Bangkitkan Kembali Nilai Pusaka Cipta Karya Lestarikan Bangunan Cagar Budaya

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Edisi

06 Tahun XV Juni 2017 Karya Cipta Infrastruktur Permukiman

Bangkitkan Kembali Nilai Pusaka Cipta Karya Lestarikan Bangunan Cagar Budaya

daftar isi

Edisi

06/Tahun XV Juni 2017

04 10

19

13

16 04 08 10

12

23

berita utama

Bangkitkan Kembali Nilai Pusaka Cipta Karya Lestarikan Bangunan Cagar Budaya

liputan khusus

Cipta Karya Serahterimakan Rp. 421 Miliar Kepada 49 Pemerintah Daerah Tahun 2018, Ditjen Cipta Karya Akan Rampungkan 5 Prioritas Pembangunan Infrastruktur

info baru

Cipta Karya Bangun TPA Representatif di Kabupaten Poso

13

Cipta Karya Jangkau Infrastruktur Hingga Daerah Pelosok

14

DItjen CIpta Karya Kunjungi Permukiman Tradisional Melayu Kota Pekanbaru

15

Cipta Karya Optimalkan Sanitasi di Provinsi Sultra

02|Edisi 06Tahun XV

Penanganan

16

Dirjen Cipta Karya Tinjau Penanganan Kumuh

17

Cipta Karya Bangun Gedung PIP2B di Tanjung Selor Kaltara

18

Cipta Karya Segera Bangun SPAM Regional Durolis

19

Infrastruktur Permukiman Makassar Siap Dibangun

20

Kota

Baru

inovasi

Program BSPS Dukung Pembangunan Destinasi Wisata Indonesiaa

23

Seberapa Pedulikah Kita Pada Kondisi Persampahan di Indonesia

26

Program Kotaku Siap Wujudkan Kota Layak Huni Di Bengkulu

28

Toilet dan Air Bersih, Garda Terdepan Pariwisata Nasional

30 32 33

34

sebaiknya anda tahu Cagar Budaya Kota Tua Jakarta

lensa CK

Kementerian PUPR Gelar Buka Bersama 250 Anak Yatim dan Dhuafa Kementerian PUPR Peringati Hari Lahir Pancasila

seputar kita

Cipta Karya Konsisten Membangun Infrastruktur di Provinsi Banten Duta Sanitasi Jambi Kampanye Pentingnya Sanitasi di Bulan Ramadhan Satker PKP Banten Kejar Gerakan 100-0-100 di Provinsi Banten

editorial Lestari Cagar Budaya: Keberadaan Fisik dan Esensinya Pelindung Sri Hartoyo Penanggung Jawab Rina Agustin Indriani Dewan Redaksi Dwityo A. Soeranto, Adjar Prajudi, Rina Farida, Dodi Krispratmadi, Muhammad Sundoro Pemimpin Redaksi Mardi Parnowiyoto Penyunting Redaksi Ardhani P, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya Bagian Produksi Ari Iswanti, Bramanti Nawang Sari, Dewi Savitri, Rizqiah Darmawiasih Bagian Administrasi & Distribusi Fajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah Kontributor Sri Murni Edi K, Taufan Madiasworo, Tanozisochi Lase, Diana Kusumastuti, Dian Irawati, Marsaulina Pasaribu, Didiet A. Akhdiat, Boby Ali Azhari, Prasetyo, Ade Syaiful Rachman, Meike Kencanawulan, Komang Raka Maharthana, Sandhi Eko Bramono, Astiana Harjanti, Andika Budi Prasetya, Bhima Dhananjaya, Airyn Saputri Harahap, Meinar Manurung Alamat Redaksi Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-7245754

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

http://ciptakarya.pu.go.id @ditjenck @ditjenciptakarya

C

agar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang dapat berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan. Adanya perkembangan terkini perkotaan yang sejalan dengan konsepkonsep pemikiran modern menjadi perlu untuk dipahami bahwa apakah konsep-konsep pemikiran tersebut sesuai dengan kebutuhan suatu cagar budaya untuk bertahan dan terjaga keberadaannya. Keberadaan cagar budaya seolah-olah berdiri di tengah arus perkembangan kota sehingga harus menyesuaikan diri demi kelestariannya, faktanya kotalah yang terbangun di sekitarnya. Karena cenderung langka dan semakin berkurang jumlahnya, pelestarian cagar budaya oleh negara dengan langkah pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan harus dilakukan. Perkembangan kota berakibat pula pada keterbatasan lahan dan tuntutan ekonomi, sehingga metode pelestarian perlu beradaptasi mengikuti pemecahan masalah tersebut. Misalnya pengembangan cagar budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengurangi nilai pentingnya atau kerusakan pada bentuk fisik. Terdapat beberapa konsep pelestarian yang dapat diterapkan, antara lain konsep urban infill yang didefinisikan sebagai perkembangan baru yang berlokasi di lahan kosong atau belum berkembang dalam suatu masyarakat yang ada, dan yang tertutup oleh jenis pembangunan lainnya. Selanjutnya konsep revitalisasi, yakni upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Konsep lain yang sering digunakan adalah preservasi, dimana secara luas preservasi merupakan kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu tempat dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses kerusakan, sedangkan secara terbatas preservasi adalah bagian dari perawatan dan pemeliharaan yang intinya mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan cagar budaya agar keandalan dan kelaikan fungsinya terjaga baik. Pada dasarnya konsep-konsep pelestarian cagar budaya tersebut dapat diterapkan selama mengikuti prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Prinsip tersebut antara lain didasarkan untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya. Selanjutnya tetap mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya, menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan, mengubah susunan ruang secara terbatas, dan/atau mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. (Teks: Redaksi)

Ditjen Cipta Karya Ditjen Cipta Karya [email protected]

Cover : Benteng Marlborough, Bengkulu

Tahun XVEdisi 06 |03

berita utama

Bangkitkan Kembali Nilai Pusaka

Cipta Karya Lestarikan Bangunan Cagar Budaya Aset pusaka merupakan rekam jejak sejarah bangsa Indonesia dan memiliki nilai kearifan lokal yang otentik bagi setiap kota.

K

ota bukan hanya sekedar mesin eko­ nomi namun juga menyimpan po­tensi yang dapat berwujud kesenian, adat istiadat, bahasa, situs, arsitektur, dan kawasan bersejarah yang bernilai pusaka yang mengisi ruang-ruang kota. Sebagai bagian dari identitas kota, maka penting untuk mempertahankan keu­ tu­ han ragam budaya setempat melalui pe­na­­ taan dan pelestarian. Mengingat terus me­ ngikisnya nilai-nilai kekayaan budaya ra­gawi maupun tak ragawi yang dimiliki kota akibat perubahan sosial ekonomi lingkungan. Salah satu wujud komitmen pemerintah da­lam menjalankan amanat Undang-Undang

04|Edisi 06Tahun XV

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah melalui Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP). Dalam Undang-Undang tersebut menyiratkan pen­

tingnya memperhatikan nilai budaya yang berkembang di masyarakat dalam penye­ lenggaraan penataan ruang sebagai salah satu bentuk perlindungan, peles­ tarian dan

pemanfaatan cagar budaya untuk memajukan kebudayaan Indonesia. P3KP telah dirintis sejak tahun 2012 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berkolaborasi dengan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia (BPPI) dan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Program ini diinisiasi sebagai upaya nyata untuk melestarikan aset-aset pusaka bangsa yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Penanganan kawasan pusaka oleh P3KP diantaranya pada Kawasan Putro Phang di Kota Banda Aceh, Kawasan Silo dan Kawasan Kandhi di Kota Sawahlunto, Kawasan Plaza Monpera dan Kawasan Bukit Siguntang di Kota Palembang, Kawasan Tugu Kujang dan Kawasan Pecinan di Kota Bogor, Kawasan Taman Pintar di Kota Yogyakarta, Kawasan Kota Lama di Kota Semarang, Kawasan Ve­ teran, Kawasan Erka Ilir dan Kawasan Si­ ring Sudirman di Kota Banjarmasi, Kawasan Benteng Wolio di Kota Baubau, Kawasan Puputan Badung di Kota Denpasar, Kawasan Desa Tenganan dan Kawasan Puri Karangasem di Kabupaten Karangasem, Kawasan Benteng Oranje dan Kawasan Ngaralamo di Kota Ternate. Selain itu terdapat penanganannya direktif pada kawasan pusaka seperti pada Kawasan Jetayu di Kota Pekalongan, Ka­ wasan Keraton Kasunanan, Kawasan Mang­ kunegaran, dan Kawasan Ndalem Joyo­ku­su­ man di Kota Surakarta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang dimak­ sud dengan bangunan cagar budaya ada­lah susunan binaan yang terbuat dari ben­ da alam atau benda buatan manusia untuk me­menuhi kebutuhan ruang berdinding dan

Undang-Undang No­mor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge­dung mengamanatkan bahwa bangunan ge­­­­­­dung cagar budaya harus dilindungi dan diles­­­tarikan. atau tidak berdinding dan beratap. UndangUndang tersebut mengamanatkan per­lin­du­ ngan, pengembangan dan peman­faatan akan cagar budaya. Sedangkan dalam Undang-Undang No­ mor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Ge­ dung mengamanatkan bahwa bangunan ge­­­­­­dung cagar budaya harus dilindungi dan diles­­­tarikan. Peraturan Menteri PUPR Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung

Cagar Budaya yang Dilestarikan, menekankan untuk menjaga kelestarian bangunan cagar budaya diperlukan pengaturan ter­hadap per­ lindungan, pengembangan dan peman­faatan serta keandalan gedung. Suatu bangunan dapat diusulkan seba­gai bangunan cagar budaya apabila memenuhi kriteria berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, dan memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, ser­­­ta memiliki nilai budaya bagi penguatan ke­­pribadian bangsa. Tahapan paling krusial dalam proses pe­ lestarian bangunan cagar budaya adalah pe­ nilaian signifikansi. Signifikansi merupakan nilai penting dan digunakan sebagai pan­ duan dalam mengembangkan kebijakan pe­ lestarian, termasuk desain dari perubahan, per­baikan dan pemeliharaan untuk bangunan cagar budaya. Penilaian signifikansi dapat meng­gunakan dokumentasi dan bukti fisik dari setiap elemen bangunan yang berbeda be­rupa denah, fasade, struktur, dinding, lantai, dan sebagainya. Dalam penyelenggaraan bangunan ca­ gar budaya yang dilestarikan harus mem­ Tahun XVEdisi 06 |05

per­ hatikan prinsip pelestarian yaitu sedikit mungkin melakukan perubahan terhadap keaslian bangunan dan setiap tindakan dila­ kukan dengan penuh kehati-hatian. Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat me­rupakan salah satu bangunan cagar bu­ daya yang dilindungi di Kota Surakarta oleh Pemerintah. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 03/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Pa­ sar Johar, Kawasan Laweyan, Candi Asu, Candi Lumbung, Candi Pendem, Keraton Ka­ su­nanan, Kompleks Masjid Ciptomulyo, Um­ bul Pengging, Kompleks Petirtaan Cabean Kunti, dan Situs Menggung yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs, atau Kawasan Cagar Bu­ daya yang Dilindungi Undang-Undang Re­ publik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Ten­ tang Benda Cagar Budaya. Pada tanggal 8 Januari 2010, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Selain sebagai bangunan fisik, Keraton Kasunanan memiliki cagar budaya tak benda berupa upacara adat, tarian sakral, maupun benda-benda pusaka. Beberapa upacara ri­ tual adat yang terkenal antara lain Grebeg, Sekaten dan Malam Satu Sura. Kegiatan tersebut dijadikan acara resmi tahunan oleh

06|Edisi 06Tahun XV

Pemerintah Kota Surakarta dan menjadi daya tarik masyarakat. Sejarah Keraton Kasunanan berawal dari Susuhunan Pakubuwono II (Sunan PB II) yang mendirikan keraton ini pada tahun 1744 sebagai pengganti istana/keraton Kartasura yang porak poranda akibat peristiwa Geger Pecinan pada tahun 1743. Pada tahun 1755, Keraton Kasunanan dijadikan sebagai istana resmi, dan hingga saat ini komplek bangunan keraton masih berfungsi sebagai

tempat tinggal sunan. Di lain sisi, keraton juga merupakan salah satu objek wisata di Kota Solo. Sebagian kompleks keraton me­ rupakan museum yang menyimpan ber­bagai koleksi milik kasunanan, termasuk ber­bagai pemberian dari raja-raja Eropa, rep­lika pusa­ ka keraton, dan gamelan. Bangunan Keraton Kasunanan meng­ a­ dopsi arsitektur jawa tradisional. Banyak ba­­ ngunan yang berada di dalam kawasan keraton dengan kondisi yang sudah rusak dan diperlukan rehabilitasi. Salah satu upaya pemerintah untuk melestarikan bangunan pusaka maka dilakukan penataan bangunan Keraton Kasunanan. Upaya penataan ba­ ngunan strategis kawasan Keraton Kasu­ nanan Kota Surakarta dimulai pada tahun 2012 secara bertahap, oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat me­ lalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Tujuan dilakukan penataan bangunan Ke­ raton Kasunanan antara lain untuk me­ning­­ katkan nilai estetika atau nilai pusaka ba­­ ngunan serta nilai sejarah yang bermanfaat edukatif bagi masyarakat pada bangunan Keraton Ka­sunanan. Pada Tahun Anggaran 2012, penataan ba­­ ngunan cagar budaya Keraton Kasunan me­ liputi pengerjaan Bangunan Drowesono. Di Tahun Anggaran 2013, penanganan Ke­raton Kasunanan pada bangunan Bedayan dan Parasedyo berupa pengerjaan atap, plafon dan arkeologis.

Sedangkan, pada tahun 2015 penata­ an Keraton Kasunanan dilakukan perbaikan pa­ da Bangunan Sasono Sewoko, Ndalem Pa­ ku­ buanan, Maligi dan Paningrat. Penataan Keraton meliputi pengerjaan pembersihan lampu gantung, atap, plafon, plat galvalum, ar­ keologis (termasuk injeksi resin, pem­ ber­ sihan mekanis atap dan plafon serta pengawetan kayu), pengecatan (cat kayu, cat tembok, dan cat sungging), mekanikal elektrikal, poles lantai marmer, pengerjaan talang dan pembersihan saluran. Di Tahun 2016, penataan bangunan dila­­­ kukan pada Kori Kamandungan, Bale Roto, Gedung Kreto, Bangsal Smorokoto, Ka­ sen­ tanan, Probosuyoso, Pracimosono, Pan­ ti Busono, Panti Siogo, Probosono, Sasono Prabu, dan perbaikan tembok Supit Urang Lor. Pada Tahun Anggaran 2017, rencana penanganan Keraton Kasunanan seluas 5.600 m2. Adapun rencana penataan akan dilakukan pada bangunan museum sisi barat, museum sisi timur, sasono wilopo dan Srimangati Lor, Bangsal Mercukunda, Sasono Hondrowino, Paningrat, Bangsal Pradanga Lor, Kidul dan

Bujono, Keprak Jawi, Karjobaksono, Bale Ker­ tarto, dan Mondrosono, Gondorasan, serta Sasono Pustoko dan Sri Manganti Kidul. Istana Bogor Istana Bogor, salah satu dari enam istana Pre­ siden Republik Indonesia yang berfungsi se­ bagai tempat untuk menyelenggarakan aca­ ra kenegaraan resmi saat ini sebagai tem­pat

tinggal Presiden RI. Istana Bogor di bangun pada tahun 1744 atau dengan kata lain kini usianya telah mencapai 273 tahun. Sebagai bangunan cagar budaya, Istana Bogor lekat dengan nilai historis dan pe­ninggalan kebu­

dayaan serta menyimpan ber­ bagai ko­ leksi seni. Rehabilitasi Istana Bogor dilakukan pa­ da tahun anggaran 2016, sebagai upaya pe­­ ningkatan kualitas dan fungsi gedung uta­­­ma Istana Kepresidenan Bogor serta per­­­­­ baikan elemen arsitektur bangunan ek­ sis­ ting. Lingkup kegiatan yang dilakukan me­­­­ liputi pekerjaan lantai dasar bangunan in­duk

dan sayap kanan gedung utama seperti re­ habilitasi kusen, pintu, jendela, plafond peng­ gantung serta pekerjaan finishing. Selain itu, rehabilitasi juga dilakukan pada ruang dapur utama, sayap kiri dan kanan, ruang ko­ridor, gudang wardrobe dan laundry serta ruang karyawan lantai basement gedung uta­ ma. Rehabilitasi dilakukan tanpa merubah fasade bangunan sesuai dengan signifikansi bangunan cagar budaya. Instrumen penting dalam penataan dan pelestarian bangunan gedung cagar budaya adalah perencanaan dan pengelolaan. Dalam melakukan penataan fisik khususnya pada bangunan gedung cagar budaya, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan memainkan peranan penting. Oleh karena itu, setiap tahapan penataan bangunan gedung cagar budaya perlu keter­ libatan aktif dari pihak pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Balai Pelestarian Cagar Budaya (BGCB) setempat, Tenaga Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABGCB), pemilik/pengelola bangunan, penyedia jasa, serta masyarakat (termasuk akademisi, dan masyarakat adat) agar penanganan yang dilakukan tepat, mengingat prinsip kehatihatian merupakan faktor yang paling penting. Kemudian, untuk menjaga keberlanjutan pe­ ran serta Walikota/Bupati dalam meng­ ge­ rakan pemangku kepentingan terkait se­cara kolektif memberikan kontribusi nyata da­lam upaya penataan dan pelestarian kota pusaka di Indonesia serta meminimalisasi dampak negatif perkembangan perkotaan. (Teks: Dian Putri Noviyanti/Tommy Faizal) Tahun XVEdisi 06 |07

liputan khusus

Cipta Karya Serahterimakan Rp. 421 Miliar

Kepada 49 Pemerintah Daerah

Direktorat Jenderal Cipta Karya dan 49 Pemerintah Daerah Penerima Hibah Aset melakukan Penandatanganan Naskah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Negara (BMN) di Jakarta, Jumat (16/06/2017).

08|Edisi 06Tahun XV

D

irektur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengatakan, aset BMN yang dihibahkan mempunyai nilai total sebesar Rp. 421 miliar, yang mencakup bidang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebesar Rp. 7,2 miliar yaitu jaringan induk distribusi dan pembawa kapasitas sedang. Untuk bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Per­ mukiman (PPLP) sebesar Rp. 1,7 miliar yaitu berupa Crawler Excavator. Sementara, bidang Pengembangan Ka­ wasan Permukiman (PKP) sebesar Rp. 22,3 miliar antara lain berupa fasilitas pendukung untuk Panti Asuhan Anak Darussa’adah di Aceh Besar, dan bidang Bina Penataan Ba­ ngunan (BPB) sebanyak 109 aset sebesar Rp. 390 miliar. Jenis aset yang diserahkan diantaranya berupa Tempat Evakuasi Semen­ tara (TES), dukungan PSD penanganan ling­ kungan, kawasan tradisional, pusaka dan ber­­ sejarah, Ruang Terbuka Hijau, dukungan pem­bangunan kawasan wisata, Penataan dan Revitalisasi Kawasan, dukungan aksesibilitas

bangunan gedung (penyandang cacat), PSD penanggulangan kebakaran. “162 aset ini bersumber dari APBN Di­ rektorat Jenderal Cipta Karya yang telah selesai di bangun pada tahun 2004, dan seterusnya sampai dengan tahun 2016,” ujar Sri Hartoyo. Ke-49 penerima hibah aset Ditjen Cipta Karya tersebut terdiri dari 3 Pemerintah Provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Lampung dan Sulawesi Selatan, 10 Pemerintah Kota dan 34 Pemerintah Kabupaten yaitu Kota Padang, Kota Palembang, Kota Yogyakarta, Kota Probolinggo, Kota Denpasar, Kota Kupang, Kota Ternate, Kota Jayapura, Kota Kediri, Kota Malang, Kabupaten Seluma, Ka­ bupaten Rejang Lebong, Kabupaten Beng­ kulu Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Ban­ dung, Kabupaten Lebak, Kabupaten Ban­­­­­­tul, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten

Pekalongan, Kabupaten Tulongagung, Ka­ bupaten Pacitan, Kabupaten Lamongan, Ka­ bupaten Gresik, Kabupaten Ngawi, Ka­bupaten Kediri, Kabupaten Gianyar, Ka­bupaten Lombok Utara, Kabupaten Ban­taeng, Kabupaten Sop­ peng, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Maluku Teng­­­ gara, Kabupaten Nabire, Kabupaten Jaya­ wijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten Treng­ galek, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pamekasan, Yayasan Hasyim Asyaari Pesantren Tebuireng, serta alih status kepada Kementerian Sosial c.q. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Sri Hartoyo mengharapkan, Pemerintah Daerah dapat merawat, mengaplikasikan, me­ ng­ operasikan dan memelihara bahkan me­­­ngem­bangkan secara baik dan optimal aset-aset BMN yang diserahkan. Sehingga aset tersebut dapat dirasakan manfaatnya dalam memberikan pelayanan kebutuhan dasar kepada masyarakat, serta dapat me­ ning­ katkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian di daerah. Menurut Sri Hartoyo, dengan serah teri­ma hibah BMN ini akan dapat lebih meningkat­ kan kualitas pengelolaan kekayaan negara,

kare­ na penggunaan aset yang diserahteri­ ma­kan da­pat lebih optimal. Beralihnya hak dan kewa­jiban atas aset BMN tersebut akan mem­­ perjelas tanggung jawab terhadap pe­­­­­­­ngo­perasian dan pemeliharaannya, se­ hing­­­­ga bisa meningkatkan pelayanan infra­ struktur permukiman kepada masyarakat. Se­­­telah proses serah terima ini, diharapkan pe­­ nerima hibah dapat memanfaatkan dan mem­­­pergunakan barang tersebut sesuai pe­ runtukan yang telah disepakati. Sedangkan, Bupati Lamongan Fadeli me­

ng­ ungkapkan, melalui dana APBN Kemen­ terian Pekerjaan Umum dan Peru­ mahan Rak­yat (PUPR) yang diberikan ke Kabupaten Lamongan untuk kegiatan fa­ silitas-fasilitas umum yang diberikan, seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota dan alun-alun Kabupaten Lamongan. “Dengan bantuan ini, Kabupaten La­mo­ ngan dapat menjadi lebih indah dan ter­ atur. Sehingga akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan infrastrukturnya bias terpelihara,” ujar Fadeli. (Teks: QQ/bns)

Tahun XVEdisi 06 |09

liputan khusus

Tahun 2018, Ditjen Cipta Karya Akan Rampungkan 5 Prioritas Pembangunan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan Konsolidasi Regional (Konreg) 2017 dengan tema Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan, di Jakarta, Kamis (8-9/06/2017).

M

enteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa penyusunan prog­ram tersebut sangat pen­ting, karena tahun 2018 merupakan tahun keem­ pat dari Kabinet Kerja. Oleh karenanya Basuki meminta pada jajarannya untuk men­jamin, tidak ada proyek pembangunan infrastruktur

10|Edisi 06Tahun XV

yang terbengkalai setelah dibangun. Ia juga meminta program infrastruktur da­ sar seperti PAMSIMAS dan irigasi kecil un­ tuk diperbanyak. “Pengamalan sila ke-5 Pan­ casila yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, diterjemahkan dalam pem­­ bangunan infrastruktur PUPR, dimana

pem­bangunan dilakukan bertahap dan pada ak­hirnya pembangunan dilakukan di seluruh wilayah di tanah air,” tegas Basuki. Pada kesempatan itu secara khusus Ba­ suki memberi hormat dan salutnya atas ki­ nerja terbaik yang ditunjukkan para pejabat di seluruh unit organisasi. “Kita banyak mendapat apresiasi mulai dari masyarakat hingga Presiden Joko Widodo. Beberapa kali Presiden menyampaikan apresiasinya, karena infrastruktur yang sudah dibangun seperti Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang multi fungsi dan multi manfaat. Sekarang PLBN sudah menjadi pusat kegiatan,” ungkap Ba­ suki. Meski demikian Basuki tetap mene­ kan­­­­­kan pada jajarannya untuk tidak ber­ puas diri, karena masih banyak yang harus dievaluasi terkait kegiatan yang dilakukan se­panjang tahun 2017. “Semua pihak harus bekerja sama, tidak ada yang lebih dari yang lain, kita team work, dan dalam satu tahun kita menyelesaikan 3 hal, yakni mem­ pertanggungjawabkan apa yang sudah dila­ kukan tahun lalu, mengerjakan infra­struktur tahun ini dan memprogramkan pem­­ba­ngu­ nan infrastruktur untuk tahun de­pan,” kata Basuki. Ada 6 prioritas pembangunan infrasruk­­­­­tur yang akan dilaksanakan Kementerian PUPR di tahun 2018. Keenam prioritas tersebut ada­ lah, pertama, pembangunan berbasis wi­­ layah. Kedua, pelaksanaan kegiatan pe­ ker­jaan committed seperti penyelesaian per­­­­­siapan Asian Games XVIII dan dukungan pe­­nyelenggaraan Annual Meeting IMF-World Bank. Ketiga, ketahanan air dan kedaulatan pangan, dimana pembangunan infrastruk­ tur yang dibangun adalah bendungan baru, iri­gasi, sarana prasarana banjir, dan sa­rana prasarana pantai. Prioritas keempat ada­ lah konektivitas, dimana pembangunan in­ fra­ struktur yang akan dilakukan yakni ja­ lan nasional, jalan tol, jembatan, fly over/ underpass dan Jalan Trans Papua. Selain itu pem­­­bangunan infrastruktur di daerah per­ba­ tasan yakni di Kalimantan, Papua, dan NTT. Prioritas PUPR yang kelima adalah pe­ ning­ katan kualitas kehidupan berupa air mi­­ num, sanitasi, persampahan, rusun, dan ru­mah swadaya. Prioritas yang keenam pro­ gram kerakyatan seperti Program Infra­ struktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Pe­­nyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Program Per­

ce­­ patan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI). Program kerakyatan lainnya seperti Embung, Bantuan Stimulan Perumahan Swa­ daya (BSPS), Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jembatan gantung, dan Pelatihan Jasa Kons­ truksi (Jakon). Sementara Dirjen Cipta Karya Sri Harto­ yo mengungkapkan Ditjen Cipta Karya tahun 2018 memiliki program utama yaitu pen­ capaian Gerakan 100-0-100 yaitu 100% un­­tuk sanitasi, 0% untuk kumuh dan 100 % un­tuk air minum. “Proyek prioritas nasional TA 2018 Ditjen Cipta Karya yaitu dukungan penyelengaraan Asian Games 2018, dengan alokasi dana Rp. 250 Miliar, pembangunan PLBN dan PIP kawasan perbatasan dengan alokasi dana Rp. 1,303 Triliun, dukungan pe­ ngembangan Kawasan Pariwisata (KSPN) dengan alokasi dana Rp. 636,8 Miliar, du­ kungan pembangunan SPAM Regional de­ ngan alokasi dana Rp. 702,8 Miliar dan du­ kungan non-APBN dalam pembangunan bi­ dang Cipta Karya CSR (Corporate Social Responsibility),” tutur Sri Hartoyo. Menurut Sri Hartoyo program pri­ oritas 2018 memacu pada investasi dan infra­

struktur untuk pertumbuhan dan pem­ ba­ ngunan. Pembuatan program ter­ sebut me­ ngacu pada Nawa Cita dan dise­ suaikan dengan arah kebijakan strategis se­ ba­ gai­ mana yang tercantum pada Renstra PUPR

2015-2019. “Prioritas pemprograman kita dilak­ sanakan secara bersama dan tuntas, meski tugas kita bertambah banyak. Tugas banyak menjadi kebanggaan tersendiri,” ucap­­­­­­nya. (Teks: ari)

Tahun XVEdisi 06 |11

info baru

Cipta Karya Bangun TPA Representatif

di Kabupaten Poso Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (Satker PSPLP) Provinsi Sulawesi Tengah membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah representatif yang terletak di jalan lingkar Kelurahan Moengko, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, beberapa waktu lalu.

B

upati Poso Darmin Agustinus Sigilipu meletakan batu pertama pem­ ba­ ngu­ nan TPA yang didampingi oleh Kadis Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulteng Saliman Simanjuntak, Ke­pala Satker PSPLP Provinsi Sulawesi Te­ngah Caco Laratu di lingkup Pemerintah Ka­bupaten Poso. Darmin menyampaikan, apabila TPA ini terealisasi, maka akan sangat membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Poso sekaligus mendapatkan penghargaan Adipura.

12|Edisi 06Tahun XV

“Kami mengapresiasi kepada seluruh pi­ hak yang turut dalam pembangunan TPA dan berharap kerjasamanya bisa mem­ per­ cepat pembangunan. Dengan ada­nya sa­­ra­na dan prasarana TPA sampah dan tem­pat rekreasi ini, akan menambah hal po­sitif ten­tang Poso yang akan membawa kita me­raih Adipura,” ucap Darmin. Lokasi TPA ini merupakan lahan yang sudah dibebaskan oleh Pemerintah Kabu­ paten Poso dengan luas 11 Ha. Diatasnya

akan dibuat bangunan induk 1,46 Ha, dan kolam landfill 0,66 Ha. Sementara pekerjaan yang akan dilakukan rekanan meliputi pe­ kerjaan tanah, saluran pambuangan, pema­ sangan batu kali, saluran lindisal, pipa gas, pemasangan geomembran dan geo­ tekstil, pem­buatan kolam Instalasi Pe­ngolahan Air Limbah (IPAL), pekerjaan pe­ ngerasan jalan operasional dan pekerjaan lain seperti sumur uji. Disamping sebagai tempat pembua­ngan sampah, nantinya TPA ini juga disiapkan sebagai tempat berwisata sekaligus sarana pem­belajaran bagi anak sekolah dan akan di bangun rumah-rumah makan sebagai sa­rana tambahan, untuk memudahkan bagi ma­ sya­rakat yang ingin menghabiskan ha­ri­nya bersantai di tempat ini. (Teks: wigi randal sulteng/ari)

info baru

Cipta Karya Jangkau Infrastruktur Hingga Daerah Pelosok H

al tersebut diungkapkan oleh Kasatker PSPAM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dedes Prinandes, di Belitung, Selasa (13/06/2017). Dedes menjelaskan, pekerjaan yang dilak­ sanakan oleh Satker PSPAM Provinsi Bangka Belitung Direktorat Jenderal Cipta Karya ta­ hun 2016 ini telah membantu masyarakat Simpang Rusa dalam memenuhi kebutuhan air bersih. “Masyarakat Simpang Rusa Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung merasakan manfaat dari optimalisasi SPAM. Simpang Rusa merupakan daerah yang mempunyai

pen­duduk hanya 2403 jiwa dan luas wilayah 148,30 km² kini telah merasakan manfaat dari pembangunan ini,” kata Dedes. Yati, salah seorang warga masyarakat Sim­pang Rusa menuturkan, sebelum adanya pembangunan ini mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan air bersih juga terkendala jarak yang cukup lumayan jauh. “Dengan adanya pekerjaan ini kami jadi bisa merasakan manfaatnya. Selama ini kami harus ke sungai untuk keperluan sehari-hari atau bikin sumur gali dengan biaya yang tidak sedikit,” tutur Yati. Dedes menambahkan, program yang

Hasil pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satker PSPAM Provinsi Bangka Belitung mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Simpang Rusa, Kabupaten Belitung.

dica­­­­­­­­­­­­­nangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk me­la­ ya­ni sampai pelosok terus dilakukan dan di ba­ngun pengerjaannya. (Teks: Wotto/Randal Babel/ari) Tahun XVEdisi 06 |13

info baru

Dirjen Cipta Karya Kunjungi Permukiman Tradisional Melayu

Kota Pekanbaru

Di sela-sela acara penandatanganan Kesepakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) SPAM Durolis, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo mengunjungi kawasan Rumah Singgah Sultan Siak (Rumah Kadi) yang berada di Kelurahan Senapelan Kota Pekanbaru, Senin (19/06/2017).

D

alam kesempatan ini, Sri Hartoyo mem­­­­­­­berikan masukan teknis di dalam pem­bangunan ruang-ruang publik an­ tara lain penggunaan material yang baik dan bermutu dan yang terpenting mudah dalam perawatan (zero maintanance). “Termasuk juga dalam pemilihan vegeta­ si baik jenis rumput, tanaman-tanaman hias ataupun pohon sehingga Pemda sebagai pe­ nerima nantinya bisa lebih fokus di dalam memanfaatkan hasil pembangunan tersebut untuk kepentingan publik,” ujar Sri Hartoyo. Penataan Lingkungan Permukiman Tra­ disional Sejarah Melayu Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Satker PBL Tahun 2015. Rumah Singgah Sultan Siak ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya melayu yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pe­ kanbaru. Kepala Satker PBL Provinsi Riau Ichwa­ nulIhsan menjelaskan, Penataan kawa­ san rumah singgah Sultan Siak ini di bangun dengan dana APBN sekitar Rp. 1,7 miliar dengan lingkup pekerjaan pembangunan pedes­tarian, plaza, plant box, ramp/akses.

14|Edisi 06Tahun XV

Di tempat ini masyarakat dapat beraktifitas sambil menikmati suasana pinggiran sungai Siak. Di tempat ini Pemkot Pekanbaru juga melaksanakan event petang megangatau, petang balimau yaitu tradisi rutin mandi di

pinggir Sungai Siak tepat di depan rumah singgah Tuan Kadi dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadhan serta kegiatan seni dan budaya lainnya. (Teks: FA-AP/RANDAL-RIAU/ari)

info baru

Cipta Karya Optimalkan K Penanganan Sanitasi

di Provinsi Sultra

Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP) melakukan pendampingan pelaksanaan Sistem Pengendalian dan Manajemen (Sisdalmen) di Provinsi Sulawesi Tenggara, beberapa waktu lalu.

egiatan Sisdalmen ini meninjau 3 titik lokasi pemaketan fisik tahun ang­ga­ ran 2017 yaitu optimalisasi Ins­ talasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Ka­bupaten Bombana, pembangunan TPA Sam­pah Kabu­ paten Koltim dan optimalisasi TPA Sampah Kota Bau-Bau. Sementara Kasatker PSPLP Provinsi Sultra, Sahabuddin menjelaskan bahwa sa­­­lah satu tujuan dari kegiatan Sisdalmen terse­­but un­ tuk mengarahkan pelaksanaan pemba­ ngu­ nan infrastruktur khususnya bidang PSPLP yang terkait dengan persampahan, lim­bah dan drainase lingkungan. Harapan­ nya agar sesuai dengan rancangan yang mem­ per­ hatikan umur konstruksi, kualitas yang ter­ muat dalam kontrak pelaksanaan se­ hing­ ga dapat sesuai dengan kebutuhan pem­­bangunan infrastruktur sanitasi yang da­ pat berujung pada peningkatan derajat ke­se­­ hatan masyarakat. Sahabudin menambahkan bahwa ru­ang lingkup pendampingan yang akan dila­kukan meliputi penilaian dan pendataan prio­ritas paket pekerjaan, pemetaan resiko, pengen­ dalian resiko tindak lanjut temuan Itjen/ BPKP/BPKRI serta proses serah terima. (Teks: Eny-Maman Randal Sultra/ari)

Tahun XVEdisi 06 |15

info baru

Dirjen Cipta Karya Tinjau

Penanganan Kumuh Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo melakukan kunjungan kerja ke Bengkulu Minggu (11/06/2017), dan didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan seluruh Satker sektoral di lingkungan Ditjen Cipta Karya Provinsi Bengkulu.

P

ada kesempatan ini Sri Hartoyo me­ ninjau lokasi kawasan pem­ba­ngu­nan Kampung Wisata Sejahtera, Kelu­ra­han Sumber Jaya, drainase di Peru­mahan Nela­yan, IPAL komunal di Kelu­rahan Kebun Keling, dan penataan kawasan Benteng Marborough. Sri Hartoyo menuturkan, tujuan utama kunjungannya ke Bengkulu adalah untuk mengevaluasi kebermanfaatan infra­ stuktur Cipta Karya bagi masyarakat dan untuk me­ ngetahui pengelolaannya oleh Peme­ rintah Daerah setempat, mengingat ter­ka­dang se­ ring ditemui Pemerintah Daerah yang me­ nolak ketika serah terima aset. “Pemerintah Daerah harus punya se­ mangat untuk mengelola aset. Untuk itu, diha­rapkan agar saat serah terima aset harus ada kejelasan pihak mana yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dan

16|Edisi 06Tahun XV

pemeliharaan, sehingga aset yang terbangun tidak sia-sia,” tegas Sri Hartoyo. Dalam kunjungannya di kampung ne­ layan Kelurahan Sumber Jaya, Sri Hartoyo melakukan sidak terhadap beberapa peker­ jaan yang ada. Kawasan strategis yang men­ dapat perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo ini merupakan salah satu prioritas pembangunan yang ada di Bengkulu, pena­ taan kumuh yang ada diharapkan mampu untuk merubah “wajah asli” kampung nela­ yan menjadi “wajah baru” yang lebih bersih dan sehat serta mampu meningkatkan kese­ jahteraan warga setempat. Sri Hartoyo sem­ pat mengkritisi beberapa item pekerjaan yang dianggap belum memenuhi standar dan belum tertata secara estetika. Selanjutnya, Sri Hartoyo juga me­ ngun­ jungi lokasi kegiatan program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Sumber Jaya, dan sempat melakukan ramah tamah dengan

warga sebelum melakukan peninjauan kam­ pung nelayan. Sri Hartoyo juga meminta agar seluruh Satker sektoral yang ada di lingkungan Ditjen Cipta Karya untuk pro aktif dan mengambil perannya masing-ma­ sing dalam menyukseskan pembangunan di kawasan tersebut. Pada kesempatan yang sama, Sri Hartoyo bertemu dengan Gubernur Bengkulu Rid­wan Mukti. Dalam pertemuan tersebut Ridwan berharap Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya dapat lebih meningkatkan pem­ bangunan di Provinsi Bengkulu. “Ren­cananya, Bengkulu akan melaksanakan pem­bangunan di 7 kawasan pesisir. Untuk itu, saya berharap adanya bantuan dari Kementerian PUPR da­ lam menunjang pem­bangunan di 7 ka­wa­san pesisir tersebut,” harap Ridwan. Kunjungan kerja dilanjutkan dengan me­ ngun­jungi IPAL di Kelurahan Kebun Keling. IPAL yang terbangun pada tahun ang­garan 2016 ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. “Setiap Mainhole yang ada harus dikunci dengan baik dan dila­kukan kontrol agar tidak ada sampah yang masuk dan aman dari jangkauan anak-anak yang bermain disekitarnya. Selain itu, kepada Kelompok Swadaya Mayarakat (KSM) Pengelola untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam me­ la­kukan pengelolaan IPAL agar sistem yang berjalan dapat menjadi lebih baik,” him­bau Sri Hartoyo. ( Teks: Indah/MDHP/Randalbkl/ari)

info baru

Cipta Karya Bangun Gedung PIP2B di Tanjung Selor Kaltara Gubernur Kalimantan Utara, Direktur Bina Penataaan Bangunan (BPB) Ditjen Cipta Karya, Sekertaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas PUPR-PERKIM Provinsi Kalimantan Utara dan Ketua DPRD melakukan Peletakan Batu Pertama gedung Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan (PIP2B) di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (14/06/2017).

G

ubernur Kalimantan Utara Irianto Lam­ brie mengapresiasi pembangu­nan ge­ dung PIP2B di Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara, luasan gedung yang akan di bangun sekitar 1100 m² di atas la­ han seluas 2.500 m², lahan ini merupakan hi­bah dari Pemerintah Kabupaten Bulungan ke­ pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. “Gedung PIP2B yang akan di bangun nan­tinya bisa menjadi momentum kegiatan pemerintahan. Gedung ini harus mempunyai ciri daerah dan ramah lingkungan agar pe­ meliharannya lebih mudah dan tidak me­ makan biaya perawatan,” tutur Irianto. Direktrur BPB Adjar Prajudi mengatakan, gedung PIP2B ini akan dijadikan pusat in­ frastruktur bidang Cipta Karya di Provinsi Kalimantan Utara, agar segala ide kreatif dan ino­ vatif lebih cepat diinformasikan. “Kami pun berharap agar gedung PIP2B nantinya bisa dipakai dalam kegiatan Cipta Karya mau­pun kegiatan lainnya,” kata Adjar. Lanjut Adjar, gedung PIP2B ini akan dikerjakan dalam 2 tahap agar bisa difung­ sikan dengan baik dan bagus dengan mem­ punyai ciri khas arsitektur kearifan lokal, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 dan Peraturaan Pemerintah

Gedung PIP2B ini akan dikerjakan dalam 2 tahap agar bisa difung­sikan dengan baik dan bagus dengan mem­punyai ciri khas arsitektur kearifan lokal, Nomor 36 Tahun 2005 tentang Standar Tek­ nis Bangunan Gedung. Senada dengan Direktur BPB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Suheriyatna kembali menekankan pesan

Gu­­ bernur Provinsi Kalimantan Utara yaitu de­­ sain arsitektur bangunan gedung ini ti­ dak perlu mewah dan akses masuk harus diper­­besar, dengan pembangunan basement meng­gunakan metode watering. (Teks: Hajar/RandalKaltara/ari)

Tahun XVEdisi 06 |17

info baru

Cipta Karya Segera Bangun SPAM Regional Durolis Penyediaan air minum yang layak di Provinsi Riau menjadi tanggung jawab semua pihak baik pemerintah, masyarakat, maupun peran serta swasta dalam rangka upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dimana pada akhir tahun 2019 diharapkan 100% masyarakat dapat mengakses layanan aman air minum.

H

al tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo da­ lam acara penandatanganan Kese­ pakatan Bersama (KSB) dan Perjanjian Kerjasama (PKS) Penyelenggaraan Pem­ ba­­ ngunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Durolis (Dumai, Rokan Hilir, Beng­kalis), Senin (19/06/2017) di Pekanbaru. Sri Hartoyo mengungkapkan, penye­ leng­­ garaan pembangunan SPAM Regional Durolis adalah upaya Kementerian PUPR ber­sama Pemerintah Provinsi Riau dan Pe­ merintah Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis yang terletak di wilayah pesisir Riau yang secara sinergi akan mewujudkan pelayanan air minum

18|Edisi 06Tahun XV

yang layak bagi masyarakat di ketiga wilayah tersebut. SPAM Regional Durolis diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai bagian dalam perwujudan komitmen Pemerintah Provinsi untuk peningkatan pelayanan da­ sar publik bidang air minum. SPAM Re­gio­­ nal Durolis adalah salah satu skenario pe­ ngembangan air minum regional yang akan dikembangkan di seluruh wilayah Pro­ vinsi Riau. “Penyelengaraan pembangunan SPAM Du­rolis ini akan dimulai setelah penan­ da­ tanganan kesepakatan bersama dan per­ janjian kerjasama,” tutur Sri Hartoyo. KSB tersebut dilaksanakan antara Dirjen

Cipta Karya dengan Gubernur Riau, Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR yang diwakili oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Walikota Dumai, Bupati Rokan Hilir dan Bupati Bengkalis. Sedangkan, penandatangan PKS dila­ku­ kan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air yang diwakili oleh Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku, Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Kepala Dinas PUTR Kota Dumai, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Rokan Hilir dan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkalis. SPAM Regional Durolis ini direncanakan memiliki kapasitas sebesar 1600 liter/de­ tik yang terbagi dalam 3 tahap. Tahap I sebesar 400 liter/detik ini akan dimulai pem­bangunannya pada TA. 2017 dan akan melayani 6 kecamatan di Kota Dumai (Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Se­ latan), 4 kecamatan di Rokan Hilir (TP TJ Melawan, Bangko, Rimba Melintang, Batu Hampar, Bangko Pusako) dan 2 kecamatan di Kabupaten Bengkalis (Mandau, Pinggir) dengan masing-masing jumlah sambungan rumah yang akan terbangun di Dumai 15.000 SR, Rokan Hilir 10.000 SR, Bengkalis 15.000 SR. Sumber air yang digunakan dalam pem­ bangunan SPAM Regional Durolis berasal dari Sungai Rokan yang menjadi sumber air baku satu-satunya yang layak digunakan untuk pelayanaan air minum di ketiga wila­ yah tersebut. Tahap I ini akan menelan biaya kurang lebih Rp. 800 miliar yang didanai bersama oleh APBN, APBD Provinsi dan APBD III Kabupaten/Kota. “Diharapkan pada akhir tahun 2018 ma­ syarakat di Rokan Hilir dapat menikmati pe­layanan air minum yang baik. Kemudian pembangunan jaringan pipa distribusi yang cukup panjang untuk melayani Dumai dan wilayah Duri sekitarnya dapat dinikmati pada akhir tahun 2019,” tutur Sri Hartoyo. ( Teks: FA-AP/RANDAL-RIAU/ari)

info baru

Infrastruktur Permukiman Kota Baru Makassar Siap Dibangun Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman(PKP) melakukan Sosialisasi Perencanan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Baru di Makassar, Senin (05/06/2017).

K

egiatan ini dibuka oleh Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto. Ramdhan mengatakan, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang terus menerus dan merupakan usaha untuk lebih maju dan terjadi perbaikan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengembangan kota baru yang mandiri serta terwujudnya kota layak huni, kota hijau, dan kota cerdas menjadi tanggung jawab bersama antar kementerian, lembaga dan daerah. Pembangunan Kota Makassar secara umum mendukung pembangunan yang ter­ tuang dalam RPIJM 2015-2019. Hal ini da­ pat dilihat dalam visi Kota Makassar yaitu “Makassar Kota Dunia yang Nyaman untuk Semua pada Tahun 2019”. Makassar sudah menetapkan 8 titik pe­ ngem­ bangan kota baru yang sudah ter­ tera dalam RTRW yaitu pertama, daerah se­ putaran kawasan Karebosi berada di pusat Kota Makassar tepatnya, termasuk titik nol Kota Makassar. Kedua, kawasan mari­ tim terpadu, berlokasi di pesisir utara tepat­nya di wilayah Kelurahan Parangloe dan Untia.

Pada kawasan ini terdapat dua ikon besar yaitu Megacity dan Kampus Transportasi Ter­ padu (PIP). Ketiga, kawasan Delta Lakkang, berlokasi di Delta Lakkang, kawasan ini me­ ru­ pakan kawasan pengembangan ekomi­ nawisata. Keempat, Makassar New Port termasuk rencana pengembangan kawasan baru pela­ buhan di pesisir utara Kota Makassar. Kelima, Centerpoint of Indonesia dan pesisir, yang merupakan kawasan pengembangan baru di pesisir barat Kota Makassar depan pantai

Losari. Keenam, Danau Balang Tonjong, di Kelurahan Antang, danau ini termasuk ka­ wasan resapan air dan juga sebagai ka­ wasan pengembangan blue tourism. Ke­tujuh, kawasan Barombong, terletak di Barom­bong pesisir selatan Kota Makassar. Kawasan ini termasuk kawasan olahraga terpadu. Dan kedelapan, kawasan Jipang (Jipang Bussines Park), kawasan ini terletak di jalan Tallasalapang. “Selain itu, perencanaan pembangunan di daerah harus memerhatikan adanya sin­ kronisasi, koordinasi, dan integritas dengan perencanaan pembangunan nasio­ nal. De­ ngan demikian, perencanaan pemba­ngu­nan harus berpedoman pada sistem peren­­canaan pembangunan nasional,” tutur Ramdhan. (Teks: JML/AKB/Randal SulSel/ari)

Tahun XVEdisi 06 |19

inovasi

Program BSPS

Dukung Pembangunan Destinasi Wisata Indonesia Ristyan Mega Putra *)

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan aneka budaya dan tempat-tempat eksotik yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Hal itu membuat Indonesia menjadi salah satu destinasi favorit yang mampu menarik kedatangan wisatawan baik wisatawan domestik maupun luar negeri.

Sebaran Lokasi BSPS Dukungan Destinasi Wisata

20|Edisi 06Tahun XV

inovasi

N

amun demikian, di balik kekayaan budaya dan lokasi wisata yang ada ternyata masih banyak lokasi des­ tinasi wisata yang belum dikelola secara maksimal oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah setempat. Akibatnya tentu masih banyak lokasi-lokasi destinasi wisata yang kurang berkembang sehingga tidak dapat mendukung kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lokasi wisata tersebut. Salah satu hal yang sering di lihat secara langsung di tempat-tempat wisata oleh para wisatawan adalah hunian atau rumah yang menjadi tempat tinggal masyarakat. Keberadaan masyarakat yang tinggal di lokasi wisata sudah seharusnya menjadi salah satu fokus perhatian jika sebuah objek wisata akan dikembangkan. Rumah juga bisa diartikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset

Rumah juga bisa diartikan sebagai bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya sehingga masyarakat yang memiliki rumah layak tentunya juga akan membawa dampak positif bagi penghuninya. bagi pemiliknya sehingga masyarakat yang memiliki rumah layak tentunya juga akan membawa dampak positif bagi penghuninya. Sebagaimana tertuang dalam Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hi­

dup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Hal tersebut juga ada di dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 5 ayat 1 di amanatkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaanya dilaksanakan oleh pemerintah. Sedangkan di dalam pasal 15 huruf P disebutkan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melak­ sanakan pembinaan mempunyai tugas an­ tara lain memberikan pendampingan bagi orang perseorangan yang melakukan pem­ bangunan rumah swadaya. Hal yang sama juga diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 ayat (1) huruf d bahwa perumahan rakyat dan kawasan permukiman merupakan salah satu urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Lalu, apa saja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat untuk mengoptimalkan berbagai destinasi wisata yang hampir ada di setiap penjuru negeri ini. Kini, Pemerin­ tah Pusat telah menugaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna memberikan dukungan pem­ ba­ngunan infrastruktur maupun peru­ma­han untuk mengembangkan des­tinasi wisata ter­ sebut. Kementerian PUPR melalui Ditjen Pe­ Tahun XVEdisi 06 |21

inovasi Ben­tuk–bentuk keswadayaan yang dimak­sud dapat berupa tenaga kerja dan bahan bangunan yang dimiliki oleh masya­rakat itu sendiri. nye­diaan Perumahan dan Ditjen Cipta Karya langsung turun ke lapangan guna men­ jalankan program peningkatan kualitas ling­ kungan kawasan destinasi wisata ter­sebut. Pembagian tugas pun dilaksanakan agar ti­­dak terjadi tumpang tindih dalam pelak­ sanaan program tersebut. Pertama, pemerintah berupaya untuk me­ lak­ sanakan peningkatan kualitas Ru­ mah Tidak Layak Huni (RTLH) melalui pro­ gram Bantuan Stimulan Perumahan Swa­ daya (BSPS) yang ditangani langsung oleh Direktorat Rumah Swadaya Ditjen

22|Edisi 06Tahun XV

Pe­­ nyediaan Perumahan. Kedua, penataan ling­ kungan perumahan dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang dilak­ sanakan oleh Ditjen Cipta Karya. Ha­ sil kolaborasi pelaksanaan program dari masing-masing Ditjen tersebut sudah da­ pat dilihat di beberapa lokasi destinasi wi­ sata diantaranya di lokasi wisata Pantai Mandalika, Lombok Tengah dan Danau Toba di Kabupaten Simalungun dan berbagai kota-kota lainnya di Indonesia. Adanya dukungan serta anggaran yang memadai untuk mengubah lokasi yang ada menjadi lebih nyaman untuk dikunjungi wisatawan tersebut nantinya akan memiliki dampak positif bagi masyarakat sekitar. Se­ lain itu, dampak sosial dan ekonomi tentu akan dapat meningkatkan kesejahteraan ma­syarakat. Dalam pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), peme­ rintah memberikan bantuan berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan atau peningkatan kua­ litas rumah beserta prasarana, sarana, dan

utilitas umum. Dalam hal ini, pemerintah pun berupaya untuk mendorong upaya dan prakarsa masyarakat untuk saling bergotong royong membangun rumahnya. Rumah swadaya berdasarkan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pe­ rumahan dan Kawasan Permukiman ada­ lah rumah yang di bangun atas prakarsa dan upaya swadaya masyarakat itu sendiri. Ben­ tuk–bentuk keswadayaan yang dimak­ sud dapat berupa tenaga kerja dan bahan bangunan yang dimiliki oleh masya­ rakat itu sendiri. Sedangkan, sumber-sumber ke­ swadayaan lainnya dapat berupa ban­ tuan pembiayaan dari keluarga inti, sau­dara dari keluarga besar (extended family) dan ling­ kungan sekitar yakni tetangga ru­mah yang memiliki kemampuan ekonomi se­ hing­ ga mam­pu membantu mereka yang ting­gal di ru­mah tidak layak huni. Contoh pembangunan rumah dengan ban­­tuan Program BSPS Kementerian PUPR : *) Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

inovasi

Seberapa Pedulikah Kita

Pada Kondisi Persampahan di Indonesia Veronica Yusniar *)

“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh!” Ungkapan tersebut menyatakan betapa besarnya arti persatuan dan kesatuan, bahwa apabila bersatu padu, kita tidak hanya teguh dalam arti lebih kuatdalam menghadapi permasalahan, namun juga mampu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat kita selesaikan sendiri.

T

ingkat keterkumpulan-keterangkutan sam­pah yang masih rendah, kinerja Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yang tidak dioperasikan dengan baik, masih lemahnya kesadaran masyarakat terkait

sam­­pah, keterbatasan penganggaran, hing­ ga penegakan hukum yang masih perlu diperkuat, menjadi sejumlah potret eksisting sistem pengelolaan sampah di banyak per­ kotaan di Indonesia.

Potret Eksisting Pada awal tahun 2016, Indonesia dinya­ ta­ kan dalam keadaan “darurat sampah”. Direk­tur Pengelolaan Sampah Kementerian Ling­­ku­ngan Hidup menyampaikan dalam pe­­ri­ngatan Hari Peduli Sampah Nasional di Bun­ daran HI, Jakarta, Minggu, 21 Februari 2016, bahwa total sampah di Indonesia men­ capai 64 juta ton per tahun. Hal ini ten­ tunya sangat mengkhawatirkan. Kebia­ saan membuang sampah tidak pada tem­­­­­­­­patnya akibat dari kurangnya rasa pe­­­­­­duli dan budaya instan, disinyalir meru­ pa­ kan penyebab terbesar dari masih be­

Gambar 1. Pembersihan Sampah pada Sungai Ciliwung di Jakarta

Tahun XVEdisi 06 |23

inovasi

Gambar2. Fakta-Fakta Tentang Sampah (sumber: www.bergerak.bebassampah.id)

lum tuntasnya masalah persampahan di Indo­nesia dewasa ini. Sehingga, untuk me­ ngatasinya, bukan hanya pemerintah saja yang harus menyediakan tempat-tempat pe­ wa­ dahan sampah maupun pengolahan sam­pah di berbagai lokasi, rajin melakukan kam­panye akan bahaya sampah, serta mem­ buat kebijakan yang ramah lingkungan, namun juga masyarakat Indonesia sendiri yang harus berbenah diri untuk mengurangi sampah. Direktorat Jenderal Cipta Karya pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Peru­­ mahan Rakyat melalui Direktorat Pe­ngem­ bangan Penyehatan Lingkungan Per­ mu­ ki­­man, juga telah menciptakan ber­ba­gai inovasi dalam sistem pengelolaan sam­ pah dan membangun infrastruktur pengo­ lahan sampah, antara lain seperti Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah, di berbagai kabupaten/ kota di Indonesia, untuk mengatasi ber­ bagai permasalahan yang terjadi. Na­­ mun, pembangunan infrastruktur-infra­struk­­tur ini, bila tidak diimbangi dengan ke­sa­daran ma­ syarakat untuk peduli ter­ha­dap ling­kungan, maka akan menjadi per­ ma­ salahan yang tiada kunjung tuntas.

24|Edisi 06Tahun XV

Dampak Negatif Sampah Pada Lingkungan Salah satu jenis sampah yang menyumbang polusi terbesar adalah sampah organik, se­ perti sampah makanan dan sampah ha­ laman. Hal ini diakibatkan karakteristik kan­­dungan senyawa organik dalam sampah

organik, yang lebih bersifat melarut di dalam air, sehingga lebih mudah melepas polutan ke badan air. Senyawa organik pada air lindi yang dihasilkan dari unit pengolahan sampah (sel landfill) pada TPA sampah, umumnya diakibatkan oleh pelindian sam­ pah organik, sehingga menghasilkan po­ lutan yang dinyatakan dalam besaran Bio­chemical Oxygen Demand (BOD) dan Che­mical Oxygen Demand (COD) dengan ka­ dar tinggi. Selainitu, sampah plastik juga berperan dalam penurunan kualitas ta­nah, dimana plastik sangat sulit terurai di alam. Bahkan, sampah plastik yang tidak ter­ ta­ ngani dengan baik akan terbawa aliran air hujan yang dapat mengalir ke sungai dan laut, serta akhirnya menjadikan laut menjadi tercemar. Sampah logam dan sampah gelas lebih bersifat inert, namun juga mampu memberikan pencemaran zat anorganik ke dalam tanah. Selain menimbulkan dampak pence­­ma­ ran, sampah yang tidak tertangani dengan baik, juga akan berdampak pada tersum­ batnya aliran air sungai, yang berakibat pada banjir. Banyak warga yang tinggal di bantaran sungai membuang sampah lang­ sung di aliran sungai atau kali. Semakin besar jumlah sampah yang bertumpuk akan membuat luapan air sungai, yang pada ak­ hirnya menjadi banjir.

Gambar3. Proses Pengolahan Sampah (sumber: www. www.slideshare.net)

inovasi

Gambar4. Cara Membuat Kompos Skala Rumah (sumber: www. http://pnknursery.blogspot.co.id)

Selain menimbulkan dampak pencemaran, sampah yang tidak tertangani dengan baik, juga akan berdampak pada tersumbatnya aliran air sungai, yang berakibat pada banjir. Upaya Pengolahan Sampah Berapa banyak dari kita, yang bekerja pada sektor pembangunan infrastruktur per­ sam­­­­­pahan, namun masih suka membuang sam­­pah sembarangan? Berapa banyak dari kita, yang mengerti teknologi pembuatan kompos rumah tangga, namun tidak pernah mencobanya di rumah? Memulai kebiasaan baik tentu tidak semudah membalik tela­ pak tangan. Ada kalanya hal ini dirasa berat karena sudah menjadi kebiasaan yang umum, sehingga dibutuhkan usaha dan tekad yang kuat dari dalam diri sendiri. Perubahan ti­ dak harus terjadi secara langsung, na­ mun berubah sedikit demi sedikit, serta me­ nunjukan perkembangan yang positif dan naik setiap harinya. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, yang dapat dimulai dari

diri sendiri, keluarga, lingkungan, dan yang terpenting mulailah dari sekarang. Beberapa upaya hierarki dalam me­nge­ lola sampah, mencakup reduce (me­ngurangi), reuse (memakai kembali), recycle (daur ulang), dan destroy (meng­hancurkan). Hal ini dapat dilakukan, dalam berbagai upaya un­ tuk mengurangi kuantitas dan dampak ne­ gatif sampah terhadap lingkungan. Reduce adalah mengurangi pengguna­ an bahan bahan yang tidak ramah lingku­ ngan. Contohnya seperti membeli kema­san isi ulang untuk deterjen, shampo, sabun, atau kecap, ketimbang membeli kemasan yang baru setiap kali habis; membeli ba­ rang kebutuhan dengan kemasan besar; me­ ngurangi pembelian barang yang tidak terlalu kita butuhkan; membawa tas belanja

sendiri untuk mengurangi tas/kantong plas­ tik; mengganti tisu dengan sapu ta­ ngan; meng­ ganti botol plastik yang dapat dire­ mukan dengan botol plastik keras, dan lain se­bagainya. Reuse adalah memakai kembali barangbarang yang memang masih dapat digunakan, walaupun tidak sesuai fungsi aslinya. Con­ tohnya seperti menggunakan buku tulis yang kertasnya masih kosong untuk catatan atau coret-coret; menggunakan kedua sisi kertas; botol air mineral dapat digunakan untuk pot bunga, dan lain sebagainya. Recycle adalah mengolah/mendaur ulang sampah menjadi barang baru yang berguna. Contohnya seperti membuat kompos, mem­ buat wadah tisu, membuat pot bunga, dan masih banyak lagi. Banyak inovasi yang bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang sampah, sehingga umumnya barang-barang bekas tersebut bias dijual, bahkan dapat menghasilkan suatu keuntungan. Destroy (menghancurkan) adalah peng­ hancuran sampah yang sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali harus ditangani se­ cara baik dan benar. Merupakan upaya mengolah beberapa jenis sampah ber­ ba­ haya yang mengandung limbah B3 (Ba­ han Berbahaya dan Beracun), yang harus dimusnahkan agar tidak berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Berbagai proses se­ perti pembakaran, penetralisasian, hingga pemgurugan di tempat yang jauh dari per­ mukiman, wajib dilakukan agar tercipta lingkungan bersih, sehat, dan terbebas dari masalah sampah. Permasalahan sampah pada dasarnya men­­ jadi masalah kita bersama. Oleh ka­ re­ nanya, sudah sepatutnya mendapatkan perhatian semua pihak. Sekecil apapun hal yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi, lakukan saja! Dengan terwujudnya kesada­ ran kita bersama untuk lebih bertanggung jawab dengan mengolah sampah masingmasing, maka niscaya permasalahan sam­ pah di Indonesia dapat tertangani dengan lebih baik dan tuntas. *) Staf fungsional (sektor persampahan) di Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis, Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kontak dengan penulis: veronica. [email protected] Tahun XVEdisi 06 |25

inovasi

PROGRAM KOTAKU SIAP WUJUDKAN KOTA LAYAK HUNI di BENGKULU “Kota layak huni, produktif dan berkelanjutan” merupakan tujuan yang akan dicapai melalui program KOTAKU (Program Kota Tanpa Kumuh). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut dilakukan serangkaian kegiatan di tingkat kabupaten/kota.

P

rogram KOTAKU di terjemahkan keda­ lam dua kegiatanya itu pening­katan kualitas permukiman dan pence­gahan permukiman kumuh yang dilakukan melalui pendekatan partisipatif. Pendekatan tersebut mempertemukan perencanaan makro (top down) dengan perencanaan mikro (bottom up). Penanganan permukiman kumuh mem­ butuhkan kolaborasi banyak sektor oleh banyak pihak untuk dapat mengerahkan beragam sumber daya dan sumber dana dari tingkat pusat, provinsi, kota/kabupaten,

26|Edisi 06Tahun XV

kecamatan hingga kelurahan/desa. Termasuk pihak swasta, perguruan tinggi, kelompok peduli lainnya melalui keterpaduan program. Pemerintah kabupaten kota diharap­kan mampu menggalang kolaborasi tersebut dalam peningkatan kualitas permukiman di wilayahnya untuk mewujudkan 0 ha per­ mukiman kumuh hingga tahun 2019. Untuk melaksanakan tahapan program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dibangun lembaga sesuai dengan kebutuhan. Lem­ baga tersebut dapat memampukan lembaga yang sudah ada atau membentuk baru.

Untuk tahapan perencanaan program, diba­ ngun Tim Inti Perencanaan Partisipatif (TIPP), bersama masyarakat tim ini akan menyusun Rencana Penataan Lingkungan per­ mukiman (RPLP) sementara di tingkat Kota/Kabupaten di bentuk Pokja PKP yang berfungsi Mengkoordinasikan keterpaduan program percepatan pencapaian target “kota layak huni/ kota tanpa permukiman kumuh” dengan berpedoman pada perencanaan penanganan Kumuh Kota/Kabupaten yang su­dah ada Rencana Penanganan Pencegahan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Salah satu output dari perencanaan yang dibuat di tingkat masyarakat adalah kegiatan dengan skala cukup besar dalam hal ini melibatkan beberapa lingkungan atau kelurahan sehingga kegiatan ini juga harus ditangani oleh lingkup yang lebih besar atau kawasan, kegiatan ini biasanya di sebut dengan kegiatan skala kawasan/ kegiatan skala kota dan perencanaan ini secara otomatis masuk dalam RP2KPKP. Untuk penanganan kegiatan ini diperlukan perencanaan yang matang yang melibatkan beberapa ahli, mulai dari ahli perencanaan di bidang desain yang harus mendesain kawasan yang akan ditangani hingga pada ahli merencanakan pembangunan fisik se­ perti apa yang akan di bangun di kawasan tersebut. Untuk tahun 2017 Provinsi Bengkulu

inovasi memiliki lokasi Kumuh di mana pena­nga­ nannya merupakan skala kawasan dian­ taranya di Kota Bengkulu akan men­ dapat pe­ nanganan skala kota adalah ka­ wasan Ke­bun Keling dan kawasan Pintu Batu, ter­ pilihnya 2 kawasan ini yang menjadi prio­ ritas ditahun 2017 telah melalui bebe­rapa proses seleksi.

Perencanaan yang di buat untuk 2 ka­ wasan tersebut juga harus melalui bebera­ pa kali uji publik, hingga bisa masuk pada proses lelang pekerjaan. Pada tanggal 25 April 2017 di lakukan ekspose perencanaan skala Kota untuk 2 kawasan tersebut, eks­ pose ini sudah merupakan ekspose ke-2 se­ telah sebelumnya telah di lakukan ekspose

Untuk melaksanakan tahapan program KOTAKU di tingkat kelurahan/desa dibangun lembaga sesuai dengan kebutuhan.

didepan tim Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM) pada tanggal 02 Maret 2017 lalu. Dalam kegiatan ekspose tersebut rencana penataan kawasan secara keseluruhan di tampilkan baik dari segi desain kawasan, rencana pembangunan fisik lengkap de­ ngan DED dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penanganan kawasan juga di tampilkan. Kepala Satuan Kerja Penataan Kawa­san Permukiman (Satker PKP) provinsi Beng­kulu Era Puspita menekankan bahwa pada dua kawasan tersebut fokus penanganan adalah pembangunan drainase sebagai sumber masalah kekumuhan di wilayah tersebut selain itu faktor pendukung seperti sanitasi, persampahan dan proteksi kebakaran men­ jadi prioritas juga untuk menuntaskan kumuh di kawasan tersebut, karena itu kerjasama lintas sektor dan lintas program men­jadi sangat penting. “Kegiatan ini harus benar-benar mem­ berikan dampak perubahan lingkungan bu­ kan hanya sekedar melepaskan tang­gung­ jawab menyelesaikan pekerjaan akan tetapi kebermanfaatan untuk masyarakat yang menjadi prioritas utama juga” tegas Era. Di sampaikan juga oleh Team leader OC2 Bengkulu Ir. Harmudya “untuk hasil yang maksimal kerjasama semua pihak menjadi sangat penting untuk itu konsep kolaborasi harus benar-benar berjalan.” Banyak harapan dari program KOTAKU kita semua berharap dengan program ini betul-betul dapat merubah wajah kota menjadi kota yang layak huni, menjadi kota yang dapat membahagiakan penghuninya. (Teks: Kartini.OC2/MDHP_indah/RdlBKL)

Tahun XVEdisi 01 |27

inovasi

Toilet dan Air Bersih, Garda Terdepan Pariwisata Nasional

Seiring dengan upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sejumlah tempat wisata semakin banyak jumlahnya.

H

al ini menjadi nilai tambah positif bagi negara kita. Namun apakah keberada­ an tempat wisata tersebut juga telah diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan prasarana sarana yang dibutuhkan? Bahkan tidak hanya cukup dipenuhi saja melainkan fasilitas tersebut harus layak di dapatkan oleh para pengunjung. Sebab ada beberapa tempat wisata yang sangat bagus namun sayangnya kondisi fasilitas yang tersedia di tempat wisata tersebut masih jauh pang­ gang dari api alias masih jauh dari ha­ rapan sehingga hal ini akan membuat para pengunjung menjadi kecewa. Padahal pemerintah telah menetapkan 10 prioritas destinasi wisata Indonesia yaitu Danau Toba, Tanjung Kelayang, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Borobudur, Bromo dan Labuan Bajo.

28|Edisi 06Tahun XV

Namun, ada banyak kendala yang dihadapi pemerintah, salah satunya kebersihan toilet. Di banyak tempat wisata, umumnya fasilitas utama yang sangat dibutuhkan dan menjadi sorotan adalah fasilitas toilet publik dan ketersediaan air bersih. Setiap bangunan rumah, gedung per­ kantoran, pusat perbelanjaan, pasar maupun bangunan sejenis lainnya tentu dilengkapi dengan fasilitas umum seperti toilet. Na­ mun, tak seperti area lobi, ruang kerja ataupun ruang tamu, toilet kerap masih sering diabaikan kebersihannya. Meski ter­ lihat sepele, kondisi kebersihan toilet akan selalu diingat orang ketika berkunjung ke suatu tempat. Hal ini berarti bahwa toilet secara tidak langsung melambangkan ke­ pribadian pemiliknya. Bahkan jika ke satu ne­gara, orang kerap akan menilai kebersihan

negeri tersebut dari kebersihan tolietnya. Bagaimana dengan di Indonesia? Di negeri ini, kesadaran untuk menja­ ga kebersihan toilet masih sangat rendah, apalagi toilet umum. Mungkin karena di­ ang­­­ gap kebersihan toilet umum menjadi tang­­­gung jawab pengelola, plus masih ada penarikan iuran kebersihan di pintu masuk toilet. Ketika toilet tak lagi bersih dan nya­ man digunakan, pastilah orang akan ma­las menggunakannya. Kualitas buruk toi­ let di Indonesia ini tentu berimbas pada cit­ra bu­ ruk negara Indonesia. Kondisi toilet yang kotor dan tak tera­wat secara tak langsung mencerminkan kepri­ badian bangsa yang juga tak berbudaya. Sampai-sampai ada guyonan tentang toilet Indonesia, jika dalam perjalanan pulang dari banyak tempat di dunia, bagaimana cara mu­dah mengetahui jika anda sudah sampai di Indonesia? Jawabnya mudah, masuk saja ke toilet umum, jika kita temukan toilet yang bau dan tidak nyaman, itu tandanya anda sudah sampai di Indonesia. Toilet bukan sekadar ruangan sisa di belakang rumah, persepsi mengenai toilet harus diubah. Toilet adalah bagian hidup yang penting. Kalau toilet diletakkan pada tempat bagus, kering, harum dan ditata dengan artistik ma­ka hidup kita lebih nyaman dan lengkap. Toilet bagian dari kebudayaan kita, wajah toilet adalah wajah kita, sebagai bangsa Indonesia. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut menjaga kebersihan toilet membuat Indonesia menduduki posisi 109 dari 141 negara soal kebersihan toilet di tempat wisata, hal ini berdasarkan laporan Travel and Tourism Competitivenes Index (TTCI). Padahal pemerintah menargetkan 20 juta turis yang datang ke Indonesia pada 2019. Target ini terus dikejar dengan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah destinasi pa­riwisata yang diprioritaskan pemerintah. Hal ini menjadi cambuk bagi pemerintah

inovasi menggunakannya. Terlebih bagi para pe­ lancong yang terbiasa melakukan per­ ja­ lanan lintas negara, tentu sangat men­ dam­­bakan toilet publik senyaman toilet di rumah sendiri. Hal ini menjadi nilai tambah bila toilet tersebut juga ramah lingkungan. Hadirnya toilet memang sangat dibutuhkan

untuk terus meningkatkan kualitas toilet umum di Indonesia. Mulai dari bandara, ka­ wasan konservasi hingga pasar dan fasi­litas hotel serta penginapan yang ada. Fasilitas ini memang terbilang sepele namun tahukah kita, bahwa kebersihan dari sebuah tempat wisata adalah terlihat dari toiletnya? Namun sayangnya masih ba­nyak tempat wisata yang kondisi toilet­ nya sa­ ngat memprihatinkan. Tidak hanya karena kebersihan dari toilet itu sendiri melainkan kondisi air pada toilet tersebut harus lancar dan bersih. Memastikan kebersihan toilet

baik dalam sebuah ruang publik, tentunya toilet yang lebih dari sekadar “fasilitas sa­

Pemerintah China sen­diri te­lah mencanangkan ‘Revolusi Toilet Na­sio­nal’. dan ketersediaan air yang cukup merupa­kan hal yang sama pentingnya sebab air ini akan digunakan oleh para pengunjung untuk mem­­­ber­sihkan diri. Kebutuhan sarana toilet yang nyaman dan bersih tentu menjadi kebutuhan yang sangat didambakan oleh setiap orang yang

nitasi untuk tempat buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan muka”. Selain masalah fungsi dan jumlah yang harus memadai, kualitas, citra, dan pemaknaan ruang toilet sesungguhnya dapat menjadi alat untuk mendorong masyarakat meng­ hargai lingkungan dan kebersihan. Toilet

dengan ventilasi dan cahaya yang baik ten­ tunya akan mampu menghadirkan ruang yang segar, bersih, dan tidak lembap. Para pengelola tempat wisata dituntut mampu mengerti dan memahami bagaima­ na cara menjaga toilet pada tempat wisata agar selalu bersih sehingga akan membuat para pengunjung nyaman dan puas dengan layanan yang ada di tempat wisata tersebut. Tenaga kebersihan harus selalu tersedia di setiap tempat wisata untuk memastikan ke­bersihan dari toilet publik tersebut. Ha­ rapan terkait kondisi toilet publik ini ten­ tunya tidak berhenti menjadi sekedar ha­ rapan saja, namun semoga harapan ini dapat memprovokasi, menggelitik, me­ nga­ jak berbagai pihak terkait untuk segera me­ lakukan perbaikan bersama-sama mewu­jud­ kan toilet publik yang “sehat dan nyaman” pada ruang publik kita. Ibarat pepatah kejarlah ilmu hingga ke negeri China, Indonesia dapat belajar dari China dalam peningkatan kualitas toilet di tempat wisata. Pemerintah China sen­diri te­ lah mencanangkan ‘Revolusi Toilet Na­sio­nal’. Program ini untuk menambah 71.000 toilet di lokasi wisata. Target program ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang hanya 50.000 toilet umum. Rencana ini untuk memperbaiki reputasi buruk Ne­ geri Tirai Bambu ini dari masalah kotor di fasilitas umum. Badan Pariwisata Nasional China menyatakan 93 persen target ini sudah tercapai. Dalam survei Kantor Berita Xinhua, 80 persen wisatawan mengaku puas dengan kondisi toilet yang ada di lokasi wisata. Angka ini naik dibandingkan pada 2015 lalu sebesar 70 persen. Selain itu, China juga menerapkan teknologi dalam toilet umumnya. Di mana, para turis harus mendekatkan mukanya ke mesin gu­lu­ngan tisu agar tak terjadi pemborosan. “Jika ter­ tangkap mencuri atau nakal bisa meng­ hadapi hukuman karena merusak fasi­ litas umum,” tulis laporan survey tersebut. Dalam upaya mendukung pengem­ ba­ ngan destinasi wisata nasional, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik tolak untuk peduli air dan sanitasi yang sehat dimanapun kita berada. Jika sanitasi kita baik, akan aman pula sumber air kita. Jika sumber air kita aman, maka akan tersedia pula air yang cukup bagi semua orang, saat ini dan untuk masa depan anak dan cucu kita, untuk kehidupan yang lebih baik, untuk kehidupan yang lebih sehat. (Teks: AdSR) Tahun XVEdisi 06 |29

sebaiknya anda tahu Cagar Budaya

Kota Tua Jakarta

Kota Tua Jakarta, juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama (Old Batavia) adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta, Indonesia. Wilayah khusus ini memiliki luas 1,3 kilometer persegi melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat (Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka).Kota Tua sebagai cikal bakal Jakarta, tentunya menyimpan banyak cerita di balik megahnya bangunan (tua) cagar budaya peninggalan masa lalu dari zaman kolonial Belanda. Pada 1972, Gubernur Jakarta, Ali Sadikin, mengeluarkan dekrit yang resmi menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan. Keputusan gubernur ini ditujukan untuk melindungi sejarah arsitektur kota atau setidaknya bangunan yang masih tersisa di kawasan tersebut.

WISATA KOTA TUA

5

Museum

Museum FATAHILLAH, MUSEUM KERAMIK, MUSEUM WAYANG, MUSEUM BANK INDONESIA, MUSEUM BANK MANDIRI

photografi Sekitar Museum-Museum dan di sekitar area Kota Tua sering di jadikan objek photografi bagi para pengunjung

kuliner Kafe Batavia, Djakarta Kedai-Seni dan Kantin Megarasa

sepeda

tempat belanja

Kedai UPK Museum Fatahillah, Museum Wayang dan Cluster-Cluster yang hanya buka pada malam hari.

30|Edisi 06Tahun XV

Penyewaan Sepeda Ontel untuk berkeliling Kota Tua

Museum Fatahillah

Mulanya Museum Fatahillah merupakan bangunan kolonial Belanda yang dipergunakan sebagai balai kota. Peresmian gedung dilakukan pada tanggal 27 April 1626 oleh Gubernur Jenderal Pieter de Carpentier (1623-1627) dan pembangunan gedung balai kota baru. Kemudian direnovasi pada tanggal 25 Januari 1707 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Joan van Hoorn selesai pada tanggal 10 Juli 1710 di masa pemerintahan lain, yaitu pada Gubernur Jenderal Abraham van Riebeeck. Pada tanggal 30 Maret 1974, gedung ini kemudian diresmikan sebagai Museum Fatahillah. Arsitektur bangunannya dari abad ke-17 bergaya neoklasik setinggi tiga lantai dengan cat kuning tanah, kusen pintu dan jendela dari kayu jati berwarna hijau tua. Bagian atap utama memiliki penunjuk arah mata angin. Museum ini terkenal dengan nama Museum Fatahillah karena letaknya di Jalan Taman Fatahillah, selain itu juga untuk mengenang pahlawan Fatahillah yang memberi nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta pada tanggal 22 Juni 1527 yang sekarang jadi ulang tahun Kota Jakarta.

Toko Merah

Museum Mandiri

Museum Wayang

Bangunan Toko Merah yang berada dalam kawasan Kota Tua Jakarta adalah salah satu bangunan cagar budaya di bawah pengawasan Pemda DKI Jakarta. Bangunan yang dibangun pada tahun 1730 oleh Gustaaf Willem Baron Van Imhoff, mantan Gubernur Jenderal VOC tahun 1743-1750 ini beralamat di Jl. Kali Besar Barat No. 11, Pinang Siang, Tambora, RT.7/RW.3, Roa Malaka, Tambora, Kota Jakarta Barat. Nama “Toko Merah” berdasarkan salah satu fungsinya yakni sebagai sebuah toko milik warga Tionghoa, Oey Liauw Kong, sejak pertengahan abad ke-19 untuk jangka waktu yang cukup lama. Nama tersebut juga didasarkan pada warna tembok depan bangunan yang bercat merah hati langsung pada permukaan batu bata yang tidak diplester. Namun ada juga yang mengatakan bahwa nama “Toko Merah” itu diambil setelah peristiwa Geger Pacinan yang pada saat itu banyak mayat orang Tionghoa bertebaran di Kali Besar sehingga permukaan air menjadi warna merah.

Gedung Museum Bank Mandiri yang berada di Jalan Lapangan Stasiun nomor 1 Jakarta-Kota berada tepat di depan Stasiun Jakarta-Kota atau Stasiun BEOS. Bangunan yang luasnya mencapai 10.039 m² ini dirancang oleh tiga arsitek Belanda yaitu J.J.J. de Bruijn, A.P. Smits dan C. van de Linde. Gedung ini mulai dibuat tahun 1929 dan diresmikan pada 14 Januari 1933 sebagai bank milik Belanda bernama Nederlandsche Handel Maatschappij.Gedung Museum Bank Mandiri merupakan Bangunan Cagar Budaya yang perlu terus dilestarikan. Bangunan ini memiliki empat lantai seluas 21.509 m² dan memiliki gaya arsitektur Nieuw Zakkelijk atau gaya Art Deco.

Bangunan Museum Wayang mulanya merupakan gereja tua yang didirikan VOC pada tahun 1640 dengan nama ‘de oude Hollandsche Kerk’. Hingga tahun 1732 gedung ini berfungsi sebagai tempat peribadatan penduduk sipil dan tentara Belanda yang tinggal di Batavia. Pada tahun 1733 gereja tersebut dipugar dan namanya diubah menjadi “de nieuwe Hollandsche Kerk” yang berdiri terus sampai tahun 1808. Di halaman gereja yang kini menjadi taman terbuka Museum Wayang terdapat prasasti-prasasti yang berjumlah 9 (sembilan) buah yang menampilkan nama-nama pejabat Belanda yang pernah dimakamkan di halaman gereja tersebut. Akibat terjadinya gempa, bangunan Gereja Belanda tersebut sempat rusak. Bagian depan museum ini dibangun pada tahun 1912 dengan gaya Noe Reinaissance, dan pada tahun 1938 seluruh bagian gedung ini dipugar dan disesuaikan dengan gaya rumah Belanda pada zaman Kolonial. Sumber : berbagai sumber/IR

Tahun XVEdisi 06 |31

lensa CK

Kementerian PUPR Gelar Buka Bersama 250 Anak Yatim dan Dhuafa

32|Edisi 06Tahun XV

Kementerian PUPR

Peringati Hari Lahir Pancasila

Tahun XVEdisi 06 |33

seputar kita Duta Sanitasi Jambi Kampanye Pentingnya Sanitasi di Bulan Ramadhan

Cipta Karya Konsisten Membangun Infrastruktur di Provinsi Banten Perencanaan dan Pengendalian (Randal) Provinsi Banten bersama Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (Satker PKP) Provinsi Banten melakukan monitoring kegiatan infrastruktur pembangunan jalan beton yang telah rampung dalam pekerjaannya, Selasa (06/06/2017). Kepala Satker PKP Provinsi Banten Andreas mengungkapkan, pentingnya pembangunan infrastruktur yang merata di setiap desa akan meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Hal ini merupakan salah satu program pembangunan dari Ditjen Cipta Karya sendiri guna mencapai gerakan 100-0-100. “Pekerjaan pembangunan jalan beton ini memiliki dampak yang sangat signifikan karena berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat Kelurahan Karang Asem, Kecamatan Cibebeur, Kota Cilegon dan merupakan jalan utama lalu-lalang masyarakat setempat,” tutur Andreas. (Teks: AFQ_RandalBanten/ari)

Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyehatan Ling­­ kungan Permukiman (PSPLP) Provinsi Jambi kembali meng­­­gelar kampanye peduli sampah dan lingkungan, Senin (19/06/2017). Acara ini digelar di Pasar Beduk Kota Baru Jambi dan melibatkan Duta Sanitasi Provinsi Jambi. Kepala Satuan Kerja PSPLP Provinsi Jambi Eka Pra­ setyawaty menyampaikan kampanye dan edukasi ini dila­kukan sebagai peran kepedulian terhadap kelestarian ling­kungan karena rasa tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan, misalnya dengan melakukan pe­ nge­ lolaan sam­ pah, air limbah dan drainase dengan bijak dan bertanggung jawab. (Teks: DM/Randal/Jambi/ari)

Satker PKP Banten Kejar Gerakan 100-0-100 di Provinsi Banten Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Per­ mukiman Provinsi Banten bersama Satu­ an Kerja Perencanaan dan Pengendalian Provinsi Banten melakukan monitoring pekerjaan paving block, hotmix dan uditch di Kelurahan Kaduagung Timur, Muara Ciujung Timur, Muara Ciujung Barat, Jumat (16/06/2017) yang sudah rampung dalam pelaksanaan pekerjaannya. Kegiatan infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya di Provinsi Banten pada TA 2017 sedikit demi sedikit telah rampung dalam pekerjaannya. Kegiatan fisik yang telah rampung men­da­ patkan apresiasi oleh masyarakat setem­ pat karena pembangunannya tepat sasaran. (Teks: AFQ/ERO/RandalBanten/ari)

34|Edisi 05Tahun XV