#BandungJuara
DATA DAN INFORMASI
ASISTEN PEMERINTAH SETDA KOTA BANDUNG
Jl. Wastukancana No. 2 Bandung, telepon (022) 4206485.
[email protected]
I.
INFORMASI BERKALA
A. Profil Kedudukan SKPD `Asisten Pemerintahan pada sekretariat daerah dipimpin oleh seorang Asisten, Asisten Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia
(HAM),
organisasi
dan
pemberdayaan
aparatur
daerah
dan
penyelenggaraan kerjasama daerah serta pengkoordinasian tugas perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya. (Peraturan Walikota Bandung Nomor 298 Tahun 2013). WALIKOTA BANDUNG WAKIL WALIKOTA BANDUNG SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN
BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM
Catatan :
BAGIAN ORGANISASI DAN PEMBERDAYAAN APARATUR DAERAH
BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)
BAGIAN KERJASAMA DAERAH
Garis Komando Garis Koordinasi
Visi dan Misi Kota Bandung Visi Kota Bandung “ Terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman dan sejahtera”. Misi Kota Bandung 1) Membangun Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
2) Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani; 3) Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing; 4) Membangun perekonomian yang kokoh, maju dan berkeadilan . (Peraturan Walikota Bandung Nomor 298 Tahun 2013) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Asisten Pemerintahan mempunyai fungsi: a.
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah;
b.
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah;
d.
Pembinaan,
pengendalian,
monitoring,
evaluasi
dan
pelaporan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; e.
Lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah;
f.
Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsinya.
Uraian tugas Asisten Pemerintahan adalah sebagai berikut: a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah; b. memantau dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah sesuai lingkup tugasnya; c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kebijakan pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur kerjasama daerah;
daerah serta
penyelenggaraan
d. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan pemerintahan daerah lingkup pemerintahan umum, hukum dan hak asasi manusia, organisasi dan pemberdayaan aparatur daerah serta penyelenggaraan kerjasama daerah oleh pimpinan; e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
II.
Profil Pejabat
Profil Asisten Pemerintahan Nama
: Drs. H. MEIVY ADHA KRISNAN, M.Si
NIP
: 19620512 198503 1 019
Pangkat/Golongan
: Pembina Utama Muda / IVc
Riwayat Pendidikan No
Jenjang dan Jurusan Pendidikan
1.
SDN
Nama Sekola/Akademi/Perguruan Tinggi SD Negeri Cilegon
Tahun Kelulusan
2.
SMPN
SMP Negeri Cilegon
1976
3.
SMA
SMA Negeri Serang
1980
4.
D3
APDN
1988
5.
S1 (Ilmu Pemerintahan)
Universitas Langlangbuana
1991
6.
S2 (Ilmu Pemerintahan)
Unversitas Achmad Yani
2004
7.
S3 (Kebijakan Publik)
Universitas Pasundan
belum selesai
1973
Riwayat Jabatan No
Jabatan
Eselon
Masa Kerja
1. 2. 3. 4. 5.
Lurah Dago Kaur Kec. Regol Kasi PMD Kec. Regol Kasubag Kependudukan Penata Usaha pada Asisten I Camat Regol Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah
V.a IV.b -
2 th 2 th 6 th 1,7 th 1 th
292/89 773/91 171112/93 824/SK/423/98 357/2000
29-03-1989 29-08-1991 27-12-1993 19-09-1998 26-05-2000
Walikota Walikota Walikota Walikota Walikota
III.b III.a
4 th 2,5 th
821.3/kep.147/01 821.2/kep.449-p/05
06-04-2001 03-06-2005
Walikota Walikota
6. 7.
Surat Keputusan Nomor Tanggal
Pejabat yang Menetapkan
No
Jabatan
Eselon
Masa Kerja
8.
Sekretaris Dinas KUKM INDAG Plt. Kepala Dinas KUKM INDAG Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Asisten Pemerintahan
III.a
2 th
III.a
2 bln
II.b
1,1 th
9. 10.
11. 12.
II.b
Surat Keputusan Nomor Tanggal
Pejabat yang Menetapkan
823.4/kep.780B/BKD/2009 87501/3385-BKD
02-09-2009
Gubernur
26-08-2011
Walikota
821.2/kep.752BKD/2011
11-10-2011
Walikota
821.2/kep.1198BKD/2013
20-12-2013
Walikota
Plt. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Walikota
Riwayat Kepangkatan
1.
Pangkat/ Golongan /ruang II.a
01-03-1985
813/SK.1937-Peg/85
18-07-1985
Gubernur
2.
II.a
01-03-1986
821/SK.1490/Peg/86
15-04-1986
Gubernur
3.
II.b
01-10-1988
832.2/SK.39-B/Peg/89
06-01-1989
Gubernur
4.
II.c
01-10-1990
832.2/SK.39-B/Peg/90
04-09-1990
Gubernur
5.
III.a
01-10-1992
832.3/SK.3112-B/Peg/92
13-08-1992
Gubernur
6.
III.b
01-10-1996
832.3/SK.4396-B/Peg/96
13-08-1996
Gubernur
7.
III.c
01-10-2000
832.3/SK.5200-B/Peg/01
15-08-2000
Gubernur
8.
III.d
01-10-2001
832.3/Kep/970-Peg/01
06-08-2001
Gubernur
9.
IV.a
01-10-2005
832.4/Kep/837-B/2005
03-06-2005
Gubernur
10.
IV.b
01-10-2009
823.4/Kep/780-B/BKD/2009
02-09-2009
Gubernur
11.
IV.c
24-12-2013
Kepres.104/K 2013
24-12-2013
Presiden RI
No
TMT
Surat Keputusan Nomor
Tanggal
Pejabat yang Menetapkan
Riwayat Penghargaan No 1.
Nama Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun
Surat Keputusan Nomor Tanggal No. 25456/4/2011
12-08-2011
Pejabat yang Menetapkan Presiden
III. Program SKPD Program Administrasi Umum di Lingkup Asisten Pemerintahan 1. Program 2. Program 3. Program 4. Program
Pelayanan Administrasi Perkantoran; Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Peningkatan Disiplin Aparatur; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
IV. Ringkasan Laporan Keuangan 1. 2. 3. 4.
Rencana dan Laporan Realisasi Anggaran ; Neraca; Laporan Arus Kas dan Catatan yang disusus; Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku;
