deputi PKS (PKS)
9
Jumlah industri/ organisasi yang disertifikasi
jumlah industri/ organisasi yang disertifikasi dari industri/ organisasi yang difasilitasi (kumulatif)
Jumlah klien Lembaga Sertifikasi PJ : Deputi PSA (PSPS, PALS)
10
Jumlah LPK yang diakreditasi KAN
Jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN pada akhir tahun anggaran (kumulatif)
Data jumlah LPK yang
11
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA) (kumulatif))
(MRA/MLA)
t2
Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk rnendukung kepentingan nasional
Jumlah skema akreditasi KAN (kumulatif)
diakreditasi oleh KAN (kumulatif) PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS) Data jumlah skema
akreditasi KAN yang diakui dalam MRA dan MLA (kumulatif) PJ : Deputi PSA (PALLI, PALS) Data jumlah skema akreditasi yang dioperasikan oleh KAN (kumulatif)
5
6
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem ketertelusuran Pengukuran
Meningkatnya budaYa mutu
13
Jumlah kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional
Jumlah kemampuan pengukuran Yang dipublikasikan di CIPM MRA
t4
Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi oleh KAN
Jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji profisiensi (kumulatif)
15
Jumlah masyarakat yang mendaPat edukasi dan berpartisipasi di bidang standardisasi dan penilaian
Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK
kesesuaian
16
pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Yang profesional 18
jumlah CMC (entry)
dari NMI dan DI yang telah diases oleh KAN sesuai dengan skema CIPM MRA (kumulatif) PJ : Deputi PSA (PALLI) Data jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji prifisiensi yang dikreditasi oleh KAN (kumulatiQ PJ : Deputi PSA (PALLD Data masyarakat yang mendapat edukasi baik online maupun offline dan berperan serta di bidang SPK dari seluruh Unit Kerja PJ : Deputi IPS (Pusdikmas)
Jumlah akses terhadap informasi SPK
Data dari Pusido dan pusatpusat lain yang melakukan akses informasi SPK PJ : Deputi IPS (Pusido)
Opini BPK atas laporan keuangan
Pernyataan pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BSN pada tahun (n-1)
Data dari BPK PJ : Settama (Biro PKT)
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB
Data dari KemenPANRB PJ : Settama (Biro HOH)
Jumlah akses terhadap informasi di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian
Learnlng and Growth PersPectlves Meningkatnya kinerja sistem t7 7
Data
Iiir
Sasaran 19
I
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
Sumbef,D ta. Hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator
Data dari KemenPANRB PJ : Settama (Biro PKT)
KemenPANRB 20
Indeks kompetensi dan integritas SDM
2l
II. 1. 2.
3.
Nilai kepatuhan layanan publik
,=(f)xroo% Keterangan : P = Indeks kompetensi dan integritas BSN X = Jumlah ASN dengan nilai prestasi kerja lebih dari cukup tanpa ada unsur perilaku kerja yang bernilai cukup Y = Jumlah ASN BSN Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 11 1O menyesuaikan aturan ombudsman)
Data HOH PJ : Settama (Biro HOH)
Data dari Ombudsman PJ : Settama (Inspektorat)
Deputt Btd.atrg PereUttatr dan Kerjasama Stalrdardlsasl
: rnelaksanala.n perumusan kebiial(an di bida.ng perumusaa starrdar, penelitian dan pengembangan serta Tugas kerjasama di bidang standardisasi. : Fungsi a. perumusarl kebiial
Indikator Kinerja Utama
Sumber Data,
Stakeholder Perspectlves 1
Meningkatnya daya saing produk berstandar
1
Pertumbuhan kontribusi SPK terhadap ekspor produk unggulan nasional
.=(==,
)rroo%
Keterangan: P = Persentase pertumbuhan kontribusi SPK terhadap produk unggulan nasional Xn = Nilai ekspor tahun n (USD) Xn-l= nilai ekspor tahun n-l (USD)
Data 10 produk ekspor unggulan dari Kemendag, SNI produk yang harmonis dari PPS, HS Number dari Puslitbang PJ: Puslitbang, PPS
Cuetoner Perspectlves 2
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
2
3
Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya
Keterangan:
"=(*)rroo%
P = Persentase hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Xn = hasil kajian atau penelitian yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan tahun n Yn = total hasil penelitian tahun n Jumlah SNI yang difasilitasi perumusan dan kaji ulang nya
Survei oleh lembaga survei terpercaya PJ: Puslitbang
Data SNI yang difasilitasi
PJ:
PPS
Internal Process Perspectlves ?
l\fa6lhdlra+nrro
l:anacilaa
r{on
4
frrmlah
pAq\TI
rrano
sian
rlifa+anlzan s^!vlqrilai
kualitas pengembangan SNI
PA-SNI arialah
!'ana hdA!1 alrl'rir SNT rrano hanr
maupun yang revisi
I{nmita
Meningkatnya kualitas penelitian bidang SPK
5
Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI
r=(FJrroo% Keterangan : P = Persentase hasil penelitian yang mendukung pengembangan SNI Xn = hasil kajian atau penelitian yang mendukung pengembangan SNI tahun n Yn = total hasil penelitian tahun n
EISN ev^ r II{f)IJ \..v4^,
Pusido)
PJ: 4
talznic ev.L-.-e,
PPS
BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, Asosiasi,
responden, dll PJ: Puslitbang
Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian
Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung penilaian kesesuaian
Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran
Jumlah kajian/ penelitian yang mendukung pengembangan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)
(sNSU)
Jumlah hasil penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI
Meningkatnya kualitas kerjasama bidang SPK
Jumlah kajian/penelitian yang mendukung kepentingan Indonesia di forum TBT WTO
r = (*)r roolt Keterangan:
P
= Persentase rekomendasi hasil kerjasama
BSN, Kementerian/ L,embaga terkait, Asosiasi, responden, dll PJ: Puslitbang BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, Asosiasi, responden, dll PJ: Puslitbang BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, Asosiasi, responden, dll BSN, Kementerian/
lembaga terkait, TBT, ISO, IEC, SDO lain
PJ:
PKS
standardisasi yang mendukung pengembangan SNI Xn = Rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengambangan SNI tahun n Yn = total hasil kerjasama tahun n
10
| Persentase penanganan permintaan notifikasi dan inquiry dalam rangka memenuhi perjanjian TBT WTO
t
=
(3)r loo'lt *
'}a'
BSN, Kementerian/ Lembaga terkait, WTO, NB EP Anggota W'l'O, PTRI Jenewa
PJ:
PKS
Indikator Kinerja Utama
Sasaran
Cara Perhitungan
Sumber Data
Keterangan: P = Persentase rekomendasi hasil kerjasama standardisasi yang mendukung pengembangan SNI Xn = Jumlah notifikasi yang diselesaikan/jumlah permintaan notifikasi yang diterima tahun n Yn = Jumlah tanggapan terhadap enquiry /jumlah enquiry yang diterima BSN tahun n
Learalng and Growth Perspectlves 6
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PKS yang profesional
11
t2
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PKS yang meningkat kompetensinya
Realisasi anggaran Deputi PKS
Keterangan : P = Persentase ASN Deputi PKS yang meningkat kompetensinya X = Jumlah ASN Deputi PKS yang mengikuti diklat/ workshop / sosialisasi/ lainnya sej enis Y = Jumlah ASN Deputi PKS
o -'x' ,-l.rjxloo% Keterangan: P = Persentase realisasi anggaran Deputi PKS X = Realisasi anggaran Deputi PKS sesuai
Data rekap ASN di lingkungan Dep. PKS yang mengikuti diklat/ workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis PJ : PPS, PKS, Puslitbang
Data realisasi anggaran Dep. PKS sesuai SP2D PJ : PPS, PKS, Puslitbang
SP2D Y = Pagu anggaran Deputi PKS 13
Jumlah e-gouemance y an,g mendukung tata kelola Deputi
PKS
Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Deputi PKS dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi (kumulatif)
Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Dep. PKS (kumulatif) PJ: PPS, PKS, Puslitbang
nI. 1.
2.
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi T\rgas
:
melaksanakan pemmusan kebijakan di bidang penerapan standar dan akreditasi.
Fungsi a. perumusan kebljakan di bidang sistem penerapan standar, aloeditasi dan sertiEkasi dalam bidang standardisasi; b. penlrusunan rencana dan program nasional di bidang sistem penerapan standar, akreditasi dan sertifrkasi dalam bidang standardisasi; c. pembinaan, pengkoordinasian dan pen5relenggaraan serta pengefldalian kegiatan sietem penerapan standar, akreditasi dan sertifikasi dalar! bidang standardisasi serta penyediaan bahan acuan dan ketertelusuran aistem pengukuran; d. penyiapan rumusan penetapan, pembinaan, pemelihaiaart dan tata cara kalibrasi standar nasional untuk satuaa ukuran; e, penetapafl dan pelaksan€rn koordinasi laboratorium uji staldar da'r laboratorium metrologi selaku laboratorium acuan; f. pembinaan dan penyelenggara,an kerjasama denga.n badan-badan nasiona.l darl internasional di bidang eistem penelapan :
standar, akreditasi dan sertifikasi sesuai dengan peraturait perundang-undangan ysflg berlaku. Indikator Kinerja Uta.Ea : :
Indikator Kinerja Utama
Sasaran Stakeholder Perspectlves 1
Meningkatnya daya saing produk berstandar
1
Pertumbuhan jenis produk ber- SNI yang diperdagangkan di dalam negeri
Sumber Data
,-(h:-/--r)xloo% 4,-r
Keterangan: P = Persentase peningkatan jumlah jenis produk ber SNI 1- = ,Irrmlah ienis oroduk ber SNI tahun n X',-t= Jumlah jenis produk ber SNI tahun n-1 baseline 2Ol5
Customer Perspectlves Meningkatnya penerapan 2 SNI oleh pemangku kepentingan
2
Data LSPro lingkup jenis SNI produk dari PALS,
daftar produk ber SNI yang diperdagangkan dari asosiasi retailer
PJ:
PSPS, PALS
5o/o
Jumlah sertifikat kesesuaian dari Jumlah Sertifikat Kesesuaian yang lembaga Penilaian Kesesuaian yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kepada diakreditasi KAN yang diberikan industri atau organisasi kepada industri/ organisasi
Jumlah pelaku usaha yang mendapat sertifikat tanda SNI dari lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN PJ : PALS, PSPS
SasdiCn Internal Process Perspectlves
3l
Meningkatnya kapasitas dan kualitas sistem penerapan standar dan penilaian kesesuaian
3
Persentase
jumlah
industri/ organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi
4
5
Persentase tingkat kesesesuaian produk bertanda SNI
Jumlah LPK yang diakreditasi KAN
r,Yr
P=tr]x100?6 Keterangan: P = Persentase jumlah industri/organisasi yang siap disertifikasi dari jumlah industri yang difasilitasi X = Jumlah industri/organisasi yang siap disertilikasi Y = Jumlah industri/organisasi yang difasilitasi
r = (f)r
rooe6
Keterangan: P = Persentase tingkat kesesesuaian produk bertanda SNI X = Jumlah produk yang dimonitor yang memenuhi persyaratan SNI Y = Jumlah produk yang dimonitor Jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN pada akhir tahun anggaran (kumulatif)
Jumlah klien Lembaga Sertilikasi (target akumulatif) PJ: PALS, PSPS
Data hasil pengujian dari labororatorium uji yang diakreditasi KAN untuk produk yang dimonitor
PJ:
Data jumlah LPK yang diakreditasi oleh KAN (kumulatif)
PJ: o
FerserrLase pcureiiirat'aan layanan
LPK yang diakreditasi
Dcfa vqlq
.
=
(;)x
looyo
Keterangan: P = Persentase pemeliharaan layanan LPK yang diakreditasi X = Jumlah layanan reakreditasi dan pemeliharaan akreditasi LPK yang dilaksanakan Y = Jumlah layanan reakreditasi dan pemeliharaan akreditasi LPK yang diajukan
PSPS, PALS
PALLI, PALS larranan rqJqr
alzraditaci
lembaga sertifikasi dari KAN PJ : PALLI, PALS
,.
|
.:
, :sumbft Data":t,,r' 1
'Sasare 7
Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan
, = (+)r 1oo% Keterangan : P = Persentase waktu proses akreditasi kurang dari t2 bulan X = Jumlah akreditasi LPK yang diproses kurang dari 12 bulan Y = Jumlah akreditasi LPK yang diproses Indeks persepsi LPK dengan skala likert 1-5
;
Data layanan akreditasi dari KAN PJ: PALLI, PALS
Data Survei PJ: PALLI, PALS
Tingkat persepsi LPK terhadap layanan jasa akreditasi
9
Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK
Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK (kumulatif)
Data SDM yang kompeten di bidang akreditasi LPK PJ: PALLI, PALS
10
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional
Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/ MLA) (kumulatif)
Data
Jumlah skema akreditasi KAN (kumulatif)
Data
11
Jumlah skema akreditasi KAN yang dikembangkan untuk mendukung
LZ
r----l-L t-^* ^-...-^- -^u ullllar.lr trcrrr4rrrPlrdrr --1------ d.rr PcrrBulrLrl
dan kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional
jumlah skema
akreditasi KAN yang diakui dalam MRA dan MLA (kumulatif) PJ: PALLI, PALS
jumlah skema
akreditasi yang dioperasikan oleh KAN (kumulatif) PJ: PALLI, PALS
kepentingan nasional iv[eningkalrry a kapasiias rjarr kualitas sistem ketertelusuran pengukuran
' t
8
(MRA/MLA)
+
': ):)i:tt
r---l^t^ L,tllllAll
(J
t-^-^--..^AgllrilrrPUqrr
-^--.1-.,-^PUrrEqAql
l^arr uq!
kalibrasi yang tertelusur dan diakui secara Internasional (kumulatif)
I\^+^ :ir#I^L qurlall vqLG J
/arrn vrvlv r^-+-,\ tgrruJ,
dari NMI dan DI yang telah diases oleh KAN sesuai dengan skema CIPM MRA
(kumulatifl
PJ:
13
Jumiah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profisiensi yang diakreditasi
Jumlah pertumbuhan RMP dan penyelenggara uji profrsiensi yang diakreditasi (kumulatif)
PALLI
jumlah produsen bahan acuan dan penyelenggara uji prifi siensi yang dikreditasi oleh KAN (kumulatif) Data
PJ:
PALLI
Learnlng and Growth Perspectlves 5
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi PSA yang profesional
t4
15
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi PSA yang meningkat kompetensinya
"
= (f)x
roo%
Keterangan : P = Persentase ASN Deputi PSA yang meningkat kompetensinya X = Jumlah ASN Deputi PSA yang mengikuti diklat/ workshop / sosialisasi / lainnya sejenis Y = Jumlah ASN Deputi PSA
Realisasi anggaran Deputi PSA
, = (f)r
rooe6
Keterangan:
Data rekap ASN di lingkungan Dep. PSA yang mengikuti diklat/ workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis PJ : PALLI, PALS, PSPS
Data realisasi anggaran Dep PSA sesuai SP2D PJ : PALLI, PALS, PSPS
P = Persentase realisasi anggaran Deputi PSA X = Realisasi anggaran Deputi PSA sesuai
16
Jumlah e-goueffLdnce yarrg mendukung tata kelola Deputi PSA
SP2D Y = Pagu anggaran Deputi PSA Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Deputi PSA dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi (kumulatif)
Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Dep. PSA (kumulatif) PJ: PALLI, PALS, PSPS
rv. 1.
2.
Deputi Bldang Informaei dan Pemasyarakatan Standardisasi : melaksanakan perumusan kebij akan di bidang informasi dan dokumentasi serta pendidikan dan T\rgas
pemasyarakatan standardisasi. Fungsi pemmusan kebijalan di bidalg pengembangan, pembinaal dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, serta pembinaan sistem dan pelal<sanaan pendidikan, pelatihan, promosi dal pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu; pen5rusunan rencana dan program nasional di bidang pengembangan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan b. dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyaralatan bidang standardisasi dan jaminan mutu;
d. e. J.
pemantauan, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalial kegiatan di bidang pengembalgan dan pendayagunaan sumberdaya informasi dan dokumentasi, pembinaan sistem dan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, promosi dan pemasyarakatan bidang standardisasi dan jaminan mutu; penyelenggaraan kegiatan informasi dan dokumentasi standardisasi; penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan pemasyarakatal standardisasi.
Indikator Kinerja Utarna
:
I
Meningkatnya daya saing produk berstandar
Cara Perhitungan
Indlkator Kineda Utama
Sasaran Stakeholder Perapectlves 1
Tingkat persepsi masyarakat terhadap daya saing produk ber-
Indeks persepsi masyarakat dengan skala
likert
1-5
SNI
Sumber Data Survei oleh lembaga survei terpercaya PJ : Pusdikmas
Customer Perspectlves 2
Meningkatnya penerapan SNI oleh pemangku kepentingan
2
Tingkat persepsi masyarakat terhadap standardisasi dan penilaian kesesuaian
Indeks persepsi masyarakat dengan skala
Indeks kepuasan pelanggan layanan informasi standardisasi dan pelatihan bidang SPK
Angka skor indeks - diperoleh melalui survei dengan (skala 100)
likert
1-5
Survei oleh lembaga survei terpercaya PJ : Pusdikmas Data hasil survei kepuasan pelanggan PJ: Pusido, Pusdikmas
Sasaran Iuternal Process Perspectlves Meningkatnya budaya mutu 3
Cara Perhitungan 4
Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang standardisasi dan penilaian
Jumlah masyarakat yang mendapat edukasi dan berpartisipasi di bidang SPK
Data masyarakat yang mendapat edukasi baik online maupun offline dan berperan serta di bidang SPK dari seluruh Unit Kerja
Jumlah akses terhadap informasi SPK
Data dari Pusido dan pusatpusat lain yang melakukan akses informasi SPK PJ : Pusido
kesesuaian 5
Jumlah akses informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian berbasis TIK
6
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Deputi IPS yang meningkat
Sumber Data
Learnlng and Growth Perspectlves 4
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Deputi IPS yang profesional
kompetensinya
7
Realisasi anggaran Deputi IPS
r = (;)r
1ooe6
Keterangan: P = Persentase ASN Deputi IPS yang meningkat kompetensinya X = Jumlah ASN Deputi IPS yang mengikuti diklat / workshop/ sosialisasi / lainnya sej enis Y = Jumlah ASN Deputi IPS
, = (f)x
Data rekap ASN di lingkungan Dep. IPS yang mengikuti diklat/ workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis PJ: Pusdikmas, Pusido
Data realisasi anggaran Dep. 1oo%
Keterangan: P = Persentase realisasi anggaran Deputi IPS X = Realisasi anggaran Deputi IPS sesuai
IPS sesuai SP2D
PJ : Pusdikmas, Pusido
SP2D Y = Pagu anggaran Deputi IPS 8
Jumlah e-gouerrlance yang mendukung tata kelola Deputi IPS
Jumlah sistem Aplikasi dan pengembangannya yang disediakan Deputi IPS dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi. (kumulatiQ
Data jumlah aplikasi yang
disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Dep. IPS PJ: Pusdikmas, Pusido
v.
Sekretarlat Utama mengkoordinasikan perencanaar, pembinaal, pengendalian administrasi, dan sumber daya di lingkungan BSN.
:
1.
Tugas
2.
Fungsi a. koordinasi perencana€rn program dan perumusan kebijakan di bidang standardisasi serta kebijakan teknis BSN; b. pembinaal dan pelayanal administrasi, orgalisasi darl tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandiaa, :
perlengkapal, dan rumah tangga BSN; koordinasi dari penyusunan peraturan perundang-undangal, penelaa-han hukum, pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; d. pembinaan pJndidikan dan pelatihan sumber daya manusia, program kegiatan starrdardisasi, kerjasama fungsional dan antar lembaga terkait lainnya di lingkungan BSN; e. koordinasi dan penyusunan laporan BSN. Indikator Kine{a Utama :
c.
Sumber Data
Sasaran Cu3tomer Perspectlves 1
2
Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang dilakukaa oleh Ombudsman RI. (skala 1- 1 10 menyesuaikan aturan ombudsman)
Data dari Ombudsman PJ : Inspektorat
Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN
hasil penilaian pelaksanaan akuntabilitas kinerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB
Data dari KemenPANRB PJ: Biro PKT
3
Opini BPK Atas Laporan Keuangan
Pernyataan pemeriksa dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan BSN pada tahun (n- 1)
Data dari BPK PJ : Biro PKT
4
Tingkat pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB
Data dari KemenPANRB PJ : Biro HOH
5
Indeks kepuasan pegawai terhadaP layanan Settama
Hasil survei internal BSN atas kepuasan layanan Settama
Survei internal BSN yang dilakukan oleh PKT, HOH, Inspektorat PJ : Biro HOH
Terwujudnya layanan informasi publik yang berkualitas
1
Terwujudnya good gouernance dan clean gouerltment
2
Ni.lai kepatuhan layanan
publik
;,:.::
5a"aran:
3
-
Terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang akurat dan akuntabel
6
Zona Integritas WBK/WBBM
7
Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu
Indikatif
. ::i1 .
'. ::11 t)it ,:::..::-.:..:.
r:attl'::l.,,.::.a
Cara Perhltungan
:at..
Predikat Penilaian WBK/ WBBM terhadap Unit Kerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPAN RB
t=(f)xtoo%
'
: ,t:::::.
a:
,1..
Suinibei':Dirta: Data dari KemenPANRB PJ : Inspektorat
Data Pagu Indikatif PJ : Biro PKT
Keterangan:
P = Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif
X = Paelu indikatif Y = Usulan pagu indikatif 8
Reaiisasi pelaksanaan anggaran BSN
, = (f)r
1oo%
Data realisasi sesuai SP2D PJ : Biro PKT
Keterangan: P = Persentase realisasi pelaksanaan anggaran BSN X = Realisasi BSN sesuai SP2D Y = Pagu anggaran BSN
4
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana BSN
9
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN
, = (+)x 1oo%
Data pengadaan sarpras PJ : Biro PKT
Keterangan: P = Persentase pemenuhan
kebutuhan sar€rna prasarana pelaksanaan tugas BSN untuk dan yg dpt tersedia sarpras X = Jumlah Y = Jumlah sarpras yg dibutuhkan 10
Persentase pembangunan dan ketersediaan fasilitas l,ab. Acuan
, = (+)x roo% Keterangan: P = Persentase pembangunan dan
ketersediaan fasilitas Lab. Acuan X = Realisasi tahapan pembangunan laboratorium Y = Tahapan pembangunan laboratorium
Data penyelesaian tahapan pembangunan laboratorium PJ : Biro HOH
Sasaran Tersedianya peraturan perundang-undangan di bidang SPK
5
11
Jumlah peraturan perundangundangan di bidang SPK
t2
Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI
Jumlah peraturan perundang-undangan di bidang SPK yang dihasilkan pada tahun n
, = (#)x !ooe6 Keterangan : P = Persentase waktu penyelesaian SK Penetapan SNI X = Rata2 waktu penyelesaian SK Y = Tarset waktu penvelesaian SK
6
7
Meningkatnya kualitas SDM BSN yang kompeten
Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN
13
t4
Persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi
"
=
(#)x
roo%
Keterangan: P = Persentase SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi X = Jumlah pegawai yang ikut diklat/lain Y = Jumlah pesawai BSN
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
"
=
(#)x
rooer
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan X = Jumlah temuan yang ditindak lanjuti Y = Jumlah temuan
Data peraturan perundangundangan PJ : Biro HOH Data waktu penyelesaian SK Penetapan SNI PJ : Biro HOH
SDM BSN yang mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi PJ : Biro HOH
Data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan PJ : Inspektorat
Learnlng and Growth PersPectlves 8
Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, surnber daya manusia, tata kelola dan organisasi Settama yang profesional
15
Persentase Aparatur Sipil Negara
, = (#)x loo,t
(ASN) Settama yang meningkat
kompetensinya
Keterangan: P = Persentase ASN Settama yang meningkat
kompetensinya X = Jumlah ASN Settama yang mengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/lainnya sejenis Y = Jumlah ASN Settama
Data rekap ASN di lingkungan Settama yang mengikuti diklat/ workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis PJ : Biro PKT, Biro HOH, Inspektorat
16
L7
vr. 1.
2.
Realisasi anggaran Settama
Jumlah e-gouelrlance y ar.g mendukung tata kelola Settama
,=(#)xroo% Keterangan: P = Persentase realisasi anggaran Settama X = Realisasi anggaran Settama sesuai SP2D Y = Pazu anggaran Settama Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Settama dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi. (kumulatif)
Data realisasi anggaran Settama sesuai SP2D PJ : Biro PKT, Biro HOH, Inspektorat
Data jumlah aplikasi yang disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Settama PJ : Biro PKT, Biro HOH,
Ilspelrtorat
: melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungatr BSN. Ttrgas I Fungsi prograrn a. penyusurun Pengawasaa yang me[puti anggaran, kepegawaian, perlengkapan, dalr akuntabilitas: u. p"lui"r11""11 pengawaean urrggurarr, kipegawaian, perlengkapan dan akuntabilitas sesuai def,rgan ketentuan peraturart perundang-undangan Yang berlaku laporan hasil pengawasan; pef,tyusutran c. d. pelaksanaanumsanketatauaahaanlnsPektorat. Indikator Kinerja Utama
:
Indikator KinerJa Utama
Sasaran Customer PersPectives Terwujudnya layanan 1 informasi publik yang berkualitas
1
Nilai kepatuhan layanan publik
Cara Perhitungan Penilaian kepatuhan terhadap layanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman RI. (skala 1 - 1 10 menyesuaikan aturan ombudsman)
Sumber Data Data dari Ombudsman
Terwujudnya good gouernance darr clean gouernment
Zona lntegitas WB K/ WBB M
Data dari KemenPANRB
Predikat Penilaian WBK/WBBM terhadap Unit Kerja BSN yang dilakukan oleh Tim Evaluator KemenPANRB
Internal Process PersPectives Terselenggaranya pengawasan dan pengendalian internal BSN
Persentase penyelesaian tindak
Data penyelesaian tindak lanjut hasil audit
.=(f)x1oo%
lanjut hasil audit
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil audit X = Jumlah temuan audit yang ditindak
lanjuti Y
= Jumlah
Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
temuan audit
(f)r " =
Data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
roo%
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan X = Jumlah temuan pemeriksaan yang
ditindak lanjuti = Jumlah temuan pemeriksaan
Y
Jumlah dokumen Rencana Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja di BSN
-Tunolah dokr-rmen R-eneAna Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Unit Kerja
BSN
di
Data penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
Cara Perhitungan 6
7
Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian X = Jumlah penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian Y = Jumlah Rekomendasi Tindak Rencana Tindak Pengendalian
Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi
Birokrasi
8
, = (+)x 1oo%
"=(#)xroo%
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi X = Jumlah penyelesaian tindak lanjut rencalla aksi Reformasi Birokrasi Y = Jumlah rencana aksi reformasi birokrasi
Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat
"
=
(f)x
1oo%
Sumber Data Data penyelesaian tindak lanjut Rencana Tindak Pengendalian
Data penyelesaian tindak lanjut rencana aksi Reformasi Birokrasi
Data penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat
Keterangan: P = Persentase penyelesaian tindak lanjut aduan masyarakat X = Jumlah penyelesaian tindak lanjut aduan 16 a 6r,6 f6qrlq! l'6 ruqgj er
Y 9
Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS
+
= Jumlah aduan masyarakat yang masuk
, = (f)x 1oo% Keterangan: P = Persentase penyelesaian Tindak L^anjut Aduan melalui WBS X = Jumlah penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS Y = Jumlah aduan melalui WBS
Data penyelesaian Tindak Lanjut Aduan melalui WBS
tindak lanjut pengelolaan gratifi kasi
Persentase penyelesaian
Keterangan : P = Persentase penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratilikasi X = Jumlah penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifi kasi Y = Jumlah laporan gratifikasi Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan bentura,n
kepentingan
Learrlng and Growth Perspectlvca Meningkatnya kineda sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan organisasi Insnektorat vang profesional
tX\
r=(pJr100% Keterangan : P = Persentase penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan X = Jumlah penyelesaian tindak lanjut penanganan benturan kepentingan Y = Jumlah laporan benturan kepentingan
Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat yang
kompetensinya
rx\ r=lTJxroo%
meningkat
Keterangan : P = Persentase ASN Inspektorat yang 6Fhindlzrt
L^trn.f.n
X = Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti diklat/workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis Y = Jumlah ASN Inspektorat
Data penyelesaian tindak lanjut pengelolaan gratifikasi
Data penyelesaiantindak lanjut penanganan benturan kepentingan
Data rekap ASN lnspektorat yang mengikuti diklat/ workshop/ sosialisasi/ lainnya sejenis
Cara Perhitungan
Ind.ikator KinerJa Utama
Sasaran 13
Realisasi anggaran Inspektorat
, = (#)x roo%
Sumber Data Data realisasi anggaran Inspektorat sesuai SP2D
Keterangan: P = Persentase realisasi anggaran Inspektorat X = Realisasi anggaran Inspektorat sesuai SP2D Y = Pagu anggaran Inspektorat
l4
Jumlah e-gouemance yar,g mendukung tata kelola Inspektorat
Jumlah sistem Aplikasi yang disediakan Inspektorat dan telah dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tusi. (kumulatif)
Data jumlah aplikasi yang
disediakan dan dimanfaatkan di lingkungan Inspektorat
STANDARDISASI NASIONAL,
