^--
GE &
;.:*":;: w atffiffffi *ffi
u*m '-'E ry
BIIIKG PERJANJIAN PELAKSANAAN KERJA SAMA ANTARA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI BANTEN DAN
PUSAT GEMPABUMI DAN TSUNAMI
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA TENTANG
PENYEDIAAN, PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN INFORMASI GEMPABUMI DAN PERINGATAN DINI TSUNAMT
Nomor Nomor
: :
360/03.MoU/BPBDlllll2013 KS.302/004/KPGlalll2013
Pada hari ini, Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Tiga Belas bertempat di Banten kami yang bertanda tangan di bawah ini
1. Nama : Jabatan : Alamat :
:
Drs. H. lno Sutisna Rawita, M.Pd Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jl. Ayip Usman Lingkungan Kaligandu Selatan Gibandor Jaya Te I p./Fax . (02541824307 2, 824307 3 Se ra n g - Ba nten
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Ayip Usmabn Lingkungan Kaligandu Selatan Cibandor Jaya Telp./Fax. (0254) 8243072, 8243073 Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. Nama : Jabatan : Alamat :
Drs. Suharjono, Dipl. Seis Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat, 10720
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofosika, yang berkedudukan di Jalan Angkasa I nomor 2, Jakarta Pusat, 10720 selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Pasal 1 DASAR
PARA PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 360/MoU.Hukl2012 dan Nomor : HK.303/B.2S|KB|KBMKG2012 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Pengembangan lnformasi Gempa
Bumi dan Peringatan Dini Tsunami, sepakat untuk menindaklanjutinya dengan membuat Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama tentang Penyediaan, Pemanfaatan,
dan Pengembangan lnformasi Gempa Bumi dan Peringatan Dini Tsunami dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal-pasal berikut:
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN (1) Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai
landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini
(2) Perjanjian Pelaksanaan
Kerja Sama
ini
bertujuan agar penyediaan,
pemanfaatan dan pegembangan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami dapat terlaksana dengan baik"
Pasal 3 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
(1) penyediaan sarana dan prasarana; (2) penyediaan sistem informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami; (3) pemanfaatan bersama informasi hasil pengamatan stasiun pencatat gempabumi dan peringatan dini tsunami.
Pasal 4 Hak dan Kewajiban
pARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut
(1)
:
PIHAK KESATU mempunyai HAK
(a) Memperoleh informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami secara teratur dan berkesinambungan melalui DVB, Sirine, Radar Tsunami, dan Tide Gauge;
(b) Memanfaatkan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami untuk disebarluaskan ke masYarakat.
(2)
PIHAK KESATU mempunyai Kewajiban
(a) Menyediakan lahan 3x3 M2 untuk Radar Tsunami,'10x10 M2 untuk Sirine, 3x5 M2 untuk Tide gauge, serta ruangan untuk DVB, AkselerograPh dan PerangkatnYa;
(b) lkut menjaga keamanan dan kebersihan lokasi Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan AkselerograPh.
(c) Melaksanakan test rutin aktivasi sirine secara berkala, setiap tanggal 26 bulan berjalan;
(d) Sosialisasi fungsi/keberadaan Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan AkselerograPh ke masYarakat
(e) Menyiapkan tenaga Operator sirine, DVB, Radar Tsunami (f) Menyiapkan kebutuhan TTx dan Drill (Peta Resiko, Rambu, Jalur,
dan
tempat evakuasi) (g) Membantu pelaksanaan TTx dan Drill evakuasi mandiri
(h) Memberikan kemudahan untuk sosialisasi (Mediasi, Survey, supervise, dll) ke masyarakat untuk kegiatan evakuasi mandiri
(i)
Memastikan system komunikasi berjalan dengan baik dengan konfirmasi melalui sms/telp/radio/dsb ke UPT BMKG
0)
Memberikan pendampingan kegiatan pemeliharaan rutin secara preventive maupun korektif
(3)
PIHAK KEDUA mempunyai Hak
(a) Memanfaatkan lahan dan atau ruangan yang tersedia untuk
Radar
Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan Akselerograph;
(b) Menempatkan peralatan Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan Akselerograph di lokasi yang telah disurvey kelayakannya;
(c) Mendapatkan bantuan pengamanan dan .kebersihan di sekitar Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan Akselerograph. (d) Mendapatkan kemudahan ijin pelaksanaan pemeliharaan preventive dan
korektif peralatan Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan Akselerograph.
(4)
PIHAK KEDUA mempunyai Kewaiiban
(a) Menyediakan informasi gempabumi dan peringatan dini tsunami secara teratur dan berkesinambungan melalui DVB, Sirine, dan Radar Tsunami, dan Tide Gauge;
(b) Melaksanakan test rutin aktivasi sirine secara berkala, setiap tanggal 26 bulan berjalan;
(d) Sosialisasi fungsi/ keberadaan Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan Akselerograph ke Pemerintah Daerah/ BPBD
(e) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan rutin secara preventive maupun korektif peralatan Radar Tsunami, Sirine, Tide Gauge, DVB, dan AkselerograPh
(f) Melaksanakan kegiatan evakuasi mandiri bersama LlPl, TNI AL, BPBD dan masyarakat.
(g) Melaksanakan sosialisasi (Mediasi, Survey, supervise, dll) ke masyarakat untuk kegiatan evakuasi mandiri
(h) Memastikan system komunikasi berjalan dengan baik dengan konfirmasi melalui sms/telp/radio/dsb ke BPBD
Pasal 5 Pembiayaan
Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pasal 6 Masa Berlaku
(1)
Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK
melakukan konsultansi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
(3)
Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
(4)
Pengakhiran Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini. Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan
Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan
Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.
Pasal 8 Perubahan dan/atau Penambahan Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini dapat diatur dalam addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini.
Pasal 9 Penutup Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah PIHAK, dalam rangkap 2 (dua) asli, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PUSAT GEMPABUMI DAN TSUNAMI KEPALA
BADAN PENANGGULA BENCANA DAERAH PEM PROVINSI BAN KEPALA,
NTAH
tw- 'a Dipl. Seis
Drs. H.
no Rawita, M.Pd
