beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk

Sejarah pendirian partai ini sangat panjang, jauh sebelum MOU Helsinki dan tsunami beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk membebaskan Aceh dari kondisi yang ambiguitas. Keterlibatan rakyat secara langsung dalam politik sangat penting dalam rangka memutuskan mata dan eksploitasi pada pemilu. Partai politik lokal saat ini bukan lagi sekedar wacana umum dalam perpolitikan kita, sebenarnya sudah muncul beberapa tahun silam. Munculnya partai politik lokal ini merupakan hasil kesepakatan perdamain di Aceh yang merupakan rangkaian penyelesaian konflik Aceh dengan pemerintah Indonesia. Adanya partai politik lokal merupakan upaya unutuk mengembangkan insentif bagi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan masyrakat Aceh berpartisipasi dalam proses politik di Aceh. Eksistensi partai poltitik lokal di harapkan menjadi jalan bagi perubahan Aceh dan tranformasi bagi tujuan politik GAM serta terbukanya ruang demokrasi dalam proses politik sehinnga tetap dalam lingkaran Negara kesatuan Republik Indonesia. Munculnya partai politik lokal merupakan bagian dari aspirasi daerah untuk mengiring partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik. Ini merupakan langkah strategis bagi penguatan eksistensi daerah terhadap pusat, yang nantinya dapat membangun hubungan politik yang berkesinambungan antara pusat dan daerah dalam menyalurkan aspirasi dan percepatan pembangunan.pasalnya partai politik yang bersifat nasional tidak mungkin dapat menampung mengaregesikan kepentingan rakyat di daerah yang begitu multicultural. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri partai politik lokal dapat menimbulkan dampak atau pengaruh yang besar terhadap perkembangan perpolitikan di tanah air ini. Kenyataannya perubahan terjadi di Aceh, MoU Helsinki memberikan jalan baru menuju terbukanya gerbang demokratisasi politik implementasi MoU yang melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun

Universitas Sumatera Utara

2007, telah merubah kondisi Aceh. Transisi politik akan terjadi dalam sistem politik pemerintahan. Akan terjadi kompetisi antara partai politik nasional dan lokal serta elit politik dalam mengkonstruksi masa depan Aceh selanjutnya yang lebih damai, aman dan makmur.

2.2. Sejarah Pembentukan Partai Aceh 25 Sebagai gerakan awal dalam sejarah perjalanan pembentukan Partai Aceh (PA) tidak terlepas dari gerakan atau kelompok yang tergabung dalam Partai Aceh (PA) yaitu gerakan perlawanan. Pada awalnya merupakan gerakan melawan penjajahan. Perlawanan kemudian muncul ketika pemerintah dalam hal ini Soekarno mengingkari janjinya untuk menjadikan Indonesia Negara yang berdasarkan islam. Pada tanggal 21 desember 1953 berdirilah Darul Islam/ Tentatra Islam Indonesia (DI/TII) di Aceh untuk menentang kezhaliman Soekarno secara khusus dan Indonesia secara umum. Gerakan yang bergabung dengan DI/TII Karto Suwiryo di Jawa Barat telah menguasai Aceh 90 persen di awal pergerakannya. Beberapa tahun setelah pergerakan terjadi perdamaian dan Aceh dijadiakan Daerah Istimewa Aceh. Namun, karena ada hal yang lebih prinsipil DI/TII Aceh dan Jawa Barat, September 1955 DI/TII Aceh digantikan Teungku Muhammad Daud Beureuh menjadi Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia (NBA/NII). 26 tetapi ini juga di rasa dia tidak efektif untuk menegakkan syari’at islam di Indonesia, maka pada tanggal 15 Agustus ia mengumumkan Republik Islam Aceh (RIA) yang terpisah dari perjuangan DI/TII ala Indonesia. Hal yang sama juga terjadi, dimana perjuangan dalam bingkai RIA tidak berkelanjutan seperti apa yang diharapkan. Sebahagian pengikut Abu Beureuh membuat perdamaian secara sepihak dengan pemerintahan Indonesia. Lewat usaha

25 26

Wawancara dengan beberapa tokoh Partai Aceh di akntor DPW PA,Kuala Simpang, tanggal, 11 April 2010. Wawancara Rusman,loc.Cit.


dewan revolusi yang memediasi perdamaian tersebut yang Hasan Saleh cs dan tidak lama kemudian Abu bereuh turun gunung pada tanggal 9 mei 1962. Berakhirnya perang cambok dan turun gunungnya Teungku Muhammad Daud Beureuh sebagai aktor pemberontak para pengikutnya surut. Ia tetap yakin bahwa rakyat Aceh bisa bangkit menyusun kekuatan dan membangkitkan moral perlawanan. Lalu diutuslah Zainal Abidin menemui Hasan Tiro yang sedang belajar di Amerika. Pertemuan terjadi pada tahun 1972 dan disepakati Tiro akan mengirim senjata ke Aceh. Sayang senjata juga tak dikirim hingga Beureuh meninggal. Hasan Saleh, Jamil Amin, Zainal Abidin, Hasan Tiro, Ilyas leubee, dan masih banyak lagi perkumpulan di kaki gunug halimun, Pidie. Di sana, pada tanggal 24 Mei 1977, para toko eks DI/TII dan toko Aceh muda mendirikan GAM. Selama empat hari bersidang, Daud beureuh ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi. Sementara Hasan Tiro yang tak hadir dalam pendirian GAM itu ditunjuk sebagai wali Negara. GAM terdiri atas 15 menteri, empat pejabat setingkat menteri dan enam gubernur. Mereka pun bergeriliya memuliakan rakyat Aceh, adat dan agamanya yang diinjak-injak Soekarno. Setelah Orde Lama berakhir dan naiknya soeharto yang mendapat legitimasi melalui pemilu 1971 dengan mesin Golkarnya. Melihat hal ini beberapa tokoh Darul Islam bertekad melakukan gerakan, karna Soeharto tidak ubahnya dengan Soekarno dengan program ekpolitasi sumberdaya alam Aceh melalaui proyek multinasional di era tahun 1970-an. 27 Pada tanggal 4 Desember 1976 Dr Teungku Muhammad Hasan Di Tiro mendirikan Gerkan Aceh Merdeka, usaha ini dilakukan untuk melanjutkan perjuangan Negara Islam Aceh. Diluar negeri Tiro melakukan maneuver politiknya dengan mengecam pemerintahan Indonesia dimasa kabinet Ali Sastromidjojo yang fasis-komunis. Karena merasa bahwa Islam tidak

27

Budi Santoso, loc, Cit


mendapat tempat dimata msyarakat internasional. Ia mengubah strategi perjuangannya dengan menciptakan pemikiran-pemikiran dengan segala intrik politiknya membentuk Negara federal dalam Demokrasi di Indonesia. Setelah kepulangannya ke Indonesia pada tahun 1977. Ia melihat penderitaan rakyat Aceh sepanjang kemerdekaan RI yang kemudian ditulisnya dalam buku “ The Drama Of Achenese History 1873-1978”, dan ia menjalankan roda organisasi GAM, membentuk sayap militer Angkatan Gerakan Aceh Merdeka (AGAM), membentuk kabinet, dan ia sendiri duduk sebagai wali Negara. Ia mentranformasikan pemikirannya melalui indoktrinisasi idiologi yang sangat intens dalam tubuh GAM. Diantara pemikirannya bagaimana mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa kesultanan Aceh yang pernah Berjaya dahulu., mengajari rakyat Aceh kedaran berpolitik, memobilisasi dengan gegasan politiknya yang anti Indonesia. Seiring dengan perjalan waktu GAM berkembang dengan genjar melakukan perlawanan terhadap aparat militer di Aceh. Intimidasi dan terror ditebarkan oloh AGAM dengan maksud untuk menghabisi lawan politiknya. Tak ada lagi batasan hukum, yang ada adalah bahasa kekerasan dan dendam. Aceh hanya dijadikan kepentingan pusat. Konflik mencuak kepermukaan di tahun 1989. Daerah operasi Militer (DOM) kemudian diberlakukan di Aceh sebagai upaya pemerintah untuk meredam gerakan perlawanan, tetapi ribuan rakyat Aceh dibantai dengan caracara primitive dan tanpa prosedur yang jelas. Pada Orde Reformasi dan pasca pencabutan status DOM pada tanggal 17 Agustus 1998, keadilan di Aceh tetap menjadi impian belaka, malah Operasi Militer dengan wajah baru dengan nama sandi “Operasi Wibawa 99” kembali digelar sebagai konsekuensi adanya anggapan GAM. Bertitik tolak dari hal tersebut pemerintah Indonesia berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai melalui kesepakatan


penghentian permusuhan (Cassetion Of Hostilities Agretment) atau (CoHA) 28 sejak 9 Desember 2002 lalu di jenewa Swiss. Saat itu dibentuk Komisi Keamanan Bersama (Joint Security Cominitee) atau (JSC) yang terdiri atas unsure TNI/POLRI, GAM dengan Henry Dunant Center (HDC) sebagai fasilitator yang salah satu alternative penyelesaiannya adalah pemberian otonomi khusus dalam kerangka NKRI. Tetapi hal ini tidak membuahkan hasil dan hanya menimbulkan krisis sosial, budaya, politik yang serius bagi masyarakat Aceh dan kembali lagi operasi pemulihan keamanan di mulai di Aceh. Pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, akhirnya kesepakatan antara Republik Indonesia dengan GAM mencapai kesepakatan perdamaian. Hal ini yang melahirkan terbentuknya Partai Aceh, sebagai partai yang mengusung dari poin-poin MoU Helsinki. Pada tanggal 4 Juni 2007 partai Aceh di deklarasikan di Banda Aceh, Partai Aceh dulunya di kenal dengan Partai GAM, karena melanggar kesepakatan Helsinki, yang mengatur bahwa anggota GAM tidak akan memakai seragam atau menunjukkan syimbul-syimbul militer setelah penandatanganan MoU, pada tanggal 29 April 2007 kumudian partai ini resmi berganti nama menjadi Partai Aceh (PA).

2.3. Partai Aceh dan Pendirinya Partai Aceh adalah salah satu partai lokal yang ada di Aceh. Pendiri partai Aceh merupakan eks Militan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), kaum intelektual, kaum muda yang progresif, kaum perempuan, para korban pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), petani, nelayan, kaum miskin kota serta berbagai kelompok masyarakat Aceh lainnya.

28

Persetujuan RI_GAM di Tokyo Gagal Capai Kesepakatan: Operasi Pemulihan Keamanan, Kompas. 19 mei 2003.


Pada tanggal 4 juni 2007 partai ini berdiri di Banda Aceh dengan pendirinya; Jahja Teungku Mua’ad, Adnan Bereunsyah, Tarmidi, Hasanuddin, Muhammad yasir.sebagai pendiri dan mewakili pendiri partai Aceh. Ketua umum Partai Aceh Muzakir Manaf, dan Muhammad Yahya sebagai Sekjen, yang di pilih pada kongres perdana Partai Aceh yang juga mantan militant Gerakan Aceh Merdeka. 2.4. Dasar pemikiran Pembentukan Partai Aceh MoU Helsinki merupakan cikal bakal terbentuknya Partai Lokal di Aceh. UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Partai Lokal di Aceh menjadi landasan hukum yang kuat bagi pembentukan Partai Lokal yang berbasis di Aceh. Ini merupkan momentum baru bagi perubahan dalam proses demokratisasi politik dan sebagai langkah dalam membangun Aceh baru. Konflik dan bencana tsunami adalah dua variabel yang membuat Aceh terpuruk dari segala aspek kehidupan. Rezim Orde Lama dan Orde Baru telah membunuh karakter religiusitas bangsa Aceh menjadi masyarakat yang sekuler. Politik javaness menjadi hegemoni bagi identitas politik dan budaya menuju bendera Republik Indonesia. Tetapi baik, Orde Lama, maupun Orde Baru tetap tidak bisa mengalahkan identitas politik Aceh yang telah terbangun ribuan tahun lalu. Hal inilah yang membuat rakyat Aceh anti Jawa, tetapi belakangan ini muncul diskursus bahwa Indonesia lah sebenarnya yang anti- terhadap Aceh. Sentralisme dalam segala aspek kehidupan ketika Rezim Orde Baru yang otoriter berkuasa adalah kata kunci dalam masalah Aceh. Segala sesuatunya ditentukan oleh pusat. Intervensi pusat terhadap daerah begitu kuat. Lihat saja bagaaimana sumber daya alam Aceh menjadi bahagian eksploitasi dan kerakusan sistem sentralisasi. Bukan saja itu, ketika Rezim Orde Baru berkuasa dengan gaya sentralisasi yang ditopang oleh kekuatan militer semua daerah


tidak berdaya dibuatnya. Demokrasi mati suri dan otoriterisme berkuasa. Kondisi ini membuat krisis multidimensional dalam tatanan kehidupan sosial yang menyebakan terjadinya korups, kolusi dan nepotisme, diberbagai aspek dan birokrasi. Fenomena membuat Indonesia terjebak dalam krisis moneter dan bergulirnya reformasi di tahun 1998. 29 Jauh sebelum terjadi reformasi, kondisi kehidupan rakyat Aceh yang hidup dibawah kekuasaan Rezim Orde Baru sangat memperhatinkan. Konflik terjadi bukan saja karna kesalahan kebijakan masa lalu yang sampai menimbulkan konflik bersenjata, tetapi lebih dari pada itu, bahwa rasa nasionalisme ke-Acehan yang telah mengakar sebagai sebuah identitas politik tidak bisa dipisahkan dari diskursus yang ada dimasyarakat Aceh. Apalagi kekuatan Rezim Orde Baru yang mencoba merubah tatanan masyarakat Aceh yang Islami menjadi mederen dengan pengaruh politik sentralisasi. Sehingga ini menyebabkan tumbuhnya bentuk perlawanan dalam gerakan-gerakan sosial, baik GAM dengan tuntutan merdekanya yang ingin lepas dari hegemoni pusat.30 Gaya kepemimpinan Indonesia yang militer ditunjukan dengan menyiapkan gerakan militer dalam upaya menghambat gerakan-gerakan sosial tersebut Daerah Operasi Militer, Darurat Militer, Darurat Sipil, Operasi Keamanan dan Pemulihan dan sebagainya, merupakan paradigma lama pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Aceh. Semua gerakan sosial atau gerakan perlawanan terhadap Indonesia staknan dan mati suri, tetapi bukan berarti perjuangaqn ini selesai. Mereka menyiapkan strategi baru untuk menjawa\b kebuntuhan politik di Aceh. Bagi mereka persoalan Aceh adalah persoalan politik dan harus diselesaikan dengan politik. untuk itu menurut Rusman ( Sekertaris Jendral DPW PA), unutk menyelesaikan dan merubah Aceh kita

29 30

Wawancara Budi Santos. Loc.cit Ibid.


hurus masuk dalam sistem. Seperti pendapat Rusman yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan PA adalah : “ada dua hal yang menjadi ide dasar pembentukan partai lokal di Aceh. Pertama, kondisi Aceh baik dalam tatanan sosial, ekonomi, politik dan militer yang menurut saya masalah ini belum selesai, dan kami harus melanjutkan perjuangan yang belum selesai ini. Karna saya dan banyak kader PA percaya bahwa perjuangan Aceh belum selesai. Rakyat Aceh belum “merdeka”secara hakiki. Merdeka dalam makna membebaskan Aceh dari keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan, dan berbagai bentuk penindasan. Kedua, ini merupakan suatu bentuk perlawanan yang berbeda dari gerakan pembebasan rakyat Aceh dulu. Kalau dulu kita di luar sisitem, sekarang kita harus masuk kedalam sistem untuk melakukan perubahan, harus memiliki imajinasi perjungan. Jadi ya,melanjutkan perjuangan yang belum selesai”

31

Jadi sebenarnya ide pembentukan partai ini merupakan telah lama muncul sejak dibawah koftasi Jakarta. Hal ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni Negara di Masa Orde Baru dan Reformasi 1998 dengan tujuan menumbuhkan kesadaran berpolitik bagi rakyat Aceh, dimana Aceh adalah sebuah entitas kebangsaan dan identitas politik yang telah terintegrasi dalam sejarahnya. Partai politik bagi mereka bukanlah tujuan, tetapi lebih merupakan sebuah alat untuk perubahan Aceh yang sedang dalam sakit baik secara ekonomi, sosial, dan politik. ketika Orde Lama dan Orde Baru berkuasa, mereka menempatkan orang-orang terbaik Aceh diluar sistem bahkan di penjara sekalipun. MoU saat ini telah member jalan kepada mereka untuk masuk dalam sistem melalui partai politik lokal. Artinya parlemen merupakan bagian dari cita-

31

Wawancara Ir. Rusman, loc. Cit.


cita generasi muda bagi proses perubahan Aceh dalam kontek politik disamping membangun gerakan sosial dan gerakan politik untuk meningkatkan peran civil society sebagai control terhadap kebijakan pemerintah pusat dan daerah. 2.5. Struktur dan Bentuk Partai Aceh Partai Aceh adalah partai politik lokal yang berbentuk piramida dimana struktur paling tinggi atas diduduki oleh ketua umum. Ketua umum sebagai pemangku jabatan tertinggi bersifat tunggal artinya dia terpilih dalam bentuk formatur tunggal. Dan media dalam penentiunya adalah kongres ditingkat provinsi, konferensi di daerah atau Kabupaten/ kota. Pola stuktur partai ini jelas garis instuksinya bersifat top-down, artinya wewenang yang paling besar berada pada ketua dan pelaksana tugas sehari-hari atau jalannya partai adalah sekertaris jendral dibantu oleh ketuaketua bidang sampai kebawah. Penentuan struktur Partai Aceh (PA) ditentukan kedalam enam bidang dan tiga divisi. Pola stuktur partai ini dapat dilihat pada lampiran AD/ART Partai Aceh. 32 Partai lokal ini memiliki sifat terbuka dan lebih memintingkan keketatan organisasi tingkat akar rumput. Bentuk partai yang dikembangkan dapat diklasifikasikan kedalam partai kader dan simpatisan. Dimana mementingkan keketatan organisasi dan disiplin kerja dan adanya pendidikan-pendidikan politik bagi kader-kader/anggota dengan tujuan meningkatkan kesadaran politik berjuang bersama untuk mewujudkan kesetaraan ekonomi, politik dan sosial budaya bagi seluruh rakyat Aceh. Gambar 1. Bagan Struktur Partai Aceh

KONGRES

PARTAI

Dewan pimpinan pusat 32

Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tanmgga Partai Aceh, Loc.cit

Manager Politik

Pungurus partai

Universitas Sumatera Komisaris Politik Utara

DPD

Gambar 2. Bagan Struktur PA Dewan Pimpinan Wilayah Aceh Tamiang

Ketua Wilajah Helmi ahmat


Bendahara

Sekretaris

H,Abdus Samad

Ir.Rusman

Wakil Ketua Muhammad Hasan

Wakil Bendahara

Wakil Sekretaris Muhammad Nizar

Bukhari, se

Jurusan Organisasi Dan Kelembagaan

Jurusan Kesehatan

Jurusan Informasi Dan Komunikasi

1. dr . Fauzi SpB

1. Tgk Subhan Manyak Payed

1.Juanda

Jurusan Pendidikan Dan Kaderisasi 1. Adi Telaga Meuku

Jurusan Pertanian

Jurusan Hukum Dan HAM

1. siddiq pramana

1. Kamaruddin P. Awe

Jurusan Keuangan Dan Logistik 1. Wakde

Jurusan Sosial dan Kemasyarakatan

1. rahmad dhani

1. zulkarnaen

Jurusan Ekonomi Perdagangan 1. joel vikar

Jurusan SDA Dan Teknologi

Jurusan Perhubungan

Jurusan Adab

1.M Yusri

1. Ghazali Jurusan Pelestarian Lingkungan Hidup

Koordinator Kecamatan (Korcam) Korcam I

Korcam II

Korcam III

Korcam IV

1.Darmansyah Sh

1. Anwar Ahmad

1. Miswanto

1. Husain. Sp.di

Anhar swedan


2.6. Visi dan Misi Partai Aceh Sebagai partai politik tentunya memiliki visi dan misi untuk mewujudkan suatu cita-cita yang ingin dicapai berdasarkan konsep perjungan partai. Visi dan misi ini sangat menentukan arah sebuah partai untuk mencapai tujuannya. Landasan dasar dari visi dan misi Partai Aceh adalah kondisi rakyat Aceh sebelum dan sesudah reformasi baik itu konflik maupun tsunami, untuk menjadikan Aceh baru, modern, damai dan mandiri. Hal ini sesuai dengan MoU Helsinki. Untuk itu yang menjadi visi dan misi Partai Aceh adalah : a.Visi Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai negara kesatuan republik indoensia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi nota kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 agustus 2005 antara pemerintah Republik Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka. b.Misi Mentransformasikan dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dari citra revolusi party menjadi citra development party dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia umunya.

2.7. Azas dan Tujuan Partai Aceh a. Azas :


Partai Aceh berazaskan UUD 1945, Pancasila dan Qanun Meukuta alam Al-asyi 33. b. Tujuan : 1. Mewujudkan cita-ciata rakyat Aceh demi menegakkan marwah dan martabat bangsa dan agama. 2. Memperjuangkan implementasi MoU Helsinki yang ditandatangani oleh RI-GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 34. 3. Mewujudkan kesejahteraan yang adil, makmur dan merata, materil dan spiritual bagi seluruh rakyat Aceh. 4. Mewujudkan kedaultan rakyat dalam rangka mengembangkan kehidupan masyarakat yang menjungjung tinggi dan menghormati kebenaran, keadilan, hukum dan hak asasi manusia.

2.8. Program Kerja Partai Aceh 2.8.1. Bidang Pemerintahan 1.

Pemerintahan yang Berorientasi pada Kesejahteraan Rakyat

Adalah pemerintahan yang mendedikasikan seluruh aktivitasnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan ini merupakan tujuan utama dan tanggungjawab utama pemerintahan. 2. Pemerintahan yang Modern

33

Qanun Meukuta Alam Al Asyi merupakan adat istiadat dan norma-norma yang berkenaan dengan kemasyarakatan dan stuktur pemerintahan warisan indatue yang lahir dari rahim adat dan budaya masyarakat Aceh, konstitusi tersebut menjadi salah satu referensi bagi Partai Aceh untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan dan kemasyarakatan yang mandiri dan beradab yang disinergikan dengan konstitusi Indonesia dan perkembangan peradaban dunia.

34

mandat spesifik (khas) dari partai Aceh untuk memastikan implementasi MoU Helsinki secara konsisten dan komprehensif, sehingga terciptanya Pemerintahan Sendiri di Aceh ” Self Goverment”


Adalah pemerintahan yang mendorong penggunaan alat-alat produksi yang berteknologi dalam setiap sector produksi untuk meningkatkan hasil produksi, begitu juga dalam mempercepat pelayanan terhadap rakyat juga menggunakan sistem modern (tegnologi) agar pelayanan tepat dan cepat. 3.Pemerintahan yang Demokratis dan Partisifatif Adalah pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan, dan terbuka dalam menjalankan semua keputusan. 4.Pemerintahan yang Bebas Korupsi Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, akan terwujud bila tingkat produktifitas bias ditingkatkan dan control public berjalan dengan baik. Untuk itu pemerintah akan berusaha untuk meningkatkan produktifitas rakyat dengan cara membuka lapangan kerja dan meningkatkan control public dengan cara mendorong rakyat untuk berkumpul dan berserikat dalam berbagai bentuk organisasi. 5.Pemerintahan yang Internasional Adalah pemerinthan yang bersolidaritas terhadap perjuangan rakyat tertindas diseluruh dunia.

2.8.2. Bidang Ekonomi 3. Membuka Lapangan Kerja dengan Pembuatan Industri Milik Pemerintah Aceh. Untuk menciptakan perekonomian yang kuat dan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga pemerataan ekonomi,membuka perusahaan-perusahaan milik negara sebanyak-banyaknya tetapi di jalankan secara profesional sehingga tidak menjadi beban negara tetapi menciptakan keuntungan yang dinikmati oleh seluruh rakyat adalah


jawabannya. Dengan adanya industri yang merupakan milik pemerintahan akan mampu menampung jumlah tenaga kerja yang besar dan akan mampu menekan angka pengangguran di Aceh. Kenapa harus industry milik pemerintah? karena industry milik pemerintah keuntungannya untuk pemerintah dan akan mampu melahirkan pemerataan ekonomi di rakyat. 4. Melindungi Industri Dalam Negeri Pemerintah dalam kebijakan ekonominya harus melindungi industri-industri dalam negeri baik melakukan pembatasan terhadap produk impor dan

melakukan peningkatan

terhadap produk dalam negeri. Hal ini penting untuk menyelamatkan industri dalam negeri dari persaingan bebas dengan perusahaan raksasa dari luar negeri yang cenderung menggusur industri dalam negeri. 5. Pengelolaan Sumberdaya Energi Secara Mandiri dan digunakan bagi Kesejahteraan Rakyat. Sederhananya, pemerintah Aceh saat ini hanya memiliki sumberdaya alam. Sumberdaya alam Aceh ini yang paling berharga saat ini adalah Minyak Bumi, Emas, Batu Bara, Tembaga, Hutan yang luas dan lain-lain. Namun pemerintah Aceh tidak memiliki sumberdaya manusia atau tenaga produktif dan tenaga ahli. Selain itu, alat untuk memproduksi sumberdaya alam juga tidak dimilik oleh pemerintah Aceh sama sekali. Lalu bagaimana? Apa yang harus dilakukan pemerintah Aceh ? sementara sumbersumber kekayaan alam Aceh tersebut tidak bias dibiarkan begitu saja. Ia harus menjadi sumber dana yang kemudian dikelola untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Sebuah kenyataan yang harus kita cermati, hingga saat ini negara-negara induk kapitalisme terus melakukan eksploitasi sumberdaya alam di Negara-negara dunia ketiga, tak terkecuali


Indonesia. Bahkan cara-cara yang dilakukan untuk maksud tersebut masih menggunakan cara-cara terbelakang. Dari kenyataan tersebut maka seluruh sumberdaya energi yang ada di Aceh harus dikelola secara mandiri (kepemilikan) oleh pemerintah Aceh, untuk menjawab persoalan sumber daya manusianya maka pemerintah Aceh cukup membeli teknologinya saja. Bukan membiarkan sumberdaya energinya tersebut dikuasai sepenuhnya oleh pihak perusahaan asing, multi coorporaation. Sehingga kepemilikan sahamnya dalam perusahaan eksploitasi tersebut dimiliki secara mayoritas oleh negara. Sementara yang terjadi selama ini kekayaan alam yang terkandung didalam perut bumi Aceh, hanya dinikmati oleh segelintir elit politik Aceh dan pemilik modal dari asing. Rakyat Aceh tidak pernah menikmati hasil dari sumberdaya alam Aceh. 6. Upah Minimum sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Perhitungannya dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga Tripartit. Selain untuk menaikkan tingkat upah yang layak dan kesejahteraan bagi kaum buruh juga bertujuan

agar

kesenjangan

perkembangan

industri,

kesenjangan

pendapatan,

kesenjangan desa dan kota, kesenjangan konsentrasi capital, kesenjangan konsentrasi penduduk dapat dikurangi. Sehingga tenaga kerja di pedesaan atau kota-kota kecil tidak perlu melakukan urbanisasi ke kota-kota besar tertentu untuk mendapatkan pekerjaan, dengan tingkat upah yanglebih tinggi. 7. Membuka Peluang Investasi Saling Menguntungkan Membuka peluang investasi yang saling menguntungkan, untuk beberapa sector tertentu dengan catatan bahwa kita hanya membeli teknologinya saja, atau yang mereka investasi adalah dalam bentuk teknologi yang akan dihitung dalam bentuk persentase kepemilikan


saham. Dan saham diluar bentuk teknologi semuanya menjadi milik pemerintah Aceh. Dan ini merupakan suatu bentuk kompromisme yang saling menguntungkan dalam hal investasi di Aceh kedepan. 8. Memberikan Modal Bergulir pada Sektor Riil Rakyat Untuk meningkatkan produktivitas rakyat dalam mengelola sector riil (seperti pertanian, nelayan dan lain-lain) pemerintah harus memberikan modal bergulir kepada rakyat. Selama ini nelayan atau petani tidak pernah menikmati hasil gas alam di Aceh yang dikuras habis puluhan tahun. Maka kedepan hasil dari pertambangan (sumber daya energi) akan disubsidi secara bergulir kepada sector riil rakyat. Sehingga dalam melakukan aktivitas produksi rakyat akan mampu bersaing dengan kekuatan produksi lainnya, karena telah mampu membeli teknologi.

2.8.3. Bidang Pendidikan 1. Pendidikan Gratis dan Berkualitas Pendidikan gratis ini mencakup segala jenjang pendidikan tidak hanya dibatasi. Program pendidikan gratis yang dijalankan pemerintah sekarang salah besar. Faktanya sebagian besar TK, SD, dan SMP masih memungut biaya dari murid, dan program pendidikan gratis ini mencakup seluruh biaya pendidikan (transportasi, buku-buku, asrama dan sebagainya). Selain itu lulusan SMP juga tidak memadai untuk terserap lapangan industri. Karena ini merupakan bagian dalam abdian industrialisasi nasional. Demikian juga jalur-jalur pendidikan non-formal atau kursus-kursus keterampilan yang juga harus difasilitasi oleh negara. Sebagai subjek penyangga, kualitas guru atau pengajar juga terus ditingkatkan, sekaligus negara menjamin taraf kesejahteraan mereka.


Maka pendidikan gratis juga harus disertai dengan kualitas pendidikan itu sendiri. Selain itu pendidikan gratis bukan hanya gratis dalam hal SPP saja namun juga harus ada persediaan buku yang berkualitas di perpustakaan sehingga pelajar tidak perlu mengeluarkan uang untuk beli buku lagi. Begitu juga dengan persoalan transportasi untuk sekolah dasar smpai SMU harus dimasifkan agar siswa tidak perlu sekolah secara jauh, atau juga harus disubsidi oleh peperintah , bukan malah memotong subsidi pendidikan. 2. Mereformasi Sistem, Kurikulum Manajemen, dan Pengelolaan Pendidikan yang Menghasilkan Sifat Kritis, Mandiri dan Aspiratif. Melihat sistem pendidikan Indonesia yang masih belum terfokus, maka perlunya dilakukan reformasi dalam hal sistem tersebut. Agar kurikulum pendidikan bias melahirkan sumberdaya manusia yang memang handal dalam bidangnya. Dan sistem ini juga harus mampu melahirkan sikap kritis dari pelajar dan guru. 3. Pemberantasan Buta Huruf Dengan pendidikan gratis dan berkualitas diharapklan akan mampu memberantas buta huruf yang masih sangat tinggi di Aceh. 4. Mempertegas Tanggungjawab Pemerintah dalam Menciptakan Rakyat Aceh yang Cerdas dan Memiliki Keahlian (Skill). 5. Peningkatan Mutu Pendidikan Sains dan Teknologi

2.8.4. Bidang Kesehatan 1. Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas untuk Rakyat Dalam program kesehatan gratis, semua golongan harus digratiskan dari biaya rawat inap, konsultasi dan jasa dokter atau medis dan obat-obatannya. Program belas kasihan


dengan dalih menggratiskan untuk yang miskin saja hanyalah menciptakan sumber penyelewengan dan korupsi baru. Ditengah standarisasi ukuran kemiskinan yang beranekaragam dan syarat kepentingan polotis adalah jauh lebih sulit menghitung jumlah orang miskin ketimbang orang kaya. Sehingga yang terjadi adalah orang miskin justru dijadikan industri dan komoditi oleh kaum pemodal dan biraokrat korup untuk berbagai macam program belas kasihan; BLT/SLT (Bantuan Langsung Tunai/Subsidi Langsung Tunai), minyak tanah bersubsidi, solar bersubsidi, beras miskin (raskin), dan sebagainya. Disetiap kecamatan minimal harus ada satu poliklinik, dan setiap desa/ kelurahan minimal terdapat satu puskesmas. Memassalkan, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menggratiskannya adalah syarat bagi peningkatan sumberdaya manusia yang mutlak diperlukan oleh program industrialisasi nasional. Selain itu juga harus ada kebijakan untuk melarang pembukaan praktek swasta terhadap dokter ahli, karena tindakan ini bias menjadi spirit bagi dokter ahli untuk tidak masuk ke rumah sakit. Akibatnya pasien akan terhambat atau kesulitan dalam mendapat akses atau konsultasi kesehatan dengan dokter ahli, karena dokter ahli lebih banyak memilih masuk ke praktek swasta daripada tinggal din rumah sakit. 2. Memperbaiki Sistem Pelayanan Kesehatan Rakyat Sistem pelayanan kesehatan yang selama ini terjadi Aceh secara tidak langsung lebih memprioritaskan orang kaya, dan bagi orang miskin akan mendapat giliran terakhir. Kesadaran tenaga kesehatan (medis) untuk nenolong orang sakit terlebih dahulu seakan telah hilang begitu saja dari tenaga medis. Sehingga separah apapun sakit apabila belum ada yang bertanggungjawab untuk membayarnya maka proses pengobatan tidak dilakukan.


3. Meningkatkan Kesadaran Rakyat Terhadap Hak-hak Kesehatan. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran rakyat terhadap hak-hak kesehatannya, agar mall praktek tidak terus-terusanterjadi, karena dianggap hal yang biasa (karena rakyat tidak tahu akan hak-haknyadalam hal kesehatan)

2.8.5. Bidang Perempuan 1. Memperjuangkan Kebebasan Perempuan sepenuhnya dan Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan Mendukung sepenuhnya pembebasan terhadap perempuan bukanlah beranjak dari sebuah kesimpulan bahwa perempuan yang terpinggirkan secara sistematis oleh kebijakan-kebijakan negara,menjadikan posisi perempuan sebagai second class dengan laki-laki. Secara naluriah perempuan memiliki persoalan khusus yang sebenarnya kita akui atau tidak sebagai sebuah ekses dari sebuah sistem yang dibangun dengan budaya patriarki yang masih mengikat tatanan masyarakat Aceh. Untuk itu perjuangan membebaskan perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam politik adalah salah satu hal yang terus akan diperjuangkan oleh Partai Aceh. 2. Memperjuangkan Kesetaraan Gender disemua Aspek dalam

Bermasyarakat dan

Bernegara 3. Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan 4. Menjamin Akses Pendidikan Seluas-luasnya Terhadap Perempuan 5. Memproteksi Perempuan Terhadap Kekerasan

2.8.7. Bidang Hukum dan Akses Keadilan


1. Memperjuangkan lahirnya produk-produk hukum yang berpihak kepada Rakyat Kecil 2. Meningkatkan Kesadaran Hukum masyarakat

2.8.8. Bidang Sosial Budaya 1. Membangun Kesadaran Kritis terhadap sejarah Aceh dalam bentuk solidaritas, pluralis dan kolektif. 2. Mengembelikan Peran Lembaga-Lembaga Adat dalam Menyelesaikan kasus-kasus masyarakat sebagai salah satu alternative.


beberapa aktivis di Aceh telah ada diskursus awal sebagai strategi perjuangan untuk

Recommend Documents