BERJUANG MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAH TERTINGGAL

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA

BERJUANG MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAH TERTINGGAL    Disampaikan Oleh: 

dr. Hanibal Hamidi, M.Kes  Asisten Deputi Urusan Sumberdaya Kesehatan  Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal    dalam acara Kuliah Umum Akademi Kebidanan Yogyakarta Tahun Ajaran 2013/2014

Yogyakarta, 7 September 2013

RPJP 2005 -2025

RPJMN 1 (2005‐2009) Menata Kembali  NKRI, membangun  Indonesia yang aman dan damai,  yang adil dan demokratis, dengan  tingkat kesejahteraan yang  lebih baik.

RPJMN 2 (2010‐2014) Memantapkan  penataan kembali  NKRI, meningkatkan  kualias SDM, membangun kemampuan iptek,  memperkuat daya saing perekonomian.

RPJMN 3 (2015‐2019) Memantapkan pem-  bangunan secara  menyeluruh dengan  menekankan pembangunan keunggulan  kompetitif perekono-  mian yang berbasis  SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas,  serta kemampuan Iptek

RPJMN 4 (2020‐2025) Mewujudkan masyarakat  Indonesia yang mandiri,  maju, adil, dan makmur  melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan  menekankan terbangunnya struktur  perekonomian yang  kokoh berlandaskan  keunggulan kompetitif

PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

RPJPN 2005-2025 TEMA

RPJMN 2010-2014 Sumber Daya Pembangunan Ptoporsional Dengan Beban Kerja

Mewujudkan Pembangunan Yang Lebih Merata dan Berkeadilan

Keberpihakan Pemerintah Ditingkatkan untuk Mengembangkan Wilayah-Wilayah Tertinggal dan Terpencil melalui Penguatan Keterkaitan Kegiatan Ekonomi dengan Wilayah-Wilayah Cepat Tumbuh dan Strategis dalam Satu Sistem Wilayah Pengembangan Ekonomi. Nanibal Hamidi, KPDT

TEMA

Good Governance SDM, Iptek, Ekonomi

MEMANTAPKAN PENATAAN KEMBALI NKRI, MENINGKATKAN KUALITAS SDM, MEMBANGUN KEMAMPUAN IPTEK, MEMPERKUAT DAYA SAING PEREKONOMIAN

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Meningkatkan Pengembangan Perekonomian Daerah dan Kualitas Sumberdaya Manusia yang didukung oleh Kelembagaan dan Ketersediaan Infrastruktur Perekonomian dan Pelayanan Dasar


PRIORITAS NASIONAL 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, PASCA KONFLIK Arah Kebijakan : Peningkatan Kualitas SDM dan Ekonomi Lokal, Bertumpu Pada Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga Daerah Tertinggal Tema Prioritas : Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik. Program : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Kegiatan : 20 Kegiatan Prioritas Nasional - Anggaran (Matrix IX, Buku 2) SUBSTANSI INTI KEBIJAKAN Pelaksanaan kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011.

TARGET - SASARAN PRIORITAS - 2014 IPM (72,2), Pertumbuhan Ekonomi (7,1), Prosentase Penduduk Miskin (14,2) Pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014.

PELAKSANA Penanggung Jawab MENKOPOLHUKAM

Bekerjasama Dengan Menneg PDT Mendiknas, Menkes, Menteri PU Menhub, Menkominfo, Menhan Menteri KP, Menlu, Mensos Mendagri, Menristek Kepala Bakosurtanal


PRIORITAS NASIONAL 10

DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, PASCA KONFLIK PRIORITAS BIDANG

DAERAH TERTINGGAL

SASARAN 2014 1) IPM = 72,2; 2) pertumbuhan ekonomi = 7,1 %; 3) penduduk miskin =14,2 %; 4) pengangguran !turun sebesar 2,2% per tahun

TARGET 2014 Terentaskan minimal 50 kabupaten menjadi tidak tertinggal

FOKUS PRIORITAS Pengembangan ekonomi lokal Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya lokal

INDIKATOR KINERJA • Rata-rata PDRB Perkapita Non Migas • Rata-rata % Penduduk Miskin Rata-rata laju peningkatan PAD di Kabupaten Daerah Tertinggal

• Rata-rata AHH (Tahun) Peningkatan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas • AKB (per 1000 kelahiran hidup) dan Terjangkau di Daerah • % Penolong Persalinan Terakhir Tertinggal oleh Tenaga Kesehatan • Angka Melek Huruf usia 15-24 Peningkatan Pelayanan th (%) Pendidikan di Daerah • Rata-rata lama sekolah usia > Tertinggal 15 th (%) • Rata-rata APS usia 7-12 th (%) Peningkatan Aksesibilitas Nilai dan Volume Perdagangan di Daerah Tertinggal dengan daerah tertinggal Pusat Pertumbuhan Peningkatan Sarana dan Indeks Infrastruktur Prasarana Energi, Listrik, Telekomunikasi, Irigasi dan Air Bersih


KARAKTERISTIK "WILAYAH" TERTINGGAL

DAERAH PERBATASAN PRIORITAS: 27 KABUPATEN

DAERAH PERBATASAN YANG MEMILIKI PULAU TERLUAR : 15 KABUPATEN (53 PULAU) DAERAH PERBATASAN YANG TIDAK MEMILIKI PULAU TERLUAR: 12 KABUPATEN

183 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DAERAH NON PERBATASAN: 156 KABUPATEN KETERANGAN: 183 KABUPATEN TERDIRI DARI 149 DAERAH TERTINGGAL YANG BELUM TERENTASKAN HINGGA TAHUN 2009; DITAMBAH 34 DAERAH OTONOM BARU YANG BERASAL DARI INDUK KAB. DT

DAERAH NON PERBATASAN YANG MEMILIKI PULAU TERLUAR : 7 KABUPATEN (13 PULAU) DAERAH NON PERBATASAN YANG TIDAK MEMILIKI PULAU TERLUAR: 149 KABUPATEN

Dilihat secara demografis, pada Gambar 3.2 disajikan sebaran penduduk daerah tertinggal adalah 19,8 % sedangkan penduduk di daerah tidak tertinggal sebesar 80,2 %. Dengan luas daratan lebih dari 55,7 % dari luas nasional, dan jumlah penduduk yang lebih sedikit maka kepadatan penduduk menjadi lebih rendah. Kepadatan penduduk di daerah tertinggal 82 jiwa/Km2; dan bandingkan dengan daerah tidak tertinggal sebesar 1.742 jiwa/km2. Kepadatan penduduk menjadi penting dalam kaitannya dengan penyediaan layanan publik bagi penduduk. Karakteristik penduduk yang tersebar sebagai konsekwensi dari luas wilayah dan penduduk sedikit membutuhkan ukuran baru dalam standar pelayanan minimal di daerah tertinggal


KARAKTERISTIK "DAERAH" TERTINGGAL a) b)

Aspek Ekonomi, Tingginya prosentase penduduk miskin dan kedalaman kemiskinan;

a) b)

Aspek Sumber Daya Manusia, Rendahnya Kwalitas kesehatan, pendidikan dan ketenagakerjaan

a) b)

Aspek Kemampuan Keuangan Daerah, Rendahnya celah kapasitas fiskal Aspek Ketersediaan Infrastruktur, Rendahnya keberadaan jalan, prosentase rumah tangga pengguna listrik,

a) b) a) b)

Aspek Aksesibilitas, Tingginya rata-rata jarak pusat desa ke ibu kota kabupaten; Aspek Karakteristik Wilayah, Besarnya prosentase bencana alam dan konflik sosial-geografi

Nanibal Hamidi, KPDT


MASALAH PERMASALAHAN DI DAERAH TERTINGGAL DAN PERBATASAN DAERAH TERTINGGAL •

•

•

•

BELUM OPTIMALNYA PENGELOLAAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH TERTINGGAL BELUM OPTIMALNYA TINDAKAN AFIRMATIF KEPADA DAERAH TERTINGGAL, KHUSUSNYA PADA ASPEK KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, KOORDINASI, DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; RENDAHNYA AKSESIBILITAS DAERAH TERTINGGAL TERHADAP SARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN PUSATPUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH, KHUSUSNYA TERHADAP SENTRA-SENTRA PRODUKSI DAN PEMASARAN TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG SARANA PELAYANAN SOSIAL DASAR DAN EKONOMI LAINNYA, YANG MELIPUTI ENERGI LISTRIK, TELEKOMUNIKASI, IRIGASI DAN AIR BERSIH.

TERDEPAN - TERLUAR •

•

•

•

•

KETERISOLASIAN WILAYAH SEBAGAI PENGHAMBAT AKSESIBILITAS DAN MOBILITAS BARANG/JASA DAN ORANG SERTA PERTUMBUHAN EKONOMI LOKAL, PELAYANAN PENDIDIKAN YANG BELUM TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT PERBATASAN, PELAYANAN KESEHATAN YANG BELUM TERJANGKAU OLEH MASYARAKAT PERBATASAN, KETERSEDIAAN ENERGI YANG BELUM MEMADAI DAN BERKELANJUTAN UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN, DAN KUALITAS PENGELOLAAN BATAS WILAYAH YANG MASIH RENDAH.


PERBANDINGAN PERKEMBANGAN RERATA ANGKA HARAPAN HIDUP DAERAH TERTINGGAL DAN NASIONAL ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) MENJADI TARGET PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL.   GAMBAR MENUNJUKKAN KESENJANGAN ANTARA RERATA AHH DT DAN NASIONAL.

JARAK KESENJANGAN RELATIF TIDAK BERUBAH. DIPERLUKAN KEBIJAKAN YANG LEBIH FOKUS

Sumber : BPS, 2012 (Diolah)


KONDISI ANGKA KEMATIAN IBU DAN ANGKA KEMATIAN BAYI NASIONAL SASARAN PRIORITAS 3 KESEHATAN Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Bayi

ANGKA KEMATIAN BAYI

Capaian dan Target

INDIKATOR 1.Penurunan tingkat kematian Ibu (AKI)

STATUS

2.Penurunan tingkat kematian Bayi (AKB)

3 3

ANGKA KEMATIAN IBU

Capaian dan Target

Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI dan AKB) terutama karena : • Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih sudah mencapai 88,64 persen namun kualitas pelayanan dan kompetensi tenaga kesehatan belum sepenuhnya sesuai standar pelayanan. • SDKI 2012 melaporkan cakupan imunisasi dasar lengkap meliputi HBV, BCG, DPT, Polio, dan Campak baru mencapai 66 persen, meskipun khusus imunisasi campak sudah mencapai 80,1 persen.


PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR

BERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA: 1.PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERTINGGI PADA WILAYAH SUMUT, LAMPUNG, DKI JAKARTA, JABAR, JATENG, NTB 2.PERSENTASE JUMLAH RS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERENDAH PADA WILAYAH RIAU, JAMBI, BENGKULU, SUMSEL, KALTENG, SULBAR, SULTENG, GORONTALO


PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR

BERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA: 1.PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERTINGGI PADA WILAYAH PAPUA, PAPUA BARAT, MALUKU, MALUKU UTARA, GORONTALO, SULBAR, SULTRA DAN KALTIM & DKI JAKARTA 2.PERSENTASE JUMLAH PUSKESMAS YANG MEMILIKI BIDAN DI BAWAH STANDAR, TERENDAH PADA WILAYAH SUMBAR, SUMSEL, JABAR, JATENG, JATIM, KALSEL


PERBANDINGAN BIDAN  DAERAH TERTINGGAL & NON TERTINGGAL

Sumber: PODES 2011, BPS (diolah) BERDASARKAN DATA MENUNJUKKAN BAHWA: 1.BIDAN POSKESDES DI DAERAH TERTINGGAL BERJUMLAH 6.863 ORANG 2.JUMLAH BIDAN DI DAERAH TERTINGGAL (30.340 ORANG) LEBIH SEDIKIT JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NON DAERAH TERTINGGAL (89.453 ORANG) 3.PERBANDINGAN BIDAN PER 1.000 PENDUDUK UNTUK DAERAH TERTINGGAL (0,824) LEBIH BESAR JIKA DIBANDINGKAN DENGAN NON DAERAH TERTINGGAL (0,659) à SETIAP BIDAN DI DAERAH TERTINGGAL MELAYANI LEBIH BANYAK PENDUDUK DENGAN CAKUPAN WILAYAH KERJA YANG LUAS 4.JUMLAH BIDAN DESA DIBANDINGKAN DENGAN JUMLAH DESA UNTUK DAERAH TERTINGGAL SEBESAR 0,263


TUPOKSI KPDT - PERPRES 24/2010

FUNGSI 1.PERUMUSAN DAN PENETAPAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 2.KOORDINASI DAN SINKRONISASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DI BIDANG PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGA 3.PENGELOLAAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA YANG MENJADI TANGGUNG JAWAB KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 4.PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL


KERANGKA KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT

PERDESAAN SEHAT

• PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT MERUPAKAN SUATU KEBIJAKAN BAGI PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DALAM KERANGKA PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL 3 KESEHATAN PADA TAHUN 2014 DAN MDGS PADA TAHUN 2015 DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK (PRIORITAS NASIONAL 10) • PERDESAAN SEHAT DICANANGKAN OLEH MENTERI PDT BERSAMA SOLIDARITAS ISTRI KABINET INDONESIA BERSATU (SIKIB) DI ENTIKONG, KALIMANTAN BARAT PADA TANGGAL 20 DESEMBER 2012.

VISI

“KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT DAERAH TERTINGGAL YANG SETARA DENGAN DAERAH LAINNYA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN PADA TAHUN 2025”

MISI 1.PERCEPATAN PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR BERDASAR STRUKTUR KEPENDUDUKAN DI WILAYAH PERDESAAN 2.PENINGKATAN KEBERDAYAAAN MASYARAKAT MELALUI PELIBATAN AKTIF MASYARAKAT PERDESAAN DALAM MEMPERKUAT PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERKUALITAS.

14


ARAH KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT SISTIM KESEHATAN NASIONAL-DAERAH

Peningkatan Peran Serta Masyarakat ARAH & STRATEGI NASIONAL DLM RPJMN 2010-2014

ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN KESEHATAN

PPDT KUALITAS KESEHATAN

Peningkatan Akses dan kualitas pelayanan kesehatan Dasar AZAS; Ketersediaan, Keterjangkauan, Keberterimaan, Bermualitas

KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL

PERDESAAN SEHAT

Dilakukan melalui : (a) Pemihakan Kebijakan dan Pengalokasian Sumber Daya yang Lebih Membantu Kelompok Miskin dan Daerah Tertinggal; (b) Pengembangan Instrumen percepatan pembangunan kualitas kesehatan berbasis perdesaan (c) Peningkatan Infrastruktur dan Kapasitas Lembaga Bagi Puskesmas dan Poskesdes. Hanibal Hamidi, KPDT

• KEGIATAN PERDESAAN SEHAT DIKEMBANGKAN BERDASAR IDENTIFIKASI DAN ANALISIS TERHADAP FAKTA MASALAH-MASALAH KRITIS KESEHATAN YANG TERJADI DI DAERAH TERTINGGAL: – RENDAHNYA KETERJANGKAUAN DAN/ATAU KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DASAR. – RENDAHNYA PERAN SERTA AKTIF MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN. – RENDAHNYA ANGKA HARAPAN HIDUP (AHH) – TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU – TINGGINYA ANGKA KEMATIAN BAYI – BANYAKNYA KASUS GIZI BURUK

• FAKTA MASALAH DIPENGARUHI OLEH KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL, DAN SECARA DOMINAN MELIBATKAN PEREMPUAN, ANAKANAK DI KAWASAN PERDESAAN – SEMUA MASALAH APABILA KURANG OPTIMAL DITANGANI SECARA TEPAT DI DALAM KERANGKA PERCEPATAN PELAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS, MAKA DIKHAWATIRKAN AKAN MENGHAMBAT TERCAPAINYA TARGET PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL SEBAGAIMANA TERTUANG DIDALAM DOKUMEN RPJMN 2010 – 2014 DAN PRIORITAS NASIONAL 3 DAN 10 MELALUI INTRUKSI PRESIDEN NO 1 TAHUN 2010 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, MAUPUN DALAM PENCAPAIAN TARGET-TARGET MDGS


KERANGKA KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL UNTUK MEWUJUDKAN KONDISI BAGI SELURUH DESA DALAM SATU KESATUAN WILAYAH KERJA SATU PUSKESMAS YANG DAPAT MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN BERFUNGSINYA FAKTOR PENENTU DASAR KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT

INSTRUMEN KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL DALAM KERANGKA PENCAPAIAN SASARAN PRIORITAS NASIONAL 3 & 10 TAHUN 2014 SERTA MDGs TAHUN 2015

ISU KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL: 1.PELAYANAN KESEHATAN & GIZI IBU, BALITA DAN ANAK 2.PENGENDALIAN PENYAKIT 3.PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 4.PEMERATAAN OBAT & ALKES 5.PENINGKATAN AKSES KB

1. DOKTER PUSKESMAS BERKUALITAS DI SETIAP PUSKESMAS 2. BIDAN DESA BERKUALITAS DI SETIAP DESA 3. AIR BERSIH DI SETIAP RUMAH TANGGA 4. SANITASI DI SETIAP RUMAH TANGGA 5. GIZI SEIMBANG BAGI SETIAP IBU HAMIL, IBU MENYUSUI DAN BALITA)

PERMEN PDT NO. 1 TAHUN 2013

1. PERCEPATAN KETERJANGKAUAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERKUALITAS BERBASIS STRUKTUR PENDUDUK DAN SUMBER DAYA WILAYAH PERDESAAN. 2. PERCEPATAN PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN DALAM PEMBANGUNAN KESEHATAN.

• PENURUNAN KEMISKINAN • PENINGKATAN AHH

AKI, AKB, MORBIDITAS


PILAR PERDESAAN SEHAT 1. PERCEPATAN KETERSEDIAAN DOKTER PUSKESMAS BAGI SELURUH PUSKESMAS DI DAERAH TERTINGGAL; 2. PERCEPATAN KETERSEDIAAN BIDAN DESA BAGI SELURUH DESA DI DAERAH TERTINGGAL; 3. PERCEPATAN KETERSEDIAAN AIR BERSIH BAGI SETIAP RUMAH TANGGA DI DAERAH TERTINGGAL; 4. PERCEPATAN KETERSEDIAAN SANITASI BAGI SETIAP RUMAH TANGGA DI DAERAH TERTINGGAL; 5. PERCEPATAN KETERSEDIAAN GIZI SEIMBANG BAGI IBU HAMIL, IBU MENYUSUI, DAN BALITA


STRATEGI PERDESAAN SEHAT 1. PENINGKATAN KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KEBERPIHAKAN BAGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL

2. PENGALOKASIAN SUMBER DAYA PEMBANGUNAN YANG LEBIH PROPORSIONAL DENGAN BEBAN KERJA SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK DAERAH TERTINGGAL DALAM KERANGKA AKSI KEBERPIHAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN YANG BERKEADILAN MENUJU PEMERATAAN KESEJAHTERAAN;

3.PENGUATAN INSTRUMEN KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN KUALITAS KESEHATAN BERBASIS PERDESAAN DI DAERAH TERTINGGAL MELALUI: • KOORDINASI KEBIJAKAN UNTUK PENINGKATAN KOMITMEN DAN KEBERPIHAKAN KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT; • PENGORGANISASIAN ATAU KELEMBAGAAN PERDESAAN SEHAT; • MANAJEMEN KEWILAYAHAN PERDESAAN SEHAT MELALUI KEMITRAAN DENGAN 7 PERGURUANG TINGGI DI TINGKAT REGIONAL PULAU BESAR; • PENDAMPINGAN (KONSULTAN MANAJEMEN) UNTUK PENGUATAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN PERDESAAN SEHAT; • INSTRUMEN SUPERVISI, MONITORING DAN EVALUASI PERDESAAN SEHAT; • MANAJEMEN SISTEM INFORMASI PERDESAAN SEHAT; • STIMULAN BAGI INFRASTRUKTUR DAN KAPASITAS LEMBAGA RUMAH SAKIT DAERAH, PUSKESMAS DAN POSKESDE DI DAERAH TERTINGGAL; • KAJIAN PENGEMBAGAN KEBIJAKAN PERDESAAN SEHAT DAN PENYUSUNAN PETA JALAN (ROAD MAP) PERDESAAN SEHAT


PRINSIP PERDESAAN SEHAT 1. 2. a. b.

c. d. 3.

KOMITMEN KEBERPIHAKAN PADA DAERAH TERTINGGAL PELAKSANAAN ASPEK-ASPEK PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN KETERSEDIAAN KETERJANGKAUAN ! TANPA DISKRIMINASI; TERJANGKAU SECARA FISIK; TERJANGKAU SECARA EKONOMI; KETERJANGKAUAN INFORMASI KEBERTERIMAAN KUALITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT


TATA KELOLA PERDESAAN SEHAT


SKEMA PELAKSANAAN PERDESAAN SEHAT


LOKASI PERDESAAN SEHAT DALAM RANGKA KEMITRAAN DENGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN REGION TAHUN 2013 KABUPATEN Region IV Sambas Landak Kapuas Hulu Ketapang Sekadau Melawi Sintang Sanggau

Region I KABUPATEN Dharmas Raya Padang Pariaman Pasaman Barat Solok Selatan Pesisir Selatan Sijunjung Bangka Selatan

Region V

I

Empat Lawang Musi Rawas OKU Selatan Seluma Kaur Pesawaran Lampung Barat Lampung Utara

IV II

V

VI

VII

KABUPATEN Merauke Sorong Kerom

Region III Region II

KABUPATEN Lebak Pandeglang Situbondo Bondowoso

Region VII

III

KABUPATEN Lombok Utara Sumbawa Lombok Timur Lombok Barat Lombok Tengah Kabupaten Bima Belu Manggarai barat Timor Tengah Selatan Ngada

KABUPATEN Poso Parigi Moutong Sigi Banggai Polewali Mandar Mamuju Kepulauan Selayar Jeneponto Pangkajene Dan Kepulauan Muna Konawe Buton

Region VI KABUPATEN Seram Bagian Barat Seram Bagian Timur Aru Maluku Tenggara Barat Buru Selatan Buru


KEGIATAN BANTUAN STIMULAN T.A. 2013 ASDEP URUSAN SUMBER DAYA KESEHATAN APBN T.A. 2013 (REGULER) •

•

•

•

BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN RUMAH SAKIT TYPE D DI DAERAH TERTINGGAL DI 12 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA POSKESDES DI SEJUMLAH 48 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL BANTUAN STIMULAN PUSKESMAS KELILING PERAIRAN DI 7 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN AHH DI DAERAH TERTINGGAL BANTUAN STIMULAN PEMENUHAN KECUKUPAN NUTRISI DI DAERAH TERTINGGAL DI 6 KABUPATEN

APBN-P T.A. 2013 • BANTUAN STIMULAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA KESEHATAN LANJUTAN DI 12 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL • BANTUAN STIMULAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA KESEHATAN DASAR DI 34 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL • BANTUAN STIMULAN PENINGKATAN KUALITAS LEMBAGA KESEHATAN MASYARAKAT DI 38 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL


IMPLEMENTASI PERDESAAN SEHAT TAHUN 2013 •

SALAH SATU BENTUK IMPLEMENTASI PERDESAAN SEHAT, KPDT MELALUI ASISTEN DEPUTI URUSAN SUMBER DAYA KESEHATAN MELAKUKAN PENGIRIMAN 40 ORANG BIDAN DESA KE KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL MELALUI MITRA KERJA PERDESAAN SEHAT, YAITU: AKBID CIREBON DAN AKBID YOGYAKARTA. – HAL TERSEBUT SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN KETERSEDIAAN BIDAN DESA DI DAERAH TERTINGGAL YANG MERUPAKAN SALAH SATU PILAR PERDESAAN SEHAT


PENUTUP

•

•

•

UPAYA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT DALAM PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN BAYI MASIH SANGAT KURANG DAN PERLU DILAKUKAN PERBAIKAN, TERUTAMA DI PERDESAAN. – PENEMPATAN BIDAN DI DESA SEBAGAI TENAGA KESEHATAN BERPERAN SANGAT PENTING DALAM MENGATASI MASALAH TERSEBUT PERJUANGAN MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAH TERTINGGAL TIDAK HANYA MENJADI TUGAS KPDT SAJA, NAMUN PERLU AFIRMASI SEMUA STAKEHOLDER, SALAH SATUNYA INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN PERAN INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN, SEPERTI AKADEMI KEBIDANAN YOGYAKARTA SANGAT PENTING DALAM MENCETAK BIDAN-BIDAN YANG BERKUALITAS DAN BERAKHLAK MULIA. – ACARA KULIAH UMUM AKADEMI KEBIDANAN YOGYAKARTA TAHUN AJARAN 2013/2014 INI MERUPAKAN BENTUK DUKUNGAN TERHADAP KETERSEDIAAN BIDAN DESA YANG MEMAHAMI DAN BERKOMITMEN TERHADAP DAERAH TERTINGGA BAGI FUNGSI SALAH SATU DARI LIMA PILAR PERDESAAN SEHAT.

SEKIAN  DAN  TERIMAKASIH

BERJUANG MEMBANGUN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI DAERAH TERTINGGAL

Recommend Documents