BLUE PRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

BLUE PRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA JAKARTA 2004

Blueprint Sistem Aplikasi e-Government

Daftar Isi

1. 2. 3. 4.

5.

6.

7. 8.

Pendahuluan ............................................................................................ 8 Referensi.................................................................................................. 9 Maksud dan Tujuan .................................................................................. 9 Sistem Pemerintahan Daerah................................................................... 10 4.1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ................................ 11 4.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah.................................................. 12 4.3. Organisasi Tipikal Pemerintah Daerah .............................................. 14 4.4. Kewenangan Pemerintah Daerah..................................................... 15 4.4.1. Kewenangan Daerah Propinsi .............................................. 15 4.4.2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota .................................. 16 4.5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah ........................................... 17 4.4.1. Hak Pemerintah Daerah ...................................................... 17 4.4.2. Kewajiban Pemerintah Daerah............................................. 17 4.6. Fungsi Pokok Lainnya ..................................................................... 18 4.6.1. Manajemen Kepegawaian Daerah ........................................ 18 4.6.2. Menetapkan Peraturan Daerah ............................................ 18 4.6.3. Pembangunan Daerah ........................................................ 19 4.6.4. Manajemen Keuangan Daerah............................................. 19 4.6.5. Pengelolaan Barang Daerah ................................................ 20 e-Government ........................................................................................ 21 5.1. Tujuan Implementasi e-Government................................................ 21 5.2. Sasaran Pembangunan e-Government ............................................. 21 5.3. Menuju e-Government .................................................................... 22 5.3.1. Transformasi fungsi kepemerintahan ................................... 23 5.3.2. Kerangka arsitektur e-Government ...................................... 23 5.3.3. Tingkatan egovernment ...................................................... 24 Blueprint Sistem Aplikasi e-Government ................................................... 25 6.1. Government Function Framework .................................................... 26 6.2. e-Government Solution Map ............................................................ 27 6.3. Application Requirements Standard ................................................. 29 6.4. Blok Fungsi dan Modul .................................................................... 31 6.4.1. Properti Blok Fungsi............................................................ 32 6.4.2. Properti Modul.................................................................... 32 Taksonomi ............................................................................................. 34 Penutup ................................................................................................. 37

Departemen Komunikasi dan Informatika

2


Daftar Gambar

Gambar 4-1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah........................... 11 Gambar 4-2. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Propinsi ...................... 14 Gambar 4-3. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota .......... 15 Gambar 5-1. Transformasi Menuju e-Government........................................... 22 Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government............................................. 24 Gambar 6-1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan ................................... 27 Gambar 6-2. Peta Solusi Aplikasi e-Government ............................................. 28 Gambar 6-3. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government .................................. 28


3


Daftar Istilah Umum

ABT

Air Bawah Tanah

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Back Office

Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya tidak langsung berhubungan dengan pengguna / customer

BPR

Bank Perkreditan Rakyat

BPRS

Bank Perkreditan Rakyat Syariah

Bug Free

Bebas dari kesalahan-kesalahan yang akan menyebabkan sistem aplikasi tersebut tidak dapat beroperasi sesuai dengan yang telah ditentukan

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

BUMS

Badan Usaha Milik Swasta

DASK

Daftar Anggaran Satuan Kerja

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

e-Gov

Electronic Government

e-Government


Front Office

Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya berhubungan dengan pengguna / customer

G2B

Government To Business (layanan pemerintah kepada dunia usaha)

G2C

Government masyarakat)

To

Citizen

G2G

Government pemerintah)

To

Government


(layanan

pemerintah

(layanan

antar

langsung

kepada lembaga

4


Generik

Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat umum dan relatif sama antar satu propinsi dan kabupaten / kota dengan propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini biasanya mengacu pada peraturan pemerintah (Kepmen, Inpres, KepPres, UU, dll) yang sama.

GIS

Geographical Geografis)

ICT

Information and Communication Technologi

IKM

Industri Kecil dan Menengah (juga disebut dengan UKM – Usaha Kecil dan Menengah)

IT

Information Technology

LPG

Liquid Petroleum Gas (Gas Alam Cair – Elpiji)

PNS

Pegawai Negeri Sipil

RASK

Rencana Anggaran Satuan Kerja

Robust

Bisa menerima tanpa harus tidak berfungsi. Contoh: sistem aplikasi tidak menjadi berhenti beroperasi dengan normal ketika penggunanya salah memasukkan data, misalnya data numerik diisi dengan huruf

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah

Scalability

Kemampuan untuk memperbesar jumlah user atau meningkatkan kemampuan komputasinya tanpa membutuhkan perubahan besar terhadap sistem aplikasi tersebut. (sumber: www.e-formation.co.nz)

SDM

Sumber Daya Manusia

SPBU

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

Spesifik

Kategorisasi aplikasi yang fungsi layanannya bersifat spesifik dan biasanya ada perbedaan antar satu propinsi dan kabupaten / kota dengan propinsi dan kabupaten / kota lainnya. Aplikasi tipe ini biasanya mengacu pada peraturan daerah setempat.

Telematika

Telekomunikasi dan Informatika

TI

Teknologi Informasi

UU

Undang-Undang

Information


System

(Sistem

Informasi

5


Daftar Istilah Khusus Kepemerintahan (Sumber: UU 32/2004)

Anggaran pendapatan dan belanja daerah

(disebut APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah

Belanja daerah

Semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Daerah otonom

(disebut daerah), hukum yang

adalah

kesatuan

masyarakat

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Desa

(disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desentralisasi

Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(disebut DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pembiayaan

Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya


6


Pemerintah daerah

Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintah pusat

(disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemerintahan daerah

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pendapatan daerah

Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

Peraturan daerah

(disebut Perda) adalah peraturan daerah propinsi dan / atau peraturan daerah kabupaten / kota

Peraturan kepala daerah

Peraturan Gubernur dan / atau peraturan Bupati / Walikota

Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah

Suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan

Pinjaman daerah

Semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali

Tugas pembantuan

Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan / atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan / atau desa serta dari pemerintah kabupaten / kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu


7


1. Pendahuluan Inpres 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, telah mengamanatkan, diantaranya kepada setiap Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah konkret yang diperlukan sesuai

dengan

tugas,

fungsi

dan

kewenangannya

masing-masing

guna

terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Menurut Inpres No 3/2003:

Pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, manajemen dan proses kerja secara elektronis;

sistem

(2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

Mengingat lingkup e-Government bukan saja Pemerintahan Daerah, tetapi juga nasional, maka diperlukan panduan baku pengembangan sistem e-Government untuk menjamin bahwa sistem tersebut dapat memenuhi harapan yang diinginkan dan juga dapat saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya (interoperabilitas). Selanjutnya, membangun e-Government bukan saja membangun infrastruktur komunikasi data dan informasi, tetapi juga berarti membangun infrastruktur sistem aplikasi, standarisasi meta data, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan prosedur, kebijakan dan peraturan.


8


2. Referensi (1)

UU 32/2004 (Perubahan UU 22/1999) Tentang Pemerintah Daerah

(2)

Inpres

3/2003

Tentang

Kebijakan

dan

Strategi

Nasional

Pengembangan e-Government

3. Maksud dan Tujuan Dokumen

Blueprint

ini

dimaksudkan

untuk

memberikan

panduan

baku

pengembangan e-Government hanya pada bidang sistem aplikasi e-government, dengan ruang lingkup pemerintahan daerah propinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Tujuan pembuatan dokumen Blueprint aplikasi e-Government adalah: Penyeragaman

perencanaan

pengembangan

aplikasi

yang

bersifat

mandatory Standarisasi fungsi sistem aplikasi e-Government Memberikan landasan berpikir bagi pengembangan sistem aplikasi eGovernment yang komprehensif, efisien dan efektif.

3.1. Prinsip Desain Blueprint Blueprint ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan

aplikasi

e-Government

yang

sesuai

dengan

kebijakan

Pemerintah Pusat untuk waktu yang cukup panjang. Untuk itu Blueprint ini didesain dengan prinsip keseimbangan antara flexibility dan standardization.

Flexibility: Blueprint ini memberikan panduan yang konsisten namun dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan pemerintah daerah yang spesifik. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan Blueprint ini dengan Visi, Misi, Rencana


9


Strategis, dan Peraturan Daerah yang berlaku, yang akan mempengarhui kebijakan, rencana dan penerapan program pengembangan e-Government di daerahnya.

Standardization: Blueprint ini lebih mengedepankan deskripsi aplikasi-aplikasi e-Government di pemerintah daerah yang bersifat umum dan tipikal, disertai dengan spesifikasi umum dan generik, sehingga dalam batas tertentu terdapat standarisasi aplikiasi e-Government secara nasional. Dasar-dasar peraturan pemerintah secara nasional

dijadikan

panduan

utama

dalam

mendeskripsikan

fungsi-fungsi

kepemerintahan yang menjadi dasar desain aplikasi. Dengan mengutamakan keseimbangan flexielitas dan standarisasi, maka Blueprint ini akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 1. Tidak tergantung struktur organisasi di lingkungan pemerintah daerah. 2. Relatif tidak rentan terhadap perubahan-perubahan kebijakan pemerintah, khususnya Peraturan Daerah. 3. Memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dalam mengadaptasi dan menterjemahkan Blueprint dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan nasional.

4. Sistem Pemerintahan Daerah Sistem pemerintahan daerah yang dijelaskan disini disarikan dari UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah. Tidak semua penjelasan tentang pemerintah daerah disajikan, tetapi hanya diuraikan beberapa pokok bahasan yang berhubungan erat dengan sistem aplikasi e-Government.


10


4.1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PEMERINTAH PUSAT

P R

Pelaporan & Pertanggungjawaban

E S

I D E N

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

PEMERINTAH DAERAH

DPRD

GUBERNUR Perangkat Daerah

DPRD

Instansi Vertikal

BUPATI / WALIKOTA Perangkat Daerah

Gambar 4-1. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah. Sedangkan Pemerintah Pusat (disebut Pemerintah), adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas Desentralisasi, Tugas Pembantuan, dan Dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan (termasuk urusan diluar yang tersebut diatas), Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan


11


sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

4.2. Unsur-Unsur Pemerintahan Daerah Unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, atau Walikota), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Perangkat Daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Daerah dibantu oleh Wakil Kepala Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

4.2.1. Tugas dan wewenang Kepala Daerah a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD b. Mengajukan rancangan Perda c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah f.

Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan

g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

4.2.2. Tugas dan wewenang Wakil Kepala Daerah a. Membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah b. Membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil


12


pengawasan

aparat

pengawasan,

melaksanakan

pemberdayaan

perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan,

kelurahan

dan/atau

desa

bagi

wakil

kepala

daerah

kabupaten/kota e. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah f.

Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

g. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan

4.2.3. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat d. Melaksanakan kehidupan demokrasi e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan f.

Menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik


13


i.

Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah

j.

Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah

k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

4.2.4. Kewajiban Kepala Daerah lainnya a. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah (disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri 1 x dalam 1 tahun) sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan. b. Memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat

4.3. Organisasi Tipikal Pemerintah Daerah Kepala Daerah DPRD

Wakil Kepala Daerah

Sekretaris Daerah

Sekretaris Dewan

(SEKDA)

(SEKWAN)

Asisten SEKDA

Bagian

Dinas

Kabupaten/Kota

Daerah

Lembaga Teknis

Perusahaan

Daerah

Daerah

Gambar 4-2. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Propinsi


14


Kepala Daerah DPRD

Wakil Kepala Daerah

Sekretaris Daerah

Sekretaris Dewan

(SEKDA)

(SEKWAN)

Asisten SEKDA

Bagian

Dinas

Kecamatan

Lembaga Teknis

Perusahaan

Daerah

Daerah

Daerah

Kelurahan

Gambar 4-3. Tipikal Susunan Organisasi Pemerintahan Kabupaten/Kota

4.4. Kewenangan Pemerintah Daerah 4.4.1. Kewenangan Daerah Propinsi Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f.

Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial

g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota i.

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota

j.

Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota


15


l.

Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan n. Pelayanan

administrasi

penanaman

modal

termasuk

lintas

kabupaten/kota o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/ kota

4.4.2. Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat d. Penyediaan sarana dan prasarana umum e. Penanganan bidang kesehatan f.

Penyelenggaraan pendidikan

g. Penanggulangan masalah sosial h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan i.

Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah

j.

Pengendalian lingkungan hidup

k. Pelayanan pertanahan l.

Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil

m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan n. Pelayanan administrasi penanaman modal o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya


16


4.5. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah 4.4.1. Hak Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak: a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya b. Memilih pimpinan daerah c. Mengelola aparatur daerah d. Mengelola kekayaan daerah e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah f.

Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah

g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan

4.4.2. Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat c. Mengembangkan kehidupan demokrasi d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan f.

Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan

g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak h. Mengembangkan sistem jaminan sosial i.

Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah


17


j.

Mengembangkan sumber daya produktif di daerah

k. Melestarikan lingkungan hidup l.

Mengelola administrasi kependudukan

m. Melestarikan nilai sosial budaya n. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya

4.6. Fungsi Pokok Lainnya 4.6.1. Manajemen Kepegawaian Daerah Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian yang tetap menjadi kewenangan pemerintah, dan ada sebagian lain yang diserahkan kepada Daerah untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Pembina Kepegawaian Daerah. Kewenangan pengelolaan pegawai negeri sipil daerah tersebut meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

4.6.2. Menetapkan Peraturan Daerah Dalam

rangka

melaksanakan

tugas,

wewenang,

kewajiban,

dan

tanggungjawabnya, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan daerah yang dapat dirumuskan dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah bersama-sama

dengan

DPRD.

Khusus

peraturan

daerah

tentang

APBD

rancangannya disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan Daerah lain.


18


Peraturan daerah tertentu yang mengatur pajak daerah, retribusi daerah, APBD, perubahan APBD, dan tataruang, berlakunya setelah melalui tahapan evaluasi oleh Pemerintah. Hal itu ditempuh dengan pertimbangan antara lain untuk melindungi kepentingan umum, menyelaraskan dan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya, terutama peraturan daerah mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

4.6.3. Pembangunan Daerah Salah satu urusan pemerintahan daerah yaitu melakukan perencanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk itu perlu disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan

pembangunan

Pembangunan

Daerah,

dan

daerah

disusun

disusun

secara

oleh

Badan

berjangka

Perencanaan

meliputi

rencana

pembangunan jangka panjang (jangka waktu 20 tahun), rencana jangka menengah (jangka waktu 5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (jangka waktu 1 tahun). Di tingkat perangkat daerah maka setiap satuan kerja selanjutnya menyusun rencana strategis satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

4.6.4. Manajemen Keuangan Daerah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sebagaian

dari

sumber

pendapatannya,

daerah

diberikan

hak

untuk

mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa: kepastian tersedianya pendanaan dari Pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak


19


untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah, hak untuk mengelola kekayaan daerah, dan mendapatkan sumbersumber pendapatan lain yang sah. Di lain pihak, salah satu tugas Kepala Daerah dan Wakilnya adalah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu pengelolaan uang daerah harus dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Fungsi pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penata-usahaan,

pelaporan

dan

pertanggungjawaban,

serta

pengawasan

keuangan daerah.

4.6.5. Pengelolaan Barang Daerah Barang milik daerah merupakan aset daerah yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu hasil pembangunan, barang daerah merupakan inventaris daerah yang perlu dijaga agar pemanfaatannya dapat optimal. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan

mengutamakan

produk

dalam

negeri

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan kebutuhan daerah dan dari hasil analisa mutu barang, usia pakai serta nilai ekonomisnya, barang milik daerah bisa saja dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan dan/atau dimusnahkan.


20


5. e-Government 5.1. Tujuan Implementasi e-Government Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Terbentuknya kepemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif Perbaikan

organisasi,

sistem

manajemen,

dan

proses

kerja

kepemerintahan

5.2. Sasaran Pembangunan e-Government Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau Pembentukan

hubungan

interaktif

dengan

dunia

usaha

untuk

meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan

fasilitas

bagi

partisipasi

masyarakat

dalam

proses

kepemerintahan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah


21


5.3. Menuju e-Government Gambar 5-1. Transformasi Menuju e-Government Government

Penyelenggaraan Pemerintahan Secara

to

e-Government

TRANSFORMASI

MANUAL Transformasi Manajemen Perubahan Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

Penyelenggaraan Pemerintahan

Berbasis ICT Pemanfaatan ICT Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi Elektronik Electronic Data Interchange Electronic Documentation

Melaksanakan e-Government artinya menyelenggarakan roda pemerintahan dengan bantuan (memanfaatkan) teknologi IT. Dalam arti kata lain adalah melakukan transformasi sistem proses kerja ke sistem yang berbasis elektronik. Beberapa organisasi yang pada awalnya disusun untuk keperluan proses kerja secara manual pada akhirnya bisa jadi perlu dirubah dan disesuaikan untuk memungkinkan berjalannya sistem elektronik secara efektif dan optimal. Tentu saja tidak semua proses kerja dapat ditransformsi ke dalam sistem elektronik. Ada beberapa yang masih harus mengunakan sistem manual, tetapi ada sebagian besar lainnya yang dapat dikerjakan dengan lebih cepat, efektif dan efisien melalui bantuan sistem elektronik. Beberapa contoh fungsi kepemerintahan yang penyelenggaraannya dapat dibantu melalui sistem elektronik adalah Pelayanan Masyarakat Kepegawaian Keuangan Daerah Pengelolaan Aset Dan sebagainya


22


5.3.1. Transformasi fungsi kepemerintahan Berikut ini adalah beberapa hal yang mengalami perubahan diakibatkan terjadinya transformasi sistem kerja dari manual ke elektronik, oleh karena itu proses perubahannya perlu dikelola dengan baik sehingga transisinya bisa berjalan lancar. Perubahan Budaya Kerja Perubahan Proses Kerja (Bisnis Proses) SOP dan Kebijakan Politik Peraturan dan Perundangan Leadership

5.3.2. Kerangka arsitektur e-Government Salah satu kata kuci e-Government adalah pemanfaatan ICT. Ini artinya bahwa akan ada unsur-unsur ICT seperti sistem aplikasi, sistem infrastruktur, jaringan telematika

dan

lain-lain

yang

dipakai

dalam

proses

penyelenggaraan

pemerintahan. Beberapa hal mendasar tentang pemanfaatan ICT ini berkaitan dengan: Penggunaan Internet Penggunaan Infrastruktur Telematika Penggunaan Sistem Aplikasi Standarisasi Metadata Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik Sistem Dokumentasi Elektronik


23


Jaringan Telekomunikasi

Organisasi pengelolaan dan pengolahan Informasi Infrastruktur dan aplikasi dasar

Manajemen Perubahan

Akses

Portal Pelayanan Publik

Kerangka Peraturan

Pendidikan

Kesehatan

Kepresidenan

Kementerian & lembaga

Tools: • E-billing • E-procure • etc

Standard & security

Internet Akses

Kependudukan

KemenPemda terian Service: • Authentic • Public Key • etc

Lain-lain

Perpajakan

Lain-lain

Utilitas Publik

Lain-lain

Intranet

Kebutuhan Masyarakat

Kebijakan

E- doc & data mgmt

Gambar 5-2. Kerangka Arsitektur e-Government (Menurut Inpres No. 3/2003) Selanjutnya untuk menjamin keterpaduan serta interoperabilitas inter komponen dalam sistem e-Government dan juga antar sistem e-Government itu sendiri, maka perencanaan dan pengembangan e-Government perlu dirumuskan dalam kerangka arsitektur e-government, seperti diilustrasikan dalam gambar berikut ini.

5.3.3. Tingkatan egovernment Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah membangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses


24


kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan. Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi disetiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain. Tingkat 4

-

Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk

pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

6. Blueprint Sistem Aplikasi e-Government Blueprint sistem aplikasi e-Government disusun berdasarkan pendekatan fungsional layanan dari sistem kepemerintahan yang harus diberikan oleh suatu Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya, dan urusan administrasi serta fungsi lain yang berhubungan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, yang diperlukan guna terselenggaranya sistem kepemerintahan daerah. Fungsi-fungsi pelayanan, administrasi dan kelembagaan kemudian dikelompokan dalam grup-grup Blok Fungsi. Setiap grup Blok Fungsi terdiri dari 1 atau lebih Modul Fungsi yang mencerminkan kelompok dari unit fungsi yang lebih kecil. Dengan demikian Modul adalah komponen dan merupakan bagian dari Blok Fungsi. Dengan pendekatan ini, fungsi kepemerintahan kemudian dikelompokkan menjadi blok-blok fungsi dasar umum (pelayanan, administrasi, manajemen,


25


pembangunan, keuangan, kepegawaian) dan fungsi lainnya, khususnya yang berkaitan dengan fungsi kedinasan dan kelembagaan. Disisi lain, Blueprint sistem aplikasi e-Government juga disusun berdasarkan pendekatan terhadap orientasi layanan yang disediakan sistem, apakah untuk internal pemerintahan atau masyarakat. Juga apakah fungsi utama sistem tersebut terutama disajikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik instansi pemerintah tertentu atau untuk kebutuhan yang sifatnya umum dan/atau mendasar.

6.1. Government Function Framework Kelompok Blok Fungsi dan bagian-bagiannya (komponen Modul) disusun dalam sebuah Bagan Fungsi yang selanjutnya dalam dokumen Blueprint ini disebut sebagai Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan.

Adm&Mgmt

Legislasi

Kependudukan

Surat Elektronik

Sistem Administrasi DPRD

Perpajakan dan Retribusi

Sistim Dokumen Elektronik

Sistem Pemilu Daerah

Pendaftaran dan Perijinan

Sistim Pendukung Keputusan

Pelayanan

Bisnis dan Investasi Pengaduan Masyarakat Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan

Kolaborasi dan Koordinasi Manajemen Pelaporan Pemerintahan


Pembangunan

Sistim Informasi dan Manajemen Data P b Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Perencanaan Proyek Pengelolaan Dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi & Info Pembangunan

Keuangan

Sistem Anggaran Sistem Kas dan Perbendaharaan Sistem Akuntansi Daerah

Kepegawaian

Pengadaan PNS Sistem Absensi& Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan& Latihan

26


D ina s &L e mb ag a K EPEM ERIN TA H A N

P eng elo la an Barang Daerah Kata log Barang Daerah P eng elo la an P end apatan Daerah P eng elo la an Perusaha an D aerah

D ina s &L e mb ag a K EW IL A YA H A N

T ata R uang d an Ling k. Hid up

Potensi D aerah

D ina s &L e mb ag a K EM A SYA R A KA T A N

D ina s &L e mb ag a SA R A N A & PR A SA R A N A

Kesehatan

T ransportasi

Pendidikan

Jalan dan Jem batan

Kehutanan Pertanian, Peternakan d an Perkebun an

Perikanan dan Kelautan Pertam bangan dan Energi

Ketenag akerja an

T erm inal dan Pelabuha n

Industri dan Perdaga ngan

Sarana U m um

Jaring Pengam an Sosial

Pariw isata IKM

Gambar 6-1. Kerangka Fungsi Sistem Kepemerintahan

6.2. e-Government Solution Map Di sisi lain, sistem aplikasi-sistem aplikasi dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan fungsi kepemerintahan seperti yang telah didefinisikan dan dikelompokkan dalam Kerangka Fungsional Sistem Kepemerintahan tersebut diatas. Dengan mempertimbangkan fungsi sistem aplikasi dan layanannya, sistem aplikasi-sistem aplikasi tersebut kemudian disusun dan dikelompokkan dalam sebuah sistem kerangka arsitektur, yang dalam dokumen Blueprint ini selanjutnya disebut sebagai Peta Solusi Aplikasi e-Government.


27


Masyarakat

Bisnis

Government

Comm

E-Gov Portal (Public and Internal Portal)

Shared Services

Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PUBLIK

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi BISNIS

Grup Fungsi Kelembagaan dengan Layanan Berorientasi PEMERINTAH

Public Oriented Application Group

Business Oriented Application Group

Goverment Oriented Application Group

Aplikasi Dasar Aplikasi Dasar Umum

Internet Enabled Inter Application Communication Inter Application Integration Scheme Security Services

Services

Gambar 6-2. Peta Solusi Aplikasi e-Government

Bisnis

Masyarakat

Government

Comm

•E-Gov Public Portal •E-Gov Internal Portal Services •Public Service Broker

•Sistem Kependudukan

•Potensi Daerah •Pariwisata

•Sistem Keuangan •Sistem Kepegawaian

•Basis Data Penduduk

•GIS

•Basis Data Keuangan •Basis Data Pegawai

•Firewall, Proxy •Sekuriti, Enkripsi (PKI)

Aplikasi Fungsi Kepemerintahan dan Kelembagaan

Aplikasi Dasar Sistem Dokumen Elektronik

Gambar 6-3. Contoh Peta Solusi Aplikasi e-Government

Dalam peta solusi aplikasi e-Government, sistem aplikasi dikelompokkan melalui pendekatan matrik antara orientasi fungsi layanan dan sifat fungsi sistem aplikasi


28


tersebut. Melalui pendekatan ini, sistem aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok sebagai berikut: 1. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office) 2. Kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan, serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office). 3. Kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna, atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office. Untuk setiap kelompok sistem tersebut, masing-masing dibagi lagi kedalam tiga sub-grup berdasarkan orientasi pengguna yang dilayaninya, sebagai berikut: 1. Kelompok

sistem

aplikasi

e-Government

yang

orientasi

fungsinya

melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen) 2. Kelompok

sistem

aplikasi

e-Government

yang

orientasi

fungsinya

melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business) 3. Kelompok

sistem

aplikasi

e-Government

yang

orientasi

fungsinya

melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government) Terakhir adalah kelompok fungsi umum yang memberikan layanan integrasi dan komunikasi antar sistem aplikasi, juga masalah sekuriti, dan lain-lain.

6.3. Application Requirements Standard Mengingat pengembangan e-Government lingkupnya mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem e-Government untuk saling


29


berhubungan dan saling bekerjasama (GIF – Government Interoperability Framework). Disamping itu, sistem e-Government lingkup fungsinya juga cukup besar (menyangkut semua hal yang berhubungan dengan pemerintahan) sehingga dalam pembangunannya hampir dapat dipastikan melibatkan banyak vendor, sehingga diperlukan mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masingmasing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk layanan eGovernment yang lebih besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam membangun sistem aplikasi e-Government diperlukan standarisasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi yang akan menjamin bahwa komunikasi antar sistem tersebut dapat dilakukan oleh siapapun vendor pengembang sistem. Berikut adalah Standar Kebutuhan Sistem Aplikasi yang harus dipenuhi oleh setiap sistem aplikasi e-Government: Reliable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat berjalan dengan handal, robust terhadap kesalahan pemasukan data, perubahan sistem operasi dan bug free Interoperable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat saling berkomunikasi serta bertukar data dan informasi dengan sistem aplikasi lain untuk membentuk sinergi sistem


30


Scalable Menjamin bahwa sistem aplikasi akan dapat dengan mudah ditingkatkan kemampuannya, terutama penambahan fitur baru, penambahan user dan kemampuan pengelolaan data yang lebih besar User Friendly Menjamin bahwa sistem aplikasi akan mudah dioperasikan dengan user interface (antar muka pengguna) yang lazim berlaku di pemerintahan dan sesuai dengan kebiasaan bahasa dan budaya penggunanya Integrateable Menjamin bahwa sistem aplikasi mempunyai fitur untuk kemudahan integrasi dengan sistem aplikasi lain, terutama untuk melakukan transaksi pertukaran data dan informasi antar sistem aplikasi e-Government, baik dalam lingkup satu pemerintah daerah dengan pemerintah daerah lain.

6.4. Blok Fungsi dan Modul Seperti telah dijelaskan dimuka bahwa fungsi kepemerintahan dikelompokkan dalam grup-grup Blok Fungsi dan Modul-Modul. Deskripsi dari masing-masing Blok Fungsi dan Modul kemudian diuraikan dengan lebih rinci melalui tabel deskripsi properti.


31


6.4.1. Properti Blok Fungsi Berikut adalah tabel properti untuk Blok Fungsi, beserta keterangan isinya: Blok Fungsi

[disini dituliskan judul {blok fungsi}]

SubBlok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} (kalau ada), atau dikosongkan dengan tanda “– “ kalau {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {sub-blok fungsi}]

Fungsi

[disini dituliskan deskripsi umum / daftar fungsi umum / deskripsi fungsi utama dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]

Modul

[disini dituliskan daftar judul dari {modul} yang menjadi komponen dari {blok fungsi} dan/atau {sub-blok fungsi} tersebut]

Integrasi

[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} dengan {blok fungsi} atau {sub-blok fungsi} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

6.4.2. Properti Modul Berikut adalah tabel properti untuk Modul, beserta keterangan isinya: Modul

[disini dituliskan judul {modul} ]

Blok Fungsi

[disini dituliskan judul {blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya, dalam contoh ini, {blok fungsi} tersebut tidak mempunyai {subblok fungsi} ]

SubBlok Fungsi

[disini dituliskan judul {sub-blok fungsi} dimana {modul} tersebut menjadi komponennya]

Klasifikasi

[sebagai gambaran awal, disini dituliskan klasifikasi jenis dan tipe layanan utama yang disediakan oleh {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem aplikasi komputer]

Jenis Layanan: [disini ditandai Front Office, jika {modul} tersebut memberikan layanan langsung ke pengguna, dan Back Office jika tidak ada layanan langsung ke pengguna] Front Office Back Office,

Layanan Utama: [disini ditandai satu atau lebih ciri utama fungsi layanan yang diberikan oleh {modul} ] Publikasi Informasi


32


Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basisdata Lainnya

Fungsi Aplikasi: [disini ditandai Generik jika fungsi {modul} kurang lebih sama untuk semua pemerintah daerah. cirinya, fungsi tersebut biasanya merujuk ke hukum dan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Spesifik biasanya merujuk ke Peraturan Daerah setempat, atau bahkan tidak ada rujukan hukum dan peraturan perundang-undangannya] Generik Spesifik

Obyek Layanan: G2G, orientasi layanan ke intra kelembagaan pemerintah daerah G2B, orientasi layanan dikhususkan untuk kalangan bisnis dan dunia usaha G2C, orientasi layanan ditujukan untuk masyarakat umum Fungsi

[disini dituliskan daftar fungsi / fitur / layanan utama yang harus disediakan oleh {modul} tersebut]

Narasi

[disini dituliskan deskripsi singkat, sebagai keterangan tambahan tentang {modul} tersebut]

Organisasi

[disini dituliskan organisasi penyedia fungsi {modul}, atau pemakai fungsi {modul}, baik disebutkan berdasarkan organisasinya atau atas nama perseorangan. Di baris ini, jika ada kata/kalimat yang ditulis dalam tanda ( dan ), artinya ini merupakan contoh tipikal dan generik, biasanya benar, tatapi bisa jadi juga menjadi tidak cocok untuk suatu daerah tertentu]

Integrasi

[menjelaskan keterkaitan dan keterhubungan fungsi dan komunikasi data dan informasi antara suatu {modul} dengan {modul} lainnya dalam satu kerangka kerja fungsi kepemerintahan]

Info Tambahan

[keterangan tambahan yang menjelaskan fungsi {modul} tersebut dilihat dari sudut pandang sistem aplikasi komputer, seperti: nama lain dari {modul} tersebut dalam terminologi sistem aplikasi komputer, dasar hukum/peraturan yang menjadi landasan pengembangan fungsi {modul} tersebut, dan rekomendasi-rekomendasi teknis, jika ada, berkaitan dengan implementasi dari fungsi {modul} tersebut melalui suatu sistem aplikasi komputer]


33


7. Taksonomi Untuk memudahkan identifikasi dan klasifikasi fungsi kepemerintahan, di dalam dokumen Blueprint ini dibuatkan taksonomi untuk setiap Blok Fungsi, Sub-Blok Fungsi dan Modul , sebagai berikut:

Blok Fungsi Sub-Blok Fungsi

1. PELAYANAN --

Modul

1.1. Kependudukan 1.2. Perpajakan dan Retribusi 1.3. Pendaftaran dan Perijinan 1.4. Bisnis dan Investasi 1.5. Pengaduan Masyarakat 1.6. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan


2. ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM) --

Modul

2.1. Surat Elektronik 2.2. Sistem Dokumen Elektronik 2.3. Sistem Pendukung Keputusan 2.4. Kolaborasi dan Koordinasi 2.5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Blok Fungsi Sub-Blok Fungsi Modul

3. LEGISLASI -3.1. Sistem Administrasi DPRD 3.2. Sistem Pemilu Daerah 3.3.

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan


34



4. PEMBANGUNAN --

Modul

4.1. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan 4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa 4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek 4.5. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan


5. KEUANGAN --

Modul

5.1. Surat Anggaran 5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan 5.3. Sistem Akuntansi Daerah


6. KEPEGAWAIAN -6.1. Pengadaan PNS 6.2. Sistem Absensi dan Penggajian 6.3. Sistem Penilaian Kinerja PNS 6.4. Sistem Pendidikan dan Latihan


7. DINAS DAN LEMBAGA 7.1. KEPEMERINTAHAN 7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah 7.1.2. Katalog Barang Daerah 7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah 7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah


35


Sub-Blok Fungsi Modul

7.2. KEWILAYAHAN 7.2.1. Tataruang dan Lingkungan Hidup 7.2.2. Potensi Daerah 7.2.3. Kehutanan 7.2.4. Pertanian, Peternakan dan Perkebunan 7.2.5. Perikanan dan Kelautan 7.2.6. Pertambangan dan Energi 7.2.7. Pariwisata 7.2.8. Industri Kecil dan Menengah (IKM)


7.3. KEMASYARAKATAN 7.3.1. Kesehatan 7.3.2. Pendidikan 7.3.3. Ketenagakerjaan 7.3.4. Industri dan Perdagangan 7.3.5. Jaring Pengaman Sosial


7.4. SARANA DAN PRASARANA 7.4.1. Transportasi 7.4.2. Jalan dan Jembatan 7.4.3. Terminal dan Pelabuhan 7.4.4. Sarana Umum


36


8. Penutup Dokumen Blueprint ini menyediakan panduan umum bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan sistem aplikasi e-Govoernment. Melalui blueprint ini, Pemerintah Daerah dapat memilih dan memilah kebutuhannya disesuaikan dengan visi, misi dan rencana pembangunan daerah yang ada. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menerjemahkan panduan ini kedalam rencana pentahapan pembangunan e-Government yang sesuai untuk daerahnya masing-masing. Dimasa mendatang panduan ini akan terus mengalami perbaikan-perbaikan. Oleh karena itu diharapkan bantuan Pemerintah Daerah dalam memberikan masukanmasukan yang konstruktif dan membangun.

-<.oOo.>-


37


LAMPIRAN I DAFTAR PUSTAKA


38


Inpres 3/2003

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment

Kepmendagri 152/2004

Pedoman Pengelolaan Barang Daerah

Kepmendagri 29/2002

Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah

Kepmendagri 54/1999

Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

KepPres 80/2003

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang /Jasa Instantsi Pemerintah

PP 08/2003

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

PP 105/2000

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

PP 11/2002

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

PP 11/2003

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

PP 25/2000

Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom

PP 56/2001

Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

PP 65/2001

Pajak Daerah

PP 66/2001

Retribusi Daerah

UU 32/2004

Pemerintah Daerah

UU 34/2000

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah


39


LAMPIRAN II BLUEPRINT APLIKASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH


40


Adm&Mgmt

Legislasi

Kependudukan

Surat Elektronik

Sistem Administrasi DPRD

Perpajakan dan Retribusi

Sistim Dokumen Elektronik

Sistem Pemilu Daerah

Pendaftaran dan Perijinan

Sistim Pendukung Keputusan

Pelayanan

Bisnis dan Investasi Pengaduan Masyarakat Publikasi Info Umum dan Kepemerintahan

Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangan

P eng elo la an Barang Daerah Kata log Barang Daerah P eng elo la an P end apatan Daerah P eng elo la an Perusaha an D aerah


D ina s &L e mb ag a K EW IL A YA H A N

T ata R uang d an Ling k. Hid up

Potensi D aerah

D ina s &L e mb ag a K EM A SYA R A KA T A N

Pengadaan PNS Sistem Absensi& Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan& Latihan

Sistem Evaluasi & Info Pembangunan

Manajemen Pelaporan Pemerintahan

K EPEM ERIN TA H A N

Sistim Informasi dan Manajemen Data P b Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Perencanaan Proyek

Kepegawaian

Keuangan

Pengelolaan Dan Monitoring Proyek

Kolaborasi dan Koordinasi

D ina s &L e mb ag a

Pembangunan

D ina s &L e mb ag a SA R A N A & PR A SA R A N A

Kesehatan

T ransportasi

Pendidikan

Jalan dan Jem batan

Kehutanan Pertanian, Peternakan d an Perkebun an

Perikanan dan Kelautan Pertam bangan dan Energi

Ketenag akerja an

T erm inal dan Pelabuha n

Industri dan Perdaga ngan

Sarana U m um

Jaring Pengam an Sosial

Pariw isata IKM


41


1. Blok Fungsi PELAYANAN 1.1.

Modul SISTEM KEPENDUDUKAN

Modul

KEPENDUDUKAN

Blok Fungsi

PELAYANAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi

Pendaftaran & Perijinan

Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Pelayanan pendaftaran penduduk Pelayanan dan pengelolaan data mutasi penduduk Pembuatan dan pengelolaan data KK dan KTP Pembuatan dan pengelolaan data Akta Pencatatan Penduduk (akta kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak) Pembuatan Buku Induk Penduduk, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Tamu Pelaporan data kependudukan

Narasi

Modul Kependudukan adalah aplikasi pelayanan, pengelolaan dan pengolahan data kependudukan. Aplikasi dilengkapi dengan fitur pelaporan kependudukan (untuk disampaikan kepada Mendagri). Sebagian data kependudukan di publish ke internet untuk keperluan masyarakat.

Organisasi

Dinas Pendaftaran Penduduk (Dinas Kependudukan)

Integrasi

Sistem Kependudukan di tingkat Kabupaten/Kota lain Sistem Kependudukan di tingkat Propinsi lain Sistem Kependudukan di tingkat Nasional

Info Tambahan

Nama Alias: SIMDUK, SIMDUKCAPIL Dasar Hukum: Kepmendagri 54/1999 Rekomendasi: Membangun jaringan sistem kependudukan di setiap kecamatan yang terhubung ke Pemda, web-based, client-server, automatic data synchronization, distributed processing


42


1.2. Modul PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI Modul Blok Fungsi SubBlok Fungsi

PERPAJAKAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN --

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Memberikan pelayanan pajak kepada masyarakat yang meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Jenis pajak Propinsi terdiri dari : o

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

o

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

o

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

o

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: o

Pajak Hotel

o

Pajak Restoran

o

Pajak Hiburan

o

Pajak Reklame

o

Pajak Penerangan Jalan

o

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

o

Pajak Parkir

Memberikan pelayanan retribusi kepada masyarakat yang meliputi o

Retribusi jasa umum

o

Retribusi jasa usaha

o

Retribusi perijinan tertentu

Memberikan pelayanan pajak dan retribusi yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang o

Kehutanan

o

Pertanian dan Perkebunan

o

Perikanan dan Kelautan

o

Pertambangan dan Energi

o

Kepariwisataan

o

Industri Kecil dan Menengah


43


Narasi

Pajak Daerah dan pajak nasional merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil, terutama mengenai objek dan tarif pajak, sehingga tidak tumpang tindih antara pajak pusat dan Pajak Daerah. Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan Retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Organisasi Integrasi

Dinas / lembaga daerah Blok Fungsi Administrasi dan Management, Modul Sistem Dokumen Elektronik Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan

Info Tambahan

Nama Alias: SIM Pajak dan Retribusi, SIM Perpajakan, SIMTAP, SAMSAT Dasar Hukum: o

UU 34/2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah

o

PP 65/2001 Tentang Pajak Daerah dan PP 66/2001 Tentang Retribusi Daerah

o

Peraturan Daerah

Rekomendasi: Sistem perpajakan daerah dilakukan secara terpadu dan sejalan dengan sistem perpajakan nasional serta saling melengkapi.


44


1.3. Modul PENDAFTARAN DAN PERIJINAN Modul Blok Fungsi SubBlok Fungsi Klasifikasi

PENDAFTARAN DAN PERIJINAN PELAYANAN -Jenis Layanan Layanan Utama Fungsi Aplikasi Obyek Layanan

Fungsi

Front Office Publikasi Informasi Transaksi Data Administrasi Generik G2G

Back Office Pendaftaran & Perijinan Pembayaran Basis Data Lainnya Spesifik G2B G2C

Memberian pelayanan perijinan meliputi kegiatan : menerima pendaftaran, menyeleksi persyaratan, memberikan keterangan, mengecek kemajuan proses penerbitan perijinan dan menindaklanjuti pengaduan/klaim dari masyarakat Pengelolaan dan pengurusan ijin o Peruntukan tanah dan IMB o SIUP o HO o Penyelenggaraan reklame o Usaha Tetap (IUT) o Usaha Industri (IUI) o Lokasi Pengelolaan dan pengurusan pendaftaran o Tanda Daftar Perusahaan o Tanda Daftar Industri o Tanda Daftar Perdagangan Pengelolaan pendaftaran dan perijinan yang berkaitan dengan potensi daerah, meliputi pendaftaran dan perijinan bidang o Kehutanan o Pertanian dan Perkebunan o Perikanan dan Kelautan o Pertambangan dan Energi o Kepariwisataan o Industri Kecil dan Menengah

Narasi

Organisasi Integrasi Info Tambahan

Modul Pendaftaran dan Perijinan adalah aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan informasi dan pelayanan perijinan bagi masyarakat yang meliputi : jenis-jenis layanan pendaftaran dan perijinan, persyaratan untuk memperoleh ijin, prosedur perijinan, biaya dan waktu proses perijinan yang diperlukan. Aplikasi dilengkapi dengan form yang bisa di download atau diisi secara on-line. Aplikasi juga dilengkapi dengan formulir dari set dokumentasi yang dipakai untuk mengurus pendaftaran dan perijinan yang disimpan dalam suatu basis data sedemikian sehingga dapat dijamin keseragaman dan tertib administrasinya. Dinas / lembaga daerah Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Nama Alias: SIM Perijinan, SIM Pelayanan Masyarakat, SIM Pendaftaran Dasar Hukum: Peraturan Daerah Rekomendasi: Membangun sistem aplikasi Pelayanan Perijinan Terpadu yang melakukan penelitian, pemrosesan dan pengeluaran ijin yang dilakukan secara terpusat dan terkoordinasi dengan Badan/Dinas/Instansi terkait.


45


1.4. Modul BISNIS DAN INVESTASI Modul

BISNIS DAN INVESTASI

Blok Fungsi

PELAYANAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Memberikan informasi promosi dan keunggulan daerah berkaitan dengan peluang bisnis dan investasi, terutama di bidang o

Sektor Kehutanan

o

Sektor Pertanian dan Perkebunan

o

Sektor Perikanan dan Kelautan

o

Sektor Pertambangan dan Energi

o

Sektor Pariwisata

o

Sektor Industri Kecil dan Menengah

Memberikan informasi yang jelas tentang syarat-syarat, prosedur dan tatalaksana investasi dan pengusahaan kegiatan bisnis lainnya Memberikan pelayanan administrasi penanaman modal di bidang unggulan tersebut Narasi

Dalam upaya meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor untuk melakukan kegiatan bisnis dan investasidi daerah tersebut. Pemerintah Daerah dalam hal ini perlu memberikan informasi yang lengkap mengenai keunggulan dan potensi daerahnya, serta memberikan penjelasan yang komprehensif tentang tatacara dan prosedur yang harus dilalui, sehingga para investor tertarik untuk menanamkan modal atau melaksanakan kegiatan usaha di daerah tersebut.


Dinas / lembaga daerah Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Pendaftaran dan Perijinan

Info Tambahan

Nama Alias: SIM Bisnis dan Investasi Dasar Hukum: -Rekomendasi: Membangun aplikasi ini dalam satu kerangka pelayanan yang lengkap, termasuk pendaftaran investasi dan administrasinya.


46


1.5. Modul PENGADUAN MASYARAKAT Modul

PENGADUAN MASYARAKAT

Blok Fungsi

PELAYANAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fasilitas penyampaian dan penyerapan aspirasi, peningkatan partisipasi, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan kepemerintahan daerah

Narasi

Salah satu tugas pemerintah daerah adalah melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai perwujudan demokrasi, dibentuk DPRD sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat.

Organisasi

Dinas / lembaga daerah

Integrasi

Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info Tambahan

Nama Alias: SIM Pengaduan Masyarakat Dasar Hukum: -Rekomendasi: --


47


1.6. Modul PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEMERINTAHAN Modul

PUBLIKASI INFORMASI UMUM DAN KEPEMERINTAHAN

Blok Fungsi

PELAYANAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Publikasi informasi

Narasi

Mempublikasikan semua informasi umum dan kepemerintahan ke seluruh masyarakat termasuk diantaranya; berita dan layanan masyarakat.

Organisasi

Perangkat Daerah

Integrasi

Semua aplikasi e-government yang membutuhkan publikasi informasi ke masyarakat

Info Tambahan

Nama Alias: e-Gov Portal Dasar Hukum: Rekomendasi: Membangun portal pemerintahan yang mencakup fungsi kolaborasi dan koordinasi inter-lembaga (internal portal) dan fungsi publikasi ke masyarakat (public portal)


48


2. Blok Fungsi ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT Blok Fungsi

ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT (ADM & MGM)

SubBlok Fungsi

--

Fungsi

Menyediakan fungsi pengelolaan administrasi yang diperlukan dalam urusan kepemerintahan daerah Menyediakan fungsi-fungsi lain yang berhubungan dengan managerial pemerintahan daerah

Modul

Surat Elektronik Sistem Dokumen Elektronik Sistem Pendukung Keputusan Kolaborasi dan Koordinasi Manajemen Pelaporan Pemerintahan

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan Blok Fungsi Pembangunan Blok Fungsi lain yang memerlukan / memberikan informasi ke eksekutif daerah


49


2.1. Modul SURAT ELEKTRONIK Modul

SURAT ELEKTRONIK

Blok Fungsi

ADMINISTRASI DAN MANAGEMENT

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk didalamnya memungkinkan proses penyiapan, pembahasan dan pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi. Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat. Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat, misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor, isi, dan lainlain.

Narasi

Dalam sistem surat manual, proses penyiapan sampai dengan penyampaian kepada tujuan surat (apalagi jika jaraknya jauh dan tujuannya banyak) bisa memakan waktu lama dan berhari-hari. Dengan sistem elektronik , maka proses tersebut bisa dipersingkat dengan sangat efisien. Proses penyiapan surat kurang lebih sama, tetapi proses penyampaiannya bisa dilakukan dalam hitungan menit, tidak lagi ada kendala jarak dan jumlah tujuan.


Semua unit organisasi (satuan kerja) -Nama alias: e-Mail, SIM Surat Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun sistem surat elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.


50


2.2. Modul SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK Modul

SISTEM DOKUMEN ELEKTRONIK

Blok Fungsi


SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi pengelolaan dokumen secara elektronik untuk tercapainya tertib administrasi kearsipan dan pelayanan informasi. Menyediakan fungsi kearsipan secara elektronik, termasuk didalamnya penghapusan, pemeliharaan dan pengelolaan status keaktifan. Melakukan klasifikasi dan pengelompokan dokumen (kategorisasi) berdasarkan sifat dan kegunaan, diantaranya Dokumen Daerah (yang ditempatkan dalam Lembaran Daerah), arsip daerah, dan lain-lain. Menyediakan fungsi konversi dokumen terutama dari bentuk hardcopy menjadi bentuk softcopy. Menyediakan fungsi yang memungkinkan pembacaan dokumen dari berbagai sumber dalam berbagai macam format dokumen. Menyediakan fungsi query untuk pencarian data dokumen secara lengkap, akurat, dan cepat, misalnya berdasarkan kategori, judul / perihal, tanggal, versi / revisi, nomor, dan lain-lain.

Narasi

Sebagai salah satu sumber informasi terekam, arsip mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting untuk mendukung manajemen modern organisasi pemerintah dan bisnis. Oleh karenanya, arsip harus dikelola dalam suatu sistem secara konseptual dan terpadu melalui cara yang profesional Sistem ini antara lain bertujuan untuk pemeliharaan dan penyelamatan arsip yang memiliki arti penting berkaitan dengan fungsi arsip sebagai sumber sejarah, sumber penelitian, sumber informasi dan bahan untuk menyusun perencanaan, pembuatan kebijakan serta pengambi Ian keputusan bagi pimpinan.

Organisasi

Lembaga teknis daerah (badan/kantor arsip) Dinas / lembaga yang membutuhkan pengelolaan dokumen

Integrasi Info Tambahan

-Nama alias: Document Management, SIM Arsip Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun sistem pengelolaan dokumen elektronik secara terpadu dengan ruang lingkup mencakup seluruh Pemerintahan Daerah, karena satu sistem yang sama bisa dipakai oleh semua unit organisasi yang membutuhkan, baik dipakai secara stand-alone ataupun terpusat.


51


2.3. Modul SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN Modul

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

Blok Fungsi


SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Membantu eksekutif daerah menjalankan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya masing-masing, membantu para eksekutif dalam proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan informasi yang tepat, akurat dan cepat. Menyajikan informasi sesuai tingkat urgensitas misalnya: masalah darurat, masalah penting dan masalah yang kurang penting. Sumber informqasi bisa dari kalangan intertnal pemerintah sendiri, bisnis, umum, maupun pemerintah yang yang lebih tinggi. Menyajikan laporan atas aktivitas dari semua bidang pemerintahan baik berupa pelayanan langsung dan administratif maupun pelayanan fasilitatif yang sedang dijalankan oleh semua unit kerja Menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Informasi ini lebih bersifat sebagai rangkuman atau laporan dari dinas / lembaga tentang suatu hal khusus, misalnya: pendapatan dan pengeluaran daerah, poyek (dan nilainya) yang sedang berjalan, potensi investasi, dan lain-lain.

Narasi

Seperti diketahui bahwa secara alami informasi memuat berbagai hal (raw data) yang berasal dari berbagai sumber yang terpisah-pisah dan berada dalam berbagai macam format yang berbeda-beda. Disatu sisi, eksekutif membutuhkan aplikasi yang sifatnya sudah jadi (sudah diolah sesuai kebutuhan), akurat, mudah didapat secara cepat dan siap pakai. Sistem ini dibangun untuk menjawab kebutuhan eksekutif terhadap informasi tersebut.

Organisasi

Eksekutif Daerah

Integrasi

Semua sistem yang memberikan laporan kinerja kepada eksekutif daerah

Info Tambahan

Nama alias: DSS Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun sistem DSS dengan mencantumkan (mendefinisikan) semua spesifikasi pelaporan eksekutif yang diharapakan untuk dipenuhi, mencakup semua informasi dari seluruh unit organisasi, sehingga memungkinkan sistem lain untuk melakukan integrasi data sesuai dengan yang diharapkan.


52


2.4. Modul KOLABORASI DAN KOORDINASI Modul

KOLABORASI DAN KOORDINASI

Blok Fungsi


Sub-

--

Blok Fungsi Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi pengelolaan agenda (penyiapan agenda, alokasi waktu, pengingat tanggal, partisipan, dan lain-lain). Contoh: pengelolaan agenda kerja tiap unit organisasi Menyediakan fungsi Task To Do (penjadwalan), misalnya rapat. Sistem dengan mudah dapat mengalokasikan jadwal rapat, menyesuaikan dengan agenda dari peserta yang harus diundang, distribusi undangan, pemakian ruang rapat dan sebagainya. Menyediakan fungsi penugasan, yang memungkinkan pendelegasian pekerjaan (termasuk surat tugasnya) dan laporan pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara elektronik. Menyediakan fungsi-fungsi lain yang memudahkan koordinasi kerja seperti forum, chat, news, poling, dan lain-lain. Menyediakan fungsi Rapat On-Line.

Narasi

Sistem ini menyediakan fungsi otomasi kantor yang berorientasi pada kemudahan proses kerja dan kemudahan koordinasi kerja antar pegawai Misalnya: dengan mempublikasikan agenda ke setiap unit organisasi akan memudahkan sinkronisasi pekerjaan, terutama antara agenda pimpinan dan kepala dinas/lembaga teknis daerah terkait. Misalkan ada beberapa kegiatan yang terjadi di waktu yang sama, maka hal ini sudah dapat diketahui sebelumnya sehingga penjadwalan kembali bisa segera dilakukan. Contoh lain: dengan kemajuan teknologi IT dimungkinkan untuk menyelenggarakan rapat tanpa peserta rapat harus hadir di satu tempat yang sama. Rapat dapat dilakukan dengan cara melihat dan mendengarkan penyampaian atau mengemukakan pendapat lewat peralatan audio visual (misalnya: TV atau layar komputer).

Organisasi

Semua unit organisasi

Integrasi

--

Info Tambahan

Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.


53


2.5. Modul MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN Modul

MANAJEMEN PELAPORAN PEMERINTAHAN

Blok Fungsi


SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan sarana pelaporan eksekutif (Pemerintah Daerah) kepada instansi yang lebih atas sampai ke pemerintah pusat melalui Mendagri Menyediakan laporan-laporan dengan format baku, dengan data yang sudah diolah. Melalui sistem ini, eksekutif sudah tidak perlu lagi mengolah data yang masih mentah. Menyediakan sarana pelaporan kepala dinas dan lembaga kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Menyediakan sarana pelaporan kepala daerah kepada DPRD.

Narasi

Dalam sistem pemerintahan daerah ada mekanisme pelaporan yang harus dilakukan oleh para penyelenggara kepemerintahan. Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam membuat sistem pelaporan elektronik (penyiapan dan pengolahan data pelaporan secara elektronik) sehingga mempercepat proses kerja dan meningkatkan efisiensi pekerjaan.

Organisasi

Eksekutif Daerah Kepala Dinas / Lembaga Teknis Daerah


-Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun sistem ini cukup satu untuk seluruh unit organisasi Pemerintah Daerah.


54


3. Blok Fungsi LEGISLASI Blok Fungsi

LEGISLASI

SubBlok Fungsi

--

Fungsi

Menyediakan fungsi pengolahan dan pengelolaan data dan informasi legislatif, termasuk didalamnya data produk hukum pemerintah daerah. Menyediakan fungsi-fungsi lain yang mendukung tugas sekretaris dewan dan tugas DPRD yang belum dilayani oleh sistem lain.

Modul

Sistem Administrasi DPRD Sistem Pemilu Daerah Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-Undangan

Integrasi

Blok Fungsi Dinas Lembaga Blok Fungsi Pelayanan


55


3.1.

Modul SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Modul

SISTEM ADMINISTRASI DPRD

Blok Fungsi

LEGISLASI

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Memfasilitasi pekerjaan Sekretaris DPRD o

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD

o

Menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD

o

Dan lain-lain

Memfasilitasi pekerjaan DPRD

Narasi

o

Penjadwalan rapat, dan pengelolaan dokumen hasil rapat

o

Pengelolaan dokumen hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;

o

Dan lain-lain

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi yang tergabung dalam colaboration and coordination. Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.


DPRD -Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: --


56


3.2.

Modul SISTEM PEMILU DAERAH

Modul

SISTEM PEMILU DAERAH

Blok Fungsi

LEGISLASI

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Lainnya

G2C

Fungsi

Memfasilitasi pelaksanaan sistem pemilihan umum daerah, dimulai dari proses pendaftaran pemilih, pemilihan dan penghitungan suara hasil pemilu.

Narasi

UU 32/2004 memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan sendiri pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Pemilu daerah adalah proses yang kompleks (sama dengan pemilu nasional, hanya dengan lingkup yang lebih kecil). Oleh karena itu dengan bantuan sistem elektronik, proses pemilu daerah dapat dilaksanakan dengan lebih sukses, transparan, dan cepat.


DPRD -Nama alias: SIM Pemilu Dasar hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: membangun sistem pemilu daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat (KPU).


57


3.3.

Modul KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Modul

KATALOG HUKUM, PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Blok Fungsi

LEGISLASI

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan basis data semua produk hukum, peraturan dan perundangundangan, baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, juga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, terutama yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Daerah. Menyediakan fungsi klasifikasi dan kategorisasi produk hukum sesuai dengan sifat dan tujuannya, seperti perijinan, otonomi daerah, pemerintahan, kedinasan, kelembagaan, dan lain-lain Menyediakan fungsi Query yang memudahkan untuk pencarian cepat produk hukum, peraturan dan perundang-undangan berdasarkan nomor, tanggal terbit, judul, kategori, dan lain-lain.

Narasi

Sistem ini memberikan akses yang cepat dan akurat terhadap produk hukum, peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh pemerintah, kalangan bisnis dan masyarakat luas. Karena semua peraturan ada disini, hal ini akan sangat membantu, terutama masyarakat bisnis dan masyarakat umum dalam mencari informasi produk hukum sesuai dengan kebutuhannya.

Organisasi

Semua Unit Organisasi Pemerintah Daerah DPRD


-Nama alias: SIM Perpu Dasar hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: Cukup membangun satu sistem untuk seluruh pemerintah daerah.


58


4. Blok Fungsi PEMBANGUNAN Blok Fungsi

PEMBANGUNAN

SubBlok Fungsi

--

Fungsi

Modul pembangunan menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan daerah Proses kerja pembangunan daerah meliputi

Modul

o

Perencanaan pembangunan dengan dinas/badan, lembaga dan unit kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah, termasuk dengan instansi pusat di daerah

o

Penyusunan rencana strategis daerah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk usulan untuk dimasukkan kedalam program nasional

o

Memberi masukan dalam rencana pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah

o

Memberikan pelayanan informasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan daerah.

o

Memfasilitasi dan mediasi perencanaan kegiatan lintas kabupaten/kota

o

Pelaporan kegiatan pelaksanaan pembangunan

Sistem Informasi dan Mgm Data Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pengelolaan dan Monitoring Proyek Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan Blok Fungsi Administrasi dan Management


59


4.1. Modul SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN Modul

SISTEM INFORMASI DAN MANAJEMEN DATA PEMBANGUNAN

Tema

PEMBANGUNAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Data dan informasi yang dimaksud meliputi: o

Penyelenggaraan pemerintahan daerah

o

Organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah

o

Kepala daerah, dprd, perangkat daerah dan PNS

o

Keuangan daerah

o

Potensi sumber daya daerah

o

Produk hukum daerah

o

Kependudukan

o

Informasi dasar kewilayahan

Narasi

Untuk dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi ini adalah menyediakan data yang tepat untuk pengguna yang tepat

Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Integrasi

--

Info Tambahan

Nama Alias: Knowledge Management, Document Management, Data Warehouse Dasar Hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah


60


4.2. Modul PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Modul

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Blok Fungsi

PEMBANGUNAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Pembuatan perencanaan pembangunan daerah meliputi semua aspek pembangunan sesuai kewenangan Pemda Perencanaan yang dimaksud meliputi rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan rencana kerja pembangunan daerah (1 tahun) Harus ada mekanisme version dan revision control, sehingga setiap perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak Termasuk didalamnya template pembuatan renstra oleh tiap satuan kerja pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

Narasi

Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam tiga tahapan: rencana jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (1 tahun). Perencanaan tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Untuk dapat merencanakan dengan optimal perlu masukan data dan informasi yang akurat dan up-to-date. Melalui SIM Data Pembangunan, pengguna dapat memperoleh data dan inormasi yang dibutuhkan tersebut

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan

Info Tambahan

Nama Alias: SimBangDa Dasar Hukum: UU 32/2004 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah


61


4.3. Modul SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA Modul

SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Blok Fungsi

PEMBANGUNAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan template dan alur kerja elektronik untuk mempersiapkan proyek (pengadaan barang dan jasa) sesuai dengan KepPres 80/2003 Sebagai basis data (katalog) proyek, merangkum semua data-data berkaitan dengan semua proyek (pengadaan barang dan jasa) yang pernah dilaksanakan Pemda Menyediakan fungsi penjadwalan pelaksanaan proyek-proyek yang sudah disetujui agar terjadi sinergi pembangunan di seluruh wilayah pemerintahan daerah Masukan bagi proses pengelolaan dan monitoring proyek Menyediakan sarana untuk pengumunan pekerjaan (disesuaikan dengan sifat pekerjaan) dan proses pendaftaran bagi para penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan oleh Pemda, termasuk pengumuman siapa yang menjadi pemenang (pelaksana) pekerjaan.

Narasi

Sistem ini dimakudkan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi, serta memberikan pedoman pelaksanaan teknis dan administratif yang lebih jelas, sehingga memudahkan semua pihak terkait (perencana, pelaksana, pengawas dan penyedia barang / jasa) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya masing-masing. Sistem ini dimaksudkan untuk pengelolaan proses pengadaan barang sebelum kontrak. Setelah penandatanganan kontrak maka pekerjaan (proyek) selanjutnya dikelola dengan Sistem Pengelolaan dan Monitoring Proyek.

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Pengelolaan dan Monitoring Proyek

Info Tambahan

Nama Alias: SimProyek Dasar Hukum: KepPres 80/2003 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah


62


4.4. Modul PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK Modul

PENGELOLAAN DAN MONITORING PROYEK

Blok Fungsi

PEMBANGUNAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Pengelolaan dan pemantauan terhadap pekerjaan (proyek) pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. o

Pekerjaan (proyek) yang dimaksud meliputi proyek-proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis Pemda, termasuk Kecamatan dan Kelurahan.

Membuat indikator progres (kemajuan) dan status pekerjaan berkaitan dengan penyerapan dana dan kemajuan fisik pembangunan. o

Memonitor status kemajuan pekerjaan tersebut untuk mendapatkan laporan status yang komprehensif (misal penyerapan dana vs kemajuan fisik).

Menyediakan template pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua proyek pembangunan yang ada di daerah tersebut Narasi

Pekerjaan pembangunan (proyek) di suatu wilayah Pemda dalam 1 tahun jumlahnya cukup banyak. Di sisi lain, eksekutif daerah membutuhkan informasi tentang status pelaksanaan yang rinci dari semua proyek yang sedang dikerjakan, terutama menyangkut masalah: berapa besar dana yang sudah dikeluarkan, berapa besar lagi dana yang harus dikeluarkan bulan ini untuk proyek tersebut, sudah seberapa jauh kemajuan fisik di lapangan, apakah ada kemungkinan proyek yang terlambat, dan lain-lain.

Oleh karena itu diperlukan sistem pengelolaan dan monitoring proyek yang dapat merangkum dan memonitor semua pekerjaan yang ada dan menyajikan laporan rinci kepada eksekutif daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa

Info Tambahan

Nama Alias: SimProyek Dasar Hukum: KepPres 80/2003 Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah


63


4.5. Modul SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN Modul

SISTEM EVALUASI DAN INFORMASI HASIL PEMBANGUNAN

Tema

PEMBANGUNAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Jenis Layanan

Front Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi Transaksi Data


Pembayaran Lainnya

Administrasi

Klasifikasi

Fungsi

Lainnya

G2C

Back Office

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

G2C

Pengelolaan dan pemantauan terhadap hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah o

Hasil pembangunan yang dimaksud meliputi pembangunan yang dilaksanakan oleh dinas dan lembaga teknis, termasuk Kecamatan dan Kelurahan

Menyediakan template evaluasi untuk memungkinkan dilaksanakannya verifikasi hasil pembangunan terhadap yang telah direncanakan. Menyediakan pelaporan untuk eksekutif (kepala daerah dan kepala bappeda) yang menyajikan rangkuman semua hasil pembangunan yang ada di daerah tersebut Narasi

Sistem ini diperlukan untuk membantu Pemerintah Daerah dan masyarakat yang selama ini susah untuk mendapatkan informasi hasil pembangunan daerah. Padahal informasi ini sangat dibutuhkan untuk menunjukkan bahwa memang ada aktifitas pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, seperti diamanatkan oleh undang-undang. Informasi tersebut juga dibutuhkan oleh aparat pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi proses perencanaan pembangunan selanjutnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih program pembangunan antar dinas / lembaga yang ada.

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Info Tambahan

Nama Alias: SIMBANGDA Dasar Hukum: -Rekomendasi: Mengembangkan aplikasi dengan tema pembangunan dalam satu alur pengembangan sesuai kerangka kerja BAPPEDA sehingga memudahkan dalam program perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah


64


5. Blok Fungsi KEUANGAN Blok Fungsi

KEUANGAN

SubBlok Fungsi

--

Fungsi

Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kualitas management Pengelolaan Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan berdayaguna.

Modul


Integrasi

Blok Fungsi Dinas Lembaga


65


5.1. Modul SISTEM ANGGARAN Modul

SISTEM ANGGARAN

Blok Fungsi

KEUANGAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyusun perencanaan anggaran, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menampung usulan anggaran semua unit kerja, membantu proses verifikasi besaran uang dan ketepatan pos rekening dari setiap usulan, serta memfasilitasi proses scrubbing, revisi-revisi dan pembahasan di Tim Anggaran untuk diajukan ke Panitia Anggaran. Mencetak dokumen anggaran: APBD, RASK, DASK, dan lain-lain. Menyediakan fungsi analisa standar belanja, bertujuan untuk melihat kewajaran besaran nilai usulan kegiatan yang diajukan unit kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan rencana kegiatan yang diajukan.

Narasi

o

Menyediakan fungsi penyusunan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan.

o

Menyimpan harga pokok satuan dan penekanan tugas, dan standar biaya kegiatan/harga pokok kegiatan dalam suatu basis data yang bisa dipakai sebagai rujukan.

Sistem anggaran merupakan alat bantu dalam memasukan dan memproses data anggaran dari RAPBD sampai terbentuknya APBD, serta otorisasi penggunaan anggaran belanja.

Organisasi

Unit organisai pengelola Keuangan Daerah

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah

Info Tambahan

Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Anggaran Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.


66


5.2. Modul SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN Modul

SISTEM KAS DAN PERBENDAHARAAN

Blok Fungsi

KEUANGAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi kas anggaran, melakukan sinkronisasi antara pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk membantu agar pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak mengalami masalah keuangan. Menyediakan fungsi monitoring terhadap realisasi anggaran, pendapatan dan belanja daerah. Menyediakan fungsi pengelolaan kas daerah, mencatat dan mengelola arus keluar, arus masuk dan penyimpanan uang pemda.

Narasi

o

Membantu proses pembayaran keuangan kepada pihak yang telah ditunjuk.

o

Menerima dana masukan dari perolehan setoran pendapatan dari unit organisasi / pihak penyetor.

Sistem ini merupakan alat pengawasan keluar-masuknya dana dari seluruh aliran dana berdasarkan sumber dana maupun penggunaannya melaui Kas Umum Daerah atau Kas Daerah pada saat merealisasikan APBD.

Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Akuntansi Daerah

Info Tambahan

Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Perbendaharaan Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.


67


5.3. Modul SISTEM AKUNTANSI DAERAH Modul

SISTEM AKUNTANSI DAERAH

Blok Fungsi

KEUANGAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Mengelola dan membina administrasi dan pembukuan keuangan daerah. Menyediakan fungsi pengelolaan akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasikan dan mengelompokkan data-data transaksi untuk keperluan penyusunan buku besar. Menyusun laporan resume kondisi keuangan bagi eksekutif daerah, berdasarkan pada data yang tersedia pada semua modul keuangan lainnnnya seperti pendapatan, belanja langsung dan tak langsung baik publik maupun aparatur, pembiayaan, dana cadangan dll.

Narasi

o

Resume bisa dilakukan setiap saat.

o

Hasil resume merupakan merupakan kondisi terbaru saat itu dan memberikan informasi startegis keuangan misalnya: terjadinya bias dari perencanaan baik volume maupun waktu atas pendapatan atau belanja.

Sistem ini mengidentifikasikan, dan mengelompokkan data-data transaksi yang tertuang dalam buku besar dan buku pembantu (general ledger dan sub-ledger).

Beberapa laporan yang dihasilkan misalnya neraca awal, jurnal penyesuaian, dan laporan konsolidasi (laporan keuangan pemda). Organisasi


Integrasi

Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan

Info Tambahan

Nama alias: MAKUDA, SIMKEU, SIM Akuntansi Daerah Dasar hukum: PP No 105 Tahun 2000, Kepmendagri 29/2002 Rekomendasi: Membangun sistem keuangan secara utuh meliputi modul anggaran, sistem kas dan perbendaharaan serta sistem akuntasi daerah.


68


6. Blok Fungsi KEPEGAWAIAN Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN

SubBlok Fungsi

--

Fungsi

Modul KEPEGAWAIAN menyediakan modul aplikasi yang berfungsi untuk mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang berkaitan dengan kepegawaian daerah Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi untuk proses kerja sebagai berikut:

Modul

o

Pengadaan (termasuk perencanaan dan persyaratan)

o

Penetapan formasi dan penempatan

o

Pengangkatan

o

Pemindahan

o

Pemberhentian

o

Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan

o

Hak dan kewajiban

o

Kedudukan hukum

o

Pengembangan kompetensi (pendidikan dan pelatihan)

o

Pengendalian jumlah

o

Larangan, sanksi, dan penghargaan

Pengadaan PNS Sistem Absensi dan Penggajian Sistem Penilaian Kinerja PNS Sistem Pendidikan dan Latihan

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan Blok Fungsi Administrasi dan Management


69


6.1. Modul PENGADAAN PNS Modul

PENGADAAN PNS

Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN

Sub-

--

Blok Fungsi Klasifikasi

Fungsi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Lainnya

G2C

Melakukan administrasi dan pengelolaan data pengadaaan pegawai sipil, termasuk didalamnya persyaratan dan tatacara rekruitmen Menyediakan fungsi kerangka kerja (workflow) rekruitmen pegawai PNS dari mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (bagi pendaftar yang diterima) Menyediakan basis data pelamar (CPNS) dan modul pelaporannya yang dapat diklasifikasikan, misal per perioda pengadaan, jenis kelamin, kelompok umur, daya tampung, dll.

Narasi

Sistem ini diharapkan mampu membantu Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan bertanggung jawab. Pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah

Integrasi

Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan

Info Tambahan

Nama alias: SIMPEG Dasar hukum: PP 11/2002 (perubahan PP 98/2000) Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya, terutama dengan aplikasi e-Government bertema keuangan.


70


6.2. Modul SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN Modul

SISTEM ABSENSI DAN PENGGAJIAN

Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi absensi pegawai yang akan mencatat jam masuk, jam pulang, jam kerja efektif, kekurangan jam kerja dan kelebihan jam kerja Menyediakan fungsi pengelolaan data-data absensi pegawai, termasuk didalamnya pengelolaan data cuti dan libur pegawai Menyediakan fungsi kalender yang dapat di atur khusus untuk instansi / pemda tertentu Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan jam kerja pegawai perbulan dengan kategorisasi per satuan kerja, per golongan gaji, per jenis kelamin, dan lain-lain Menyediakan fungsi penggajian pegawai, dll Menyediakan fungsi rekapitulasi pelaporan penggajian dengan kategorisasi jumlah gaji yang dibayar per tahun atau per bulan, jumlah gaji yang dibayar per satuan kerja, dll

Narasi

Organisasi

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, perlu diberi sanksi bagi mereka yang lalai dan penghargaan bagi mereka yang berprestasi. Oleh karena itu perlu diketahui catatan prestasi kerja (salah satunya dalam ukuran jam kerja efektif) dari masing-masing pegawai sebagai bahan masukan penilaian dan pembinaan. Sistem payroll (penggajian) yang disatukan dengan absensi akan mempermudah Pemda dalam mengontrol kinerja pegawainya, terutama jika diinginkan menerapkan kebijakan penghargaan dan hukuman yang dikaitkan dengan penerimaan pendapatan. Badan Kepegawaian Daerah Bagian Keuangan Daerah

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan

Info Tambahan

Nama alias: Payroll, SIMPEG Dasar hukum: PP 11/2003 (perubahan PP 98/2000) Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya.


71


6.3. Modul PENILAIAN KINERJA PNS Modul

PENILAIAN KINERJA PNS

Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan fungsi penilaian kinerja pegawai untuk keperluan kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Menyediakan fungsi untuk memungkinkan sosialisasi larangan, dan sistem pemberian sanksi dan penghargaan Mengembangkan suatu sistem penilaian yang dapat mengidentifikasi, mengembangkan dan memanfaatkan potensi dan kemampaun pegawai

Narasi

Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pendawasan pegawai negeri sipil yang menjadi wewanangnya. Salah satu manfaat utama adalah bahwa ketersediaan data yang lengkap dan akurat tentang seorang PNS akan sangat bermanfaat bagi pimpinan untuk memberikan penilaian kinerja terhadap PNS tersebut secara transparan, adil dan tepat.

Organisasi

Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

Integrasi

Blok Fungsi Kepegawaian, Modul Sistem Absensi dan Penggajian

Info Tambahan

Nama alias: SIMPEG Dasar hukum: -Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya.


72


6.4. Modul SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN Modul

SISTEM PENDIDIKAN DAN LATIHAN

Blok Fungsi

KEPEGAWAIAN

SubBlok Fungsi

--

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Menyediakan panduan dan sistem informasi kompetensi pegawai Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kompetensinya Menyediakan panduan modul / silabus materi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan transformasi budaya menuju pemerintahan berbasis IT Menyediakan fungsi yang memungkinkan sistem pelatihan on-line berbasis komputer

Narasi

Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka pegawai tersebut harus dibekali dengan pengetahuan yang mencukupi di bidangnya. Terutama untuk melaksanakan e-Government, dimana terjadi transformasi budaya kerja dan kebutuhan akan pengetahuan baru sesuai dengan lingkungan baru, maka diperlukan pelatihan-pelatihan yang mendukung. Pelatihan juga diperlukan untuk memberikan bekal pengetahuan yang mencukupi bagi pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai kedudukan dan kewenangannya dalam organisasi

Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah

Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIMDIKLAT Dasar hukum: Rekomendasi: Membangun modul sistem aplikasi kepegawaian dalam satu kerangka sistem informasi kepegawaian yang utuh, lengkap dan terintegrasi. Sistem aplikasi tidak harus dalam bentuk satu paket aplikasi, tetapi perencanaan dan rancangannya haruslah komprehensif sehingga terjamin interoperabilitinya.


73


7. Blok Fungsi DINAS DAN LEMBAGA Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA adalah kelompok fungsi kelembagaan Pemerintahan Daerah, sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dan juga merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bersifat spesifik. Termasuk di dalam blok fungsi Dinas dan Lembaga tersebut adalah fungsi kepemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelolaan badan usaha milik daerah, termasuk RSUD. Blok fungsi DINAS DAN LEMBAGA, berdasarkan obyek layanan dan fungsi utamanya, selanjutnya dibagi menjadi beberapa sub-blok fungsi sebagai berikut: Sub-blok fungsi Kepemerintahan Sub-blok fungsi Kewilayahan Sub-blok fungsi Kemasyarakatan Sub-blok fungsi Sarana dan Prasarana


74


7.1. Sub-Blok Fungsi KEPEMERINTAHAN Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Fungsi

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kepemerintahan. o

Termasuk didalamnya adalah fungsi pengelolaan barang daerah dan pengelolaan pendapatan daerah

Menyediakan fungsi pengelolaan perusahaan milik daerah, termasuk didalamnya adalah RSUD Modul

Pengelolaan Barang Daerah Katalog Barang Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah Pengelolaan Perusahaan Daerah

Integrasi

Blok Fungsi Keuangan Keuangan Blok Fungsi Pembangunan


75


7.1.1. Modul PENGELOLAAN BARANG DAERAH Modul

PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Perencanaan dan pengadaan kebutuhan barang daerah, memperkirakan kebutuhan barang setiap unit kerja, dengan menghitung beban tugas yang diemban, tupoksi, jumlah pegawai dan keadaan barang saat ini Administrasi penyimpanan dan penyaluran barang daerah Pemeliharaan barang daerah Inventarisasi barang yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, mencatat aset baru berdasarkan kepada klasifikasi, lokasi, pemegang kuasa, pemanfaatan dan sebagainya. Perubahan status hukum barang daerah, memproses administras semua barang yang telah habis usia pakai atau ekonomisnya beserta cara penghapusan misalnya: prosedur lelang, hibah, jual dan lainnya. Pemanfaatan barang daerah, mendorong aset menjadi bagian yang produktif terutama yang tidak bergerak dan bernilai bisnis, mencatat sejarah dan nilai pemanfaatan aset serta sejarah penggunaan aset. Pengamanan barang daerah Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan barang daerah Pembiayaan pengelolaan barang daerah Dan lain-lain.

Narasi


Tujuan sistem pengelolaan barang daerah adalah: terciptanya efisiensi pengelolaan barang daerah, optimalnya pemanfaatan barang daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatnya manfaat barang daerah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Anggaran Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Katalog Barang daerah Nama alias: SIMBADA Dasar hukum: Kepmendagri 152/2004 Rekomendasi: (1) Membangun sistem pengelolaan aset bersinergi dengan sistem perencanaan dan sistem monitoring proyek (barang dalam proyek menjadi aset setelah proyek selesai). (2) Memastikan bahwa sistem pengelolaan barang bisa memberikan bantuan ke sistem keuangan terutama perkiraan dan perencanaan anggaran


76


7.1.2. Modul KATALOG BARANG DAERAH Modul

KATALOG BARANG DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Mendaftar semua item barang yang mungkin dibutuhkan oleh pemda dalam menjalankan pemerintahan Memperkirakan nilai barang (dalam Rp) dengan mempertimbangkan faktorfaktor penyusutan, pembayaran cicilan dan bunga, selisih mata uang, proses pemeliharaan dan sebagainya. Membuat klasifikasi dan pengelompokan kebutuhan barang per satuan unit kerja pemerintah daerah. Menyediakan fungsi query data berdasarkan jenis barang, harga, tahun pembuatan, lokasi, unit kerja, dll. Memberikan bantuan dalam penilaian dan verifikasi kewajaran pada usulan anggaran pengadaan barang.

Narasi

Sistem katalog barang pada prinsipnya adalah ekstraksi data dari sistem pengelolaan barang daerah, dengan fungsi dan penggunaan khusus sebagai data rujukan. Contoh pengguna sistem ini adalah: (1) Eksekutif daerah, misalnya ingin mengetahui aset yangdimiliki oleh setiap unit kerja, berapa total nilai aset yang dimiliki, aset apa yg dalam waktu dekat akan dimiliki (yang sekarang masih dalam proses pengadaan, dan lain-lain) (2) Panitia pengadaan barang, misalnya untuk mengetahui kewajaran harga penawaran barang baru, atau kewajaran usulan anggaran pengadaan barang oleh satuan kerja, dan lain-lain.


Sistem katalog barang daerah disamping membantu eksekutif daerah dalam proses pengambilan keputusan, juga membantu Pemerintah Daerah untuk dapat merencanakan proyek pengadaan barang lebih baik lagi, dengan menyediakan basis data informasi barang daerah eksisting dan perkiraan harganya. Eksekutif Daerah Dinas / Lembaga Teknis Daerah (Bagian Umum Perlengkapan) Blok Fungsi Pembangunan, Modul Sistem Perencanaan Proyek Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Pengelolaan Barang daerah Nama alias: Dasar hukum: -Rekomendasi: --


77


7.1.3. Modul PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Modul

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua pos / sumber pendapatan daerah Melakukan klasifikasi jenis pendapatan daerah, misalnya pajak, retribusi, penjualan aset, investasi, keuntungan perusahaan daerah, dan lain-lain Merencanakan target pendapatan tahunan berdasarkan statistik data pendapatan tahun-tahun sebelumnya, disesuaikan dengan variabel prediksi pendapatan tahun berjalan Melakukan simulasi dan prakiraan pendapatan pemda tahun depan, dengan asumsi normal yang berlaku menyeluruh pada rincian obyek pendapatan maupun dengan prakiraan melakukan perubahan pada sub rincian obyek pendapatan lokal. o

Narasi

Perubahan sub rincian obyek pendapatan termasuk berubahnya volume obyek sesuai dengan rekening subrincian, atau bahkan terjadinya penambahan atau pengurangan rincian obyek pendapatan.

Sistem ini membantu Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan Daerah) dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah dan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.

Berbeda dari Sistem Keuangan, sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk secara cepat mengetahui potensi pendapatan Pemda dari semua sumber pendapatan yang ada guna penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah yang lebih baik lagi. Organisasi

Eksekutif Daerah Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)

Integrasi

Blok Fungsi Pelayanan, Modul Perpajakan dan Retribusi Blok Fungsi Keuangan, Modul Sistem Kas dan Perbendaharaan

Info Tambahan

Nama alias: MAPATDA, SIMPENDA Dasar hukum: -Rekomendasi: --


78


7.1.4. Modul PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH Modul

PENGELOLAAN PERUSAHAAN DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEPEMERINTAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Mengidentifikasi dan menginventarisasi semua perusahaan daerah, termasuk RSUD Membuat sistem informasi perusahaan daerah yang meliputi: jenis usaha, info pimpinan perusahaan (direksi, komisaris), laporan keuangan (rugi-laba), usaha unggulan, dan lain-lain.

Narasi

Dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai perusahaan daerah, maka keberadaan dan operasional perusahaan daerah tersebut, terutama kinerja keuangannya perlu dimonitor. Sistem ini menyajikan informasi penting dari semua perusahaan daerah, termasuk RSUD. Sistem ini membantu Eksekutif Daerah untuk memantau kinerja perusahaan daerah yang dimilikinya. Juga membantu memperkirakan target pendapata daerah dari sumber tersebut.

Organisasi

Eksekutif Daerah Dinas Daerah (Dinas Pendapatan Daerah)

Integrasi

Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan

Info Tambahan

Nama alias: SIM Perusahaan Daerah Dasar hukum: -Rekomendasi: --


79


7.2. Sub-blok Fungsi KEWILAYAHAN Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Fungsi

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan daerah, yang dilaksanakan oleh badan dan lembaga teknis daerah, yang layanan utama fungsi tersebut adalah berkaitan dengan kewilayahan, meliputi: o

Menyediakan fungsi perencanaan dan pengawasan (monitoring) tataruang dan lingkungan hidup

o

Menyediakan fungsi pengelolaan, pengolahan dan pemanfaatan potensi daerah dari sektor unggulan daerah

Menyediakan fungsi pengelolaan sektor unggulan yang mendukung potensi daerah, meliputi:

Modul

o

Kehutanan

o

Pertanian dan Perkebunan

o

Perikanan dan Kelautan

o

Pertambangan dan Energi

o

Pariwisata

o

Industri Kecil dan Menengah

Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Potensi Daerah Kehutanan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Perikanan dan Kelautan Pertambangan dan Energi Pariwisata Industri Kecil dan Menengah

Integrasi

Blok Fungsi Legislasi, Modul Peraturan/Perundang-undangan Blok Fungsi Pelayanan, Modul Bisnis dan investasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan


80


7.2.1. Modul TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP Modul

TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi pertanahan, tataguna tanah dan kepemilikan tanah o

Pemetaan wilayah pertanahan pemerintah daerah

o

Pembuatan peta tematik peruntukan tanah / lahan sesuai dengan rencana umum tata ruang, misalnya daerah pemukiman, daerah resapan, daerah hutan, persawahan, dan lain-lain.

Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanahan Menyediakan fungsi yang memudahkan perencanaan tataruang dan pengalokasian fungsi lahan berdasarkan data dari peta GIS yang akurat. Menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, berdasarkan peta tematik tata ruang, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memelihara agar lingkungan hidup dapat dijaga kelestariannya dari hal-hal yang tidak semestinya, misalnya daerah resapan air tidak boleh untuk perumahan, dan lain-lain. Narasi

Sistem tataruang dan lingkungan hidup memberikan informasi ke pemerintah daerah dan masyarakat umum, peruntukan tataguna lahan dari suatu wilayah, misalnya sebagai daerah resapan air, daerah pemukiman penduduk, dan lain-lain. Dengan bantuan sistem informasi geografis, maka informasi dapat disajikan dengan lebih akurat dan labih nyata, sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan menerbitkan perijinan yang lebih sesuai dengan rencana umum tataruang, dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisir sebanyak mungkin.

Organisasi

Dinas daerah (dinas tataruang, dinas lingkungan hidup) Lembaga / instansi terkait

Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIM Tata Ruang Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem tataruang dan lingkungan hidup dengan mengikutsertakan sistem pemetaan (GIS) sehingga memudahkan pengguna dalam memanfaatkan sistem ini secara optimal.


81


7.2.2. Modul POTENSI DAERAH Modul

POTENSI DAERAH

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Generik

Spesifik

Fungsi Aplikasi

Fungsi

Narasi


Info Tambahan

Lainnya

Obyek Layanan G2G G2B G2C Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, yang menjadi sektor unggulan daerah, meliputi: o Kehutanan o Pertanian dan Perkebunan o Perikanan dan Kelautan o Pertambangan dan Energi o Pariwisata o Industri Kecil dan Menengah Menyediakan fungsi pengelolaan basis data potensi daerah Menyediakan fungsi perencanaan dan/atau pemanfaatan potensi daerah dalam program pembangunan daerah Menyajikan/merepresentasikan potensi daerah dalam peta tematik Sistem ini membantu Pemerintah Daerah mempromosikan semua potensi daerah yang menjadi unggulan daerahnya masing-masing kepada publik dan kalangan bisnis. Diharapkan informasi ini mampu menarik minat kalangan bisnis untuk menanamkan modal dan melakukan kegiatan usaha di bidang tersebut. Selain itu, juga diharapkan dapat menarik minat wisatawan. Oleh karena itu, info potensi daerah harus didukung dengan informasi pendukung lain yang lengkap dan memadai seperti: peraturan perundangundangan yang berhubungan, info syarat dan prosedur investasi, pendaftaran dan perijinan usaha. Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Legislasi, Modul Katalog Hukum, Peraturan dan Perundangundangan Blok Fungsi, Pelayanan, Modul Bisnis dan Investasi Blok Fungsi Pelayanan, Modul Pendaftaran dan Perijinan Nama alias: SIMPOTENDA, SIMPROMODA, GIS-SIMPOTENDA Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi potensi daerah dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan organisasi pengelola/penanggung-jawab dari sektor unggulan daerah.


82


7.2.3. Modul KEHUTANAN Modul

KEHUTANAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Kehutanan, termasuk didalamnya o

Pemetaan wilayah kehutanan (raw data)

o

Pembuatan peta tematik kehutanan, misalnya berdasarkan jenis tanaman (HTI), peta lahan kritis, konservasi, hutan lindung, dan lain-lain

Menyediakan fungsi pengelolaan basis data kehutanan Menyediakan sistem informasi kehutanan, termasuk didalamnya potensi kehutanan Narasi

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kehutanan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi

Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah

Integrasi

Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah

Info Tambahan

Nama alias: SIM Kehutanan Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi kehutanan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


83


7.2.4. Modul PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN Modul

PERTANIAN, PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Generik

Spesifik

Fungsi Aplikasi

Fungsi

Narasi

Lainnya

Obyek Layanan G2G G2B G2C Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertanian dan Perkebunan, termasuk didalamnya o Pemetaan wilayah pertanian dan perkebunan (raw data) o Pembuatan peta penggunaan tanah untuk pertanian dan perkebunan, misalnya berdasarkan jenis tanaman komoditi, daerah, luas areal, ketinggian, curah hujan, tekstur tanah, iklim, cuaca, dan lain-lain o Pemetaan jaringan irigasi dan tataguna air (jaringan irigasi yang sudah ada dan yang sedang atau akan dibangun) Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertanian dan perkebunan Menyediakan sistem informasi pertanian dan perkebunan, meliputi o Membentuk jaringan informasi pertanian dan perkebunan antara dinas pertanian, usaha tani serta masyarakat o Inventarisasi usaha pengolahan hasil pertanian dan perkebunan dan produk unggulan lainnya, dan pasar usaha pengolahan pertanian dan perkebunan o Menjembatani antara usaha tani, pasar hasil pertanian, usaha alatalat pertanian, serta hasil-hasil penelitian bidang pertanian. Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertanian dan perkebunan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Setiap informasi tentang program dan teknis pembangunan dan pengembangan pertanian dan perkebunan dapat diperoleh pada aplikasi ini. Para petani dapat mengetahui harga dasar hasil pertanian dan perkebunan serta standar teknis pengadaan dan distribusi hasil pertanian dan perkebunan tersebut. Pemerintah dapat membuat analisa rawan pangan, neraca bahan makanan, produksi pertanian dan perkebunan, dan sebagainya


Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah. Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah Nama alias: SIM Pertanian, SIM Perkebunan Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi pertanian dan perkebunan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


84


7.2.5. Modul PERIKANAN DAN KELAUTAN Modul

PERIKANAN DAN KELAUTAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor perikanan dan kelautan, baik darat maupun laut, termasuk didalamnya o

Pemetaan wilayah perikanan dan kelautan (raw data)

o

Pembuatan peta penggunaan lahan untuk perikanan dan kelautan, misalnya berdasarkan daerah, jenis ikan / komoditi, luas areal, dan lain-lain

Menyediakan fungsi pengelolaan basis data perikanan dan kelautan Menyediakan sistem informasi perikanan dan kelautan, meliputi

Narasi

o

Membentuk jaringan informasi perikanan dan kelautan seperti jenis komoditi, jumlah tangkapan, daerah tangkapan

o

Inventarisasi usaha dan pasar usaha perikanan dan kelautan

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi perikanan dan kelautan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini membantu pemerintah daerah dalam mengidentifikasi potensi sumber daya perikanan dan kelautan, serta hal-hal lain yang berkaitan, termasuk didalamnya potensi investasi dan bisnis di bidang perikanan dan kelautan. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi


Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIM Perikanan dan Kelautan, SIM Perikanan, SIM Kelautan Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi perikanan dan kelautan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


85


7.2.6. Modul PERTAMBANGAN DAN ENERGI Modul

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Fungsi

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Lainnya G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pertambangan dan Energi, termasuk didalamnya o

Pemetaan wilayah pertambangan dan energi (raw data)

o

Pembuatan peta tematik daerah pertambangan berdasarkan jenis bahan tambang, jumlah produksi/usia pemanfaatan, lokasi, dll

o

Pembuatan peta tematik sebaran potensi sumber daya pertambangan dan energi dan prediksi jumlah produksinya, mencakup ABT, Gas Alam (LPG), minyak bumi, bahan galian/sumber daya mineral, batubara, Uap Panas Bumi, dll.

Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pertambangan dan energi Menyediakan sistem informasi pertambangan dan energi, meliputi

Narasi

o

Petunjuk teknis penambangan sumber daya mineral, informasi reklamasi dan rehabilitasi, serta pengembangan teknologi pengolahan dan pemurnia bahan galian golongan C.

o

Laporan produksi usaha pertambangan dan pengolahan hasil bahan tambang.

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi pertambangan dan energi, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan informasi tentang Pertambangan dan Energi yang membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data , perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pertambangan dan energi. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi


Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIM Tamben, SIM Pertambangan Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


86


7.2.7. Modul PARIWISATA Modul Blok Fungsi SubBlok Fungsi Klasifikasi

Fungsi

Narasi

PARIWISATA DINAS DAN LEMBAGA KEWILAYAHAN Jenis Layanan Layanan Utama

Front Office Back Office Publikasi Informasi Pendaftaran & Perijinan Transaksi Data Pembayaran Administrasi Basis Data Lainnya Fungsi Aplikasi Generik Spesifik Obyek Layanan G2G G2B G2C Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor Pariwisata, termasuk didalamnya o Pemetaan wilayah pariwisata (raw data) o Pembuatan peta tematik daerah wisata dan sebarannya berdasarkan jenis obyek wisata (wisata pantai/laut, gunung/tebing, hutan/kebun atau wisata lainnya), lokasi obyek wisata, dan lainlain. o Pembuatan peta tematik sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain (site map wisata). Menyediakan fungsi pengelolaan basis data pariwisata Menyediakan sistem informasi pariwisata, meliputi o Jenis dan deskripsi obyek wisata, letak daerahnya, transportasi menuju ke obyek tersebut, program wisata, dan lain-lain. o Sarana dan prasarana wisata meliputi hotel, restoran, tempat ibadah, spbu, tempat belanja, bank, dan lain-lain. Menyediakan sistem aplikasi kepariwisataan, meliputi o Administrasi pengunjung (tiket masuk, retribusi, statistik pengunjung, dll) o Sistem layanan wisata (pemesanan tiket, koordinasi dengan biro perjalanan/biro wisata, koordinasi dengan sistem perhotelan, dsb) o Pembukuan, administrasi umum, keuangan dan akuntansi (untuk pengelolaan tiap obyek wisata daerah)

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi kepariwisataan, dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini menyediakan fungsi pengelolaan pariwisata daerah, dimulai dari promosinya, manajemen pelayanan wisata (sistem pemesanan tiket, koordinasi dengan perhotelan, biro wisata, dll), pengelolaan obyek wisata dll. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan inventarisasi data , perencanaan, pemanfaatan, pengelolaan dan pengawasan potensi dan usaha bidang pariwisata daerah.


Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah. Dinas Daerah Lembaga Teknis Daerah Blok Fungsi Dinas & Lembaga, Sub-Blok Fungsi Kewilayahan, Modul Potensi Daerah Nama alias: SIMPAR, SIM Pariwisata Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi kepariwisataan dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


87


7.2.8. Modul IKM Modul

INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEWILAYAHAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Melakukan pendataan/inventarisasi sumber-sumber potensi daerah, terutama di sektor IKM, termasuk didalamnya koperasi. Mendokumentasikan (basis data) kegiatan koperasi dan ikm, meliputi jenis bidang usaha, modal/klasifikasi, jumlah pegawai, jenis kegiatan, dan lain-lain Mendokumentasikan (basis data) lembaga lain terkait seperti bank, koperasi simpan pinjam, BPR, BPRS serta lembaga kemitraan lain seperti Asosiasi Perdagangan, Asosiasi Pengusaha, BUMN, BUMD, BUMS, dan sebagainya Menyediakan sistem informasi koperasi dan ikm kepada organisasi pengelola / instansi terkait untuk kemudahan koordinasi, pembinaan dan pengawasan.

Narasi

Sistem ini lebih menekankan pada pengolahan dan pengelolaan data dan informasi ikm (termasuk koperasi), dan menyediakan layanan baik administratif maupun teknis, yang mendukung fungsi dari organisasi pengelolanya. Sistem ini akan membantu Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengevaluasi kegiatan koperasi dan IKM serta memberikan pembinaan untuk peningkatan SDM, bantuan modal dan peningkatan usaha. Juga mempermudah pelaksanaan program kemitraan antara sektor real, regulator dan lembaga keuangan. Aplikasi ini lebih bersifat back office. Sebagian informasi yang perlu disampaikan ke publik disajikan melalui sistem informasi potensi daerah.

Organisasi


Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIM IKM, SIM UKM Dasar hukum: -Rekomendasi: membangun sistem informasi pertambangan dan energi dalam satu sinergi dengan dinas/instansi terkait, terutama dengan pengelola sistem informasi potensi daerah.


88


7.3.

Sub-Blok Fungsi KEMASYARAKATAN

UU 32/2004 pasal 167 mengamanatkan agar belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Beberapa kewajiban daerah yang berhubungan dengan fungsi pelayanan kepada penduduknya diantaranya adalah: peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta pengembangan sistem jaminan sosial. Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Fungsi

Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Modul

Kesehatan Pendidikan Ketenagakerjaan Industri dan Perdagangan Jaring Pengaman Sosial

Integrasi

Blok Fungsi Pelayanan


89


7.3.1. Modul KESEHATAN Modul

KESEHATAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya, laboratorium, apotek, dan lain-lain. Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meliputi

Narasi

o

Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan dari tiap wilayah

o

Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan, optik, laboratorium kesehatan dan sebagainya.

Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan tersebut. Untuk internal Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain sehingga dalam menyususn kebijakan dan program erja di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dan tepat sasaran.

Organisasi

Dinas Daerah (Dinas Kesehatan) Lembaga / instansi terkait (rumah sakit / puskesmas)

Integrasi


Info Tambahan

Nama alias: SIMKES Dasar hukum: -Rekomendasi: --


90


7.3.2. Modul PENDIDIKAN Modul

PENDIDIKAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Generik

Spesifik

Fungsi Aplikasi

Fungsi

Narasi


Lainnya

Obyek Layanan G2G G2B G2C Menyediakan informasi pendidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah, taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan seterusnya sampai universitas / perguruan tinggi, meliputi: o Info sekolah dan alamatnya. o Profile sekolah, info kurikulum, tenaga pendidikan, fasilitas belajarmengajar, status sekolah, akreditasi, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. o Program kegiatan dan agenda sekolah, termasuk jadwal penerimaan murid baru, jadwal ujian, kelulusan, dan lain-lain. Menyediakan fungsi untuk membantu proses akreditasi sekolah, sesuai dengan sistem akreditasi nasional. Menyediakan fungsi pelaporan untuk kepentingan Pemerintah Daerah meliputi status sekolah, daya tampung murid, jumlah murid sekarang, dan lain-lain. Menyediakan jaringan sistem informasi kependidikan terintegrasi tentang data-data pokok kependidikan, dari mulai pendidikan pra-sekolah sampai perguruan tinggi. o Data pokok kependidikan yang dimaksud adalah minimum data yang dibutuhkan dari suatu sekolah, seperti: jumlah kelas, jumlah murid, jumlah pengajar, acuan kurikulum, dan lain-lain. o Data pokok kependidikan bisa saling dipertukarkan antara satu institusi pendidikan dengan lainnya, bahkan dengan pihak Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui informasi sekitar pendidikan, dari mulai pendidikan dasar, menengah dan tinggi. Juga tentang ketersediaan dan sebaran sekolah-sekolah dan perguruan tinggi yang ada. Melalui sistem informasi kependidikan dapat diketahui dengan mudah informasi sekolah, daya tampung, lokasi, nilai masuk terendah dan tertinggi, profil sekolah, dan lain-lain. Untuk kepentingan Pemda, sistem ini memberikan status fasilitas pendidikan, daya tampung, jumlah murid, distribusi / sebaran fasilitas pendidikan (dibanding dengan sebaran penduduk usia sekolah), dan lain-lain sehingga dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan, dapat lebih fokus, tepat sasaran dan berdaya guna. Dinas Daerah (Dinas Pendidikan) Lembaga / instansi terkait (institusi sekolah) Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: SIMDIKDA Dasar hukum: -Rekomendasi: --


91


7.3.3. Modul KETENAGAKERJAAN Modul

KETENAGAKERJAAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Generik

Spesifik

Fungsi Aplikasi

Fungsi

Narasi


Lainnya

Obyek Layanan G2G G2B G2C Memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat luas, meliputi: instansi / lembaga / perusahaan yang membutuhkan, syarat pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, dan lain-lain. Memfasilitasi masyarakat yang ingin mencari pekerjaan (pengurusan kartu kuning) Menyediakan fungsi pengumuman pekerjaan dan administrasi berkaitan dengan pengurusan pekerjaan on-line, menyediakan fungsi call-center untuk pelayanan tersebut (atau melalui e-mail, atau sistem elektronik lain) Memberikan informasi tantang balai latihan kerja (dan fasilitas pelatihan lain) yang disediakan pemerintah yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi standar kompetensi yang dibentuk, syarat dan waktu pendaftaran, tempat pelatihan, tempat magang, dan lain-lain. Memberikan informasi umum tentang ketenaga-kerjaan, seperti: o Sistem upah dan standarisasi besaran upah menurut peraturan yang berlaku o Sistem keselamatan kerja, beserta uraiannya untuk setiap jenis pekerjaan yang umum seperti konstruksi, pertambangan, eksplorasi, dan lain-lain. o Sistem jaminan sosial dan suransi tenaga kerja, sistem pensiun dan penjaminan hari tua, program apa saja yang bisa diikuti, instansi / lembaga penyelenggaranya siapa saja, dan lain-lain. Sistem ini membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam memberikan pelayanan informasi ketenagakerjaan. Melalui publikasi informasi (yang terintegrasi dengan lembaga/instansi pemda, dunia industri dan perusahaan penyedia lapangan kerja) pemerintah dapat memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan informasi pekerjaan seperti: lowongan pekerjaan, syarat pendaftaran, spesifikasi keahlian, dan lain-lain. Melalui aplikasi ini, pemerintah juga bisa menyebarluaskan informasi tentang balai latihan kerja dan program pelatihannya yang dapat diikuti oleh masyarakat, standar kompetensi apa saja yang bisa disediakan, dimana tempat magangnya, dan lain-lain. Dinas Daerah (Dinas Tenaga Kerja) Lembaga / instansi terkait Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Industri dan Perdagangan Nama alias: SIMNAKER Dasar hukum: -Rekomendasi: --


92


7.3.4. Modul INDUSTRI DAN PERDAGANGAN Modul

INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

KEMASYARAKATAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Membentuk jaringan sistem informasi perindustrian (termasuk IKM, perusahaan daerah dan koperasi) dan menyediakan informasi umum tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: nama badan usaha, lokasi, bidang usaha, produk unggulan, profile perusahaan, dan lain-lain. Membentuk jaringan sistem informasi perdagangan, meliputi kegiatan ekspor-import, perdagangan barang dan jasa, pasar modal, dan jenis kegiatan transaksi perdagangan lainnya. Memberikan informasi tentang hal tersebut kepada masyarakat seperti: info kurs/valuta, indeks saham, harga sembako, komoditi unggulan, dan lain-lain. Menyediakan fungsi komunikasi data lowongan kerja dengan sistem ketenagakerjaan dari dinas/instansi terkait dengan format data yang distandarisasi, mencakup: perusahaan yang membutuhkan, syarat dan waktu pendaftaran, kualifikasi yang dibutuhkan, jadwal test, pengumuman, dan lain-lain. Menyediakan fungsi konsultansi bagi para masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan pengetahuan / konsultansi bisnis / pembinaan usaha IKM melalui media elektronik seperti: rubrik / kolom berita, tanya jawab lewat e-mail, mailing list, forum rembug dan diskusi lewat internet, dan lainlain.

Narasi


Sistem industri dan perdagangan dibangun oleh Pemerintah Daerah terutama untuk memfasilitasi masyarakat akan kebutuhan layanan informasi industri dan perdagangan, misalnya info lowongan kerja, info harga bahan pokok, info pasar saham, dan lain-lain. Disamping itu juga sebagai sara Pemerintah Daerah dalam upayanya untuk memberdayakan masyarakat, terutama peningkatan pengetahuan dan ketrampilan di bidang industri, perdagangan, koperasi dan IKM. Salah satu medianya adalah dengan memberikan fasilitas konsultansi on-line melalui internet, surat elektronik, forum, dan lain-lain. Dinas Daerah (Dinas Industri dan Perdagangan) Lembaga / instansi terkait Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Blok Fungsi Dinas dan Lembaga, Modul Ketenagakerjaan Nama alias: SIMINDAG Dasar hukum: -Rekomendasi: --


93


7.3.5. Modul JARING PENGAMAN SOSIAL Modul Blok Fungsi SubBlok Fungsi

JARING PENGAMAN SOSIAL DINAS DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Generik

Spesifik

Fungsi Aplikasi

Fungsi

Narasi

Lainnya

Obyek Layanan G2G G2B G2C Membentuk jaringan sistem informasi sosial, berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat dan lembaga sosial lainnya, melakukan inventarisasi masalah sosial, anak gelandangan, anak jalanan, anak terlantar, dan lain-lain. Menyediakan fungsi analisa masalah (dengan mendapatkan masukan data dari sistem lain), memberikan bantuan dalam penentuan solusi masalah kesejahteraan sosial, seperti program rumah singgah, program pemberdayaan anak jalanan, program sekolah khusus anak terlantar, dan lain-lain. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang potensi timbulnya masalah kesejahteraan sosial dan tatacara / prosedur penanggulangannya. Beberapa masalah yang dibahas terutama yang menyangkut kebutuhan dasar seperti: pengangguran (kehilangan pekerjaan), kekurangan makanan, obat-obatan, air bersih, dan lain-lain. Termasuk didalamnya tentang tatacara permohonan bantuan untuk bencana alam, kebakaran, phk massal (penutupan perusahaan), dan lain-lain. Menetapkan indikator dan menyediakan fungsi yang memungkinkan dilaksanakannya monitoring pelaksanaan dan evaluasi hasil program kerja kesejahteraan sosial oleh pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhubungan. Informasi yang cepat dan akurat tentang masalah kesejahteraan sangat penting dan dibutuhkan terutama menyangkut masalah koordinasi antar instansi/lembaga terkait, juga dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial. Sering masyarakat yang ditimpa musibah terlambat mendapatkan pertolongan disebabkan tidak adanya / atau terlambatnya data yang masuk ke Pemerintah dan institusi sosial lainnya. Disisi lain juga terjadi adanya tumpang tindih program bantuan sosial dikarenakan data yang tidak akurat, seperti program beras untuk rakyat miskin (raskin) yang tidak tepat sasaran, distribusi bantuan (untuk masyarakat yang kena musibah) yang tidak merata, dan lain-lain.

Pengguna (Organisasi) Integrasi Info Tambahan

Dengan sistem ini diharapkan tidak terjadi lagi masalah tersebut diatas, karena setiap kegiatan kesejahteraan sosial bisa dikoordinasikan dan diawasi dengan baik. Dinas Daerah Lembaga / instansi terkait Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: SIM JPS Dasar hukum: -Rekomendasi: --


94


7.4. Sub-blok Fungsi SARANA DAN PRASARANA Menyediakan fungsi pengelolaan urusan kepemerintahan, terutama yang dikerjakan oleh dinas dan lembaga pemerintah, yang orientasi fungsinya berkaitan dengan penyediaan sarana dan prasarana. Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi

SARANA DAN PRASARANA

Fungsi

Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana perhubungan yang meliputi: o

Sarana dan prasarana transportasi

o

Sarana dan prasarana jalan dan jembatan

o

Sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan

Menyediakan fungsi pengelolaan, monitoring dan sistem informasi sarana dan prasarana umum: Modul

Transportasi Jalan dan Jembatan Terminal dan Pelabuhan Sarana Umum

Integrasi

Blok Fungsi Pelayan


95


7.4.1. Modul TRANSPORTASI Modul

TRANSPORTASI

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi


Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Fungsi

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Lainnya G2C

Publikasi informasi sarana dan prasarana transportasi kepada masyarakat meliputi: transportasi darat, sungai, laut dan udara. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi transportasi, seperti: rute (dari dan tujuan), rute utama, rute alternatif, terminal keberangkatan dan kedatangan, jenis dan kelas kendaraan, jumlah kendaraan per rute trayek, jadwal keberangkatan dan kedatangan (tabel waktu), standar tarif (sesuai dengan jenis dan kelas kendaraan), tempat transit, informasi keselamatan dalam perjalanan, asuransi, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi transportasi darat, sungai, laut dan udara, Peta ini menunjukkan basis-data rute angkutan kendaraan, termasuk pesawat udara. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi transportasi tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas: o Menyediakan informasi sistem transportasi darat ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi sungai ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi laut ke masyarakat o Menyediakan informasi sistem transportasi udara ke masyarakat Menyediakan fungsi basis data pendataan penumpang. Selanjutnya data statistik ini bisa dikategorisasikan per rute trayek per jenis dan kelas kendaraan, per tujuan, per kurun waktu tertentu (bulanan/semester) dan lain-lain.

Narasi


Sistem informasi transportasi sangat membantu masyarakat dalam melaksanakan perjalanan, baik darat, sungai, laut dan udara. Dengan mudah rute suatu kendaraan dapat diketahui, kapan jam berangkatnya, berapa harga tiketnya, dan lain-lain. Kemudahan ini juga sangat berguna bagi para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Sistem ini merupakan sistem terintegrasi yang memberikan semua informasi dari semua jenis layanan transportasi yang ada, seperti bus, kereta api, kapal, ferry, pesawat udara, dan lain-lain. Data statistik penumpang akan sangat membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi sistem transportasi yang ada, apakah sudah mengakomodasikan kebutuhan masyarakat. Dibantu dengan data rute, maka juga mudah diketahui apakah ada tumpang tindih trayek atau sistem angkutan di satu wilayah, sementara di wilayah lain terjadi kekosongan sarana transportasi. Dinas Daerah (Dinas Perhubungan) Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: SIM Transportasi Dasar hukum: -Rekomendasi: --


96


7.4.2. Modul JALAN DAN JEMBATAN Modul

JALAN DAN JEMBATAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi


Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Publikasi informasi sarana dan prasarana jalan dan jembatan kepada masyarakat meliputi: jalan darat, sungai, laut dan udara. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi jalan dan jembatan, seperti: kepadatan lalulintas, perbandingan luas jalan dengan volume kendaraan, jenis dan kelas jalan (untuk jalan darat), tonase/ukuran bobot/tipe kendaraan yang boleh melintasinya, ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi jalan dan jembatan. Peta ini menunjukkan basis-data ruas jalan dan jembatan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik jalan dan jembatan di seluruh wilayah yang ada. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi jalan dan jembatan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan jalan dan jembatan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

Narasi


Sistem informasi jalan dan jembatan fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi , terutama transportasi darat. Pemerintah Daerah dengan mudah melakukan analisa kebutuhan jalan dan jembatan untuk menampung permintaan akan kebutuhan transportasi masyarakat. Jika ada jalan dan jembatan yang rusak (bisa karena bencana alam atau kecelakaan atau sebab lainnya), pemerintah daerah dengan cepat dapat menyiapkan rencana kontinjensi dan penanggulangan masalahnya. Dibantu data rute dan statistik penumpang, juga data hasil monitoring kepadatan lalulintas di tempat-tempat rawan macet, maka sistem ini juga membantu menyiapkan jalan-jalan alternatif yang bisa dipakai oleh masyarakat, baik yang bersifat tetap, atau bersifat sementara (buka – tutup) Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya) Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: --


97


7.4.3. Modul TERMINAL DAN PELABUHAN Modul

TERMINAL DAN PELABUHAN

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi


Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Publikasi informasi sarana dan prasarana terminal dan pelabuhan kepada masyarakat meliputi: terminal angkutan darat, sungai, pelabuhan laut dan pelabuhan udara. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi terminal dan pelabuhan, seperti: kepadatan lalulintas, daya tampung kendaraan / kapal / pesawat, status operasional dan kondisi fisik terminal / pelabuhan, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi terminal dan pelabuhan. Peta ini menunjukkan basis-data terminal dan pelabuhan, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik terminal dan pelabuhan di seluruh wilayah yang ada. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi terminal dan pelabuhan tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring penggunaan terminal dan pelabuhan (kepadatan lalulintas) secara berkala, misal setiap satu jam, di tempat-tempat yang dikehendaki, dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

Narasi


Sistem informasi terminal dan pelabuhan, bersama-sama dengan sistem jalan dan jembatan, fungsinya menunjang kelancaran sistem transportasi darat, laut dan udara. Melalui sistem ini, Pemerintah Daerah dapat mengevaluasi tingkat kesiapan dan kelayakan operasional sarana dan prasarana pendukung sistem transportasi tersebut seperti jalan, jembatan, terminal dan pelabuhan, serta dapat memprediksikan dengan lebih tepat masalah yang mungkin timbul, sehingga dapat menyiapkan langkah antisipasinya. Sistem in juga membantu Pemerintah Daerah dalam menyiapkan kebijakan dan rencana program pembangunan di bidang transportasi, serta penyusunan skala prioritas pembangunan yang lebih tepat. Dinas Daerah (Dinas Perhubungan, Dinas Lalulintas dan Angkutan Jalan Raya) Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: --


98


7.4.4. Modul SARANA UMUM Modul

SARANA UMUM

Blok Fungsi

DINAS DAN LEMBAGA

SubBlok Fungsi


Klasifikasi

Jenis Layanan

Front Office

Back Office

Layanan Utama

Publikasi Informasi


Transaksi Data

Pembayaran

Administrasi

Basis Data

Fungsi Aplikasi

Generik

Spesifik

Obyek Layanan

G2G

G2B

Fungsi

Lainnya

G2C

Publikasi informasi sarana umum kepada masyarakat meliputi: taman kota, tempat bermain, fasilitas apa saja yang disediakan, dan lain-lain. Melakukan standarisasi minimal informasi yang harus disediakan ke masyarakat berkaitan dengan kebutuhan akan sistem informasi sarana umum, seperti: tempat / lokasi, status operasional dan kondisi fisik, sarana dan fasilitas dasar apa yang disediakannya, dan lain-lain. Membuat peta tematik (GIS) sistem informasi sarana umum. Peta ini menunjukkan basis-data sarana umum, memudahkan mengetahui status operasional dan kondisi fisik yang ada. Menginventarisasi data dan informasi sesuai dengan kebutuhan sistem informasi sarana umum tersebut diatas dan mempublikasikannya ke masyarakat luas. Menyediakan fungsi yang memungkinkan monitoring efektifitas pemanfaatan sarana umum oleh masyarakat.

Narasi


Sistem ini membantu Pemerintah Daerah dalam mengevaluasi tingkat efektifitas pemanfaatan sarana umum yang disediakan, bagaimanan status kelayakan operasional fasilitas pendukungnya, apakah perlu ditambah atau di relokasi / redistribusi, tempat mana saja yang memerlukan penambahan saran / perbaikan fasilitas, dan lain-lian. Dinas Daerah (Dinas Pemukiman dan Sarana Wilayah) Blok Fungsi Pelayanan, Modul Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan Nama alias: -Dasar hukum: -Rekomendasi: --


99

PANDUAN PENTAHAPAN PENGEMBANGAN APLIKASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA


Panduan Pentahapan Pengembangan Aplikasi e-Government

Daftar Isi

Daftar Isi ....................................................................................................... 2 Daftar Singkatan............................................................................................. 3 1. Pendahuluan .............................................................................................. 4 2. Referensi.................................................................................................... 5 3. Tujuan ....................................................................................................... 6 4. Faktor-Faktor Pertimbangan ........................................................................ 6 5. Sistem Aplikasi e-government...................................................................... 8 5.1. Pemetaan Sistem Aplikasi e-Government ............................................. 8 5.2. Kategorisasi Berdasarkan Fungsi Aplikasi ............................................. 8 5.3. Kategorisasi Berdasarkan Unit Organisasi............................................. 9 6. Strategi Penyusunan Rencana Pembangunan ............................................... 9 6.1. Strategi MATRIK............................................................................... 10 6.2. Strategi SPIRAL ................................................................................ 11 6.3. Strategi NERACA F&I ........................................................................ 11 7. Pentahapan Pembangunan e-Government.................................................. 12 8. Perencanaan Anggaran ............................................................................. 13 9. Penutup ................................................................................................... 13


2


Daftar Singkatan

DSS

Decision

Support

System

(Sistem

Pendukung

Keputusan) e-Gov


e-Government


G2B

Government To Business

G2C

Government To Citizen

G2G

Government To Government

IT

Information Technology

MIS

Management Information System

Pemda

Pemerintah Daerah

Renstrada

Rencana Strategis Daerah

RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah

SDM

Sumber Daya Manusia

SIM

Sistem Informasi Manajemen (terjemahan bahasa Indonesia dari MIS)

TI

Teknologi Informasi (terjemahan bahasa Indonesia dari IT)

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi


3


1. Pendahuluan

Sesuai dengan Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, setiap Gubernur dan Bupati/Walikota diamanatkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional. Dengan adanya Blueprint Aplikasi e-Government untuk Pemerintah Daerah, hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam mengembangkan Kebijakan Pembangunan e-Government di wilayah kepemerintahannya masing-masing. Meskipun begitu, karena Blueprint tersebut sifatnya umum dan menyeluruh (mencakup semua fungsi kepemerintahan) dengan lingkup pekerjaan yang besar, maka diperlukan strategi untuk merinci Blueprint tersebut kedalam tahapan-tahapan pembangunan dengan lingkup yang lebih kecil, sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing daerah, dan sesuai dengan besarnya alokasi anggaran pembangunan untuk daerah tersebut. Secara

umum,

penentuan

Kebijakan

Pembangunan

e-Government

akan

dipengaruhi oleh 3 hal seperti digambarkan dalam diagram berikut:

Faktor Pengaruh : > Perencanaan > Pembangunan Daerah > Renstrada > Kebijakan Politik > Anggaran > Kebutuhan Pengguna

Blueprint Aplikasi e-Gov

Perencanaan Pembangunan e-Government Kebijakan Pembangunan e-Government Lesson Learned

Masalah & Kendala

Gambar 1-1: Penentuan Kebijakan Pembangunan e-Government


4


Langkah awal yang perlu dilakukan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan e-Government adalah dengan melaksanakan survey sistem yang ada (infrastruktur komunikasi data, komputer, jaringan komputer dan sistem apliksi) di daerahnya masing-masing untuk mengetahui apa saja yang sudah dimiliki saat ini. Hasil survey tersebut merupakan bekal yang sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.

Pengaruh kedua datang dari perencanaan pembangunan daerah, renstrada, kebijakan politik, kebutuhan pengguna dan ketersediaan anggaran. Kelima faktor tersebut akan sangat menentukan prioritas kebutuhan spesifik masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan Visi dan Misi pemerintahannya.

Pengaruh ketiga datang dari pengalaman-pengalaman yang sudah dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan e-Government selama ini. Termasuk didalamnya adalah pengetahuan yang sudah didapatkan oleh Pemerintah Daerah dari pelaksanaan studi banding ke daerah / negara lain yang sudah lebih dulu melaksanakan e-Government.

2. Referensi

[1]

Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah

[2]

UU 32/2004 tentang Pemerintah Daerah

[3]

Inpres No 3/2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government


5


3. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen Panduan Pentahapan adalah memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana pengembangan sistem aplikasi e-Government bagi daerahnya, berdasarkan Blueprint Aplikasi e-Government dan masukan-masukan lainnya sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah masing-masing.

4. Faktor-Faktor Pertimbangan

Walaupun tidak diharuskan, Kebijakan Pembangunan e-Government disarankan untuk dituangkan kedalam beberapa tahapan rencana pembangunan (misalnya 5 tahapan), masing-masing tahapan direncanakan untuk 1 (satu) tahun masa pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan mekanisme dan siklus kepemerintahan pada umumnya, dimana program pembangunan daerah direncanakan dalam kurun waktu 20 tahunan, 5 tahunan dan setiap 1 tahun. Rencana pembangunan 5 (lima) tahunan adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Selanjutnya ada 2 (dua) faktor penting yang patut untuk dipertimbangkan dalam menyusun skala prioritas pembangunan e-Government. Kedua faktor tersebut sekaligus menjadi pre-requisite (kebutuhan dasar) yang harus dipenuhi untuk dapat melaksanakan program e-Government dengan optimal.

Pre-requisite tersebut bisa saja disiapkan bersamaan dengan pembangunan eGovernment,

atau

disiapkan

terlebih

dahulu

disetiap

awal

tahapan

pembangunan, sesuai dengan lingkup dan/atau fokus pembangunan di tahapan tersebut.


6


Kedua faktor (pre-requisite) tersebut adalah:

Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk dapat melaksanakan program pengembangan e-Government dengan optimal diperlukan SDM yang menguasai kompetensi dasar bidang komputer, jaringan komputer dan internet, minimal sebagai pengguna biasa. Khusus untuk para pejabat / pengambil keputusan, maka mereka perlu juga mengetahui konsep dasar Sistem Informasi Manajemen (MIS: Management Information System). Jika pre-requisite tersebut belum dipenuhi, ada beberapa langkah yang dapat diambil, misalnya

melalui

pelaksanaan

Program

Sosialisasi

e-Government,

sosialisasi/pelatihan MIS dan Sistem Pendukung Keputusan (DSS:

Decision Support System).

Infrastruktur Komunikasi Data, Komputer, Jaringan Komputer dan Sistem Aplikasi Ketersediaan infrastruktur komunikasi data, komputer dan jaringan komputer

merupakan

pre-requisite

kedua,

mengingat

aplikasi

e-

Government memang hanya bisa berfungsi optimal jika infrastruktur tersebut sudah tersedia. Sedangkan sistem aplikasi juga perlu dianalisa apakah dapat berfungsi di infrastruktur yang saat ini sudah ada, atau perlu

melakukan

perbaikan

(upgrading)

atau

bahkan

pengadaan

infrastruktur baru.


7


5. Sistem Aplikasi e-government

5.1. Pemetaan Sistem Aplikasi e-Government Sistem aplikasi e-Government (seperti sudah di jelaskan dalam Blueprint Aplikasi e-Government), nama, jumlah dan jenisnya cukup beragam, sesuai dengan fungsi

yang

akan

dilaksanakannya.

Disisi

lain,

kadangkala

para

mitra

pengembang menawarkan sistem aplikasi yang (sebetulnya) sudah mencakup beberapa fungsi yang dikemas dalam satu paket aplikasi. Contohnya Sistem Aplikasi Keuangan yang banyak / mudah didapatkan di pasaran, sudah berisi beberapa modul aplikasi dengan fungsi

keuangan seperti: Pengelolaan

Anggaran, Sistem Kas dan Perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Daerah. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahaman terhadap Blueprint berkenaan dengan Sistem Aplikasi apa yang perlu dibangun atau yang sudah ada di pasaran, maka perlu dibuatkan peta (mapping) aplikasi berdasarkan kategorisasi fungsi aplikasi dan juga sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TuPokSi) unit organisasi pemakainya. Peta aplikasi ini sangat membantu dan memudahkan Pemerintah Daerah untuk secara cepat mengidentifikasi aplikasi apa saja yang dibutuhkan, dan di unit organisasi mana aplikasi tersebut sebaiknya di pasang.

5.2. Kategorisasi Berdasarkan Fungsi Aplikasi Seperti diketahui, e-Government diimplementasikan melalui 3 konsep skenario, yaitu Government To Government (G2G), Government To Business (G2B), dan

Government To Citizen (G2C). Untuk mendapatkan tujuan sesuai dengan yang diharapkan, maka aplikasi yang dibuat pun sebaiknya mempertimbangkan hal tersebut. Tetapi tentu saja ada beberapa aplikasi yang bersifat umum (melayani semua kalangan pengguna) dan/atau yang sifatnya aplikasi dasar sehingga akan kurang tepat jika dikelompokkan kedalam salah satu kategori tersebut.


8


Oleh karena itu diperlukan satu kategorisasi lagi, yaitu pengelompokan aplikasi berdasarkan fungsi layanan aplikasi tersebut, apakah langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (front office) atau aplikasi yang sifatnya khusus atau aplikasi dasar (kelompok back office). Kategorisasi aplikasi yang disampaikan disini tidak bersifat kaku, tetapi lebih kepada upaya untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi, memilah dan memilih aplikasi sesuai dengan lingkup fungsi dan tujuannya.

5.3. Kategorisasi Berdasarkan Unit Organisasi Pendekatan lain adalah pengelompokan aplikasi berdasarkan fungsinya di struktur organisasi Pemerintahan Daerah. Seperti diketahui bahwa fungsi dan proses kerja sistem kepemerintahan didistribusikan / didelegasikan ke dalam beberapa unit organisasi untuk menangani pekerjaan khusus sesuai tupoksinya. Dalam hal ini ada pekerjaan yang hanya dilaksanakan di lingkup satu unit organisasi saja, dan ada pula yang dilaksanakan di semua unit organisasi. Contohnya fungsi keuangan, semua satuan kerja di seluruh unit organisasi pemerintah daerah mengerjakan fungsi keuangan.

6. Strategi Penyusunan Rencana Pembangunan

Karena sistem aplikasi e-Government dalam Blueprint jumlah dan jenisnya cukup beragam, disisi lain karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pembangunan e-Government (seperti sudah dijelaskan dalam bab Pendahuluan), Pemerintah Daerah perlu meyusun rencana pembangunan e-Government dalam beberapa tahapan pembangunan yang komprehensif, realistik dan terukur. Selanjutnya Pemerintah Daerah perlu menyusun strategi pentahapan dan menentukan prioritas pembangunan di setiap tahapan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara garis besar ada 3 strategi yang patut dipertimbangkan:


9


6.1. Strategi MATRIK

Prioritas G2G Internal Pemda + Legislatif

Prioritas G2C Pendidikan

Aplikasi UMUM

Aplikasi G2B

Aplikasi G2C

Aplikasi G2G

Aplikasi UMUM

Tahap III

Aplikasi G2B

Aplikasi G2C

Aplikasi G2G

Aplikasi UMUM

Tahap II

Aplikasi G2B

Aplikasi G2C

Aplikasi G2G

Tahap I

Prioritas G2B UKM + Lainnya

Gambar 6.1: Strategi MATRIK

Membangun sistem aplikasi e-Government dengan strategi matrik, artinya membangun dari semua kategori sistem aplikasi pada satu tahapan (G2G, G2C, G2B, Front Office, Back Office dan aplikasi umum), tetapi dengan memilah dan memilih jenisnya berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah, sesuai kebijakan, visi dan misi Pemerintah Daerah masing-masing.


10


6.2. Strategi SPIRAL

Pemda Kecamatan

Kelurahan

Gambar 6.2: Strategi SPIRAL Strategi ini memprioritaskan pembangunan sistem aplikasi e-Government secara lengkap terlebih dahulu untuk ruang lingkup internal Pemda dan legislatif, baru secara bertahap pengembangan diperluas ke lingkup yang lebih besar seperti kecamatan, kelurahan, instansi vertikal dan bidang lainnya. Strategi ini juga memprioritaskan untuk membuat (dalam skala kecil) prototipe jaringan Sistem Informasi Kepemerintahan lengkap dari Kelurahan sampai dengan Pemda.

6.3. Strategi NERACA F&I

Sistem Aplikasi e-Government yang Gambar paling mudah dan sederhana

6.3: Strategi


Sistem Aplikasi e-Government yang NERACA palingF&I berdampak luas

11


Strategi ini dilakukan melalui analisa Feasibility vs Impact. Feasible artinya memprioritaskan pembangunan pada aplikasi yang tergolong mudah dan sederhana untuk diimplementasikan. Sedangkan Impact artinya memprioritaskan pem-bangunan pada aplikasi yang manfaatnya dapat dirasakan sebesar-besarnya (seluas-luasnya) oleh masyarakat umum.

7. Pentahapan Pembangunan e-Government

Berdasarkan strategi perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan, juga berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang telah disusun, Pemerintah Daerah

selanjutnya

menyiapkan

tahapan

pembangunan

sistem aplikasi

e-Government sesuai kebutuhan, anggaran dan prioritas daerahnya. Contoh

beberapa

Pemerintah

kebijakan

Daerah

yang

umum

yang

belum atau

disarankan,

baru

khususnya

untuk

akan mengimplementasikan

e-Government adalah:

Pembangunan e-Government disusun dalam 5 (lima) tahapan, tiap tahapan direncanakan selama 1 (satu) tahun, disesuaikan dengan perencanaan pembangunan yang lazim berlaku di Pemerintah Daerah, seperti RKPD, RENSTRADA, dan lain-lain.

Disetiap tahapan dilaksanakan pengembangan aplikasi dari semua kategori.

Untuk

kategori

pemerintahan

(G2G),

ditekankan

pada

pembangunan aplikasi untuk lingkup internal Pemda dan Legislatif, baru diperluas ke kecamatan dan kelurahan. Meskipun begitu, di tahap awal sebaiknya juga dibangun satu prototipe jaringan sistem informasi yang utuh dari kelurahan sampai ke pusat.

Untuk kategori bisnis (G2B), diprioritaskan pada sistem aplikasi untuk pelayanan UKM dan BUMN/BUMD, termasuk RSUD.

Sedangkan untuk kategori umum diprioritaskan pada aplikasi eGov Portal dan aplikasi-aplikasi pendukung seperti kolaborasi dan koordinasi, dan sistem pendukung keputusan.


12


Rangkuman: Kategori Aplikasi

Tahap I

Tahap II

Tahap III

Tahap IV

Tahap V

Umum

G2G

G2B

G2C

8. Perencanaan Anggaran Perencanaan anggaran bisa berdasarkan:

Katalog aplikasi (koleksi basis data RFP Standard)

Penawaran baru dari mitra pengembang

Perkiraan sendiri

9. Penutup Satu s/d dua paragraf penutup

-<.oOo.>-


13


TEMPLATE DOKUMENTASI APLIKASI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA



14


Daftar Isi

Daftar Isi ..................................................................................................... 15 1. Tujuan ..................................................................................................... 16 2. Referensi.................................................................................................. 16 3. Template Dokumentasi e-Gov.................................................................... 16 4. Penutup ................................................................................................... 17 Lampiran 1: Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi.................. 18 Lampiran 2: Panduan Pengujian Penerimaan Sistem Aplikasi ........................... 19 Lampiran 3: RFP Standard............................................................................. 20


15


1. Tujuan Tujuan penulisan Template Dokumentasi Aplikasi e-Government ini adalah untuk menyediakan panduan bagi Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun “Dokumen Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Kriteria Pengembangan Sistem Aplikasi e-Government” bagi daerahnya masing-masing.

2. Referensi [1]

Blueprint Aplikasi e-Government Pemerintah Daerah

[2]

Dokumen Rencana Induk Pentahapan (Master Phasing Plan) Pembangunan e-Government

3. Template Dokumentasi e-Gov Berbekal Blueprint Aplikasi e-Government dan Panduan Pentahapan, Pemerintah Daerah dapat menyusun Dokumen Rencana Induk Pentahapan (Master Phasing Plan) Pembangunan e-Government sesuai dengan karakteristik pemerintah daerah masing-masing. Prioritas pembangunan di tiap tahapan pun disesuaikan dengan Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Daerah. Selanjutnya untuk dapat membangun sistem aplikasi e-Government (seperti sudah dirinci dalam Master Phasing Plan) sesuai dengan yang diharapkan, maka Pemerintah Daerah disarankan untuk membuat satu Set Dokumentasi Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Kriteria Pembangunan e-Government.


16


Dokumentasi ini berguna untuk:

Mencatat semua kebutuhan pengguna (user requirements) yang perlu disampaikan kepada mitra pengembang.

Mencatat data dan informasi penawaran produk dari mitra pengembang yang ditawarkan untuk menjawab kebutuhan pengguna.

Memverifikasi apakah sistem aplikasi yang dikembangkan sudah berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan mampu menjawab kebutuhan pengguna.

Untuk keperluan tersebut, Template Dokumentasi Aplikasi e-Government ini disusun dalam tiga bagian, yang terdiri dari template dokumen: 1. Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi 2. Panduan Pengujian Penerimaan Sistem Aplikasi 3. RFP Standard

4. Penutup Walaupun tidak diwajibkan, Pemerintah Daerah sangat dianjurkan untuk menulis dokumen petunjuk teknis bagi setiap pekerjaan pengembangan e-Government. Dokumen ini sangat penting artinya sebagai dokumen rujukan yang bisa dipakai oleh kedua belah pihak (Pemerintah Daerah dan Mitra Pengembang) untuk menjalin kesefahaman tentang apa yang akan diberikan oleh Mitra Pengembang dan berapa yang akan dibayar oleh Pemerintah Daerah. Melalui dokumen tersebut dapat dinilai apakah Mitra Pengembang dapat menyediakan solusi sistem aplikasi yang mampu menjawab kebutuhan pengguna atau tidak. Selain itu juga membantu mengevaluasi apakah pembangunan e-Government telah berhasil mencapai tujuannya atau belum. Data dan informasi yang tercantum dalam template ini sifatnya rekomendasi dan masih bisa disesuaikan, terutama untuk ditambahkan dengan data dan informasi yang sifatnya khusus, sesuai dengan kebutuhan spesifik pengguna. Penjelasan rinci dari masing-masing dokumen template selanjutnya diuraikan di lampiran.


17


Lampiran 1: Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi User Requirements Document adalah dokumen yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah

untuk

mengidentifikasi,

mengelompokkan

dan

mencatat

semua

kebutuhan pengguna. Semua kebutuhan (fitur yang diinginkan) dapat dituliskan di disini, termasuk didalamnya adalah:

Masalah dan / kendala yang ada saat ini, yang ingin diselesaikan / diatasi dengan sistem aplikasi e-Government yang akan dibangun / dibeli

Hubungan sistem aplikasi yang akan dibangun / dibeli dengan sistem aplikasi e-Government yang sudah ada, bagaimana cara membangun sinergi (membangun komunikasi antar sistem) diantara mereka

Laporan-laporan standard yang harus disediakan oleh sistem aplikasi, baik berdasarkan format dan isi pelaporan yang sudah ada saat ini, atau format pelaporan baru yang diinginkan. Termasuk disini adalah pelaporan-pelaporan khusus yang dibutuhkan untuk keperluan sistem pendukung keputusan (DSS: Decision Support System), publikasi data ke masyarakat (internet), press release atau keperluan publikasi data internal

Tampilan User Interface yang diinginkan (jika ada permintaan khusus) misalnya: semua menu memakai Bahasa Indonesia, panduan bantuan online dalam Bahasa Indonesia, tampilan yang layoutnya (atau themenya) dapat diubah-ubah, dan lain-lain

Pemakaian Basis Data (jika ada permintaan khusus) misalnya: harus pakai Oracle (karena Pemerintah Daerah tersebut mempunyai kebijakan untuk membangun sistem aplikasi berbasis data Oracle), tatacara akses ke basis data (DBA: DataBase Administrator), dan lain-lain

Kebutuhan-kebutuhan

khusus

lainnya,

misalnya:

pengaturan

nilai

parameter sistem, format jam dan tanggal yang bisa diubah-ubah, dan lain-lain


18


Lampiran 2: Panduan Pengujian Penerimaan Sistem Aplikasi Panduan UAT adalah dokumen yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk memverifikasi apakah semua kebutuhan pengguna akhir (fitur yang diinginkan) sudah dapat dipenuhi oleh sistem aplikasi. Dokumen ini juga dapat dijadikan ukuran bagi Pemerintah Daerah untuk menilai apakah mitra pengembang dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan kriteria memuaskan. Pada prinsipnya dokumen ini adalah dokumen user requirements yang dimodifikasi kegunaannya untuk keperluan pengujian, verifikasi, dan validasi. Pengujian dapat dilakukan melalui metoda:

Demo Software, untuk fungsi-fungsi yang langsung dapat diverifikasi melalui tampilan atau keluaran sistem aplikasi lainnya, misalnya pelaporan

Analisa Fungsi, untuk memverifikasi fungsi-fungsi yang tidak secara langsung terlihat melalui tampilan atau keluaran sistem aplikasi, misalnya formula pengolahan data yang dipakai, logika perhitungan data, dan lainlain

Pemeriksaan Fisik, misalnya untuk dokumentasi yang dibutuhkan


19


Lampiran 3: RFP Standard RFP (Request For Proposal) adalah set dokumen yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah untuk meminta proposal penawaran produk sistem aplikasi e-Government yang diinginkan dari para mitra pengembang. Dalam hal ini mitra pengembang harus

menyediakan

data

dan

informasi

minimal

seperti

yang

sudah

dipersyaratkan dalam RFP tersebut. Mitra pengembang boleh saja menulis dalam format yang berbeda dari format yang disarankan di RFP standard, sepanjang kandungan isi data dan informasinya mencukupi, sesuai yang dibutuhkan. Data dan informasi (dokumentasi) yang diberikan oleh mitra pengembang selanjutnya dapat dikoleksi dan dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai bahan penyusunan Katalog Sistem Aplikasi. Katalog tersebut nantinya dapat dipakai sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk secara cepat mencari informasi tentang sistem aplikasi e-Government, apa saja jenis dan fiturnya, siapa yang mengembangkan, berapa harganya, dan lain-lain. Set dokumen RFP terdiri dari lima template dokumen sebagai berikut:

Technical Specification, berisi spesifikasi teknis dari sistem aplikasi yang ditawarkan

Compliance Check List, berisi matrik daftar pemenuhan kebutuhan antara spesifikasi/fitur yang ditawarkan mitra pengembang dengan kebutuhan pengguna yang didokumentasikan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan

Experience List, berisi profile singkat mitra pengembang dalam bentuk daftar pengalaman pengembang dalam membangun sistem aplikasi e-Government, aplikasi apa saja yang sudah pernah dibangun, dan sudah dipasang di mana saja.

Schedule, berisi jadwal yang disanggupi mitra pengembang dalam membangun sistem aplikasi e-Government yang ditawarkan

Schedule Of Rate, berisi standar item minimal penawaran yang diajukan


20


TEMPLATE SPESIFIKASI KEBUTUHAN PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI


21


[Judul Dokumen] contoh:

“Spesifikasi Kebutuhan

Pengembangan Sistem Aplikasi {nama sistem aplikasi} Pemerintah Daerah {nama pemerintah daerah}”

Disiapkan oleh : ………..

Rev.: ……….. Dok. No.: ……… Tanggal : dd-mmm-yyyy

Daftar Isi


22


1. Identifikasi Sistem ........................................................................................... 24 2. Deskripsi Sistem.............................................................................................. 24 2.1. Arsitektur [nama sistem aplikasi] ............................................................ 24 3. Dokumen Acuan .............................................................................................. 24 4. Ruang Lingkup Dokumen ................................................................................ 24 5. Daftar Kebutuhan Sistem Aplikasi ................................................................... 25 5.1. Kebutuhan Fungsional............................................................................ 26 5.2. Kebutuhan Antarmuka Sistem................................................................ 28 5.3. Kebutuhan Basis Data............................................................................ 29 5.4. Kebutuhan Adaptive ............................................................................... 30 6. Penutup ........................................................................................................... 30


23


1. Identifikasi Sistem Dokumen ini berisi daftar spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi [nama sistem aplikasi yang dikembangkan] dengan identifikasi seperti berikut:

Nama Proyek : [nama proyek pengembangan software tsb] Nama Produk : [nama / brand produk sistem aplikasi yg diinginkan] ID Produk : [id produk (jika ada) sesuai aturan organisasi]

2. Deskripsi Sistem Deskripsi singkat tentang manfaat fungsional dari sistem aplikasi yang akan di kembangkan. Deskripsi ini meliputi:

Manfaat sistem aplikasi dalam menunjang proses pekerjaan sehari-hari.

Manfaat sistem aplikasi dalam proses pelayanan publik.

Masalah dan/kendala yang ada saat ini, yang ingin diselesaikan/diatasi melalui sistem aplikasi yang akan dibangun/dibeli.

2.1. Arsitektur [nama sistem aplikasi] Deskripsi singkat yang memuat hal-hal penting tentang arsitektur sistem aplikasi yang akan dibangun. Tujuan deskripsi ini untuk memberikan informasi awal bagi proses perancangan sistem aplikasi. Bisa dilengkapi dengan gambar-gambar seperlunya yang dapat mendukung deskripsi arsitektur sistem aplikasi. Contoh arsitektur yang diinginkan, misalnya: sistem aplikasi harus dibangun berdasarkan arsitektur client-server, sistem aplikasi dibangun berbasis web, memungkinkan untuk dilakukan akses / login dari jaringan, dan lain-lain.

3. Dokumen Acuan

[1].

Dokumen referensi yang dijadikan acuan untuk pembuatan sistem aplikasi, misalnya: peraturan pemerintah, perda, dll [2]. Bisa juga disebutkan rujukan ke textbook yang dipakai, jika ada.

4. Ruang Lingkup Dokumen


24


Ruang lingkup dokumen, contoh: Dokumen ini dipakai hanya untuk keperluan perancangan dan pembangunan [nama sistem aplikasi].

5. Daftar Kebutuhan Sistem Aplikasi Tuliskan semua deskripsi dari seluruh kebutuhan (fitur yang diinginkan) sistem aplikasi di sini, yang terbagi dalam 4 kelompok kebutuhan, yaitu: (a) functional requirements, (b) interface/GUI requirements, (c) dbase requirements, (d) adaptive requirements. Daftar kebutuhan (fitur sistem aplikasi yang diperlukan) dapat ditulis dalam tabel atau dengan cara lain. Untuk memudahkan pelacakan dan pembacaan, sangat disarankan untuk memberikan indeks identifikasi (Req_ID) terhadap setiap fitur. Daftar kebutuhan tersebut dapat disusun berjenjang dengan tingkat kedalaman seperlunya, sesuai kebutuhan dan karakteristik khusus sistem aplikasi yang akan dibangun. Secara umum disarankan untuk tidak menulis kebutuhan lebih dari 3 jenjang.

Berikut disajikan contoh cara penulisan daftar kebutuhan dalam sebuah tabel. Contoh ini selanjutnya akan dipakai dalam dokumen ini sebagai ilustrasi Req _ID

Prioritas

Deskripsi

Keterangan: Req_ID

Æ

ideks identifikasi fitur. Tingkat kedalaman jenjang suatu fitur dapat dikenali dari indeksnya. Contoh: 1. Fitur utama 1.1. Fitur lebih rinci (jenjang tingkat 2) 2. Fitur utama 2.1. Fitur lebih rinci (jenjang tingkat 2) 2.1.1. Fitur sangat rinci (jenjang tingkat 3) 2.1.2. Fitur sangat rinci (jenjang tingkat 3) 2.2. Fitur lebih rinci (jenjang tingkat 2)

Prioritas

Æ

Prioritas kebutuhan tersebut, misalnya (M)andatori atau (O)psional. Di kolom ini cukup dituliskan satu saja, misalnya O, maka selain yang ditandai dengan “O” berarti bersifat Mandatori atau Wajib.


25


Deskripsi Æ

Deskripsi lengkap dari kebutuhan / fitur sistem apliksi yang diinginkan.

5.1. Kebutuhan Fungsional Tuliskan semua deskripsi dari kebutuhan fungsional di sini. Kebutuhan fungsional merinci semua fitur utama sistem aplikasi dan menjabarkannya kedalam fitur-fitur yang lebih kecil. Tataletak penulisan kebutuhan ini biasanya merupakan terjemahan dari proses kerja sistem aplikasi tersebut, yang dikelompokkan dalam modul-modul aplikasi. Termasuk dalam kebutuhan fungsional ini adalah perlunya fitur dari sistem aplikasi yang dapat menyediakan laporan-laporan baku, baik berdasarkan format dan isi pelaporan yang sudah ada di Pemerintah Daerah saat ini, atau format pelaporan baru yang diinginkan. Termasuk diantaranya adalah: Pelaporan-pelaporan khusus (yang harus disediakan oleh sistem aplikasi) yang dibutuhkan oleh eksekutif daerah untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pelaporan-pelaporan khusus lainnya (yang harus disediakan oleh sistem aplikasi) yang dibutuhkan untuk publikasi data ke masyarakat (internet), press release atau keperluan publikasi data internal.

Contoh penulisan daftar kebutuhan fungsional:

Req_ ID

Prio*) Deskripsi

1

Sistem aplikasi harus mempunyai fungsi untuk proses pengajuan anggaran

2

Sistem aplikasi harus mempunyai fungsi untuk proses pengelolaan anggaran

3

O

Dll

4

O

Dll

*) kecuali disebutkan lain, maka semua kebutuhan berarti mandatory.


26


Req_ID

Prio*) Deskripsi

1

Sistem aplikasi harus mempunyai fungsi untuk proses pengajuan anggaran

1.1. 1.2. 1.3.

O

1.4.

O

Req_ID

Prio*) Deskripsi

2

Sistem aplikasi harus mempunyai fungsi untuk proses pengelolaan anggaran

2.1. 2.2. 2.3.


27


5.2. Kebutuhan Antarmuka Sistem Tuliskan semua deskripsi dari kebutuhan antarmuka sistem aplikasi di sini, yaitu semua komunikasi yang dilakukan oleh sistem aplikasi dengan dunia luar, yang terbagi dalam 2 grup: Komunikasi dengan sistem aplikasi lain yang terkait yang sudah ada, bagaimana sinergi akan dilakukan dan kerangka interoperabilitas seperti apa yang ingin dijaga. Komunikasi dengan pengguna. Termasuk didalamnya adalah tampilan User Interface yang diinginkan (jika ada permintaan khusus) misalnya: semua menu memakai Bahasa Indonesia, panduan bantuan on-line dalam Bahasa Indonesia, tampilan yang tataletaknya dan warna dasarnya dapat diubah-ubah, dan lain-lain Contoh penulisan daftar kebutuhan antar muka sistem:

Req_ ID

Prio*) Deskripsi

1

Sistem aplikasi “XYZ” memberikan data-data anggaran ke sistem aplikasi “PQR”

2

Sistem aplikasi “XYZ” membutuhkan data-data account instansi dan account personal dari sistem aplikasi “ABC”

3

O

Dll

4

O

Dll



28


Req_ ID

Prio*) Deskripsi

1.

Sistem aplikasi “XYZ” memberikan data-data anggaran ke sistem aplikasi “PQR”

1.1. 1.2. 1.3.

O

Req_ ID

Prio*) Deskripsi

2.


2.1.

Data account Instansi = (nama bank + nama account instansi)

2.2.

Sistem aplikasi harus dapat mengakomodasikan:

2.3.

O

Instansi yang mempunyai account tersebar di beberapa bank

Instansi yang mempunyai beberapa account di sebuah bank

Data account personal = (nama bank + nama account personal)

5.3. Kebutuhan Basis Data

Tuliskan semua deskripsi dari kebutuhan basis data sistem aplikasi di sini. Deskripsi yang dicantumkan disini minimal mengidentifikasi informasi apa saja yang perlu dimasukkan dalam basis data sistem aplikasi. Selain itu juga dituliskan semua kemampuan / fungsi yang harus dimiliki oleh sistem basis data seperti kebutuhan terhadap sinkronisasi data, update otomatis, dan lain-lain. Termasuk dalam kebutuhan ini adalah pemakaian jenis Basisdata dari vendor tertentu (jika ada permintaan khusus) misalnya: harus pakai Oracle (karena Pemerintah Daerah tersebut mempunyai kebijakan untuk membangun sistem aplikasi berbasis data Oracle), bagaimana tatcara akses ke basis data, dan lain-lain Contoh penulisan daftar kebutuhan basis data:

Req_ID 1

Prio*) Deskripsi Basis data harus dibuatkan E-Rnya, baik dalaman bentuk


29


fisikal atau logikal. 2 3

Mekanisme (prosedur dan timing) sinkronisasi antar basisdata harus dijelaskan dalam sebuah dokumen tertulis. O

4

Dll Dll


5.4. Kebutuhan Adaptive Tuliskan semua deskripsi dari kebutuhan adaptive sistem aplikasi di sini, yaitu kebutuhan yang menyangkut fitur-fitur atau seting nilai yang berbeda-beda untuk setiap penggunanya. Contoh yang bersifat umum misalnya: format tanggal yang diinginkan, format jam dan lain-lain. Untuk contoh kasus keuangan: simbol mata uang, akurasi angka dibelakang titik desimal, dan lain-lain.

6. Penutup 1 s/d 2 paragraph penutup.


30


TEMPLATE PANDUAN PENGUJIAN PENERIMAAN SISTEM APLIKASI


31


[Judul Dokumen] contoh:

“Panduan Pengujian Penerimaan

Sistem Aplikasi {nama sistem aplikasi} Pemerintah Daerah {nama pemerintah daerah}”

Disiapkan oleh : ………..


32


Rev.: ……….. Dok. No.: ……… Tanggal : dd-mmm-yyyy


33


Daftar Isi

1. Identifikasi Sistem ........................................................................................... 35 2. Dokumen Acuan .............................................................................................. 35 3. Metoda Pengujian ........................................................................................... 35 3.1. Demo [nama sistem aplikasi].................................................................. 36 3.2. Analisa Fungsi [nama sistem aplikasi].................................................... 36 3.3. Pemeriksaan Fisik [nama sistem aplikasi].............................................. 36 3.4. Kombinasi Dari Ketiganya ...................................................................... 36 4. Hasil Pengujian ............................................................................................... 36 5. Penutup ........................................................................................................... 40


34


1. Identifikasi Sistem Dokumen ini merupakan panduan bagi pelaksanaan pengujian penerimaan untuk [nama sistem aplikasi yang dikembangkan] dengan identifikasi seperti berikut:

Nama Proyek : [nama proyek pengembangan software tsb] Nama Produk : [nama / brand produk sistem aplikasi yg diinginkan] ID Produk : [id produk (jika ada) sesuai aturan organisasi]

2. Dokumen Acuan [1]. Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi (milik Pemerintah Daerah). [2]. Dokumen Spesifikasi Sistem Aplikasi (milik Mitra Pengembang atau Vendor).

3. Metoda Pengujian Sebutkan disini deskripsi singkat tentang metoda pengujian penerimaan yang akan dilaksanakan. Umumnya metoda pelaksanaan pengujian meliputi tiga hal, yaitu: Demo, Analisa Fungsi, Pemeriksaan Fisik, atau kombinasi dari ketiganya.

Untuk kemudahan proses identifikasi dan penulisan hasil pengujiannya, metoda pengujian kemudian disimbolkan dengan karakter khusus yang unik, misalnya: D Æ untuk Demo software A Æ untuk Analisa fungsi P Æ untuk Pemeriksaan Fisik K Æ untuk Kombinasi dari D, A dan P


35


3.1. Demo [nama sistem aplikasi] Demo [nama sistem aplikasi] dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa software dapat berfungsi dengan baik, dan berjalan di komputer sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan. Demo bisa dipakai untuk memverifikasi apakah sistem aplikasi dapat berjalan di jaringan dalam lingkungan multi user, menu dan tampilan sistem aplikasi di layar monitor dapat dengan mudah dibaca, laporan dapat dicetak menggunakan printer dan kertas sesuai dengan format yang diinginkan, dan lain-lain. 3.2. Analisa Fungsi [nama sistem aplikasi] Analisa fungsi [nama sistem aplikasi] dimaksudkan untuk memverifikasi fungsi software yang tidak dapat dilakukan dengan demo atau pemeriksaan fisik. Metoda ini biasanya dipakai untuk menilai / mengevaluasi apakah pelaporan atau tampilan sistem aplikasi di layar monitor sudah merepresentasikan data dan informasi yang benar, terutama yang disajikan berdasarkan perhitungan / pemprosesan menggunakan formula atau hubungan logika tertentu yang khas.

3.3. Pemeriksaan Fisik [nama sistem aplikasi] Pemeriksaan fisik [nama sistem aplikasi] dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan sistem aplikasi yang di kembangkan, misalnya kelengkapan CD installer dan dokumentasi pendukungnya.

3.4. Kombinasi Dari Ketiganya Verifikasi jenis ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan pengguna tentang fungsi yang sedang diverifikasi. Misalnya sistem akuntansi keuangan, formulanya diverifikasi dengan metoda analisa fungsi, hasil pelaporannya dengan demo. Fitur bantuan (dalam bentuk buku) diverifikasi dengan pemeriksaan fisik, sedangkan bantuan on-line dengan metoda demo.

4. Hasil Pengujian


36


Paragraph ini mencatat semua daftar kebutuhan (fitur sistem aplikasi) yang akan diverifikasi melalui pengujian penerimaan. Prinsipnya kebutuhan sistem aplikasi yang ditulis di sini adalah semua kebutuhan yang sudah didefinisikan dalam dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi. Mengenai tatacara penulisannya:

Sama seperti dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi. Dengan cara ini, verifikasi dilakukan fitur demi fitur, secara berurutan.

Dapat digabung menjadi beberapa kebutuhan yang lebih besar (terutama untuk kebutuhan yang sudah terlalu rinci, sehingga kemungkinan dapat menyulitkan proses verifikasi). Contohnya: fungsi/fitur aplikasi yang melibatkan formula dan proses perhitungan, dari input data yang diberikan, diverifikasi apakah sistem aplikasi tersebut dapat menghasilkan output sesuai yang diharapkan.

Dikelompok-kelompokan menurut tatacara tertentu yang berbeda dengan pengelompokan dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi, sehingga lebih sesuai dan keperluan pengujian. Contohnya: pengelompokkan berdasarkan contoh kasus, misalnya sistem keuangan, dari mulai penyiapan RASK, perubahan anggaran, DASK, dan sebagainya.

Selanjutnya semua daftar kebutuhan (fitur sistem aplikasi) yang akan diverifikasi melalui pengujian penerimaan dapat disusun dalam sebuah tabel. Fitur yang akan diuji, metoda pengujian, dan hasil pengujiannya, dapat disusun dalam satu baris yang sama. Cara tersebut disarankan karena akan memudahkan proses pengujian dan pembacaan hasilnya sekaligus. [Tentu saja pengguna dapat memilih cara lain tersendiri yang dianggap lebih mudah dan lebih sesuai dengan karakteristik sistem aplikasi yang akan diuji]


37


Untuk kemudahan proses identifikasi dan penulisan hasil pengujiannya, hasil pengujian kemudian disimbolkan dengan karakter khusus yang unik, misalnya: P Æ untuk PASS, artinya 100% terpenuhi F Æ untuk FAIL, artinya 100% tidak terpenuhi S Æ artinya sebagian terpenuhi (dan sebagian lagi tidak terpenuhi) Untuk hasil yang sifatnya “S” dapat juga ditambahkan keterangan seperlunya sehingga lebih jelas.

4.1. Contoh 1: Penulisan hasil pengujian (Tatacara penulisan sama seperti dokumen Spesifikasi Kebutuhan Pengembangan Sistem Aplikasi) Req_ID 1.

Deskripsi Sistem aplikasi “XYZ” memberikan datadata anggaran ke sistem aplikasi “PQR”

Metoda UAT (D/A/P/K) K

Hasil UAT (P/F/S) P

K

S

Note-1

D

S

Note-2

K

P

D

F

Keterangan

1.1. 1.2. 2 2.1. 2.2.

2.3.

Sistem aplikasi “XYZ” membutuhkan data-data account instansi dan account personal dari sistem aplikasi “ABC” Data account Instansi = (nama bank + nama account instansi) Sistem aplikasi harus dapat mengakomodasikan: Instansi yang mempunyai account tersebar di beberapa bank Instansi yang mempunyai beberapa account di sebuah bank Data account personal = (nama bank + nama account personal)

Note-1: ……………………………………………………………………………………………………. Note-2: …………………………………………………………………………………………………….

4.2. Contoh 2: Penulisan hasil pengujian (Tatacara penulisan digabung menjadi beberapa kebutuhan yang lebih besar) Req_ID 1.

Deskripsi Sistem aplikasi “XYZ” memberikan data-


Metoda UAT (D/A/P/K) A

Hasil UAT (P/F/S) P

Keterangan

38


1.1. 1.2.

data anggaran ke sistem aplikasi “PQR” …………………………………………..dst …………………………………………..dst

2.


2.1.

Data account Instansi = (nama bank + nama account instansi)

2.2.

Sistem aplikasi harus dapat mengakomodasikan: Instansi yang mempunyai account tersebar di beberapa bank Instansi yang mempunyai beberapa account di sebuah bank

2.3.

Data account personal = (nama bank + nama account personal)

D

S

Note-1

Note-1: …………………………………………………………………………………………………….

4.3. Contoh 3: Penulisan hasil pengujian (Tatacara penulisan digabung dengan cara tertentu berdasarkan skenario kasus) Req_ID

Deskripsi

1. 1.1. 2.

Kasus: Penyiapan RASK …………………………………………..dst …………………………………………..dst …………………………………………..dst

1.1. 2.1. 2.6. 3. 3.2.

Kasus: Perubahan RASK …………………………………………..dst …………………………………………..dst …………………………………………..dst …………………………………………..dst

Metoda UAT (D/A/P/K) D

Hasil UAT (P/F/S) P

D

S

Keterangan

Note-1

Note-1: …………………………………………………………………………………………………….


39


5. Penutup Disini disajikan rangkuman hasil pengujian dan evaluasi/penilaian terhadap hasil tersebut untuk menentukan apakah sistem aplikasi aplikasi: (a) Sudah dapat berfungsi seperti yang diharapkan, sehingga sistem aplikasi tersebut dinyatakan dapat diterima. (b) Belum dapat berfungsi dengan penuh seperti yang diharapkan, sehingga sistem aplikasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, atau diterima dengan catatan.

Contoh tabel rangkuman hasil pengujian: Kelompok Kebutuhan

Jumlah Total

Hasil Pengujian

Kebutuhan

P

F

S

1. Kebutuhan Fungsional

55

50

2

3

2. Kebutuhan Interface

40

30

0

10

3. Kebutuhan Basisdata

20

18

2

0

4. Kebutuhan Adaptive

10

10

0

0

125

108

4

13

Total

Untuk hasil yang tidak memuaskan (tidak dapat diterima, atau diterima dengan catatan), maka beberapa langkah dapat diambil, misalnya: (a) Pemerintah Daerah menunda pembayaran, atau bahkan membatalkan pekerjaan pengembangan sistem aplikasi tersebut. (b) Dilakukan adendum (atau perubahan) kontrak bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Mitra Pengembang untuk menyelesaikan pekerjaan yang hasilnya belum memuaskan tersebut.

Selanjutnya, 1 s/d 2 paragraph penutup


40


TEMPLATE REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) STANDAR


41


TTeecchhnniiccaall SSppeecciiffiiccaattiioonn D Dooccuum meenntt

Dokumen ini berisi informasi tentang spesifikasi teknis dari produk sistem aplikasi yang ditawarkan oleh kontraktor / mitra pengembang / vendor dalam ikut serta membangun sistem e-Government untuk pengguna (Pemerintah Daerah). 1. Deskripsi Spesifikasi Spesifikasi sistem aplikasi dibagi dalam beberapa pokok bahasan, dan minimal memuat informasi tentang sistem aplikasi sebagai berikut:

Deskripsi sistem meliputi fungsi umum, fitur unggulan, kemudahan / manfaat bagi pengguna, keunggulan komparatif.

Rujukan ke peraturan dan perundang-undangan (uu/pp/keppres/kepmen/ dan lain-lain, jika ada) yang menjadi dasar rancangan sistem aplikasi.

Deskripsi sistem meliputi arsitektur sistem aplikasi, platform basis data, platform komputer, bahasa pemprograman, presentasi user interface. Contoh:

Platform komputer, misal desktop PC, PIII 800 MHz, 256 MB memory, CDRW, Multimedia

Platform OS, misal Windows 2000, Linux, IBM Unix

Platform basis data, misal Oracle 9, MsSQL, MySQL, DB II

Platform software server lain, misal (web server) Apache, IIS

Bahasa pemprograman Microsoft .Net

Semua presentasi menu user interface dalam Bahasa Indonesia

Jika arsitekturnya client/server atau distributed application/dbase, sebutkan juga spesifikasi server dan clientnya

Dan lain-lain.


42


Spesifikasi rinci lainnya yang dianggap perlu, misalnya skema integrasi dengan aplikasi e-Government lainnya.


43


2. Informasi Lainnya Selain informasi minimal seperti disebutkan diatas, kontraktor/mitra pengembang /vendor sangat disarankan untuk menerangkan hal-hal lain berkaitan dengan keunggulan sistem aplikasi tersebut. Misalnya konsep solusi, konsep rancangbangun, scalability, security, flexibility, reliability, dan lain-lain. Termasuk disini juga informasi tentang jaminan operasional, dukungan teknis, pemeliharaan. 3. Tatatcara Penulisan Tidak ada aturan khusus untuk menyusun dokumen spesifikasi teknis, meskipun begitu kontraktor/mitra pengembang/vendor sangat dianjurkan untuk menyusun dokumen tersebut dengan struktur minimal sebagai berikut: 1. Judul dokumen, versi/revisi, tanggal keluar, disclaimer, proprietary notice 2. Daftar isi 3. Daftar istilah/singkatan yang dipergunakan dalam dokumen tersebut 4. Daftar gambar/tabel 5. Pendahuluan a. Ulasan umum tentang sistem aplikasi e-Government b. Konsep solusi c. Konsep rancang bangun d. Konsep security 6. Referensi a. Peraturan dan perundang-undangan b. Textbook c. Internet site 7. Sistem overview a. Deskripsi fungsi sistem b. Arsitektur dan platform


44


8. Spesifikasi umum a. Fungsional b. Antarmuka (interface) c. Basisdata d. Adaptive (user preference setting) 9. Spesifikasi khusus a. Reliability b. Interoperability c. Scalability d. Flexibility / Integrateability e. User Friendliness 10. Informasi lainnya a. Jaminan operasional b. Dukungan teknis c. Pelatihan d. Pemeliharaan 11. Penutup


45


C Coom mpplliiaannccee C Chheecckk LLiisstt

1. Dokumen referensi milik mitra pengembang / vendor: (a) Spesifikasi produk sistem aplikasi, rev.: … , tanggal: dd-mmm-yyyy (b) Dokumen-dokumen penunjang lainnya yang menerangkan tentang spesifikasi, fitur atau kemampuan sistem aplikasi

2. Dokumen referensi milik Pemerintah Daerah: (a) Spesifikasi kebutuhan pengembangan sistem aplikasi (b) Dokumen-dokumen lain yang menerangkan kebutuhan Pemda akan sistem aplikasi tersebut berkaitan dengan spesifikasi, fitur atau kemampuan sistem aplikasi

3. Tabel Compliance:

Berikut disajikan contoh tabel compliance yang disarankan: No

Dok Spesifikasi Kebutuhan (Prop/Kab/Kota)

Compliance

Dok Spesifikasi Sistem Aplikasi (Vendor)

[Hal] Req_ID

C

NC

[Hal] Bab, Sub-Bab

1

[5] 1

;

2

[6] 2.3

;

Tidak ada fitur ini

3

[5] 1.5, 1.6, [6] 2.4, 2.5

;

Belum diimplementasikan

4

[7] 3, 3.1, 3.2, 3.3

;

[10] 6

5

[7] 4 [7] 5

;

[10] 7.1, par-1-3

7

…… dan seterusnya

Catatan

[5] 3.3, par-2

Keterangan:


46


par = paragraf C = comply / terpenuhi / sesuai NC = not comply / tidak terpenuhi / tidak sesuai / tidak ada / belum diimplementasikan

C Coom mppaannyy EExxppeerriieennccee

Dokumen ini memuat informasi tentang pengalaman perusahaan kontraktor/ mitra pengembang/vendor dalam membangun sistem aplikasi e-Government, status sampai dengan dokumen RFP ini dikeluarkan. Informasi yang disampaikan merupakan rangkuman dari pokok-pokok informasi sebagai berikut:

Pengalaman dalam membangun sistem aplikasi e-Government atau sistem aplikasi lainnya yang serupa / mirip / sejenis dengan sistem aplikasi e-Government

Tempat dipasangnya sistem aplikasi tersebut, misalnya Pemerintahan atau Swasta / Industri / BUMN / BUMD / PMA

Sudah berapa lama sistem aplikasi tersebut beroperasi di tempat pengguna, misalnya kapan tanggal mulai diimplementasikannya sistem aplikasi tersebut di tempat penggunanya


47


Ketiga kategori informasi tersebut dapat dirangkum dalam sebuah tabel sebagai berikut:

Contoh tabel pengalaman mitra pengembang: Jenis

Status

eGov / Sim / Diff

COTS / Mod / Dev

Sistem aplikasi A

eGov

2

Sistem aplikasi B

3 4

No

Nama Aplikasi

1

Sistem

Pengguna

Lama Dipakai

COTS

Instansi X

2 tahun

eGov

Mod

Instansi Y

6 bulan

Sistem aplikasi C

Sim

Mod

Instansi Z

6 bulan

Sistem aplikasi D

Diff

Dev

5

Keterangan:

1. Jenis Sistem Aplikasi

eGov e-Government, sistem aplikasi e-Government

Sim

Similar, bukan sistem aplikasi e-Government, tetapi dapat dianalogikan/serupa/sejenis dengan sistem aplikasi e-Government

Diff

Different,


48


bukan sistem aplikasi e-Government, dan tidak dapat dianalogikan/tidak serupa/tidak sejenis dengan sistem aplikasi e-Government

2. Status Sistem Aplikasi

COTS Commercialy Off The Shelf, sudah dibangun dan sudah ada di pasaran, tinggal dibeli dan dipasang, tanpa perlu usaha modifikasi atau kustomisasi yang memerlukan kompilasi ulang source code dari sistem aplikasi tersebut Mod

Modification, basis/aplikasi dasar sudah ada, tetapi untuk dapat dipasang dan dipergunakan di tempat pengguna harus dilakukan modifikasi atau kustomisasi dulu yang memerlukan kompilasi ulang source code dari sistem aplikasi tersebut

Dev

Development, basis/aplikasi dasar belum ada, sehingga untuk dapat dipasang dan dipergunakan di tempat pengguna, sistem aplikasi tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu

3. Modifikasi

Pengaturan atau setting komputer, setting nilai default atau data awal atau pembuatan file konfigurasi atau pekerjaan sejenisnya tidak termasuk atau tidak dianggap sebagai modifikasi. Modifikasi dalam jumlah dan volume pekerjaan yang cukup besar dianggap sebagai pengembangan aplikasi baru.


49


JJaaddw waall P Peennggeem mbbaannggaann

Dokumen ini menjelaskan jadwal pengembangan yang diusulkan oleh kontraktor/ mitra pengembang/vendor, dimulai dari penandatanganan kontrak sampai dengan instalasi. Sedangkan jadwal pelatihan, dapat diusulkan dulu, bersifat tentatif. Pelaksanaan pelatihan nantinya harus dikoordinasikan dengan pihak pengguna, kesiapan hari dan jadwal pengguna, fasilitas belajar-mengajar, dan lain-lain.

Dalam jadwal yang ditawarkan, kontraktor/mitra pengembang/vendor sangat dianjurkan untuk memberikan opsi untuk pengiriman paket sistem aplikasi dalam beberapa kali tahapan (incremental release). Misalnya, sistem aplikasi dikirim dalam 2 tahapan. Pengiriman tahap pertama mencakup seluruh fungsi utama sistem aplikasi sedangkan pengiriman kedua merupakan tambahan-tambahan rinci seperti on-line help, wizard dan/atau fitur-fitur yang bersifat add-on lainnya.

Pengiriman secara bertahap dimaksudkan sebagai salah satu mekanisme untuk meyediakan prototipe sedemikian sehingga pengguna mendapat kesempatan untuk mengevaluasi sistem aplikasi tersebut sebelum akhirnya diserahkan dan dipasang serta beroperasi penuh di tempat pengguna.

Jadwal minimal harus mencantumkan kegiatan / aktivitas penting seperti:

Penandatanganan kontrak

Evaluasi awal sistem aplikasi (ditahap ini pengembang menyerahkan seluruh rancangan, termasuk rancangan user interface untuk dievaluasi dan disetujui oleh pengguna)


50


Audit (ditahap ini pengembang harus memberikan kesempatan kepada pengguna minimal satu kali untuk melakukan audit terhadap proses pengembangan yang dilakukan di tempat pengembang, terlepas dari apakah audit tersebut nantinya benar-benar dilaksanakan atau tidak)

Evaluasi akhir sistem aplikasi (ditahap ini pengembang menyerahkan dan memasang sistem aplikasi versi beta di tempat pengguna untuk evaluasi dan mendapatkan masukan-masukan dari penggunanya)

Pengujian penerimaan (di tahap ini pengembang harus memberikan kesempatan kepada pengguna minimal satu kali untuk melakukan audit terhadap kelengkapan produk yang akan diserahkan baik kelengkapan fungsional ataupun kelengkapan fisik seperti dokumentasi, dan lain sebagainya)

Dan lain-lain aktivitas/kegiatan yang menurut pengembang dianggap perlu dan penting untuk diketahui, misalnya masa pengembangan, pengujian dan integrasi


51


SScchheedduullee O Off R Raattee

Dokumen ini berisi informasi tentang rincian pekerjaan yang ditawarkan oleh kontraktor / mitra pengembang / vendor dalam ikut serta membangun sistem eGovernment untuk pengguna (Pemerintah Daerah). Dokumen Sechedule of rate berisi informasi-informasi sebagai berikut: 1. Identifikasi, berisi informasi tentang nama sistem aplikasi yang ditawarkan, dan identifikasi proyek, jika ada 2. Daftar Harga, berisi rincian daftar harga pekerjaan yang ditawarkan 3. Harga Penawaran, berisi rangkuman harga penawaran


52


Contoh formulir penawaran: Nama Proyek: ………………………………………… Nama Sistem Aplikasi: ………………………………………… Daftar harga: ITEM I.

URAIAN

SATUAN

Pengembangan Sistem Aplikasi

lumpsum

I.1

Pembuatan Perangkat Lunak

I.2

Instalasi dan Pengujian

I.3

Dokumen Pendukung Operasi dan Pemeliharaan

II.

Pelatihan

II.1

Pelatihan Wajib (Operator dan Administrator)

kelas

II.2

Pelatihan Tambahan

kelas

III.

Jaminan Operasional

tahun

HARGA SATUAN (RP)

(termasuk koreksi bug, re-install, re-configure dll) IV.

Dukungan Teknis

IV.1

Dukungan Teknis Tahun pertama

tahun

IV.2

Dukungan Teknis Tahun kedua dst.

tahun

Harga Penawaran: ITEM

URAIAN I.

II.

QTY

Pengembangan Sistem Aplikasi

SATUAN

HARGA (RP)

lumpsum

Pelatihan Wajib

1

kelas

III.

Jaminan Operasional

1

tahun

IV.

Dukungan Teknis

1

tahun

TOTAL HARGA PENAWARAN


53



54

BLUE PRINT SISTEM APLIKASI E-GOVERNMENT

Recommend Documents