BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 44 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENGGUNAAN MESIN PENCATAT KEHADIRAN DENGAN MENGGUNAKAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur pemerintah yang handal, profesional, dan bertanggung jawab serta memiliki integritas, diperlukan peningkatan disiplin terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja oleh aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
Mengingat
:
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Mesin Pencatat Kehadiran dengan menggunakan Presensi Elektronik Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); Peraturan Pemerntah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 32); Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 106); Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 66 Tahun 2014 tentang Hari Kerja Bagi Aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 67 Seri E);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG CPENGGUNAAN MESIN PENCATAT KEHADIRAN DENGAN MENGGUNAKAN PRESENSI ELEKTRONIK BAGI APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. 4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara. 5. Aparatur adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana operasi lapangan yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. 8. Hari Kerja adalah hari yang digunakan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah. 9. Jam Kerja adalah jam efektif yang digunakan aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah. 10. Mesin Presensi adalah Mesin Pencatat Kehadiran aparatur. 11. Database atau basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. 12. Short Message Servis (SMS) adalah suatu fasilitas untuk mengirim dan menerima suatu pesan singkat berupa teks melalui perangkat nirkabel. 13. SMS Center adalah layer aplikasi pihak operator yang bersentuhan langsung/ terhubung dengan aplikasi. 14. Dinas Luar adalah pelaksanaan tugas di luar daerah. 15. Super admin adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab mengendalikan aplikasi absensi secara keseluruhan pada level teratas. 16. Operator Perangkat Daerah adalah orang yang berwenang dan bertanggung jawab mengendalikan aplikasi absensi pada tingkat/ level Perangkat Daerah. 17. User adalah setiap aparatur sebagai pengguna aplikasi absensi pada tingkat/ level Perangkat Daerah. 18. Disiplin aparatur adalah kesanggupan aparatur untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mengatur Penggunaan Mesin Pencatat Kehadiran (Presensi Elektronik) Aparatur guna meningkatkan kedisiplinan, produktivitas dan efisiensi bagi Aparatur di Daerah. Pasal 3 Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk : a. meningkatkan disiplin Aparatur di Daerah agar terwujud Aparatur yang handal, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas; dan b. meningkatkan kinerja bagi Aparatur dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. BAB III KETENTUAN JAM KERJA Pasal 4 Hari kerja dan jam kerja bagi aparatur Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
BAB IV PENGGUNAAN MESIN PRESENSI Pasal 5 Setiap Aparatur di Daerah wajib melaksanakan presensi dengan ketentuan sebagai berikut: a. presensi masuk dilaksanakan mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 07.45 WIB; b. Bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja presensi pulang dilaksanakan: 1) Hari Senin–Kamis mulai pukul 16.00 WIB. sampai dengan pukul 18.00 WIB. 2) Hari Jumat mulai pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 16.30 WIB. c. bagi Perangkat Daerah dan UPT yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dan melaksanakan pelayanan dengan sistem piket pada hari Sabtu, presensi masuk dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan 08.00 WIB dan presensi pulang dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB; d. bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, presensi pulang dilaksanakan: 1) Hari Senin – Kamis mulai pukul 14.30 WIB. sampai dengan pukul 16.30 WIB. 2) Hari Jumat mulai pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB. 3) Hari Sabtu mulai pukul 13.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB. e. bagi aparatur yang melaksanakan 7 (tujuh) hari kerja atau melaksanakan sistem shift diatur tersendiri oleh Kepala Perangkat Daerah.
f. g.
bagi satuan pendidikan hari kerja diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri. bagi aparatur yang melaksanakan tugas lembur, presensi dilakukan dengan ketentuan : 1) Presensi pulang dilakukan pada waktu aparatur mengakhiri tugas lembur; 2) Waktu lembur dihitung sejak berakhirnya jam kerja sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Pimpinan Perangkat Daerah pemberi tugas lembur; dan 3) Sebelum dilaksanakan tugas lembur, Pimpinan Perangkat Daerah memerintahkan operator untuk menginput data lembur sesuai dengan surat perintah tugas lembur atas izin dari super admin. BAB V KATEGORI KEHADIRAN Pasal 6
(1) aparatur yang melaksanakan presensi masuk kantor setelah waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 huruf a dikategorikan terlambat masuk (TM); (2) aparatur yang melaksanakan presensi pulang kantor sebelum waktu yang sudah ditentukan dalam Pasal 5 huruf b, c, dan d dikategorikan sebagai pulang cepat (PC); (3) aparatur yang melaksanakan presensi masuk kantor setelah waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 5 huruf a dan melaksanakan presensi pulang kantor sebelum waktu yang telah ditentukan dalam huruf b, c dan d dikategorikan terlambat masuk dan pulang cepat (TC); (4) aparatur yang terlambat masuk (TM) atau pulang cepat (PC) tetap melakukan presensi; dan
(5) presensi masuk kantor maupun presensi pulang kantor hanya dilakukan satu kali, apabila terjadi 2 (dua) kali input masuk maka yang dipakai adalah input yang pertama, sedangkan presensi pulang yang dipakai adalah input yang terakhir. BAB VI DINAS LUAR Pasal 7 (1) aparatur yang melaksanakan tugas dinas luar (DL), diberi dispensasi untuk tidak melaksanakan presensi masuk maupun presensi pulang; (2) aparatur yang melakukan dinas luar (DL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memiliki Surat Perintah Tugas atau dispensasi yang ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai ketentuan; dan (3) tembusan Surat Perintah Tugas atau dispensasi diserahkan kepada Sekretariat atau Subag Tata Usaha di masing-masing Perangkat Daerah dan khusus untuk aparatur di Sekretariat Daerah dikirim ke Bagian Organisasi paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai melaksanakan tugas. BAB VII KETENTUAN IZIN TIDAK MASUK KERJA Pasal 8 (1) Aparatur yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu di luar kedinasan wajib menyampaikan surat keterangan atas ketidakhadirannya, dan untuk surat izin dikirim setelah mendapatkan disposisi oleh pejabat yang berwenang kepada : a. Bagi Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah :
1)
b.
c.
d.
e.
Eselon II kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah, dengan salinan Kepala Bagian Organisasi; 2) Eselon III kepada Sekretaris Daerah lewat Asisten masing-masing dengan salinan Kepala Bagian Organisasi; 3) Eselon IV dan Staf kepada Kepala Bagian, dengan salinan Kepala Bagian Organisasi. Bagi Aparatur pada Badan/ Dinas, Inspektorat dan Sekretariat DPRD : 1) Eselon II kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah; 2) Eselon III/a (Sekretaris) kepada Kepala Badan/ Dinas; 3) Eselon III, IV dan Staf kepada Kepala Badan/ Dinas, lewat Sekretaris salinan Kepala Bidang; 4) Eselon III/a (Sekretaris Inspektorat) kepada Inspektur; 5) Eselon III, IV, Auditor, P2UPD dan Staf kepada Inspektur lewat Sekretaris Inspektorat; 6) Eselon III, IV dan Staf Sekretariat DPRD kepada Sekretaris DPRD lewat Kepala Bagian Umum salinan kepada Kepala Bagian. Bagi Aparatur pada Lembaga Teknis Daerah: 1) Eselon III kepada Bupati lewat Sekretaris Daerah; 2) Eselon IV dan Staf kepada Kepala Kantor melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Bagi Aparatur Kecamatan: 1) Eselon III a Kepada Bupati Lewat Sekretaris Daerah; 2) Eselon III b kepada Camat; 3) Eselon IV dan Staf kepada Camat lewat Sekretaris Kecamatan; Bagi Aparatur Kantor Kelurahan : 1) Eselon IV a kepada Camat; 2) Eselon IV b dan Staf pada Lurah.
f. Surat izin dinyatakan sah apabila sudah mendapatkan disposisi oleh pejabat yang berwenang; g. Bagi aparatur yang tidak masuk kerja dapat memberikan informasi melalui SMS Center dengan nomor 081228124447 dan selanjutnya dapat mengirimkan bukti pendukung atas ketidakhadirannya paling lambat 5 (lima) hari setelah tidak masuk kerja dengan mengupload surat izin yang sudah didisposisi oleh pejabat yang berwenang; h. Aparatur yang tidak memenuhi ketentuan pelaksanaan presensi tanpa keterangan yang sah dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Mekanisme pelayanan informasi ketidakhadiran melalui SMS Center adalah sebagai berikut : a. Keterlambatan masuk/ izin/ keterangan lain yang mendadak untuk diinformasikan ke nomor SMS Center secara terpusat melalui handphone pengguna; b. Nomor handphone pegawai untuk dapat diregistrasi secara terpusat ke dalam server SMS Center : 1) Masing-masing user memberikan satu nomor handphone yang akan digunakan; 2) Apabila akan mengganti nomor tersebut pada angka 1 maka user harus melaporkan terlebih dahulu kepada super admin untuk dilakukan pembaharuan nomor handphone yang baru ke sistem; 3) Operator Perangkat Daerah wajib memberikan bukti ketidakhadiran (baik manual atau yang dikirim melalui SMS Center) maksimal 5 (lima) hari kerja setelah disahkan oleh masing-masing pimpinan Perangkat Daerah dan untuk selanjutnya dilakukan proses scanning dan upload surat keterangan ke dalam sistem oleh user atau oleh operator Perangkat Daerah.
BAB VIII PENGELOLAAN DATA KEHADIRAN/PRESENSI Pasal 9 Pada masing-masing Perangkat Daerah ditunjuk seorang operator yang bertugas untuk: a. melakukan registrasi data awal aparatur ke dalam mesin presensi elektronik; b. melaporkan data mutasi aparatur kepada super admin; c. melakukan input data ketidakhadiran aparatur ke dalam mesin presensi elektronik; d. melakukan input data lembur ke dalam mesin presensi elektronik; dan e. melaporkan kepada super admin apabila terdapat perubahan struktur organisasi sebelum alih tugas ke tempat tugas yang baru. BAB IX PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN Pasal 10 (1) Pengelolaan dan pemeliharaan mesin presensi menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah. (2) Pengelolaan jaringan menjadi tanggung jawab Bagian Humas Setda Kabupaten Banjarnegara.
BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11 (1) Bagi aparatur yang melaksanakan tugas/ pekerjaan di luar wilayah Perangkat Daerah induk, dapat melaksanakan presensi pada Perangkat Daerah yang terdekat/ yang ditunjuk. (2) Untuk melaksanakan presensi di Perangkat Daerah lain agar Pimpinan Perangkat Daerah untuk berkoordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah yang akan menerima penggabungan. (3) Unit kerja yang belum mempunyai mesin presensi elektronik dan/ atau belum terintegrasi dengan presensi elektronik induk tetap melaksanakan presensi secara manual dan mengirim laporan presensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (4) Perangkat Daerah atau unit kerja yang telah memiliki mesin presensi elektronik namun belum terhubung dengan presensi elektronik induk, tetap mengirim data dalam bentuk soft copy presensi elektronik melalui email ke alamat :
[email protected]. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 26-10-2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 26-10-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 44 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
