BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI Yogyakarta, 20 - 21 Juni 2016
Outline
HIGHLIGHT APARATUR SIPIL NEGARA
KEBIJAKAN STRATEGIS SDM
HIGHLIGHT APARATUR SIPIL NEGARA
HARAPAN BAPAK PRESIDEN
• Kesamaan Visi seluruh ASN dari pusat hingga ke daerah. • ASN dapat berlari cepat menyongsong perubahan dunia yang cepat. • ASN yang fokus pada pekerjaan dan berorientasi pada hasil. • Prinsip “money follow program” yang membutuhkan ASN yang fokus bekerja. • ASN harus selalu berubah, karena (1) sistem ketatanegaraan berubah, (2) berjalannya sistem keterbukaan, (3) Teknologi selalu berubah, (4) Adanya persaingan.
• ASN
yang bekerja berdasarkan data sehingga harapannya pengambilan kebijakan tidak rancu.
• ASN yang bekerja berdasarkan target yang telah ditentukan oleh pimpinan
ROLE MODEL ASN 1.
Selalu Kompeten : memperoleh kesempatan pengembangan diri (pelatihan, tugas belajar, ijin belajar)
2.
Selalu taat aturan : unjuk kehadiran, kelengkapan surat tugas, disiplin, terjaganya berkas kepegawaian
3.
Berintegritas : bebas hukuman disiplin (diluar kehadiran), menyerahkan LHKPN/LHKASN, perilaku sesuai PP no.46 tahun 2011
4.
Berkinerja : penilaian SKP sesuai standar organisasi (capaian kinerja unit kerja, capaian kinerja individual)
KEBIJAKAN STRATEGIS SDM 1. 2. 3. 4.
Reformasi Birokrasi SDM Kemenristekdikti Prinsip Dasar UU ASN Pengelolaan SDM Kemenristekdikti Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
1.
Reformasi Birokrasi SDM Kemenristekdikti 2017 – 2020 Mencapai Keunggulan Kinerja
2016 – 2017 Transformasi Kelembagaan
2020 – 2025 Mencapai terobosanterobosan transformasi
2014 - 2016
3. Peningkatan Disiplin & Manajemen SDM 1. Penataan Organisasi • Assessment SDM • Rekstrukturisasi Unit Eselon I • Diklat SDM Berbasis Kompetensi • Membentuk kantor • Pola Mutasi SDM pelayanan modern • Penataan SDM Berbasis Kinerja dan Kompetensi • Analisis & Evaluasi Jabatan • Talent Mapping SDM • Analisis Beban Kerja • Sistem Informasi Management SDM 2. Penyempurnaan Proses bisnis • Membangun Layanan Unggulan (Quick Win) • Menyempurnakan SOP
2. Prinsip Dasar UU ASN Sistem Merit Kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil, dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan.
• • • • • •
Implementasi Sistem Merit Seleksi dan Promosi secara adil dan kompetitif. Penerapan sistem fairness. Penggajian, reward, dan punishment berbasis kinerja. Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik. Manajemen SDM secara efektif dan efisien. Melindungi pegawai dari intervensi politik dan tindakan semena-mena.
SISTEM MERIT
Adil dan tidak memihak serta setiap orang punya kesempatan yang sama
Menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan dengan memakai tolok ukur/standar yang baku
Keterbukaan informasi tidak terbatas pada segelintir orang tertentu saja
7 Substansi penting UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 1. Rekrutmen Tiap instansi pemerintah wajib : • Menyiapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN (PNS & PPPK) • Menyiapkan analisis beban kerja
Dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (pasal 56 ayat 1 dan 2)
2. Pengembangan Karir Pegawai Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, kebutuhan instansi, integritas, etos kerja, dan moralitas 3. Penempatan dalam Jabatan/Promosi Jabatan (pasal 13) terdiri atas : • Jabatan Administrasi • Jabatan Fungsional • Jabatan Pimpinan Tinggi
4. Kompetensi / Kesejahteraan Selain gaji, PNS juga menerima tunjangan dan fasilitas adil dan layak tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. 5. Manajemen Kinerja Penilaian kinerja ASN (PNS & PPPK) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja selevel dan bawahannya, dan dapat dikenakan sangsi apabila tidak tercapainya target kinerjanya.
6. Penegakan Disiplin dan Etika/Perilaku Terjaminnya serta terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, ASN wajib mematuhi disiplin ASN. 7. Pemberhentian dan Pensiun Batas usia pensiun bagi pejabat administrasi berubah menjadi 58 tahun.
3. Pengelolaan SDM Kemenristekdikti Perubahan Paradigma Manajemen SDM
Biro SDM
Reward
2007 – 2015
CBHRM
Sebelum 2007 BIRO KEPEGAWAIAN
CBHRM : Competency based HR Management
Kompensasi dan Kesejahteraan Penggajian dan Tunjangan UU ASN (Pasal 80 ayat 142) : Selain gaji, ASN juga menerima tunjangan dan fasilitas antara lain tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Konsep 3P Pay for person (P1), pay for position (P2), pay for perfomance(P3)
P1 Gaji Pokok • Pangkat dan Golongan • Masa Kerja • Pendidikan/Profesi/Kompetensi
P2
P3
Tunjangan Kinerja (Sesuai Perpres No. 32 Tahun 2016)
Berdasarkan Posisi/Kedudukan • Job Struktural • Job Fungsional • Tanggung Jawab
4. SASARAN KERJA PEGAWAI
14
DASAR HUKUM 1. PP Nomor 46 Tahun 2011 2. Perka BKN Nomor 1 Tahun 2013
15
SASARAN KERJA PEGAWAI Sasaran Kerja Pegawai selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS Setiap PNS pada awal tahun wajib menyusun SKP berdasarkan rencana kerja tahunan instansi
16
SKP
Memuat kegiatan tugas jabatan
Mengacu pada RKT/PKT
Sebagai implementasi kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan dan harus berorientasi pada hasil secara nyata dan terukur
Dalam melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada prinsipnya pekerjaan dibagi habis dari tingkat yang tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah secara hierarki
17
BAHAN-BAHAN PENYUSUNAN SKP Rencana Kerja Tahunan atau Penetapan Kinerja Tahunan organisasi bersangkutan Dokumen Organisasi dan Tata Kerja organisasi bersangkutan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang Dokumen DIPA/RKAKL/POK Dokumen uraian tugas/jabatan pemegang jabatan Peta jabatan yang telah divalidasi Prosedur Operasional Standar (SOP) pelaksanaan tugas/pekerjaan Laporan capaian pelaksanaan tugas tahun sebelumnya Permenpan dan RB tentang Jabfung dan angka kreditnya bagi jabatan fungsional tertentu 18
TARGET adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap
pelaksanaan tugas jabatan
Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari unit organisasi bersangkutan, maka penetapan target didasarkan pada RKT yang telah ditetapkan
TARGET SKP
Bagi pemegang jabatan struktural maupun fungsional umum dengan sifat tugas yang input/bahan kerjanya berasal dari output/hasil kerja unit organisasi lain, maka penetapan target didasarkan pada asumsi rata-rata tahun sebelumnya
Bagi pemegang jabatan fungsional tertentu penetapan target berdasarkan pada angka kredit yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 19
SKP PALING SEDIKIT MELIPUTI ASPEK KUALITAS, KUANTITAS, BIAYA DAN WAKTU
BIAYA (target Biaya)
KUANTITAS (target output)
TARGET SKP
●dokumen, ●konsep ●naskah ●SK ●paket ●laporan ●dll. WAKTU (target waktu)
Waktu yg dibutuhkan yg dibutuhkan utk menyelesaikan, misalnya: bulanan, triwulan, kuartal, semesteran, dan tahunan
Biaya yang dibutuhkan utk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam 1 tahun, misalnya: jutaan, ratusan juta, miliaran, dll. KUALITAS (target kualitas)
Diprediksi pada mutu hasil kerja yg terbaik, kualitas diberikan nilai paling tinggi 100
20
PRINSIP PENYUSUNAN JELAS, kegiatan yang diuraikan secara jelas
dilakukan
harus
dapat
DAPAT DIUKUR, kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur secara kuantitas maupun kualitas
SKP
RELEVAN, kegiatan yang dilakukan berdasarkan lingkup tugas masing-masing
harus
DAPAT DICAPAI, kegiatan yang dilakukan harus disesuaikan dengan kemampuan PNS MEMILIKI TARGET WAKTU, kegiatan dilakukan harus dapat ditentukan waktunya
yang 21
PRINSIP PEKERJAAN DIBAGI HABIS TERGAMBAR DI DALAM ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK) SETIAP UNIT KERJA
Tugas
ESELON I
Tugas
ESELON II
ESELON III
Tugas
ESELON IV
Tugas
Fungsi
Fungsi
Fungsi
Ranah kata-kata uraian tugas jabatan STAF (JFU)
RANAH KATA-KATA DALAM OTK Koordinasi, pembinaan, penyelenggaraan, perumusan kebijakan, menetapkan, penyusunan, pemberian bimbingan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dll Penyusunan, pelaksanaan urusan, pengelolaan, pembinaan, pengkajian, koordinasi pelaksanaan, fasilitasi dan bimbingan, evaluasi dan pemantauan, dll Pulahta*, koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan, pengelolaan, pengkajian, penyusunan, pengembangan, fasilitasi dan bimbingan, evaluasi, perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi, dll Penyusunan bahan, melakukan urusan, penelaahan, pengkajian, pulahta, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan perawatan sarpras, penyimpanan, dll
Menyiapkan konsep, menyiapkan bahan, menganalisis, meng-entry data, memeriksa berkas, mengumpulkan, menerima, menyortir, mengirim, dll.
* Pulahta : Pengumpulan dan Pengolahan Data
22
SKP ESELON I
Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada renstra dan RKT yang dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon I
SKP ESELON II
Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon I dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon II
SKP ESELON III
Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon II dijabarkan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon III
SKP ESELON VI
Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon III dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat struktural eselon IV
FUNGSIONAL UMUM
Kegiatan tugas jabatan harus mengacu pada SKP eselon IV dijabarkan sesuai dengan tugas, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugasnya sebagai kegiatan dalam SKP pejabat fungsional umum 23
PENGECUALIAN DARI PENYUSUNAN SKP 1. PNS yang melaksanakan tugas belajar PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun dinilai dari prestasi akademik dan unsur perilaku kerja, dan dilakukan oleh pejabat penilai dengan menggunakan bahan-bahan penilaian prestasi akademik yang bersangkutan Untuk yang tugas belajar di luar negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui perwakilan R.I di negara yang bersangkutan. Untuk yang tugas belajar dalam negeri bahan-bahan penilaian prestasi akademik diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan
Contoh nilai SKP : Ahmad Anis S.H., melaksanakan tugas belajar di Groningen University, Belanda dengan nilai akademik 85 (baik), maka nilai SKP pada akhir tahun adalah nilai akademik dikalikan dengan 60% ( 85 x 60% = 51).
24
2. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada Pemda Provinsi/ Kabupaten/Kota atau instansi pemerintah lainnya, penilaian prestasi kerja dilakukan oleh pejabat penilai di mana yang bersangkutan bekerja 3. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan pada negara sahabat, lembaga internasional, organisasi profesi, dan badan-badan swasta yang ditentukan oleh pemerintah baik di dalam maupun di luar negeri tidak wajib menyusun SKP pada awal tahun. Penilaian prestasi kerja pada akhir tahun hanya dinilai dari unsur perilaku kerja, dan dilakukan oleh pimpinan instansi induknya atau pejabat lain yang ditunjuk, berdasarkan bahan yang diperoleh dari instansi tempat yang bersangkutan bekerja 4. PNS yang diangkat menjadi Pejabat Negara atau pimpinan/anggota lembaga non struktural 5. PNS yang Cuti di Luar Tanggungan Negara
6. PNS yang sedang menjalani Masa Persiapan Pensiun 7. PNS yang diberhentikan sementara 25
Penyusunan
SKP bagi PNS yang mutasi/ pindah, maka penyusunan SKP dilakukan pada awal bulan sesuai dengan SPMT atau SPMJ
Penyusunan
SKP bagi PNS yg menjalani cuti bersalin/cuti besar harus mempertimbangkan jumlah kegiatan dan target serta waktu.
Penyusunan SKP bagi PNS yang menjalani cuti sakit harus disesuaikan dengan sisa waktu dalam tahun berjalan.
Penyusunan SKP bagi PNS yg ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.), maka tugas-tugas sebagai Plt. dihitung sebagai tugas tambahan.
26
SKP bagi PNS yang kegiatannya dilakukan dengan tim kerja, maka untuk penyusunannya berlaku ketentuan sbb:
1. Jika kegiatan yang dilakukan merupakan tugas jabatannya, maka dimasukkan kedalam SKP yang bersangkutan 2. Jika kegiatannya bukan merupakan tugas jabatannya, maka kinerja yang bersangkutan dinilai sebagai tugas tambahan.
Penyusunan
SKP bagi PNS yang menduduki jabatan rangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka penyusunan SKP dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan struktural. 27
CONTOH RANAH KATA-KATA DALAM MENYUSUN SKP
● ● ● ●
Mengkoordinasikan Menyelenggarakan Menetapkan Melaksanakan
ESELON II
● ● ● ●
Menyusun Melaksanakan Mengelola Membina
ESELON III
● ● ● ●
Melaksanakan Mengelola Mengkaji menyusun
● ● ● ●
Menyusun bahan Melakukan urusan Menelaah Mengkaji
● ● ● ●
Mengumpulkan bahan Menganalisis Memeriksa berkas Menyiapkan konsep
ESELON I/PIMPINAN PTN/UPT KEMRISTEKDIKTI
ESELON IV
FUNGSIONAL UMUM
28
CONTOH PEMBUATAN SKP RKT ORGANISASI TAHUN 2015
Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepegawaian SKP ESELON I
menyusun usul kenaikan pangkat dengan target kuantitas 10.000 dokumen, kualitas 100, waktu 12 bulan, biaya Rp 1 milyar
SKP ESELON II
1. Melaksanakan penyiapan usul KP untuk golongan ruang IV/c ke atas dengan target kuantitas 2000 dokumen, kualitas 100, waktu 12 bulan, biaya Rp 200 juta. 2. Menyusun usul dan menetapkan KP untuk golongan ruang IV/b ke bawah dengan target kuantitas 8000 dokumen, kualitas 100, waktu 12 bulan, biaya Rp 800 juta 29
SKP ESELON III FUNGSIONAL UMUM (Pemroses Kepegawaian, jumlah 2 orang) 1. Memeriksa kelengkapan berkas usulan KP ke golru IV/c ke atas periode 1 April dgn target kuantitas 500 berkas, kualitas 100, waktu 2 bulan 2. Menyiapkan bahan penyusunan usul KP IV/b ke atas periode 1 April dgn target kuantitas 500 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan. 3. Mengirimkan dokumen usul KP IV/b ke atas periode 1 April dengan target kuantitas 500 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan 4. Dst...
SKP ESELON IV 1. Memeriksa bahan penyusunan usul KP IV/b ke atas periode 1 April dengan target kuantitas 1000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan 2. Memeriksa bahan penyusunan usul KP IV/b ke atas periode 1 Oktober dengan target kuantitas 1000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan 3. Memeriksa bahan penyusunan usul KP IV/b ke bawah periode 1 Oktober dengan target kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan 4. Memeriksa bahan penyusunan usul KP IV/b ke bawah periode 1 Oktober dengan target kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan 5. Dst...
1. Menyiapkan bahan penyusunan usul KP ke golru IV/c ke atas periode 1 April 2015 dengan, target kuantitas 1000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 100 juta 2. Menyiapkan bahan penyusunan usul KP ke golru IV/c ke atas periode 1 Oktober 2015 dengan, target kuantitas 1000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 100 juta 3. Menyiapkan bahan penyusunan usul dan penetapan KP ke golru IV/b ke bawah periode 1 April 2015 dengan, target kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 400 juta 4. Menyiapkan bahan penyusunan usul dan penetapan KP ke golru IV/b ke bawah periode 1 oktober 2015 dengan, target kuantitas 4000 dokumen, kualitas 100, waktu 2 bulan, biaya Rp 400 juta 5. Dst...... 30
PENILAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
1. Nilai capaian SKP dinyatakan dengan angka dan sebutan sbb: a) 91 – ke atas : Sangat baik b) 76 – 90 : Baik c) 61 – 75 : Cukup d) 51 – 60 : Kurang e) 50 – ke bawah : Buruk 2. Penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kerja dengan target yang sudah direncanakan (kontrak kerja) 3. Dalam hal realisasi kerja melebihi dari target maka penilaian capaian SKP dapat lebih dari 100 (seratus)
31
MENGHITUNG TINGKAT CAPAIAN SKP Untuk mengukur tingkat capaian pelaksanaan kegiatan tugas jabatan digunakan 4 aspek pengukuran yaitu aspek kuantitas, aspek kualitas, aspek waktu, dan aspek biaya. a. Aspek kuantitas menggunakan rumus : Realisasi Output Aspek Kuantitas = ------------------------- X 100 Target Output contoh : seorang staf mempunyai tugas mencatat dokumen kepegawaian ke dalam kartu induk dan daftar isi serta menyimpan dan memelihara arsip kepegawaian ke dalam tata naskah dengan target kuantitas = 1000 data, ternyata yang bersangkutan hanya mampu menyelesaikan 800 data pada target waktu yang telah ditentukan . Aspek kuantitas
=
800 ------ x 100 1000 32
=
80
b. Aspek kualitas Aspek kualitas =
Realisasi Kualitas (RK) ------------------------------- x 100 Target Kualitas (TK)
Pedoman dalam menentukan realisasi Kualitas (RK) Kriteria Nilai
Keterangan
91 – 100
Hasil kerja sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada revisi, dan pelayanan di atas standar yg ditentukan dll.
76 - 90
Hasil kerja mempunya 1 atau 2 kesalahan kecil, tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan sesuai standar yg telah ditentukan dll.
61 - 75
Hasil kerja mempunyai 3 atau 4 kesalahan kecil, dan tidak ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan cukup memenuhi standar yg ditentukan
51 -60
Hasil kerja mempunyai 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, revisi, dan pelayanan tidak cukup memenuhi standar yg ditentukan dll.
50 ke bawah
Hasil kerja mempunyai lebih dari 5 kesalahan kecil dan ada kesalahan besar, kurang memuaskan, revisi, pelayanan di bawah standar yg ditentukan dll. 33
34
35
MENGHITUNG NILAI CAPAIAN SKP PERKEGIATAN YANG DILAKUKAN NAK + NAKw + NAW + NAB NCSKP = ---------------------------------------------4
Contoh : Nilai Aspek Kualitas (AK) Nilai Aspek Kuantitas (Akw) Nilai Aspek Waktu (AW) Nilai Aspek Biaya (AB)
= = = =
85 75 80 80
85 + 75 + 80 + 80 NCSKP = --------------------------- = 80 4
Catatan : Kalau hanya memiliki 3 Aspek, maka hasil penjumlahan 3 aspek di bagi 3 36
Penilaian SKP Apabila Terjadi Faktor-Faktor di luar Kemampuan PNS Penilaian SKP bagi PNS apabila terjadi faktor-faktor di luar kemampuan PNS, maka penilaiannnya disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan di luar SKP yang telah ditetapkan. Contoh 1: Atas target SKP mengelola 100 data kepegawaian pada tahun 2014 s.d. Maret, telah menyelesaikan 40 data, namun pada bulan April 2014 terjadi bencana alam sehingga kantor tidak dapat melakukan aktifitas sampai dengan Desember 2014. Dalam hal demikian maka untuk penilaian SKP pada akhir tahun tanpa dilakukan penghitungan menggunakan rumus SKP namun langsung diberikan penilaian berdasarkan pertimbangan obyektif yaitu antara nilai 76 s.d. 100, yang dituangkan dibawa formulir penilaian dengan mempertimbangkan kondisi penyebabnya. Contoh 2: Target SKP yang telah disusun realisasinya sangat tergantung pada pihak/unit kerja/ instansi lain. Misalnya rencana target penyelesaian kenaikan pangkat tenaga dosen pada tahun 2014 adalah 3000 , tetapi karena adanya keterlambatan proses penilaian angka kredit oleh Tim Penilai maka yang terealisasi hanya 2000 . Dalam hal demikian maka dilakukan penyesuaian target, sehingga penilaian SKP disesuaikan dengan target yang terealisasi. 37
PENILAIAN TUGAS TAMBAHAN
38
39
PENILAIAN KREATIVITAS
40
41
42
CAPAIAN SKP & ANCAMAN HUKUMAN DISIPLIN DLM PP NO.53 TAHUN 2010 Persentase capaian beban kerja yang disepakati dlm 1 tahun
25 % s.d. 50%
Setiap PNS wajib Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan
Dibawah 25%
JENIS HUKUMAN
Sedang
Berat
43
PERILAKU KERJA Perilaku Kerja yaitu setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
44
PENILAIAN PERILAKU KERJA Meliputi aspek : 1. Orientasi pelayanan 2. Integritas 3. Komitmen 4. Disiplin 5. Kerja sama, dan 6. Kepemimpinan, hanya dilakukan bagi PNS yang menduduki jabatan struktural(termasuk tugas tambahan sebagai pimpinan PTN)
1. Penilaian dilakukan oleh pejabat penilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 2. Pejabat penilai dapat mempertimbangkan masukan dari pejabat penilai lain yang setingkat di lingkungan unit kerja masing-masing 3. Nilai perilaku kerja dapat diberikan paling tinggi 100. 45
Nilai perilaku kerja PNS dinyatakan dengan angka dan keterangan sbb: a) 91 – 100 : Sangat baik b) 76 – 90 : Baik c) 61 – 75 : Cukup d) 51 – 60 : Kurang e) 50 – ke bawah : Buruk
46
PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS NO 1
1
UNSUR YG DINILAI 2
Orientasi Pelayanan
NILAI
URAIAN ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu dapat menyelesaikan tugas pelayanan sebaikbaiknya dengan sikap sopan dan sangat memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap sopan serta memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi
76 - 90
Baik
3
Adakalanya dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan cukup baik dan sikap cukup sopan serta cukup memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
61 - 75
Cukup
4
Kurang dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap kurang sopan serta kurang memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah dapat menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik dan sikap tidak sopan serta tidak memuaskan baik untuk pelayanan internal maupun eksternal organisasi.
50 ke bawah
Buruk 47
PEDOMAN PENILAIAN PERILAKU KERJA PNS N O
UNSUR YG DINILAI
1
2
2
Integritas
URAIAN
NILAI ANGKA
SEBUTAN
5
6
Selalu dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan 1 tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
91 - 100
Sangat baik
Pada umumnya dalam melaksanakan tugas bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menya-lahgunakan wewenangnya 2 tetapi berani menang-gung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
76 - 90
Baik
Adakalanya/kadang-kadang dalam melaksanakan tugas bersikap cukup jujur, cukup ikhlas, dan kadang-kadang 3 menyalahgunakan wewenang-nya serta cukup berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
61 - 75
Cukup
Kurang jujur, kurang ikhlas, dalam melaksanakan tugas dan 4 sering menyalahgunakan wewenangnya tetapi kurang berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
51 - 60
Kurang
Tidak pernah jujur, tidak ikhlas, dalam melaksanakan tugas, 5 dan selalu menyalahgunakan wewenangnya serta tidak berani menanggung resiko dari tindakan yang dilakukannya.
50 ke bawah
Buruk
3
4
48
NILAI NO
1
3
UNSUR YG DINILAI
2
Komitmen
URAIAN ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),Bhineka Tunggal Ika dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan dari-pada kepentingan pribadidan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah berusaha dengan sungguh-sungguh menegakkan ideologi negara pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan rencana-rencana pemerintah dengan tujuan untuk dapat melaksanakan tugasnya secara berdaya guna dan berhasil guna serta mengutamakan kepentingan kedinasan daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sebagai unsur aparatur negara terhadap organisasi tempat dimana ia bekerja.
50 ke bawah
Buruk
NO 1
4
UNSUR YG DINILAI 2
NILAI URAIAN ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab dan selalu mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barangbarang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan baik.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa cukup tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta cukup mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan cukup baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa kurang tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta kurang mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mentaati peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku dengan rasa tidak tanggung jawab, mentaati ketentuan jam kerja serta tidak mampu menyimpan dan/atau memelihara barang-barang milik negara yang dipercayakan kepadanya dengan kurang baik, serta tidak masuk atau terlambat masuk kerja dan lebih cepat pulang dari ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 31 (tiga puluh satu) hari kerja.
50 ke bawah
Buruk
Disiplin
NO 1
5
NILAI
UNSUR YG DINILAI 2
Kerjasama
URAIAN ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik di dalam maupun di luar organisasi serta menghargai dan menerima pendapat orang lain, bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya mampu bekerja-sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta adakalanya menghargai dan menerima pendapat orang lain, kadang-kadang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
61 - 75
Cukup
4
Kurang mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun diluar organisasi serta kurang menghargai dan menerima pendapat orang lain, kurang bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan baik didalam maupun di luar organisasi serta tidak menghargai dan menerima pendapat orang lain, tidak bersedia menerima keputusan yang diambil secara sah yang telah menjadi keputusan bersama.
50 ke bawah
Buruk
NO 1
6
NILAI
UNSUR YG DINILAI 2
Kepemimpinan
URAIAN ANGKA
SEBUTAN
3
4
5
6
1
Selalu bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan menggerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
91 - 100
Sangat baik
2
Pada umumnya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan yang baik, kemampuan mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
76 - 90
Baik
3
Adakalanya bertindak tegas dan tidak memihak, memberikan teladan, cukup mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta cukup mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta cukup mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
61 - 75
Cukup
4
Kurang bertindak tegas dan terkadang memihak, kurang mampu memberikan teladan yang baik, kurang mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, serta kurang mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta kurang mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
51 - 60
Kurang
5
Tidak pernah mampu bertindak tegas dan memihak, tidak memberikan teladan yang baik, tidak mampu mengerakkan tim kerja untuk mencapai kinerja yang tinggi, tidak mampu menggugah semangat dan menggerakkan bawahan dalam melaksanakan tugas serta tidak mampu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat.
50 ke bawah
Buruk
CONTOH PENYUSUNAN SKP
Seorang PNS bernama Ali Muktar Raja, S.Sos., karena kepentingan kedinasan yang bersangkutan dimutasikan ke unit kerja lain. Apabila kegiatan tugas jabatan yang dilaksanakan hanya sebagian saja, maka penilaian SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., adalah sebagai berikut :
54
Karena kepentingan kedinasan Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., dimutasikan ke unit kerja lain pada bulan Juli 2OI4, sehingga hanya sebagian kegiatan tugas jabatan yang dapat dilakukan dari target 12 bulan menjadi 6 bulan maka target tahunannya disesuaikan sebagai berikut: Untuk target kuantitas : 6 x 500 = 250 I2 Jadi, awal target kuantitas 500 NP menjadi 250 NP. Untuk target kualitas setiap output tetap 100
Untuk target waktu : 6 x 12 = 6 I2 Jadi, awal target waktu 12 bulan menjadi 6 bulan.
55
56
57
58
Maka pada akhir tahun 2OI4 yang bersangkutan memperoleh penilaian SKP sebagai berikut : Penilaian SKP unit kerja lama ditambah penilaian SKP unit kerja baru hasilnya dibagi 2 (dua) Nilai SKP pada unit kerja lama = 89,O4 Nilai SKP pada unit kerja baru = 77
89,04 + 77 = 166,04 = 83,02 2 Sehingga nilai SKP Sdr. Ali Muktar Raja, S.Sos., tahun 2014 adalah 83,02
TERIMA KASIH
