Bernadetha Dwi Ana Agustini 1), Kim Budiwinarto 2) 1) Mahasiswa Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi UNSA 2)

Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Surakarta

ISSN 2085-2215 Vol.15 No.1 Januari 2017

ANALISIS PERBEDAAN PERILAKU WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS (PPH) PASAL 21 DI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) KARANGANYAR DAN PUSAT KELOMPOK BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) MULYA JATI KARANGANYAR Bernadetha Dwi Ana Agustini 1), Kim Budiwinarto 2) 1)

Mahasiswa Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi UNSA 2) Dosen Progdi Akuntansi Fakultas Ekonomi UNSA

ABSTRACT Tax is compulsive contribution towards country in debt by personal or institution that enforces them based on certain regulations by which gets no benefits directly and be used to country’s necessities for the sake of people welfare. Tax payer is a person or institution, consisting of tax payer, tax omission and tax collection, who has rights and duties in taxation corresponds to tax regulations. Tax payer behavioral is related to tax payer’s encounter in taxation when reporting and paying. Tax ecceptance by government is very important and dominant in supporting government administration and development budget.This research aims toreveal the differentiation of individual tax payer behavioral towards PPh Clause 21 Learning Activity Institution (SKB) Karanganyar and Community Learning Center (PKBM) Mulya Jati Karanganyar, especially SKB Karanganyar staffs and honoree staffs in PKBM Mulya Jati Karanganyar. The results of this research are: There is no significance differentiation between individual tax payer behavioral in Learning Activity Institution (SKB) Karanganyar and Community Learning Center (PKBM) Mulya Jati Karanganyar. In other words, the differentiation of tax payer behavioral in Learning Activity Institution (SKB) Karanganyar and Community Learning Center (PKBM) Mulya Jati Karanganyar is not significant. Therefore, empirically the score calculation result of the tax payer behavioral in Learning Activity Institution (SKB) Karanganyar and Community Learning Center (PKBM) Mulya Jati Karanganyar is the same. Keywords: Behavioral, Intention, Attitude, Submission, PPh Clause 21, Individual Tax Payer

PENDAHULUAN Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Pembayaran pajak adalah wujud kewajiban warga negara untuk berperan secara langsung dan bersama-sama untuk iuran dalam rangka pembiayaan dan pembangunan nasional.Salah satu sumber pembiayaan negara adalah pajak. Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang

Kententuan Umum Dan Tata Cara perpajakan menyebutkan bahwa : “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa bedasarkan Undangundang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan

Pengaruh Capital……….Periode 2009-2013 | 1


pekerjaan, jasa atau kegiataan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Dusa Sumartaya (2003) menyatakan perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan sendiri. PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu : Apakah ada perbedaan perilaku wajib pajak orang pribadi atas PPh Pasal 21 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar? LANDASAN TEORI 1. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pajak Penghasilan Undang-undang PPh mengatur mengenai pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan objek pajaknya yaitu penghasilan yang diterima atau dipe rolehnya dalam tahun pajak. Undangundang PPh hukum material, artinya penentuan mengenai pajak yang ter utang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak, tetapi dikarenakan aturan yang diwajibkannya untuk terutang pajak


3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pemungutan resmi yan ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. 4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pe motongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban per pajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan 5. Perilaku Wajib Pajak ,menurut Arini dalam (Astuti: 2011) keperilakuan merupakan tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Tanggapan atau reaksi individu dapat bersifat mendukung atau menentang rangsangan tersebut. Apabila keperilakuan digabung dengan Wajib Pajak, maka keperilakuan Wajib Pajak dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi Wajib Pajak terhadap apa yang dialaminya. Lebih spesifik lagi, keperilakuan Wajib Pajak berkaitan dengan apa yang dialami Wajib Pajak dibidang perpajakan, baik pada saat melapor, membayar, dan sebagainya. 6. Niat merupakan pengambilan keputusan seseorang untuk melaksanakan suatu perilaku. Hal ini berarti bahwa seseorang akan melakukan suatu tindakan atau perilaku melalui niat. 7. Sikap merupakan pandangan, perasaan dan kencederungan seseorang bertindak terha dap objek sikap, memberikan respon suka



atau tidak suka, menunjukan ekspresi suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, mendekati atau menghindari, dan tertatik atau tidak tertarik terhadap objek sikap. 8. Kepatuhan adalah perilaku untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan aktifitas tertentu sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku 9. Perilaku kepatuhan seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok, dan organisasi. METODE PENELITIAN Populasi dalam sistem ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) Wajib Pajak pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dengan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar. Pemilihan tempat penelitian ini didasarkan pada peneliti ingin mengetahui bagaimana analisis perbedaan perilaku wajib pajak orang pribadi atas PPh Pasal 21 di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dengan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar. Data pada penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada 21 responden pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar, dan 20 responden pada Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar yang sudah maupun yang belum mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Responden dalam penelitian ini adalah semua Pegawai Negeri Sipil (PNS), para WB (Wiyata Bakti) dan Tutor Tamu Wajib Pajak yang berada pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dengan tutor-tutor atau tenaga honorer wajib pajak


yang berada di Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar. 1. PerilakuWajibPajak Orang Pribadi atasPPhPasal 21 Adalah perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilan sendiri. Mendiskripsikan perilaku wajib pajak dengan indikator-indikator : 1) Niat, 2) Sikap dan 3) Kepatuhan. 2. TeknikAnalisis Data 1) UjiStatistikDeskriptif Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendiskriptifkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini, uji statistik deskriptif yang digunakan adalah uji deskriptif untuk mengetahui nilai minimum, maximum, meandan standar deviasi. 2) UjiNormalitas Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah datanya memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan pengujian dengan meng gunakan metode analisis Kolmo gorov−Smirnov dengan kreteria pengu jian asympotic significant (two tailed) >alpha (α = 0,05), maka data memenuhi asumsi berdistribusi normal. 3) Uji Perbedaan Rata-rata Prosedur pengujian untuk mengetahui perbedaan rata-rata perilaku wajib pajak orang pribadi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dengan perilaku wajib orang pribadi pajak Pusat




Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah sebagai berikut : 1. Rumusan hipotesis : Ho :1 = 2 Ho :1 ≠ 2 2. Menentukan taraf signifikansi Dalam hal ini, taraf signifikansi yang digunakan adalah sebesar 0,05 ( = 0,05 ) 3. Menghitungujistatistik a. Apabila datanya berdistribusi normal, maka menggunakan uji statistik thitung sebagai berikut : b. Tetapi apabila datanya tidak normal maka uji statistik yang digunakan adalah statistik U dari Mann-Whitney melalui dua rumus: Pertama U1 =

n n

n n

R1

Kedua U2 =

R2

4. Keputusan Untuk mengambil keputusan terima atau tolak Ho dengan kriteria : Sig  0,05, maka Ho ditolak Sig > 0,05, maka Ho diterima HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 1. Rata-rata skor perilaku kepatuhan Wajib Pajak pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar adalah sebesar 81,3333 dengan stardar deviasi sebesar 5,21856, skor perilaku kepatuhan Wajib Pajak minimumnya sebesar 73, dan skor perilaku kepatuhan Wajib Pajak maksimumnya sebesar 93,00.Hasil uji KolmogorovSmrinovnampak bahwa nilai signifi kansinya yang diperoleh dari bantuan software SPSS adalah 0,099 untuk uji

normalitas data pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar. Dengan meng gunakan taraf signifikansi ( α ) sebesar 0,05, ternyata data pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar adalah berdis tribusi normal, karena nilai sig > 0,05 2. Rata-rata skor perilaku kepatuhan Wajib Pajak pada Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah sebesar 79,1000 dengan stardar deviasi sebesar 3,55261, skor perilaku kepatuhan Wajib Pajak minimumnya sebesar 73,00, dan skor perilaku kepatuhan Wajib pajak maksimumnya sebesar 87,00.Hasil uji Kolmogorov-Smrinov nampak bahwa nilai signifikansinya yang diperoleh dari bantuan software SPSS adalah 0,988 untuk uji normalitas data perilaku kepatuhan Wajib Pajak pada Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karang anyar. Dengan menggunakan taraf signifi kansi ( α ) sebesar 0,05, ternyata data pada Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah berdistribusi normal, karena nilai sig > 0,05.

KESIMPULAN Dengan menggunakan taraf signifikansi ( α ) sebesar 0,05, ternyata data pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah berdistribusi normal, karena nilai sig > 0,05. Sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar. Dengan kata lain, bahwa perbedaan pe-



rilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah tidak signifikan. Oleh karena itu, secara empiris bahwa hasil perhitungan skor perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Karanganyar dan Pusat Kelompok Belajar Masyarakat (PKBM) Mulya Jati Karanganyar adalah sama. REFERENSI Ajzen, Icek. 1988. Constructing a TPH Questionnaire: Conceptual and Methodological Consideration September Crefised January: 2006 Alfi Nastiti Khoirineki . 2014. Memprediksi Niat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Teori Perilaku Terencana (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha di Kota Yogyakarta). Skripsi. Universitas Gadjah Mada Allport,G.W.1935. Attitudes dalam Handbook for Social Psychology. C.Murchison (ed),Worcester,Mass : Clarc University Press. Astuti, Yani Praja, (2011).Pengaruh Presepsi Keadilan Pajak Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Indonesia.Universitas Indonesia. Baron, R. A., Byrne, D. (1997).Social Psychology.Boston : Allyn & Bacon Budiatmanto, A.1999. “Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983: Studi Pada Kantor Wilayah VIII Direktur Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta”. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi PPS UGM. Chaizi Nasucha, (2004). Reformasi Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi (Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia). Diana Sari.2009. Konsep dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama Dusa


Sumartaya. 2003. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Pasundan. Bandung: ISSN 1410-6787 Eagly, A. H. & Chaiken, S. (1993). The Psy chology of Attitudes. Fort Worth, TX: Harcourt Brace Jovanovitch. Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., and Donnely, Jr, J. H. 1998 ,Organization:Behavior, Structur, Processes, Ninth Edition, Irwin. Harahap. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Hardika, N. Santosa. 2006. Pengaruh Lingkungan dan Moral Wajib Pajak Terhadap Sikap dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada Hotel Berbintang di Propinsi Bali. Disertasi. Universitas Airlangga: Surabaya. Imam Ghozali. 2005. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPPS BD UNDIP Kautsar Riza Salman dan Mochammad Farid.2007. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Keputusan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan di Surabaya. Mardiasmo (2011).Perpajakan Yogyakarta: Penerbit Andi Nurmantu, Safri (2003). Pengantar Perpa jakan. Jakarta: Kelompok Yogyakarta. Sears, D.G., Freedman,J.L& Peplau, L.A. 1999. Psychology Sosial. Jilid 2. Alih Bahasa: Michael Adriyanto. Jakarta: Erlangga Sofyan. Marcus Taufan. 2005. “Pengaruh Pe nerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar”. Skripsi.Tanggerang. Stephan, C.W dan Stephan, W.G. 1985. Two Social Psychologies: An Integrative Approach. Illinois: The Dorsey Press. Sugiono ( 2004 ). Metode Penelitian Bisnis.



Bandung: Penerbit JF Alfa Bela, Bertajuk Rencana, 4 Agustus. Tjahjono (2006). Pengaruh Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Perpajakan terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Bagian Timur I, Tesis . Universitas Airlangga, Surabaya.


Troutman, Coleen S. 1993. Moral Commitment to Tax Compliance as Measured by The Development of Moral Reasoning and Attitutes, Management and The Arts) and Swiss Federal Tax Administration, University of St. Gallen.


Bernadetha Dwi Ana Agustini 1), Kim Budiwinarto 2) 1) Mahasiswa Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi UNSA 2)

Recommend Documents