Permasalahan dan Tantangan BPR/BPRS
Rakernas dan Seminar Nasional Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Pontianak, 26 Oktober 2016
Perkembangan Industri BPR Perkembangan Keuangan BPR ( milyar) 120,000.00 101,713
100,000.00
Laju
105,867
77,376 68,391 60,000.00
2011-
akhir Juni 2016 mencapai Rp105
79,764 74,807
59,176
periode
2015 meningkat 16% dan sampai
89,878
80,000.00
pertumbuhan
67,266
Total Aset
triliun (1,6% dari total aset bank
Dana Pihak Ketiga
umum).
70,238
58,750 Kredit yg Diberikan
50,520
Dana pihak ketiga meningkat sampai Juni 2016 mencapai Rp70 triliun
40,000.00
(70% dalam bentuk deposito). 20,000.00
Kredit
meningkat
mencapai
Rp79
triliun pada akhir Juni 2016.
Desember 2013
Desember 2014
Desember 2015
Juni 2016
2
3
4
Kinerja BPR berdasarkan MI Posisi Juli 2016 BPRKU
BPRKU 1 BPRKU 2 BPRKU 3
Modal Inti a. MI < 1 M b. MI 1 - <3 M c. MI 3 - <6 M d. MI 6 - <15 M MI < 15 M MI 15 - <50 M MI >= 50 M Jumlah
∑BPR Total 161 442 466 354 1.423 174 37 1.634
• Dari jumlah BPR/S sebanyak 1.797 sebagian besar (1.184 BPR/68%) memiliki Modal Inti (MI) yang terbatas (di bawah Rp 6 M) • BPR/S dengan MI di bawah Rp 6 M memiliki : - kinerja cenderung buruk, tercermin dari : NPL/NPF tinggi, BOPO tinggi, ROA rendah (negative) - TKS/CAMELS yang buruk. Sumber : DPIP dan DPbS, diolah
BPRKU
BPRKU 1 BPRKU 2 BPRKU 3
Modal Inti a. MI < 1 M b. MI 1 - <3 M c. MI 3 - <6 M d. MI 6 - <15 M MI < 15 M MI 15 - <50 M MI >= 50 M Jumlah
∑BPR Total 22 52 41 34 149 9 5 163
• Sesuai dengan POJK No. 12/POJK.03/2016 tentang kegiatan usaha dan wilayah jaringan kantor bank perkreditan rakyat berdasarkan modal inti, BPR yang tidak dapat memenuhi ketentuan permodalan akan dikenakan sanksi pembatasan wilayah operasional. 5
Permasalahan BPR dengan MI terbatas Keterbatasan Modal • Kurangnya kemampuan PSP dalam menambah modal • PSP kurang memiliki komitmen dalam pengembangan BPR • Ekspansi kredit tidak diimbangi dengan penguatan modal
1
Akibatnya • • • •
Ketidakmampuan merekrut SDM yang berkualitas dan mengembangkan SDM yang berintegritas Tidak mampu dalam pengadaan IT yang handal Tidak mampu mengelola secara professional/governance Tidak mampu mengembangkan produk dan layanan yang bersaing
4
Kinerja BPR buruk bahkan mengalami kerugian
Tidak tercapainya economic of scale 2
3
Mismanagement dan fraud 6
7
Pemenuhan Jumlah Pengurus posisi Juli 2016
Kekurangan Jumlah Pengurus Memenuhi ∑ BPR 1 Dir 1 Kom 2 Dir 2 Kom Min 2 % Min 3 BPR KU 1 1.423 288 210 1.009 70,91 BPR KU 2 174 13 18 142 81,61 BPR KU 3 37 1 2 22 22 35 94,59 10 Total *) 1.634 302 230 22 22 1.186 72,58 10 BPRK
BPRS ∑ BPR DIR < 1 <15 M 149 15- <50 M 9 >=50 M 5 Total 163
KOM < 1 38 1 1 40
DIR & KOM < 1 16 0 0 16
DIR < 2 8 0 0 8
KOM < 2 108 6 1 115
99 3 3 105
Kekurangan jumlah pengurus mengakibatkan timbulnya fraud, mismanagement, keterbatasan pengembangan BPR karena minimnya pengawasan dan ide-ide baru untuk mengembangkan BPR oleh pengurus Sumber : DPIP dan DPbS, diolah. *) Terdapat 1 BPR yang tidak mengirimkan laporan data pokok
8
Permasalahan SDM BPR BPR BPRKU 1 BPRKU 2 BPRKU 3 Total
S3 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Presentase Tingkat Pendidikan SDM S2 S1 D3 SLTA 0,7% 38,9% 11,6% 44,8% 0,9% 45,3% 9,6% 40,1% 1,3% 47,8% 9,4% 38,9% 0,8% 42,0% 10,7% 42,6%
< SLTA 4,0% 4,1% 2,6% 3,8%
Jumlah SDM 39.994 1.539 7.915 69.658
Permasalahan SDM BPR dengan modal terbatas : Kekurangan pengurus
SDM banyak namun terkonsentrasi pada low management dengan kompetensi terbatas Kompetensi dan pengalaman calon pegawai kurang
BPR KU 1 belum memenuhi ketentuan jumlah Direksi sebanyak 20%, jumlah Komisaris 15%
KU 1 memiliki SDM dengan tingkat pendidikan mayoritas SMA
Kecilnya gaji dan fasilitas yang ditawarkan BPR Bekerja di BPR belum menjadi pilihan
9
10
Penyebab BPR CIU Fraud
Self Liquidation
Tahun
Jumlah BPRS
BPRK
BPRS
BPRK
BPRS
BPRK
BPRS
2011
14
0
14
0
0
0
0
0
2012
3
1
1
0
2
0
0
1
2013
10
1
8
0
1
0
1
1
2014
6
0
5
0
0
0
1
0
2015
3
1
2
0
0
0
1
1
2016
7
1
5
1
0
0
2
0
Total
43
4
35
1
3
0
5
3
Persentase
100%
100%
81%
25%
7%
0%
12%
75%
Terjadi fraud (deposito fiktif, rekayasa kredit, penggelapan angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, penggelapan hasil penjualan AYDA) Lemahnya internal control (tidak memiliki SPI) Intervensi PSP
Tahun
MisManagement
Jumlah BPRK
No. 1 2
Perkembangan BPRK CIU BPRS CIU
Fraud merupakan faktor dominan yang menyebabkan BPR dilikuidasi
2014
2015
6 0
3 1
Agustus 2016 7 1
16 BPR (89%) memiliki MI < Rp3M
Cabut izin usaha terhadap BPR yang bermasalah merupakan upaya untuk menciptakan industri BPR yang sehat sehingga dapat melayani masyarakat dengan baik.
Penerapan tata kelola yang lemah
11
12
KELEMAHAN DALAM SISTEM IT Beberapa kelemahan yang terdapat dalam system IT yang dapat mengakibatkan terjadinya fraud atau error : 1. Sistem tidak dapat memvalidasi data yang telah diinput. 2. Sistem yang dimiliki masih memungkinkan untuk diintervensi atau dimanipulasi. 3. Tidak ada otorisasi baik untuk kegiatan operasional harian maupun khusus. 4. Tidak ada limit jumlah transaksi yang dapat dilakukan Teller tanpa melalui otorisasi.
2%
0% 0%
4% Tidak Mengisi
19%
Manual Manual & Spreadsheet Komp. Parsial
75%
Komp. Terintegrasi Lainnya
• Sistem Pengelolaan Transaksi dan Administrasi yang umum diterapkan pada BPR adalah Komputerisasi, sekitar 94% BPR menggunakan sistem komputerisasi. • Manajemen Risiko Teknologi Informasi akan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan mengingat banyak BPR yang menggunakan sistem komputerisasi.
Sumber: Penelitian mengenai TI - DPNP – OJK, tahun 2014. Total responden 1635 BPR namun hanya 1455 BPR yang mengembalikan kuesioner
13
DAMPAK DARI KELEMAHAN BPR
GAMBAR LACK
1. Terbatasnya produk dan layanan yang disediakan 2. Sulitnya mendapatkan sumber dana murah tingginya biaya dana 3. Tidak tercapainya economic of scale menyebabkan inefisiensi 4. Biaya overhead yang tinggi disebabkan oleh biaya tenaga kerja. 14
Komponen Biaya Dana BPR/BPRS Posisi : Juli 2016 Struktur Sumber Dana BPRK Tabungan Deposito Penempatan dariBank Lain Pinjaman Bank Lain Total Sumber Dana BPR
Nominal dalam Rp juta
Nominal 21.326.849 50.247.898 3.647.612 12.983.374 88.205.733
Komponen Biaya Dana BPRK Beban bunga kontraktual i. Tabungan ii. Deposito iii. Simpanan dari bank lain iv. Pinjaman yang diterima a. Dari Bank Indonesia b. Dari Bank Lain c. Dari Pihak Ketiga Bukan Bank v. Pinjaman Subordinasi vi. Lainnya Biaya Transaksi JUMLAH
Nominal 487.453 2.652.178 175.166 88 855.619 31.135 4.442 90.217 42.802 4.339.100
Share 24,18% 56,97% 4,14% 14,72% 100,00% Share 11,23% 61,12% 4,04% 0,00% 0,00% 19,72% 0,72% 0,10% 2,08% 0,99% 100,00%
Komponen Biaya Dana BPRS A.
B.
Pihak Ketiga Bukan Bank: 1.Tabungan Mudharabah 2.Deposito Mudharabah 3.Lainnya Bank-Bank Lain 1.Tabungan Mudharabah 2.Deposito Mudharabah 3.Lainnya Jumlah Bagi Hasil
Jumlah
Share
19.784 6,41% 179.689 58,23% 5.514 1,79% 2.368 0,77% 23.065 7,47% 78.171 25,33% 308.590 100,00%
Kurangnya produk dan layanan keterbatasan sumber dana Biaya dana terbesar bersumber dari dana mahal bunga deposito dan pinjaman dari bank lain (tabungan 5,74%, deposito 9,06%, linkage 12,10%)
15
Komponen Biaya Overhead BPR/BPRS Nominal dalam Rp juta
Posisi : Juli 2016 Komponen Biaya
Nominal Biaya Overhead 5.066.931 1. Biaya Tenaga Kerja 2.795.515 2. Biaya Pendidikan dan Pelatihan 116.837 3. Biaya Penelitian dan Pengembangan 1.636 4. Biaya Sewa 225.369 5. Biaya Pemasaran 173.009 6. Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan 97.904 7. Biaya Kerugian Kredit 652.514 8. Biaya Penyusutan/Amortisasi Aset dan Inventaris 188.909 9. Biaya Overhead Lainnya : a. Biaya Barang/Jasa dan Administrasi 650.296 b. Lainnya 164.943 JenisKredit
UMKM Mikro Kecil Menengah Non-UMKM TOTAL
BPR Jml Rek 1.638.944 1.464.508 149.166 25.270 1.380.167 3.019.111
% 55,17 2,31 0,03 4,45 3,41 1,93 12,88 3,73 0,00 12,83 3,26
Nominal
%
54,29 48,51 4,94 0,84 45,71 100,00
37.209.673 20.462.993 8.820.325 7.926.355 42.037.307 79.246.980
Nama Rekening
Jumlah
Share
A. Beban Bonus Titipan Wadiah:
14.046
3,21%
B. Premi:
10.730
2,45%
237.682
54,38%
9.569
2,19%
808
0,18%
F. Sewa
15.549
3,56%
G. Promosi
11.197
2,56%
1.837
0,42%
7.605
1,74%
J. Penyusutan/Penyisihan/Amortisasi
56.501
12,93%
K. Biaya Barang Dan Jasa
40.026
9,16%
L. Lainnya
31.546
7,22%
C. Tenaga Kerja D. Pendidikan Dan Pelatihan E. Penelitian Dan Pengembangan
H. Pajak-pajak (tidak termasuk pajak penghasilan) Pemeliharaan Dan Perbaikan Aktiva Tetap Dan I. Inventaris
Beban Operasional
437.095 100,00%
BPR memiliki biaya tenaga kerja yang tinggi disebabkan oleh sistem jemput bola, tercermin dari rekening tabungan sebanyak 10.401.949 dengan saldo rata-rata sebesar Rp2 juta dan rekening kredit mikro sebanyak 1.474.538 dengan rata-rata baki debet sebesar Rp14 juta
16
17
KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG MENJADI TANTANGAN BPR Penurunan suku bunga kredit menjadi single digit
Penyaluran KUR dengan bunga 9%
Kewajiban Penyaluran Kredit UMKM oleh Bank Umum
LAKU PANDAI
Masyarakat Ekonomi Asean
Persaingan dengan LK lain (Koperasi, LKM)
18
KREDIT USAHA RAKYAT 2016 1. Per 30 Desember 2015, suku bunga 9% dimana selisih antara bunga yang seharusnya diterima bank dengan bunga yang dibayar oleh debitur menjadi subsidi pemerintah (berkisar antara 3-7%) 2. Skema : KUR Mikro (maksimal Rp25jt), KUR Retail (maksimal Rp500jt), dan KUR TKI (maksimal Rp25jt) 3. Menggunakan online system SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) sebagai basis data UMKM. TARGET 2016 : 100 – 120 T
• Subsidi pemerintah dalam bentuk bunga akan meningkatkan minat masyarakat terhadap KUR. • Target penyaluran KUR yang ditetapkan pemerintah dan pembatasan maksimal plafond KUR Mikro sebesar Rp 25 juta akan berpengaruh pada pangsa pasar BPR. 19
POTENSI PERPINDAHAN KREDIT BPR KE SKIM KUR Terdapat potensi perpindahan kredit dari BPR ke Bank Umum bagi kredit BPR dengan suku bunga di atas 9% sebesar Rp76 T, terutama pada kredit mikro yang menjadi pangsa pasar KUR sebesar Rp 19,9 T (26% dari total kredit). dalam Rp juta
Jenis Usaha Posisi Juli 2016
Rek
Mikro
31.411
577.464
18 1.433.097 19.885.529
14
26 1.464.508 20.462.993
14
Kecil
5.963
350.507
59
143.203
8.469.818
59
11 149.166
8.820.325
59
642
238.366
371
24.628
7.687.989
312
10
7.926.355
314
Menengah
Suku bunga ≤ 9% Nominal
Suku bunga > 9%
Nomin al/Rek
Rek
Nominal
TOTAL
Nomin % al/Rek
Rek
25.270
Nominal
Nominal /Rek
Non UMKM
41.221 2.176.840
53 1.338.946 39.860.467
30
53 1.380.167 42.037.307
30
Jumlah
79.237 3.343.178
42 2.939.874 75.903.802
26 100 3.019.111 79.246.980
26
Sumber : DPIP
20
KEWAJIBAN PEMBERIAN KREDIT UMKM OLEH BANK UMUM Melalui PBI No. 14/22/PBI/2012, Bank Indonesia mewajibkan setiapBank Umum untuk menyalurkan Kredit atau pembiayaan UMKM paling rendah 20% dari total kredit atau pembiayaan yang disalurkan, dengan tahapan sebagai berikut : Tahun 2015 2016 2017 2018
Ketentuan Penyaluran Kredit UMKM Bagi Bank Umum Paling Kurang 5% dari total kredit atau pembiayaan Paling Kurang 10% dari total kredit atau pembiayaan Paling Kurang 15% dari total kredit atau pembiayaan Paling Kurang 20% dari total kredit atau pembiayaan
TANTANGAN
PELUANG
PERSAINGAN DI PASAR KREDIT UMKM SEMAKIN KETAT
POTENSI BERMITRA DENGAN BANK UMUM – LINKAGE PROGRAM
21
LAKU PANDAI (POJK No. 19 Tahun 2014) Kegiatan Laku Pandai (POJK No. 19 Tahun 2014) Produk • Tabungan Basic Saving Account; • Kredit mikro; • Asuransi mikro; • Produk lainnya berdasarkan persetujuan OJK
Agen • Perorangan • Badan Hukum
Laku Pandai menjadi pesaing utama BPR karena produk yang ditawarkan (tabungan BSA dan kredit mikro) sama dan menggunakan mekanisme yang lebih agresif (jemput bola).
BPR KU 3 memiliki kesempatan untuk menjadi penyelenggara LAKU PANDAI dengan persyaratan tertentu, sedangkan BPR KU 1 dan KU 2 hanya boleh menjadi agen Posisi Juni 2016 Jumlah Agen Jumlah Nasabah Outsanding BSA KR 1 13.649 116.487 3.500.231.352 KR 2 13.541 185.405 5.891.601.009 KR 3 22.812 1.162.384 39.453.447.093 KR 4 18.181 89.746 5.112.571.818 KR 5 12.508 52.322 4.158.617.319 KR 6 9.424 3.990 1.790.838.360 KR 7 6.057 8.698 1.127.539.161 KR 8 3.721 3.198 1.211.491.372 KR 9 4.814 3.838 1.475.397.121 104.707 1.626.068 63.721.734.605 *) Berdasarkan kantor Bank Umum yang ada di wilayah KR Sumber : DPNP
22
Masyarakat Ekonomi Asean
DENGAN ADANYA MEA, MAKA : Aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas. Peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan ecommerse, dibuat untuk meningkatkan daya saing
Terbukanya akses pemodal asing akan meningkatkan permodalan Bank Umum maupun LKNB lain yang boleh dimiliki asing, namun peluang tersebut tertutup bagi BPR/S yang tidak boleh dimiliki asing. Menguatnya permodalan Bank Umum maupun LKNB lain akan meningkatkan daya saing, di samping brand awareness masyarakat terhadap BPR/S yang masih rendah sehingga BPR/S akan semakin sulit bersaing.
Pelaku pasar dalam negri yang merupakan pangsa pasar BPR banyak bersaing dengan produk impor sehingga dapat mengalami kesulitan keuangan
23
Redesign Posisi BPR 1. Apakah BPR telah menjalankan peran sesuai dengan tujuan pendirian sebagaimana diamanatkan dalam UU Perbankan? 2. Apakah ketentuan yang mengatur BPR berdampak positif atau justru merupakan penghambat dalam mendorong kinerja dan kontribusi BPR dalam perekonomian daerah? 3. Mampukah BPR beradaptasi dengan perubahan yang cepat dalam sistem keuangan dan menghadapi perkembangan teknologi saat ini? 4. Perlukah dilakukan redesign posisi BPR dalam sistem keuangan atau deregulasi terhadap industri BPR? 5. Apabila posisi BPR semakin lemah dan kontribusi BPR dalam sistem keuangan sulit untuk ditingkatkan, masihkah keberadaan BPR diperlukan dalam perekonomian Indonesia? 6. Dalam hal keberadaan BPR masih dibutuhkan, perlukah disusun peraturan perundangundangan tersendiri untuk memperkuat kedudukan dan peran BPR?
24
ARAH PENGEMBANGAN BPR
KERJASAMA
KERJASAMA • Bank Umum: Dukungan (1) infrastruktur, a.l. networking, capacity building, dan (2) kerjasama jasa-jasa perbankan, a.l. sistem pembayaran, e-cash, j-b bank notes • IKNB: produk keuangan non bank • Persh Sekuritas: produk pasar modal • Pemerintah: (1) BPN: Pembuatan akta/serifikat agunan debitur, (2) Kemendagri: Akses Identitas Tunggal • Perusahaan ICT:
ASPEK BISNIS ASPEK BISNIS • Branding/ positioning • Peningkatan aneka layanan jasa-jasa perbankan • Efisiensi • Penurunan cost of fund • Penambahan nasabah • Perluasan networking dan jangkauan bisnis
REGULASI/ KEBIJAKAN
REGULASI/KEBIJAKAN • Penguatan permodalan, GCG & MR • Dukungan akselerasi aspek bisnis yang ingin dikembangkan BPR
25
STRATEGIC PARTNERSHIP DALAM PENGEMBANGAN BPR • Perijinan • Dukungan Kebijakan/ regulasi • • • • • • •
Etalase produk keuangan Liquidity Support Capacity Building Dukungan Infrastruktur Lingkage Programs Share bisnis Capacity building
• E-banking • Capacity Building • Penyediaan/ Sinergi/ standarisasi infrastruktur • Networking • Marketing
OJK Bank Umum Pemerintah IKNB Daerah Sekuritas
• Pembuatan serifikat agunan debitur • Single Identity Lembaga Negara Terkait (a.l BPN, Kemendagri)
BPR Lembaga Lembaga Pendidikan Pendidikan
Perusahaan ICT Bank Indonesia
• Capacity building • E-learning • Sertifikasi
• Perizinan • Dukungan regulasi
26
TERIMA KASIH
27
