BEBERAPA PERHASALAHAH HOJ(tJH
DALAH ELEKTROHIK roNDS TRANSFER-
Oleh : BAMBANG SETIJOPRODJO, S.H., LL.M
. Makalah Disampaikan FaCia: SEMINAR PENGATURAN TENTANG ELEKTRONIK FUNDS TRANSFER
DiselenggarakanOleh :
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL DEPARTEMEN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI
Bekerjasama .dengan
. BMK INDONESIA
Jakarta
I
8 - 9 Februari 2000
DAFTAR lSI
Halaman 1.
PENDAHULUAN ..................................................
II.
PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN
TRANSFER DANA ELEKTRONIK;.. ....... ... ... .......... ...
1
2
III. PERMASALAHAN HUKUM TRANSFER DANA
ELEKTRONIK.. . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . ..
4
1. Masalah pembuktian.... .................. . ... ... ... .............
4
2. Masalah kewajiban dan tanggungjawab para pihak. .... ....
8
3. Masalah resiko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10
IV. KESIMPULAN DAN SARAN....................................
11
PERMASALAHAN HUKUM
DALAM TRANSFER DANA ELEKTRONIK
(ELECTRONIC FUND TRANSFER)
Oleh : Bambang Setijoprodjo, SH, LL.M.
I.
")
PENDAHULUAN
Sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang mempunyal peranan penting dalam pembangunan nasional, karena perbankan berfungsi sebagai perantara
antara sektor defisit dengan sektor surplus dalam
masyarakat maupun sebagai agen pembangunan. Disamping itu, perbankan juga mempunyai peran yang strategis dalam berbagai kegiatan usaha yang produktif, yang pada gilirannya akan mendorong kegiatan ekonomi secara keselUl1J.han.
Dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi yang
merupakan bagian dari pembangunan nasional, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar serta kelancaran dari penyaluran dana tersebut.
Berkaitan
dengan hal dimaksud, fungsi perbankan dalam penyediaan kredit dan jasa transfer dana memegang peranan yang sangat penting. Beranjak dari peran perbankan yang sangat strategis dalam mendorong kelancaran pembangunan nasional, maka dalam menjalankan usahanya perlu senantiasa mengembangkan profesionalisme yang kokoh agar lembaga perbankan mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan global. Disamping itu perbankan juga harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi untuk dapat melayani nasabahnya dengan lebih baik. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, pada saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan electronic banking system atau yang lebih
Disampaikan dalam Seminar tentang Electronic Fund Transfer, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia bekelja sarna dengan Bank Indonesia, Jakarta, 8 sId 9 Februari 2000.
OJ
dikenal dengan sistem perbankan elektronik. Berdasarkan Encyclopedia of Banking and Finance, sistem perbankan elektronis adalah segala macam
transfer dan pemrosesan data dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik yang meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan sistem dan peralatan elektronik tersebut kita kenaI
dengan istilah Electronic Fund. Transfer atau Transfer Dana
Elektronik.
Sistem dan peralatan elektronik yang dipergunakan dalam
transfer dana tersebut dapat berupa telepon, komputer,pita magnetis, dan lain-lain. II. PERANAN BANK INDONESIA DALAM PENGATURAN TRANSFER DANA ELEKTRONIK Pada umumnya setiap bank sentral termasuk Bank Indonesia berkepentingan langsung terhadap kelancaran dan keamanan segala produk perbankan, termasuk pula dalam menjalankan dan mengembangkan sistem transfer dana secara elektronik. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia diberikan tugas antara lain mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Untuk dapat menjalankan tugas tersebut secara efektif Bank Indonesia mempunyai kewenangan dan tanggung jawab yang luas dalam mengatur dan me1aksanakan kegiatan kliring dan jasa transfer dana serta penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank. Disamping itu Bank Indonesia juga diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan jasa sistem pembayaran, agar masyarakat luas dapat memperoleh jasa sistem pembayaran yang efisien, cepat, tepat, dan aman. Dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan jasa transfer dana antar bank, saat ini Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas transfer dana elektronik kepada bank-bank yang
2
dikenal dengan nama Bank Indonesia Layanan Transaksi dan Infonnasi secara Elektronik (BI-LINE).
Disamping itu, Bank Indonesia juga sedang
mengembangkan sistem transfer dana elektronik untuk transaksi nilai besar atau transaksi yang bersifat urgent untuk dapat diproses dan dise1esaikan secara on-line real time per transaksi atau secara individual, yang dikenal dengan nama Real Time Gross Settlement (RTGS). Adapun mengenai transaksi-transaksi yang bersifat elektronik baik transaksi yang merupakan produk perbankan maupun transaksi yang merupakan fasilitas pelayanan dad Bank Indonesia, sampai saat ini belum terdapat pengaturannya. Mengingat pengaturan jasa lalu lintas pembayaran secara elektronik tersebut terkait erat dengan masalah pembuktian transaksi yang bersifat paperless, disamping perlu pengaturan hak dan kewajiban para pihak maka pengaturannya tidak cukup dengan Peraturan Bank Indonesia tetapi perlu diatur dalam suatu undang-undang. Secara umum transfer dana elektronik merupakan suatu proses pengiriman uang atau data keuangan secara elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi dari suatu tempat ke temp at lainnya baik domestik maupun internasional dengan aman dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, cakupan pengaturan transfer dana elektronik hendaknya meliputi pula aturan tentang desain dad sistem transfer dana secara elektronik, yang menentukan apakah sejurnlah dana dapat ditransfer dengan segera, tepat, dan arnan. Pengaturan tersebut hendaknya rneliputi pula ketentuan tentang siapakah yang bertanggung jawab apabila suatu sistem transfer dana elektronik menirnbulkan kerugian bagi bank atau nasabah bank. Oleh karena belum terdapat suatu ketentuan yang rnengatur mengenai transfer dana elektronik maupun transaksi dengan rnenggunakan sarana elektronik, rnaka dalam praktek selarna ini bank banyak menggunakan aturan yang dibuatnya sendiri yang dituangkan dalarn perjanjian antara bank dengan nasabah.
3
Aturan
tersebut pada umumnya bersifat standar, yang adakalanya bersifat berat sebelah dan kurang memberikan perlindungan bagi nasabah.
Ill.
PERMASALAHAN HUKUM TRANSFER DANA ELEKTRONIK Permasalahan hukum yang berkaitan erat dengan sistem transfer dana secara elektronik antara lain meliputi masalah pembuktian, masalah pengaturan hak dan kewajiban para pihak serta masalah resiko yang mungkin timbul. 1. Masalah pembuktian Aspek pembuktian mempunyai peran yang amat penting yaitu dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam melakukan transaksi perbankan yang menggunakan sarana elektronik. Dalam kaitannya dengan transfer dana elektronik dimana segala transaksi diproses dan diselesaikan dengan menggunakan media elektronik sehingga transaksi tersebut bersifat paperless, maka perlu dilihat sampai sejauh mana dapat dibuktikan adanya atau kebenaran transaksi tersebut. Dalam hukum perdata terdapat berbagai alat bukti yang dapat dipergunakan jika timbul perselisihan.
Pasal 1865 KUHPerdata
mengatur bahwa : setiap orang yang mehdalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan· suatu haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan
membuktikan
adanya
hak
atau peristiwa
terse but.
.Sedangkan dalam pelaksanaannya dapat dilakukan dengan mengajukan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang terdiri dari : a.
bukti tulisan;
b. bukti dengan saksi-saksi; c. persangkaan-persangkaan; 4
d. pengakuan; e.. sumpah. Salah satu alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa menurut Pasal 1866 KUHPerdata adalah bukti tulisan. Sedangkan alat bukti tulisan menurut bentuknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) golongan yaitu akta dan non akta sebagaimana diatur dalam Pasal 1874 KUHPerdata, yang terdiri dari : a.
surat-surat;
b. register-register; c.
surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan.
Tulisan-tulisan tersebut pada dasarnya merupakan suatu bukti terhadap siapa yang membuatnya.
Sedangkan akta sebagai alat bukti dapat
dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata yang mengatur mengenai alat bukti apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi elektronik (transfer dana elektronik), maka akan timbul kesulitan apabila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabah dalam aspek pembuktiannya. Hal tersebut disebabkan karena dalam transfer dana elektronik banyak transaksi yang bersifat paperless dengan menggunakan sarana elektronik seperti komputer. Sedangkan ketentuan alat bukti dalam KUHPerdata belum mengatur mengenai sarana elektronik sebagai alat bukti. Berkaitan dengan masalah alat bukti, dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan antara lain diatur mengenai dokumen perusahaan yang tidak berupa kertas dan mengenai mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya yang dapat menjadi alat bukti yang sah.
Sehubungan dengan hal tersebut timbul pertanyaan apakah
undang-undang dimaksud sudah memenuhi keperluan pembuktian bagi
5
transaksi yang menggunakan sarana elektronik, seperti transfer dana elektronik. Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan ditentukan bahwa setiap perusahaan wajib membuat catatan baik berupa neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan, rekening, jumal transaksi harian dan lain sebagainya.
Selanjutnya catatan tersebut ditandatangani oleh pejabat
atau pimpinan perusahaan.
Catatan yang berupa neraca tahunan,
perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan lain yang menggambarkan neraca dan laba rugi harus dibuat dalam bentuk kertas. Di sisi lain, catatan yang berbentuk rekening, jurnal transaksi harian atau setiap tulisan yang berisi keterangan mengenai hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan dibuat di atas kertas atau dalam saran a lainnya. Penggunaan sarana lainnya disini adalah dengan menggunakan alat bantu untuk memproses pembuatan dokumen perusahaan yang sejak semula tidak dibuat di atas kertas, misalnya menggunakan pita magnetik atau disket. Selanjutnya diatur bahwa dokumen perusahaan baik yang semula dalam bentuk kertas atau bukan kertas dapat dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya.
Menurut Undang-undang dimaksud beserta peraturan
pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media Lainnya dan Legalisasi, dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya
dan atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Hal ini merupakan hal yang baru dalam khasanah alat bukti yang berlaku menurut hukum positif di Indonesia, dimana menurut ketentuan yang berlaku hingga saat ini, alat bukti yang berupa mikrofilm dan sejenisnya belum diakui sebagai alat bukti.
6
Dalam Undang-undang Dokumen Perusahaan tersebut diatur bahwa untuk tetap menjaga keotentikan dokumen yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, dimana hal ini berkaitan dengan dapat dipergunakannya mikrofilm dan media lainnya sebagai alat bukti, maka untuk pengalihan dokumen tersebut dilakukan dengan pembuatan suatu berita
acara
yang
dilakukan
oleh
pimpinan
perusahaan
yang
bersangkutan atau oleh pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan yang bersangkutan.
Dalam berita acara tersebut antara lain dimuat
keterangan mengenai temp at, hari, tanggal, bulan, tahun, tanda tangan, dan nama jelas pejabat yang bersangkutan serta keterangan bahwa pengalihan tersebut telah dilakukan sesuai dengan aslinya. Pembuatan berita acara tersebut dilakukan pada saat terjadinya pengalihan dokumen ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Apabila ketentuan sebagaimana terse but di atas dikaitkan dengan praktek perbankan, maka terdapat beberapa kegiatan operasional perbankan terutama yang menggunakan data elektronik diakomodasi oleh ketentuan tersebut, misalnya mengenai komputerisasi dalam pembukuan bank yang tidak melibatkan nasabah secara langsung. Sedangkan untuk transaksi yang melibatkan nasabah secara langsung seperti dalam transfer dana elektronik, ketentuan tersebut dipandang belum memadai.
Dalam transaksi-transaksi tersebut diharapkan data
data yang tersimpan dalam sarana penyimpan data komputer
atau
transaction receipt yang diberikan kepada nasabah sejak semula sudah dapat menjadi alat bukti, tanpa perIu dialihkan ke dalam media lain, mikrofilmJCD ROM/CD
WORM.
Untuk memenuhi ketentuan
dimaksud periu disyaratkan agar sistem transfer dana elektronik dilakukan secara aman, dan persyaratan-persyaratan lain yang lebih bersifat teknis sistem komputer. Mengenai hal ini perlu diatur tersendiri
7
dalam undang-undang khusus yang mengatur kegiatan transfer dana elektronik secara lengkap. 2. Masalah kewajiban dan tanggungjawab para pihak Pada waktu nasabah membuka rekening di bank, ia menandatangani perjanjian pembukaan rekening dengan bank tersebut. Demikian pula pada saat nasabah tersebut melakukan suatu transaksi pada bank, ia terlibat dalam suatu hubungan hukum yaitu perjanjian. Pada umumnya perjanjian tersebut telah dibuat dalam formulir yang standar oleh bank. Hal inilah yang tampaknya seringkali dirasakan kurang menguntungkan bagi para nasabah, karen a nasabah tidak sempat membaca dan memahami perjanjian tersebut secara seksama.
Hal semacam ini
berlaku pula untuk transaksi-transaksi yang menggunakan peralatan dan sistem elektronik, seperti dalamAutomated Teller Machine. Menanggapi permasalahan tersebut, sepanjang belum terdapat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
bentuk
perjanjian antara bank dengan nasabah, hendaknya ada suatu "perjanjian khusus" antara bank dengan nasabah yang pada prinsipnya mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Idealnya hak dan kewajiban bank dan nasabah tersebut diatur dalam suatu perundang-undangan tersendiri. a. Kewajiban dan tanggungjawab bank Pengaturan mengenai
kewajiban dan tanggung jawab bank
hendaknya mencakup hal-hal sebagai berikut : 1) Bank harus memberitahukan kepada nasabah tentang syarat syarat dan kondisi untuk menggunakan transaksi-transaksi bank secara elektronis; 2) Dalam pemberitahuan tersebut hams mencantumkan tanggung jawab dan kewajiban nasabah dan bank;
8
3) Menyebutkan j enis-jenis transaksi yang dapat dilakukan; 4) Memberitahukan
kepada nasabah tentang
segala macam
perubahan yang berpengamh pada penggunaan sistem elektronik bank yang mempunyai akibat terhadap nasabah; 5) Bank hams memberitahukan kebijaksanaannya tentang apakah bank dapat membatalkan transaksi atau tidak; 6) Memberitahukan tanda bukti transaksi yang telah dilakukan kepada nasabah; 7) Memberikan tembusan rekening koran yang mencatat segala macam transaksi kepada nasabah; 8) Dalam hal terjadi kekeliruan karen a kesalahn bank maka bank hams bertanggung jawab kepada nasabah; 9) Bank dilarang membuat iklan atau keterangan yang mengelabuhi nasabah. b. Kewajiban dan tanggung jawab nasabah Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab nasabah bank hendaknya mencakup hal·hal sebagai berikut : I) Menggunakan fasilitas yang diberikan oleh bank sesuai petunjuk dan peraturan yang berlaku; 2) Memberikan data yang sebenamya yang dipedukan bank, baik yang berkaitan dengan keterangan pribadi maupun kejadian lainnya; 3) Memberitahukan kepada bank dalam hal terj adi transaksi yang merugikan dirinya dalam batas waktu yang telah ditetapkan; 4) Tidak memberikan fasilitas yang diberikan bank kepada orang lain, seperti memberikan kartu ATM kepada orang lain; 5) Tidak menggunakan fasilitas bank apabila nasabah mengetahui sistem elektronik dari bank yang bersangkutan sedang rusak.
9
Hal-hal seperti tersebut di atas hendaknya diatur secara jelas dalam suatu undang-undang, seperti halnya di Amerika Serikat dimana hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam sistem elektronik perbankan telah diatur secara jelas dalam Electronic Fund Transfer Act.
3. Masalah resiko Dalam sistem elektronik perbankan, termasuk pula dalam transfer dana elektronik
dimungkinkan
penggunaannya yang
terjadinya
antara
beberapa
lain berupa resiko
resiko
dalam
teknis,
resiko
administratif, resiko sumber daya manusia, dan resiko kriminal. a. Resiko teknis Resiko teknis dapat berupa kegagalan sistem (system failure) yang dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah termasuk tidak selesainya proses pengiriman dana atau kesalahan-kesalahan baik jumlah dana maupun penerimanya. Resiko ini bersifat teknis karena transmisi pengiriman dana dilakukan secara elektronik melalui jaringan komputer dan telekomunikasi, sehingga keamanan proses transmisi tersebut ditentukan oleh keandalan prasarana jaringan komputer dan telekomunikasi tersebut. Sumber resiko teknis dapat berupa gangguan listrik, gangguan alam (gempa, angin, top an, dan lain
sebagainya)
atau
kerusakan
Janngan
komputer
dan
telekomunikasi. b. Resiko administratif Resiko juga dapat timbul karena adanya kesalahan penanganan baik proses awal, misalnya pada saat penanganan aplikasi, maupun pada proses akhir misalnya pada saat penyerahan atau penatausahaan
10
dana.
Resiko semacam
tnt
dikenal dengan istilah resiko
administratif. c. Resiko sumber daya manusia Resiko sumber daya manusia timbul karen a tenaga manusia yang menangani proses transfer tersebut kurang kompeten sehingga timbul kesalahan-kesalahan dalam mengoperasikan sistem yang ada. d. Resiko kriminal Resiko dalam penyelenggaraan transfer dana elektronik dapat pula terjadi karena adanya manipulasi, penipuan atau kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan baik oleh pihak intern, mantan pegawai, pihak ekstern atau kerja sarna antara pihak-pihak tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pengamanan terhadap pelaksanaan sistem transfer dana elektronik kiranya merupakan hal yang perlu dipersiapkan sejak awal oleh pihak penyelenggara.
Dalam ketentuan
yang mengatur mengenai transfer dana elektronik hendaknya secara tegas mengatur bahwa sis tern teknologi informasi yang digunakan oleh perbankan sebagai penyelenggara sistem transfer dana elektronik wajib memenuhi standar teknologi informasi yang ditentukan. Di samping itu back-up sistem untuk mencegah teljadinya resiko dapat ditanggulangi.
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Transfer dana elektronik merupakan salah satu produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa bagi nasabah sehingga pelaksanaan transfer dana diharapkan dapat dilakukan secara cepat, tepat dan aman. 2. Di Indonesia sampai saat ini belum terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan transfer dana elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan beberapa permasalahan hukum II
seperti masalah pembuktian, masalah pengaturan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta masalah resiko. 3. Dalam aspek pembuktian, dengan berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusabaan, sebagian kebutuhan dalam hal pembuktian apabila terjadi perselisihan telah diakomodir, karena undang~undang
terse but memungkinkan dokumen perusahaan yang
semula dibuat dalam bentuk bukan kertas seperti disket setelah dialihkan ke dalam mikrofilm, CD ROM, CD WORM dan
sejenisnya~
menjadi alat
bukti yang sab. 4. Untuk menciptakan kelancaran dan keamanan dalam pelaksanaan transfer dana elektronik perlu adanya ketentuan yang mengatur mengenai transfer dana elektronik, yang antara lain mengatur secara tegas mengenai hal-hal yang menjadi permasalahan hukum dalam transfer dana elektronik seperti masalah pembuktian, masalab kewajiban dan tanggung jawab para pihak serta masalah resiko yang terkait dengan sistem pengamanannya.
Jakarta, 8 Februari 2000
12
