KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH I STIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 198 Tahun 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGA}
WAKIL KEPALA MADRASAH DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPAI-A KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA DAERAH }STIMEWA YOGYAIGRTA bahwa untuk membantu tugas Kepala Madrasah pada Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah agar berjalan dengan baik prlu
Menimbang:
dibantu guru Pegawai Negeri Sipil yang diberl tugas tambahan sebagaiWakil Kepala Madrasah ; $.
bahwa untuk memprlancar proses pengangkatan
dan
pemberhentian guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai wakit Kepala Madrasah perlu ditekpkan Keputusan Kepala Kantor \Afilayah Kementerian Agama Daerah lstimewa Yogyakarta tentang tata cara Pengangkatan dan pemberhentian guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Wakil Kepala Madrasah;
Mengingat:
1.
Undang-Undang Rl Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ,
L,
a
Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
'z
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 19
tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2AAS tentang Standar Nasional Pendidikan u
;
Peraturan Pemerintah
Rl
Nomor 17 Tahun 2A10 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala SekolalilMadrasah ; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomor tG Tahun 2007, tentang Standar KualifikasiAkademik dan Kompetensi Guru ; Peraturan Menteri Pendidikan l.lasional RI Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Oteh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor 81.a Tahun 2013 tentang lmplementasi Kurikulum 2013;
I
Peraturan Menteri Agama
Rl Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
Mengingat:
;
Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan
lslam Nomor
:
Dj.UDT.l.l/16612012 Tentang Pedoman Teknis Penghitungan Beban Kerja Guru Raudhatul Athfal/Madrasah
MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DlBERl TUGAS TAMBAHAN SEBAGAIWAK]L KEPALA MADRASAH
KESATU
Menetapkan Tata cara Pengangkatan dan Pemberhentian Guru
KEDUA
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Madrasah tercantum pada Lampiran Keputusan ini Keputusan ini mulai bertaku pada tanggalditetapkan.
Ditetapkan di Yogyakarta pada Tanggal 3 April2014,
...IGPALA
KANTOR
WILAYAH
AGAMA DAERAH AYOGYAKARTA,
crrn
/wil
Lampiran
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTER]AN
AGAMA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 198 Tahun 2014 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI WAKIL KEPALA MADRASAH
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL KEPALA MADRASAH A.
LATAR BELAKA}IG
Selama ini pengangkatran jabatan wakil kepala madrasah merupakan hak prerogatif kepala madrasah. Prosess pengangkatan seperti ini bersifat subyektif dan dapat menghambat karier pendidik madrasah lainnya. Dengan demikian perlu adanya
kesepakatan dan keputusan bersama dalam sistem pengangkatan wakil kepala
Madrasah yang dituangkan dalam keputusan Kepala lGntor Wilayah Kementerian Agama DlY. Dalam hal ini seorang Kepala madrasah mempunyai hak penuh untuk memilih seorang pendidik yang menurutnya dianggap bisa bekedasarn;t. Keadaan seperti ini bisa saja menjadi sesuatu yang hrsifat subiektif yang pada giliranya bisa menghambat karir bagi pendidik lainnya. Dengan demikian perlu ada pencerahan tentang sistem mengangkatan wakil kepala rnadrasah yang sesuaiperundangi-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Pennen Diknas) Repubtik lndonesia Nomor 19 tahun 2007 Tentang Standar pengekrlaan pendidikan oleh satuan pendidikan
dasar dan menengah pada bagian Kepemimpinan Sekolah ayat 3 dan 4 dinyatakan
bahwa Kepala SMPIMTSISMPLB dibantu minimal oleh satu orang wakil kepala sekolah/madrasah, sedangkan Kepala SMAIMA dibantu minimal
tiga wakil
kepala
sekolahlmadrasah untuk bidang akademik, sarana-pesarana, dan kesiswaan.
Dalam hal tertentu atau sekolah/madrasah yang masih dalam tarat pengembangan, kepala sekolahlmadrasah dapat menuga$
fungsiwakil kepala sekolah/madrasah (Permendiknas N0 19 th 2007). Dan pada ayat 5 dinyatakan bahwa llUakil kepala sekolah/madrasah dipilih oleh dewan pendidik, dan
proses pengangkatan serta keputusannya, dilaporkan secara tertulis oleh kepala sekolahlmadrasah kepada institusi di atasnya. Dalam hal sekolah/madrasah swasta, institusi dimaksud adalah penyelenggara sekolahlmadrasah (Permendiknas N0 19 th
2407|. Yang dimaksud "dewan pendidik" di atas adalah semua pendidik (guru) yang bertugas disatuan pendidikan, termasuk kepala sekolah.
Peraturan di atas dengan jelas menerangkan tentang komposisi dan sistem pemilihan jabatan wakil kepala madrasah. Dengan demikian pengangkatan jabatan wakil
kepala madrasah dipilih oleh semua pendidik (guru), bukan oleh kepala madrasah. Untuk memudahkan pelaksanaannya, dalam keputusan ini diatur beberapa hal teknis sebagai bentuk kebijakan yang dipandang perlu meliputi kriteria, masa jabatan, mekanisme pencalonan dan pemilihan, serta penetapan.
B. FORMASI
JABATAN
'1. Guru dapat diberi tugas tambahan
sebagai Wakil Kepala madrasah pada Satuan
Pendidikan sepanjang ada FormasiJabatan Wakil Kepala madrasah
2.
Adanya formasiTugas Tambahan Wakil Kepala Madrasah disebabkan apabila wakil kepala sebelumnya mengalami hal-hal sebagai berikut: a. Pensiun. b. Meninggal Dunia.
c.
Mengundurkan diri dari Tugas Tambahan Wakil Kepala Sekolah.
d.Diangkat dalam Jabatan Lain. e.Telah habis masa tugasnYa.
f. Tidak dapat menjalankan tugas secara efektif ( SakiUsebab yang lain
3" Formasijabatan
Wakil Kepala Madrasah
)
:
a. MTs dibantu minimal oleh satu orang Wakit Kepala Madrasah, dan paling banyak 4 (empat) orang bagi Madrasah yang mempunyaig (Sembilan) rombongan belajar atau lebih.
b. MA dibantu minimaltiga wakil kepala madrasah untuk bidang akademik, saranaprasarana, dan kesiswaan, dan paling banyak 4 (empat) orang bagi Madrasah yang mempunyai 9 (Sembilan) rombongan belajar atau lebih'
4.
Bagi madrasah yang menyelenggarakan System Manajemen Mutu ISO- 9001 : 2008 dapat dibantu satu orang wakilkepala madrasah bidang Manajemen Mutu.
5.
Dalam hal tertentu atau madrasah yang masih dalam taraf pengembangan, kepala
madrasah dapat menugaskan guru untuk melaksanakan fungsi wakil kepala madrasah.
C. PERSYARATAN
GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI
WAKIL KEPALA MADRASAH
1.
Guru yang diberitugas tambahan sebagaiWakil Kepala Madrasah harus memenuhi persyaratan Umum dan Persyaratan Khusus.
2
Persyaratan Umum meliPuti
:
a- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa' b. Usia setinggi-tingginya 52 tahun' c Sehat jasmani dan rohani. d-
Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat sesuai ketentuan
yang berlaku.
e.
Aktif mengajar dan atau membimbing sekurang-kurangnya 5 tahun'
f.
DP3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan, dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dan rata-rata meningkat dalam 2 ( dua ) tahun terakhir.
g.
Memiliki NilaiKinerja Guru sekurang-kurangnya baik dalam dua tahun terkhir
h
Memiliki pengetahuan manajemen Pendidikan, keterampilan lCT,
dan
keterampilan komunikasi.
i. i. 3.
Kreatif. lnovatil Proaktif. Dapat bekerjasama dengan semua pihak.
Persyaratan khusus meliPuti:
a. h c.
Pendidikan serendah-rendahnya S 1 Kependidikan / Akta lV.
MemilikiSertifikatPendidik PangkaUGolongan serendah-rendahnya Penata (lltc) atau jabatan serendahrendahnya Guru Muda.
d.
Sekurang-kurangnya pernah menjadi wali kelas
/
atau guru prestasi tingkat
madrasah.
D. TUGAS POKOK WAKIT KEPALA
MADRASAH
Wakil kepala melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah
1.
:
Wakil kepala bidang akademik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaipembantu kepala madrasah dalam mengelola bidang akademik.
2.
Wakil kepala bidang sarana prasarana melaksanakan tugas dan tanggung
3.
jawabnya sebagaipembantu kepala madrasah dalam mengelola sarana prasarana. Wakil kepala bidang kesiswaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
4.
sebagaipembantu kepala madrasah dalam mengelola peserta didik. Wakil kepala bidang humas melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam mengelola kehumasan'
S.
Wakil kepala madrasah bidang Manajemen Mutu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pembantu kepala madrasah dalam rnengelola pelaksanaan sistem manajemen mutu ISO-9001: 2008.
E. TATA
CARA PENGANGKATAN
1. Kepala madrasah membentuk Panitia Pemilihan Wakil Kepala Madrasah
yang
jumlah anggotanya gasal berasal dari pendidik'
2. pembentukan dan Pelaksanaan
Pemilihan selambambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sebelum masa Tugas Tambahan wakilKepala Madrasah berakhir.
3- Kepala Madrasah menetapkan bakal calon Wakil Kepala Madrasah sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap formasi calon wakil kepala madrasah.
4. Calon Wakil Kepala Madrasah yang telah ditetapkan oleh Kepala
Madrasah
selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Wakil Kepala madrasah sekurang-kurangnya mendapat dukungan dari Dewan Pendidik 50 % tambah 1 (satu) dari guru yang memberikan hak suaranya.
5. Apabila calon Wakil Kepala Madrasah lebih dari dua orang dan tidak memperoleh suara 50o/o tambah 1 (satu), maka dilakukan pemilihan kedua yang hanya diikuti oleh dua Calon Wakil Kepala Madrasah yang memperoleh suara dua besar.
6. Hasil
pemilihan Calon Wakil Kepala Madrasah dibuat Berita Acara yang ditanda
tanganioleh Sekretaris dan Ketua Panitia.
7. Pengangkatan Wakil Kepala Madrasah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala
Madrasah.
8.
Berlakunya penetapan dan serah terima Tugas Tambahan Wakil Kepala Madrasah terhitung mulai satu hari setelah berakhirnya masa tugas Wakil Kepala Madrasah sebelumnya.
I
Kepala Madrasah melaporkan hasil pemilihan Wakil Kepala Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota cq. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dengan tembusan kepada Kepala KanwilKementerian Agama DlY.
F.
MASATUGAS
1.
Masa Tugas Tambahan sebagaiWakil Kepala Madrasah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode kedua.
2.
Masa Jabatan Wakil Kepala Madrasah maksimal 2 (dua) periode masa jabatan.
G. TATA CARA PEMBERHENTIAN
1. Kepala Madrasah dapat memberhentikan Wakil Kepala Madrasah karena
:
a. Telah habis masa tugasnYa b. Permohonah sendiri.
c.
Tugas belajar
C. Terkena hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
e.
Dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas. ( Penilaian Kinerja Wakll Kepala Madrasah minimalbaik
2."
)
Tata cara Pemberhentian Wakil Kepala Madrasah yang tidak berhasil
dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dalam ayat (1) diatas sebagai berikut:
a.
Kepala Madrasah dapat memberhentikan Wakil Kepala Madrasah berdasarkan
b.
rekomendasiTim Penilai Kinerja Wakil Kepala Madrasah Tim penilai adalah tim yang dibentuk oleh kepala madrasah terdiri dari : Kepala madrasah, guru, komite
c,
Kepala Madrasah menetapkan Pemberhentian Wakil Kepala
Madrasah
selanjutnya ditugaskan sebagai guru sesuai dengan ketentuan yang berlaku'
H. KETENTUAN PERALIHAN.
1.
Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Wakil Kepala Madrasah yang telah melaksanakan tugas sebagaiWakil Kepala Madrasah diatur sebagai berikut
a.
:
Apabila sampai akhir Mei 2014, masa tugasnya sebagaiwakil kepala madrasah telah sampai 3 tiahun, maka diperhitungkan sebagai bagian masa tugas periode pertama.
b. Apabila sampai akhir Mei 2014, masa tugasnya sebagai
wakil kepala madrasah
telah sampai 6 tahun, maka diperhitungkan sebagai bagian masa tugas periode dan karenanya masa tugasnya telah habis dan tidak dapat dipilih kembali.
c.
Dalam hal madrasah kekurangan Sumber Daya Manusianya, madrasah dapat mengangkat kembaliwaka lama dengan catatan telah diselingisatu periode oleh orang lain.
?
Bagi madrasah yang masa jabatan wakil kepala madrasah telah habis (poin b) agar segera dipersiapkan pemilihan wakil kepala madrasah.
KEPALA KANTOR WLAYAH RIAN AGAMA DAEMH AYOGYAKARTA,
I n
v
