BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 49 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG INTEGRASI MATERI SANITASI DASAR KEDALAM KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
:
a.
bahwa untuk meningkatkan upaya penerapan perilaku hidup bersih dan sehat terhadap masyarakat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar perlu adanya penyelenggaraan sanitasi dasar berbasis masyarakat;
b.
c.
Mengingat
:
1.
2.
3.
bahwa penerapan perilaku hidup bersih dan sehat oleh masyarakat perlu ditanamkan pada anak sejak usia sekolah, dengan memberikan pendidikan tentang pentingnya sarana sanitasi dasar dalam pendidikan formal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Integrasi Materi Sanitasi Dasar Kedalam Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Banjarnegara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan ProvinsiJawa Tengah; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4031); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
4.
5.
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RITahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RINomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.
8.
9.
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dam Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 52/MENKES/SK/IX/2008 tentang Strategi Nasional Sanitasi Total Berbasis Masyarakat; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 3 Seri E); Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 172) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Muatan Lokal Kabupaten Banjarnegara(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 197);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INTEGRASI MATERI SANITASI DASAR KEDALAM KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. 3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. 4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara. 5. Satuan Pendidikan adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada pendidikan formal sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. 6. Pendidik adalah Guru sebagai tenaga fungsional yang menyelenggarakan secara langsung proses pembelajaran pada satuan pendidikan. 7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 8. Standar Isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 9. Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
10. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 11. Materi sanitasi dasar merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi tentang sanitasi. 12. Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan yang selanjutnya disebut sebagai Mapel PJOK adalah mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 13. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian, kompetensi pelajaran, silabus pembelajaran, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. 14. Standar Kompetensi yang selanjutnya disingkat SK adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang mengembangkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat dan/atau semester, standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. 15. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi. 16. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.
17. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disingkat RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi dan telah dijabarkan dalam silabus, sedangkan lingkup RPP paling luas mencakup 1 (satu) kompetensi dasar yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa indikator untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih, dan dalam RPP minimal memuat meliputi identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar berserta pedoman penilaian, kunci jawaban, dan sumber belajar. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud pelaksanaan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK adalah terpenuhinya materi sanitasi dasar untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas Kabupaten Banjarnegara. Pasal 3 Pelaksanaan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan peserta didik tentang sanitasi dasar;
b. meningkatkan ketrampilan peserta didik tentang sanitasi dasar; c. meningkatnya kesadaran masyarakat tentang sanitasi dasar dan penggunaan jamban sehat; dan d. meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. BAB III PELAKSANAAN INTEGRASI MATERI SANITASI DASAR Pasal 4 Satuan pendidikan yang berkewajiban melaksanakan integrasi materi sanitasi dasar adalah jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dengan ketentuan: a. materi tidak bertentangan dengan Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, dan peraturan perundangundangan lainnya; dan b. penyusunan materi sanitasi dasar dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Tim Pengembang Kurikulum (TPK) PJOK. Pasal 5 (1) Tugas Kepala Dinas Kesehatan dalam penyusunan materi meliputi: a. menugaskan Tim Pengembang Kurikulum untuk mengintegrasikan materi sanitasi dasar dalam Mapel PJOK sekolah menengah pertama;
b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan materi; c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan, rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan materi; d. menetapkan dokumen kurikulum materi yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SKL, SK, dan KD; e. mengembangkan SKL, SK, dan KD materi; f. mensosialisasikan kurikulum materi kepada seluruh warga sekolah; g. membuat kesepakatan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis materi yang dilaksanakan bila diperlukan; dan h. tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi materi. (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memuat: a. dasar pelaksanaan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK; b. tujuan dan manfaat pengembangan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK; c. hasil yang diharapkan dari pengembangan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK; dan d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugasnya dalam pengembangan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK.
Pasal 6 (1) Tugas Tim Pengembang Kurikulum dalam mengintegrasikan materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK dalam penyusunan materi meliputi: a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan pengembangan materi, meliputi: 1. pengumpulan data potensi dan kebutuhan daerah, data potensi satuan pendidikan, data daya dukung internal dan eksternal, yang digunakan untuk penyusunan analisis potensi dan kebutuhan daerah; 2. penyusunan analisis potensi satuan pendidikan, termasuk identitas bakat dan minat peserta didik; 3. kerjasama dengan instansi terkait; dan 4. penyusunan SKL, SK, KD. b. mengumpulkan data dan melakukan analisis: 1. potensi dan kebutuhan daerah; 2. bakat dan minat peserta; dan 3. analisis potensi dan daya dukung satuan pendidikan internal dan external. c. mengusulkan materi yang akan dilaksanakan untuk mendapatkan penetapan Kepala Dinas Pendidikan. (2) Tim Pengembang Kurikulum integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK sekolah bersama Guru kurikulum materi dan pihak terkait mengembangkan SKL, SK, dan KD. (3) Tim Pengembang Kurikulum integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK sekolah mengadakan dokumen kurikulum materi dan mendistribusikan kepada guru materidan pihak lain yang memerlukan.
Pasal 7 Tugas tim kerja pengembang materi adalah: a. membuat draf, membahas draf, menyelesaikan hasil analisis potensi dan kebutuhan daerah satuan pendidikan; b. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis bakat minat peserta; c. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal; dan d. membuat draf, membuat dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung eksternal. Pasal 8 Materi integrasi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK yang telah disusun oleh Dinas Kesehatan dan Tim Pengembang Kurikulum diusulkan untuk mendapat pengesahan Kepala Dinas Pendidikan. BAB IV LINGKUP ISI MATERI Pasal 9 (1) Lingkup isi materi sanitasi dasar meliputi materi berupa : a. penyediaan sarana air bersih; b. jamban sehat; c. pengelolaan sampah; d. sistem pengelolaan air limbah; dan e. cuci tangan pakai sabun.
(2) Rincian lingkup isi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan silabi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 10 Isi materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diintegrasikan kedalam kurikulum 2013 pada Mapel PJOK pada sekolah menengah pertama. Pasal 11 (1) Integrasi materi sanitasi dasar yang dimasukkan kedalam kurikulum 2013 dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017. (2) Pelaksanaan integrasi materi sanitasi dasar tahun ajaran 2015/2016 dilaksanakan dengan penunjukan pilot project pada sekolah menengah pertama dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan. BAB V KERANGKA MATERI Pasal 12 (1) Kerangka kurikulum materi terdiri atas nama mata pelajaran, standar kompetensi, dan kompetensi dasar.
(2) Untuk melaksanaan kurikulum materi disusun perangkat pembelajaran. (3) Perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa: a. silabus; b. rencana pelaksanaan pembelajaran; c. lembar kerja siswa); d. lembar penilaian; e. buku siswa; dan f. media/alat bantu pembelajaran. BAB VI TENAGA PENDIDIK DAN SARANA PRASARANA Pasal 13 Tenaga pendidik adalah guru yang mempunyai kompetensi dalam Mapel PJOK. Pasal 14 Untuk menjamin pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat digunakan sarana prasarana di sekolah dan di luar sekolah.
BAB VII MONITORING DAN EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR Pasal 15 (1) Satuan Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi program integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOKdengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek yang meliputi konteks, input, proses, output, outcome. (2) Satuan Pendidikan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik yang mengikuti integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK. (3) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi materi sanitasi dasar ke dalam Mapel PJOK. (4) Hasil pelaksanaan monitoring sebagaimana pada ayat (3) digunakan sebagai kajian untuk pelaksanaan tindak lanjut keseluruh sekolah menengah pertama di Kabupaten Banjarnegara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 16 Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, untuk bulan November 2015 semester 1 (satu) tahun ajaran 2015/2016 pelaksanaan materi sanitasi dasar dimasukkan dalam bentuk tambahan Mapel PJOK dan pada bulan Januari semester 2 (dua) dimasukkan pada materi integrasi kurikulum 2013 di sekolah menengah pertama pilot project.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, FAHRUDIN SLAMET SUSIADI BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 49 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG INTEGRASI MATERI SANITASI DASAR KEDALAM KURIKULUM 2013 MATA PELAJARAN PENDIDIKAN JASMANI OLAHRAGA DAN KESEHATAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KABUPATEN BANJARNEGARA
SILABI RINCIAN LINGKUP ISI MATERI SANITASI DASAR 1. Pengertian Sanitasi Dasar 2. Macam – macam Sanitasi Dasar 1.1. Penyediaan Air Bersih a. pengertian; b. manfaat airbersih; c. syarat air bersih; dan d. sumber air bersih. 1.2. Pembuangan Kotoran Manusia ( Jamban ) a. pengertian; b. syarat-syaratjamban; c. jenisjamban; dan d. dampak kotoran manusia lingkungan dan kesehatan. 1.3. Pembuangan Air Limbah a. pengertian; b. sumber air limbah; c. pembuangan air limbah; d. jenis-jenis pengolahan air limbah; dan e. dampak air limbah terhadap lingkungan dan kesehatan.
1.4. Pengelolaan Sampah a. pengertian; b. jenis sampah; c. pengelolaan sampah meliputi pengumpulan, pemilahan, pembuangan; dan d. dampak negative sampah. 1.5. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) a. pengertian; b. langkah-langkah CTPS; c. waktutepat CTPS; dan d. penyakit yang dapat dicegah dengan CTPS.
BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO
