BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 40 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANJARNEGARA, Menimbang
: a.
bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dan dalam rangka memberikan motivasi kerja yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan bagi karyawan pada Rumah Sakit
b.
Mengingat
: 1.
2.
3.
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara, sehingga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara perlu untuk diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
4.
5.
6.
7.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5165); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32); 14. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 17 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 102) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 41 Seri E); 17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 44);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Hj. ANNA LASMANAH BANJARNEGARA. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 44) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 ditambah 3 (tiga) pengertian baru yakni 6a, 6b dan 6c, angka 14 dihapus, angka 20 dihapus, angka 21 dihapus, angka 22 dihapus dan angka 23 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah selaku unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. 6. Pejabat Pengelola BLUD, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. 6a.Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur, 6b.Pejabat keuangan adalah Kepala Bidang Keuangan dan pejabat teknis yang terdiri dari Kepala Bidang Pelayanan, Kepala Bagian Tata Usaha, serta Kepala Bidang Penunjang. 6c.Pegawai BLUD RSUD adalah pegawai RSUD yang terdiri dari pejabat struktural selain pejabat pengelola BLUD, medis, perawat dan tenaga setara, penunjang serta administrasi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Pegawai BLUD. 7. Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD RSUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD.
8. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas. 9. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbal jasa kepada pegawai BLUD RSUD yang manfaatnya diterima pegawai BLUD RSUD dalam bentuk dan jenis komponen penghargaan dan perlindungan. 10. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 11. Tunjangan tetap adalah imbalan finansial bersih yang diterima secara teratur oleh pejabat struktural dan pejabat fungsional BLUD RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pegawai BLUD RSUD yang besarannya berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan Bupati. 13. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh Pejabat Pengelola, dan pegawai BLUD RSUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD Rumah Sakit. 14. Dihapus. 15. Bonus atas prestasi adalah imbalan yang diterima oleh pejabat dan pegawai BLUD RSUD karena dalam akhir tahun anggaran melebihi target pendapatan BLUD RSUD.
16. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai BLUD RSUD bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas. 17. Pensiun adalah tunjangan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18. Jasa layanan adalah imbalan yang diberikan oleh masyarakat atas barang dan/atau jasa dari BLUD RSUD berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan. 19. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh pegawai BLUD RSUD kepada masyarakat berdasarkan tarif layanan yang ditetapkan. 20. Dihapus. 21. Dihapus. 22. Dihapus. 23. Dihapus. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, ayat (4) dihapus dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Jumlah insentif yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD RSUD paling tinggi sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pendapatan (Jasa Layanan) BLUD RSUD. (2) Besaran jumlah insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan secara bertahap oleh Direktur dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD RSUD.
(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan berdasarkan realisasi pendapatan jasa layanan yang diterima oleh Kas BLUD RSUD (cash basis). (4) Dihapus. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembagian insentif ditetapkan oleh Direktur RSUD dan disampaikan kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD. 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagai berikut : Pasal 9 (1) Dikecualikan dari ketentuan Pasal 8, jumlah insentif yang diberikan kepada pelaksana pendidikan dan pelatihan paling tinggi sebesar 100% (seratus perseratus) dari pendapatan komponen jasa pelayanan tarif pendidikan dan pelatihan. (2) Ketentuan mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur. 4. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga menjadi sebagai berikut : Pasal 13 Remunerasi berupa insentif pada BLUD RSUD diberikan atas Jasa Layanan yang belum dibagikan.
Pasal II Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pe raturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 7 September 2015 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, SUTEDJO SLAMET UTOMO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 7 September 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, AKHMADSUDIBYO BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2015 NOMOR 40 Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM
YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.Si Pembina NIP. 19721030 199703 1 003
