BPK Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi

laporan UTAMA

BPK Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menandatangani nota kesepahaman mengenai akses data dengan lembaga negara dan berbagai kementerian serta BUMN. Upaya untuk mendorong pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

JANUARI 2011

6 - 22 laporan utama.indd 6

Warta BPK

06/01/2011 16:58:20

S

udah sepuluh tahun lebih reformasi ini bergulir. Selama itu pula persoalan negara tak kunjung reda. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) masih terjadi. Meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, namun upaya tersebut seolah tidak mampu mengerem banyaknya praktik korupsi. Padahal salah satu tuntutan reformasi adalah terselenggaraanya peWarta BPK


merintahan yang bebas dari KKN. Kondisi itu pula yang membuat perhatian bersama para pimpinan lembaga negara bila berbagai persoalan negara ini dibiarkan akan mengancam dukungan masyarakat terhadap empat pilar utama negara, yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. “Jika rasa keadilan tidak terpenuhi oleh negara, maka keyakinan terhadap pancasila sebagai dasar neJANUARI 2011

06/01/2011 16:58:22

laporan UTAMA

n Pertemuan Pimpinan Lembaga Tinggi negara di MPR

gara akan semakin mengikis. Demikian pula terhadap UUD 45 sebagai landasan konstitusi,”tambah Hadi Poernomo. Untuk itu sebagai Ketua BPK, Hadi Poernomo memandang perlunya ada upaya untuk memperkokoh dukungan masyarakat terhadap empat pilar utama bernegara tadi. Dukungan tersebut dapat diperoleh jika tujuan bernegara yakni mewujudkan masyarakat adil dn makmur dapat terwujud. BPK akan mendukung pencapaian tujuan bernegara tersebut melalui peningkatan aktivitas dan efesiensi pemeriksaan. Nah, untuk itulah saat pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor pada 21 Januari 2010 lalu, Ketua

JANUARI 2011


BPK, Hadi Poernomo menawarkan gagasan jitu. Yakni BPK berinisiatif menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK dengan memanfaatkan kemajuan lembaga informasi. Beruntung, pada pertemuan itu para pemimpin lembaga negara menyambut baik inisiatif BPK tersebut. Bahkan pada pertemuan di kantor Komisi Yudisial pada 13 Desember lalu, para pimpinan lembaga negara sepakat untuk dilakukannya pengawasan dengan menggunakan sistem E-Audit yang bersifat link & match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih transparan dan akuntabel.

Bermodal kesepakatan awal itulah selanjutnya diadakan pembahasan dan persiapan teknis khsususnya yang menyangkut aspek teknologi, aspek hukum dan aspek keamanannya. Alhasil masing-masing pimpinan lembaga negara sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman tentang pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Melalui strategi tersebut, BPK berencana akan menjalin kerjasama pembentukan pusat data BPK dengan berbagai pihak termasuk auditee. Nantinya dengan pusat data tersebut, BPK dapat Warta BPK

06/01/2011 16:58:24

melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan dan monitoring data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Konsep seperti ini disebut BPK Sinergi. Sejatinya BPK sinergi dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas pemeriksaan BPK dan untuk mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Harapannya akan berkurangnya KKN secara sistemik, terwujudknya optimalisasi penerimaan negara dan efektifitas mengeluaran negara. Warta BPK


Untuk mempermudah pembentukan BPK Sinergi tersebut, sebagai langkah awal BPK akan membuat kesepakatan bersama atau nota kesepahaman dengan masing-masing lembaga negara, termasuk kementerian dibawah Presiden. Adapun yang disepakati dalam nota kesepahaman ini adalah hubungan kerjasama pengembangan dan pengelolaan sisitem informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Setidaknya dengan adanya nota kesepahaman ini ada tiga manfaat yang akan diperoleh. Yakni terbentuknya pusat data BPK, mempermudah pelaksaan pemeriksaan BPK dan mendorong transpransi dan akuntabilitas data auditee. Alhasil, sejumlah nota kesepahaman telah di tandatangani. Pada tahap awal BPK telah menandatangani kesepapakatan dengan menteri BUMN, Kementerian Dalam Negeri. Selain itu juga telah ditandatangani nota kesepahaman dengan beberapa BUMN seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Krakatau Steel dan PT Aneka Tambang. Selanjutnya pada pertengahan Desember lalu, BPK juga telah menandatangani nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga negara. Penandatangan nota kesepahaamn antara BPK dengan MPR, DPR, DPD, MK dan KY mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi ini dilakukan Sekretaris Jenderal BPK dan Sekretaris Jenderal masing-masing lembaga negara. Tidak berhenti disitu saja. Pada 22 Desember lalu BPK juga telah melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan kementerian negara/ lembaga. Diantaranya yakni Kementerian Energi Sumber Daya Alam, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Lembaga Sandi negara, Badan Narkotika Nasional. Selanjutnya pada 29 Desember BPK telah menandatangani nota kesepaha-

man dengan Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koperasi dan UKM, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Badan Pusat Statistik, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. BPK juga telah menandatangi nota kesepahaaman dengan Komnas HAM, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menurut Ketua BPK, Hadi Poernomo, kesepakatan bersama ini dilakukan untuk merespon masalah pengelolaan keuangan negara secara transparan, bersih, dan akuntabel. “Kami bersamasama ingin merespon secara sistemik, sinergis dan terorganisir, apalagi pemberantasan KKN belum maksimal dan kami ingin pemeriksaan dapat lebih mudah, efektif dan efisien,” kata Hadi Poernomo. Dengan begitu nantinya lanjut Hadi Poernomo, auditor BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan efisien dan efektif dengan adanya kesepakatan bersama itu karena akses data dapat dilakukan melalui sistem informasi yang tersedia.”Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan di kantor BPK,” ujar Hadi Poernomo. Dengan kerjasama itu, lanjutnya, auditor BPK dapat melakukan akses data lembaga negara dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama kedua pihak. Gagasan Ketua BPK ini mendapat sambut beragam dari berbagai kalangan. Mendagri Gamawan Fauzi misalnya, memberi apresiasi atas kesepakatan ini. Baginya, realisasi tindak lanjut dari kesepakatan antara pihaknya dengan BPK dalam hal akses data akan bermanfaat. “Kerjasama ini akan sangat bermanfaat. Sebab dengan adanya akses data ini apabila ditemukan kekurangan-kekurangan maka akan bisa JANUARI 2011

06/01/2011 16:58:26

laporan UTAMA lebih cepat untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Ini penting kami lakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan semakin bersih khususnya di kementerian dalam negeri, ” kata Gamawan. Hanya saja Gamawan memaklumi bahwa pada tahap awal tentunya belum semuanya dapat diakses dengan sempurna. Oleh karena itu, ia meminta kepada jajarannya untuk selalu mengoptimalkan dan mengembangkan sistem akses data secara elektronik agar semua data yang diperlukan BPK dapat diakses dengan baik Pendapat serupa juga diungkapkan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Seperti juga Mendagri, Patrialis juga menyambut baik adanya nota kesepahaman (MoU) antara pihaknya dan BPK. Sebab dalam pandangan Patrialis, MoU ini merupakan hal yang mulia. Dengan nota kesepahaman ini Patrialis Akbar kementeriannya hasil pemeriksaan keuangan BPK terhadap kementeriannya kedepan agar lebih baik lagi. Untuk itu menindaklanjuti MoU tersebut, Patrialis berjanji akan menyampaikan kepada jajarannya terutama Irjen Kemenkumham untuk melakukan asistensi dan sampai di tingkatan daerah. “Jelas ini merupakan bagian dari semangat kami, kemudian kami memberikan optimalisasi, apalagi Kemenkumham ini sebuah kementerian yang sangat besar, karena kami memiliki 756 unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia. Itu sangat besar sekali. Dan, umumnya, pekerjaannya, adalah berhadapan langsung dengan masyarakat di seluruh Indonesia. Sehingga tentu sangat rawan dengan suasana-suasana yang tidak kita inginkan. Apalagi pelaksana keuangan itu tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga sampai di tingkat daerah,” ungkap Patrialis. Tidak ketinggalan, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Helmy Faisal Zaini juga merasa bangga karena pihaknya dapat melakukan MoU dengan BPK terkait dengan pengembangan dan pengelolaan sistem

10

JANUARI 2011


informasi untuk akses data dalam rangka pemeriksaan pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. “Ini sangat membantu, sekaligus kita berharap bahwa cita-cita kita untuk menciptakan Good Governance dan Good Government ini betul-betul tercapai dengan upaya-upaya kerja serius. Tentu kita berharap bisa membangun kultur baru, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ini merupakan angin segar, sekaligus sebagai formula baru bagi kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Terlebih kita ingin mengejar WTP dari BPK,” ungkap Ahmad Helmy. Salah satu upayanya, lanjut Ahmad Helmy, melalui sistem informasi untuk akses data ini, tentu pihaknya akan terus-menerus mendapatkan bimbingan, arahan, dan pengawasan dari BPK untuk meningkatkan kinerja kementerian yang dipimpinnya. Sebab, sebelum membangun apa yang menjadi tupoksi, yaitu membangun daerah tertinggal, harus terlebih dahulu membangun aparatur pemerintahan dan tata kelolanya. “Ini modal baru dan semangat bagi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, karena tugas yang diemban oleh Kementerian ini merupakan tugas yang sungguh-sungguh memerlukan begitu banyak upaya, agar apa yang telah ditetapkan di dalam RPJM 20102014, bahwa ada 183 kabupaten yang dinyatakan sebagai daerah tertinggal, ini dapat kita entaskan sesuai dengan target. Itu bisa melalui kesepakatan ini,” paparnya. Sementara Menteri Negara Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan, menyatakan bahwa MoU ini didukung penuh pelaksanaannya. Ia berharap agar kerjasama ini dapat menciptakan transparansi pengelolaan keuangan negara. “Dengan sistem ini, BPK dapat mengakses data yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara serta sistem akuntansi dan pelaporan kementerian dan lembaga, setiap saat dengan mudah dan transparan. Sehingga jika terdapat hal-hal yang ti-

dak wajar, dapat terdeteksi secara dini. Dan, kami harapkan BPK sudah menginformasikan kepada setiap kementerian dan lembaga, sekaligus jalan keluar yang harus ditempuh, memberikan guidens, sehingga tidak terjadi kesalahan yang tidak kita inginkan,” ungkap Syarifudin. Lebih lanjut diakuinya, MoU ini merupakan sebuah terobosan yang sangat cerdas, kreatif, dan inovatif. Tidak hanya meminimalkan waktu, biaya dan tenaga, tetapi juga diharapkan akan berdampak pada hasil pemeriksaan yang lebih obyektif dan didukung oleh informasi yang lengkap dan akurat. “Kami berharap agar program ini betul-betul diimplementasikan secara efektif, karena dengan sistem ini, kami yakin dan percaya, bahwa akan menciptakan sistem pemeriksaan yang efektif, efisien dan terukur sesuai dengan prinsip Good Governance, sehingga dapat dihasilkan pelaporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan handal,” papar Syarifudin. Selain itu lanjut syarifudin, kerjasama ini juga menunjukkan adanya komitmen para auditee terhadap pelaksanaan sistem informasi akuntansi yang lebih baik. Sehingga harapan para auditee untuk mendapatkan opini BPK : Wajar Tanpa Pengecualian, dapat tercapai dalam tahun-tahun ke depan. Hanya saja yang perlu diwaspadai adalah masalah keamanan data. Apalagi jaringan komunikasi data yang digunakan adalah berbasis internet. Untuk itu Hadi Peoernomo mengharapkan semua pihak harus dapat menjaga agar data yang masuk dalam sistem informasi tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Artinya masing-masing pihak juga harus menjamin sisitem informasi untuk akses data ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK. Dilain pihak, BPK juga akan menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data ini hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Semoga saja. (BW/AAK) Warta BPK

06/01/2011 16:58:26

Ketua BPK, Hadi Poernomo:

BPK Sinergi Ini Soal Cara bukan soal Kewenangan

R

atusan naskah memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan para pihak, antara lain lembaga negara, kementerian, lembaga non kementerian, DPRD dan BUMN diteken dalam satu dua bulan terakhir. Untuk mengentahui lebih detail mengenai langkah tersebut, Warta BPK mewawancarai Ketua BPK Hadi Poernomo dalam beberapa kali kesempatan. Berikut petikannya. Apa latar belakang dan tujuan dari dilakukannya MoU antara BPK dan sejumlah pihak mulai dari DPRD hingga lembaga negara? Pertanyaan ini mulanya juga menjadi pertanyaan di internal BPK. Apa yang sebenarnya dicari atau ingin diraih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari MoU tersebut? Apakah BPK masih butuh tambahan wewenang? BPK tidak percaya diri? Atau hanya sekadar cari sensasi? Ini semua memotivasi kami, bahwa MoU ini bukan sekedar seremoni tapi memang perlu untuk BPK. Penolakan terhadap ide baru, hal yang biasa. Mereka belum paham dan belum menemukan saja apa yang kita mau. Nanti setelah mereka melihat sendiri, saya yakin akan tumbuh juga kesadaran. Faktanya, sekarang semua sudah bicara dalam satu nafas. Demikian pula di para pejabat eselon 1. Saya berharap virus ini bisa menular dengan cepat dan terarah. Apa kerangka dasar dari MoU yang dilakukan BPK ini? Sesuai dengan konstitusi, tujuan pembentukan negara Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam UU Keuangan negara disebutkan negara memberikan kekuasaan keuangan negara kepada pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara dengan menyusun APBN. Untuk mengamankan tujuan itu dibentuklah lembaga pemeriksan keuangan sesuai amanah Pasal 23E UUD 1945 yang bertugas melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Implementasinya diatur dalam UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara dan UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK. Badan Pemeriksa Keuangan diberi hak untuk meminta data/dokumen kepada pihak yang diperiksa (auditee) dan/atau pihak lain yang terkait. Untuk mempermudah pemerolehan data/ dokumen tersebut, BPK memprakarsai langkah sinergi dengan auditee melalui strategi link & match data. Warta BPK


n Hadi Poernomo

Nantinya, dengan pusat data yang dimiliki, BPK dapat melakukan perekaman, pengolahan, pertukaran, pemanfaatan, dan monitoring data yang bersumber dari berbagai pihak dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Inilah yang kami sebut sebagai BPK Sinergi. Konsep tersebut sudah disampaikan kepada para pimpinan lembaga negara pada saat pertemuan pimpinan lembaga negara di Istana Bogor, 21 Januari 2010. Pada pertemuan itu, para pimpinan lembaga negara menyambut baik inisiatif BPK untuk menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga negara dalam rangka membentuk pusat data BPK. Dalam pertemuan terakhir di Komisi Yudisial, 13 Desember 2010, pimpinan lembaga negara menyepakati dilakukannya pengawasan dengan menggunakan sistem E-Audit yang bersifat link & match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Untuk mempermudah pembentukan BPK Sinergi , sebagai langkah awal BPK akan membuat kesepakatan bersama dengan auditee. Ada tiga manfaat yang kami raih. Pertama, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (E-BPK) dengan data elektronik auditee (EAuditee), kedua, mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan ketiga, mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. JANUARI 2011

11

06/01/2011 16:58:31

laporan UTAMA Apakah tanpa MoU hal ini tidak dilaksanakan? MoU ini hanya mengatur soal cara, soal metode, soal modus, bukan mengatur soal hak dan kewajiban. Sebab kewenangan BPK sudah diatur secara jelas dan rinci dalam UU BPK dan UU Pemeriksaan Keuangan negara. Ada beberapa alasan mengapa MoU ini kami galakan dengan semua lembaga. Pertama, UU mengamanatkan agar tata cara penyampaian hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada DPR dan DPRD ditetapkan bersama antara BPK dan mereka. Kedua, sebagai auditee, lembaga dan kementerian wajib memberikan data, catatan dan informasi lain yang diminta BPK pada saat melakukan pemeriksaan. Bagaimana proses permintaan data dan bagaimana mereka mengirim data, tentu bisa dilakukan dengan macam-macam media. Kami ingin untuk hal-hal yang sifatnya umum dan rutin bisa diperoleh melalui online. Baru untuk pengecekan fisik dan uji petik dalam rangka auditor mendapatkan keyakinan diperlukan turun ke lapangan. Ini lebih hemat, lebih efisien dan lebih cepat. Ketiga, dalam rangka penyusunan rencana pemeriksaan dan pengembangan pemeriksaan, BPK juga berhak mendapat data dari DPR, menteri keuangan dan menteri lain berupa dokumen awal APBN. Ini perlu diatur agar lebih mudah. Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat bisa menyampaikan informasi ke BPK dan kami juga bisa memanfaatkan hasil pengawasan dari lembaga internal pemerintah seperti Inspektorat Jenderal, BPKP atau yang biasa disebut APIP (aparat pengawas internal pemerintah). Apa yang hendak dicapai jika semua akses informasi ini telah didapat? Yang saya sebutkan di atas baru merupakan kondisi ideal dalam satu proses saja, yaitu akses data. Ini hanya sasaran

antara. Tujuan akhir BPK tetap pada Tupoksinya yaitu melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam rangka itu, ada tiga jenis audit yang bisa dilakukan BPK. Yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selama ini, energi dan sumber daya BPK lebih banyak tersedot untuk pemeriksaan keuangan. Waktunya sangat pendek dan serentak. Seluruh laporan keuangan dari pemerintah pusat, dan daerah harus diaudit serentak. Dengan adanya akses data yang setiap saat bisa dilakukan, maka proses pemeriksaan keuangan bisa lebih cepat. Penghematan energi dan sumber daya dalam pemeriksaan keuangan, bisa kami gunakan untuk audit kinerja maupun audit dengan tujuan tertentu. Sehingga pada ujungnya nanti coverage audit lebih luas. Apakah BPK juga akan masuk ke audit kebijakan? Arahnya adalah bagaimana setiap kebijakan pemerintah bisa diukur. Ini penting bagi pemerintah sendiri. Misalnya, pemerintah mencanangkan tiga program yaitu pembangunan yang mendorong pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas lapangan kerja (pro job), mengurangi kemiskinan (pro poor) dan mendukung terciptanya kondisi lingkungan yang lebih baik (pro environtment). Tentu pemerintah sendiri, DPR dan masyarakat ingin tahu apakah para pejabat pemerintah sudah membuat program yang pas untuk mencapai tujuan tersebut. Jika kurang pas, dimana letaknya. BPK bisa memberikan pendapat kepada pemerintah agar program yang dicanangkan bisa sesuai dan berjalan. Nah untuk mencapai ke level itu, BPK perlu melakukan realokasi sumber dayanya tanpa mengurangi kualitas dan tugas utamanya. (wit)

n Ketua MPR Taufiq Kiemas tengah memberikan keterangan Pers bersama para pimpinan lembaga negara.

12

JANUARI 2011


Warta BPK

06/01/2011 16:58:34

Ketua DPR, DR. H. Marzuki Alie :

DPR dan BPK Harus Bersinergi untuk Rakyat

n Marzuki Alie

D

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang sangat strategis. Keduanya sama-sama miliki peran sebagai pengawas. Karena itu sinergisitas kedua lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Penandatangan Nota Kesepahaman mengenai pengelolaan akses data kedua lembaga tersebut merupakan langkah awal untuk membangun sinergi kedua lembaga tersebut. Melalui nota kesepahaman itulah, akan terwujud keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hanya saja bagaimana menindaklanjuti nota kesepahaman tersebut? Berikut petikan wawancara Ketua DPR, Marzuki Alie dengan TIM WARTA BPK di ruang kerjanya. Beberapa waktu lalu, pimpinan lembaga negara, termasuk DPR telah menandatangani nota kesepahaman dengan BPK mengenai akses data pengelolaan sistem informasi. Bagaimana tanggapan Anda?

Warta BPK


Saya kira ini langkah yang bagus sekali. Sebab kerjasama ini merupakan salah satu bentuk komitmen dari para pimpinan lembaga negara untuk mencari solusi terhadap persoalan negara ini. Persoalan besar yang dihadapi negara sekarang ini adalah kemiskinan dan kebodohan. Kemiskinan sangat sulit diselesaikan, kalau masalah korupsi terus berlanjut. Oleh karenanya langkah ketua BPK untuk memanfaatkan Teknologi Informasi ini merupakan langkah maju menuju keterbukaan dan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Hanya saja masalahnya bagaimana nanti kita menindaklanjuti nota kesepahaman ini. Paling tidak ini langkah yang baik. Kita memberikan apresiasi terhadap transparansi pengelolaan keuangan negara. Sebelum penandatanganan Nota Kesepahaman ini kabarnya para petinggi lembaga negara juga telah melakukan berbagai pertemuan dengan Ketua BPK? Sejak Desember tahun lalu, kita memang telah melakukan beberapa kali pertemuan. Ini dilakukan karena para pemimpin lembaga negara memiliki citacita yang sama untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui pertemuan tersebut kita melihat persoalan negara ini secara bersama. Apa sebenarnya yang mendasari gagasan untuk melakukan silaturahmi diantara para pimpinan lembaga negara? Selama ini kita melihat bahwa lembaga negara bekerja sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Misalnya DPR menjalan fungsinya sendiri. Begitu juga presiden. Bila ada masalah diselesaikan sendiri. Padahal lembaga negara dibentuk berdasarkan konstitusi. lembaga negara tentu dibentuk untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat. Dalam setiap kali pertemuan para pemimpin lembaga negara hal apa yang dibicarakan? Tentu saja persoalan negara sekarang ini. Dalam membicarakan persoalan negara ini ketua lembaga negara mengemukakan apa yang ingin dicapai lembaga yang dipimpinnya kedepan. Dari situlah kita saling memberikan masukan dengan tidak saling mengintervensi. JANUARI 2011

13

06/01/2011 16:58:36

laporan UTAMA Menyinggung gagasan Ketua BPK untuk menjalin sinergi diantara lembaga negara, bagaimana tanggapan para pimpinan lembaga negara pada waktu itu? Saya kira para pemimpin lembaga negara sangat menyambut baik gagasan ketua BPK tersebut. Pertemuan di Komisi Yudisial ketua BPK menyampaikan program yang baik sekali yakni menawarkan kerjasama akses data dengan mengangkat teknologi untuk mempercepat tugas-tugas BPK memberikan opini. Sebab selama ini BPK merasa sulit melakukan audit dengan waktu dua bulan dengan kementrian dan lembaga yang banyak. Tentu ini bukan hal yang mudah. Oleh karenanya ide dari Ketua BPK untuk mengakses langsung data transaksi dari kementerian dan lembaga itu menurut kita sesuatu yang bagus untuk mendukung kerja audit dari BPK. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun sinergitas begitu? Tentu saja. Tapi ini baru membangun infrastruktur dahulu. Karena itu, kedepannya perlu didukung bagaimana nanti BPK membangun sistem akses data ini dan SDM yang menjalankan sistem tersebut. Ini penting karena sistem yang bagus bila tidak didukung SDM yang bagus hasilnya tidak bagus juga. Sebaliknya, SDM-nya bagus dan sistemnya bagus tapi prakteknya tidak sehat juga tidak baik. Oleh karena itu pimpinan lembaga sangat mendukung. Menurut anda apa yang mesti diperhatikan dalam kerjasama pengelolaan sistem informasi tersebut? Langkah BPK untuk melakukan kerjasama itu langkah yang baik. Tetapi harus didukung dan dilengkapi dengan sistem yang bagus, SDM yang mumpuni dan memilki moral. Sebab transparansi itu bagus kalau kita semua tujuannya satu untuk kesejahteraan rakyat. Artinya soal keamanan data tersebut perlu menjadi prioritas? Tentu saja. Sebab bila akses data ini disalahgunakan tentu akan berbahaya. Keterbukaan hasil audit yang dipublikasikan ke internet bisa berdampak luar biasa. Padahal temuan BPK itu perlu ditindak lanjuti. Terus terang saja itu yang membuat kegelisahan kita semua.Artinya ketika kita mengimplementasikan akses data tersebut dilakukan dengan cerdas. Artinya harus dipilah-pilah laporan mana yang harus terbuka. Sebab tidak semua laporan bisa dibuka ke publik. Saya kira harus dibuat aturan mainnya dahulu. Jangan kita buka seluruhnya. Sebab masyarakat kita belum siap. Makanya perlu dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya nanti. Menurut Anda butuh waktu berapa lama untuk mengembangan sistem ini? Saya kira untuk pengembangan sistem tidak ada yang pernah berakhir. Sebab pengembangan sistem Teknologi Informasi sekarang ini terus berkembang. Kita juga harus mampu melihat perkembangan teknologi. Jadi, dalam menggunakan teknologi harus bermanfaat buat kita dan untuk semua masyarakat. Apalagi keperluan masyarakat mengenai informasi juga semakin berkembang.

14

JANUARI 2011


Untuk mengantisipasi penyalahgunaan data tadi, apa saran Anda? Tentu saja untuk keamanan data harus menggunakan password yang sudah diatur sedemikian rupa. Selain itu juga ada kewenangan tertinggi untuk menjalankan sistem tersebut. Oleh karena itu, pimpinan lembaga juga harus mengerti IT. Artinya teknologi itu harus dikendalikan. Dan yang mengendalikan itu juga harus orang yang mempunyai ahlak dan moral. BPK dan DPR ibarat mata uang. Keduanya bertugas untuk melakukan pengawasan. Bagaimana hubungan sinergi DPR dan BPK menurut Anda? Saya kira antara DPR dan BPK harus saling menberikan input. Kerjasama ini bisa diatur mekanisme kerjanya sehingga BPK bisa memperdalam terhadap suatu persoalan yang dilihat DPR. Karena itu akses data itu penting manakala ada informasi dari DPR yang mengawasi. Sebab berbeda antar fungsi pengawasan dan fungsi pemeriksaan. Pengawasan dari DPR itulah yang bisa jadi bekal untuk BPK masuk melakukan pemeriksaan. Kedepan hubungan seperti apa yang harus ditingkatkan antara DPR dan BPK? Kedepan DPR dan BPK harus bersinergi untuk rakyat. Kita mampu melakukan tugasnya dengan bersinergi de ngan lembaga lain. Yang penting tugas BPK jelas, tupoksinya jelas. Bagaimana BPK bisa melakukan tupoksinya dengan baik perlu sinergisitas dengan lembaga lain. Menurut Anda apa yang mesti diperbaiki BPK dalam membangun sinergi tersebut? Yang penting BPK jangan ikut dalam dinamika politik. BPK sebagai lembaga independen, sebagai pemeriksa harus memegang teguh independensinya. Jangan terpe ngaruh oleh kepentingan-kepentingan. Kalau BPK mampu menunjukan independensinya, menunjukan fakta, data hasil pemeriksaan yang betul, tentu akan bermanfaat buat rakyat. Karena itu BPK ke depan harus arif. Terhadap peran BPK apa yang diharapkan menurut Anda? BPK selama ini memberikan opini terhadap mekanisme aturan. Bahwa di dalam ada korupsi lain persoalan. Tapi sekalipun opininya WTP belum tentu tidak ada korupsi. Artinya kita kembangkan upaya preventif untuk pembinaan. Sebab BPK bukan mencari kesalahan orang. Tapi, bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara ini menjadi bagus kedepannya. Namun bila sudah kita kasih pembinaan tapi tetap melakukan hal yang sama kita laporkan kepada penegak hukum. Bukankah dalam menentukan obyek pemerikasan, DPR bisa memberikan saran? DPR ini tidak gampang untuk memberikan input ke BPK. Sebab harus melalui proses panjang di DPR. Artinya ini kesepakatan semua fraksi. Sebab DPR ini lembaga politik. (bw/ TIM WARTA BPK) Warta BPK

06/01/2011 16:58:36

Ketua Mahkamah Agung

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH

“Sinergi dengan BPK Untuk Pemberantasan Korupsi”

n Harifin A. Tumpa

Warta BPK


B

eberapa waktu lalu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengadakan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan lembaga negara. Salah satunya yakni dengan Mahkamah Agung. Intinya, kedua belah pihak sepakat untuk kerjasama pengelolaan dan pengembangan akses data informasi. Dengan begitu nantinya auditor BPK dapat melakukan e-Audit ke MA. Lantas bagaimana kesiapan MA dan bagaimana mewujudkan

kerjasama tersebut. Berikut petikan wawancara WARTA BPK dengan Ketua MA DR. Harifin A. Tumpa, SH, MH di ruang kerjanya. Bagaimaan tanggapan Anda mengenai penandatanganan nota kesepahaman antara BPK dengan MA beberapa waktu lalu? Saya kira kerjasama BPK dengan MA yang diwujudkan dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman merupakan langkah yang bagus sekali. JANUARI 2011

15

06/01/2011 16:58:40

laporan UTAMA Apalagi persoalan pengelolaan keuangan negara sekarang ini masih sangat kurang. Oleh karena itu, dengan adanya MoU BPK dengan lembaga negara lain termasuk MA merupakan hal positif. Bagi MA, keuntungan apa yang diperoleh dari Nota Kesepahaman ini? Tentu saja dengan adanya kerjasama ini sangat bermanfaat bagi Mahkamah Agung (MA). Salah satunya adalah dengan adanya kerjasama ini kita akan mempunyai data yang betul-betul akurat. Ini memang suatu langkah maju dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Bagaimana kesiapan MA dalam tindak lanjut kerjasama ini? Kita akan membentuk tim untuk menginvertarisir persoalan-persoalan pengelolaan keuangan selama ini. Dengan adanya inventarisasi persoalan seperti ini kita akan menga dakan konsultasi dengan BPK bagaimana kita mengatasi persoalan pengelolaan keuangan negara ini. Dengan begitu BPK akan menilai apakah langkah yang akan ditempuh ini benar atau tidak. Terkait akses data bagaimana kesiapan MA? Saat ini MA telah mengembangkan Teknologi Informasi. Selama ini Teknologi Informasi yang sudah kita kembangkan menyangkut bidang perkara, karena itu tugas pokok kami. Bagaimana dengan SDM untuk menunjang pengembangan Teknologi Informasi tersebut? Untuk mendukung teknologi informasi yang dikembangkan, saat ini kita lebih banyak menerima pegawai yang berasal dari sarjana komputer. Itu dalam rangka menyongsong kerjasama itu. Tujuannya agar teknologi informasi kita berkembang. Bagaimanapemeriksaan BPKterhadapMAselamaini? Selama ini pemeriksaan BPK sangat membantu MA. Karena dengan adanya pemeriksaan seperti ini MA akan tahu apa kekurangannya. Sehingga dapat diantisipasi untuk menutupi kekurangan-kekurangan seperti itu. Sekarang ini biaya perkara diaudit BPK. Bagaimana tanggapan Anda? Kita bersyukur sekarang ini biaya perkara diaudit BPK. Artinya dengan adanya ketentuan biaya perkara harus diaudit oleh BPK, MA sangat terbantu oleh itu. Sebab sekarang ini kita tidak lagi repot mengawasi penggunaan biaya perkara termasuk bagaimaana penerimaan biaya perkara.Dengan adanya audit BPK ini kita sangat terbantu. Ini juga merupakan hal yang positif karena pelaksanaan biaya perkara lebih hatihati. Kami sekarang terbuka betul. Tidak sedikit temuan BPK mengenai adanya dugaan penyimpangan uang negara. Bagaimana MA memandang temuan tersebut? Temuan BPK terutama yang menyangkut adanya penyim pangan, kalau itu menjadi perkara di lembaga peradilan, pemeriksaan dari BPK tersebut akan menjadi acuan untuk menentukan berapa kerugian negara. Sebab yang mengeta-

16

JANUARI 2011


hui kerugian negara adalah BPK. Artinya audit BPK menjadi salah satu bahan untuk menentukan berapa kerugian negara. Sebab dalam putusan hakim bila ada kerugian negara, hakim akan menentukan berapa terdakwa harus membayar kerugian negara berdasarkan temuan BPK itu. Harapan Anda dengan adanya Sinergi MA dengan BPK? Saya kira kerjasama ini sangat penting. Karena MA sebagai salah satu penyelenggara negara yang melaksanakan tugas keuangan tentunya memerlukan kerjasama dari BPK sebagai lembaga yang mengaudit kinerja keuangan dari MA. Hal seperi ini sangat diperlukan untuk membantu tata kelola keuangan yang baik. Kerjasama yang telah dibangun selama ini antara BPK dengan MA? Kita memang telah menjalin kerjasama dengan BPK. Salah satunya bila BPK memerlukan advis hukum misalnya MA selalu siap. Sebab memang tugas MA itu dapat memberikan advis hukum. Selanjutnya kita juga mengharapkan kedepan dapat bekerjasama dibidang pendidikan. Seperti pejabat peradilan yang bertugas di keuangan bisa diberi pelatihan oleh BPK mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang benar. Selain memberikan opini, BPK juga memberikan rekomendasi. Bagaimana tanggapan Anda? Saya kira rekomendasi yang diberikan BPK ke MA kami sangat menghargai dan setiap rekomendsi saya selalu katakan agar ini dilaksanakan. Rekomendasi itu masih ditindaklanjuti. Saya harapkan tentu lembaga lain harus mengikuti. Sebab tujuan rekomendsi itu untuk memperbaiki dalam rangka menuju good government. Bagaimana peran BPK dalam pemberantasan korupsi? Saya kira tindak pidana korupsi yang terjadi sekarang ini datanya kebanyakan dari BPK. Oleh karena itu kalau bersinergi terus antara BPK, kejaksaan, lembaga peradilan, KPK dan kepolisian, pemberantasan korupsi akan terkikis. Memang memberantas korupsi sampai keakarnya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tapi kalau ada sinergi antara BPK dengan lembaga penegak hukum pemberantasan korusi dapat kita atasi. Sekalipuan temuan BPK tidak proyustisia, tapi bersifat administratif. Tapi justru di bidang pelanggaran administratif itulah kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi. Kalau tidak ada pelanggaran administrasi tidak ada korupsi. Jadi korupsi itu sumbernya pada administrasi yang tidak tertib. Nah, data-data yang bersifat adminstratif itulah yang nantinya menjadi data untuk pro yustisia yang dilaksanakan penegak hukum. Harapan BPK kedepan? Jadi BPK itu harus betul-betul independen. Karena kalau tidak independen semua kepentingan bisa mendikte BPK. Kalau ini terjadi siapa yagn kuat itulah yang nanti akan berkuasa. Untuk itulah BPK sebagai pengawas pemeriksa keuangan negara harus independen. (BW/BD) Warta BPK

06/01/2011 16:58:40

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Irman Gusman

“Saya akan Berusaha Mengawal Implementasi Nota Kesepahaman”

n Irman Gusman

D

ewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menandatangani nota kesepahaman dibidang akses informasi. Harapannya melalui nota kesepahaman ini kedepannya terjadi sinergi antara BPK dan DPD. Lantas bagaimana implementasi kerjasama tersebut kedepannya?Berikut petikan wawancara WARTA BPK dengan Ketua DPD, Irman Gusman: Bagaimana tanggapan Anda terhadap adanya kerjasama BPK dengan beberapa lembaga negara? Saya kira dengan adanya kerjasama ini merupakan sesuatu yang baik dan perlu dilakukan. Sebab kerjasama BPK dengan lembaga negara termasuk DPD merupakan hal yang positif dan konstruktif bagi pembangunan dan pengembangan sinergitas antar institusi. Dengan begitu pada gilirannya akan memperkuat saling mendukung dan mendorong kearah kemajuan negara dan negara kita. Selain itu dengan adanya kerjasama ini akan menghasilkan cara pandang yang sama dalam menyikapi dan memanfaatkan hasil pemerikWarta BPK


saaan BPK untuk menjadi jalan bagi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Lebih penting lagi mendorong upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu DPD sangat mendukung dengan kerjasama tersebut. Bagi DPD apa keuntungan adanya kerjasama tersebut? Bisa Anda jelaskan. Yang pasti DPD sebagai sebuah lembaga negara di bidang legislasi amat terbantu oleh adanya kerjasama dengan pihak BPK. Sebab dalam menjalankan fungsi pengawasan yang diberikan oleh konstitusi, DPD dapat bekerja dengan lancar tanpa banyak hambatan terutama dalam mengakses data-data dan informasi tentang anggaran dan belanja setiap stake-holders pengguna anggaran negara. Untuk itu saya akan mendorong upaya-upaya pengelolaan anggaran di daerah agar dilalukan secara transparan dan diaudit oleh BPK dalam pelaksanaan anggarannya. Bidang kerjasama apa saja yang bisa dikerjasamakan antara lembaga yang Anda pimpin dengan BPK? Yang jelas, pertukaran informasi dan data anggaran serta hasil audit dan pengawasan di daerah-daerah. Dengan begitu nantinya kendala-kendala administratif dan non teknis seperti sulitnya mengakses data dan informasi dari masing-masing pihak kiranya tidak lagi ditemukan. Disamping itu, kedepan kerjasama dalam membangun kesamaan persepsi dalam upaya penyelamatan keuangan negara juga perlu ditingkatkan upaya-upaya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara serta mendorong usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Karena itu antara DPD dan BPK harus bersinergi untuk mengefektifkan fungsi kedua lembaga negara, dan apabila masing-masing lembaga konsisten dengan tugas dan fungsi masing-masing tentu tidak akan terjadi saling intervensi dan saling menyalahkan. JANUARI 2011

17

06/01/2011 16:58:43

laporan UTAMA Apa yang bisa Anda lakukan untuk mewujudkan kerjasama tersebut? Kerjasama sudah kita wujudkan, dimulai dengan penanda-tanganan pernyataan kesepahaman atau MoU BPK dengan DPD. Sebagai pimpinan DPD saya akan berusaha mengawal implementasi nota kesepahaman yang tertuang dalam kesepahaman tersebut. Karena itu untuk mencapai tujuan kerjasama ini tidak hanya cukup dan selesai dengan menandatangani MoU. Harus ada program aksi yang meng ikutinya. Untuk kepentingan data online, teknologi ini DPD tentu akan memperkuat Sistem teknologi Informasi, untuk mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Akses Data Keuangan secara online ini, tentu akan memudahkan kedua belah pihak dalam memantau, mengevaluasi, dan menyempurnakannya. Menurut Anda, perlukah ada “rambu-rambu khusus” yang mengatur kerjasama tersebut? Secara umum, menurut saya tidak perlu. Jikapun harus ada aturan-aturan khusus dalam kerjasama BPK dan DPD, mungkin juga dengan instansi lain, barangkali dalam hal penggunaan data dan informasi dari masing-masing pihak, terutama dari pihak BPK. Misalnya, perlu diperjelas untuk kepentingan apa sebuah akses data dan informasi diberikan, siapa yang harus bertanggung-jawab, dan kriteria atau klasifikasi data dan informasi. Juga dari sisi akses media massa atas informasi dan data dan hal-hal yang menjadi obyek kerjasama antar lembaga DPD dan BPK. Bagaimana hubungan BPK dan DPD selama ini? DPD RI bersama BPK secara regular berinteraksi melalui Sidang Paripurna DPD RI untuk LKPP dan LKPD serta untuk Hapsem. DPD RI menindaklanjuti dengan kegiatan pengawasan. Dalam pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, DPD selalu meminta kepada BPK melalui Perwakilan BPK agar menyampaikan data pemantauan tindak lanjut dan ikut serta dalam pertemuan antara DPD dengan entitas terperiksa di daerah yang juga mengundang DPRD. Apa yang Anda harapkan adanya kerjasama tersebut? Dengan adanya kerjasama antara DPD RI dengan BPK RI diharapkan dapat meningkatkan efektifitas hubungan kerja antara BPK dan DPD sesuai dengan kewenangannya masing masing. Selain itu kerjasama ini juga dapat meningkatkan tertib administrasi keuangan dan pertanggugjawaban penge lolaan keuangan negara yang bersih dan efisien yang dilaksanakan oleh DPD RI. Lebih penting lagi, dengan kerjasama ini akan adanya komitmen untuk saling melengkapi sebagai sesama lembaga negara dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan negara, keuangan negara untuk dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperlihatkan rasa keadilan dan kepatuhan. Menurut analisa Anda, apa kendala yang bakal dihadapi dalam melaksanakan kerjasama tersebut? Karena pada pelaksanaannya berbasis sistem informa-

18

JANUARI 2011


si (on line) diperkirakan ada hambatan SDM, karena sistem yang terbangun antar lembaga membutuhkan mind set tentang keterbukaan informasi, sistem, kelembagaan. Bila ada, solusi apa yang Anda bisa tawarkan? DPR bersama-sama dengan DPD dan DPRD seluruh Indonesia serta BPK melakukan pertemuan konsultasi secara berkala untuk menyamakan persepsi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Dibutuhkan juga peningkatan SDM secara teknis. Bagaimana Anda melihat kiprah BPK saat ini? Kiprah BPK selama ini, sudah sangat baik. Hal ini terlihat dalam bentuk kerjasama BPK dengan DPD RI dalam memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (HAPSEM BPK RI) kepada DPD yang telah berjalan secara baik. Diharapkan ke depan BPK dapat berperan dengan baik sesuai lingkup tugas dan kewenangannya, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar negara. Selama ini tidak sedikit temuan-temuan BPK mengenai dugaan adanya penyelewengan keuangan negara. Bagaimana pendapat Anda dengan temuan tersebut? Terhadap temuan BPK saya harap pemerintah agar lebih serius menindaklanjuti semua rekomendasi BPK yang dimuat dalam hasil pemeriksaannya, serta memberikan sanksi yang tegas kepada pejabat yang lalai dalam melaksanakan tugasnya. Sesuai dengan kewenangannya, DPR dan DPD harus terus memantau dan mendorong proses hukum oleh instansi-instansi penegak hukum terhadap temuan-temuan BPK yang berindikasi tindak pidana/kerugian. Menyinggung soal rekomendasi BPK yang seringkali tidak diindahkan. Apa komentar Anda? Sebaiknya beberapa lembaga negara yang telah ada, agar seyogyanya dapat memberikan perhatian dan mengapresiasi secara baik terhadap rekomendasi yang telah diberikan BPK. Sehingga ke depan diharapkan hasil pemeriksaannya dapat berguna bagi kemaslahatan negara bersama. Menurut Anda apa yang menyebabkan masih rendahnya dilaksanakan rekomendasi BPK? Masih rendahnya tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, karena kurangnya kesungguhan pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakan tindak lanjut tersebut. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran BPK kedepan? BPK merupakan lembaga yang bertugas melakukan audit. Karena itu perlu adanya peningkatan eksistensi BPK. Karena itu kedepan BPK lebih dapat berperan dengan baik sebagaimana fungsi BPK. Lebih penting BPK juga agar selalu menjaga konsistensi dalam melakukan fungsi dan peranannya, khususnya dalam melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK juga ke depan dapat menjaga komitmen dengan baik untuk selalu mampu bekerjasama secara baik dan cermat dengan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia. (bw/bd) Warta BPK

06/01/2011 16:58:43

Menteri PAN

EE Mangindaan:

MoU BPK dan KL langkah strategis

n EE Mangindaan

M

enteri PAN dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan penerapan teknologi informasi dalam mengakses data laporan keuangan di kementerian/lembaga (KL) sangat mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi. “Kerjasama antara BPK dan kementerian/lembaga (KL) ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi, serta akuntanbilitas dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara,” katanya saat memberikan sambutan dalam kerjasama akses data antara BPK dan sejumlah kementerian dan lembaga di Jakarta akhir Desember 2010. Dengan sistem pemeriksaan seperti ini, katanya, diharapkan juga akan mengubah kebiasaan kerja selama ini yang mengedepankan kehadiran fisik petugas pemeriksa BPK ke berbagai instansi pemerintah sebagai obyek pemeriksaan. “Selain akan menghemat waktu, biaya dan tenaga, hasil pemeriksaan tentunya akan lebih obyektif dan didukung informasi yang lengkap dan akurat,” ujar Mangindaan. Dia menekankan kepada semua instansi agar aktif mengirim laporan keuangan ke BPK. Laporan dapat dikirim melalui jaringan informasi yang mekanismenya baru saja ditandatangani. Namun dia mengingatkan adanya beberapa hal yang harus menjadi perhatian bersama, khususnya menyangkut akses dan keamanan data/informasi. “Saya minta hal ini diatur secara jelas dan tegas mekanismenya agar tidak Warta BPK


menjadi kontraproduktif, jika data yang ada dapat diakses oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya. Dia menyebutkan, di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat dua isu strategis selain isu-isu penting lain. Kedua isu yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius itu adalah bagaimana mempercepat pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara sinergis. Disadari juga bahwa berbagai langkah strategis, inovatif dan kreatif yang dilakukan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, ternyata belum mampu mengubah penilaian masyarakat. “Publik masih memandang aparatur negara itu lamban, penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta berbagai stigma negatif lainnya,” katanya. MoU ini, menurut Mangindaan merupakan langkah yang sangat strategis untuk meningkatkan efektivitas, efeisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara. Dalam kaitan tersebut, aplikasi teknologi informasi berguna untuk memudahkan mengakses data yang diperlukan BPK dalam sistem pemeriksaan dan tanggungjawab pengelolaan keuangan negara pada kementerian/lembaga, BUMN serta daerah, dinilainya sebagai langkah terobosan yang cerdas, kreatif dan inovatif. “Langkah seperti inilah yang perlu terus dikembangkan di masa-masa mendatang oleh seluruh lembaga negara dan pemerintah dalam membangun sinergitas dalam bingkai reformasi birokrasi menuju sistem penyelenggaraan pemerintahan negara yang modern dan efektif serta akuntabel,” ujarnya. Substansi MoU tersebut, menurut Mangindaan, sangat terkait dengan area perubahan yang dikehendaki dalam reformasi birokrasi, yang mencakup organisasi, tatalaksana, peraturan perundangan, SDM aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Dari sistem ketatalaksanaan diharapkan dapat pula terwujud sistem, proses dan prosedur pemeriksaan yang efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Sedangkan dari aspek pengawasan, diharapkan dapat terwujud peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemeriksaan, serta mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. WIT JANUARI 2011

19

06/01/2011 16:58:44

laporan UTAMA

Menteri Kesehatan

dr Endang Rahayu Sedyaningsih MPH,

Kinerja BPK Bagus, Otomatis Kami pun Maju

n Endang Rahayu Sedyaningsih

K 20

JANUARI 2011


ementrian Kesehatan menyambut baik adanya ‘BPK Sinergi’ yang digalakkan Badan Pemeriksa Keuangan. Nantinya pengawasan akan dilakukan dengan menggunakan sistem e-audit yang bersifat link & match dalam kerangka membangun tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan dan akuntabel. “Kami siap menjalankan kesepakatan itu karena memang sudah waktunya,” kata dr Endang Rahayu Sedyaningsih MPH, Menteri Kesehatan RI, seusai penandatanganan Memorandum of Understanding antara BPK dan Kementerian Kesehatan serta sejumlah lembaga negara lainnya di Gedung BPK RI, baru baru ini. MoU ini mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data da-

lam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Menkes, secara SDM (sumber daya manusia) Departemen Kesehatan, sudah siap. Hanya saja karena ini merupakan program baru, maka pihaknya membutuhkan pelatihan-pelatihan. Sebagaimana diketahui untuk mempermudah pembentukan “BPK Sinergi”, sebagai langkah awal BPK membuat kesepakatan bersama atau MoU dengan masing-masing lembaga negara, termasuk kementerian di bawah presiden. Melalui kesepakatan bersama ada tiga manfaat yang diperoleh, yaitu; pertama, akan terbentuk pusat data BPK dengan menggabungkan data elektronik BPK (e-BPK) dengan data elektronik auditee (e-auditee), kedua, mempermudah pelaksanaan pemeriksaan BPK, dan ketiga mendorong transparansi dan akuntabilitas data auditee. “BPK Sinergi” dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas pemeriksaan BPK guna mendorong optimalisasi pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian diharapkan KKN berkurang secara sistemik, terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dan efektivitas pengeluaran negara. “Ya harapan kami tentu saja agar BPK dapat meningkatkan kinerjanya. Karena BPK berfungsi mengawasi kinerja kementeriankementerian. Sehingga bila kinerja BPK bagus, otomatis kami pun akan dimajukan, baik dari segi kualitas juga dari segi bersihnya,” tegas Menkes. di Warta BPK

06/01/2011 16:58:45

Dirkeu PT PLN

Setio Anggoro Dewo

B

Bukan PLN atau BPK yang Untung, tapi Merah Putih

egitu Dahlan Iskan diangkat sebagai direktur utama PT Contohnya, melalui system ini pengadan tahun 2010 untuk PLN, semangat yang diusung adalah mereformasi peru- pengadaan dengan nilai kurang dari Rp20 triliun, bisa dihemat sahaan. PLN setiap tahun menerima subsidi yang sangat sekitar Rp2 triliun atau turun 10%. Artinya dana dana Rp2 tribesar dari pemerintah. Pada tahun anggaran 2008, misalnya, liun bisa digunakan untuk keperluan lain. subsidi di atas Rp 80 triliun. Tahun 2009 sebesar Rp 50 triliun Contoh yang lebih konkret, misalnya dalam pembelian tradan tahun ini Rp 40 triliun. Tahun depan kemungkinan naik vo. Harga per unit harganya sekitar Rp120 miliar. Setelah bissedikit. Subsidi ini berasal dari APBN. Pemerintah menetapkan nis prosesnya diubah, harganya bisa turun Rp35 miliar. Bisnis subsidi baru bisa dibayar setelah diaudit BPK. proses ini tidak hanya bisa diaksesoleh KPK tapi mungkin Tapi terlepas dari subsidi, PLN sendiri juga melakukan pen- nanti juga bisa diakses BPK atau LKPP. Untuk travo yang lebih gadaan barang dan jasa yang sangat besar. Per tahun antara Rp kecil lagi, biasanya dibeli dengan haarga Rp10,5 miliar hingga 50 triliun dan Rp 70 triliun. Bahkan mulai tahun depan, PLN Rp12 miliar. Tapi sekarang bisa didapat PLN dengan harga Rp mendapatkan DIPA dari APBN sebesar Rp 10 triliun/tahun 5,5 miliar. Jadi luar biasa manfaat dari sisi PLN-nya. sampai dengan 2015, Nah kalau kita lihat ujung awalnya sudah benar, sudah Anggaran PLN tahun ini diperkirakan Rp160 triliun, dima- clear dan tidak ada masalah maka pembukuannya juga relatif na 70% atau sekitar Rp110 triliun – Rp120 triliun berupa pen- bisa lebih mudah diakses. Berangkat dari sikap moral bahwa gadaan. Ditambah operasi dan investasi sekitar Rp 50 triliun, banyak uang rakyat yang ada di PLN, maka PLN-pun bertekat jadi total anggaran PLN tahun ini mencapai Rp180 triliun. untuk mebuka semuanya. Bagaimana menyikapi semua ini? Kita tahu Bersamaan dengan itu, BPK menawarkan bagaimana kondisi PLN yang lalu seperti apa. konsep e-audit. Saat itu, kami langsung meresMaka manajemen memilih mereformasi mupon dan secepatnya pula dilaksanakan. Dan lai dari system pengadaan hingga sampai nanti alhamdiulilah berhasil. Kami tentu tidak hanya berakhir pada system pembukuan. berterimakasih kepada rekan-rekan di PLN tapi Kami berterimakasih keYang di-share dengan BPK pada dasarnya juga kepada rekan-rekan di BPK yang begitu pada rekan-rekan di PLN hanya menyangkut pembukuan online, sebersemangat untuk menyelesaikan target-tardan rekan-rekan di BPK benarnya sebagian kecil perbaikan yang dilaget sehingga semua ini bisa dilaksanakan. kukan PLN. Masalah pengadaan di PLN diberesi Apa arti penting kerjasama dengan BPK ini? yang begitu bersemangat lebih dulu, karena ini yang paling rawan. Kalau Yang sangat penting adalah jika PLN bisa dibauntuk menyelesaikan soal e-audit itu adalah aktivitas yang telah terca secara transparan, maka PLN lebih gampang target-target sehingga jadi. Jadi yang kami beresi di pengadaan agar lagi cari uang. Seperti obligasi internasional kami tidak ramai –ramai masuk KPK. PLN yang kini nilainya mencapai US$4 miliar. semua ini bisa dilaksaMasalah pengadaan menjadi prioritas unPenerimaan pasar ini tentu tidak lepas dari apnakan. tuk dibenahi. Mulai April lalu, PLN bekerjasaresiasi investor dalam road show yang PLN lakuma dengan KPK menyusul peresmian “e-procukan beberapa bulan lalu. Mereka sangat apresirement”. Kini data PLN juga bisa diakses KPK. atif dengan berita-berita positif PLN belakangan Bersamaan dengan itu, kami juga bekerjasama dengan BPK ini. dalam transfer data untuk keperluan audit. Sehingga seluruh Jadi berita-berita positif tentang PLN apalagi nanti ditamproses pengadaan di PLN dari awal hingga akhir, sudah dijaga bah dari lembaga-lembaga negara, pada dasarnya akan dibaca oleh lembaga lembaga yang semua orang sudah tahu. investor di luar negeri sebagai bagian dari perbaikan kelemPLN bersama tujuh kementerian dan lembaga pemerinta- bagaan, yang intinya stream by institution. Jadi bagi mereka, han menjadi delapan institusi yang pengadaannya mendapat kalau institusinya kuat maka proses pemgambil keputusannya top priority dari LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ di negara atau korporasinya akan lebih berkualitas dan dapat Jasa Pemerintah). Diharapkan dengan adanya and-to-and e- dipertanggungjawabkan kepada publik. Ujung akhirnya dari procurement ini banyak anggaran bisa dihemat. sisi investor akan melihat bahwa country risk menjadi lebih Warta BPK


JANUARI 2011

21

06/01/2011 16:58:46

Direktur Utama PT. PLN,

Dahlan Iskan “Kerjasama Akses Data akan Meningkatkan Kredibilitas PLN ”

Direktur Utama PLN, Dahlan Iskan menyambut baik adanya nota kesepahaman antara PLN dengan BPK dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data. De ngan adanya kerjasama ini, juga membuat ia mengaku bisa berhati-hati dalam pelaporan keuangannya. Sebab dengan adanya kerjasama ini, auditor BPK dapat melakukan akses data PLN dari kantor BPK melalui sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola bersama antara BPK dan PLN. Tentu saja dalam pandangan Dahlan Iskan kerjasama ini akan memberi manfaat besar tidak hanya bagi BPK, tapi juga PLN. Dengan cara ini, pemeriksaan BPK akan semakin efisien dan efektif. Waktu yang digunakan auditor di entitas yang diperiksa untuk proses pengumpulan dan pengunduhan data di entitas yang diperiksa menjadi berkurang karena sebagian atau seluruhnya sudah dapat dilakukan di kantor BPK. Dengan demikian, waktu pemeriksaan dapat dipersingkat atau dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan pemeriksaan yang lebih luas dan mendalam. Sedangkan bagi PLN lanjut Dahlan Iskan adanya kerjasama ini juga sangat menguntungkan. Salah stunya dapat menghemat waktu yang digunakan untuk melayani permintaan data dari auditor BPK. Selain itu yang lebih pen-

rendah. Nah, intinya kami ingin menyampaikan bahwa tawaran BPK untuk bekerjasama dengan PLN seperti “botol ketemu tutupnya”. BPK menginginkan e-audit untuk mengefisienkan sumber daya dan mempercepat proses audit, sementara PLN juga menginginkan waktu yang cepat untuk menyelesaikan auditnya. Bukan apa-apa. Audit PLN ada dua. Pertama, audit oleh kantor akuntan publik (dilakukan oleh KAP Osman Bing Satrio dan Rekan Deloitte Indonesia) untuk menyelesaikan obligasi internasional. Kemudian untuk pertangungjawaban legal kepada DPR terhadap subsidi listrik, PLN harus diaudit BPK. Jadi intinya ini adalah win-win solution untuk Merah Putih. Dalam menghadapi gagasan e-audit yang digulirkan BPK ini, terus terang pada awalnya saya hanya membuat tim kecil. Hal ini dilakukan agar persoalan tidak melebar kemana-mana. Saya hanya membawa tiga orang yaitu Kepala Legal PLN, Kepala Akutansi dan Kepala IT. Kalau saya melibatkan tim besar, saya takut malah terlalu banyak diskusi. Dan berhasil. Langkah selanjutnya ada beberapa kesepakatan antara PLN dan BPK. Pertama, tidak semua hardware BPK bisa mengakses

22

JANUARI 2011


ting lagi dengan adanya kerjasama akses data ini juga akan meningkatkan kredibilitas PLN karena menunjukkan bahwa PLN semakin transparan dan akuntabel. Untuk itu ia mengharapkan kedua belah pihak harus dapat menjaga agar data PLN yang masuk dalam sistem informasi ini tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu PLN juga akan menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data PLN ini hanya dapat diakses oleh auditor BPK. Di lain pihak BPK juga harus menjamin bahwa sistem informasi untuk akses data PLN ini hanya digunakan untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (bw)

Untuk menyambut gagasan e-audit BPK ini, kami membuat tim kecil. Hal ini dilakukan agar persoalan tidak melebar kemana-mana. Kalau melibatkan tim besar, saya takut malah terlalu banyak diskusi. Dan berhasil.

data PLN. Kedua, sekalipun ada akses nantinya ada password. Di PLN sistem informasinya belum satu. Ini warisan masa lalu tapi sedang kami usahakan untuk menyatukannya. PLN dibantu Bank Dunia untuk menyatukan software ini. Salah satu software yang sudah bisa masuk adalah untuk Jaringan Distribusi Jawa - Bali. Ini sudah bisa diakses BPK. Jawa-Bali sudah mengcover 80% rekening PLN. (bd)

Warta BPK

06/01/2011 16:58:48

laporan KHUSUS

n Kantor BPK pertama pada tahun 1946

Sebagai salah satu lembaga negara, kelahiran BPK nyaris sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia dan satu bagian dalam UUD 1945. Tak heran jika fungsi dan kedudukan BPK seiring dengan konstitusi yang berlaku dari sejak proklamasi hingga kini. Warta BPK

23 - 27 laporan khusus rev.indd 23

64 Tahun BPK RI:

Jalan Panjang Menuju Kemandirian

P

osisinya setara dengan lembaga kepresidenan sebagai lembaga eksekutif dan DPR sebagai lembaga legislatif. Ketiganya menjadi mitra setara yang saling mendukung. Namun, dalam perjalanannya, BPK mengalami pasang surut sampai menuju ke kemandirian yang berlandaskan konstitusi negara. Sebagai sebuah fungsi pemeriksa keuangan negara, BPK secara yuridis (de jure) telah lahir bersamaan dengan rumusan undang-undang dasar sebagai konstitusi tertinggi sebuah negara merdeka, hasil godokan Badan Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI/Dokuritsu Junbi Cosakai) pada rapat kedua tanggal 10-16 Juli 1945. Kemudian ditindaklanjuti Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI/

Dokuritsu Junbi Linkai) yang dibentuk setelah membubarkan BPUPKI pada 7 Agustus 1945. Dan, pada 18 Agustus sehari setelah kemerdekaan “dipaksa” untuk diproklamirkan, PPKI mengesahkan undang-undang dasar yang sebelumnya sudah dibahas, yang kemudian dikenal dengan sebutan UUD ’45. Dalam UUD ‘45 tersebut, Pada Bab VIII tentang Keuangan Negara, pasal 23, ayat 5 dinyatakan bahwa untuk memeriksa tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan Negara, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Atas dasar itulah, Menteri Keuangan Safroedin Prawiranegara menerbitkan JANUARI 2011

23

06/01/2011 16:59:20

laporan khusus surat edaran atau pengumuman No.003-21-49, tanggal 10 Desember 1946 yang berisi rencana pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dilakukan secepatnya. Hal ini dimungkinkan karena sebelumnya, tanggal 29 Oktober 1946, atas keputusan Menteri Keuangan sebelumnya, A.A. Maramis, memberlakukan uang republik Indonesia (ORI). Surat edaran Menteri Keuangan No.003-21-49 tersebut kemudian disusul dengan diterbitkannya Penetapan Pemerintah No.11/Um, tertanggal 28 Desember 1946 tentang pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang diamanatkan pasal 23 ayat 5 UUD ’45 yang ditandatangani M. Safroedin Prawiranegara atas nama Presiden Republik Indonesia Soekarno. Untuk orang-orang yang mengisi institusi tersebut, bersamaan dengan Penetapan Pemerintah tentang pembentukan BPK tersebut, terbit pula Surat Keputusan Presiden RI Soekarno yang berisi pengangkatan R. Soerasno sebagai Ketua BPK yang pertama, Dr. Aboetari sebagai anggota dan Djunaedi sebagai Sekretaris, terhitung mulai 1 Januari 1947. Tepat sebulan setelah BPK resmi berdiri, Ketua BPK R. Soerasno melalui SK No.16/Peg, tertanggal 1 Januari 1947, mengangkat R. Kasirman, Banji M. Soebardjo, Dendipradja, Rachmad, dan Wiradisastra sebagai pegawai. Jadi, pada awal berdirinya, BPK, secara keseluruhan, hanya memiliki sembilan pegawai. Seperti yang terurai dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. 00321-49 dan Penetapan Pemerintah 1946 No.11/Um, sebelum diterbitkan undang-undang mengenai BPK, maka tata cara kerja dan kedudukannya disesuaikan dengan Algemene Rekenkamer (ARK/Badan Pemeriksa masa kolonial Belanda). Algemen Rekenkamer sendiri muncul pada masa pemerintah Kerajaan Belanda yang secara resmi mengambil-alih kewenangan kolo-

24

JANUARI 2011


nialisasi Belanda di Indonesia pada abad 19, menggantikan monopoli perdagangan Verenigde Oost Compagnie (VOC). Diawali pada masa pimpinan Gubernur Jenderal H.W. Daendels. Jadi, BPK mengambil alih fungsi Algemeene Rekenkamer. Bahkan, Indische Comptabilietswet (ICW), Indische Bedrijvenswet (IBW), Indische Staatrecht (IS), dan Intructie Voor het Algemene Rekenkamer (IAR) yang menjadi paket dari Algemene Rekenkamer tetap menjadi acuan kerja BPK sampai munculnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang

Perubahan di Masa RIS Saat bangsa Indonesia disibukkan dengan usaha mempertahankan kemerdekaan, dan atas hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda, yang terjadi di masa revolusi itu, pada tahun 1949 bentuk negara Indonesia menjadi negara serikat: Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdirinya RIS membuat UUD 45 digantikan dengan Konstitusi Sementara RIS yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS ’50), fungsi BPK pun digantikan Dewan Pengawas Keuangan, seperti yang tercantum dalam Bab II Ketentuan Umum pasal 44 tentang Alat-alat Perlengkapan Negara; Bagian 4 tentang Dewan Pengawas Keuangan pasal 80, pasal 81 (ayat 1-4); Bab III tentang Tugas Alat-alat Perlengkapan Negara Pasal 112 (ayat 1-2). Berdasarkan UUDS ’50 itu, maka implementasinya melalui sebuah perundingan pada 15 Agustus 1950 antara BPK RI dan Dewan Pengawas Keuangan RIS, menghasilkan peleburan BPK RI yang waktu itu berkedudukan di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer yang berkedudukan di Bogor dengan nama Dewan Pengawas Keuangan RIS. BPK RI sendiri menjadi kantor cabang Dewan Pengawas Keuangan RIS. Fungsi dan tugasnya masih mengacu pada Algemene Rekenkamer masa kolonial Belanda. Namanya saja UUDS, maka undang-undang dasar RIS ini bersifat sementara. Dalam UUDS ’50 Bab II tentang Alat-alat Perlengkapan Negara Bagian 2 tentang Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 57, diamanatkan bahwa Anggota DPR (Konstituante) dipilih dalam suatu pemilihan umum. Artinya, UUDS 1950 ini hanya undang-undang dasar sementara yang nantinya diganti dengan undang-undang dasar yang tetap dari hasil bahasan DPR (Konstituante) yang anggota-anggotanya hasil dari pemilihan umum. Pemilihan umum sendiri berhasil diselenggarakan pada tahun 1955. Dan, kemudian menelurkan Badan Konstituante. Sayangnya, badan sejenis Dewan Perwakilan Rakyat ini ternyata tak mampu membuat undangundang dasar pengganti UUDS ’50 dengan berbagai kendalanya. AAK Warta BPK

06/01/2011 16:59:37

n Dekrit Presiden 5 Juli 1959

n Demonstrasi tahun 1998 menandai era reformasi

Di Bawah “Bendera Revolusi” Dengan stag-nya Dewan Konstituante, maka Presiden Soekarno berinisiatif untuk menyelesaikan keadaan ini. Langkah berani yang diambil adalah keluarnya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, yang salah satu isinya: mengembalikan UUD ’45 sebagai undang-undang dasar negara yang tetap. Berlaku kembalinya UUD ’45, membuat Dewan Pengawas Keuangan dengan berbagai aturannya di UUDS ’50 tercerabut, diganti dengan pada awal mula berdirinya dalam UUD ‘45. Untuk BPK sendiri, karena belum ada undang-undang yang mengatur secara detail BPK, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 7 Tahun 1963 yang menyebut BPK sebagai BPK Gaya Baru. Poin penting dalam Perpu itu, kedudukan BPK seolah-olah di bawah Presiden. Semua perangkat BPK diangkat dan diberhentikan Presiden. Laporannya pun tidak lagi hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Presiden. Cakupan pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK juga lebih luas, karena menyangkut juga ruang lingkup pengelolaan keuangan dari instansi atau perusahaan swasta. Perpu ini ternyata tidak bertahan lama. Tak berselang lama, tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan lagi Perpu No.6 Tahun 1964 sebagai penyempurnaan dari Perpu sebelumnya. Dalam perpu yang kedua ini, fungsi dan teknis BPK lebih detail. Namun, kedudukan BPK di bawah Presiden lebih tegas lagi. Penegasan ini menandakan bagaimana Presiden Soekarno menjadi poros tertinggi dalam tata negara Indonesia. Dengan begitu, posisi BPK tidak mandiri lagi, berbeda dengan diawal pendiriannya. Lagi-lagi perpu kedua tentang BPK tak berlangsung lama. Setahun kemudian, BPK mempunyai undang-undang sendiri, dengan diterbitkannya UU No.17 Tahun 1965. Dengan undang-undang tersebut, BPK punya payung hukum yang lebih kuat dengan detail tugas, fungsi, dan tataran teknisnya. Sayang, kembali, dengan lebih eksplisit dan tegas, BPK di bawah kendali Presiden Soekarno. Artinya, kedudukan BPK tidak setara dengan DPR dan Presiden. Tugasnya pun masih memiliki cakupan luas, karena punya kewenangan untuk memeriksa pengelolaan uang dan kekayaan negara juga pada perusahaan swasta/bank-bank dimana pemerintah punya kepentingan di dalamnya, yayasan-yayasan negara, juga penetapan-penetapan pajak langsung maupun tidak langsung, juga pungutan lainnya. AAK Warta BPK


Perbendaharaan Negara. Bahkan Soepomo sendiri secara eksplisit mengatakan bahwa badan ini ‘... dulu dinamakan Rekenkamer, ...’ (Muhammad Yamin, 1971:311). Selanjutnya, kedudukan BPK ini terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah. Lebih jauh hasil pemeriksaan BPK itu diberitahukan kepada DPR). Artinya, BPK hanya wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada DPR. Dengan demikian BPK merupakan badan yang mandiri, serta bukan bawahan DPR. Hal yang sama dijumpai pula pada hubungan kerja antara Algemeene Rekenkamer dengan Volksraad pada masa kolonial Belanda. Kemandirian BPK ini ternyata tidak an sich murni benar. Ini hanya sebuah awal dari jalan panjang BPK untuk menuju kemandirian yang sebenarnya. AAK

n Sidang Umum MPR Amandemen UUD’45

JANUARI 2011

25

06/01/2011 16:59:39

laporan khusus Dalam Kebijakan Orde Baru Usia Undang-Undang No.17 Tahun 1965 inipun tak berlanjut lama. Pasca G/30S, dan pamor Presiden Soekarno meredup, melalui Ketetapan MPRS No.X/ MPRS/1966, fungsi dan kedudukan BPK dikembalikan seperti yang diamanat UUD ’45. Pada tahun 1973, dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto yang menggantikan Soekarno, dikeluarkanlah Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 menggantikan produk undang-undang masa Presiden Soekarno, UU No. 17 Tahun 1965. Dalam undang-undang tentang BPK produk masa Presiden Soeharto ini, fungsi dan kedudukan BPK sejatinya lebih mandiri. Terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, akan tetapi tidak berdiri di atas pemerintah. Terutama dalam tugas utamanya sebagai Badan pemeriksa yang memeriksa tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan uang negara, khususnya penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) seperti yang termaktub pada Pasal 2 undang-undang tersebut. Namun, ada beberapa pasal yang mencerminkan Presiden punya pengaruh penting dalam lingkup kerja BPK. Seperti yang disampaikan Ketua BPK periode

2004-2009, Anwar Nasution, bahwa pada era Orde Baru, meskipun BPK RI telah memiliki UU No. 5 Tahun 1973, yang membuatnya sebagai sebuah lembaga negara yang berada di luar pemerintah, tetapi peranannya telah diredusir. Lebih lanjut dikatakannya, reduksi peranan BPK dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru dengan membatasi obyek pemeriksaan, cara atau metode pemeriksaan, maupun isi dan nada laporan pemeriksaan. Bahkan laporan BPK tidak boleh dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Semua “tambang emas” Pemerintah Orde Baru, seperti Pertamina, Bank Indonesia, dan bank-bank negara maupun BUMN tidak boleh dimasuki oleh BPK. Akibatnya, laporan BPK pada masa Orde Baru itu tidak dapat menjadi sumber informasi ataupun deteksi dini pada kondisi keuangan negara bagi pengambilan keputusan sehingga tidak dapat mengantisipasi krisis ekonomi dan perbankan yang melanda Indonesia pada 1997-1998. Pemerintah Orde baru juga mengontrol BPK melalui organisasi, personil, dan anggarannya. Selain itu, sarana dan prasarana untuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) BPK pun sangat terbatas.

Reformasi Demi Kemandirian Sepertihalnya Presiden Soekarno, Presiden Soeharto pun jatuh akibat tuntutan besar dari masyarakat. Era reformasi digulirkan pada tahun 1998. Semangat reformasi pun menyelimuti BPK. Semangat reformasi ini juga menuntut DPR untuk mengamandemen UUD ’45. Pada tahun 2001, UUD ’45 diamandemen. Pasal terkait BPK dalam UUD ’45 pun turut diamandemen. Dalam UUD ’45, posisi dan kedudukan BPK semakin kuat, bebas dan mandiri. Hal ini bisa tergambar dalam Bab VIIIA tentang BPK Pasal 23E ayat 1-3 dan Pasal 23F ayat 1-2. Untuk implementasi dari UUD ’45 Amandemen ini, pada tahun 2006, dikeluarkanlah UU No. 15 Tahun 2006 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1973. Dengan produk undang-undang baru ini, BPK telah menjadi lembaga yang bebas dan mandiri. BPK kini dapat menentukan sendiri susunan organisasi dan diberikan fleksibilitas dalam mengelola SDMnya. Pemberhentian pimpinan BPK pun tidak lagi oleh Presiden, tetapi oleh BPK sendiri, dan atau DPR. Pun hal yang sama dengan laporan pemeriksaan keuangan,

26

JANUARI 2011


tidak lagi kepada Presiden, tetapi langsung ke DPR. Dalam Bab V Bagian Ketiga Pasal 26 ayat 1 dan 2, BPK pun punya kekebalan hukum jika melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai undang-undang yang berlaku. Dengan pasal itu, bukan berarti BPK institusi superbody. Jika pimpinan atau pegawai BPK melakukan tindak pidana, proses hukum tetap berjalan tanpa halangan, seperti yang termaktub dalam Pasal 24 dan 25 dengan mekanisme yang telah diatur dalam pasal tersebut. Perjalanan panjang BPK dalam meraih kemandirian tentu tidak pure berakhir sampai di sini. Masih ada celah yang membuat BPK bisa tidak bertaring, dengan atau tanpa menggunakan perangkat undang-undang yang berlaku saat ini. Namun, setidaknya UU No 15 Tahun 2006 memberikan pondasi kuat dalam legalitas hukum kemandirian BPK. Tinggal menjaga dan mengisinya dengan hal yang utama: reformasi birokrasi, yang kini telah, sedang, dan masih berlangsung dikerjakan BPK sendiri sebagai lembaga negara yang mandiri. AAK Warta BPK

06/01/2011 16:59:39

Profil BPK

Dalam perundang-undangan, posisi BPK sejajar dengan lembaga eksekutif (pemerintah), Legislatif (DPR, DPD, dan MPR), dan lembaga yudikatif (MA, MK, KY). Landasan Hukum tertinggi yang mengatur kedudukannya tertuang dalam UUD ’45 pasal 23E, 23F, dan 23G serta UU No.15/2006 tentang BPK. Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, BPK didukung seperangkat undang-undang yang terkait dengan keuangan negara. Ada tiga undang-undang yang mendukung fungsi dan wewenang juga menegaskan kedudukan dan perannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri, yaitu: UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan perangkat perundangundangan tersebut, tugas utama BPK adalah memeriksa pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Ada tiga jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK. Pertama, pemeriksaan keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan pendapat tentang tingkat Warta BPK


kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Kedua, pemeriksaan kinerja meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah. Ketiga, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus. Di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Termasuk di dalamnya: pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas permintaan (audit on call). Dengan kedudukan, peran, wewenang dan tugasnya, BPK mempunyai visi menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Pada sisi lain, BPK juga mempunyai misi: memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan berperan aktif dalam mendeteksi dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan negara. Pendapat BPK akan menjadi masukan bagi DPR/DPRD untuk bersikap dan menindaklanjutinya. Bagi lembaga pemerintah yang diperiksa pun akan memperoleh masukan bagi perbaikan

pengelolaan keuangan negara. Jika BPK menemukan ada indikasi tindak pidana, terutama korupsi, BPK akan segera menyerahkan hasil pemeriksaan kepada lembaga penegak hukum yang berwenang. Saat ini, BPK mempunyai kantor perwakilannya di setiap provinsi. Dengan kata lain, BPK mempunyai kantor perwakilan di 33 provinsi. Dari sisi kuantitas SDM pun mengalami peningkatan. Saat ini jumlah pegawainya mencapai 5.410 pegawai, yang terdiri dari pegawai auditor, dan pegawai di bagian penunjang dan pendukung pemeriksaan. Anggota BPK sendiri dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2006, BPK mempunyai sembilan anggota, yang keanggotaannya diresmikan oleh Presiden. Sembilan anggota ini terdiri atas: Ketua (merangkap anggota), Wakil Ketua (merangkap anggota), dan tujuh anggota. Pada periode 20092014, sembilan anggota yang menjabat adalah: Ketua Hadi Poernomo, Wakil Ketua Herman Widyananda, Anggota I Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota II Taufiequrachman Ruki, Anggota III Hasan Bisri, Anggota IV Ali Masykur Musa, Anggota V Sapto Amal Damandari, Anggota VI Rizal Djalil, dan Anggota VII Muhammad Nurlif. AAK JANUARI 2011

27

06/01/2011 16:59:42

BPK Sinergi Cara Strategis Cegah Korupsi

Recommend Documents