Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
BEBERAPA ASPEK TENTANG DELIK SENJATA API, MUNISI DAN BAHAN PELEDAK DI INDONESIA1 Oleh : Ernest Runtukahu2 ABSTRAK Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengertian senjata api, munisi dan bahan peledak. Ini karena masalah senjata api munisi dan bahan peledak itu diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dimana beberapa dari undang-undang itu memberikan penafsirannya sendiri-sendiri mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut serta bagaimana rumusan delik. Hampir tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah senjata api, munisi dan bahan peledak itu mempunyai rumusan ketentuan pidananya sendiri. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Delik-delik yang berkenaan dengan senjata api, munisi dan bahan peledak diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara Undang-undang Senjata Api 1936, Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, dan Undang-undang No. 12/Drt/1951 terdapat perbedaan terutama mengenai luasnya dan pembatasan pengertian senjata api. Malahan dalam Undang-undang No.12/Drt/1951 dimasukkan pengaturan mengenai senjata pemukul senjata penikam dan senjata penusuk. 2. Telah terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai delik senjata api, munisi dan bahan peledak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kata kunci: Delik senjata api, amunisi, bahan peledak PENDAHULUAN A. Latar Belakang Jenis delik senjata api, amunisi dan bahan peledak dalam hukum pidana di Indonesia tidak diatur dan dihimpun dalam satu peraturan perundang-undangan saja melainkan pengaturannya tersebar dalam sejumlah undang-undang. Salah satunya adalah Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang 1
Artikel Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat. S1 Fakultas Hukum Unsrat ……………., Pascasarjana Unsrat …….. 2
Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara 1951 No.78). Undang-undang inipun, dalam menjelaskan beberapa istilah, hanya menunjuk pada dua undang-undang lain, yaitu Undang-undang Senjata Api 1936 dan Ordonnantie tanggal 8 September 1893 tentang bahan peledak. Dalam berita-berita, baik dari surat-surat kabar maupun dari masa media lainnya seperti radio dan televise serta media sosial sering kita membaca dan mendengar tentang kegiatan para teroris yang menimbulkan kematian bagi orang lain, terutama di kalangan warga negara sipil. Kekejaman para teroris ini dilakukan dengan menggunakan senjata api untuk menembak sasaran dan sering pula dengan menggunakan bahan peledak, seperti bom waktu, untuk menimbulkan korban secara masal. Selain penggunaan senjata api dan bahan peledak oleh para teroris yang dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu, ada pula orang-orang yang menggunakan senjata api untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Penyalahgunaan fungsi senjata api untuk kepentingan pribadi ini adalah terutama berupa perampokan-perampokan dengan jalan mengancam korban nya dengan menggunakan senjata api. Hampir setiap hari dalam surat-surat kabar dapat dibaca berita tentang perampokan dan penodongan yang menggunakan senjata api. Malahan masalah senjata api ini pernah men jadi kasus yang menghebohkan dan menimbulkan perhatian secara luas ketika dimiliki oleh seseorang yang nyata-nyata bukan penjahat, yaitu pelawak Gepeng dari Srimulat. Gepeng memiliki senjata api tanpa surat izin pemakaian senjata api yang sah. Pemilikannya ini ketahuan ketika senjata api itu dibawa-bawa oleh sopirnya yang dimaksudkan untuk melindungi majikannya, pelawak Gepeng, dari kemungkinan serangan dari orang-orang yang bermaksud buruk. Sekalipun senjata api yang dibawa oleh sopir pelawak Gepeng itu belum digunakan untuk suatu penembakan orang, tetapi memiliki dan membawanya tanpa surat izin pemakaian sudah merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Demikianlah penulis merasa tertarik terha-
5
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
dap masalah ini karena masalah senjata api, munisi dan bahan peledak merupakan masalah yang amat penting bagi keamanan dan ketenteraman negara dan masyarakat serta perorangan. Senjata api, munisi dan bahan peledak itu dapat digunakan untuk tujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, juga dapat digunakan untuk perampokan dan penodongan yang amat meresahkan masyarakat. Karenanya masalah ini sudah seharusnya mendapatkan perhatian yang besar. Oleh sebab itu dalam memilih-milih masalah untuk dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi penulis telah menjatuhkan pilihan untuk membahas masalah senjata api, munisi dan bahan peledak ini. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengertian senjata api, munisi dan bahan peledak. Ini karena masalah senjata api munisi dan bahan peledak itu diatur dalam se jumlah peraturan perundang-undangan dimana beberapa dari undang-undang itu memberikan penafsirannya sendiri-sendiri mengenai pengertian dari istilah-istilah tersebut. 2. Bagaimana rumusan delik. Hampir tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah senjata api, munisi dan bahan peledak itu mempunyai rumusan ketentuan pidananya sendiri. C. Metode Penelitian Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif menurut Sunaryati Hartono merupakan suatu penelitian “yang bersifat sejarah hukum, hukum positif, perbandingan hukum, maupun yang bersifat prakiraan (development research)”. 3 Penelitian ini, terutama merupakan penelitian yang bersifat hukum positif. PEMBAHASAN A. Pengaturan Mengenai Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak Di Indonesia cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api, munisi dan bahan Feledak. Ada 3
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 133.
6
peraturan perundang-undangan yang merupakan peninggalan pemerintah hindia Belanda dahulu dan ada pula yang dibuat setelah Indonesia merdeka. Oleh karena itu mendahului pembahasan mengenai delik senjata api, munisi dan bahan peledak, penulis merasa perlu untuk terlebih dahulu .untuk menyebut satu persatu peraturan perundang - undangan. yang mengatur masalah tersebut. Peraturan perundang-undangan termaksud adalah; 1. Ordonnantie tanggal 8 September 1893 0.234) yang telah diubah terkemudian sekali dengan ordonnantie tanggal 9 Mei 1531 (S.No.168) tentang bahan peledak. 2. Undang-undang Senjata Api 1936 (Lembaran Negara 1937 No.170 , diubah dengan Lembaran Negara, 1939 No.278). Undang-undang ini terdiri dari dua bagian, yaitu : A. Undang-undang senjata api (pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran) 1936. B. Undang-undang tentang milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan mu-nisi di Indonesia. 3. Peraturan pelaksanaan Undang-undang Senjata Api 1936 (Peraturan Pemerintah 30 Mei 1939 Lembaran Negara No.279). 4. Undang-undang tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api (Undang-undang tahun 1948 No.6). Undang-undang ini mengatur mengenai kewajiban untuk mendaftarkan senjata api dan kewajiban untuk mempunyai Surat idzin pemakaian senjata api bagi yang mempunyai dan memakai senjata api. 5. Undang-undang No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak (Lembaran Negara 1951 No-78). Untuk pengertian senjata api dan munisi, undang-undang ini menunjuk pada Undang-undang Senjata Api 1936, sedangkan untuk pengertian bahan peledak menunjuk pada ordonnantie tanggal 8 September 1893 (S.234) yang telah dirubah dengan ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (S.No.168). 6. Undang-undang No.20/Prp/1960 tentang Kewenangan Peridzinan yang Diberikan Menurut Undang - undang Senjata Api.
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
7.
Karena pejabat yang berwenang memberikan idzin mengenai senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-undang Senjata Api 1936 tidak sesuai lags dengan susunan ketata negaraan Indonesia sekarang ini, maka dengan peraturan ini wewenang tersebut diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu, kecuali untuk peridzinan demi kepentingan (dinas) Angkatan Bersenjata diurus oleh masing-masing angkatan. Pasal 187 bis dan pasal 500 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
B. Pengertian Senjata Api, Munisi dan Bahan Peledak Berturut-turut berikut ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian senjata api, munisi dan bahan peledak. 1. Pengertian senjata api. Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb; . . .”.4 Undang-undang juga memberikan pengertiannya tentang apa yang dimaksudkan dengan senjata api itu. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dikatakan bahwa, (2) Yang dimaksud dengan pengertian senjata api dan munisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam pasal 1 ayat 1 dari Freraturan Senjata Api (vuurwapenregeling : in, -uit, doorvoer en los -sing) 1936 (Stbl.1937 No.170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl.No.278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merk - waardigheid) dan bukan pula sesuatu senja to yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.5 Pasal 1 ayat (2) UU No.12/Drt/1951 ini tidak memberikan definisi tentang apakah yang 4
W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum BahCsa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 917. 5 Andi Hamzah, Pelik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hal.253.
dimaksudkan dengan senjata api. Pasal 1 ayat (2) ini hanya menunjuk pada Peraturan. Senjata Api 1936 Karena itu perlu diketahui apa yang dimaksudkan dengan senjata api menurut Peraturan Senjata Api 1936. Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B. dari Undang-undang Senjata Api 1936 dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang 1. senjata api; 2. . . . 3. . . . maka termasuk di dalam pengertian itu juga : l.a. bagian-bagian senjata api; b. meriam-meriam dan penyembur-penyembur api dan bagian-bagiannya; c. senjata-senjata tekanan udara dan senjeta-senjata tekanan per, pistol-pistol penyembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat dan selanjutnya senjata-senjata api tiruan -seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol -pistol perlombaan, revolver-revolver tanda bahaya dan revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri, dan benda-benda lain yang serupa itu yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak;6 Apabila kita meneliti baik UU No.12/Drt / 1951 maupun Undang-undang Senjata Api 1936, kedua-duanya tidak memberikan definisi tentang apakah senjata api itu. Dalam kedua 6
M. Karjadi, Himpunan Undang-undang Terpenting Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor 1980, hal.150 dan 156.
7
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga" ke dalam pengertian senjata api adalah . . . dan seterusnya. Rupanya pembentuk undang-undang menganggap pengertian dari istilah senjata api sudah cukup diketahui oleh masyarakat. Dengan kata lain, istilah senjata api dapat diartikan menurut arti yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa sehari-hari. Menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan. Bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (taalkundige interpretstie), sebagaimana dikatakan oleh E. Utrecht, Antara bahasa dengan hukum ada perhubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya. Maka dari itu pembuat undang-undang yang ingin menyatakan -kehendaknya secara jelas, harus memilih kata-kata tepat. Kata-kata itu harus singkat jelas dan tidak bisa ditafsirkan secara berlain lainan. Tetapi pembuat undang-undang tidak senantiasa mampu memakai kata-kata tepat. Dalam hal ini hakim wajib mencari arti kata itu yang lazim dipakai dalam percakapan sehari-hari.7 Pengertian senjata api dalam undang-undang ini tampaknya lebih luas dari kedua undang-undang yang disebut lebih dahulu, sebab dalam UU No.8 tahun 1946 pengertian senjata api itu meliputi juga bahan peledak. 2. Pengertian Munisi. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa, "munisi : segala pengisi senjata api (spt mesiu, peluru dsb)". 8 UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak tidak memberikan definisi mengenai munisi, melainkan hanya menunjuk pada pasal 1 ayat (1) Undang-undang Senjata Api 1936. 7
E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar", Jakarta, cet.ke-5, 1959, hal.228. 8 Poerwadarminta, Op.cit., hal.662.
8
Dalam pasal 1 ayat (1), baik bagian A maupun bagian B, dari Undang-undang Senjata Api 1936 ini dikatakan antara lain, (1) Apabila didalam undang-undang ini atau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan dengan berdasarkan undang-undang ini dikatakan tentang 1. 2. munisi; 3. . . . maka termasuk di dalam pengertian itu juga 1. 2. bagian-bagian munisi, seperti selong song-selongsong peluru, penggalakpen, & galak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal;9 Baik UU No.12/Drt/1951 maupun Undang-undang, Senjata Api 1936 tidak memberikan definisi tentang apakah munisi itu. Dalam kedua peraturan ini hanya disebutkan "termasuk juga . . ." ke dalam pengertian munisi . . . dan seterusnya. Dengan alasan sebagaimana yang dikemukakan dalam menjelaskan, mengenai pengertian senjata api, maka pengertian munisi dapat diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia. Sesudah itu barulah benda-benda yang termasuk juga ke dalam, pengertian munisi sebagaimana yang disebutkan dalam, pasal 1 ayat (1) Undang-undang Senjata Api 1936. 3. Pengertian bahan peledak. Mengenai pengertian bahan peledak dikatakan dalam pasal 1 ayat (3) UU No.12/Drt/1951, (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 8 September 1893 (Stb 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (StUl.No.168), semua jenis mesiu, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnem), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak, baik 9
M. Karjadi, Op.cit., hal.150, 151 dan 156, 157.
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemische ver bindingen) maupun yang merupakan adukan -bahan-bahan peledak (explosieven mengsels) atau bahan peledak pemasuk (inleidende explosieven), yang dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian munisi.10 Sedangkan dalam UU No.8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api pengertian bahan peledak dicakupkan di bawah pengertian senjata api. Uraian di atas menunjukkan bahwa terutama mengenai senjata api, beberapa undang-undang memberikan pengertiannya masing-masing mengenai istilah tersebut. Diantara undang-undang itu terdapat perbedaan mengenai luasnya dan pembatasan pengertian senjata api.
Senjata Api 1936 Undang-undang ini terdiri dari bagian A mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran, dan bagian B tentang milik, perdagangan dan pengangkutan. Masing-masing bagian ini mempunyai rumusan deliknya sendiri-sendiri. Dalam bagian A ketentuan pidananya dirumuskan pada pasal 3 yang menentukan, (1) Pemasukan, pengeluaran atau pembongkaran yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasar kan undang-undang ini, kecuali yang ditentukan dalam ayat yang berikut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.150.000,(2) Pemasukan ke dalam wilayah yang tidak ter masuk bagian-bagian wilayah pabean Indonesia tanpa surat-surat izin pemasukan dari pembesar yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (3), tidak dapat dipidana jikalau dalam waktu yang ditentukan dengan peraturan pemerintah, dilakukan suatu pemberitahuan tentang barang-barang itu kepada para pegawai yang ditunjuk oleh
Gubernur. (3) Pelanggaran terhadap larangan yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.150.000,(4) Barangsiapa yang ditanya oleh seorang yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal 6 terhadapnya dengan sengaja mendiamkan bahwa diantara barang-barang yang hendak dimasukkan atau dikeluarkannya itu ada senjata api, mesiu atau munisi, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda 11 setinggi-tingginya Rp.7.500,-. Sedangkan dalam bagian B ketentuan pidananya dirumuskan dalam pasal 14 yang menentukan antara lain, (1) Memiliki senjata api, mesiu atau munisi, perdagangan barang-barang itu atau pembetulan-pembetulan senjata api tanpa surat izin yang diperlukan menurut atau berdasarkan undang-undang ini, tidak atau secara tidak betul memenuhi kewajiban memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal atau membawa senjata api, mesiu, atau munisi sebagai perlengkapan kapal di kapal-kapal Indonesia tanpa surat keterangan yang diperlukan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan (2) pasal 9, maupun pengangkutan senjata api, mesiu atau munisi bertentangan dengan larangan yang dikeluarkan oleh Presiden berdasarkan undang-undang ini, dipidana dengan pi dana penjara atau kurungan selama-lamanya satu tahun atau pidana denda setinggi- tingginya Rp.150.000,(2) Memiliki tidak lebih dari satu senjata api atau memiliki mesiu atau munisi sebanyak-banyaknya untuk lima puluh tembakan tanpa Surat izin yang diperlukan, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,(3) Barang siapa, yang setelah tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam ayat (1) pasal 3 atau ayat (1) pasal 12 dengan cara yang akan ditentukan
10
11
4 . Rumusan delik dalam Undang-undang
Andi Hamzah, Op.Cit., hal.253.
M. Karjadi, Op.cit., hal.153.
9
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
dengan peraturan pemerintah, menolak untuk menunjukkan senjata api itu kepada polisi, atau apabila ia mengatakan tidak memilikinya lagi, lalai kepada polisi memberikan keterangan yang dikehendakinya mengenai ia telah kehilangan miliknya dan tempat barang miliknya itu berada, kecuali apabila dengan patut dapat dianggap bahwa ia tidak mengetahui keterangan-keterangan tersebut, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.150.000,- Dengan pidana yang sama itu juga, dipidana barang siapa yang dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang tidak benar. (4) … (5) Nakhoda yang tidak atau secara tidak betul memenuhi kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 10, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Ro.7.500,-. la dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.150.000,- apabila pelanggaran itu dilakukannya dengan sengaja. (6) Penumpang kapal yang bukan kapal Indonesia, yang terhadap nakhoda kapal itu atau terhadap pengganti nakhoda itu atas pertanyaannya, dengan sengaja memungkiri atau mendiamkan membawa senjata api, mesiu atau munisi di kapal-kapal, apabila oleh karena itu kewajiban yang ditentukan dalam pasal 8 dipenuhi dengan tidak betul , dipidana dengan pidana penjara atau pidana kurungan selama-lamanya enam bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp.15.000,- 12
(1) Pelanggaran terhadap larangan yang tersebut dalam kalimat pertama ayat (3) pasal 4 dan pelanggaran terhadap suatu larangan yang diumumkan oleh Presiden berdasarkan ayat (9) pasal 10, demikian pula tidak mematuhi perintah yang diberikan menurut ayat (1) pasal 12, begitu juga tidak memenuhi atau secara tidak betul memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (5) pasal 1,, dan tidak mematuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diadakan dalam ayat (3) pasal itu mengenai penyimpanan senjata api, mesiu dan munisi yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal itu, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya RP.7.500,(2) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada penghabisan ayat (2) pasal 7 dan dalam ayat (2) dan (3) pasal 9 dipidana dengan pidana denda Rp.1.500,- 13
Rumusan delik dalam Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Senjata Api 1936. Peraturan pelaksanaan ini juga dibagi atas dua bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Pasal 13 dari bagian A peraturan pelaksana an ini menentukan bahwa,
Yang merupakan delik menurut pasal 13 dari bagian A peraturan pelaksanaan ini adalah : a. pelanggaran terhadap larangan dalam pasal 4 ayat (3). Pasal 4 ayat (3) peraturan pelaksanaan melarang membawa ke luar dari pesawat udara senjata api dan munisi yang termasuk perlengkapan pesawat udara tersebut yang bukan pesawat udara Indonesia melainkan yang hanya singgah di daratan Indonesia. b. pelanggaran terhadap larangan yang diumumkan oleh Presiden berdasarkan pasal 10 ayat (9). Pasal 10 ayat (9) peraturan pelaksanaan menentukan bahwa karena alasan penting maka Presiden dapat melarang untuk sementara waktu pemuatan kembali senjata api, mesiu dan munisi yang diberi izin untuk pembongkaran. c. tidak mematuhi perintah yang diberikan menurut pasal 12 ayat (1). Menurut pasal 12 ayat (1) senjata api, mesiu dan munisi, yang dimaksud - kan untuk penerusan telah dibongkar sesuai dengan izin yang
12
13
5.
Ibid., hal. 161. 162. 163.
10
Ibid., hal. 174
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
diberikan untuk itu, harus disimpan dan diawasi dengan memperhatikan perintah yang diberikan oleh pegawai yang bertugas mengawasi pembongkaran dan pemuatan kembali. d. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) dan (5). Ayat-ayat ini berisi kewajiban kapten pilot pesawat udara asing untuk melaporkan tentang senjata api dan munisi yang dibawanya. e. tidak mematuhi ketentuan dalam pasal 4 ayat (3). Pasal 4 ayat (3) mengatur wewenang pejabat wilayah tempat pesawat udara itu mendarat untuk menetapkan syarat-syarat khusus tentang penyimpanan barang-barang itu. f. pelanggaran terhadap pasal 7 ayat (2) kalimat penghabisan. Pejabat yang memberi izin pemasukan, pengeluaran atau pembongkaran dapat mencabut kembali izin itu. Apabila yang berkepentingan menerima kutipannya maka ia wajib mengirim kembali surat izin tersebut dalam sampul tercatat selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah surat keputusan diterimanya. g. Pelanggaran terhadap pasal 9 ayat (2) dan (3). Menurut ayat-ayat ini apabila izin pemasukan I tau pembongkaran menjadi batal karena telah lewat jangka waktunya maka pemegang izin wajib mengirim kembali surat izin itu. Pasal 33 dari bagian B peraturan pelaksana an yang memuat ketentuan-ketentuan pidana menentu kan bahwa, Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat (1) dan (2), (3) dan (4) pasal 5, ayat, (1) dan (2) pasal 6, pasal 7,ayat (2) pasal 8, ayat (2), (4), (5) dan (6), pasal 9, ayat (2) pasal 12, ayat (2) dan (3) pasal 13, pasal 14, ayat (2) pasal 15, ayat (1), (4),(5), (6) dan (7) pasal 16, ayat (3) Pasal 19, ayat (1) pasal 20, pasal 21, ayat (1) pasal 23, ayat (4) pasal 26, ayat (1) dan (2 pasal 28, ayat (2) dan (3) pasal 30 dan pasal 31, demikian pula tidak atau tidak dengan semestinya memelihara daftar-daftar yang berdasarkan peraturan ini, diwajibkan bagi para pedagang senjata api, mesiu dan munisi dan bagi para ahli pembetul senjata api demikian pula tidak atau tidak dengan
semestinya memenuhi syarat-syarat yang sesuai keingan ayat (1) pasal 7-8, ditetapkan bagi izin atau kewajiban-kewajiban yang diharusksn berdasarkan pasal 17 atau pasal 29, dipidana dengan pidana kurungan, selama-lamanya tiga bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.-14 6. Rumusan delik dalam UU No.8 tahun 1948. Pasal 14 UU No.8 tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin pemakaian Senjata Api menentukan antara lain, 1. Barang siapa dengan sengaja : a. tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 2 atau b. sehabis waktu 16 hari terhitung mulai hari penutupan pendaftaran mempunyai -senjata api tidak dengan Surat idzin tersebut dalam pasal 9. c. melanggar larangan tersebut dalam pasal 3 atau pasal 4, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah dan senjata apinya dapat dirampas. 2. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam pasal 12 dihukum kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Sembilan ratus rupiah dan senjata api dapat dirampas.15 7. Rumusan delik dalam UU No.12/Drt/1951. Dalam UU No.12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak terdapat dua ketentuan pidana, yaitu pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) . Tetapi, ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak akan penulis bahas disini sebab pasal ini berkenaan dengan senjata pemukul, senjata penikam dan senjata penusuk. Pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951 menentukan, Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya 14 15
Ibid., hal. 194. Ibid., hal. 202.
11
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak , dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. 16 Apabila kita memperbandingkan antara ketentuan pasal ini dengan Undang-undang Senjata Api 1936, nampak bahwa apa yang dilarang dalam pasal ini sebenarnya telah dilarang pula dalam Undang-undang Senjata Api 1936. Kedua undang-undang ini bersama-sama masih berlaku sebab UU No.12/Drt / 1951 tidak mencabut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Senjata Api 1936. Memang dalam ilmu hukum dikenal adagium lex posterior derogat legi priori (undang-undang yang kemudian menyampingkan undang-undang yang lebih dahulu), yang menyiratkan bahwa UU No.12/Drt/ 1951-lah yang akan diutamakan sebagai dasar peruntutan. Tetapi, bagaimanapun secara yuridis Undang-undang Senjata Api 1936 masih berlaku. Dengan demikian telah terjadi tumpang tindih mengenai masalah ini. Perbedaan terpenting antara kedua undang-undang ini adalah mengenai beratnya ancaman pidana. Jika ancaman pidana dalam Undang-undang Senjata Api 1936 boleh dikata hanya ringan saja, maka ancaman pidana dalam UU No.12/Drt/1951 adalah ancaman-ancaman pidana terberat yang dikenal di Indonesia, yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun.
ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (2) Tidak mampunya bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas untuk menimbulkan ledakan seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan pengenaan pidana.17 Pasal ini merupakan suatu ketentuan pidana berkenaan dengan bahan peledak. Unsur-unsur membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai - persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia, dapat dikatakan bersamaan dengan unsur-unsur dari pasal 1 ayat (1) UU No.12 / Drt/1951. Hanya pasal 187 bis menambahkan unsur "yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang". Pasal 500 KUHP menentukan, Barging siapa tanpa izin kepala polisi atau pg jabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling la ma sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.18 Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini sebenarnya juga dapat dituntut berdasarkan pasal 1 ayat (1) UU No.12/Drt/1951. Dengan demikian, disini juga telah terjadi pengaturan yang tumpang tindih mengenai membuat obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api.
8. Pasal 187 bis dan 500 KUHP. Pasal 187 bis KUHP menentukan, (1) Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, bendy-bendy atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Delik-delik yang berkenaan dengan senjata api, munisi dan bahan peledak diatur secara tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara Undang-undang Senjata Api 1936, Undang-undang
16
Hamzah, Loc.cit.
12
17
Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terjemahan Tim Penerjemah Badan Kembinaan Hukum Nasional, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hal.80. 18 Ibid., hal. 194.
Lex Crimen Vol. VI/No. 4/Jun/2017
tentang Pendaftaran dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, dan Undang-undang No. 12/Drt/1951 terdapat perbedaan terutama mengenai luasnya dan pembatasan pengertian senjata api. Malahan dalam Undang-undang No.12/Drt/1951 dimasukkan pengaturan mengenai senjata pemukul senjata penikam dan senjata penusuk. 2. Telah terjadi tumpang tindih dalam pengaturan mengenai delik senjata api, munisi dan bahan peledak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. B. Saran 1. Diperlukan adanya 1 (satu) undang-undang saja Yang mengatur mengenai delik senjata api, munisi dan bahan peledak agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda pengertiannya dan rumusan-rumusan delik tidak saling tumpah tindih. 2. Undang-undang tentang senjata api, munisi dan bahan peledak yang dimaksudkan di etas hendaknya dibuat sesegera mungkin sebab senjata api, munisi dan bahan peledak merupakan barang-barang yang amat berbahaya yang dapat digunakan untuk mengganggu keamanan masyarakat maupun negara oleh orang-orang yang tidak bertanggung - jawab.
Pembinaan Hukum Nasional Sinai Harapan, Jakarta, 1983. Kumpulan Ketetapan-ketetapan MPR-RI 1983, Yayasan Pelita, Jakarta, 1983. Moeljatno, Prof.SH., Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, cet.ke-2, 1984. Poernomo, Bambang, SH, Asas-asas Hukum Fidana Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang Togya-Bandung, cet.ke-3, 1978. Poerwadarminta, W.J.S., Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982. Prodjodikoro, Wirjono, Prof.Dr.SH., Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta cet.ke-3, 1981. Saleh, Roeslan, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab Pidana, Centra, Jakarta, tanpa tahun. Soerodibroto, Soenarto, Mr., KUHP Dilengkapi Arrest2 Hoge Raad, tqnpa penerbit, 1979 Sudarto, Prof.SH., Kapita Selekta Hukum Pidana Alumni, Bandung, 1981. Utrecht, E., SH., Pengantar dalam Hukum Indonesia. PT Penerbit dan Balai Buku "Ichtiar" Jakarta, cet.ke-5, 1959. ------------------, Hukum Pidana I, Penerbitan Universitas, Bandung, cet. Ke-2, 1960.
DAFTAR PUSTAKA Gokkel, H.R.W., Mr., Wal, N. van der, Mr., Istilah Hukum Latin-Indonesia, alih bahasa S. Adi winata, PT Intermasa, Jakarta, 1977. Hamzah, Andi, Dr.SH., Delik-delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita Jakarta, 1982. Harsono, Boedi, SH., Hukum Agraria Indonesia Djambatan, cet.ke-2, 1981. Karjadi, M., Himpunan Undang-undang Terpenting, Bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor, 1980. Kartanegara, Satochid, Prof.SH., Hukum Pidana, I, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terjemahan Tim Penerjemah Badan
13
