Sub Bagian
,,-"101" r".. r,+"
w Ball lPost
BPK R,
n",*"r.inl Provinsi Bali
I
Setuju Jangan
Dibi Den
K
saF
Berlama-lama
(Bali Post)
-
kualitas kinerja pemerintah dan
janji untuk berjlrang lawan kapitali$me.
tuk dari
matkan alam Bali
aha yang rakus, Demikian pe rgasanAliansi TOkoh dan Mas rakat Bali (ATMB) Prof. Qr. but Rahyuda, M$IE., Selasal (1
pem me:
lak
I
tusan terbentuk kin parah pers{psi t tentang kestrlng-
maka guhan
mpin Bali mem$ela (etika waktu meiria-
rak/at di per menj
kemarin.
)
rena itu, katanya, Bali harus segera sikap untuk m[nosi.'Sebab. semdkin
ln n maka masyar:rfl
legislator," pungkas Gury Besar
Unud
ini.
r
Sementara itu, Bendesa Adat
Tanjung Benoa I Made Wijaya mengatakan, pemimpin di Bali semestinya peka dengan aspirasi rakyat. Terkait pernyataan Gubernur yang minta petunjuk kepada Ketua DPRD Bali soal reklamasi, Wijaya yang anggota DPRD Badung itu cukup menyesalkan. Sebab, selaku pemimpin
te-rtinggi di Bali seharusnya
tidak men gesa mpingkan aspirasi masyarakat yang dipimpinnya.
Dengan sikap yang demikian, maka akan membuat perjuangan
rakyak Bali menolak reklamasi semakin panjang.
Hal. 19 Belum Jelas
BeLum Jelas 'i.
. i. Ufiii Hsf. tl
,.1
Diwawanca ral terpisah. Gubernur Bali l\fa[e Nlangku Fastika sependapAt bila pro-
Anggota Fraksi Panca Bayu Nyoman Tirtawan, Selasa kemarin, mengatakan
mayoritas anggota Fraksi Panca Bayu menolak reklamasi karena alasan logis, tidak bisa dibiarkan beflama- bukan personal. Saat ini, lama. Oleh karena itu harus Bali berada pada momen ada kepastian apakgh ini ' kekurangan wisatawan naakan dilanjutkan {taul tidak. mun surplus akomodasi yang Mengingat kewen[ng{n un- menyebabkan persaingan tuk mencabut alau fiem- menjadi tidak sehat. pertahankan Perflres No.51 "Sekarang dengan reklaTahun 2Ol4 ad,a dl Prdsiden, masi ini. ending-nya menambukan pada dirinya qelaku bah akoryrodasi akan menahgubernur. bah sakft pariwisata. PariSementara itu, gikap ang- wisata thmbah tidak sehat. gota DPRD Bali tprk4it re- Itu jugd momennya belum kla'masi juga belirm felas. bagus. tdmpatnya juga tidak Sikap 38 desa ada! mdnolak bagus kzirena daerah rawan rencana reklamdsi Teluk dengan konflik, termasuk wakil mereka yanglduduk di DPRD BaIi. Dari lilna fraksi yang ada, hanya hanva s{tu sltu fraksi yang menyatakan mer{olak.
meng-urug Teluk Beno{ seluas 700 hektar itu.
I
Ketu{ Fraksi Golkar I
Wayan Sunawan meminta Gubernur agar mengungkap
apa yang terkait dengan rekla-
masi muLai dari perencanaan sampai p4da proses yang terakhir. De{gan informasi yang sejelas-jef asnya, diharapkan
masyara$at semakin jernih
I
ielprr
Edisi
:
Hal
. I tt"r t9l
fetf,t-,
juga traffic -nya," jelasnya.
i
eoL{
memahami rencana tersebut.
Terrnasuk mulai sadar atas benttik i'Fsponsnya menlangkut rekl4masi. Anggota Fraksi Demokrat
Ngakari Made Samudra
mengatakan, sah-sah saja
bila timbul pro dan kontra terkait reklamasi. Di era
reformasi, sebuah kebijakan tidak mungkin bisa memuas-
kan semua pihak. Na;pun
yang jelas, DPRD BaLi sudah
meminta kepada Gubernur bahkan akan bersama Gubernur menghadap Presiden untuk mempertegas masalah
reklamasi. Ketua Fraksi PDI Peduangan I Kadek Diana mengal takan, sikap fraksinya sama dengan apa yang disampaikan Ketua DPRD BaIi Nvoman Adi Wiryatama. Dalim
hal ini meminta Gubernur
agar menanyakan langsung kepada Presiden. Kalau perlu,
mengirim surat resmi atas nama lembaga untuk mendapatkan kejelasan mengenai reklamasi. (kmb27/kmb32)
tl lr
Sub Bagian Humas ldaln Tata Usaha BPK Rl Perwakilani Provinsi Bali
Bal i post I
4 S s Dugaarl Pdrdin Fiktif Dikebut
nggota Dewan dan ekwan Diperiksa Sekwan dalam agenda perjalanan
dinas. Sebagai pejabai tinggr di l(pe-
Sekretariat DPRD Kota Den-
pasar, hampir semua anggaran yang digunakan atas izin serta
pengetahuan Sekwan. .'Kalau Sekwan tidak tanda tangan, dananya kan tidak bisa ciir.'; tandasnya.'
-Dalam kasus ini, Sekwan juga kuasa pengguna angga-
sebag_qi
rar (KPA)
yang dinilai sebifai
pihak paling mengetahui alirin dana serta mekanisme kunjun-
gan kerja anggota dewan ke iuar daerah.
Suta,
najuga fli
.- Saat ini, yang dibidik l{ejari yakni agenda p{rdin tahun 2013. Selama setahun. .Lrenpasar
diperik$a, Ngurah dan Kedut
anggaran perdin mencapai Rp
6 miliar. Jika digabungkan dengan anggaran bintek (bimbingan
tan a Demokrlt). Negeri (Kej .saan
nya, memang
apara
tariat Denpasa
dia
pemeri lama,"
pemeriksa
"Itu wajar ji Sekwan pali
r.
Syahrir.
Soal Syahrir
Hal
:
RaU , Bo [o\r 2-
terjadi. itulah yang akan kami dalami. Pokoknya, semua pihak yang terlibat dalam perkaia ini bisa, jadi tersangka, tergantung nasu pemerrksaan nanti," tutup
saan
Edisi
teknis), mencapai Rp 10 miliir. Dalam kasus ini, Syahrir belum mau membuka na.ma tersangka yang sudah diumumkan $epa_!a Kejaksaan Negeri (Kajari) Denpasar Erna Normawati Widodo Putri. Menurut Svahrir. potensi tersangka juga bisa ter3adi pada pihak lain. "Indikasi ntarh-up tiket ini kenapa bisa
Syahrir. (kmb37)
9u\'L
sub Bagian Hum,, !r tA\l ttr.
ii,rfg;lf
ol"
[".'
,,'nl
BpK Rl Perwakilan Provinsi Bali {i};
,r/l
a Bali trost rWC
'r'rtirt..
n{it,wip
.+ry
vestor Langgar SK Gubern
Luar Daerah n Gunakan unakan PT Lt I
Bali
BaliVnenggelar ahsi tolak l'nur Bali, beberfipa pekan lolu.
.ban hrama
t
tl
I
Denpaslarl (Bhli Post) -
Lapofan Bansus Ranperda
Pertangiungjawaban APBD Bali 2015 di DPRD Bali memberikan sejumlah catatan kepada pemer-
intah pfovinsi. Salah satunva terkait tencana reklamasi feluk Benba. Pansus menvatakan masalalrl ini perlu dipikirkan dan
itxiiJtrs*TX]if
$'Jf [?:ffif; mencarij pemahaman dan pola pikir yafrg sama terkait dengan
izin waiib melakukan
-1rft:lJi
* fr lnT; Y,T;oi' ", matifny4 kan ini perpresnya " ke-
wenangdn presiden. Illungkin kalau di tingkat provinsi membuat keputusan untuk mengumpulkan
ataukah menyampaikan aspirasi masyarakat Bali. Tetapi di satu sisi kan plrnya problem karena awalnya kan dia yang bersurat dulu. kan pemerintah daerah juga ngusuli\," ujar Ketua Pansus I
tr
Tott
f-]1g,r
I
Kerja Sama
Sub Bagian Humas ddn 'ltata UsahalBPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
w
i:,*iiir lbil*'ry Bal i trost
,'.C?'*.
'..-iql,}}i-"
KefJarSama Dari Seperbi
arUn K[rJenterian Kelautan
1
diketahui
nur Bali tertangga tus 2013 itu dala MEMUTUSKAN ketiga butir ke.2 Pemegang izin st kan wajib melak sama dalam mela
16
k kblaya-
kerja lr per-
pat lButir q;
umpulkan dan m aspirasi masydra Teluk Benoa dan tentangrenca
diperpaqiang per 14 Juli lalu. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak menjawab surat permohonan perpanjangan izin dari
investor.
Gendo melihat Menteri Susi
justru memilih untuk melihat reklamasi dalam kacamata hukum yang sangat positivistik tanpa mqu melihat bagaimana sejarah lasus ini yang penuh manipul{si. Begitu juga tanpa mau melilrat perjuangan rakyat selama efnpat tahun. Padahal
dalam Updang-undang, No.27 Benoa.
Di sisi lain,
I
Ad-
nyana, dinamika
n
masyarakat
terbuka dan ge semakin besar. khususnya dari 38
nya Lkat
adat
juga
yang menolak
sudah relevan, arti melang daerahnya fierhfrbun-
gan langsung dengafr re{rcana reklamasi.
Izin
Lokasi
terijelas:
dan Peri-kanan secara otomatis
i
Sementara itu, Kooflina-
tor FoTBALI Wayan "Gpndo" Suardana mengatakan;, izin lokasi reklamasi yang dikelu-
Tahun 2Q07, masyarakat adat adalah entitas yang menda-
pat priofitas penuh dalam
kebijakafr pesisir, termasuk
reklamasl Teltrk Benoa. "Artini'a Susi menempatkan dirinya sebagai petugas administrasi yang hanya meLihat prosedur formal. Masak urusan reklamasi hanya urusan administrasi semata. Dia juga mesti tahu bahwa Perpres No. 51 Tahun 2014 itu dibuat dengan sengaja hanya untuk memfasilitasi reklamasi inves-
tor yang tergarrjal kawasan konserva$i," jelasnya. Menurfrt Gendo, dalam Pernres No.lf2 Tahun 2012, men-
Jika
ikewenanran penolaizin lokasi; denganUU.
2712007 tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pada
pasal 17 menitilberatkan pada perlindungan masyarakat adat setempat.
"Nah pada saat rakyat
adat pesisir menolak reklamasi, maka menteri densan kewenanganirya dapat me"noIak perpanjangan izin lokasr re-
klamasi. Alasan itu kan dapat dipertanggrrngiawabkan kalau
saja Susi serius menangani kasus ini,l' tandasnya.
Anggota DPRD Bali A.A.
:urah Adhii Ardhana mening sekarang dariPresiden RI No.51
Tahun
inilah
dijadikan dasar r izin lokasi.
tentu
dicabut ataurevisi
tersebut
akan gugur dengan sendirinya.
Saya percaya Presiden Joko Widodo tidak akan melupakan ucapan beliau saat pidato kemenangannya di BaIi pada tahun 2014. Jangan sempai Bali
bunuh diri akibat eksploitasi
yang berlebihan di dunia pariwisata," uiprnVa. (kmb32)
2 Edisi Hal
:
Fcrb". lol?u\r2-ot5
g
llll
Sub Bagian Humas
W
{"tf ra'ta usah[
BpK Rt perwakilan provinsi Bali .s+-
Bat
li:' u 'l''ta
i i Post
Dewan Ingatkah Hksekutif
wJ' I
Temuan BqK Tak Boleh Berulang Tahun Denpasar (gati poJt) Laporan keuangaidpemprov Bari memang menda-patkan opini wajar Tanpa pengec_ ualian (wrP) aariBpx-Rl lg"p"+ t&""u,ri-i"rril bahwa permasalahan tfta kelola keuai_ga' "pitti dae"ah."arii r"";"iiltdik;;il-p..ro.. ""p"r,.r[nya mencerminkan BPK a""iiifi"' i.purr"r,"v" a-.p.t
k;;i.'?ffii'iiseleIfiXtL"'temuan-temu[n "Beberapa.rekorlej{asi tatrun-tah_un sebelumnya, kita s_einua berharap dapat vang diberikan oleh npr {tas pihaknya k;";;i ^;;lt;; terus bE-rurang tahun,,, jelas ketidaksesuaian den$an
pe-
b"u"""n"u p"^r-".rirrrr" Irig politisi Flt tErluangan r Lrr ua asal rundang-undansan iuga paiin masih mepSadi .catatan pent- b""iii'i;il' belum terlaksand."irap xdtua ;sp,pK.i"p"rti."".^lulr'u#i,
Adnyana mencontohkan, Pansus Ranperda temuan BpK terhadap pe_ i{1t;[,i- i;..c?h;il,rta'g-pi.,iu.,;;;;: gungjawaban:Pelak{anAan ib idminist"url p"rloriioii" APBD Bali 291 5, I Nyoq"., l-unot"tt Jl.rgu., sistem akrual natausahaan piutang pajak kendaraan bermotor belum Adnyana, dalam nan3-!J,{n9: tui"-tui". p"-pr"" srli tertib merupakan 4"t temuan BpK ran Pansus antara ne$n $ut disur""kun untuk tahun r^i".-r"-rr""iii menjadi dan Pemprov Bali dil r,rdttg ^i"lakr.kan langkah-Lnsk;hllt"""J;pJ".l t"-..u' lagi terhadap kekuran_ sidang utama DPRD Bali, ser ilu tidak t"-ruri"s- gan penerimaan atis piutang lasa (19/7) kemarin. 3:i1*:r ulang men]adr;;;"-;ilprt." I pajak bermotor Adnvana -"tr"-bdhktlr "r""-"uh--ripr tii"t"'l"r"rt dan beakendaraan nama dari komparasi'hasil] au[ii berulanf f an"". f"pi wti;, bermotor.lalik *catatan kend.araan tahun ralu.
kami sara k,an eksekutif uniuk segera m .buat rencin^ ailri dan melakukan tindak lanjut ap Laporan HasiJ
n BPK. Eksekrrtif
Peme
harus untuk
terha APBD
ung,guh-sungguh rdaklanjuti temUan ^ rrena berpenga{uh
q
iendapatan Abli
buhnya.
I
ran potret realis{si 2015, lanjut 4d_ i perencanaan baik
nyana, penda ta belanja dan Silpa di ma m datang perlu lebih
realist 'at, dan berhasil guna di{.asz i data yang valid. Pendapatan direncanakan
merupaka perkiraan yang terukur, ra rasional dapat dicapai ,unt k setiap sumber pendap{ta Dalan kontelis
t-
Edisi
:
Hal
:?
Fcrby
1)utt to\1 ",lp 0/t t
belanja,. pemprov huru.
--"rr-
galokasrkan belanja daerah adil dan merata agar "u9u.".1 relarrr dapat dinikmati oleh seluruh kebutuhan masya rakat t anpa diskriminasikhrisusnya ctalam pemberian pelayanan
umum.
sisi belanja (ApBD
^^'Dari 2015 - red), terdapat penghe_
Rp b61 miliar 3t.a],aljeb9sar reDln. ltamr sependapat bahwa elrsrensl dan efektivitas dalam pengelolaan ApBD harus rerus Krta tlngkatkan. Namun dari pengamatan banyak p.rogram dan lami, kegiatan yans trdak terealisasi disebu6tai gagal .tender, mepetnya wak_ ru pelaksanaan dan perso_ alan-teknis Iainnya,'. urainya. (kmb32)
Sub Bagian Humas
e#
I'l
naril
,".' ,,"n1 BPK Rl Perwakilan Provinsi Bali
fo*t
I
anso Tak Terencana Haru Tepat Sasaran (Bali ngan DP
) Gianyar mengingatkan pemerintah bantuan sosial lbansos) tak terencana
uai aturan dan ekarusme ya-ng berlaku. Jangan sampai ntuan salah ran apalagi dipolitisasi. Ketua Komisi DPRD Gianyar Putu Gede pebriantara, (19t7) cin mengungkapkan, pihaknya -""it.i nsos tak a sangat membantu masyarakat miskin rng memerlukar -iapsecepatnya dari pe,ne"inl":l tT*g" h. Pihaknya pu mengaku mendukung pemerintah rabila diperlukar penambahan anggar-an kl a"pan. .,Masih Lnyak keluarga r iskin yang m"-Eit"t.r, tu"il;;. K;lrr; n,..!ami di dewan akan support untuk
jllggara n, " ka tanya. Politisi PDI-P ini mengatikan, bansos yang disalurkan rtuk,kepenrine"qy*s.-if.rdil;J";:"kti.lb,rthur,r. tuk kepentins.rl yat g .-if.t"yu -""aua-ui1ui.ibut hur,r. nar-Denar n_b3.\a n
meny{rtuh masyarakat miskin. Jangan samnai nruan sarafi sas{ran apalagi diarahkan hanyi untuk Lenurlqal Cglgnga$_tertentu. ,Apalagi sekarans kan sudah ru qexar-dekat pf k-ada- Tentu kita tidak mau bantuan ke rsyarakat sampal dipolitisir," tesasnva. p e nya lura n Iepat-sasara n, p iha knya f:.Ttr11Tttkir n..l1p menjalanlan fungsi pengawasan ::Y?:,_T:T1k" tak terencana. "tiu"t"u" t "ui"TiriT,lti", ," katanya. Untuk pn t u k a*" diketahui. t"n-"il . i*Tiii.*.,,+;Lnanyar Ju$a.me-ngalokasilan ""lri" "i"i" anggaran bansos tak la. bansos fru srlatnya tidak terus_menerus, tidak ta atau mehdadak dan diberikan selektif trono.to
jl? yl,
,
Edisi Hal
:
Fftb"r
v
mbnangani korban bencana
+d t}.
iri;;;;;;i;ffi3i*.t
'*'"tu-. it_[iti^^
q'uua
