1
APLIKASI LAYANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING SYSTEM
Balai KIPM Kelas I Denpasar.
Denpasar 2016
2
DAFTAR ISI
Daftar Isi Bab.I
Bab. II
Hal Pendahuluan
1
A. Latar Belakang
1
B. Maksud dan Tujuan
2
C. Ruang Lingkup.
2
D. Dasar Hukum.
2
E. Pengertian.
3
ANTAR MUKA DAN ALUR PROSES APLIKASI
6
A. Halaman Utama
6
B. Pntu Masuk Aplikasi / Login.
7
C. Antar Muka Pelapor
9
D. Antar Muka Tim WBS
12
E. Antar Muka Admin
13
3 BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang. Era kemajuan didukung perkembangan tehnologi mendorong kecepatan masyarakat dalama beraktifitas, baik dalam perdagangan maupun dalam mendapatkan layanan dari pemerintah. Pemerintah memberikan pelayanan kepada setiap warganya sehingga mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan admisnistrasi dan birokrasi sebagai persyaratan bisnisnya. Namun dengan segala keterbatasan pelayanan tersebut bisa kurang dapat dipenuhi dengan optimal sehingga menimbulkan rasa tidak puas. Ketidakpuasan dapat mengganggu situasi yang tidak kondusif yang pada gilirannya akan mengganggu kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas lainnya. Maka pemerintah perlu melakukan pembaharuan/perbaikan dalam pelayanan publik dengan mengembangkan transparasi , akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari aspirasi reformasi sehingga Aparatur Negara / Pemerintah agar mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi,wewenang dan layanannya kepada masyarakat. Telah dilakukan upaya untuk pengembangan akuntabilitas kinerja serta pelayanan secara optimal di bidang pelayanan, salah satunya Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar telah mengaktifkan Aplikasi WEB Pengaduan Masyarakat sebagai salah satu wujud Pengawasan Masyarakat yang dikemas secara komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan sinergi serta saling menghormati hak, kewajiban dan wewenangnya masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Forum ini bertujuan sebagai media yang menjaring masukan berupa saran maupun kritik yang bersifat membangun.
Melalui kebijakan tersebut diatas
diharapkan: 1.
Penyelenggara Negara semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab di bidangnya masing-masing serta mentaati norma hukum, moral dan social yang berlaku sehingga dapat menekan sekeci; mungkin terjadinya tindak penyimpangan, kolusi dan nepotisme yang terjadi di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar.
2.
Dapat mempercepat perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) yang meliputi unsure : Transparansi, akuntabel, dan pelayanan prima terutama dalam memberikan pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan kepada masyarakat.
4 Pengembangkan Aplikasi Pengaduan Masyarakat berbasis WEB / Whistle Blowing System mendukung agar pengaduan aspirasi dan pencegahan hambatan pelayanan kepadfa masyarakat dapat difasilitasi dengan baik, dan mengacu pada aturan yang sudah ada yaitu : 1._Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Masyarakat( SK Ka BKIPM No. 5.1/03.0/KP.440/I/2015. 2._Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2013 ( Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower ).
B. Maksud dan Tujuan Maksud disusunnya Aplikasi Pengaduan Masyarakat berbasis WEB / Whistle Blowing System adalah sebagai sarana bagi Pelapor dan bagi Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar dalam penanganan pengaduan masyarakat agar dapat lebih terkoordinasi, efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tujuan disusunnya Prosedur Tetap tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat ini adalah: a. Terwujudnya budaya kerja yang tertib dan bebas KKN di Lingkungan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar b. Terlaksananya Pelayanan Prima dalam bidang penyelenggaran pelayanan sertifikasi di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar.
C.
Ruang Lingkup Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Aplikasi Pengaduan Masyarakat berbasis WEB / Whistle Blowing System yang dilaksanakan di lingkungan Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar, merupakan salah satu sarana penyampaian Aduan secara tidak langsung / tanpa melalui tatap muka dan lebih menjaga memprioritaskan keterbukaan substansi Aduan dan kerahasiaan identitas Pelapor serta rasa aman pelapor dari kemungkinan adanya tekanan setelah melapor.
D.
Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
5 2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999
4.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masayarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantaan Tindak Pidana Korupsi;
8.
Keputusan Menpan Nomor 118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;
9.
Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/Permen-Kp/2013 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Whistleblower Dan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan
10.
E.
SK Ka BKIPM No. 5.1/03.0/KP.440/I/2015, Penanganan Pengaduan Masyarakat.
Pengertian Dalam Prosedur Tetap ini yang dimaksud dengan: 1.
Aparatur Negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat Negara serta pemerintahan yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai Abdi Negara dan
Abdi
Masyarakat,
bertugas
dan
bertanggung jawab
atas
penyelenggaraan Negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdidan setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita perjuangan Bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2.
Aparatur Pemerintah adalah perangkat pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat baik di pusat maupun daerah termasuk aparatur perekonomian Negara dan daerah;
3.
Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi ekskutif, legislative, atau Yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6 4.
Whistleblower adalah Pegawai yang mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkungan Balai Karantina
Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I
Denpasar dan bukan merupakan bagian dari pelaku pelanggaran dan/atau kejahatan yang diadukannya. 5.
Pengaduan
Whistleblower
adalah
pengaduan
yang
disampaikan
oleh
Whistleblower. 6.
Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada Aparatur Pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/ pengaduan yang bersifat membangun;
7.
Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparatur Pemerintah terkait, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun atau yang mengetahui terjadinya pelanggaran dan atau kejahatan di Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar ;
8.
Pengaduan berkadar pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan;
9.
Penanganan pengaduan masyarakat adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan,
pencatatan,
penelaahan,
penyaluran,
konfirmasi,
klarifikasi,
penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan; 10.
Konfirmasi adalah proses kegiatan untuk mendapatkan penegasan mengenai keberadaan terlapor yang teridentifikasi, baik bersifat perorangan, kelompok maupun institusi;
11.
Klarifikasi adalah proses penjernihan atau kegiatan berupa memberi penjelasan mengenai permasalahan yang diadukan pada proporsi yang sebenarnya kepada sumber pengaduan dan instansi atau unit terkait;
12.
Pelapor adalah individu atau kelompok yang menyampaikan pengaduan kepada instansi pemerintah tertentu;
13.
Terlapor adalah aparatur pemerintah atau unit kerja tertentu yang diduga melakukan penyimpangan atau pelanggaran;
14.
Tindak lanjut adalah suatu kegiatan lanjutan yang wajib dilakukan oleh pimpinan instansi/unit kerja yang berwenang atas rekomendasi atau saran aparat
7 pengawasan berdasarkan hasil peenelitian atau pemeriksaan suatu kasus tertentu yang diadukan oleh masyarakat; 15.
Masyarakat adalah orang atau lembaga yang menggunakan jasa atau layanan dan berkepentingan terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar.
16.
Investigasi adalah kegiatan untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, yang telah dilaporkan melalui WBS.
17.
Petugas pengelola WBS merupakan petugas yang ditunjuk oleh pimpinan Balai KIPM Kelas I Denpasar.
18.
Pegawai merupakan pegawai Balai KIPM Kelas I Denpasar baik kontrak maupun PNS.
19.
Suap adalah perbuatan seseorang berupa memberi uang sogok ata u memberi hadiah atau janji yang diberikan atau diterima dalam bentuk apapun kepada pegawai atau pimpinan Balai KIPM Kelas I Denpasar yang berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi.
20.
Eksternal Investigator adalah pihak diluar Balai KIPM Kelas I Denpasar yang bersifat independen yang ditunjuk oleh Kepala UPT bersama tim investigasi untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di Balai KIPM Kelas I Denpasar.
21.
Unit pengelola sistem pelaporan pelanggaran merupakan unit independen yang dibentuk dan diangkat oleh Kepala Balai KIPM Kelas I Denpasar.
22.
Saksi adalah orang yang mengetahui kejadian/peristiwa pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum.
23.
Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah sistem yang mengelola pengaduan mengenai perilaku melawan hukum, perbuatan tidak semestinya secara rahasia, anonim dan mandiri (independen) yang digunakan untuk mengoptimalkan peran serta pegawai, pengguna jasa dan mitra kerja, masyarakat dalam mengungkap pelanggaran yang mencantumkan data diri (anonim).
8 BAB II. ANTAR MUKA DAN ALUR APLIKASI A. Halaman Utama. Untuk tujuan sossialisasi, kemudahan dan sifat welcome keterbukaan menerima dan diterima oleh pelapor, maka halaman utama layer aplikasi ditampilkan dengan antar muka terdiri dari 6 bagian utama, yaitu :
1. iFrame1 ( Kiri Atas ) dtampilkan dengan informasi Nama aplikasi dan Lembaga serta iklan keterbukaan menerima Pelapor. 2. iFrame1a ( Kanan Atas ) ditampilkan berbagai alternative alamat kontak dan media penyaluran Aduan baik secara langsung maupun tidak langsung. 3. Banner Baris Batas Biru untuk menginformasikan status menu yang aktif saat ini. 4. iFrame2 ( Kiri Bawah ) ditampilkan Login ,Daftar isi Tabel untuk memudahkan Navigasi yang apabila di scroll akan memungkinkan menampilkan seluruh isi dan akses yang apabila di klik, akan ditampilkan Detailnya di iFrame3 yang berada tepat di sebelah kanannya 5. iFrame3 ( Kanan Bawah ) ditampilkan Pengertian WBS dan Janji keamanan dan kerahasiaan Pelapor sesuai Bab V pasal 19, sebagai tampilan penrkenalan di awal akses aplikasi, dan sebagai tempat ditampilkan Detail sub dari iFrame2 yang berada tepat di sebelah kirinya apabila sudah login dan mengakses rekaman data di aplikasi. 6. Banner Bawah sebagai TaskBar untuk menampilkan Motto yang memotifasi Lembaga dan pelapor akan peran masing – masing dengan tujuan yang poositif.
9 B. Pintu Masuk Aplikasi / Login. Mengacu pada *) SK Ka Balai No. 5.1/03.0/KP.440/I/2015 Tentang Pengaduan Masyarakat dan SOP Penanganan Pengaduan, maka Aplikasi ini
memfasilitasi dengan
system identifikasi User dengan menjaga sifat Rahasia, Fair dan Obyektif (sesuai Bab V Pasal 19) pelapor / Whistle Blower. Perlindungan privasi dan kerahasiaan pelapor ini diimplementasikan dengan penerapan Register untuk setiap user, tidak wajib menyebutkan nama , alamat ataupun identitas, namun disediakan tempat, barangkali pelapor bersedia melengkapinya. Namun untuk
mengoptimalkan
pelayanan pengaduan, Aplikasi mengharuskan pelapor untuk mencantumkan
media
komunikasi berupa Email. User name
dan
tanggapan
Password, dari
Tim
serta WBS
kepada Pelapor akan dikirim ke alamat Email tersebut.
10 Diagarm alir proses Login Pada Frame Login, lalu isikan Username dan Password Anda. Apabila dicek UserName dan Password cocok , maka system akan mengecek lagi untuk di arahkan ke Akses data berikutnya, apakah itu sebagai Pelapor, sebagai Tim WBS atau sebagai Admin. Jika Anda belum terdaftar, maka Pelapor bisa mendaftar untuk memiliki akun dengan akses klik tombol Register. Isi Nama Samaran (username) , bisa berupa email atau nama lain yang tidak mudah lupa. Isi Kata Sandi (password) yang Pelapor ketahui sendiri. Gunakan nama yang unik dan tidak menggambarkan identitas Pelapor. Gambaran anatr muka Register sbb :
11 C. Antar Muka Pelapor. Isian detail Pelapor ditampilkan di iFrame3( Kanan Bawah ). Identifikasi Laporan/Aduan ditampilkan berupa Nomor Aduan dan substansi isian sesuai dengan SK Ka Balai NOMOR :5.1/03.0/KP.440/I/2015 mencakup 10 Perihal Pengaduan yang tercantum pada BAB.II Pasal 1 ayat(2), yaitu a. penyalahgunaan wewenang; b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai; dan/atau c. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme,yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Denpasar. d. Kecurangan (Fraud); e. Pencurian; f. Menyuap dan/atau menerima suap; g. Gratifikasi; h. Benturan Kepentingan; i. Melanggarhukum. j. Pemerasan Diagarm alir proses Pelapor Navigasi Daftar Aduan
Jika ingin lihat detail, klik no Aduan di kolom paling kiri.
Detail Substansi Pengaduan
12
Diagram Alir Proses Pelapor
Aspek Pengaduan
Uraian No Lapor Otomatis dari sistem Tanggal Lapor Isi tanggal lapor (Otomatis dari system tgl sekarang ) Perihal Kejadian Pilih 1 dr 10 perihal(acuan:BAB.II Pasal 1 ayat(2)) Tempat Kejadian Dilakukan Isi tempat dimana kejadian terjadi Waktu Kejadian dilakukan Isi Waktu kapan kejadian terjadi Nama dan Jabatan Pelaku Isi atau Pilih nama yang terlibat Tingkat waktu dan intensitas kejadian Sekali, seringkali atau setiap waktu terjadi Orang Lain Yang Ikut Terlibat adalah Sebutkan jika ada orang lain terlibat Uraian Proses Terjadi terjadinya sbb Uraikan dengan detail cerita proses kejadiannya Saksi lain yang tahu Kejadian itu Sebutkan Saksi lain secara langsung Bukti Dokumentasi Jika ada dokumentasi Kesediaan Kirim Bukti Kesanggupan untuk kirim bukti Kerugian Finansial / Material Jml Kerugian yang dirasakan Kerugian Non Material Isi keruagian non materi yang dirasakan Pihak Lain Yang Sudah Diberi laporan Sebutkan jika pernah melapor
13 Identitas yang disertakan Isi Identitas jika Punya Ditindak lanjuti tanggal Tgl ini Diisi Oleh Tim WBS/Sistem Isi Tahapan dan Uraian TindakLanjut Diisi oleh Tim WBS, Tahapan proses tindak lanjut Dikirim tanggapan tanggal Diisi oleh Tim WBS/Sistem,tanggal ditanggapi Tanggapan Diisi oleh Tim WBS, dan Sistem akan meng-emailnya ke Pelapor
14 D. Antar Muka Tim WBS Diagarm alir proses Tim WBS Navigasi Daftar Seluruh Aduan bisa dilihat
Detail Substansi Pengaduan dan Tindak lanjut
Diagram Alir Proses Tim Wbs
15 E.Antar Muka Admin Diagarm alir proses Admin Menu Akses Setup Table untuk Admin
Diagram Alir Proses Admin
