KEBIJAKAN BIRO SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Ari Hendrarto Saleh
KEBIJAKAN BIRO SDM FORMASI P3K LHKPN/ LHKASN
TUGAS/IJIN BELAJAR
BIRO SDM
SKP
PENGEMBA NGAN KOMPETENSI
TUNKIN DOSEN & TENDIK PENGHARGAAN
DISIPLIN PENSIUN
FORMASI CPNS
Permenristekdikti no 38 th 2016
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan sebagai p3k pada 35 ptnb
Permendiknas No 48 th 2009 tentang pedoman pemberian tugas belajar bagi pegawai negeri sipil di lingkungan departemen pendidikan nasional
Tugas Belajar
Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
Sumber biaya tugas belajar dapat bersumber dari :
1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
2)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
3)
Bantuan badan / yayasan / lembaga / perusahaan / organisasi swasta nasional berbadan hukum
4)
Bantuan pihak asing yang tidak mengikat
5)
Sumber lain yang sah
Point Penting Tugas Belajar 1.
Mempunyai jangka waktu tertentu
2.
Mempunyai batas usia maksimal pemberian tugas belajar
3.
Mempunyai besaran tunjangan keluarga bagi penerima tugas belajar
4.
Mempunyai prosedur pemberian tugas belajar
5.
Mentaati hak dan kewajiban bagi penerima tugas belajar
6.
Mempunyai kesempatan pemberian perpanjangan tugas belajar
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(LHKPN) PERMENRISTREKDIKTI NO 43 TAHUN 2015
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGERA
(Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015)
LHKPN DAN LHKASN URAIAN
LHKPN
LHKASN 9
SUBYEK
Pejabat Negara dan pejabat strategis serta potenisal/rawan KKN
seluruh ASN selain yang berkewajiban LHKPN
TUJUAN PENYAMPAIAN
KPK
Pimpinan Organisasi Melalui APIP/Itjen
Pengelolaan
KPK
KemenPANRB
LAMPIRAN BUKTI
Wajib melampirkan bukti
Tidak wajib melampirkan bukti
WAKTU PENYAMPAIAN
2 (dua) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan
1 (satu) bulan setelah menjabat atau berhenti dari jabatan
WAJIB LHKPN Uraian
Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2
Individu 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menteri Pimpinan Tinggi Madya Pimpinan Negeri Pratama Koordinator Kopertis Sespel Kopertis Pimpinan PTN :
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Administrator Pengawas KPA Pejabat Penandatangan SPM PPK Auditor PPBJ Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran dan Pengeluaran Pembantu
a. b. c. d. e. f. g.
Rektor/Direktur/Ketua WR/WK/WD Dekan PD Ketua Jurusan Sekretaris Jurusan Ketua/Koordinator Prodi
10
Permen Ristekdikti No 43 Tahun 2015
Pasal
KEWAJIBAN MENYUSUN SKP DASAR HUKUM
PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS 2. Perka BKN No. 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2011 3. PP No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen 4. PermenPAN-RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya jo PermenPAN-RB No. 46 Tahun 2013 1.
TUJUAN SKP 1.
Menjamin objektifitas pembinaan PNS berdasarkan prestasi kerja
2.
Mendapatkan kesempatan peningkatan kompetensi, promosi dan kenaikan pangkat
3.
Menjamin kinerja PNS sesuai unjuk kerja yang nyata sehingga PNS dapat melakukan perencanaan karirnya
PENGARUH SKP 1.
Menjadi tuntunan atasan dalam memberikan Promosi, Rotasi, Penugasan dalam Kegiatan dan Peningkatan Kompetensi pegawai
2.
Menjadi penentu besaran tunjangan kinerja sesuai Permenristekdikti No. 31 tahun 2016
3.
Menjadi potret kepatuhan PNS terhadap aturan kepegawaian yang berlaku karena tidak menyampaikan SKP dapat dikategorikan melanggar kedisiplinan PNS
SKP bukan DP3 1. 2. 3.
4. 5.
Dinilai Kinerja reel individu : Ada target dan ada capaian realisasi, Janji PNS kepada unit kerja, SKP mendukung program Reformasi Birokrasi dimana transparansi dan layanan menjadi tolok ukur utama penilaian, Penilaian Perilaku diukur se objektif mungkin/wajar Kinerja yang ada dalam SKP outputnya adalah unjuk kerja yang berkualitas
FORMASI PENGADAAN PEGAWAI
FORMASI PENGADAAN PNS DASAR HUKUM 1.
PP No. 98 Tahun 2000 jo PP No. 11 Tahun 2002
2.
Peraturan Kepala BKN No. 11 Tahun 2002
PENGADAAN PNS
1. 2. 3.
4.
5.
6. 7. 8.
9.
Penetapan Formasi Pengumuman Penerimaan Tatacara Pelamaran Pembentukkan Panitia Pelaksana dan Penyiapan Infrastruktur Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Seleksi Administrasi Pelaksanaan Tes Kompetensi Bidang Pengumuman Hasil Seleksi Pemberkasan dan Penetapan NIP
PENETAPAN FORMASI 2016 1.
Ditetapkan 200 Jenis Jabatan Penunjang Nawacita
2.
Formasi Kemenristekdikti: 1500 (Surat Menteri PAN No. R/105/M.PAN-RB/08/2016)
3.
Sebaran Formasi: A. Dosen (1430), B. Auditor (50), C. Widyaiswara (20)
4.
Syarat Pendidikan: A. Dosen dan Widyaiswara minimal S2, B. Auditor minimal D3
5.
Pimpinan Unit Kerja Menandatangani Surat Pernyataan tentang Penetapan Jumlah Kualifikasi Formasi.
PENGUMUMAN PENERIMAAN 1.
2.
a. b.
c.
Diumumkan melalui media Pengumuman Memuat: massa nasional/lokal (TV, surat a. Jumlah jenis jabatan yang kabar) lowong Diumumkan melalui website b. Kualifikasi pendidikan yang Kemenristekdikti/PTN dalam dibutuhkan rangka: c. Syarat yang harus dipenuhi Diketahui oleh umum, oleh pelamar Memberi kesempatan d. Alamat dan tempat lamaran mengajukan lamaran, e. Batas waktu pengajuan surat Memberi kemungkinan untuk lamaran memilih calon yang cakap. f. Waktu dan tempat seleksi g.
Lain-lain yang dipandang perlu.
TATACARA PELAMARAN 1.
Mendaftar di PANSELNAS,
2.
Melengkapi proses pendaftaran pada sistem online K/L yang dipilih,
3.
Melengkapi persyaratan umum di website pendaftaran dan website Kemenristekdikti,
4.
Unit kerja wajib memasang persyaratan pelamar baik umum maupun khusus di website,
5.
Link persyaratan dibuat mudah terlihat dan mudah diakses oleh pelamar.
KEBIJAKAN PENANGANAN DOSEN
I. GAMBARAN UMUM Pengertian Dosen Dosen adalah Pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Punya Keahlian, Keterampilan, Mandiri sesuai bidangnya Profesional Personal yang kreatif
Syarat Menjadi Dosen (... JFT berkualitas)
1. Memiliki ijazah Magister (S2) untuk program diploma dan sarjana, serta ijazah Doktor (S3) untuk program pascasarjana (diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian) 2. Memiliki sertifikat pendidik a. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen selaku tenaga profesional b. Sertifikasi pendidik untuk dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah
Syarat Menjadi Dosen (... JFT berkualitas) 3.
Memiliki kompetensi.
4.
Sehat jasmani dan rohani
5.
Memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh perguruan tinggi tempat bertugas.
6.
Memiliki kemampuan pendidikan nasional
untuk
mewujudkan
tujuan
Sertifikat pendidik untuk dosen diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a.
memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
b.
memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli;
c.
lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah
II.
Strategi Pengelolaan Dosen
(Dasar Hukum PermenPAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013)
a.Menyusun ketentuan pelaksanaan jabatan akademik dosen. b.Menyusun ketentuan teknis jabatan akademik dosen; c.Menyusun pedoman formasi jabatan Akademik dosen;
d.Menetapkan standar kompetensi jabatan Akademik dosen; e.Melakukan pengkajian dan pengusulan tunjangan Akademik dosen; f.Melakukan sosialisasi jabatan Akademik dosen;
g.Mengembangkan sistem informasi jabatan Akademik dosen; h.Memfasilitasi pelaksanaan jabatan Akademik dosen; i.Memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Dosen; j.Memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik dosen;
k.Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Akademik Dosen.
III. Strategi Penanganan Dosen (Dasar Hukum UU Nomor 14 Tahun 2005 dan PP Nomor 37 Tahun 2009) Siklus Manajemen Kepegawaian; Mulai dari Pengadaan, Pengembangan, Pembinaan dan Pemberhentian. a.Menyangkut kepastian hukum bagi PNS Dosen yang masih memiliki kualifikasi S1. (Pasal 45 dan 46 UU Nomor 14 Tahun 2005, yang mewajibkan setiap dosen PNS paling lambat tanggal 30 Desember 2015 wajib memiliki kualifikasi akademik S2 yang diperoleh dari Program Pascasarjana). b.Bagi yang sampai batas waktu yang ditentukan masih memiliki kualifikasi S1, diambil tindakan penertiban sebagaimana diamanatkan pada pasal 39 PP Nomor 37 Tahun 2009 yaitu berupa: Dialihktugaskan pada kegiatan pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kaulifikasi dan kompetensi dosen. Diberhentikan tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional, dan tunjangan khususnya, atau Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen.
IV. Implementasi Penerapan pasal 39 PP Nomor 37 Tahun 2009 1. Semua PNS Dosen yang masih berkualifikasi S1 diberhentikan dari jabatan fungsional dosen terhitung mulai tanggal 31 Desember 2015. 2. Bagi yang berusia 58 Tahun atau lebih pada 31 Desember 2015, maka
diusulkan pensiun TMT 1 Januari 2016 dengan memperoleh Kenaikan Pangkat Pengabdian. 3. Bagi yang berusia 57 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 58 tahun dan tidak
bersedia untuk diangkat dalam jabatan lain yang tidak mempersyaratkan kualifikasi akademik S2, diusulkan permohonan MPP 4. Bagi yang berusia 57 tahun ke bawah dan tidak bersedia mengajukan permohonan MPP, dialih tugaskan dalam jabatan lain yang tidak mewajibkan persyaratan kualifikasi akademik S2. 5. Yang memiliki kualifikasi akademik S1 tetapi sedang menjalani studi S2 dan belum mencapai usia 58 tahun, tetap pada jabatan fungsional dosen tetapi
tunjangan yang melekat diberhentikan sementara dan akan diberikan kembali tunjangannya setelah menyelesaikan S2.
V. Strategi
mengantisipasi
kemungkinan
kekurangan
Dosen
sebagai akibat pemberhentian Dosen yang masih kualifikasi S1 :
Diterapkan ketentuan permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristekdikti Nomor 26 Tahun 2015
tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi dimana dimungkinkan untuk mengangkat sebagai Dosen bagi para pensiunan Dosen maupun Non Dosen yang memiliki kualifikasi minimal S2 melalui jalur NIDK.
PESAN PRESIDEN 1. Tingkatkan kualitas pelayanan pendidikan
Dosen perlu terus bebenah
Dosen perlu merombak pola pikir ke arah penciptaan enterpreuner mahasiswanya
Pimpinan PTN perlu memperhatikan kondisi infrastruktur dan peralatan pendidikannya
Pimpinan kementerian terus memonitor program beasiswa bagi kalangan tidak mampu tapi mempunyai kemampuan intelektual
PESAN PRESIDEN (lanjutan) 2. Lakukan edukasi dan pemasyarakatan budaya iptek dalam masyarakat
Bagaimana bisa muncul semakin banyak tenaga siap pakai yang kompeten dan memenuhi standar kualifikasi dunia kerja
Mahasiswa harus mampu membaca peluang
PESAN MENRISTEKDIKTI 1. Perkuat bidang kerjasama iptek dalam bidang
Teknologi penerbangan dan antariksa
Teknologi informasi dan komunikasi
Teknologi kesehatan dan obat-obatan
2. Hentikan jabatan fungsional bagi dosen yang belum S2
Harapannya dosen-dosen terpacu untuk menyelesaikan studi S2-nya sehingga kualitas SDM diharapkan bisa lebih baik
GOOD NEWS 1. Perpustakaan Nasional RI (PNRI) telah berlangganan beberapa databasae jurnal nasional dan internasional terkemuka untuk berbagai bidang ilmu 2. Cara mendaftar
http://keanggotaan.pnri.go.id/daftar.aspx
Mendapatkan nomor aggota PNRI
Masuk ke http://e-resource.pnri.go.id daftarkan username dan password dengan memakai nomor anggota PNRI
JUMLAH KEKUATAN SDM PERGURUAN TINGGI
DOSEN PNS
DOSEN NON-PNS
TENDIK PNS
TENDIK NONPNS
75641
12101
41441
33748
TOTAL PNS
117082
TOTAL NON-PNS
45849
Data per 31 Agustus 2016
