1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kemiskinan merupakan salah satu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara yang sedang berkembang. 1 Kemiskinan sudah dikenal dan menjadi masalah sejak dahulu dan upaya-upaya mengatasi masalah kemiskinan juga sudah mulai dilakukan yaitu mulai dari penyebarluasan pesanpesan moral kepada kelompok kaya, pemberian bantuan langsung dalam bentuk uang atau modal, maupun pembinaan kepada masyarakat miskin. Namun upayaupaya tersebut belum dapat mendatangkan hasil yang optimal dalam memberantas kemiskinan.2 Semakin jelas bahwa kemiskinan merupakan masalah besar dalam kehidupan dan ancaman bagi dunia, sehingga yang jadi pertanyaannya adalah apabila kemiskinan sebagai musuh bersama dan pemberantasanya sudah dilakukan, kenapa kemiskinan itu masih tetap ada dan bagaimana cara untuk memberantas kemiskinan? Memberantas kemiskinan dan membangun ekonomi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun bukan perbankan serta pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha
1
Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Yogyakata: PT. Kreasi Wacana, 2005, h. 111. 2 Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi ..., h. 113.
1
2
dengan lancar sehingga pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.3 Demikian juga peranan pemerintah dalam bidang perekonomian khususnya mengatasi kemiskinan adalah membebaskan masyaratkat dari jerat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil, dan juga penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera baik lahir mapun batin.4 Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa langkah seperti: Pertama, menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang yang mampu bekerja; kedua, memberikan bantuan keuangan kepada orang-orang yang termasuk miskin, tidak mampu bekerja dan usia lanjut.5 Pada kenyataannya lapangan pekerjaan tidak selalu tersedia secara langsung atau
instan
sehingga
hal
tersebutlah
yang
menghambat
pertumbuhan
perekonomian dikalangan masyarakat. Maka dari itu untuk meningkatkan perekonomian dapat dilakukan dengan berwirausaha atau membuat usaha baru meskipun usaha tersebut masih skala mikro maupun kecil. Usaha mikro maupun usaha kecil termasuk dalam kategori pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) yang memegang peranan besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru,UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami
3
Andang Setyobudi, Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Disajikan Dalam Seminar Tentang Perda Dan UMKM Pada 29 Maret 2007 Di Bank Indonesia, PDF, Http://Banking.Blog.Gunadarma.Ac.Id/, (Online Tanggal 27 Februari 2012). 4 Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi ..., h. 129. 5 Jusmaliani dan Muhammad Soekarni, Kebijakan Ekonomi ..., h. 130.
3
kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Namun sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja tetapi sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia dan juga UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih mengganggur sehingga akan mengurangi taraf kemiskinan. Dari Data BPS dan Kementerian Koperasi dari seluruh kelas usaha menunjukkan bahwa usaha skala kecil di Indonesia menempati porsi sekitar 99%, artinya hampir seluruh usaha di Indonesia merupakan usaha kecil, hanya 1 % saja usaha menengah dan besar. Perkembangan dan Pertumbuhan UKM cukup bagus dari tahun ke tahun, hampir dari setiap pemerintahan menekankan pada pemberdayaan UKM. Pemerintah secara serius dan memberikan perhatian lebih pada sektor usaha ini. Mengapa demikian, kerena usaha kecil telah menjadi tulang punggung penyediaan tenaga kerja, sedangkan perusahaan besar lebih menekankan penggunaan teknologi dari pada tenaga kerja manusia. 6 Saat ini industri kecil dan menengah (IKM) yang terdaftar di kota Palangka Raya sebanyak 955 unit usaha yang terdiri dari industri pangan, industri sandang, industri kerajinan, industri logam mesin dan elekronika serta industri kimia dan komponen bahan bangunan.7
6
www.binaukm.com, online (di unduh tanggal 1 maret 2012).
7
Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi Kota Palangka Raya.
4
Perbankan sebagai sub-sistem perekonomian nasional memiliki fungsi sebagai penggerak ekonomi melalui penyaluran dana pihak ketiga, ke dalam berbagai jenis usaha yang mampu menggerakkan sektor riil, termasuk memfasilitasi transaksi jasa keuangan melalui skim yang dikelolanya. Dunia perbankan, tak terkecuali perbankan syariah masih terus mendapatkan gugatan dari berbagai pihak; hal ini dikarenakan lembaga keuangan syariah dianggap belum dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor riil secara optimal. Kehadiran perbankan syariah sesungguhnya tidak hanya sekedar pelengkap dalam industri perbankan nasional. Ekonomi syariah tidak hanya baik karena prinsip moralnya, tetapi juga baik dari segi pendekatan bisnis. Konsep ekonomi syariah memiliki kekuatan berupa prinsip-prinsip yang abadi yang sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri.8 Pada bank syariah, peniadaan sistem bunga didalam ekonomi Islam selain untuk menghilangkan terjadinya pemerasan yang mengandung aspek permerataan antara kelompok kaya dan kelompok miskin, di mana modal yang dikuasai tidak tersalurkan ke dalam usaha produktif. Penindasan sistem bunga ini dimaksudkan dapat membantu mengurangi kemiskinan yang ada di masyarakat.9 Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan berprinsip syariah, hakekatnya mempunyai aktivitas atau kegiatan dalam menjalankan usahanya. Perbankan syariah menempati posisi strategis dalam pembangunan dan perekonomian
8
Alim Muhammad, Strategi Bisnis Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil Di Indonesia, Dosen Tidak Tetap Perbankan Syariah STIE Ekuitas Bandung, PDF. http://k-center.sbm.itb.ac.id/uploads/download/416 (di unduh tanggal 25 april 2011). 9 Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam – edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 113.
5
daerah, serta dalam pembagian pendapatan di masyarakat, dan dapat menjadi alat untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, pemerataan pelayanan perbankan dan pemerataan pendapatan sebaik-baiknya di daerah perdesaan maupun kota. Perbankan syariah sebagai salah satu sumber pembiayaan yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung tumbuh kembangnya suatu perekonomian yaitu melalui perannya sebagai lembaga intermediasi, perbankan syariah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah sehingga suatu wilyah itu dapat meningkatkan perekonomiannya.10 Siti Ch. Fadjriah menyatakan bahwa; “Pembiayaan dengan menggunakan sistem syariah lebih cocok diterapkan dalam membiayai sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) karena lebih memberikan kepastian dan tidak terbebani akibat kenaikan suku bunga”.11 Beberapa kerakteristik dan ciri khas yang menjadi keunggulan UMKM, yaitu: Pertama, skala usaha yang kecil memungkinkan untuk beradaptasi dengan cepat dan responsive terhadap lingkungan bisnis yang bergejolak. Kedua, lebih fleksibel, sehingga memiliki lebih banyak peluang untuk berinovasi dan bereksperimen. Ketiga, memiliki banyak sumber keunikan yang berbasis budaya setempat. Keempat, dapat memanfaatkan peluang kecil yang ada. Kelima, mudah untuk bangkit kembali,
bila
menghadapi kondisi bisnis
yang
kurang
menguntungkan. 12
10
Http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=57185. Online tanggal 21 March 2011. 11 Afnan Bastian, Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan, http://images.oegloer.multiply.multiplycontent.com/ (di unduh tanggal 21 march 2011). h. 4. 12 Afnan Bastian, Optimalisasi Pembiayaan ...,
6
Dari
uraian
diatas,
terlihat
bahwa
bank
syariah
memiliki
potensi
pengembangan cukup besar bagi perkembangan UKM khususya usaha kecil dan juga dibanding dengan bank konvensional, bank syariah memiliki keunikan yang secara prinsip dapat mendukung UKM, antara lain: lebih luwes dalam penetapan imbalan; dan lebih luwes dalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga keuangan, seperti anjak piutang (hiwalah), modal ventura (musyarakah), sewa-beli).13 Namun kerena kurangnya kontribusi yang diberikan perbankan syariah kepada pelaku UKM khususnya usaha kecil sehingga para pelaku UK sering mengalami kendala-kendala dalam usahanya. Oleh karena itu peneliti mengambil judul “PERANAN BANK MUAMALAT DALAM MENINGKATKAN USAHA KECIL DI KOTA PALANGKA RAYA”. Penelitian ini penting untuk dilakukan kerena peneliti ingin mengetahui dan mengkaji serta menganalisis lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip, produkproduk pembiayaan Bank Muamalat, kendala-kendala yang dihadapi Bank Muamalat serta sejauhmana peran yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam meningkatkan perkembangan usaha kecil dan ingin mengetahui respon yang diterima oleh pelaku usaha kecil tersebut. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.
Apa peran Bank Muamalat dalam meningkatkan perkembangan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya?
13
Amir Machmud Dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga, h. 98.
7
2.
Bagaimana sistem pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat dalam meningkatkan perkembangan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya?
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang diinginkan dari di lakukannya penelitian ini meliputi: 1. Mengetahui
peran
perbankan
syariah
dalam
meningkatkan
perkembangan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya. 2. Mengetahui sistem pembiayaan perbankan syariah dalam meningkatkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya. D. Kegunaan Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk: 1. Sebagai sumbangan bahan informasi dan pengetahuan bagi STAIN Palangka Raya dan Bank Muamalat Palangka Raya. 2. Sebagai wahana untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan masyarakat, khususnya terhadap peranan yang diberikan perbankan syariah dalam meningkatkan Usaha Kecil. 3. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam khazanah literatur kesyariahan bagi kepustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palangka Raya. 4. Sebagai bahan studi ilmiah untuk penelitian selanjutnya.
8
BAB II TELAAH PUSTAKA A. Penelitian Terdahulu Muhammad Alim melakukan penelitian dengan judul
“Strategi Bisnis
Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Perbankan syariah memiliki peluang dan berkemampuan yang sangat besar untuk mengambil peran sebagai penggerak sektor riil manakala mampu mengoptimalkan porsi pembiayaan bagi hasil dengan pola mudharabah dan musyarakah. Dan juga perbankan syariah harus lebih memperbesar porsi pembiayaan bagi hasilnya dalam mengelola bisnisnya sebagai upaya optimalisasi perannya dalam menggerakkan sektor riil di Indonesia.14 Wiloejo Wirjo Wijono dalam penelitiannya yang berjudul “Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan”. Hasil dari penelitian ini yaitu UKM memiliki potensial yang cukup besar untuk memutuskan mata rantai kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak
14 Alim, Muhammad, Strategi Bisnis Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil Di Indonesia, Dosen Tidak Tetap Perbankan Syariah STIE Ekuitas Bandung, PDF. http://k-center.sbm.itb.ac.id/uploads/download/416 (di unduh tanggal 25 april 2011).
8
9
hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM).15 Herlina dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Palangka Raya”. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian tersebut ialah dimana strategi BMT Kube Sejahtera dalam pengembangan usaha kecil di kota Palangka Raya terdiri dari promosi melalui iklan, pamplet dan lain-lain serta membuka layanan berupa kantor kas dan memberikan hadiah bagi para anggota dan juga mengadakan pelatihan-pelatihan.16 Lisa Noviyana Wati melakukan penelitian dengan judul “ Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera terhadap pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro”. Hasil dari penelitian tersebut dimana BMT Kube Sejahtera sangat berperan dalam memberikan suatu pembiayaan sehingga pembiayaan tersebut dapat membantu usaha mikro yang kekurangan modal untuk menhembangkan usahanya. Pembiayaan yang diberikan BMT Kube Sejahtera mempunyai keunggulan yaitu prosedur dan persyaratan yang mudah dalam hal pengajuan pembiayaan. 17
15
Wiloejo Wirjo Wijono, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo-1.pdf ( di unduh tanggal 25 April 2011). 16 Herlina, Strategi Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Di Palangka Raya, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya, tidak dipublikasikan,2011. 17 Lisa Noviyana wati, “ Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera terhadap pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro”, Skripsi Jurusan Syariah STAIN Palangka Raya, tidak dipublikasikan, 2011.
10
B. Deskripsi Teoritik 1. Pengertian Peranan Terdapat beragam mengenai pengertian peranan diantaranya ialah: Menurut kamus besar Besar Bahasa Indonesia, peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.18 Soerjono Soekanto menyatakan bahwa: “Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.”19 Konsep tentang peran Menurut Komaruddin, adalah:20 a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen; b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status; c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata; d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya; e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peranan adalah penilaian sejauhmana fungsi seseorang atau bagian serta suatu lembaga dalam menunjang usaha agar terlaksana atau tercapainya suatu tujuan dengan baik.
18
Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indinesia cet-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, h. 854. 19 http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/1049/bab2a.pdf?sequence=12, 24 Maret 12 20 http://dspace.widyatama.ac.id/jspui/bitstream/10364/513/4/bab2.pdf, di unduh tanggal 24 maret 2012.
11
2. Peran Bank Pada umumnya fungsi utama perbankan indonesia adalah sebagai penghimpun dana dalam berbagai bentuk simpanan dan penyalur dana masyarkat kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. 21 Secara lebih terperinci peran atau fungsi bank umum yaitu sebagai berikut:22 a. Meyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. b. Menciptakan uang c. Menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat d. Menyalurkan kredit serta menawarkan jasa-jasa keuangan lainnya Menurut Totok Budisantoso dan Sigit Triandaru fungsi bank terdiri dari:23 a. Agent of trust Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam hal menghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi akan kepercayaan. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat uang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. 21
Dalam pasal 3 UU No.10 Tahun 1998, Fungsi utana perbankan Indonesia adalah sebagai pengimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Zainuddin Ali, Hukuum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Gafika, h.153 22 http://id.shvoong.com/business-management/investing/2077014-fungsi-bankumum/#ixzz1sDGNrxxh, di unduh tanggal 16 April 2012, jam 21:43. 23 sigit Triandaru & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2006, h. 9.
12
Pihak bank sendiri akan mau menempatkan atau menyalurkan dananya pada debitor atau masyarakat apabila dilandasi adanya unsur kepercayaan. b. Agent of Development Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan disektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor riil tidak akan dapat bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik, kegiatan bank berupa menghimpun dan menyalurkan dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian disektor riil. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi – distribusi – konsumsi tidak lepas dari adanya pengunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi – distribusi – konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. c. Agent of Service Disamping melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Dari ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian,
13
sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan (financial intermediary institution). Fungsi perbankan syariah yang dikemukan oleh M.A Mannan yang di kutip oleh Muhammad dalam bukunya “Lembaga Ekonomi Syariah”, ialah sebagai berikut: 1) Membantu
pembangunan
negara-negara
Islam
dengan
memudahkan investasi modal untuk tujuan produksi. 2) Meningkatkan investasi swasta asing dengan memakai jaminan peran serta dalam pinjaman investasi lain yang dilakukan investor swasta. 3) Meningkatkan pertumbuhan perdangan
internasional jangka
panjang yang berimbang, dan mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran dengan mendorong investasi internasional. 4) Memberi saran teknik tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pinjaman kepada para ahli setempat yang memenuhi syarat dalam menghadapi teknik khusus.24 Berdasarkan fungsi bank yang dikemukan diatas, bank syariah menunjukkan peran nyata sebagai lembaga keuangan yang memilki keberpihakan ideologis terhadap perkembangan perekonomian. Sesuai dengan pesan Al-Qur’an dalam surat ”jangan sampai kekayaan hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja diantara kamu” (59:7). Berdasarkan ayat tersebutlah terdapat pesan dimana
24
menjadi dasar
Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2007.
14
keberpihkan bank syariah secara ideologis terhadap perekonomian rakyat kecil untuk pemerataan, dimana jenis usaha ini merupakan mayoritas dalam gerak perekonomian Indonesia tetapi seolah terpinggirkan.25 3. Tujuan bank Pada umumnya tujuan bank umum terbagi menjadi jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan bank umum jangka pendek yaitu bank bertujuan memenuhi likuiditas ( memenuhi likuiditas wajib minimum dan penarikan yang dilakukan oleh para nasabah). Tujuan jangka panjangnya ialah mendapatkan keuntungan dan memaksimumkan kekayaan pemilik bank. Adapun bank syariah mempunyai beberapa tujuan di antaranya sebagai berikut:26 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam. 2) Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi gap yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana. 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif.
25 http://aliciakomputer.blogspot.com/2009/03/peran-bank-syariah-dalam-pemberdayaan.html, ( di unduh tanggal 24 maret 2012). 26 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, h. 39-41.
15
4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang pada umumnya merupakan
program
utama
negara-negara
yang
sedang
berkembang. 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. 6) Untuk menyelematkan ketergantungan ummat Islam terhadap bank non-syariah. 4. Lembaga Keuangan Syariah a. Perbankan Syariah 1) Pengertian Bank Syariah Banyak para ilmuwan memberikan definisi tentang perbankan syariah secara beragam sesuai dengan sudut pandang mereka. Berikut pemaparan dari para ilmuwan di antaranya: Pertama, Karnaen A perwaatmadja menyatakan bahwa: “Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya nengikuti ketentuanketentuan syariah Islam”.27 Kedua, Amin Aziz berpendapat bahwa: “Bank Islam adalah lembaga perbankan yang menggunakan sistem dan operasi berdasarkan syariah Islam yaitu menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan lainnya sesuai dengan syariah Islam.”28 Ketiga, menurut Schalik yang dikutip oleh Buchari dan Donni bank syariah adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad
pertama Islam,
menggunakan konsep berbagai resiko sebagai metode utama, dan 27
Muhammad Firdaus dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005,
h. 18. 28
Muhammad Firdaus dkk, Konsep dan Implementasi..., h. 19.
16
meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.29 Keempat, Sudarsono berpendapat bahwa: “Bank syariah ialah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayarannya serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah”. 30 Berdasarkan definisi para ilmuwan diatas maka bank syariah adalah lembaga intermediasi yang kegiatan usahanya berlandaskan syariat Islam yakni Al-Qur’an dan Hadis yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil yang secara adil, dan menjauhi riba (bunga) sesuai dengan ayat Al-Qur’an di bawah ini:
31
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu
kepada
Allah
supaya
kamu
mendapat
keberuntungan”.32
29
Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 7 30 Buchari dan Donni, Manajemen Bisnis ..., h.7 31 QS. Ali-Imran [03]: 130. 32 Depag RI, Mushaf Alquran, h. 67.
17
2) Prinsip Dasar Perbankan Syariah Bank syariah harus menjalankan kegiatannya berdasar pada syariat Islam, menyebabkan bank syariah harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Adapun prinsip-prinsip bank syariah yaitu sebagai berikut: a) Prinsip Titipan Atau Simpanan (Al-Wadiah) Al-wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum
terdapat
dua
jenis
al-wadiah,
yaitu
wadiah
yad
amanah33(trustee depository) dan wadiah yad dhamanah34 (guarantee depository).35 b) Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing) Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Adapun bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini, yaitu:36
Al-Mudharabah
adalah
perjanjian
kerjasama
untuk
mencari keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha ( pengelola dana ). Perjanjian tersebut bisa terjadi antara 33
Wadiah yad amanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang yang dititipkan sampai barang titipan tersebut di ambil oleh penitip. 34 Wadiah yad dhamanah adalah akad penitipan barang di mana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. 35 Buchari dan Donni, Manajemen Bisnis ..., h. 9. 36 Dwi Suwiknyo dan Muhammad, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: TrustMedia publishing, 2009, h.282
18
deposan sebagai penyedia dana dan bank syariah sebagai pengelola dana (mudharib ).
Al-Musyarakah adalah bentuk kemitraan bank syarah dengan nasabahnya di mana masing – masing pihak menyumbangkan pada modal dalam jumlah yang sama atau berbeda untuk menyelesaikan suatu proyek atau bagian proyek yang sudah ada.
c) Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah) Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan
atau
mengangkat
nasabah sebagai agen bank
melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin). Dimana jual beli tersebut terdiri dari bai' al-murabahah, bai' as-salam dan bai' alistishna.37 Adapun dasar hukum yang melandasi dari produk dan akad dari perbankan syariah yang diatas terdapat dalam beberapa ayat Alquran. Salah satunya adalah surat al-baqarah ayat 275 tentang murabahah (jual beli) yakni; 38
37 38
Buchari dan Donni, Manajemen Bisnis ..., h. 11. Q.S. Al-Baqarah [2]: 275
19
Artinya: ”... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan menharamkan riba ...”39 Pada ayat Alquran di atas dimana menunjukkan bahwa agama Islam memperbolehkan umatnya untuk bemuamalah yang sesuai dengan syariat Islam seperti murabahah dan musyarakah. d) Prinsip Sewa (Al-Ijarah) Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Pada dasarnya prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya.
Dalam
jual beli objek
transakasinya berupa barang dan pada ijarah objek transaksinya berupa barang maupun jasa. 40 Pada dasarnya, ijarah didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang dan jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad pemindahann hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrag),tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.41 Dengan demikian, dalam akad ijarah tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna dari yang menyewakan kepada penyewa. e) Prinsip Jasa (Fee-Based Service) 39
Depag RI, Mushaf Alquran, h. 48. Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 137. 41 Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/09-ijarah.pdf, di unduh tanggal 29 April 2012. 40
20
Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. prinsip jasa terdiri dari: Pertama, Al-Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat ; kedua, Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung atau dalam pengertian lain adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin; Ketiga, Al-Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya;42 Keempat, Ar-Rahn ialah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman
yang
diterimanya;43
Kelima,
Al-Qardh
adalah
meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, yang mana dilakukan dengan akad saling membantu dan bukan menggunakan transaksi komersial. Pada perbankan hal ini digunakan sebagai produk pelengkap untuk menfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang pendek.44 3) Sistem Pembiayaan Bank Syariah Dalam kegiatan bank syariah dikenal juga dengan nama pembiayaan atau yang biasa kita sebut dengan nama kredit. Pemberian 42
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h.120-123. 43 Buchari dan Donni, Manajemen Bisnis ..., h. 13. 44 Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah cet. 7, Jakarta: Azkia Publisher, 2009, h.31
21
pembiayaan atau kredit merupakan salah satu tugas pokok bank. Dalam bank syariah menurut sifat penggunannya terdapat dua macam pembiayaan yaitu:45 a) Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Sedangkan dalam arti luas yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut keperluannya pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal, yaitu: (1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (kualitas atau mutu hasil produksi), dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Dalam masalah pembiayaan modal kerja, bank syariah dapat membantu memenuhi saluran kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjam uang melainkan dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (shahibul maal) sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (mudharib) dan pembiayaan ini disebut dengan mudharabah.
45
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah ..., h.160-161.
22
(2) Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhaan barang – barang modal serta fasilitas – fasilitas yang erat kaitannya dengan investasi. Pada umumnya pembiayaan investasi
diberikan
dalam
jumlah
besar
dan
pengendapannya cukup lama kerena terlebih dahulu perlu disusun proyeksi arus kas yang mencakupi semua komponen pembiayaan dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi.46 b) Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Untuk pemenuhan kebutuahan sekunder bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil dengan menggunakan skema: Pertama, Al-bai’ bitsaman ajil47 (angsuran); Kedua, Ijarah al-muntahiyah bittamlik48 (sewa beli); Ketiga,
46
Al-musyarakah
mutanaqhishah49
(secara
Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah ..., h.167. Al-bai’ bitsaman ajil yaitu kontrak murabahah dimana barang yang diper-jualbelikan tersebut diserahkan dengan segera, sedangkan harga barang tesebut dibayar dikemudian hari secara angsuran (Installment Defered Payment). 48 Ijarah al-muntahiyah bittamlik adalah akad ijarah yang berakhir dengan opsi berpindahnya kepemilikan aset yang disewakan kepada peyewa. 49 Musyarakah mutanaqishah (diminishing partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak 47
23
bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya); Keempat, Ar-Rahn50 (untuk memenuhi kebutuhan jasa).51 b. Baitul Maal wat Tamwil ( BMT ) 1) Pengertian BMT Menurut Heri Sudarsono dua fungsi utama BMT yakni sebagai Bait Al Maal yaitu lembaga yang mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sepertihalnya zakat, infaq dan sadaqoh.52 Menurut hosen dan Hasan Ali yang dikutip oleh Buchari dan Donni dalam bukunya, menyatakan bahwa Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbukembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.53 2) Prinsip – Prinsip dalam BMT Terdapat lima prinsip dalam BMT, yang mana akan diuraikan sebagai berikut:54 a) Prinsip Bagi Hasil Pada prinsip ini maksudnya ialah ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni konsep Al-mudharabah, Al-Musyarakah.
kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain. 50 Ar-Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. 51 Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah ..., h.168. 52 Buchari dan Donni, Manajemen Bisnis ..., h. 18 53 Ibid., 54 Ibid., h. 18-19.
24
b) Sistem Balas Jasa Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen ynag diberikan kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya ditambah dengan mark up. c) Sistem Non-Profit Sistem yang disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pelayanan yang bersifat sosial dan non-komersil. d) Akad Bersyarikat Akad bersyarikat adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagi bentuk) dengan perjanjian masing-masing pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati. e) Produk pembiayaan Penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meninjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. c. Baitul Maal Muamlat ( BMM ) 1) Pembentukan BMM Bank Muamalat pada tahun 1994 membentuk unit pengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS), serta dana sosial kebajikan
25
yang kemudian disebut Baitulmaal. Unit yang awalnya didirikan atas
dasar
tanggung
jawab
Bank
Muamalat
terhadap
pemberdayaan ekonomi mikro ini, pada tanggal 16 juni 2000 diresmikan sebagai yayasan Baitulmaal Muamalat. Kemudian, sesuai tuntutan masyarakat akan lembaga amil zakat yang independen dan profesional, dan UU no.38 tahun 1999, pada tanggal 22 Desember 2000 badan hukum Yayasan Baitulmaal Muamalat dikukuhkan sebagai lembaga amil zakat nasional oleh Menteri agama Republik Indonesia. 55 Baitulmaal Muamalat memfokuskan kegiatannya dalam 3 aspek: a) Mengelola dana-dana sosial sesuai prinsip syariah Islam b) Mengembangkan komunitas yang mandiri, tumbuh dan berkarakter c) Menjadi mediator pengembangan usaha dan lembaga keuangan mikro syariah.56 Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memfungsikan dan memanfaatkan jaringan kantor layanan Bank Muamalat yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, Indonesia. 2) Program BMM BMM ikut mengembangkan ekonomi masyarakat kecil dan menengah melalui program KUM3 (Komunitas Usaha Mikro 55
http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p03/08.html, diunduh tanggal 08 oktober 2012. Ibid,
56
26
Muamalat Berbasis Mesjid) dan Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).57 a) KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Mesjid) Merupakan salah satu program pendayagunaan dana ZIS (Zakat, Infaq & Sedekah) yang bertujuan membangun keimanan
dan
ketakwaan
mustahik
serta
peningkatan
pendapatan melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan ( al-qardh). b) Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS – KUM3) Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Mesjid adalah suatu lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis mesjid yang bertujuan menjaga keberlangsungan program. Koperasi Jasa Keuangan Syariah – Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Mesjid (KJKS – KUM3) merupakan proses akhir dari program KUM3 di satu wilayah yang telah mengikuti tahapan program maksimal 2 tahun, kemudian diarahkan mandiri dalam bentuk legalisasi kepemilikan dana amanah. Lalu dibentuk menjadi KJKS KUM3 sebagai wilayah
57
file:///C:/Users/satellite/Desktop/bmm/01.html, di unduh tanggal 08 oktober 2012.
27
yang berpredikat baik dalam program pendampingan usaha dan tingkat pengembalian. 5. Usaha Kecil a. Pengertian Usaha Kecil Beberapa lembaga atau instansi bahkan UU memberikan definisi Usaha Kecil (UK) yang beragam, diantaranya:58 Menurut Kementrian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menegkop dan UKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Kecil (UK), termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerjanya yangmana usaha mikro merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja < 5 termasuk tenaga kerja keluarga dan usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang. Usaha menengah merupakan entitias usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang.59
58
Arief Rahmana, Keragaman Definisi UKM di Indonesia, http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/, di unduh tanggal 25 februari 2012. 59 Arief Rahmana, Keragaman Definisi UKM di Indonesia, http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/, di unduh tanggal 25 februari 2012.
28
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp 600.000.000 atau aset/aktiva setinggi-tingginya Rp 600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa).60 Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Menurut UU No 20 Tahun 2008, yang disebut dengan Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Adapun kriteria usaha mikro ialah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.61
60
Arief Rahmana, Keragaman Definisi ..., Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. 61
29
Kriteria usaha kecil ialah sebagai berikut: pertama, kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; kedua memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).62 Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: pertama, kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; kedua, memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).63 Berdasarkan definisi usaha kecil yang beragam di atas dapat disimpulkan bahwa usaha kecil merupakan entitas usaha yang mana memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki tenaga kerja 5 sampai 62
Ibid., UU No. 20 Tahun 2008
63
30
dengan 19 pekerja. Sedangkan usaha mikro adalah entitas usaha yang memiliki kekayaan dengan kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). b. Peran Usaha Kecil Usaha Kecil mempunyai peran penting dan strategis bagi pertumbuhan ekonomi negara, baik negara berkembang maupun negara maju. Pada saat krisis ekonomi berlangsung di Indonesia, usaha kecil merupakan sektor ekonomi yang memiliki ketahanan paling baik. Kemampuan usaha kecil perlu diberdayakan dan dikembangkan secara terus menerus dengan berusaha mereduksi kendala yang dialami usaha kecil, sehingga mampu memberikan kontribusi lebih maksimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran Usaha Kecil di Indonesia cukup banyak baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya dan keamanan. Adapun peran usaha kecil tersebut ialah
dapat
meningkatkan
pendapatan
masyarakat,
mengurangi
pengangguran, kemiskinan dan arus urbanisasi serta motor penggerak bagi pembangunan nasional dan daerah.64 Ada beberapa ciri spesifik mengenai usaha kecil, pertama, stuktur sangat sederhana; kedua, sedikit aktivitas yang diformalkan; ketiga, teknologinya sederhana; keempat, manajemennaya
64
P. Eko Prasetyo, Peran Usaha Mikro Dan Menengah Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran, pdf, h.5. Dalam Http://docs.google.com/viewer/lipi.go.id/admin/jurnal/208118. ( Di unduh tanggal 29 maret 2012
31
lentur; kelima, sulit membedakan kekayaan pribadi dengat aset usahanya, administrasinya sederhana serta tanpa elaborasi.65 Peran usaha kecil dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari: (1) kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan kerja yang terbesar, (3) pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, (4) pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta (5) sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Posisi penting ini sejak dilanda krisis belum semuanya berhasil dipertahankan sehingga pemulihan ekonomi belum optimal.66 Usaha kecil juga memanfatkan berbagai Sumber Daya Alam (SDA) yang berpotensial di suatu daerah yang belum diolah secara komersial. Usaha kecil dapat membantu mengolah SDA yang ada di setiap daerah maka hal ini berkontribusi besar terhadap pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Fungsi keberadaan usaha kecil yang paling menonjol adalah kemampuanya di dalam penyerapan tenaga kerja dimana mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Bagi orang-orang yang kreatif inovatif, ulet dan memiliki etos kerja tinggi, justru hal ini menjadi lebih menarik untuk mendirikan usaha sendiri kerena mereka merasa bebas dan sadar bahwa usaha besar juga dimulai dari usaha yang kecil terlebih dahulu.67
65
Ibid. http://satria-sig.blogspot.com/2011/05/latar-belakang-ukm-usaha-kecil-menengah.html, di unduh tanggal 22 April 2012. 67 P. Eko Prasetyo, Peran Usaha Mikro Dan Menengah Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran, pdf, h.15. Dalam Http://docs.google.com/viewer/lipi.go.id/admin/jurnal/208118. ( Di unduh tanggal 29 maret 2012). 66
32
Maka dari itu peran usaha kecil sangatlah starategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi faktor pembangunan ekonomi pada masa yang akan mendatang. Dengan di bukanya lapangan pekerjaan baik itu dengan berwirausaha maka hal tersebut dapat mengurangi tingkat penganguran yang ada di indonesia dan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. c. Usaha Kecil Dalam Realitas Dalam perjalanan usahanya, bank syariah tidak bisa memberikan kontribusi yang maksimal untuk mendukung kemajuan sektor riil, khususnya usaha kecil. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (murabahah dan ijarah). Rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah disebabkan tingginya prosentase pembiayaan murabahah dalam operasi investasi perbankan syariah kerena pertama, murabahah adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, cukup memudahkan; Kedua, mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis suku bunga; Ketiga, murabahah menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; Keempat, murabahah tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra si nasabah. Adapun
33
hubungan mereka dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.68 Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya didasarkan pada prinsipprinsip syariah Islam. Bank syariah juga memberikan kesempatan dan akses bagi pelaku ekonomi terhadap dana atau pembiayaan yang diperlukan untuk mengembangkan kegiatan usahanya. Interaksi antara bank dengan pelaku ekonomi atas dasar prinsip keadilan, yang memungkinkan terjadinya realokasi sumber-sumber dana secara lebih merata ke segenap unit ekonomi yang membutuhkan, dan tersalurnya kembali seluruh dana masyarakat kedalam roda perekonomian secara riil. Untuk itulah bank syariah memungkinkan untuk menciptakan keseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil yang secara positif, sehingga dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi secara optimal. 69 d. Stakeholder Dalam Pengembangan Usaha Kecil Dalam rangka pemberdayaan Usaha kecil, keterlibatan stakeholder sangat menentukan keberhasilannya. Sejauh ini keterlibatan stakeholder UMK antara lain terdiri dari instansi pemerintah, LSM, koperasi, perbankan dan asosiasi usaha, namun keterlibatan yang ada masih bersikap sendiri68
Afnan Bastian, Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan. Dalam http://images.oegloer.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/SZuZTgoKCqgAAHavlaQ1/LK TES%5B1%5D.tEMILNAS.doc?nmid=204053035 (di unduh tanggal 21 march 2011). h. 4. 69 Muhammad Alim, Strategi Bisnis Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil Di Indonesia, Dosen Tidak Tetap Perbankan Syariah STIE Ekuitas Bandung, PDF. http://k-center.sbm.itb.ac.id/ (di unduh tanggal 25 april 2011).
34
sendiri dan kurang intergratif antara stakeholder satu dengan yang lain. Pola alternatif hubungan antar peran masing-masing stakeholder UMKM yang diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan UMKM:70
1) UMKM UMKM sebagai pelaku memegang peran yang sangat kunci dalam rangka pemberdayaan mereka sendiri. Dalam memberdayakan UMKM perlu diberikan motivasi dan manfaat dari berbagai peluang dan fasilitasi yang diberikan oleh berbagai pihak (stakeholder yang lain) karena tanpa partisipasi UMKM secara individu maupun kelompok akan berakibat gagalnya usaha pemberdayaan yang dilakukan. Namun demikian perlu disadari bahwa untuk setiap program pengembangan harus berangkat pada pemenuhan kebutuhannya, meski kadang untuk menentukan kebutuhan tersebut membutuhkan pendampingan. 2) Lembaga Keuangan Salah satu masalah klasik pemberdayaan UMKM adalah masalah kekurangan modal, namun UMKM tidak mau untuk datang ke bank khususnya karena terkait oleh banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh fasilitasi kredit dari perbankan. Sebaliknya sering lembaga keuangan menghadapi masalah bagaimana memasarkan “modal” yang
70 Ravik Karsidi &Heru Irianto, Strategi Pemberdayaan UMKM Di Wilayah Surakarta, Dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah. http://www.uns.ac.id/data/0003.pdf (di unduh tanggal 26 april 2011).
35
dihimpun dari masyarakat tersebut agar dapat tersalur kepada pengusaha UMKM dengan aman. 3) Pemerintah Pemerintah mempunyai peran yang dalam memfasilitasi UMKM Lembaga lain yang terkait dengan pemberdayaan UMKM seperti koperasi, asosiasi usaha, BDS (Bussines Development Services), dan lembaga keuangan dapat digerakkan oleh pemerintah dengan kebijakan tertentu. Peran tersebut dapat diwujudkan dengan kebijakan yang berpihak terhadap pengembangan usaha maupun fasilitasinya, seperti : a) Layanan perijinan satu atap dengan harga yang wajar, b) Fasilitasi HAKI, c) Penjaminan Kredit UKM, d) Fasilitasi BDS, Asosiasi dan Koperasi untuk kemajuan UKM. Salah satu peran yang diberikan koperasi terhadap UKM adalah dengan memberikan bantuan modal atau penjaminan kredit kepada pelaku UKM dan memberikan pelatihan-pelatihan tertentu guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh para pelaku UKM. e. Kelemahan Usaha Kecil Meskipun Usaha Kecil menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional, namun
dalam
perkembangannya
sering
dihadapi
dilema
dalam
pengembangannya. Banyak hal yang menunjukan fenomena adanya yang menyebabkan keterbelakangan ekonomi rakyat dan kelemahan usaha kecil menengah, diantaranya sebagai berikut:
36
1) Diterapkan strategi pembangunan ekonomi neoliberal yang pro pertumbuhan sejak masa Orde Baru. 2) Dilakukan sentralisasi pengelolaan keuangan secara berlebihan oleh pemerintah pusat. 3) Dilakukan mobilisasi dana masyarakat secara besar – besaran oleh sector perbankan untuk menfasilitasi pembangunan usaha – usaha besar. 4) Meluasnya kolusi antara birokrat, pengusaha besar, dan bankir di Indonesia. 5) Berlangsungnya proses perampasan hak – hak ekonomi rakyat dengan menggunakan berbagai cara kekerasan.71 6) Kesulitan pemasaran merupakan salah satu aspek yang terkait yang umum dihadapi oleh pengusaha UKM yangmana adanya tekanantekanan persaingan, baik dipasar domestik dari produk-produk yang serupa buatan pengusaha-pengusaha besar dan impor, maupun dipasar ekspor.72 7) Keterbatasan financial,UKM di Indonesia menghadapi dua masalah utama dalam aspek finansial antara lain: modal (baik modal awal maupun modal kerja) dan finansial jangka panjang untuk investasi yang sangat diperlukan untuk pertumbuhan output jangka panjang.73
71
Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005, h. 118- 120. 72 Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil Dan Menengah: Beberapa Isu Penting, Jakarta:PT. Salemba Empat, 2002, h.73. 73 Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil ..., h. 74.
37
8) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala serius bagi UKM di Indonesia, terutama dalam aspekaspek kewirausahaan, manajemen, teknik produksi, pengembangan produk, control kualitas, akuntansi, mesin-mesin, organisasi, pemprosesan data, teknik pemasaran, dan penulisan pasar. Semua keahlian tersebut sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memperbaiki
kualitas
produk,
meningkatkan
efisiensi
dan
produktifitas dalam produksi, memperluas pangsa pasar dan menembus pasar baru.74 9) Keterbatasan bahan baku dan input-input lain juga sering menjadi salah
satu
masalah
serius
bagi
pertumbuhan
output
atau
kelangsungan produksi bagi UKM di Indonesia. Terutama selama masa krisis, banyak sentra-sentra Usaha Kecil dan Menengah mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku atau input lain karena harganya dalam rupiah menjadi sangat mahal akibat depresiasi nilai tukar terhadap dolar AS.75 10) Keterbatasan teknologi. Berbeda dengan negara-negara maju, UKM di Indonesia umumnya masih menggunakan teknologi tradisonal dalam bentuk mesin-mesin tua atau alat-alat produksi yang sifatnya manual. Keterbelakangan teknologi ini tidak hanya membuat rendahnya jumlah produksi dan efisiensi di dalam proses produksi,
74
Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil ..., h. 78. Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil ..., h. 79.
75
38
tetapi juga rendahnya kualitas produk yang dibuat serta kesanggupan bagi UKM di Indonesia untuk dapat bersaing di pasar global.76 Keterbatasan teknologi itu disebabkan oleh banyak faktor seperti keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi, dan keterbatasan sumber daya manusia yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru. f. Keunggulan Usaha Kecil Selain kelemahan yang terdapat pada usaha mikro kecil, terdapat pula keunggulan yang dimiliki oleh Usaha Kecil dibandingkan dengan usaha besar antara lain:77 1) Inovasi dalam teknologi yang dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk; 2) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibandingkan dengan perusahaan berskala besar yang pada umumnya birokratis; 3) Terdapat dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.
76
Tulus T.H Tambunan, Usaha Kecil ..., h. 80. http://tariles41.blogspot.com/2010/04/keunggulan-dan-kelemahan-usaha-kecil.html, (di unduh tanggal 27 februari 2012). 77
39
BAB III METODE PENELITIAN A. Waktu dan Tempat Penelitian 1. Waktu Penelitian
Waktu yang digunakan peneliti untuk meneliti tentang peranan Bank Mualamat Indonesia dalam meningkatkan usaha kecil di Kota Palangka Raya dilaksanakan selama dua bulan terhitung sejak tanggal 19 juni s/d 19 Agustus 2012. 2. Tempat Penelitian
Tempat penelitian dilakukan di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Lokasi pada Bank Muamalat Palangka Raya yang berada di Jl. Pangeran Diponegoro. Objek penelitiannya yaitu mengenai peranan Bank Muamalat dalam meningkatkan usaha kecil, sedangkan unit analisanya adalah pelaku usaha kecil yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat Palangka Raya. Adapun pertimbangannya ialah BMI terletak di ibu kota propinsi Kalimantan Tengah yang menjadi pusat pemerintahan dan juga kerena BMI merupakan bank pertama syariah yang beroperasi di kota Palangka Raya. B. Pendekatan Penelitian Penelitian ini merupakan penelitain kuantitatif atau kuantitatif research. Dengan menggunakan pendekatan format deskriptif. Dalam buku metodologi penelitian kuantitatif dikatakan “Penelitian kuantitatif dengan format deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek
39
40
penelitian ini berdasarkan dengan apa yang terjadi, kemudian mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran kondisi, situasi ataupun variabel tersebut”.78 Pendekatan kuantitatif deskriptif dalam pnelitian ini dimaksud untuk mengetahui peran Bank Muamalat dalam meningkatkan perkembangan usaha kecil. Adapun data yang bersifat kuantitatif yaitu data yang dijumlahkan dan diperoleh persentasenya dan diklasifikasi sehingga merupakan suatu susunan urutan data untuk selanjutnya dibuat tabel maupun data yang diproses lebih lanjut menjadi perhitungan pengambilan kesimpulan atau untuk kepentingan visualisasi data. C. Jenis Dan Sumber Data Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu : 1. Data primer Data yang diperoleh secara langsung dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan memberikan kuesioner kepada responden terpilih yang berisikan pernyataan tentang variabelvariabel penelitian. 2. Data sekunder Merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentukbentuk seperti tabel, diagram dan sebagainya. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh dari bahan bacaan, literatur dan lainlain yang berhubungan dengan penelitian dengan penelitian tersebut. 78
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu sosial Lainnya Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2006, h. 36.
41
Data
sekunder yang diperoleh merupakan gambaran umum bank,
stuktur organisasi dan lain sebagainya. D. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi adalah keseluruhan objek yang diteliti, baik berupa orang, benda, kejadian, nilai maupun hal-hal yang terjadi.79 Jadi, populasi adalah semua individu yang menjadi sumber pengambilan data.80 Populasi pada penelitian ini adalah pelaku usaha yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat cabang Palangka Raya dengan kriteria pembiayaan ≤ Rp 100 juta. Adapun yang menjadi sampelnya adalah 25 orang. E. Instrumen Pengumpulan Data Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dan dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh para responden, sedangkan data sekunder merupakan data pendukung penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun dokumentasi. 1. Kuesioner Kuesioner atau angket adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respons sesuai dengan permintaan pengguna atau yang disebut dengan responden. Jenis angket yang digunakan ialah kuesioner atau angket tertutup yang disajikan dalam bentuk sedemikian
79
Youdsa Amirman, Penelitian dan Statistik Pendekatan, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, h. 134. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 53.
80
42
rupa sehingga responden diminta untuk memilih satu jawaban yang sesuai dengan karakteristik dirinya dengan memberi tanda.81 2. Wawancara Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.82 Dalam hal ini peneliti dapat mengetahui lebih dalam mengenai peranan Bank Muamalat dalam meningkatkan Usaha Kecil. Data yang diperlukan yakni mengangkat permasalahan
mengenai
sejauhmana
peran
Bank
Muamalat
dalam
meningkatkan Usaha Kecil di kota Palangka Raya. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumen dan catatan-catatan tertulis serta mempelajari secara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data yang diperlukan. Adapun data yang didapatkan dari mengkaji dokumentasi ialah tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil atau sejarah, struktur, produk-produk atau jasa layanan serta nasabah bank muamlat yang merupakan pelaku Usaha Kecil. Dokumentasi lainnya yang dikumpulkan peneliti adalah mengenai gambaran umum Usaha Kecil kota Palangka Raya yang mana meliputi jumlah pelaku Usaha Kecil di kota Palangka Raya.
81
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, h.
25-27. 82
Riduwan, Skala Pengukuran..., h. 29.
43
F. Analisis Data Teknik analisis data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini, yang mana sesuai dengan pendapat Mardalis ialah sebagai berikut: 1.
Editing, yaitu kegiatan yang dilaksanakan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan. 83 Yaitu memeriksa kembali data yang dikumpulkan melalui kuesioner atau angket untuk meyakinkan apakah data yang diperlukan sudah terkumpul secara lengkap dan sesuai dengan yang diinginkan.84 Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mengecek apakah setiap kuesioner atau angket telah diisi sesuai dengan petunjuk sebelumnya.
2.
Coding yaitu melakukan pengumpulan data dari hasil jawaban responden atau data yang telah diedit diberi identitas atau kode sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.85
3.
Tabulating adalah memasukan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya.86
4.
Analizing yaitu membuat analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan yang dibuat dalam bentuk uraian dan penafsiran. Analisis ini dilakukan dengan metode deskripsif yaitu dengan menjelaskan serta melakukan analisis terhadap data-data yang berhasil diperoleh di lapangan.
83
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian..., h. 165. Mardalis, Metode Penulisan..., h. 77. 85 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian..., h. 166. 86 Ibid, h. 168. 84
44
Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang digunakan akan diukur dijabarkan menjadi dimensi – dimensi lalu dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan kembali menjadi indikatorindikator yang dapat diukur. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut:87 Sangat Setuju
(SS)
=5
Setuju
(S)
=4
Netral
(N)
=3
Tidak Setuju
(TS)
=2
Sangat Tidak Setuju
(STS) = 1
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka akan dihasilkan suatu perhitungan mengenai tingkat kesesuai atau persentase skor antar skor maksimal dan skor jawaban yang diberikan responden.88 Tingkat kesesuaian adalah hasil perbandingan skor maksimal dengan skor jawaban responden. Tingkat kesesuaian inilah yang akan menentukan urutan prioritas peningkatan peran Bank Muamalat dalam meningkatkan Usaha Kecil. G. Prosedur Pelaksanaan Penelitian Prosedur pelaksanan penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu: 1. Tahap Pra Penelitian
87
Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 12-
13. 88
J. Supramto, Proposal Penelitian dengan Contoh, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004, h.69.
45
Dalam penelitian ini peneliti membuat rancangan skripsi, membuat instrumen penelitian dan membuat surat ijin penelitian. 2. Tahap Penelitian a.
Melaksanakan penelitian, yaitu mengadakan wawancara dan menyebar angket dengan pihak Bank Muamalat Indonesia dan para pelaku usaha kecil di kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian.
b.
Melakukan pengamatan secara langsung tentang pelaksanaan pemberian pembiayaan kepada para pelaku usaha kecil di Bank Muamalat cabang Palngka Raya.
3. Tahap Pembuatan Laporan Dalam pembuatan laporan ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian didiskripsikan sebagai suatu pembahasan sehingga terbentuk suatu laporan hasil penelitian.
46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Data 1. Gambaran Tentang Kota Palangka Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Perlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959, mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 yang menetapkan pembagian provinsi Kalimantan tengah menjadi 5 Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya. Kota Palangka Raya memiliki luas wilyah 2.678,51 Km2 (267.851 Ha), yang dibagi menjadi 5 Kecamatan yakni Pahandut, Sebangau, Jekan Raya, Bukit Batu dan Rakumpit, serta terdiri dari 30 Kelurahan. Jumlah penduduk kota Palangka Raya pada tahun 2011 ada 224.663 orang, yang terdiri dari perempuan 109.765 jiwa dan laki-laki 114.898 jiwa. Adapun letak dan batas kota Palangka Raya adalah sebagai berikut: a. Letak: 6 0 40’ Bujur Timur 7 0 20’ Bujur Timu 1 0 30’ Lintang Selatan 2 0 30’ Lintang Selatan b. Batas: Sebelah Utara: Kabupaten Gunung Emas
46
47
Sebelah Timur: Kabupaten Gunung Emas Sebelah Selatan: Kabupaten Pulang Pisau Sebelah Barat: Kabupaten Katingan Adapun untuk jumlah bank di Kota Palangka Raya tercatat 14 unit kantor bank yang berpusat di dalam Kota Palangka Raya. Nama bank yang beroperasi diantaranya adalah Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara, Bank Mega, Bank Mandiri, Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank BTPN dan Bank Rakyat Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank BNI Syariah Dan Bank Mayada.89 TABEL 1 NAMA KECAMATAN DAN KELURAHAN, JUMLAH RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA Kecamatan
Kelurahan
Pahandut
Rukun tetangga (RT) 96
Rukun warga (RW) 26
Pahandut
Panarung
48
14
Langkai
68
17
Tumbang Rungan
2
1
Tanjung Pinang
9
4
Pahandut seberang
9
2
232
64
Kereng bangkirai
16
3
Sabaru
13
3
Jumlah di kecamatan Pahandut Sabangau
89
Badan Pusat statistik kota palangka raya, tahun 2011, h. 219.
48
Kalampangan
30
5
Kameloh Baru
4
1
Bereng Bengkel
6
1
Danau Tundai
2
1
71
14
Menteng
64
13
Palangka
120
25
Bukit Tunggal
82
16
Petuk katimpun
6
2
272
56
Marang
5
2
Tumbang Tahai
7
2
Banturung
11
3
Tangkiling
13
3
Sei Gohong
7
2
Kanarakan
4
1
Habaring Hurung
7
2
Jumlah di Kecamatan Bukit Batu
54
15
Petuk Bukit
5
2
Pager
3
1
Panjehang
2
1
Gaung Baru
1
1
Petuk Barunai
3
1
Mungku Baru
3
1
Bukit Sua
2
1
19 648
8 157
Jumlah di kecamatan Sabangau Jekan Raya
Jumlah di Kecamatan Jekan Raya Bukit Batu
Rakumpit
Jumlah di Kecamatan Rakumpit Total RT/RW di Kota Palangka Raya
49
Sumber: BPS tahun 2011
TABEL 2 INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PALANGKA RAYA JUMLAH UNIT NO
JENIS INDUSTRI USAHA
1.
Pangan
243
2.
Sandang
65
3.
Kimia
Dan
Komponen
391
Industri Logam Mesin dan
222
Bahan Bangunan 4.
Elektronika 5.
Kerajinan
34 Jumlah
955
Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya tahun 2011 2. Bank Muamalat Indonesia a. Sejarah Berdirinya BMI Cabang Palangka Raya Bank Muamalat Indonesia adalah bank syariah pertama di Indonesia, didirikan pada tanggal 24 Rabiuts tsani 1412 H atau 1 November 1991. Pendirian ini digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dengan didukung pamerintah Republik Indonesia. Mulai beroperasi pada tanggal 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992. Pada saat ini Bank Muamalat Indonesia membuka kantor cabang
50
dan sudah tersebar di berbagai propinsi di Indonesia termasuk Kalimantan Tengah. BMI cabang Palangka Raya didirikan pada tanggal 20 Desember 2004, Seperti halnya dengan BMI pusat adalah bank syariah yang pertama kali di Indonesia, BMI Cabang Palangka Raya juga bank syariah yang pertama di Kota Palangka Raya. Adapun Khusus untuk Pulau Kalimantan, Cabang Palangkaraya merupakan cabang keenam (sedangkan secara nasional cabang ke-37), Sebelumnya, Bank Muamalat sudah membuka cabang di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Pontianak dan Bontang. Keberadaan Bank Muamalat hadir di Palangka Raya, sebagai wujud partisipasi dalam upaya bersama untuk menciptakan percepatan-percepatan ekonomi, baik mikro, kecil, dan menengah di samping ekonomi makro, khususnya dalam penerapan sistem bagi hasil yang dikelola oleh Bank Mualamat. Mengenai Lokasi gedung BMI Cabang Palangka Raya terletak di jl. Diponegoro No. 17, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, gedung tersebut merupakan bekas tempat Kantor Pos yang telah dilakukan perbaikan dan rehabilitasi sedemikian rupa hingga menjadi sebuah Gedung Perbankan yang menarik. Pada saat ini Bank Muamalat telah memiliki cabang pembantu di Sampit (Kotim), di Pangkalanbun (Kobar), dan di Muara Tewah dan juga memiliki kantor kas yaitu di jalan Darmosugondo dan di pasar Kahayan serta di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya. b. Visi Dan Misi Bank Muamalat
51
Visi Bank Muamalat Indonesia adalah “Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”. Sedangkan
Misinya adalah
“Menjadi Role Model Lembaga Keuangan
Syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai bagi stakeholder”.90 c. Produk Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia Produk penyaluran dana / pembiayaaan merupakan produk yang berfungsi untuk menyalurkan dana dari masyarakat yang dihimpun oleh bank dengan cara bekerja sama antara bank-nasabah (mudharib/kredit), di mana bank memperoleh bagian atas usaha / kerja sama tersebut dari hasil usaha nasabah dalam bentuk “bagi hasil”. Adapun Produk bank yang bersifat penyaluran dana adalah: 1) Jual Beli (Murabahah). Meliputi : a) Pembiayaan Murabahah adalah bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Bank dari pemasok ditambah keuntungan. Kedua pihak harus sepakat atas harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli, dan tak berubah selama berlakunya akad. Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sedangkan pembayaran dilakukan secara tangguh.
90
http://www.muamalatbank.com/home/about/visi_misi, diunduh tanggal 25 oktober 2012.
52
b) Salam yaitu transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh, sedang pembayaran secara tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang ditentukan secara pasti. Dalam praktek, barang yang telah diserahkan kepada Bank, maka Bank dapat menjual kembali barang tersebut secara tunai atau cicilan. Harga jual yang ditetapkan adalah harga beli ditambah keuntungan. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada, seperti pembelian komoditi pertanian oleh bank, untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau cicilan. Untuk pembayaran salam dilakukan di awal. c) Istishna, merupakan produk menyerupai salam, namun pembayaran dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa termin pembayaran. Skim istishna dalam Bank Syariah, umum dilakukan untuk pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Spesifikasi barang pesanan harus jelas, seperti: jenis, ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual dicantumkan dalam akad istishna dan tak boleh berubah selama berlakunya akad. Untuk istishna pembayarannya dilakukan di awal, ditengah dan diakhir pesanan. 2) Bagi Hasil (Mudharabah). Meliputi : a) Musyarakah adalah transaksi yang dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka
53
miliki secara bersama-sama. Dengan Ketentuan umum Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. b) Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara 2 (dua) atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Ketentuan umum Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus secara tunai, dapat berupa uang tunai atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Jika modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama, hasil pengelolaan diperhitungkan dengan 2 (dua) cara: 1) revenue sharing, yang berasal dari pendapatan proyek, dan 2) profit sharing, dari keuntungan proyek dan Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. c) Sewa (Ijarah) merupakan transaksi ijarah yang dilandasi adanya perpindahan manfaat. Bila pada jual beli obyek transaksi adalah barang, maka pada ijarah obyeknya jasa. Pada akhir masa sewa, bank dapat menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Harga jual dan harga sewa disepakati pada awal perjanjian. Produk Bank Muamalat adalah Baiti Jannati yaitu fasilitas penanaman dana dalam bentuk kerja sama pemilikan rumah sesuai syariah.
54
d. Layanan dan Jaringan Bank Selain produk yang dikembangkan untuk mendukung pemasaran dari prosuk-produk bank tersebut Bank Muamalat memberikan layanan-layanan. Adapun layanan meliputi diantaranya, transfer, kas kilat, letter of credit, bank garansi dan layanan 24 Jam (seperti: sms, mobile dan internet banking). Selain layanan untuk mendukung usahanya BMI bekerjasama dengan Kantor Pos Online dan Jaringan ATM dengan 39.000 jaringan ATM Bersama dan Prima bagi para nasabahnya guna menjalankan transaksi tarik tunai bebas biaya, Bank Muamalat juga melipatgandakan jumlah ATM Mualalat dari hanya 22 unit (2009) menjadi 475 unit (2011). Jumlah ATM Muamalat akan ditambah lagi hingga jumlahnya mencapai 1000 unit dalam waktu dekat. Untuk memantapkan aksesibilitas nasabah, The Best Islamic Bank in Indonesia versi Global Finance – New York ini juga mengoperasikan layanan kantor berjalan sejak akhir tahun 2011, jumlahnya direncanakan akan mencapai 50 unit mobil pada akhir 2012 dan tersebar di berbagai daerah.91 Untuk mengelola dana Nasabah untuk terus berkembang selain disalurkan kepada Nasabah yang melakukan pembiayaan juga dikelola melalui anak perusahaan dari PT. Bank Muamalat, yaitu: Baitul Maal Muamalat (BMM), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Bank Muamalat, Muamalat Institute, Al Ijarah Finance Indonesia, dan First Islamic Investment, Ltd.92 e. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Palangka Raya 91
http://www.muamalatbank.com/home/news/siaran_pers/2032, diunduh tanggal 25 oktober
2012. 92
2012.
http://www.muamalatbank.com/home/about/subsidary_bmm, diunduh tanggal 25 oktober
55
Adapun struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Khusus untuk cabang Palangka Raya, dapat digambarkan sebagai berikut: 1) Branch Manager Merupakan jabatan tertinggi dalam suatu cabang Bank, dimana jabatan ini berposisi sebagai pemimpin dari suatu Bank Cabang. Dimana tugas seorang Branch Manajer adalah tugasnya adalah mengawasi, menegur, memperbaiki kinerja cabang bank tersebut serta bertanggung jawab penuh atas segala aktivitas pada bank, karyawan dan hal-hal lain yang menyangkut kemajuan bank tersebut. 2) Operational Manajer Merupakan jabatan pimpinan yang membawahi bagian Operasional seperti Back Office, Front Office, Personalia, umum, teller serta USPD. 3) Back Office Back office pada suatu bank adalah pendukung dari teman-teman di Front Office. Tugas dari back office adalah melanjutkan (follow up) atas suatu transaksi bank yang dilakukan nasabah pada front office Atau secara umum Tugas Back Office adalah : Membuat Input transaksi (debit/kredit), Membuat laporan data transaksi, Accounting, Controlling , I.T.System dan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi catat mencatat. 4) Marketing Tujuan utama dari bagian Marketing adalah mencapai target laba perusahaan melalui pencapaian laba cabang sesuai dengan yang telah ditetapkan dan disepakati dengan cara melakukan penghimpunan Dana yang
56
selanjutnya dilakukan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat dan menjaga kualitasnya. Adapun tugas Utama Relationship Manager adalah : (1) Melakukan identifikasi calon nasabah yang sesuai target market. (2) Melakukan proses inisiasi, solisitasi, collecting data dan analisa atas pengajuan pembiayaaan nasabah yang untuk selanjutnya ke komite pembiayaan untuk memperoleh persetujuan. (3) Melaksanakan monitoring atas kegiatan usaha nasabah pembiayaan dengan melakukan kunjungan ke nasabah demi menjamin kelancaran usaha dan pembayaran. (4) Melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam rangka kolektibilitas pembiayaan dan penagihan. (5) Mengidentifikasi dan mengamankan risiko-risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penyaluran pembiayaan. 5) USPD Merupakan bagian yang membantu relationship manager dalam hal menganalisis nasabah yang akan melakukan pembiayaan terhadap bank, terutama dalam hal kelengkapan administrasi, proses dan tata cara pembiayaan berupa surat-surat kontrak (perjanjian) dan kelengkapan dokumen lainnya yang mendukung aktivitas pembiayaan. 6) Teller Seorang teller biasanya melakukan transaksi yang diminta nasabah berkaitan dengan cash in dan cash out sekaligus sebagai juru bayar dan terima uang. Transaksi dimaksud adalah : transaksi tarik, setor, transfer,
57
payment/pembayaran (tagihan listrik, telpon, dll), pencairan kredit, angsuran kredit, pelunasan kredit, pick up uang/jemput bola ke nasabah, pencairan cek, dan tarik/setor ke Bank Indonesia 7) Costumer Service (CS) Customer service merupakan bagian penting dalam bank sebab CS yang seringkali bertatap muka dengan nasabah, tugas seorang CS pada dasarnya adalah melayani nasabah yang ingin menayakan produk Bank atau jika ingin membuka / menutup tabungan, seorang CS juga melayani keluhan pelanggan, ketidak mengertian pelanggan tentang layanan yg disediakan, dan yang jelas melayani nasabah dan calon nasabah. B. Penyajian Data 1. Karakteristik Responden a) Jenis Kelamin Responden Pada dasarnya laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sama-sama manusia yang memiliki hak sama untuk hidup dan bekerja. Jenis kelamin tidak berpengaruh besar dalam menentukan pilihan untuk melakukan pembiayaan. Karakteristik responden apabila dilihat dari jenis kelaminnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :
Tabel 3 Berdasarkan Jenis Kelamin
58
No
Jenis Kelamin
Jumlah
Presentase
Responden
(%)
1
Laki – laki
16
64 %
2
Perempuan
9
36 %
25
100 %
Total Sumber: data penelitian 2012
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa responden yang menjawab angket ini didominasi oleh jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 16 orang atau 64 % dan sisanya sebanyak 9 orang atau 36 % berjenis kelamin perempuan. b) Usia Responden Tingkat usia mempengaruhi seseorang dalam setiap melakukan aktivitas dalam kehidupannya, kerena tingkat usia akan selalu dijadikan ukuran dalam menentukan produktif atau tidaknya seseorang. Karakteristik responden apabila dilihat dari usianya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut : Tabel 4 Berdasarkan Usia
59
no
Usia
Jumlah Responden
Presentase (%)
1
≤ 17 - 26 th
1
4%
2
> 26 – 36 th
7
28 %
3
> 36 – 46 th
12
48 %
4
> 46 - 56 th
5
20 %
Total
25
100 %
Sumber: data penelitian yang diolah tahun 2012 Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa diketahui usia responden yang menjawab kuesioner ini didominasi oleh usia > 36 – 46 tahun yaitu sebanyak 12 responden ( 48 %), di urutkan kedua > 26 – 36 tahun yaitu 7 responden (28 %), dan sisanya > 46 - 56 tahun yaitu 5 responden ( 20 % ), serta ≤ 17 26 tahun yaitu 1 responden (4 %). 2. Variabel yang diteliti a) Variabel peran bank Tabel 5 Tanggapan Responden Tentang Peran BMI Dalam Mendukung Usaha No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
4
16
2
Setuju
19
76
3
Netral
2
8
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket
60
Pada tabel di atas bank berperan sebagai pendukung bagi usaha. Berdasarkan hasil jawaban angket yang diberikan kepada 25 responden dapat diketahui bahwa sebagian responden menjawab sangat setuju yaitu 19 responden (76 %), dan angka tertinggi kedua menjawab setuju yaitu 4 responden ( 16 % ), sedangkan sisanya yaitu 2 responden (8 %) menjawab netral. Tabel 6 Tanggapan Responden Tentang BMI Berperan Sebagai Penolong Terhadap Usaha No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
3
12
2
Setuju
15
60
3
Netral
7
28
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket Berdasarkan tabel diatas yaitu bank berperan sebagai penolong terhadap usaha dimana Bank Muamalat menolong para pelaku usaha kecil yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Maka bedasarkan angket yang diberikan kepada 25 responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 15 responden (60 %), dan angka tertinggi kedua menjawab netral yaitu 7 responden (28 %), sedangkan sisanya yaitu 3 responden (12 %) menjawab sangat setuju terhadap peran yang dilakukan oleh bank. Tabel 7
61
Tanggapan Responden Tentang Peran BMI Dalam Memajukan Usaha No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
4
16
2
Setuju
18
78
3
Netral
3
12
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket Berdasarkan pertanyaan pada tabel di atas yaitu Bank membantu dalam memajukan usaha. Berdasarkan hasil jawaban angket yang diberikan kepada 25 responden dapat diketahui bahwa sebagian responden menjawab setuju yaitu 18 responden (78 %), dan angka tertinggi kedua menjawab sangat setuju yaitu 4 responden ( 16 %), sedangkan sisanya yaitu 3 responden (12 %) menjawab netral. Tabel 8 Tanggapan Responden Tentang Peran BMI Dalam Mengurangi Permasalahan No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
5
20
2
Setuju
14
56
3
Netral
5
20
4
Tidak setuju
1
4
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket
62
Berdasarkan
pertanyaan
mengenai
Bank
membantu
mengurangi
permasalah yang dihadapi, maka dapat diketahui bahwa sebagian responden menjawab setuju yaitu 14 responden (56 %), kemudian angka tertinggi kedua menjawab setuju yaitu 5 responden ( 20 % ) dan menjawab netral yaitu 5 responden ( 20%), sedangkan sisanya yaitu 1 responden (4 %) menjawab tidak setuju. Pada umumnya permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha kecil ialah kekurangan modal dalam menjalankan usahanya, maka dari itu dengan adanya pinjaman yang diberikan oleh Bank Muamalat maka permasalahan yang terjadi pada pelaku usaha kecil berkurang. b) Variabel pembiayaan Tabel 9 Tanggapan Responden Tentang lama pembiayaan yang diberikan sesuai dengan besar pembiayaan No
Skala Sikap
F
P (%)
1
Sangat setuju
5
20
2
Setuju
17
68
3
Netral
3
12
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100 %
Sumber: jawaban angket Berdasarkan tabel di atas yaitu mengenai lama pembiayaan yang diberikan sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan. Apabila semakin besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah maka semakin lama juga jangka waktu untuk nasabah tersebut menggansur pembayarannya, dimana hal ini
63
tidak terlalu berpengaruhi terhadap usaha yang mereka jalani. Maka berdasarkan angket yang diberikan kepada 25 responden diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 17 responden (68%), dan angka tertinggi kedua menjawab sangat setuju yaitu 5 responden ( 20 % ), sedangkan sisanya yaitu 3 responden (12 %) menjawab netral. Tabel 10 Tanggapan Responden Tentang pembiayaan yang diberikan mempengaruhi perkembangan usaha
No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
4
16
2
Setuju
19
76
3
Netral
2
8
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket Pada tabel di atas mengenai pembiayaan yang diberikan mempengaruhi perkembangan usaha. Maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 19 responden (76% ), dan angka tertinggi kedua menjawab sangat setuju yaitu 4 responden (16 %), sedangkan sisanya yaitu 2 responden ( 8 %) menjawab netral. Responden setuju bahwa dengan adanya pembiayaan yang diberikan oleh bank mempengaruhi perkembangan usaha mereka. Hal ini disebabkan kerena dengan adanya pembiayaan tersebut maka usaha mereka akan bertambah modalnya dan usaha juga akan berkembang. Tabel 11
64
Tanggapan Responden Tentang keuntungan yang diperoleh meningkat No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
5
20
2
Setuju
17
68
3
Netral
3
12
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket Berdasarkan tabel di atas yaitu mengenai keuntungan yang diperoleh meningkat setelah mendapatkan pembiayaan dari BMI. Pastinya setelah mendapatkan pinjaman maka bertambahnya modal usaha dan hal tersebut juga membuat keuntungan dalam usaha tersebut meningkat. Maka dari itu sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 17 responden (68%), dan angka tertinggi kedua menjawab sangat setuju yaitu 5 responden ( 20 % ), sedangkan sisanya yaitu 3 responden (12 %) menjawab netral. Tabel 12 Tanggapan Responden Tentang perkembangan usaha meningkat setelah mendapat pembiayaan No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
5
20
2
Setuju
16
64
3
Netral
4
16
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket
65
Pada tabel diatas yaitu menegenai perkembangan usaha meningkat setelah mendapat pembiayaan. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 25 responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 16 responden (64% ), dan angka tertinggi kedua menjawab sangat setuju yaitu 5 responden ( 20 % ), sedangkan sisanya yaitu 4 responden ( 16 %) menjawab netral. Tabel 13 Tanggapan Responden Tentang jaringan usaha meluas setelah mendapat pembiayaan dari BMI No
Skala Sikap
F
P ( %)
1
Sangat setuju
6
24
2
Setuju
11
44
3
Netral
8
32
4
Tidak setuju
0
0
5
Sangat tidak setuju
0
0
25
100%
Sumber: jawaban angket Pada tabel di atas mengenai jaringan usaha meluas setelah mendapatkan pembiayaan. Berdasarkan angket yang diberikan kepada 25 responden dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab setuju yaitu 11 responden (44 % ), dan angka tertinggi kedua menjawab netral yaitu 8 responden ( 32 % ), sedangkan sisanya yaitu 6 responden (24 %) menjawab sangat setuju.
66
C. Pembahasan Setelah dilakukan penyajian terhadap data yang diperoleh, maka sekarang peneliti akan melakukan pembahasan terhadap hasil dari penelitian tersebut. Mengacu pada hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti melakukan pembahasan terhadap hal-hal yang mengarah kepada rumusan masalah pada skripsi ini, agar nantinya semua rumusan masalah yang ada akan terjawab. Pada penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni peran Bank Muamalat kota Palangka Raya dalam meningkatkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya dan sistem pembiayaan yang diberikan Bank Muamalat kota palangka raya dalam meningkatkan Usaha Kecil di Kota Palangka Raya. 1. Peran Bank Muamalat Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Di Kota Palangka Raya Sebelum mengetahui peran yang dilakukan Bank Muamalat maka harus diketahui terlebih dahulu strategi yang mereka lakukan dalam meningkatkan pembiayaan untuk usaha para pelaku industri. Dalam hal ini maka peneliti melakukan wawancara dengan salah seorang pengawai marketing Bank Muamalat yang mana peneliti menanyakan strategi yang dilakukan Bank Muamalat dalam meningkatkan Usaha Kecil, adapun strategi pembiayaan yang dilakukan Bank Muamalat adalah “Mempermudah syarat pengajuan pembiayaan, mempercepat waktu proses pembiayaan, melakukan pelatihan untuk AM dalam menganalisa pembiayaan serta bekerjasama dengan LKS lainnya dalam penyaluran pembiayaan”.93
93
Sumber: Hasil Wawancara dengan Bagian pembiayaan Bank Muamalat, di Bank Muamalat Palangka Raya jln. Diponegoro pada hari selasa, 1 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB.
67
Maka dalam hal ini Bank Muamalat dapat membantu para pelaku UMK dalam hal melakukan pembiayaan untuk dapat meningkatkan usaha mereka. Namun dalam hal penerapan strategi tersebut Bank Muamalat mengalami beberapa kendala diantaranya “managemen atau pengelolaan usaha yang tradisional, data pembukuan atau administrasi yang sangat sederhana, tidak mempunyai ijin legalitas usaha, nasabah tidak mempunyai jaminan atau nilai jaminan tidak mencukupi dengan plafond yang dipinjam, pada saat pengajuan pembiayaan data nasabah tidak lengkap dan nasabah tidak terbuka dalam memberi informasi kepada bank”.94 Untuk mengurangi kendala yang dihadapi Bank Muamalat maka Bank Muamalat melakukan penganalisa pembiayaan dengan sangat teliti agar apabila pembiayaan telah disetujui serta dana telah dicair dan agar angsuran pembayaran plafond yang dilakukan oleh nasabah tidak mengalami kredit macet. Dan dalam hal ijin legalitas usaha Bank Muamalat membantu untuk membuat ijin legalitas tersebut yang mana Bank Muamalat membantu mengajukan ijin legalitas dan hal tersebut dilakukan bersama dengan dilakukan proses pengajuan pembiayaan. Kemudian peneliti menanyakan kembali mengenai peran yang dilakukan oleh bank, diantaranya ialah “Menawarkan pembiayaan kepada nasabah yang dipergunakan untuk penambahan modal kerja atau investasi usaha untuk mendukung usaha nasabah”.95 Jadi dalam hal ini pihak bank memberikan pinjaman pembiayaan kepada nasabah pelaku usaha yang memerlukan penambahan modal. 94
Ibid,. Hasil Wawancara dengan Bagian pembiayaan Bank Muamalat, di Bank Muamalat Palangka Raya jln. Diponegoro pada hari selasa, 1 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB. 95
68
Berdasarkan kuesioner yang telah disebarkan kepada para nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Muamalat, maka di dapat jawaban di mana reponden setuju terhadap peran-peran yang diberikan oleh Bank Muamalat, adapun peran diberikan Bank Muamalat adalah berupa pemberian dana untuk modal usaha bagi para pelaku usaha. Pada umumnya bank membantu para pelaku usaha dalam hal memberikan pinjaman modal untuk menambah modal dalam usaha, dana tersebut digunakan untuk membuka usaha baru dan memperluas jaringan usaha. Dengan adannya peran tersebut khususnya dengan adanya pinjaman dana dari Bank Muamalat kepada para pelaku usaha maka dengan adanya peran tersebut maka usaha yang dijalankan akan mengalami perkembang baik dari keuntungan yang didapat maupun dengan bertambahnya jaringan usaha. Pelaku usaha harus dapat mengembangkan nilai tambah dari produknya, supaya dapat dibedakan dan bersaing dengan produk lain yang ada dipasaran, dengan kata lain memiliki ciri khas sendiri untuk produknya.96 2. Sistem Pembiayaan Yang Diberikan Bank Muamalat Kota Palangka Raya Dalam Meningkatkan Usaha Kecil Adapun sistem yang yang digunakan Bank Muamalat dalam hal penyaluran dana kepada nasabah ialah menggunakan sistem pembiayaan dengan akad jual beli ( murabahah ), akad ini digunakan kerena para pelaku usaha yang meminjam di Bank Muamalat dalam hal untuk meningkatkan usahanya mereka menggunakan dana pinjaman tersebut untuk membuka 96
Rambat Lupiyoadi dan A Hamdan, Manjemen Pemasaran Jasa, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006, h. 70.
69
cabang usaha baru atau untuk memperluas jaringan usaha mereka yang sudah berjalan sebelumnya. Dalam hal ini untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak bank para pelaku usaha harus memenuhi syarat yang dtelah ditetapkan oleh pihak bank dimana tempat mereka untuk meminjam dana atau mengajukan pembiayaan, adapun syarat yang ditetapkan oleh pihak bank berdasarkan hasil wawancara yang didapat ialah sebagai berikut:97 1) Harus mempunyai usaha yang halal & sudah berjalan minimal 2 tahun 2) Fc ktp, kk, akta nikah, npwp, ijin lwgalitas, surat jaminan (sertifikat), IMB, PBB 3) Rekening koran tabungan/giro 6 bulan terakhir 4) Data pendukung keuangan usaha ( buku penjualan, nota-nota pembelian barang ke suplier minimal 6 bulan terakhir). Perizinan
usaha
merupakan
alat
untuk
membina,
mengarahkan,
mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha. Bantuan yang diberikan pemerintah bisa berupa kemudahan dalam mengurus surat – surat izin usaha. Surat izin usaha ini antara lain sebagai berikut: a.
Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
b.
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
c.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
d.
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Berdasarkan syarat-syarat tersebut maka pihak pelaku usaha yang ingin melakukan pembiayaan dibank harus memenuhi syarat tersebut dengan
97
Hasil Wawancara dengan Bagian pembiayaan Bank Muamalat, di Bank Muamalat Palangka Raya jln. Diponegoro pada hari selasa, 1 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB.
70
lengkap agar tidak terjadi kedala dalam hal menganalisa berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut. Untuk proses akadnya dilakukan dihadapan notaris yang disaksi oleh saksi dan dilakukan penandatangan berkas-berkas terkait dengan pengajuan pembiayaan tersebut, sedangkan untuk nominal pembiayaan kecil ( Rp 50 juta kebawah ) proses akad dilakukan secara internal saja tidak dilakukan di hadapan notaris. Dalam hal pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Mumalat ke usaha kecil. Namun untuk pembiayaan yang berskala mikro ( < Rp 5 juta ) Bank Muamalat mempunyai BMM yang menanganinya ialah KUM3 ( komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid) yang mana hal tersebut dilakukan oleh pusat namun diserahkan ke muamalat cabang dan muamalat menyerahkan ke BMT Athayibah yang merupakan rekan dari muamalat untuk melakukan
pencari
nasabahnya,
dan
untuk
pembiayaan
tersebut
menggunakan akad Qardhul hasan. Adapun lingkungan mesjid yang mendapatkan pinjaman dana Qardhul hasan ini, diantaranya ialah mesjid Ukhwatul Muslimin, mesjid Nurul Huda, Mesjid Darul Falah, mesjid Darul Iman dan mesjid Darul Taqwa. Dasar hukum pinjaman qardhul hasan terdapat pada Al-Qur’an surat alhadid ayat 11 yang berbunyi :
71
98
Artinya: “siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. Adapun langkah awal yang dilakukan untuk membentuk kegiatan KUM3 ini ialah: 1) Sosialisasi umum yang dilakukan oleh BMM. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengundang pengurus mesjid, pemerintahan dan para stakeholder. 2) Sosialisasi khusus oleh pendamping. Pada sosialisasi ini dilakukannya pra training wajib kelompok, kemudian penentuan waktu untuk training wajib kelompok setelah itu dilaksanakanya training, pada saat ini apabila para anggota mengikuti training yang dilakukan selama 5 hari tersebut maka anggota tersebut dapat pinjaman dana qardhul hasan.99 Adapun syarat yang diajukan untuk mendapatkan pinjaman dana qardhul hasan ini ialah: 1) Harus mempunyai usaha 2) Memiliki KTP 3) Harus mengikuti pelatihan yang diadakan selama 5 hari.100 98
QS. Al-Hadid:11. Hasil wawancara dengan salah satu karyawan BMT yang merupakan rekan Bank Muamalat, di BMT Kube Sejahtera Jln. Rajawali pada hari kamis tanggal 27 september 2012 jam 15.15 WIB 100 ibid,. 99
72
Berdasarkan syarat tersebut maka apabila para calon peminjam tersebut tidak memenuhi syarat yang diajukan salah satunya yaitu tidak mengikuti pelatihan yang diadakan maka calon peminjam tersebut tidak akan mendapatkan pinjaman itu. Terdapat beberapa kendala dalam penyaluran dana qardhul hasan ini, diantaranya: 1) Tidak mau ada aturan. 2) Jumlah para mustahik terlalu banyak sedangkan dana yang dikeluarkan sedikit. 3) Kurangnya perhatian dari pemerintah.101 Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan aturan tersebut ialah apabila dana pinjaman tersebut telah dicairkan maka para peminjam dana tersebut di haruskan untuk mengikuti pertemuan rutinitas yang diadakan seminggu sekali sesuai jadwal, namun kerena para peminjam tersebut memiliki kegiatan masing-masing sehingga hal tersebut yang menjadi alasan para peminjam tidak mau adanya peraturan yang ditetapkan. Jumlah dana yang disalurkan sedikit sehingga untuk menetukan siapa yang berhak untuk mendapatkan pinjaman sulit kerena nanti akan mengakibatkan kecemburuan sosial bilamana tidak tepat dalam hal memberikan penyaluran dana. Kurangnya perhatian dari pemerintah ini dimana pada pertama kali sosialisasi dilakukan dan mengundang para stakeholder yang terkait salah satunya pemerintah namun tidaka adanya tanggapan dari pemerintah hal
101
Ibid,.
73
tersebut dikerenakan kurang pedulinya pemerintah terhadap kegiatan yang dilaksanakan.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data mengenai peranan Bank Muamalat dalam meningkatkan perkembangan usaha kecil di kota Palangka Raya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1.
Peran yang dilakukan Bank Muamalat ialah pihak bank memberikan pinjaman dana untuk modal usaha kepada pelaku usaha yang memerlukan penambahan modal. Dalam hal ini pelaku usaha dapat menggunakan modal pinjaman tersebut untuk menambah modal usaha atau untuk memperluas jaringan usaha yang sudah ada. Dengan adanya pinjaman modal usaha yang diberikan oleh bank para pelaku usaha dapat terbantu dari masalah kekurangan modal yang mereka alami.
2.
Sistem yang yang digunakan dalam hal penyaluran dana kepada nasabah ada dua yaitu: a) Untuk pembiayaan skala kecil dengan menggunakan sistem pembiayaan akad jual beli ( murabahah ), akad ini digunakan kerena para pelaku usaha yang meminjam di Bank Muamalat dalam hal untuk
74
meningkatkan usahanya mereka menggunakan dana pinjaman tersebut untuk menambah modal usahanya atau untuk memperluas jaringan usaha mereka yang sudah berjalan sebelumnya. Untuk mengajukan pembiayaan kepada pihak bank para pelaku usaha harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh pihak bank dimana tempat mereka untuk meminjam dana atau mengajukan pembiayaan. b) Untuk pembiayaan yang berskala mikro ( < Rp 5 juta ) Bank Muamalat mempunyai BMM yang menanganinya ialah KUM3 ( komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid) yang mana hal tersebut dilakukan oleh pusat namun diserahkan ke muamalat cabang dan muamalat menyerahkan ke BMT Athayibah yang merupakan rekan dari muamalat untuk melakukan pencari nasabahnya, dan untuk pembiayaan tersebut menggunakan akad Qardhul hasan. Adapun lingkungan mesjid yang mendapatkan pinjaman dana Qardhul hasan ini, diantaranya ialah mesjid Ukhwatul Muslimin, mesjid Nurul Huda, Mesjid Darul Falah, mesjid Darul Iman dan mesjid Darul Taqwa. B. Saran Adapun saran yang diberikan peneliti terkait mengenai penelitian ini, yaitu: 1. Sebaikannya Bank Muamalat dapat lebih meningkatkan perannya dalam memberikan pinjaman dana untuk modal usaha kepada para pelaku usaha kecil yang ada di kota Palangka Raya, selain itu Bank Muamalat dapat
75
juga melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha kecil agar dapat lebih meningkatkan kualitas usaha mereka. 2. Dalam penyaluran dana kepada para nasabah, sebaiknya Bank Muamalat dapat meningkatkan jumlah pinjaman dana yang diberikan dengan persyaratan yang tidak menyulitkan para pelaku usaha kecil. 3. Untuk referensi bahan penelitian selanjutnya mengenai peran perbankan syariah dalam meningkatkan usaha ditinjau dari UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
76
DAFTAR PUSTAKA
A. Karim, Adiwarman, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan edisi ke-4, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Admin, Fungsi Bank Umum http://id.shvoong.com/ diunduh tanggal 16 April 2012, jam 21:43. Admin,
Keunggulan
dan
Kelemahan
Usaha
Kecil
dan
Menengah,
http://tariles41.blogspot.com/2010/04/keunggulan-dan-kelemahan-usahakecil.html, diunduh tanggal 27 februari 2012. Admin, Maju Bersama UKM, www.binaukm.com, diunduh tanggal 1 maret 2012. Ali, Zainuddin, Hukuum Perbankan Syariah, Jakarta: Sinar Gafika. Alma, Buchari dan Donni Juni Priansa, Manajemen Bisnis Syariah, Bandung: Alfabeta, 2009. Amirman, Youdsa, Penulisan dan Statistik Pendekatan, Jakarta: Bumi Aksara, 1993. Amri, Gusti, Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan ekonomi Rakyat,
http://aliciakomputer.blogspot.com/2009/03/peran-bank-syariah-dalampemberdayaan.html, diunduh tanggal 24 maret 2012. Arifin, Zainul, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah cet. 7, Jakarta: Azkia Publisher, 2009. Badan Pusat statistik kota palangka raya, tahun 2011. Bastian, Afnan, Optimalisasi Pembiayaan Bagi Hasil: Sebagai Upaya Memberdayakan UMKM Yang Berkeadilan, http://images.oegloer.multiply.multiplycontent.com/, diunduh tanggal 21 march 2011. Bungin, Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu sosial Lainnya Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2006. Depag RI, Mushaf Alquran. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Palangka Raya, 2011.
Tahun
77
Eko, P. Prasetyo, Peran Usaha Mikro Dan Menengah Dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran, pdf, h.5. Dalam Http://docs.google.com/viewer/lipi.go.id/admin/jurnal/208118. ( Diunduh tanggal 29 maret 2012. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam http://www.bapepam.go.id/syariah/fatwa/pdf/09-ijarah.pdf, diunduh tanggal 29 April 2012. file:///C:/Users/satellite/Desktop/bmm/01.html, di unduh tanggal 08 oktober 2012. Firdaus, Muhammad dkk, Konsep dan Implementasi Bank Syariah, Jakarta: Renaisan, 2005. Herlina, Strategi Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera Mengembangkan Usaha Kecil Di Palangka Raya, 2011. http://dspace.widyatama.ac.id/jspui/bitstream/10364/513/4/bab2.pdf, tanggal 24 maret 2012. http://www.muamalatbank.com/assets/cd/p03/08.html, oktober 2012.
diunduh
Dalam
diunduh
tanggal
08
Http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=57 185. Online tanggal 21 March 2011. Karsidi, Ravik &Heru Irianto, Strategi Pemberdayaan UMKM Di Wilayah Surakarta, Dalam Diskusi Regional Kerjasama Bank Indonesia Solo dengan Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Wilayah II Surakarta Propinsi Jawa Tengah. http://www.uns.ac.id/data/0003.pdf, diunduh tanggal 26 april 2011. Lupiyoadi, Rambat dan A Hamdan, Manjemen Pemasaran Jasa, Jakarta: PT. Salemba Empat, 2006. Machmud, Amir dan Rukmana, Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris Di Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga. Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: Bumi Aksara, 2004. Muhammad Alim, Strategi Bisnis Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil Di Indonesia, Dosen Tidak Tetap Perbankan Syariah STIE Ekuitas Bandung, PDF. http://kcenter.sbm.itb.ac.id/ , diunduh tanggal 25 april 2011.
78
Muhammad Soekarni, dan Jusmaliani Kebijakan Ekonomi Dalam Islam, Yogyakata: PT. Kreasi Wacana, 2005. Muhammad, Alim Strategi Bisnis Perbankan Syariah Dalam Upaya Optimalisasi Perannya Sebagai Penggerak Sektor Riil Di Indonesia, Dosen Tidak Tetap Perbankan Syariah STIE Ekuitas Bandung, PDF. http://kcenter.sbm.itb.ac.id/uploads/download/416 , diunduh tanggal 25 april 2011. Muhammad, Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2005. Muhammad, Lembaga Ekonomi Syariah, Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2007. Muhammad, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam – edisi pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 113. Noviyana, Lisa wati, “ Peranan Baitul Maal Wal Tamwil Kube Sejahtera terhadap pembiayaan Modal Usaha Dalam Membantu Usaha Mikro”, 2011. Rahmana, Arief Keragaman Definisi UKM di Indonesia, http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-diindonesia/, di unduh tanggal 25 februari 2012. Riduwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, Bandung: Alfabeta, 2010. Satria, Sigit, Peran UKM Dalam Perekonomian Di Indonesia, http://satriasig.blogspot.com/2011/05/latar-belakang-ukm-usaha-kecil-menengah.html, di unduh tanggal 22 April 2012. Setyobudi,Andang Peran Serta Bank Indonesia Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) disajikan dalam Seminar tentang Perda dan UMKM pada 29 Maret 2007 di Bank Indonesia, PDF, http://banking.blog.gunadarma.ac.id/, diunduh tanggal 27 februari 2012. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi & Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2003. Supramto, J., Proposal Penulisan dengan Contoh, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2004. Suwiknyo, Dwi dan Muhammad, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: TrustMedia publishing, 2009.
79
Syafi’I, Muhammad Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani Press, 2001. Syar’i, Ahmad, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya Press, 2007. Tambunan, T.H, Tulus, Usaha Kecil Dan Menengah: Beberapa Isu Penting, Jakarta:PT. Salemba Empat, 2002. Tim penyusun kamus pusat bahasa, Kamus Besar Bahasa Indinesia cet-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005. Triandaru, sigit & Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, Jakarta: Salemba Empat, 2006. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Undang-Undang RI No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Widyatama, pengertian peranan, http://dspace.widyatama.ac.id/, 24 Maret 2012. Wirjo, Wiloejo Wijono, Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan, http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cwiloejo1.pdf, diunduh tanggal 25 April 2011.
