BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 57 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak dan pengamanan penerimaan daerah, perlu dilaksanakan penelitian terhadap dokumen Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; b. bahwa mendasarkan ketentuan dalam Pasal 63 dan Pasal 69 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 perlu mengatur Tata Cara Penelitian Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksu dalam d huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Mengingat
:
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 793 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 29); 12. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaporan Pembuatan Akta atau Risalah Lelang Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor Pelayanan Lelang Negara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 45); MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara; 2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjarnegara;
3.
Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut Bidang PBB dan BPHTB adalah bidang yang melaksanakan penelitian SSPD BPHTB pada DPPKAD Kabupaten Banjarnegara; 4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; 5. Wajib Pajak BPHTB selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan; 6. Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disebut NOP adalah nomor identifikasi Objek Pajak Bumi dan Bangunan yang mempunyai karakteristik unik, permanen, dan standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintah desa/kelurahan yang berlaku secara nasional. 8. Basis Data adalah kumpulan informasi objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintah tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data. 9. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terjadi transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. 10. Penelitian SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan data yang ada pada DPPKAD.
11. Penelitian Lapangan SSPD BPHTB adalah serangkaian kegiatan untuk mencocokkan data dalam SSPD BPHTB dengan keadaan di lapangan BAB II KETENTUAN BAGI WAJIB PAJAK Pasal 2 (1) Setiap Wajib Pajak BPHTB wajib memberikan laporan kepada Bupati melalui DPPKAD cq. Bidang PBB dan BPHTB; (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD-BPHTB yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya; (3) SPTPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak; (4) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak saat terutangnya pajak; (5) Formulir Penyampaian SSPD BPHTB dan formulir SSPDBPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan dilampiri dokumen pendukung yang terdiri atas : a. Fotokopi identitas Wajib Pajak; b. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun terutangnya BPHTB; c. Fotokopi akta perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan; d. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak dan Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (SPOP-LSPOP PBB P2);
e. Dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan proses peralihan hak atas tanah seperti kartu keluarga, akta kelahiran untuk perolehan hak atas waris dan/atau hibah. (6) Permohonan validasi akan diproses apabila obyek pajak BPHTB sudah lunas pajak PBB Perdesaan dan Perkotaan 5 (lima) tahun terakhir. (7) SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan rincian penggunaan sebagai berikut : a. Lembar I untuk dikembalikan kepada Wajib Pajak; b. Lembar II untuk Bidang PBB BPHTB pada DPPKAD ; c. Lembar III untuk Bidang Akuntansi dan Kasda pada DPPKAD; d. Lembar IV untuk Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris; e. Lembar V untuk Kantor Pertanahan; f. Lembar VI untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan. BAB III TATA CARA PENELITIAN Pasal 3 (1) Atas laporan Wajib Pajak, DPPKAD melakukan penelitian SSPD-BPHTB; (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah SSPD-BPHTB ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris/Pejabat Kantor Pelayanan Lelang Negara;
Pasal 4 Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah penelitian secara administrasi yang dilakukan dengan : a. mencocokkan NOP yang dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau Surat Tanda Terima Setoran (STTS)/bukti pembayaran PBB; b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada Basis Data PBB; c. mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada Basis Data PBB; d. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi komponen Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP), Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), tarif, besarnya BPHTB yang terutang dan BPHTB yang harus dibayar; dan e. meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. Pasal 5 (1) Apabila diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat dilanjutkan dengan penelitian lapangan. (2) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Peneliti yang minimal terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 1 (satu) orang anggota. (3) Tim Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPPKAD.
(4) Hasil Penelitian Lapangan dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Lapangan SSPD BPHTB dengan format sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini. Pasal 6 (1) DPPKAD melaksanakan Penelitian SSPD-BPHTB dalam jangka waktu : a. paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD-BPHTB dalam hal tidak memerlukan Penelitian Lapangan; dan b. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya SSPD BPHTB dalam hal memerlukan Penelitian Lapangan. (2) Dalam hal berdasarkan Penelitian SSPD-BPHTB dan/atau Penelitian Lapangan ternyata BPHTB yang harus disetor lebih besar dari pada BPHTB yang disetor oleh Wajib Pajak, Wajib Pajak diminta untuk melunasi kekurangan tersebut dengan formulir SSPD BPHTB. (3) Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jangka waktu penyelesaian Penelitian dihitung sejak diterimanya SSPD BPHTB bukti pelunasan kekurangan. (4) SSPD-BPHTB bukti pelunasan yang telah diteliti, distempel dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dengan bentuk stempel sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati. Pasal 7 Terhadap SSPD-BPHTB yang telah diteliti dan ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) masih dapat diterbitkan :
a.
Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKB-KB) apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah BPHTB terutang kurang dibayar;
b. Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKB-KBT) apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKB-KB; c.
Surat Ketetepan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar (SKB-LB) apabila jumlah BPHTB yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah BPHTB yang terutang atau dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak seharusnya terutang; atau
d. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (STB) apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil pemeriksaan terhadap SSPD-BPHTB terdapat kekurangan pembayaran BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 8 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 973 Tahun 2011 Pasal 7 ayat (3) dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 28-12-2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 31-12-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI
BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 57 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
