Berdasarkan data penghasilan karyawan selama setahun pada tabel 4.1 dan tabel 4.2, gaji karyawan selama setahun sebesar Rp 1.042.272.000,00 dan pada tabel 4.2 diperhitungkan adanya tunjangan hari raya sebesar Rp 56.600.000,00 PPh pasal 21 terutang dimana pajak ditanggung perusahaan (termasuk THR) sebesar Rp 15.500.420,00. Dengan rincian PPh pasal 21 untuk tujangan hari raya sebesar Rp 2.688.500 (Rp 15.500.420,00 – Rp 12.811.920) dan PPh pasal 21 karyawan pertahun sebesar Rp 12.811.920,00 atau perbulan rata – rata Rp 1.067.660,00 (Rp 12.811.920,00 : 12)
4.2.2
Laporan Laba Rugi Perusahaan Berikut merupakan laporan laba – rugi perusahaan selama tahun 2011
sebelum dilakukannya perencanaan pajak, dilakukan dengan cara penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Selanjutnya, laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan koreksi fiskal. Langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel 4.3 berikut :
Tabel 4.3 Laporan Laba - Rugi (Sebelum Perencanaan Pajak ) ( Dalam Rupiah ) (Selama Tahun 2011) PENJUALAN
5.100.000.670.00
HARGA POKOK PENJUALAN
(2712448007.00)
LABA ( RUGI ) KOTOR
2.387.552.663.00
BIAYA OPERASIONAL BIAYA PENJUALAN
200.000.000.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1.053.122.000.00 ( 1.253.122.000.00 )
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL
1.134.430.663.00
LABA ( RUGI ) USAHA PENDAPATAN / ( BEBAN ) LAIN-LAIN PENDAPATAN LAIN-LAIN
42.489.624.79
BEBAN LAIN-LAIN
( 16.135.599.22 ) 26.354.025.57
JUMLAH PENDAPATAN / ( BEBAN ) LAIN-LAIN
1.160.784.688.57
LABA ( RUGI ) BERSIH SEBELUM PAJAK
293.559.744.99
PAJAK BADAN
867.224.943.58
LABA ( RUGI ) BERSIH SETELAH PAJAK
Sumber : PT. Cakrawala Sejati Dari data laporan gaji PT. Cakrawala Sejati diperoleh perhitungan biaya yang dialokasikan untuk pengeluaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebesar Rp 2.688.500.00 untuk PPh Ps 21 THR, PPh Ps. 21 Karyawan sebesar Rp 1.067.660.00 setiap bulannya, atau dalam setahun harus membayar PPh Ps. 21 karyawan sebesar Rp 12.811.920.00, terdiri dari biaya-biaya yang dalam peraturan perpajakan harus di fiskal. Contoh biaya PPh jasa giro, biaya denda keterlambatan pelaporan SPT, biaya administrasi pajak, dan biaya – biaya lain.
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PT. Cakrawala Sejati melakukan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dirjen Pajak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PT. Cakrawala Sejati juga melakukan pengisian SPT yang pembayarannya dilakukan paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulannya, dan pelaporan SPT paling lambat dilaporkan pada tanggal 20. Berikut merupakan tabel untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar oleh PT. Cakrawala Sejati :
Tabel 4.4 Laporan Perhitungan Laba-Rugi Fiskal (Sebelum Perencanaan Pajak) Selama tahun 2011
LABA / (RUGI) KOMERSIAL
1.160.784.688.57
KOREKSI FISKAL POSITIF : BIAYA SUMBANGAN BIAYA LAIN - LAIN BIAYA OBAT - OBATAN BIAYA PAJAK PPH PASAL 21 GAJI BIAYA PAJAK PPH PASAL 21 THR BIAYA DENDA STP PPH PASAL 21 BIAYA DENDA STP PPN DN BIAYA PPH JASA GIRO JUMLAH KOREKSI POSITIF
200.000.00 116.000.00 169.300.00 12.811.920.00 2.688.500.00 632.853.00 0 0 16.618.573.00
NEGATIF : PENDAPATAN JASA GIRO JUMLAH KOREKSI NEGATIF
3.164.281.00 3.164.281.00
TOTAL KOREKSI FISKAL LABA / (RUGI) FISKAL
13.454.292.00 1.174.238.980.57
PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK TERUTANG 25% X 1.174.238.980.00
1.174.238.980.00 293.559.745.00
KREDIT PAJAK PAJAK PPH PASAL 25 PAJAK PPH PASAL 22
293.559.745.00 0 0
PAJAK KURANG BAYAR
293.559.745.00
Sumber : PT. Cakrawala Sejati
Dalam perhitungan data pada tabel Laporan Perhitungan Laba-Rugi Fiskal tahun 2011 pada PT. Cakrawala Sejati, diketahui laba sebelum dilakukannya perencanaan
pajak
sebesar
Rp
110.783.888.57
dengan
pembulatan
Rp 110.783.888.00. Sehingga sesuai dengan perhitungan perusahaan badan menurut undang-undang, jumlah laba yang dikenakan pajak (laba fiskal) sejumlah Rp 124.338.180,00 dan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang semula Rp 31.084.545.00, menjadi sebesar Rp 20.577.094.16 (tabel 4.3 dan tabel 4.6). Dalam Laporan perusahaan ini tertera bahwa Pajak Penghasilan Pasal 25 tidak ada pembayaran (nihil), karena perusahaan ini berdiri pada tahun 2011, sehingga tidak ada dasar laporan keuanganan dalam menghitung besarnya PPh pasal 25 masa 2011. Biaya Pajak Penghasilan Pasal 21 pada perusahaan PT. Cakrawala Sejati dikoreksi fiskal positif, artinya dalam perusahaan tersebut biaya pajak penghasilan pasal 21 bisa diakui sebagai biaya. Namun dalam peraturan perpajakannya, biaya pajak penghasilan pasal 21 tidak boleh diakui sebagai biaya, tetapi harus terlebih dahulu dilakukan koreksi fiskal yang artinya tidak boleh dianggap sebagai biaya, sehingga akan mengakibatkan laporan keuangan perpajakan laba semakin bertambah, dan dampaknya akan berpengaruh pada pajak badan yang akan lebih besar. Berikut tabel pajak penghasilan pasal 21 yang harus dikoreksi fiskal :
Tabel 4.5 Laporan Pendapatan dan Beban lain-lain PT. Cakrawala Sejati Selama Tahun 2011 KOREKSI NO
KETERANGAN
KOMERSIAL
FISKAL POSITIF
1
PENDAPATAN JASA GIRO
2
PENDAPATAN SELISIH KURS JUMLAH
1
BY. PPH JASA GIRO
2
BY. PEMBULATAN
3 4 5
BY. PAJAK PPH PASAL 21 (PERBULAN) BY. PAJAK PPH PASAL 21 (TUNJANGAN HARI RAYA) BY. DENDA STP PPH PASAL 21
3.164.281.00
NEGATIF
3.164.281.00
39.325.343.79
.00 39.325.343.79
42.489.624.79
.00
632.853.00
632.853.00
3.164.281.00
39.325.343.79
.00
2.326.22
2.326.22
12.811.920.00
12.811.920.00
.00
2.688.500.00
2.688.500.00
.00
.00
.00
.00
.00
6
BY. DENDA STP PPN DN
.00
7
BY. BUNGA BANK
.00
.00
8
BY. BUNGA PIHAK III
.00
.00
JUMLAH
16.135.599,22
16.133.273,00
.00
2.326.22
Sumber : Data olahan
Dalam perhitungan ini diketahui laporan biaya dan beban lain-lain yang tercantum diluar biaya penjualan dan biaya administrasi, serta biaya umum. Terdapat biaya jasa giro dan PPh Pasal 21 yang harus dikoreksi fiskal. Dalam penyajian laporan keuangan ini, biaya PPh pasal 21 bulanan dimasukkan dalam kolom akun beban lain-lain untuk mempermudah membedakan antara beban yang benar-benar bisa diakui sebagai biaya perusahaan itu sendiri dengan beban yang tidak bisa diakui sebagai biaya perusahaan karena adanya koreksi fiskal.
4.2.3 Penerapan perencanaan Pajak Perencanaan
pajak
merupakan
tahap
pertama
dalam
melakukan
penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan pajak. Oleh karena itu, penelitian dan pengumpulan ketentuan peraturan perpajakan dilakukan pada tahap ini dengan maksud dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal – hal yang tidak diatur (loopholes). Rasio total benchmarking merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan pajak. Rasio total benchmarking sudah ditetapkan pada klasifikasi lapangan usaha (KLU). Dalam penyusunan perencanaan pajak, wajib pajak harus memperhatikan rasio yang sesuai dengan KLU. Hal yang dilakukan dalam penerapan perencanaan pajak adalah: 1. Untuk hadiah akhir tahun perusahaan berupa natura seperti sembako, diganti
dengan pemberian bonus akhir tahun yang berupa uang. Hal ini dikarenakan pemberian natura menurut Undang- undang perpajakan tidak dapat dibiayakan tetapi bonus dapat dibiayakan sebagai biaya oleh perusahaan. 2. Perusahaan memperhatikan kesehatan para karyawannya dan menanggung
biaya pengobatan para karyawannya. Dalam perpajakan, biaya pengobatan karyawan tidak diakui sebagai biaya sehingga perusahaan menjadikan biaya
tersebut sebagai tunjangan kesehatan agar dapat dikurangkan sebagai biaya oleh perusahaan 3. Perusahaan mempunyai kebijakan untuk membayar PPh 21 karyawannya dan
hal itu tidak boleh dianggap sebagai biaya dalam perhitungan pajak, sehingga pembayaran PPh 21 karyawan dijadikan tunjangan pajak agar dapat dijadikan biaya perusahaan. Terlepas dari berbagai strategi yang disusun, perencanaan pajak yang dibuat janganlah sampai mengabaikan aspek legal formal dan material. Perencanaan pajak jangan sampai melanggar ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
4.3 Interpretasi 4.3.1 Penghitungan Laporan Laba Rugi Setelah Perencanaan Pajak Pada laporan laba rugi dengan perencanaan pajak atau tax planning, dilakukan sama dengan yang dilakukan pada laporan laba rugi tanpa perencanaan pajak, yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi beban-beban menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan koreksi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang. Setelah dilakukan koreksi fiskal akan didapat laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus dibayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus dibayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak, untuk lebih jelasnya ada pada tabel 4.6 berikut:
Tabel 4.6 Laporan Laba - Rugi (Setelah Tax Planning ) selama tahun 2011 PENJUALAN
5.100.000.670.00
HARGA POKOK PENJUALAN
2.712.448.007.00
LABA ( RUGI ) KOTOR
2.387.552.663.00
BIAYA OPERASIONAL BIAYA PENJUALAN
200.000.000.00
BIAYA UMUM DAN ADMINISTRASI
1.053.122.000.00
JUMLAH BIAYA OPERASIONAL
(1.253.122.000.00)
LABA ( RUGI ) USAHA
1.134.430.663.00
PENDAPATAN / ( BEBAN ) LAIN-LAIN PENDAPATAN LAIN-LAIN
42.489.624.79
BEBAN LAIN-LAIN
(16.135.599.22)
JUMLAH PENDAPATAN / ( BEBAN ) LAIN-LAIN
26.354.025.57
LABA ( RUGI ) BERSIH SEBELUM PAJAK
1.160.784.688.57
PAJAK BADAN
194.328.291.27
LABA / ( RUGI ) BERSIH SETELAH PAJAK
966.456.397.30
Sumber : Data Perusahaan dan Olahan Penulis Dalam perhitungan laporan keuangan diatas setelah dilakukan perencanaan pajak biaya operasional yang terdiri atas biaya penjualan dan biaya administrasi serta biaya umum. Biaya administrasi dan biaya umum terdiri dari gaji karyawan, sumbangan, dan lain – lain sedangkan beban lain – lain terdiri dari PPh, jasa giro. Terhadap
gaji
setahun
yang
terpotong
oleh
pajak
penghasilan,
telah
diakumulasikan sebesar Rp 12.811.920.00 atau rata-rata pengenaan pajak dalam satu bulan sebesar Rp 1.067.660 dengan jumlah karyawan tetap yang diasumsikan berjumlah 45 karyawan dan jumlah PPh Ps 21 atas THR sebesar Rp 2.688.500.00.
Sehingga didapat jumlah biaya administrasi dan biaya umum sebesar dari jumlah sebelum adanya tax planning adalah sebesar Rp 1.053.122.000.00 dan beban lainlain terdiri dari beban PPh. Pasal 21 Rp 12.811.920.00, PPh. THR sebesar Rp 2.688.500.00, PPh. Jasa Giro Rp 632.853.00, sehingga laba yang diperoleh bertambah
yakni
yang
semula
sebesar
Rp
79.699.343.57
menjadi
Rp 90.206.794.41 (laba setelah pajak). Untuk lebih jelasnya perhitungan laba-rugi fiskal bisa dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 4.7 Laporan Perhitungan Laba-Rugi Fiskal 2011 (Setelah Tax Planning ) Selama tahun 2011 LABA / (RUGI) KOMERSIAL
1.160.784.688.57
KOREKSI FISKAL POSITIF : BIAYA SUMBANGAN BIAYA LAIN - LAIN BIAYA OBAT - OBATAN BIAYA PAJAK PPH PASAL 21 GAJI BIAYA PAJAK PPH PASAL 21 THR BIAYA DENDA STP PPH PASAL 21 BIAYA DENDA STP PPN DN BIAYA PPH JASA GIRO JUMLAH KOREKSI POSITIF
200.000.00 116.000.00 169.300.00 12.811.920.00 2.688.500.00 .00 .00 632.853.00 16.618.573.00
NEGATIF : PENDAPATAN JASA GIRO JUMLAH KOREKSI NEGATIF
3.164.281.00 3.164.281.00
TOTAL KOREKSI FISKAL LABA / (RUGI) FISKAL
13.454.292.00 1.174.238.980.57
PENGHASILAN KENA PAJAK
1.174.238.980.00
PAJAK TERUTANG 4.800.000.000.00 X 1.174.238.980.00 5.100.000.670.00 25% X 50% X 793.851.629.88 25% X (1.174.238.980.00 - 793.851.629.88)
= 99.231.453.73 = 95.096.837.53
KREDIT PAJAK PAJAK PPH PASAL 25 PAJAK PPH PASAL 22
194.328.291.27 0 0
PAJAK KURANG BAYAR
194.328.291.27
Sumber : PT. Cakrawala Sejati
= 793.851.629.88
Dari perhitungan diatas dalam perusahaan PT. Cakrawala Sejati Surabaya diketahui laba sebelum perencanaan pajak sebesar Rp 79.699.343.57 yaitu lebih kecil dari setelah adanya tax planning sehingga sesuai perhitungan badan menurut undang-undang, jumlah laba yang dikenakan pajak mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 90.206.794.41 dan didapat pajak yang harus dibayarkan sebenarnya adalah hanya sebesar Rp 20.577.094.16, jumlah yang lebih kecil dibandingkan perhitungan pajak sebelumnya.
4.3.2 Pajak yang Dibayar Setelah adanya Perencanaan Pajak Tabel 4.8 Penerapan Perencanaan Pajak Selama tahun 2011 Gaji dibayar perbulan oleh perusahaan
45 Orang
Pph 21
Sebelum perencanaan pajak
99.231.453.73
Ditanggung perusahaan
Sesudah perencanaan Pajak
99.231.453.73
Tunjangan pajak
-
-
Penghematan Pajak
Pajak yang Dibayar
Badan
Keterangan
Sebelum perencanaan pajak
293.559.745.00
Sesuai ketentuan tarif PPh Badan
Sesudah perencanaan Pajak
194.328.291.27
Penghematan Pajak
99.231.453.73
Sesuai ketentuan tarif PPh Badan -
Laba sesudah pajak
Perusahaan
Sebelum perencanaan pajak
867.224.943.57
Sesudah perencanaan Pajak
966.456.397.30
Peningkatan Laba
99.231.453.73
Sumber : Data Olahan
Dari perhitungan diatas pada Perusahaan Cakrawala Sejati bisa diketahui untuk pembayaran PPh pasal 21 setahun rata-rata sebesar Rp 12.811.920.00 jika dilakukan perencanaan pajak maka pajak tersebut akan ditanggung karyawan tapi dalam bentuk sebagai tunjangan pajak bagi karyawan sehingga dapat menghemat pajak sebesar pajak terutang tersebut dalam satu tahun. Dan disisi lain juga berpengaruh pada kenaikan laba perusahaan setelah dilakukan perencanaan pajak yaitu sebelum dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp 79.699.343.57 dan setelah dilakukan perencanaan pajak sebesar Rp 90.206.794.41 sehingga berdampak pada penurunan pembayaran pajak badan sebesar Rp 10.507.450.84. Perbedaan kedua antara metode ditanggung perusahaan dengan metode tunjangan pajak itu adalah hanya pada jumlah pajak yang ditanggung oleh perusahaan pajak penghasilan yang terutang sudah menjadi beban perusahaan. Akan tetapi, pada metode tunjangan pajak PPh yang terutang menjadi beban karyawan tetapi karyawan tersebut diberikan sebuah tunjangan pajak sebesar pajak 21 terutang.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Perhitungan PPh pasal 21 terhutang yang dilakukan oleh PT. Cakrawala Sejati antara lain sebagai berikut : a.
Perhitungan pajak pada perusahaan PT. Cakrawala Sejati atas Pajak Penghasilan pasal 21 yaitu menggunakan Metode pajak ditanggung perusahaan.
b. PT. Cakrawala Sejati selama ini belum pernah melakukan kegiatan Tax Planning dengan metode tunjangan pajak. c. Kegiatan pembukuan PT. Cakrawala Sejati dilaksanakan berdasarkan Standar akutansi keuangan yang berlaku umum. 2. Pengisian, Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPh 21 yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut : a. Perusahaan sudah menyetorkan PPh pasal 21 kurang bayar tepat waktu dan tidak melanggar peraturan perundang – undangan PPN No. 42/2009. b. Perusahaan melakukan pelaporan SPT PPh pasal 21 tepat pada waktunya dan sesuai dengan perundang - undangan PPN yang berlaku. c. Dalam menerapkan tax planning harus pula diperhatikan segi pajak dan segi akuntansinya. Dari segi pajak, tax planning dikatakan berhasil jika pajak penghasilan yang harus dibayar menjadi lebih kecil setelah
diterapkannya tax planning tersebut. Dari segi akuntansi, laba setelah pajak tidak menjadi lebih kecil. d. Penerapan tax planning pada PT. Cakrawala Sejati dapat dikatakan berhasil karena dari segi akuntansi terjadi peningkatan laba sebesar Rp 10.507.450.84. 5.2. Saran Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada penulis maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran kepada perusahaan yaitu: a. Perusahaan sebaiknya memberikan pelatihan khusus tentang perpajakan kepada pegawai yang menangani pajak agar dapat melakukan Tax Planning. b. Perusahaan sebaiknya melakukan implementasi perencanaan pajak yang dibuat dan dilaksanakan jangan sampai melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku, karena sangat penting untuk menghindari sanksi perpajakan. c. Dari hasil yang didapat tersebut, disarankan agar penerapan tax planning pada PT Cakrawala Sejati tetap dilaksanakan, karena adanya keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan terjadinya penghematan pajak (tax saving,) dan d. Perusahaan harus senantiasa mengikuti perkembangan peraturan-peraturan perpajakan, ataupun isu-isu tentang perpajakan. Sehingga tidak terjadi kesalahan menghitung pajak dalam perusahaan, dapat dikurangi, bahkan ditiadakan.
DAFTAR PUSTAKA
Hermanto, 2001. Perencanaan Pajak, Salemba Empat, Jakarta Larry,Jack and Anders Susan B.,1994. Dictionary of Tax Terms, Barron`s Business Guides, New York Lumbantoruan, Sophar, 1996. Akuntansi Pajak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta Suandy, Erly. 2001. Perencanaan Pajak. Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta Republik Indonesia. 2001. Undang-undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Sihombing, Alvide. 2007. Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) atas Penghasilan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan Sudijono, A. (2009). Pengantar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Press Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. alfabeta. Bandung Waluyo dan Wirawan B. Illyas. Perpajakan Indonesia, Edisi Pertama, Buku satu, Salemba Empat, Jakarta
