Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2
Juli 2013
ISSN 2337-7771 E-ISSN 2337-7992
jht Berkala Ilmiah IlmuPengetahuan dan Teknologi Kehutanan
DAFTAR ISI KOMPOS BERBAHAN ORGANIK LOKAL SEBAGAI AMELIORAN ALTERNATIF SUBTITUSI ABU DI LAHAN GAMBUT Marinus Kristiadi Harun
92-97
STUDI PERAN WANITA PERDESAAN HUTAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA TELAGA LANGSAT KABUPATEN TANAH LAUT Asysyifa, Fonny Rianawati, dan Yuniarti
98-105
KAJIAN PEMASARAN HASIL HUTAN NON KAYU DARI HUTAN RAKYAT POLA AGROFORESTRY DI DESA KERTAK EMPAT KABUPATEN BANJAR Adnan Ardhana dan Syaifuddin
106-114
PEMULIHAN DAN PENCEGAHAN SEMAI TUSAM (Pinus merkusii Jungh. et de Vriese) DARI GEJALA KLOROSIS Ari Darmawan dan M. Mandira Budi Utomo
115-122
TINGKAT BAHAYA EROSI KAWASAN HUTAN ILE MANDIRIKABUPATEN FLORES TIMUR Mariany Magdalena da Silva
123-130
PROSES TRANSFORMASI AGRARIA DAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM DI DAERAH PEDALAMAN: STUDI KASUS DI KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR Eddy Mangopo Angi dan C. B. Wiati
131-142
EVALUASI KESESUAIAN LAHAN UNTUK PENGEMBANGAN TANAMAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BIREUEN-ACEH Halus Satriawan, Z. Fuady, dan Romainur
143-150
KARAKTERISTIK PENGGERGAJIAN KAYU GANITRI (Elaeocarpus ganitrus Roxb.) DARI HUTAN RAKYAT DENGAN POLA AGROFORESTRI Mohamad Siarudin & Ary Widiyanto
151-157
PENGENDALIAN MUTU KAYU LAPIS PADA PT WIJAYA TRI UTAMA PLYWOOD INDUSTRY DI KALIMANTAN SELATAN Zainal Abidin, Agus Sulistyo Budi, Bandi Supraptono, dan Edy Budiarso
158-165
PENGARUH TRICHODERMA SP. PADA MEDIA BIBIT TERHADAP PERTUMBUHAN BIBIT JABON PUTIH (Anthocepalus cadamba) Tati Suharti, Yulianti Bramasto, dan Naning Yuniarti
166-169
PENYARADAN KAYU RAMAH LINGKUNGAN DI HUTAN TANAMAN DI KALIMANTAN TIMUR Sona Suhartana dan Yuniawati
170-175
MODEL INTERAKSI ANTARA MASYARAKAT DENGAN HUTAN KOTA DI KOMPLEKS BUMI PERKEMAHAN BONGOHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO Daud Sandalayuk, dan Samsudin.D
176-184
UCAPAN TERIMA KASIH Ucapan terima kasih dan penghargaan diberikan kepada para penelaah yang telah berkenan menjadi Mitra Bestari pada Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2 yaitu: Prof. Dr. Ir. Ainin Niswati, M.S., M.Agr.Sc. (Fakultas Pertanian Universitas Lampung) Prof.Dr.Ir. Wahyu Andayani,M.Sc (Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) Prof.Ir. Erry Purnomo,Ph.D (Fakultas Pertanian Universitas Borneo Tarakan) Dr.Ir.Leti Sundawati,M.Sc (Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor) Prof. Dr. Ir. Syukur Umar, DESS (Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako) Prof. Dr. Ir. Baharuddin Mappangaja, M.Sc. (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin) Prof.Dr.Ir.H.M.Ruslan,M.S (Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat) Dr. Ir. Kusumo Nugroho, MS (Balai Besar Litbang Sumberdaya Lahan Pertanian) Dr.Ir. Cahyono Agus Dwikoranto, M.Agr. (Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada) Prof.Dr.Ir.Sipon Muladi (Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman) Prof. Dr. Ir, Djamal Sanusi (Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin) Dr. Sc. Agr. Yusran, S.P., M.P (Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako) Dr.Ir.Hj. Darni Subari,M.S (Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat)
KATA PENGANTAR
Salam Rimbawan,
Long Bagun Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 Nomor 2 Edisi Juli
diteliti oleh Eddy Mangopo Angi dan C. B. Wiati. Hasil
2013 kali ini menyajikan 12 buah artikel ilmiah hasil
penelitian menunjukkan bahwa: masyarakat asli
penelitian di bidang teknologi hasil hutan, manajemen
maupun pendatang pada wilayah Kecamatan Long
hutan dan budidaya hutan.
Bagun mendapatkan akses atas tanah melalui proses-
Marinus Kristiadi Harun meneliti dampak negatif
proses yang sah menurut aturan hukum mereka (kese-
praktek besik-bakar dan prospek kompos berbahan
pakatan adat/lokal) untuk dapat menguasai tanah yang
organik lokal sebagai substitusi abu untuk amelioran di
dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Konflik penguasaan
lahan gambut.
tanah di Kecamatan Long Bagun terjadi dikarenakan
Asysyifa, dkk meneliti besarnya pendapatan wanita,
ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
kontribusi pendapatan wanita terhadap pendapatan
untuk menyelesaikan konflik tata batas, terutama sejak
keluarga dan peran wanita dalam meningkatkan kese-
adanya pemberian izin HPHH seluas 100 ha dan IUKhM.
jahteraan keluarga serta menggali potensi sumber daya
Halus Satriawan, dkk meneliti kesesuaian lahan
alam yang dapat dikembangkan kaum wanita di Desa
untuk pengembangan tanaman hutan Rakyat di kabu-
Telaga Langsat Kabupaten Tanah Laut.
paten bireuen-aceh.
Adnan Ardhana dan Syaifuddin meneliti saluran
Karakteristik penggergajian kayu ganitri (Elaeo-
pemasaran, margin pemasaran dan efisiensi pemasaran
carpus ganitrus Roxb.) dari hutan rakyat dengan pola
hasil hutan non kayu hutan rakyat pola agroforestri di
agroforestri diteliti Mohamad Siarudin & Ary Widiyanto.
desa Kertak Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kali-
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola penggergajian
mantan Selatan.
satu sisi dan pola penggergajian semi perempatan meng-
Pemulihan dan Pencegahan Semai Tusam (Pinus
hasilkan rendemen dan produktifitas yang relatif sera-
merkusii Jungh. et de Vriese) dari Gejala Klorosis diteliti
gam, namun berbeda sangat nyata pada efesiensi meng-
oleh Ari Darmawan dan M. Mandira Budi Utomo yang
gergaji dan lebar papan rata-rata, serta berbeda nyata
menghasilkan plot penelitian pemulihan, persentase
pada penggunaan bahan bakar.
kematian semai terendah adalah kombinasi antara pu-
Pengendalian Mutu Kayu Lapis Pada PT Wijaya
puk lambat tersedia dan pelet T. reesei. Pertumbuhan
Tri Utama Plywood Industry di Kalimantan Selatan diteliti
tinggi dan diameter semai terbaik adalah substitusi
Zainal Abidin, dkk. Dari kelima jenis ketebalan kayu
media dengan pelet T. reesei tanpa pupuk lambat terse-
lapis yang diteliti (2,4 mm, 2,7 mm, 3,2 mm, 3,7 mm
dia.
dan 5,2 mm), terlihat bahwa relatif ada perbedaan jenis Mariany Magdalena da Silva meneliti Tingkat Baha-
cacat yang terjasi serta prosentasenya.
ya Erosi Kawasan Hutan Ile Mandiri Kabupaten Flores
Tati Suharti, dkk meneliti pengaruh trichoderma
Timur. Hasil perhitungan menunjukan bahwa tingkat
sp. pada media bibit terhadap pertumbuhan Bibit Jabon
bahaya erosi yang terjadi cukup bervariasi meliputi erosi
Putih (Anthocepalus cadamba). Kombinasi pengen-
sangat ringan, berat dan sangat berat.
dalian fisik (tanah:kompos:sekam 1:1:1) dan pengen-
Proses transformasi agraria dan konflik sumberdaya alam di daerah pedalaman: Studi Kasus di Kecamatan
dalian biologi (Trichoderma sp), signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan bibit (tinggi, diameter).
Penyaradan kayu ramah lingkungan di hutan ta-
pleks bumi perkemahan Bongohulawa Kecamatan Lim-
naman di Kalimantan Timur diteliti Sona Suhartana dan
boto Kabupaten Gorontalo yang meliputi pimpinan,
Yuniawati. Penelitian menunjukkan penggunaan teknik
kelompok minat,kepala keluarga, wanita, pemuda diper-
RIL dalam kegiatan penyaradan kayu dapat mening-
oleh skor rata-rata skor capaian responden diperoleh
katkan produktivitas sebesar 14,72%, menurunkan
sebesar 56,44% dengan kualitas yang cukup
biaya produksi sebesar 17,53% dan meminimalkan ter-
Semoga hasil penelitian tersebut dapat menjadi
jadinya kerusakan lapisan tanah atas sebesar 26,89%.
pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca untuk
Model interaksi antara masyarakat dengan hutan
dikembangkan di kemudian hari. Selamat Membaca.
kota di Kompleks Bumi Perkemahan Bongohulawa diteliti Daud Sandalayuk, dan Samsudin D. Keseluruhan
Banjarbaru, Juli 2013
interaksi antara masyarakat dengan hutan kota di kom-
Redaksi,
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2
Juli 2013
ISSN 2337-7771 E-ISSN 2337-7992
PROSES TRANSFORMASI AGRARIA DAN KONFLIK SUMBERDAYA ALAM DI DAERAH PEDALAMAN: STUDI KASUS DI KECAMATAN LONG BAGUN KABUPATEN KUTAI BARAT, KALIMANTAN TIMUR Process Of Agrarian Transformation And Natural Resources Conflict In Hinterland Area In Long Bagun District, Kutai Barat Regency, East Kalimantan Eddy Mangopo Angi1 dan C. B. Wiati2 1 Peneliti Bidang Kebijakan dan Tata Kelola Hutan di Konsultan Independen 2 Peneliti Bidang Sosiologi Kehutanan di Balai Besar Penelitian Dipterokarpa Jalan H.A. Wahab Syahranie, Sempaja Samarinda, Kalimantan Timur
ABSTRACT. This research was aim to know history and forms of control, ownership and land using by local people, bussines and government. From the history and forms of control, ownership and land using could knowed the agrarian transformation which happen, including the existing of management system, authority system and permit system. Result of this research showed that: (1) Indigenous and outsider people in Long Bagun District has land acces through legal process according to their law rule (custom/local agreement) to control the land from the owner before. This process was done for generations or gotten permit from local head of village; (2) Conflict of land control in Long Bagun District happen because of disability of government of Kutai Barat Regency to finish the conflict of border system, particularly since the existing of HPHH permit for 100 ha and IUKhM; (3) Beside of the existing of investor/big capitalism in villages, natural resources conflict also happen because of the unclear of ownership and unfinished the village border system. Keyword: agrarian transformation, natural resources conflict, Long Bagun District ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan bentuk-bentuk penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah oleh masyarakat lokal, perusahaan dan pemerintah. Dari sejarah dan bentuk penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut, dapat diketahui proses transformasi agraria yang terjadi termasuk tata kelola, tata kuasa dan tata ijin yang ada. Selain itu pula diketahuinya pula konflik yang terjadi akibat dari proses transformasi agraria yang ada. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat asli maupun pendatang pada wilayah Kecamatan Long Bagun mendapatkan akses atas tanah melalui proses-proses yang sah menurut aturan hukum mereka (kesepakatan adat/lokal) untuk dapat menguasai tanah yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Proses tersebut dapat dilakukan secara turun temurun atau mendapatkan ijin dari pihak petinggi kampung setempat; (2) Konflik penguasaan tanah di Kecamatan Long Bagun terjadi dikarenakan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan konflik tata batas, terutama sejak adanya pemberian izin HPHH seluas 100 ha dan IUKhM; (3) Selain disebabkan adanya investor/ kapitalisme besar di kampung-kampung, konflik sumberdaya alam di Kecamatan Long bagun juga terjadi karena tidak jelasnya kepemilikan dan tidak terselesaikannya tata batas kampung. Kata Kunci:Transformasi agraria, konflik sumberdaya alam, Kecamatan Long Bagun Penulis untuk korespondensi, surel:
[email protected].
131
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
PENDAHULUAN Di Indonesia, daerah pedalaman sering dikaitkan secara negatif dengan keterbelakangan. kemiskinan, kebodohan, kekacauan dan pembangkangan dengan sikap keras kepala untuk hidup sebagai warga negara yang normal. Penggambaran daerah pedalaman sebagai daerah asing dan terbelakang dipakai untuk mewujudkan agenda tertentu, dan memiliki dampak yang nyata dalam menetapkan model atau rencana pembangunan seperti apa yang perlu dilakukan di daerah pedalaman (Li, 2002). Selanjutnya Peluso (1995) dalam Li (2002), menjelaskan bahwa konsep yang sangat relevan dalam memahami daerah pedalaman masa kini adalah proses teritorialisasi yang didefinisikan sebagai proses yang dilalui semua negara modern dalam membagi wilayahnya menjadi zona-zona politik dan ekonomi yang kompleks dan saling bertumpang tindih, mengatur kembali penduduk dan sumber daya alam di dalam unit-unit dan membuat aturan yang membatasi bagaimana dan oleh siapa wilayah ini dapat dimanfaatkan. Konsep keterpinggiran merupakan titik awal untuk mengungkap sejumlah dimensi yang terpenting dalam transformasi daerah pedalaman. Salah satu dimensi yang terpenting adalah transformasi agraria di daerah pedalaman. Agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 sebagai peraturan dasar yang mengatur pokok-pokok keagrarian dan merupakan landasan hukum tanah nasional, tidak memberikan pengertian yang tegas baik mengenai istilah tanah maupun agraria (Nurlinda, 2009). Ditambahkan Galudra, dkk (2006), UUPA yang wewenang pelaksanaannya dipegang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Undang – Undang Pokok Kehutanan (UUPK) yang wewenang pelaksanaannya ada ditangan Kementerian Kehutanan. Pengertian agraria dalam UUPA tersebut,
atas penguasaan sumber-sumber daya alam tertentu termasuk pengertian agraria sebagai diuraikan di atas. Transformasi agraria yang mengatur hak-hak atas penguasaan sumberdaya alam yang terjadi sebagai akibat dari kegiatan pembangunan daerah pedalaman. Selain itu pula akibat yang ditimbulkan dari penguasaan sumberdaya alam ini adalah akses tanah untuk rakyat/ petani terkait dengan keterpaksaan melepaskan tanahnya karena praktik perijinan memungkinkan alih fungsi tanah berdasarkan peruntukan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan alasan kepentingan pembangunan (Sumardjono, 2006; Dietz, 1998). Pembangunan dalam arti untuk kepentingan kapitalis adalah perkebunan dan pertambangan dalam skala besar (perkebunan kelapa sawit, pertambangan batu bara, dan lain sebagainya). Pihak kapitalis mengambil alih tanah-tanah yang semula dikuasai rakyat (Widjono, 1998; Semedi dan Bina, 1996) Hal terpenting lain dampak dari penguasaan sumberdaya alam ini adalah, konflik kepentingan yang muncul di masyarakat, baik antar masyarakat sendiri, masyarakat dengan pihak penguasa sumberdaya alam (pengusaha) maupun dengan pemerintah setempat. Kasus masyarakat di Kalimantan Barat oleh Semedi dan Bina (1996) disebutkan bahwa penguasaan tanah oleh pengusaha yang mereka sebut ’orang asing’ telah menguasai tanah perwalian mereka. Kasus persengketaan tanah juga dialami di Kalimantan Timur, dimana eksploitasi sumberdaya hutan yang diberikan kepada pengusaha oleh pemerintah untuk mendapat keuntungan secara ekonomi (Maunati, 2004; Angi dkk, 2010). Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat digarisbawahi bahwa ketidakpastian penguasaan dan kepemilikan atas tanah baik bagi masyarakat, pengusaha maupun pengambil keputusan menjadi sumber permasalahan ini. Menurut Contreras, dkk (2006) dan Galudra, dkk (2006), ketidakpastian aturan main dan
mengandung makna yang luas, yang meliputi bumi,
kepastian penguasaan yang ditetapkan oleh pemerintah
air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang
menjadi jantung permasalahan. Kementerian Kehutanan
terkandung di dalamnya. Dalam pengertian tersebut
misalnya, yang mengklaim kewenangannya atas
maka Harsono (2007) mengatakan bahwa perangkat
sebagian besar wilayah Indonesia, tetapi tidak mampu
hukum agraria tidak hanya merupakan satu perangkat
menunjukkan kemampuannya mengelola wilayah yang
hukum saja, tetapi merupakan suatu kelompok berbagai
luas tersebut serta tidak mampu menyediakan jaminan
bidang hukum, yang masing-masing mengatur hak-hak
penguasaan serta pengelolaan yang dibutuhkan oleh
132
Eddy Mangopo Angi & C.B. Wiati: Proses Transformasi Agraria dan Konflik……….(1): 131-142
masyarakat setempat maupun industri.
Studi bersifat eksploratif, dengan mengkombina-
Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk: (1).
sikan metode telaah dokumentasi (documentation
Mengetahui bentuk-bentuk penguasaan, kepemilikan
study) dari berbagai sumber data dan metode langsung
dan pemanfaatan tanah; (2). Mengetahui tata kelola,
(direct methods) yaitu pengumpulan data primer di
tata kuasa dan tata ijin yang ada dalam penguasaan,
lapangan dengan teknik wawancara dan observasi la-
kepemilikan dan pemanfaatan tanah tersebut; (3).
pangan (ground observation). Dalam pengisian kuesioner
Mengetahui konflik yang terjadi akibat dari proses trans-
dan wawancara jika memungkinkan juga dikutip pernya-
formasi agraria yang ada.
taan tentang sikap, keyakinan, pemikiran dan persepsi mereka. Data yang dikumpulkan dalam studi ini berupa
METODOLOGI PENELITIAN
data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan
Penelitian dilaksanakan selama 6 (enam) bulan,
melalui hasil diskusi dan wawancara dengan responden
dimulai 3 (tiga) bulan pertama dari bulan April sampai
dan informan kunci. Sedangkan data sekunder dikum-
dengan Juni 2008. Dilanjutkan kembali 3 (tiga) bulan
pulkan melalui studi literatur, pengumpulan data di
pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2012.
instansi terkait yaitu Dinas Kehutanan, Dinas Perke-
Kegiatannya meliputi kegiatan persiapan (studi literatur),
bunan, Dinas Pertambangan dan Energi, Badan Ling-
pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan penulisan
kungan Hidup Daerah (BLHD), Dewan Perwakilan Rak-
laporan lapangan. Lokasi studi di wilayah administrasi
yat Daerah (DPRD), Biro Hukum dan Kebijakan Kantor
Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Kutai Barat, Pro-
Bupati, Badan Pusat Statistik (BPS), dan lain-lain.
pinsi Kalimantan Timur, dengan titik berat pengambilan data pada pihak-pihak yang menguasai, memiliki dan pemanfaatan tanah. Terutama informan kunci (key in-
HASIL DAN PEMBAHASAN Tipologi Kecamatan Long Bagun
formant) di wilayah kampung, kecamatan dan kabu-
Kecamatan Long Bagun, merupakan salah satu
paten yang dipilih secara sengaja (purposive sampling)
kecamatan dari 21 kecamatan di Kabupaten Kutai
sebagai responden untuk mewakili pihak-pihak pemang-
Barat. Berada di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur
ku kepentingan.
dengan luas 4.971,20 km2, jumlah penduduk sekitar
Bahan-bahan terpenting yang dipergunakan untuk
8.915 jiwa atau 2.159 KK, dengan kepadatan penduduk
studi ini dirinci sebagai berikut: Peta-peta dasar tematik
mencapai 1,79 jiwa/km2. Suku asli yang mendiami daerah
Kabupaten Kutai Barat, daftar list dokumen yang
ini adalah suku Dayak yang meliputi: Dayak Bahau,
diperlukan dalam studi, daftar list pertanyaan tidak ter-
Busang, Kayan, Punan, Kenyah, Aoheng (Penihing),
struktur, buku catatan kecil (buku lapangan), dokumen
dan pendatang yang umumnya berdagang dan bekerja
referensi penting dari berbagai sumber sebagai data
atas sumber daya alam seperti: suku Bakumpai, Jawa,
sekunder. Peralatan di lapangan antara lain: Alat tulis
Banjar dan Bugis dari Sulawesi Selatan.
menulis, kertas catatan, buku kecil, buku besar, papan
Menurut letaknya kecamatan ini berbatasan sebe-
talysheet, kertas HVS, dll) yang digunakan untuk studi
lah utara dengan Kabupaten Malinau, sebelah timur
maupun pelaporan. Bahan visual antara lain: Kamera
dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah selatan
foto, alat perekam dan film kamera.
dengan Kecamatan Long Hubung dan Laham dan sebe-
Dalam penelitian ini metode analisis yang digu-
lah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan
nakan adalah metode Rapid Land Tenure Assessment
Tengah dan Kecamatan Long Pahangai. Sedangkan
(RATA) yang dikembangkan oleh Galudra dkk, (2006),
kampung-kampung yang berada di Kecamatan Long
dan metode Pengembangan Skenario Alternatif yang
Bagun meliputi: Long Hurai, Long Merah, Mamahak Ilir,
dikembangkan oleh Wollenberg dkk (2001). Penggunaan kedua metode dilakukan untuk lebih memperjelas fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.
Mamahak Ulu, Long Melaham, Ujoh Bilang, Long Bagun Ilir, Batoq Kelo, Batu Majang, Long Bagun Ulu dan Rukun Damai. Penduduk asli di Kecamatan Long Bagun umumnya bekerja sebagai petani ladang yang merupakan tradisi 133
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
turun temurun dari masyarakat dayak yang ada di
perempuannya Beg Ajang untuk mengikuti jejak
kecamatan ini. Menurut data BPS (2012) disebutkan
kakaknya yang kemudian tinggal di Ujoh Bilang.
pertanian yang ada meliputi padi ladang seluas 2.592
Keturunan kedua kakak beradik ini yang kemudian hari
ton dengan luas 994 ha. Sementara untuk produksi
banyak menjadi pimpinan di Ujoh Bilang dan Melaham.
perkebunan karet mencapai 11,74 kg/ha. Sedangkan
Selanjutnya Hibau Ajang mempunyai anak bernama
penduduk pendatang umumnya bekerja di perusahaan
Hang Hibau yang menikah dengan Bong Lejiu (Anak
kayu, berdagang bahan keperluan pokok dan juga
Raja Long Hubung dari suku Bahau Hwang Saq).
bekerja mencari emas di sepanjang anak-anak sungai
Perkawinan Hang Hibau dan Bong Lejiu menurunkan 2
Mahakam. Kegiatan perekonomian digerakan dengan
keturunan yaitu: 1). Bulan Hang yang menikah dengan
adanya koperasi yang mencapai 17 buah. Selain itu
Ajang Bayau (Raja Long Bagun) yang melahirkan
juga berkembangnya Credit Union (CU) yang berada di
keturunan yang menetap di Kampung Long Melaham
beberapa kampung.
yaitu Doq Ajang, Song Ajang, Tubu Ajang yang menikah dengan Kuhi Liah (Raja orang Kayan) dari Long Paka’
Sejarah Masyarakat di Kecamatan Long
yang kemudian menjadi kepala desa, Ubung Ajang,
Bagun dan Kondisinya Saat Ini
Wang Ajang, Lejui Ajang dan Belareh Ajang. 2). Helaq
Sejarah Kampung Ujoh Bilang dan Long
Hang yang menikah dengan Long Liing dari Long Tuyoq,
Melaham
dengan keturunannya Ping Helaq yang menikah dengan
Hasil wawancara dengan tokoh adat menyebutkan
Belawing Belareq (sekarang kepala adat besar Long
bahwa menurut sejarahnya penduduk Kampung Ujoh
Pahangai) dan Hibo Helaq Setelah Hang Hibau
Bilang dan Long Melaham berasal dari Apokayan (Dayak
meninggal, Bong Lejiu menikah dengan Liah Lasah
Busang) yang meninggalkan daerah tersebut melalui
(keturunan Raja Lirung Ubing) dengan mendapatkan
Sungai Boh dan masuk ke Sungai Glat, sehingga
keturunan yang mendiami Kampung Ujoh Bilang yaitu
mereka dinamakan orang Long Glat yang berarti orang
Devung Liah, Sawing Liah, Ding Liah, dan Long Liah.
yang mendiami Sungai Glat. Setelah itu dipimpin oleh
Sementara Beq Ajang menikah dengan Liah Ding
Kepala Ding, orang-orang Long Glat pindah dan
(orang Long Tuyoq) dan menetap di Long Tuyoq. Setelah
bermukim di Sungai Mahakam, mengikuti orang Kayan
Liah Ding meninggal, Beq Ajang kembali ke Ujoh Bilang.
yang sudah bermukim di sana sebelumnya. Pada saat
Perkawinan Beq Ajang dengan Liah Ding mendapatkan
itu, pemimpin orang Long Glat seperti Bang Juk
keturunan: Lawing Beq yang menikah dengan Mebeng
mempunyai pengaruh besar di wilayah di bawah riam-
Gun dan menetap di Ujoh Bilang. Keturunan yang lain
riam. Hal tersebut sesuai yang disebutkan Nieuwenhuis
Ding Beq yang kembali ke Long Tuyoq menikah dan
(1994), bahwa dalam sejarahnya Mahakam Hulu pernah
menetap disana.
dikuasai oleh orang Long Glat yang pernah memegang kekuasaan di daerah ini sekitar tahun 1850.
Kelompok Bang Juk (Raja di hulu Mahakam) datang ke Ujoh Bilang diperkirakan sebelum tahun 1900. Bang
Kampung-kampung di Kecamatan Long Bagun
Juk menikah dengan Long Piing dan menghasilkan 2
sendiri mulai dibangun sekitar tahun 1900, dimulai saat
keturunan yaitu Lejiu Bang yang tidak memiliki anak
Hibau Ajang beserta pengikutnya meninggalkan
atau keturunan dan Bit Bang yang merantau ke suku
kampung lama mereka milir ke Kampung Muroh untuk
Punan di Tabang dan menikah disana dengan keturunan
mencari kehidupan yang lebih baik. Kampung Muroh
Mupung. Tahun 1930 saat Bang Juk wafat, kekuasaan
terletak di hulu Batu Dinding (Batu Kapur Kehe dan
jatuh ke tangan Tului Paron (dikenal sebagai Avan dari
Batu Teweng) antara Kampung Ujoh Bilang dan Long
Long Glat), yang kemudian pindah ke Data Naha untuk
Melaham. Karena adanya serangan wabah kolera, pada
menjadi raja disana.
tahun 1928 penduduk Kampung Muroh pindah ke hilir
Kekosongan kekuasaan diambil alih oleh Beq Ajang
di hulu Sungai Melaham (sekarang Kampung Long
saudara Hibau Ajang, sebagai penguasa di daerah
Melaham) dan sebagian ke Kampung Mamahak, Ujoh
tersebut yang meliputi Long Melahan/Muroh dan Ujoh
Bilang. Keberhasilan Hibau Ajang menarik saudara
Bilang. Setelah Beq Ajang meninggal, posisinya
134
Eddy Mangopo Angi & C.B. Wiati: Proses Transformasi Agraria dan Konflik……….(1): 131-142
digantikan anaknya Lawing Beq yang dalam perkem-
di kiri mudik Sungai Sebunut. Permasalahan ini awal
bangannya kemudian diangkat menjadi Kepala Adat dan
mulanya terkait dengan adanya usulan Ijin Usaha Hak
Petinggi Kampung di Ujoh Bilang. Ketika Lawing Beq
Pemanfaatan Hasil Hutan (IUHPHH) atau yang dikenal
diangkat menjadi petinggi di Ujoh Bilang, Helaq Hang
HPHH 100 ha pada tahun 1999. Permasalahan semakin
diangkat juga sebagai petinggi di Long Melaham. Saat
berkembang sejak Lembaga Kampung Long Bagun Ilir
ini keturunan mereka tidak lagi menjadi pemimpin/pe-
mengusulkan Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat
tinggi Kampung Ujoh Bilang, sehingga sejarah ketu-
(IUKhM) tahun 2005 lewat Badan Pengelola Koperasi
runan keluarga tersebut tidak dapat diketahui lagi.
Losing Urip di Sungai Sebunut.
Sejarah Kampung Long Bagun Ilir
Kepemilikan Tanah oleh Masyarakat
Sementara itu Kampung Long Bagun Ilir di daerah Sungai Sebunut didirikan oleh suku Aoheng (Dayak Penihing) yang melakukan perpindahan dari Kampung Tiong Ohang di Kecamatan Long Apari. Perpindahan kelompok pertama dilakukan pada tahun 1972 suku Aoheng (Dayak Penihing) ke Kampung Batoq Kelo
Bentuk Kepemilikan Tana’ Peraaq Tana’ Peraaq atau sering disebut juga Tana Mawa’ yang bermakna tanah kesayangan. Daerah tersebut disayang karena terdapat berbagai sumber daya alam yang diperlukan oleh masyarakat kampung setempat.
sebanyak 20 kepala keluarga (KK) yang dipimpin oleh
Tana’ Peraaq dapat dikatakan sebagai tabungan
Jalung Bulan. Perpindahan tersebut dilakukan untuk
masyarakat umum (tanah komunal) karena dapat
mencari tempat kehidupan yang baru dan lebih baik.
dimanfaatkan untuk masyarakat secara umum.
Pada tahun 1973 dilakukan pula perpindahan kelompok
Pemanfaatan tersebut dapat berupa umum maupun
ke-2 sebanyak 40 KK yang dipimpin oleh Anyeq Sangiq
pribadi sepanjang tidak dijual atau diperdagangkan.
dan Ngo Bulan dari Kampung Tiong Ohang ke Kampung
Kepentingan pribadi misalnya untuk acara kematian,
Batoq Kelo. Kemudian pada tahun 1977 perpindahan
upacara adat, lahan usaha bagi masyarakat yang tidak
ke-2 dilakukan dari Kampung Batoq Kelo ke daerah
punya biaya untuk hidup serta untuk cadangan makanan
Long Bagun Ilir yang dipimpin oleh Tekwan. Kelompok
jika terjadi musibah kekeringan atau kelaparan.
ke-2 kemudian menyusul yang dipimpin oleh Paron.
Sedangkan untuk kepentingan umum misalnya untuk
Perpindahan suku Aoheng ke Long Bagun Ilir yang didiami orang Dayak BUsang di daerah Sungai Sebunut
pembuatan gereja, balai adat balai kampung dan sebagainya.
diterima secara adat dengan memberikan tajau atau
Tana’ Peraaq di Kampung Long Melaham berada
guci.. Selanjutnya syarat diterima orang Dayak Busang
di Sungai Melaham Bit yang merupakan anak sungai
dengan memberikan batu jala yang berisi parang yang
dari Sungai Melaham dan terletak di sebelah kanan
bermakna untuk membuka lahan dan piring putih
mudik. Sedangkan Tana’ Peraaq di Kampung Ujoh
sebagai tanda menerima kedatangan orang Dayak
Bilang berada di Batu Sap. Penentuan dan pengaturan
Aoheng dengan hati yang putih. Penerimaan orang
lokasi Tana’ Peraaq diatur secara adat melalui
Dayak Aoheng dilakukan oleh Kepala Adat Long Bagun
musyawarah adat yang dipimpin oleh kepala adat
di Kampung Long Bagun Ilir dengan bantuan Jalung
berdasarkan sumber daya alam yang ada di dalamnya.
Bulan seorang Dayak Aoheng yang dapat berbahasa
Batas-batas terluar lokasi Tana’ Peraaq Sungai
Dayak Busang. Saat itu penyerahan lahan secara adat
Melaham Bit berdasarkan batas alam dan telah melalui
oleh Kepala Adat Long Bagun dilakukan setelah
kesepakatan bersama.
menyepakati wilayah Kampung Long Bagun Ilir yang diberikan.
Perladangan Tradisional
Saat ini Kepala Adat Kampung Long Bagun Hulu
Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari,
(Dayak Busang) ingin mengklaim kembali wilayah
masyarakat di Kecamatan Long Bagun melakukan
Kampung Long Bagun Ilir. Mereka mengklaim wilayah
kegiatan perladangan dengan membuka hutan. Cara
tersebut sampai dengan Sungai Pengaron yang berada
umum yang digunakan adalah dengan sistem tebas 135
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
dan bakar (slash and burn) yang dilakukan secara gilir
Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKhM)
balik dalam kurun waktu 10 - 15 tahun secara bersama-
IUKhM merupakan program dari pemerintah
sama dan berada dalam satu bentang alam. Saat ini
Kabupaten Kutai Barat untuk mensejahterakan
sebagian masyarakat sudah melakukan perladangannya
masyarakat yang berada di sekitar hutan. Sesuai Perda
dengan sistem menetap terutama yang hanya memiliki
Kabupaten Kutai Barat No. 12 Tahun 2003, tujuan
lahan terbatas dan mengolahnya secara turun temurun.
penyelenggaraan IUKhM adalah untuk memberdayakan
Perladangan dilakukan dengan sistem tadah hujan
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar
melalui proses tahap pembukaan hutan, pemotongan,
hutan. Model pengelolaan IUKhM yang ada dilapangan
pencincangan, pembakaran, penanaman, pemeliharaan
diantaranya adalah Hutan Kampung, Hutan Adat dan
hingga pemanenan. Jenis yang ditanam adalah padi
Hutan Rakyat/Waris yang semuanya berada di luar
gunung dan palawija dan dilakukan hanya sekali dalam
Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK) dengan
setahun.
peruntukan Kawasan Hutan Produksi Lokal.
Perkebunan Karet
Sejak dikeluarkan pertama kali pada tanggal 17 Mei 2005 hingga saat ini sudah terdapat 11 IUKhM yang
Perkebunan karet di Kecamatan Long Bagun
dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Tiga
berkembang setelah adanya program DAK-DR dan
dari 6 IUKhM yang ada di Kecamatan Long Bagun
budidaya tanaman kehutanan seperti kebun hutan.
diantaranya adalah: (1) IUKhM Lembaga Adat Mamahak
Namun demikian penanaman karet di wilayah ini sebe-
Besar dengan Badan Pengelola Koperasi Luvang
narnya telah ada sejak tahun 1986 dengan masuknya
Kriman; (2). IUKhM Lembaga Kampung Long Melaham
Pengembangan Sosial Ekonomi (PSE) dari Keuskupan
dengan Badan Pengelola Koperasi Nedau Apau; (3).
Samarinda. Areal untuk pengembangan karet tersebut
IUKhM Lembaga Kampung Long Bagun Ilir dengan
berada di sekitar Sungai Sebenaq yang dipinjam dari
Badan Pengelola Koperasi Losing Urip. Dalam
Kampung Ujoh Bilang. Saat itu setiap KK diberikan
pelaksanaannya masing-masing Badan Pengelola
jatah 1 ha/KK untuk ditanami dengan karet. Untuk Kam-
selanjutnya akan bermitra dengan perusahaan (pemilik
pung Long Bagun Ilir, karet ditanam dibekas ladang yang
modal) untuk melakukan kegiatan eksploitasi hutan.
berada di Sungai Sebunut. Dalam perkembangannya
Hasil yang didapat akan dibagi berdasarkan
perkebunan karet saat ini dapat membantu ekonomi
kesepakatan antara Badan Pengelola dan Pemilik
keluarga sebagai sumber penghasilan sampingan di luar
Modal. Sedangkan untuk masyarakat dan Lembaga
hasil ladang dengan harga jual di tingkat pengumpul di
Kampung/Adat hanya diberi fee yang besarnya
kampung.mencapai Rp 5.000/kg.
berdasarkan kesepakatan.
Budidaya Agroforestri
Bekas Kampung
Budidaya agroforestri sebenarnya telah lama
Bekas kampung merupakan bekas tempat
dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Long Bagun,
pemukiman masyarakat Dayak yang melakukan
yaitu dengan mengkombinasikan tanaman kehutanan
perpindahan dari bagian hulu Mahakam dan anak-anak
dengan tanaman pertanian/perkebunan yang telah ada
sungainya ke bagian hilir dari sungai Mahakam.
sebelumnya. Beberapa model budidaya agroforestri di
Umumnya mereka melakukan beberapa kali perpin-
lapangan misalnya tanaman coklat dicampur dengan
dahan dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan
beberapa tanaman kehutanan misalnya meranti, kapur
untuk mendapatkan tempat yang cocok untuk menetap.
dan lain-lain. Ada pula kombinasi antara karet dengan
Salah satu contoh bekas kampung (Lepuun Uma) yang
tanaman kehutanan atau tanaman buah. Saat ini budi-
ada di Long Melaham/Muroh berada di sebelah kiri mudik
daya agroforestri banyak dikembangkan melalui pro-
Kampung Long Melaham. Lokasi tersebut tadinya
gram DAK-DR dan program penanaman dalam Izin Usa-
dibangun oleh kelompok Dayak Kayan yang melakukan
ha Kehutanan Masyarakat (IUKhM) yang menggabung-
perpindahan dari kampung lama mereka di Longpaka
kan tanaman kehutanan, pertanian dan perkebunan.
(Long Pahangai). Saat ini kondisi bekas kampung hanya
136
Eddy Mangopo Angi & C.B. Wiati: Proses Transformasi Agraria dan Konflik……….(1): 131-142
berupa bekas-bekas pondok dan beberapa tanaman
Kampung Long Melaham tidak lagi dipergunakan karena
buah yang masih ada (durian, kelapa, mangga, dan
tidak ada pendampingan untuk pengolahan tanahnya.
lain-lain).
Umumnya mereka kembali ke sistem perladangan semula dengan membuka hutan dan diberakan sekitar
Kebun Rotan
10 - 15 tahun.
Berkebun rotan merupakan kebiasaan masyarakat Dayak secara turun temurun yang dilakukan saat mere-
Tata Kuasa
ka membuka hutan untuk kegiatan perladangan dengan
Kampung-kampung yang ada di Kecamatan Long
cara menanam rotan setelah selesai panen padi.
Bagun sudah ada sejak sebelum tahun 1900an. Hal ini
Penanaman rotan dilakukan diantara tunggul-tunggul
dapat dibuktikan dengan adanya bekas-bekas kampung
kayu sebagai penyangga jika tanaman tersebut
tua yang mereka tinggalkan, bekas rumah panjang
tumbuh. Masyarakat Dayak yang ada di Kecamatan
(lamin), kebun buah dan bekas-bekas kuburan yang
Long Bagun mengenal berbagai jenis tanaman rotan,
ada di gunung-gunung kapur atau perbukitan karena
baik yang telah mereka budidayakan sendiri maupun
perpindahan ke tempat yang lebih aman dikarenakan
melalui program DAK-DR dari Dinas Kehutanan Kabu-
kesehatan, perang maupun kebutuhan tanaman
paten Kutai Barat, atau adapula yang mereka ambil
pangan. Pada dasarnya mereka mengelola lahan dengan
dari hutan hutan dipelihara. Jensi-jenis rotan tersebut
cara membuka hutan yang kemudian dijadikan ladang
diantaranya: Rotan Sega, Pulut Merah, Jahab, Pulut
untuk kehidupan sehari-hari. Lahan yang ada awalnya
Putih, Manau dan beberapa jenis rotan hutan lainnya.
dimiliki secara bersama-sama (komunal) tetapi dalam
Beberapa lokasi yang telah ditanami rotan berada di
perkembangannya karena populasi yang semakin
Sungai Sebunut milik Kampung Long Bagun Ilir dan
meningkat maka lahan-lahan tersebut dibagikan kepada
Sungai Melaham milik Kampung Long Melaham.
masing-masing Kepala Keluarga (KK).
Kebanyakan rotan dimanfaatkan oleh masyarakat
Umumnya tanah-tanah yang dikelola merupakan
Dayak untuk tali pengikat misalnya pengikat tiang
warisan, namun ada juga yang sifatnya dipinjamkan
rumah, pengikat hewan dan kerajinan ibu rumah tangga.
sementara atau juga diberikan oleh sekelompok suku
Selain itu umbut rotan juga diambil untuk dimakan. Bagi
atau kampung kepada kelompok suku lain yang mela-
yang memiliki kebun rotan yang cukup luas hasilnya
kukan perpindahan dari anak-anak Sungai Mahakam
dijual kepada pengumpul di tingkat kampung/keca-
atau dari daerah jeram tinggi yang berada di bagian
matan, baik dalam bentuk basah atau kering/asapan.
hulu dari Kecamatan Long Bagun. Hal tersebut dapat
Saat ini petani rotan semakin jarang memanen rotan
terlihat dari catatan perjalanan sejarah dan dokumen-
dikarenakan harga rotan yang semakin rendah bahkan
dokumen yang disampaikan tetua adat masing-masing
mengkonversi lahannya menjadi kebun karet atau dijual
kampong. Sebagai contoh adalah sebagian tanah-tanah
kepada pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit/
yang saat ini dikelola dan dibangun menjadi kampung
tambang batubara.
oleh Suku Dayak Kayan, Kenyah, Aoheng/Penihing dan Punan, dulunya diberikan atau juga dipinjamkan oleh
Sawah Sawah merupakan hal baru bagi masyarakat Dayak
suku yang pertama mendiami daerah tersebut, yaitu Suku Dayak Busang dan Bahau.
yang ada di daerah Kecamatan Long Bagun. Pertama kali diperkenalkan oleh pihak perusahaan kayu yang
Tata Kelola
berada di sekitar kampung mereka, seperti perusahaan
Sejak adanya perubahan status tanah yang sifatnya
Kayu PT. Gunung Jati Rimba (PT. GJR) yang beroperasi
komunal menjadi tanah milik di Kecamatan Long
di dekat Kampung Long Melaham sejak tahun 1990an.
Bagun, menyebabkan juga banyak terjadi perubahan
Sawah irigasi seluas 15 ha tersebut dibuat sebagai
pengelolaan lahan (tata kelola). Hal tersebut dapat dilihat
bentuk Program Bina Desa dari perusahaan kayu
dari surat keterangan kepemilikan tanah yang
tersebut. Sejak perusahaan PT. GJR tutup, sawah di
dikeluarkan oleh petinggi setempat. Bahkan sejak 137
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
adanya Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten
Kepemilikan Tanah oleh Pemerintah dan
Kutai Barat, pemerintah daerah setempat mengisya-
Pengusaha
ratkan untuk mendaftarkan tanah-tanah yang ada men-
Bentuk Kepemilikan Tanah
jadi hak milik.
Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar
Perubahan tata kelola di Kecamatan Long Bagun sangat dipengaruhi oleh adanya program DAK-DR, Gerhan, RHL dan IUKhM yang menyebabkan banyak lahan-lahan yang dulunya milik komunal dibagi-bagi ke masing-masing KK dengan luasan 2 ha/KK. Pembagian lahan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menanam beberapa jenis tanaman kehutanan, perkebunan maupun jenis tanaman pangan lainnya di lahan masyarakat.
Terdapat 6 (enam) perusahaan perkebunan kelapa sawit yang saat ini beroperasi di Kecamatan Long Bagun yaitu PT Tunas Bersusun Abadi, PT Marsam Citra Adiperkasa, PT Karisma Benua Etam, PT Luvang Urip, PT Borneo Mukti Sejahtera dan PT Nusantara Abadi Jaya. PT Tunas Bersusun Abadi (PT TBA) adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang pertama masuk ke Kampung Long Melaham. Berdasarkan Surat
Namun secara tidak langsung program ini mengajarkan
Keputusan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor
pada masyarakat bahwa pengelolaan tanah dapat di
525.26/K.451/2008 tanggal 3 Juni 2008, PT TBA diberi
serahkan kepada masing-masing individu KK. Di Kam-
konsesi untuk mengelola areal seluas 17.776 Ha yang
pung Long Melaham, Long Bagun Ilir, Batoq Kelo, Long
meliputi Kampung Ujoh Bilang, Long Melaham dan
Bagun Ulu misalnya, lahan-lahan bekas IUKhM didis-
Mamahak Hulu Kecamatan Long Bagun, Kabupaten
tribusikan ke masing-masing KK untuk ditanami
Kutai Barat, Provinsi Kaltim. Berdasarkan laporan doku-
tanaman kehutan dan perkebunan (misalnya: meranti,
men Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) PT TBA
kapur, rotan, karet, coklat dll).
bulan Januari 2009, disebutkan bahwa perusahaan yang
Tata Ijin
telah melakukan memulai penanaman perdana pada tanggal 8 April 2010 yang lalu mempunyai rencana
Tata ijin disini dimaksudkan adalah bentuk dari
membangun pabrik minyak sawit dengan kapasitas 60
kewenangan pemilik tanah untuk mendapatkan
Ton TBS/Jam yang direncanakan mulai beroperasi pada
keuntungan secara ekonomi dan sosial atas tanah
tahun 2013.
tersebut. Bentuk keuntungan ekonomi tersebut adalah berupa pinjam pakai atau juga pengalihan hak
Pertambangan Batubara Ijin Bupati dan Pusat
kepemilikan. Kasus ini terjadi ketika beberapa perusa-
Berdasarkan izinnya kegiatan pertambangan di
haan perkebunan sawit dan tambang batubara masuk
Kabupaten Kutai Barat terbagi atas 2 (dua), yaitu izin
dalam wilayah kampung. Beberapa kelompok
tambang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat
masyarakat/kampung merasa perlu memiliki kembali
dengan mekanisme pinjam pakai kawasan hutan dari
tanah yang dulunya dipinjamkan kepada kelompok
Kementerian Kehutanan RI dan ijin tambang dari bupati
masyarakat lain untuk mendapat ganti rugi/untung dari
yang diberikan di Kawasan Budidaya Non Kehutanan
perusahaan. Sementara kelompok masyarakat lain
(KBNK) atau APL. Untuk wilayah Kecamatan Long
sebagai pihak pemakai/pengguna lahan tidak berdaya
Bagun umumnya izin yang dikeluarkan berasal dari
apalagi di atas tanah tersebut sudah mereka garap dan
bupati dengan mengacu pada Peraturan Daerah
ditanami karet yang sudah produksi. Kasus inilah yang
Kabupaten Kutai Barat No. 15 Tahun 2003 tentang Ijin
banyak terjadi di beberapa kampung di Kecamatan
Usaha Pertambangan Umum Daerah.
Long Bagun. Hal tersebut yang saat ini menimbulkan
Beberapa izin pertambangan batubara yang ada di
konflik kepentingan antara kelompok masyarakat, suku
Kecamatan Long Bagun adalah sebagai berikut: (1) PT.
dan kampung di Kecamatan Long Bagun yang dulunya
Karya Borneo Agung dengan izin eksplorasi
aman dan bersahabat, namun kini harus bermusuhan
berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No.
karena memperebutkan tanah-tanah yang telah
545/K.069b/2008 seluas 9.600 ha; (2) PT. Kayaan
bertahun-tahun digarap.
Mekaam dengan izin eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/K.11a/2009
138
Eddy Mangopo Angi & C.B. Wiati: Proses Transformasi Agraria dan Konflik……….(1): 131-142
seluas 5.000 ha; (3) PT. Glory Azzumi International
pusat. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kutai
dengan izin eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan
Barat menganggap bahwa KBNK yang ada dapat
Bupati Kutai Barat No. 545/K.11f/2009 seluas 5.000 ha;
dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan
dan (4) PT. Urip Tagang dengan izin eksplorasi berda-
dengan Pendapatan Asli daerah (PAD), baik itu untuk
sarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 545/
investor dalam maupun luar negeri yang diperuntukan
K.11b/2009 seluas 5.000 ha.
untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan dan kegiatan ekonomi lainnya.
Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan Alam (IUPHHK-HA)
Tata Kelola
Pola pengelolaan sumber daya hutan yang ada di
Walaupun Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
Kecamatan Long Bagun sebenarnya telah dilakukan
mengakui tata kuasa KBK berada di bawah kewenangan
sejak jaman banjir kap sekitar tahun 1960an hingga
Kementerian Kehutanan RI, tetapi dalam pelaksanaan-
dibukanya Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Perusahaan
nya di Kecamatan Long Bagun terdapat beberapa KBK
HPH di sekitar wilayah ini diantaranya, PT Gunung Jati
yang dikelola oleh masyarakat, misalnya Tana’ Peraaq
Rimba (PT GJR) yang beroperasi di daerah Sungai
yang ada di Kampung Long Melaham. Dalam sejarah-
Payang selama ± 10 tahun sejak tahun 1980an sampai
nya, Kementerian Kehutanan juga pernah memberikan
tahun 1990-an. Perusahaan lain yang pernah masuk di
kewenangan pemberian izin pengelolaan KBK kepada
daerah ini adalah PT Dayak Besar (PT DB) yang ber-
daerah dalam bentuk Hak Pengusahaan Hasil Hutan
operasi sekitar tahun 1990an di sekitar Sungai Pusuq
(HPHH) seluas 100 ha (sekitar tahun 1999-2002). Hal
dan Melambit dan PT Mulawarman Bakti yang ber-
tersebut merupakan bukti bahwa pengelolaan KBK
operasi di Sungai Melaham, berdekatan dengan areal
pernah dikelola oleh pemerintah daerah dan masyarakat
eks Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKhM) Koperasi
lewat lembaga kampung dan adat. Sementara untuk
Nedau Apau Kampung Long Melaham.
KBK yang lain seperti HP, HPT tetap dikelola oleh Hak
Beroperasinya berbagai perusahaan perkayuan di Kecamatan Long Bagun, telah memberikan dampak
pengusahaan Hutan (HPH) yang sekarang dikenal dengan IUPHHK-HA.
yang cukup besar berupa kesempatan kerja bagi masya-
Sedangkan untuk KBNK yang kewenangannya
rakat. Sebagian besar masyarakat umumnya pernah
dipegang oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, da-
bekerja sebagai tenaga buruh di perusahaan perkayuan.
lam pelaksanaannya dikelola oleh masyarakat untuk
Ada pula masyarakat yang bekerja sebagai surveyor
kegiatan perladangan, perkebunan, pertanian, agrofo-
untuk inventarisasi tegakan, operator alat berat seperti
restri, IUKhM dan aktifitas ekonomi masyarakat lainnya.
logging/hauling dan kepiting, teknisi, dan lain-lain. Selain
Tetapi disisi lain sejak masuknya investor/kapitalisme
itu masyarakat juga mendapat manfaat dari kegiatan
perkebunan sawit dan tambang batubara, Pemerintah
program Bina Desa Hutan (BDH) yang dilakukan oleh
Kabupaten Kutai Barat juga mengeluarkan ijin-ijin di
PT GJR berupa pembuatan sawah sekitar 15 ha yang
KBNK yang diperuntukan bagi kepentingan PAD. Hal
lokasinya sekarang masuk dalam wilayah eks IUKhM
ini yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih lahan
Koperasi Nedau Apau. Saat ini persawahan tersebut
dengan masyarakat.
tidak lagi dipergunakan seiring dengan tutupnya PT GJR. Tata Ijin Tata Kuasa
Berdasarkan penelusuran ke beberapa instansi di
Dalam hal tata kuasa, Pemerintah Kabupaten Kutai
tingkat propinsi dan kabupaten (kehutanan, perkebunan
Barat mengacu pada aturan pemerintah pusat, dalam
dan pertambangan), banyak izin-izin yang telah
hal ini Kementerian Kehutanan RI, dimana kewenangan
dikeluarkan di Kecamatan Long Bagun, baik di KBK
pemerintah daerah hanya sebatas kawasan Budidaya
maupun di KBNK. Untuk di KBK terdapat izin-izin
Non Kehutanan (KBNK), sedangkan kawasan Budidaya
pengelolaan hutan berupa IUPHHK-HA maupun izin
Kehutanan (KBK) dibawah kewenangan pemerintah
HPHH seluas 100 ha yang dulunya pernah dikeluarkan 139
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Sementara untuk
di Kampung Ujoh Bilang, Long Melaham dan Mamahak
KBNK, terdapat izin-izin perkebunan kelapa sawit dan
Hulu di Kecamatan Long Bagun. Batas Kampung Ujoh
pertambangan yang dikeluarkan pemerintah provinsi dan
Bilang dan Long Melaham menurut sejarahnya berada
kabupaten. Kondisi ini yang menimbulkan permasa-
di Sungai Sebenaq yang merupakan anak Sungai
lahan karena banyak yang tumpang tindih lahan dengan
Mahakam. Wilayah Sungai Sebenaq merupakan areal
lahan masyarakat (ladang, kebun, agroforestri dan lain-
perkebunan karet kedua kampung tersebut yang dibangun
lain). Bahkan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan
sejak tahun 1986 oleh PSE Keuskupan Samarinda.
akhirnya mencabut Peraturan Daerah (Perda) Kutai
Konflik batas kampung ini dimulai saat Kepala
Barat yang menjadi dasar dikeluarkannya IUKhM,
Kampung/Adat Ujoh Bilang secara sepihak memperikan
karena lokasinya yang tumpang tindih dengan
izin kepada PT TBA di Sungai Sebenaq untuk dijadikan
perkebunan kelapa sawit milik PT TBA.
areal pembibitan kelapa sawit dengan kompensasi air bersih tanpa persetujuan Kepala Kampung/Adat Long
Konflik Kepemilikan Tanah
Melaham. Areal seluas 3 ha yang diberikan kebetulan
Hadirnya beberapa investor besar yang masuk ke
berada pada lokasi perkebunan karet milik Kampung
wilayah Kabupaten Kutai Barat, khususnya di
Long Melaham. Alasan pemberian izin Petinggi/Kepala
Kecamatan Long Bagun diakui sangat berdampak pada
Adat Kampung Ujoh Bilang adalah bahwa pihak
kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setem-
Kampung Long Melaham tidak berhak atas wilayah
pat. Namun hal tersebut juga menimbulkan banyak
tersebut karena dianggap sebagai penduduk pendatang.
permasalahan yang terkait dengan konflik penguasaan
Menurut tokoh adat di kedua kampung, konflik batas
dan pemilikan tanah. Permasalahan-permasalahan
ini seharusnya tidak terjadi jika pihak Petinggi/Kepala
tersebut diantaranya: (1). Tumpang tindih lahan antara
Adat Kampung Ujoh Bilang mengetahui sejarah dan
IUKhM Nedau Apau dengan perkebunan kelapa sawit;
asal usul kedua kampung tersebut. Selanjutnya
(2). Tidak adanya kepastian terkait IUKhM yang sudah
dikatakan bahwa Petinggi/Kepala Adat Ujoh Bilang yang
terlanjur dikeluarkan seperti kasus IUKhM Nedau Apau);
sekarang bukan dari golongan Hipui (bangsawan/raja),
(3). Perebutan lahan antara pengelolaan oleh masya-
tetapi hanya berasal dari golongan Dipan (budak).
rakat (ladang, kebun, agroforestri, IUKhM dan lain-lain
Konflik semakin berkembang karena ternyata di
dengan izin tambang atau perkebunan kelapa sawit,
lapangan PT TBA melakukan penggusuran perkebunan
(4). Konflik tata batas kampung dengan kampung yaitu
karet untuk areal pembibitan kelapa sawit Lahan bukan
Kampung Long Melaham dengan Kampung Mamahak
hanya seluas 3 ha, tetapi meluas menjadi 5 ha. Selain
Besar, Kampung Long Melaham dengan Kampung Ujoh
itu pihak masyarakat Kampung Long Melaham yang
Bilang, Kampung Ujoh Bilang dengan Kampung Long
lahannya mengalami penggusuran sama sekali tidak
Bagun Ilir, Kampung Long Bagun Ilir dengan Kampung
mendapatkan kompensasi yang dijanjikan. Dalam
Long Bagun Ulu), (5). Konflik tata batas kampung dengan
perkembangannya PT TBA malah memperluas areal
Perkebunan Kelapa Sawit (Kampung Long Melaham
pembibitan kelapa sawit menjadi menjadi 11 ha. Hal ini
dengan PT. TBA).
membuat masyarakat Kampung Long Melaham menjadi
Penjelasan singkat mengenai konflik tata batas
marah dan melaporkan kejadian ini kepada pihak
antar kampong yang terjadi dapat diuraikan sebagai berikut:
kecamatan. Sayangnya pihak kecamatan menyatakan
Konflik Batas Kampung Long Melaham– Kampung Ujoh Bilang Berdasarkan sejarah kedua kampung ini merupakan kampung yang berdiri secara bersamaan yang
tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dan menyerahkannya kepada pihak kabupaten. Konflik Batas Kampung Long Bagun Ilir – Long Bagun Hulu
dibangun oleh Suku Dayak Bahau dan Dayak Kayan.
Konflik batas Kampung Long Bagun Ilir dan Long
Konflik dimulai sejak masuknya PT TBA, sebuah peru-
Bagun Hulu sudah dimulai sejak tahun 1999 akibat
sahaan perkebunan kelapa sawit yang membuka areal
adanya pemberian izin HPHH seluas 100 ha oleh Bupati
140
Eddy Mangopo Angi & C.B. Wiati: Proses Transformasi Agraria dan Konflik……….(1): 131-142
Kubar kepada kedua belah pihak kampung. Konflik tersebut dilatarbelakangi pemberian fee kepada masyarakat Kampung Long Bagun Ilir dan pihak masyarakat Kampung Long Bagun Hulu merasa bahwa Sungai Sebunut yang menjadi lokasi HPHH seluas 100 ha masih termasuk dalam wilayah kampung mereka. Bahkan menurut pihak Kampung Long Bagun Hulu, wilayah Kampung Long Bagun Ilir yang merupakan masyarakat pendatang hanya sampai Sungai Pengaron yang merupakan anak Sungai Sebunut. Konflik batas antar kedua kampong semakin meningkat ketika Pemerintah Kabupaten Kutai Barat mengeluarkan IUKhM kepada Lembaga Kampung Long Bagun Ilir dengan Badan Pengelola Koperasi Losing Urip pada tahun 2005 di kiri mudik Sungai Sebunut. Konflik tidak dapat diselesaikan karena saat ini sudah tidak ada lagi saksi hidup saat penyerahan wilayah Kampung Long Bagun Ilir dari pihak Adat Dayak Busang (Kampung Long Bagun Hulu). Demikian juga dengan bukti tertulis, karena tidak ada penyerahan dokumen bukti batas antar kedua kampong antara Petinggi/Kepala Adat lama ke Petinggi/Kepala Adat baru.
KESIMPULAN Masyarakat asli maupun pendatang pada wilayah Kecamatan Long Bagun mendapatkan akses atas tanah melalui proses-proses yang sah menurut aturan hukum mereka (kesepakatan adat/lokal) untuk dapat menguasai tanah yang dimiliki oleh pemilik sebelumnya. Proses tersebut dapat dilakukan secara turun temurun atau mendapatkan ijin dari pihak petinggi kampung setempat; Konflik penguasaan tanah di Kecamatan Long Bagun terjadi dikarenakan ketidakmampuan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk menyelesaikan konflik tata batas, terutama sejak adanya pemberian izin HPHH seluas 100 ha dan IUKhM; Selain disebabkan adanya investor/kapitalisme besar di kampung-kampung, konflik perebutan tanah di Kecamatan Long bagun juga terjadi karena tidak jelasnya kepemilikan dan tidak terselesaikannya tata batas kampung.
DAFTAR PUSTAKA Angi, Eddy Mangopo, Martua Thomas Sirait, Andiko, Bambang Rudi Ananto dan Jentra, 2010. Rapid Social and Legal Assessment Pengelolaan Sumber Daya Alam di Luar Kawasan Hutan Kutai Barat, Kaltim. Materi Presentasi Hasil Assessment Ijin Usaha Kehutanan Masyarakat (IUKhM) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kaltim pada Tanggal 18 Mei 2010 di Sendawar. Kerjasama WWF Indonesia - Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Anonim, 2010. Berita Acara Rapat Tapal Batas Wilayah Kampung Ujoh Bilang dengan Kampung Long Bagun Ilir Kecamatan Long Bagun Tanggal 5 Januari 2010. Anonim, 2009. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) PT Tunas Bersusun Abadi 2009. Rencana Kegiatan Pembangunan Perkebunan dan Pabrik Minyak Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam PT Tunas Bersusun Abadi di Kampung Ujoh Bilang, Long Melaham dan Mamak Hulu Kacamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur Anonim, 2001. Berita Acara Kesepakatan Batas Wilayah Desa Long Bagun Ulu dengan Long Bagun Ilir Tanggal 13 September 2001. Badan Pusat Statristik (BPS), 2012. Kutai Barat Dalam Angka Tahun 2012. Contreras, Arnoldo, Hermosilla dan Chip Fay, 2006. Memperkokoh Pengelolaan Hutan Indonesia Melalui Pembaruan Penguasaan Tanah. Permasalahan dan Kerangka Tindakan. Penerbit World Agroforestry Centre – Asia Tenggara (ICRAF). Bogor. Dietz, Ton, 1998. Hak Atas Sumberdaya Alam. Penerbit Pustaka Pelajar Yogjakarta. Galudra, Gamma; Gamal Pasya; Martua Thomas Sirait dan Chip Fay, 2006. Rapid Land Tenure Assessment (RATA). Panduan Ringkas bagi Praktisi. World Agroforestry Centre – Asia Tenggara (ICRAF). Bogor. Harsono, Budi, 2007. Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jilid I Hukum Tanah Nasional. Penerbit Djambatan Jakarta. Li, Tania Murray. 2002. Keterpinggiran, Kekuasaan dan Produksi: Analisis Terhadap Trasformasi Daerah Pedalaman. Yayasan Obor Indonesia. Nievwenhuis, Anton W. 1994. Di Pedalaman Borneo. 141
Jurnal Hutan Tropis Volume 1 No. 2, Edisi Juli 2013
Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Borneo Research Council, Indonesia Office. Jakarta. Nurlinda, Ida, 2009. Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum. Penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta. Semedi, Pujo dan Bina Rijanto, 1996. Rumah Panjang Tak Lagi Terlihat: Telaah Perubahan Agroekosistem di Kalimantan Barat. Penerbit Konphalindo Jakarta.
142
Sumardjono, Maria S.W. 2006. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi. Penerbit PT Kompas Media Nusantara Jakarta. Widjono, Roedy Haryo, 1998. Kearifan Masyarakat Adat Dayak dan Ancaman Kelestariannya. Seri Publikasi Hutan dan Masyarakat Adat. Diterbitkan atas Kerjasama LBB Puti Jaji, Japan NGO Network on Indonesia, Asia Center Japan Foundation, Rissho Kosei Kyokai.
