KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA JAKARTA
Nomor Sifat Lampiran Perihal
: : : :
B-05/E/EJP/05/2001 Biasa 2 (dua) lembar Penyelesaian Perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21), tapi tidak diikuti dengan Penyerahan tersangka Dan barang bukti (Tahap 11)
Jakarta, 2 Mei 2001
KEPADA YTH. 1. PARA KEPALA KEJAKSAAN TINGGI 2. PARA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI Di SELURUH INDONESIA
Sehubungan dengan adanya pertanyaan dari beberapa Kejaksaan di daerah tentang penyelesaian perkara yang sudah dinyatakan lengkap (P-21), tapi tidak dikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap 11), dengan ini diberi petunjuk sebagai berikut: 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Peraturan Pemerintah Nomor: 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tidak mengatur secara tegas tentang masalah tersebut. Demikian pula dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PW.07.03 tahun 1992 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.14.PW. 07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, tidak ditemukan petunjuk tentang Pemecahan permasalahan tersebut. 2 Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Nomor: KMA/003/SKB II/1998. Nomor: M.02.PW.07.03 tahun 1998 Nomor: Kep/007/J.A/2/1998. Nomor: Kep/02/B/1998. Tanggal 5 Pebruari 1998. Tentang Pemantapan Keterpaduan dalam Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana, terhadap permasalahan tersebut telah disepakati pemecahannya sebagai berikut: a. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 huruf i Undang-undang Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta penjelasannya maka penyerahan- berkas perkara adalah merupakan satu kesatuan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti b. Jika terjadi penyerahan berkas perkara tidak diikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti maka hal tersebut belum dianggap sebagai penyerahan secara lengkap, dan bila penyidik dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak P-21 diterima, belum dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti maka berkas perkara dapat dikembalikan kepada penyidik, namun demikian koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dan penyidik harus tetap dilakukan agar berkas perkara secara lengkap dapat diterima. Berdasarkan angka 1 dan 2 diatas dan dengan pertimbangan hal-hal, antara lain: 1. Azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan
2. Kejelasan tanggung jawab penyelesaian perkara bagi pencari keadilan sesuai dengan mekanisme Hukum Acara Pidana. Dengan ini diberi petunjuk sebagai berikut: 1. Dalam penanganan setiap perkara koordinasi dan konsultasi antara penuntut umum dan penyidik agar tetap dilakukan sehingga penyerahan tersangka dan barang bukti dapat terlaksana sebelum 60 (enam puluh) hari sejak P-21 diterima penyidik 2. Apabila penyidik dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak P21 diterima, tidak dapat menyerahkan tersangka dan barang bukti, maka berkas perkara agar dikembalikan kepada penyidik; 3. Penyerahan kembali berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, dapat dilakukan bersama-sama dengan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Dengan demikian bagi para pencari keadilan akan ada kepastian dan jelas pertanggung jawaban penyelesaian perkara tersebut berada pada penyidik atau pada penuntut umum. Untuk itu kami mengharapkan pada Kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia agar melaporkan jumlah perkara yang sudah di P-21 tapi tidak d.iikuti dengan penyerahan tersangka dan barang bukti (formulir A dan B terlampir). Demikian untuk dilaksanakan. JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM ttd. H.M.A. RACHMAN, S.H. TEMBUSAN: 1. YTH. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA (sebagai laporan) 2. YTH. WAKIL JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA 3. SDR. PARA DIREKTUR pada JAM PIDUM; 4. Arsip
KEJAKSAAN
No. 1
FORMULIR "A" LAPORAN REKAPITULASI PERKARA LENGKAP (P-21) TAPI TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (TAHAP II) KEADAAN 30 APRIL 2001 Jumlah Perkara P-21 Jumlah Berkas Belum Dikembalikan ke KEJAKSAAN Keterangan tapi belum ada dikembalikan Penyidik Penyerahan Tahap II kepada Penyidik Jumlah Alasan 2 3 4 5 6 7
………..,……………………………….2001 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI
KEJAKSAAN
FORMULIR "B"
No.
Nama lengkap Terdakwa
1
2
LAPORAN DATA PERKARA (P-24) TAPI TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI (TAHAP 14 KEADAAN 30 APRIL 2001 Tinggal Bekas Perkara, Tersangka Tanggal Bekas Perkara Tanggal dan Barang Bukti diserahkan dikembalikan kepada Dikembalikan P-21 kembali oleh Penyidik kepada Penyidik Penuntut Umum 3 4 5
Keterangan 6
………..,……………………………….2001 KEPALA KEJAKSAAN TINGGI/NEGERI
