Blueprint MA 2010 - 2035 BY: H. ISNURUL SYAMSUL ARIF
Blueprint MA 2003
MEMUAT 4 BLUEPRINT PEMBARUAN : 1.
Pembaruan Mahkamah Agung;
2.
Pembaruan Pendidikan dan Latihan Peradilan;
3.
Pembaruan Pendidikan SDM Peradilan;
4.
Pembaruan Management Keuangan Peradilan
1. Sistematika : LATAR BELAKANG & KONTEKS PEMBARUAN PERMASALAHAN
A. B. C.
Visi, Misi & Organisasi Pelaksanaan Funfsi Teknis Pelaksanaan Fungsi Pendukung
VISI, MISI & ORGANISASI Visi Badan Peradilan B. Misi Badan Peradilan C. Nilai-nilai Utama Badan Peradilan A.
D.
Organisasi MA & Badan Peradilan di Bawahnya
Sistematika
ARAHAN PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS & MANAGEMENT PERKARA A.
Arahan Pembaruan Fingsi Teknis
B.
Arahan Pembaruan Management Perkara
ARAHAN PEMBARUAN FUNGSI PENDUKUNG A.
Arahan Pembaruan Fungsi Penelitian dan Pengembangan
B.
Arahan Pembaruan Pengelolaan SDM
C.
Arahan Pembaruan Sistem Pendidikan & Pelatihan
D.
Arahan Pembaruan Pengelolaan Anggaran
E.
Arahan Pembaruan Penglolaan Aset
F.
Arahan Pembaruan Teknologi & Infirmasi
ARAHAN PEMBARUAN AKUNTABILITAS A.
Arahan Pembaruan Sistem Pengawasan
B.
Arahan Pembaruan Sistem Keterbukaan Informasi
Latar Belakang & Konteks Pembaruan Kebijakan SATU ATAP
Reposisi fungsi & peran
Terwujud BP Profesional, efektif, efisien, Transparan & Akuntabel
Membawahi 4 ling. Peradilan + management ADM, personil, finansial, sarana & Prasarana
tantangan
Evaluasi capaian MA
Thn 2008 br mencapai 30 %
Thn 2009 penilaian organisasi (Organizational Diagnostic Assessment (ODA), masih jd sorotan Masyarakat : 1.
Informasi proses peradilan yang tertutup;
2.
Biaya perkara yang tinggi;
3.
Masih sulitnya akses orang miskin dan terpinggirkan;
4.
Proses penyelesaian perkara yang masih sangat lama;
5.
Proses penyelesaian perkara yang masih sangat lama;
Tantangan utk fungsi dan peran MA Terbentuk satgas mafia hukum 2009
PHI HAM ANAK NIAGA TIPIKOR PERIKANAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Capaian dr 2005 – 2009 Program Reformasi Birokrasi (focus pd Organisasi, tatakerja, SDM, remunerasi dan IT; Pembentukan Pokja Pembaruan peradilan Khusus; Terkikisnya tumpukan perkara; Upaya peningkatan kwalitas Hakim dan aparatur peradilan; Perbaikan sestem rekrutmen Cakim dan perbaikan seleksi KPN; Mendorong keterbukaan Infomasi (SK KMA No. 144/KMA/SK/VIII/2007; Penguatan sistem pengawasan internal dan penguatan hub. dgn KY
Selain berdasarkan evaluasi tersebut Blueprit disusun berdasakan
KERANGKA PERADILAN YANG UNGGUL (The Framework of Courts Excellence)
7 AREA PERUBAHAN (Courts Excellence)
Hasil ODA digunakan utk menyusun Visi dan Misi MA
PERMASALAHAN
A. Visi, Misi & Organisasi
Visi Misi Tidak dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil peradilan karena rumusanya kurang operasional
Kapabilitas MA yang blm sepenuhnya berfungsi dgn baik usai penyatuan atap : 1. Adanya posisi/ jabatan yang tumpang tindih; 2. Budaya organisasi yang cenderung feodal dan masih kentalnya KKN;
B. Pelaksanaan Tugas Teknis Kepastian
hukum, kualitas serta konsistensi putusan disebabkan tingginya volume perkara yang masuk ke MA shg sulit bagi MA utk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan
tabel jumlah perkara yang masuk ke MA dari tahun 2005 hingga tahun 2008:
Ketiadaan
sistem kamar menyebabkan sulitnya MA melakukan pengawasan konsistensi putusan & membangun keahlian Hakim scr lbh terstruktur
Permasalahan lain yang perlu dpt perhatian khusus 1.
Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit untuk diprediksi.
2.
Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
3.
Minimnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.
C. Pelaksanaan Fungsi Pendukung 1.
2.
Menagement SDM: a)
system rekretmen dan blm transparan dan Akuntabel;
b)
System pembinaan perlu disempurnakan dg menyertekan parameter obyektif yang berkaitan dgn penerapan reward and punishment yang tepat
c)
Distribusi Hakim & aparat peradilan belum merata;
Management Sumber Daya Keuangan: a)
External : blm sepenuhnya mandiri;
b)
Internal : belum ada SOP yang baku terkait penerimaan & belanja negara, adanya rangkap jabatan, & rentang kendali organisasi yang terlalu luas
3. Management Sarana & Prasarana: a)
Lokasi pengadilan yang tersebar di seluruh Indonesia.
b)
Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari daerah pinggir kota.
c)
Gedung pengadilan di beberapa daerah yang sudah tidak layak, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
d)
Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
e)
Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara, yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
f)
Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
4. Management Teknologi & Informasi:
perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.
5. Transparansi Peradilan Masyarakat
masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan.
masih
kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik.
6. Fungsi Pengawasan
Kewajiban utk mengawasi 800 satker merupakan kesulitan tersendiri bg Badan Pengawasan;
VISI, MISI & ORGANISASI
Relasi VISI, MISI & Nilai –nilai Utama
VISI BADAN PERADILAN
“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG ”
Independen efektif dan berkeadilan MODERN dgn berbasis TI terpadu
AKUNTABEL KREDIBEL & TRANSPARAN
Anggaran berbasis kenerja & mandiri
Struktur organisasi tepat & manajemen organisasi jelas & terukur
Badan peradilan yang AGUNG
Courts Excellence
Pelayanan Publik
yang PRIMA
Pengawasan yang efektif thd perilaku, administrasi & jalannya peradilan
Personel yang berintegritas dan profesional
Sederhana, cepat, biaya ringan, tepat waktu dan profesional
Lingkungan kerja Aman Nyaman dan Kondusif
BADAN PERADILAN YANG AGUNG
Courts Excellence 1 2 3 4
• Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. • Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. • Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. • Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
5
• Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6
• Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7 8 9
• Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. • Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. • Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
• Modern dengan berbasis TI terpadu. 10
Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 1 2 3 4
• Menjaga kemandirian badan peradilan
• Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
• Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan Kemandirian BP sbg sebuah lembaga
(kemandirian institusional)
Kemandirian Hakim dln menjalankan Fungsinya
(kemandirian individual / fungsional
BP yang MANDIRI
)
Perlunya dibangun kemampuan dan pemahaman yang setara diantara para Hakim mengenai masalah hukum yang berkembang
Kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kenerja & penyediaan sarana pendukungdlm bentuk alokasi yang pasti dlm APBN
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
Proses
Substansi
• Pengumuman jadwal sidang scr terbuka • Pemberian salinan putusan sbg bentuk jaminan akses bg pencari keadilan
• Mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak • Dapat dipertanggungjawabkan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
TEKNIS
• Bertanggung jawab menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpin
NON TEKNIS
• Mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non teknis (kepemimpinan & menejerial)
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan
Efektifkan pembinaan
Pengawasan
Publikasi putusan yang dpt dipertanggungjawab kan
Keterbukaan informasi dan pelaporan
Nilai-nilai utama BP Perilaku yang sama di hadapan hukum
Kemandirian kekuasaan kehakiman (institusional & Fungsional)
Integritas & Kejujuran
Nilai-nilai utama BP Ketidak berpihakan
Akuntabilitas
Keterbukaan
Responsibilitas
Organisasi MA & BP dibawahnya
Perlunya restrukturisasi organisasi karena: 1.
Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.
2.
Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi.
3.
Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
4.
Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik.
5.
Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan TI.
6.
Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.
7.
Adanya tumpang tindih tugas, pokok dan fungsi antar posisi.
Arah Pengembangan Organisasi MA Organisasi Berbasis kinerja ( performance-based organization )
Organisasi berbasis pengetahuan ( knowledge-based organization )
•Ditarget tercapai & mapan 2019
•Ditarget tercapai dan mapan 2035
Organisasi Berbasis kinerja (performance-based organization) a.
Perlu pemisahan yang jelas antara urusan teknis dan nonteknis.
b.
Perlu memastikan kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab dan kewenangan, serta garis komando / pelaporan.
c.
Pengembangan desain dan implementasi penilaian kinerja organisasi dan penilaian kinerja individu haruslah menjadi prioritas utama.
d.
Perlu dipastikan semua aparatur peradilan memiliki keterampilan untuk melakukan penilaian kinerja.
Organisasi berbasis pengetahuan ( knowledge-based organization )
Harus ditemukan cara-cara kerja baru yang lebih efektif dan efisien untuk menyikapi berkembangnya pengetahuan;
Pengetahuan masing-masing Hakim merupakan Tacit knowledge (tersimpan dlm otak masing-masing), penting untuk diubah menjadi explisit knowledge yaitupengetahuan yang dpt diungkapkan dengan kata-kata, formula atau rumus yang bisa dilihat, didengar , dirasa dan disentuh;
explisit knowledge dapat dengan mudah dipendahkan scr keseluruhan melalui media, buku atau laporan;
Sistem pengelolaan organisasi
Pendelegasian sebagian besar pengambilan keputusan dibawah management pencak, dengan memperkuat kapasitas dan kapabilitas Pengadilan tingkat banding;
Keberhasilan penglolaan organisasi yang terdesentralisasi ditentukan beberapa hal :
a)
Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja.
b)
Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
c)
Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
d)
Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
e)
Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan TI yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (interconnected). Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepat akan mendorong MA dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.
f)
Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.
ARAHAN PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS DAN MANAJEMEN PERKARA
ARAH PEMBARUAN FUNGSI TEKNIS SETIAP PEMBARUAN UNTUK MENJAMIN
“Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkedilan”
1. Pembatasan perkara kasasi & PK Tujuannya
:
1.
Meningkatkan kualitas putusan;
2.
Memudahkan MA melakukan pemetaan permasalahan hukum;
3.
Mengurangi jumlah perkara di tingkat kasasi yang berarti mengurangi beban kerja MA.
Pembatasan dilakukan dgn: Penguatan
Pengadilan Tingkat Banding, dengan cara memberikan kewenangan pada Pengadilan tingkat banding menjadi PENGADILAN TINGKAT AKHIR bagi perkara-perkara tertentu;
Kriteria pembatasan :
PERKARA PIDANA : Dibatasi berdasarkan ancaman hukuman & jenis serta kualifikasi tertentu;
Ancaman Max 3 tahun, (militer max 5 tahun tanpa hukuman tambahan) dipertimbangkan prinsip restorative justice;
PERKARA PERDATA :
Perkara di bidang Hukum Keluarga & Waris (PN & PA)
Perkara wali
Perkara adat utk lingp hukum keluarga;
Perkara PHI
Perkara perdata khusus dipertimbangkan kompleksitasnya
adhol;
Kriteria pembatasan : PERKARA
TUN :
Untuk keputusan TUN yang daya berlakunya di tingkat Propinsi dan tidak berimplikasi thd perlindungan hak-hak dasar warga dipertimbaangkan hanya sampai tingkat Banding
Peninjauan kembali
Atas putusan KASASI dibatasi jika alasan kasasi hanya adanya NOVUM;
Alasan kekhilafan Hakim pada substansi hukumnya (bukan karena alasan hukum formal) dipertimbangkan hanya terhadap putusan Pengadilan dibawah MA (PN & tingkat banding);
2. Penerapan Sistem Kamar scara konsisten
TUJUAN : 1. 2. 3. 4. 5.
Menjaga kesatuan hukum; Mengurangi disparitas putusan; Memudahkan pengawasan putusan; Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara; Mengembangkan kepakaran dan keahlian Hakim dalam mengadili perkara.
Sistem kamar (2010-1014)
Kamar pidana (6 majelis) 1.
Pidana Umum (3 majelis)
2.
Pidana Khusu (3 majelis)
Kamar perdata (6 majelis) 1.
2.
Perdata umum (4 majelis) a.
Perkara tanah (2 majelis)
b.
Perkara non tanah (2 majelis)
Perdata khusus (2 majelis
Kamar Agama (2 majelis)
Kamar Militer (1 majelis)
Kamar Tata Usaha Negara (2 majelis)
Sistem kamar 2015-2019
Di MA telah diterapkan scr konsisten (tidak ada lagi majelis transisi) Mulai diterapkan di tingkat Banding (kamar perdata dan kamar pidana)
Di tingkat pertama diberlakukan specialisasi berdasarkan sertifikasi yang
3. Penyederhanaan Proses berperkara
TUJUAN : 1.
Meningkatkan akses keadilan pada masyarakat;
2.
Mempercepat proses penyelesaian perkara;
3.
Menekan biaya berperkara baik yang dikeluarkan para pihak maupun negara;
4.
Mengurangi arus perkara ke tingkat kasasi.
Penyederhanaan proses perkara TUN
Untuk perkara TUN dengan obyek sengketa berupa keputusan TUN yang daya berlakunya di wilayah provinsi, termasuk terhadap perkara yang ruang lingkupnya tidak berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara, maka perkara tersebut hanya dapat dimintakan upaya hukum sampai pada tingkat banding.
Perkara TUN yang obyek sengketanya berdampak luas dan berimplikasi terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara dan terhadap keputusan TUN, obyek sengketa yang daya berlakunya melintas masuk ke wilayah provinsi lain atau beberapa provinsi atau bersifat nasional, terhadap perkara tersebut dapat diajukan upaya hukum sampai di tingkat kasasi pada MA.
Penyelesaian Perkara dengan Acara Cepat dan Berorientasi Perdamaian (Mediasi) pada Peradilan Umum Tingkat Pertama
Diatur dalam pasal 205 & 211 KUHAP telah diatur tinggal lebih mengefektifkan lagi
Perkara perdata small claim 1.
Gugatan yang diajukan oleh personal dengan jumlah minimal kerugian tertentu yang tidak terlalu besar;
2.
Berbagai permasalahan (dengan memperhatikan batasan jumlah kerugian) berkaitan dengan: o Perjanjian perburuhan; o Perjanjian kontrak; o Perjanjian sewa-beli; o Masalah sewa-menyewa rumah atau tanah.
Kini telah diatur dalam Perma no 2 tahun 2015
4. Penguatan Akses Ke Pengadilan Tujuan
:
1.
Memberi kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan;
2.
Meringankan beban biaya berperkara untuk masyarakat miskin.
Langkah- Langkah 1.
Meningkatkan Efektifitas Sidang Keliling;
2.
Penyediaan Bantuan Hukum Pro Bono bg masyarakat yang memerlukan; a.
Memperjelas kriteria pihak yang berhak menerima bantuan Pro Bono untuk perkara perdata (umum & agama) dan TUN;
b.
Memperjelas mekanisme dan pengawasan penggunaan anggaran Pro Bono ;
c.
Penyediaan anggaran untuk operasional pengadilan dalam penanganan perkara Pro Bono .
ARAH
PEMBARUAN MENEJEMEN PERKARA
Arah Modernisasi Manajemen Perkara
Tahap I
Keterbukaan & revitalisasi Pelaporan
Indikator keberhasilannya :
adanya akses informasi dalam kaitannya dengan putusan pengadilan, dilakukan upaya untuk mengintegrasikan data tentang aktivitas pengadilan ke dalam satu database terpusat
Tahap II
modernisasi manajemen peradilan
Tujuanya untuk efisiensi proses: 1.
mengurangi beban proses minutasi,
2.
berita acara persidangan,
3.
supervisi,
4.
serta peluang untuk menyatukan proses yang tersebar pada lebih dari satu orang ke satu orang, dan lain sebagainya.
Tahap III
pelayanan hukum terintegrasi Mengintegrasikan informasi yang tersebar di Kepolisian, Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan : khususnya tentang penangkapan, penahanan dan monitoring penangannan perkara Pengadilan online
Penataan ulang struktur Organisasi Kepaniteraan
1. Struktur Organisasi mengikuti fungsi
3 fungsi yang harus ada di MA: 1.
Fungsi Kepaaniteraan Muda Teknis;
2.
Fungsi Sekretariat Kepaniteraan;
3.
Fungsi Kepaditeraan Muda Hukum;
2. Penataan ulang posisi Asisten Hakim / Panitera
Jabataan paanitera harus diisi orang yang memiliki kompetensi panitera dan tersertifikasi;
Untuk dukungan teknis perlu dilembagakan jabatan asisten hakim : yang bertugas melakukan penelusuran literatur, serta membuat memorandum Hukum, (dpt dikembangkan hingga ke tingkat banding dan tkt pertama)
Penataan ulang proses menejemen perkara
business process reengineering 3 Faktor yang perlu di perhatikan: 1.
Penataan kembali distribusi kerja dan pengelompokan ulang staf kepaniteraan. Optimalisasi bbrp fungsi jd satu; fungsi penerimaan pkr, registrasi dan distribusi cukup satu meja; distribusi perkara perlu dukungan sistem informasi yang dpt menganalisa beban kerja hakim
2.
Reorientasi pelayanan publik; (perlu resepsionis + Custumer support officer)
3.
Efisiensi proses memeriksa, memutus serta minutasi, khususnya pada tahap judex jurist
Elemen penyempurnaan menejemen perkara
Mengatasi tumpukan perkara
Mendorong & menjaga tingkat produktifitas (evaluasi, pendataan pkr berbasis elektrinik, memberlakukan perbandingan kenerja antar unit) 2. Efisiensi penangan perkara (soft copy & templete) 1.
3.
Asistensi sesuai kebutuhan;
Penyempurnaan kerangka hukum pencatatan register perkara
Pengelolaan data scr elektronik perlu diberikan payung hukum (menghindari duplikasi dgn manual)
ARAH PEPRUBAHAN FUNGSI PENDUKUNG
Arah pembaruan fungsi pengembangan & penelitian 1.
2.
Penguatan kelembagaan a.
Fungsi pengembangan & pembangunan substansi hukum, kaitan tugas mengadili
b.
Fungsi pengembangan & perubahan kebijakan MA
Penguatan SDM, Sarana & Prasarana
Arah pembaruan pengelolaan SDM
Manejemen pengelolaan ADM berbasis kompetensi Competency Based HR Management mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional
Keberhasilan Competency Based HR Management 1.
Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
2.
Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
3.
Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
4.
Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
5.
Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
6.
Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
7.
Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.
Arah Pembaruan Sistem DIKLAT
Mendorong peningkatan Kapasitas Profesi peningkatan kwalitas penyelenggaraan peradilan & pelayanan masyarakat
Arah pembaruan pengelolaan anggaran
Tantangan pasca satu atap : 1.
meluasnya rentang kendali yang menimbulkan masalah koordinasi vertikal karena satuan kerjanya tersebar di seluruh Indonesia;
2.
adanya perbedaan latar belakang SDM yang memunculkan perbedaan kompetensi, kultur dan etos kerja;
3.
menyebabkan mekanisme dan pola koordinasi kelembagaan yang dilakukan oleh satuan kerja di antara lingkungan peradilan menjadi kurang optimal
Terbatasnya anggaran
Semestinya !!!! “Anggaran Mahkamah Agung dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara”. (Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang MA)
Arah perubahan pengelolaan aset
Cakupan menejemen aset milik negara : 1.
Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
2.
Pengadaan;
3.
Penggunaan;
4.
Pemanfaatan;
5.
Pengamanan dan pemeliharaan;
6.
Penilaian;
7.
Penghapusan;
8.
Pemindahtanganan;
9.
Penatausahaan; dan
10.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
Gambaran siklus hidup aset
Arah Pembaruan Teknologi Informasi
Peran TI dalam Pembaruan Peradilan tidak saja sbg sarana pencatatan elektrinis, tp
dimaksimalkan untuk peningkatan kinerja BP
Sarana Pemanfaatan TI
keterkaitan kebutuhan informasi di lembaga peradilan
Arsitektur Sistem Informasi Terintegrasi
Arah pembaruan Akuntabilitas
Arah pembaruan sistem pengawasan
1.
Restrukturisasi Organisasi Pelaksana Fungsi Pengawasan
2.
Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan
3.
Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan
4.
Peningkatan Akuntabilitas & Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi Masyarakat
5.
Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai Mitra dalam Pelaksanaaan Fungsi Pengawasan
Arah perrbahan sistem keterbukaan Informasi
1.
Membangun Kultur Keterbukaan di Pengadilan
2.
Mengembangkan Mekanisme Akses Informasi yang Sederhana, Cepat, Tepat Waktu dan Biaya Ringan
3.
Membangun Struktur Organisasi dan Mengembangkan Kebijakan Pendukung
4.
Mengembangkan Mekanisme Pengawasan, Pengaduan dan Penyelesaian Keberatan, serta Insentif dan Disinsentif sehubungan dengan Pelaksanaan Pelayanan Informasi
5.
Meningkatkan Pemahaman Masyarakat akan Kegunaan dan Kebutuhan Informasi Pengadilan
Peta Jalan (Roadmap) Pembaruan Badan Peradilan Indonesia 2010-2035
A. Umum
B. Organisasi Peradilan
C. Fungsi Teknis dan Manajemen Perkara
1. Fungsi Teknis Peradilan
2. Manajemen Perkara
D. Fungsi Pendukung
1. Manajemen SDM
2. Pendidikan & Pelatihan
3. Pengelolaan Anggaran
4. Pengelolaan Aset
5. Teknologi Informasi
E. AKUNTABILITAS
1. Sistem Pengawasan
Sistem Keterbukaan Informasi
Bagaimana kondisi di tahun 2016 ?
Laporan masyarakat kepada ORI hingga 2016 Beberapa mal administrasi yang dikeluhkan: 1.
Pelayanan berlarut terkait pengiriman berkas perkara;
2.
Keterlambatan pemberian salinan putusan;
3.
Ketidakjelasan mengenai informasi jadwal sidang;
4.
Pelaksanan putusan pengadilan;
Investigasi ORI (Menaggapi Laporan Masyarakat)
Menggunakan metode mystery shopper (berpura-pura menjadi pengguna pelayanan)
Hasilnya:
1.
Terdapat penyimpangan prosedur pd pendaftaran perkara;
2.
Keterlambatan pelaksanaan jadwal sidang;
3.
Penyimpangan prosedur pada penyerahan salinan putusan dan petikan putusan;
4.
Praktik percaloan;
5.
Tidak terpenuhinya standart pelayanan pengadilan;
