GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG
MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI BALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BALI,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanismc Pengangkatan clan Pemberhentian Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Pembentukan
Nomor
64
Daerah-daerah
Tahun
1958
Tingkat
I
tentang
Bali,
Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
4.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59;
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor 4844);
7.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah dibuah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan
Presiden
Nomor 54 Tahun 2010
tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 17.
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4
Tahun 2011
tentang Organisasi clan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Bali
Nomor
4)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali Tahun 2013 Nomor 4 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2013, Lembaran Daerah provinsi Bali Nomor 4);
Tambahan
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
GUBERNUR
PENGANGKATAN
DAN
BALI
TENTANG
MEKANISME
PEMBERHENTIAN
PEJABAT
PENGELOLA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI
NON
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
PADA
BADAN
LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT INDERA PROVINSI BALI.
BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1.
Daerah adalah daerah Provinsi Bali.
2.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah dan Aparatur Penyelenggara Pemerintah
3.
Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.
Rumah Sakit adalah
5.
yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Direktur adalah Pemimpin Badan Layanan Umum
Provinsi Bali. Rumah
Sakit Jiwa Provinsi Bali
Daerah Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
6.
7.
Badan
Layanan
Umum
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang menerapkan Pola Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip-prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola Pcngelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kcsejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian
dari ketentuan pengelolaan
keuangan daerah
pada
umumnya.
8.
Pejabat pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Pengelola Rumah Sakit Jiwa
9.
Pemimpin adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi
Provinsi Bali. Bali.
10. Pejabat Keuangan adalah Wakil Direktur Administrasi Sumber Daya Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali.
11. Pejabat Teknis adalah Wakil Direktur Pelayanan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
13. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja pada Rumah Sakit Indera Provinsi Bali, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun pegawai yang berasal dari Non PNS.
14. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur Rumah Sakit Indera Provinsi Bali.
15. Pegawai kontrak adalah pegawai yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu saja, waktunya terbatas maximal 3 tahun.
16. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang diangkat setelah mengikuti kontrak minimal 2 tahun.
BAB II
KEDUDUKAN DAN STATUS Pasal 2
(1) Pejabat Pengelola Non PNS berkedudukan sebagai pejabat pengelola sesuai dengan kedudukannya baik sebagai Pemimpin, Pejabat Teknis, atau Pejabat Keuangan.
(2) Pegawai Non PNS berkedudukan sebagai pegawai BLUD dapat diangkat dengan status: a. Pegawai Kontrak; dan b. Pegawai Tetap;
BAB III KEWENANGAN Pasal 3
(1) Pejabat pengelola yang berasal dari non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan masa jabatannya. (2) Pengangkatan pejabat pengelola dilakukan melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dibentuk oleh Gubernur atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai yang berasal dari Non PNS.
(4) Pengangkatan pegawai Non PNS dilaksanakan melalui
seleksi penerimaan oleh Panitia/Tim Seleksi yang dibentuk Direktur atas usul Pejabat Keuangan. (5) Tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Pegawai Non PNS diatur lebih lanjut oleh Direktur.
BAB IV PESYARATAN PENGANGKATAN
Pasal 4
(1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola yang berasal dari Non PNS meliputi: a. Warga Negara Indonesia; b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta;
d. Mempunyai pendidikan serendah-rendahnya S1/D4; e. Berusia paling rendah 35 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat seleksi penerimaan; f. Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan posisi jabatan yang diperlukan; g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Doktcr Instansi Pemerintah;
i. Tidak
berkedudukan
sebagai
Anggota
dan/atau
pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan;
j. Lulus uji kelayakan clan kepatutan (Fit and Proper Test) bagi Pejabat Pengelola oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan Gubernur; dan
k. Syarat
dan
ketcntuan
lebih
lanjut
tentang
persyaratan Pejabat Pengelola ditentukan oleh Panitia Seleksi.
(2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Non PNS meliputi: a. Warga Negara Indonesia;
b. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
c. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai swasta; d. Mempunyai pendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat, kecuali untuk tenaga tertentu seperti petugas kebersihan (cleaning service), tukang kebun,sopir, penjaga kantor (waker) dan gizi; e. Berusia serendah-rendahnya 18 seleksi penerimaan;
f.
tahun pada saat
Mempunyai kecakapan, keahlian, dan keterampilan yang diperlukan;
g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat dari Dokter Instansi Pemerintah;
i. Tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan surat Pernyataan; dan j. Lulus seleksi penerimaan Pegawai Non PNS.
Pasal 5
(1) Masa jabatan pejabat pengelola Non PNS adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk jangka waktu 4 (empat) tahun berikutnya, kecuali telah mencapai usia tertentu sebagaimana ditentukan pada Pasal 6 ayat (1).
(2) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status kontrak dapat diperpanjang sesuai formasi yang tersedia.
(3) Pegawai Non PNS yang diangkat dengan status pegawai tetap dilakukan melalui masa percobaan calon pegawai selama 2 (dua) tahun sesuai dengan formasi yang tersedia
melalui
mekanisme
pengangkatan
pegawai tetap sesuai Keputusan Direktur.
(4) Perpanjangan
perjanjian
kerja
Pegawai
menjadi
Non
PNS
dilakukan dengan ketentuan:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f; dan b. memilik kinerja dengan nilai baik.
BAB V
PEMBERHENTIAN Pasal 6
(1) Pejabat Pengelola diberhentikan dengan hormat karena: a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan diri sendiri; c. Mencapai batas usia 65 tahun;
d. Perampingan organisasi Rumah Sakit; e. Tidak mampu mengelola RS dengan baik; f. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat
menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS; dan
g. Tidak tersedia anggaram untuk memberikan nafkah kepada pejabat pengelola.
(2) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena: a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan Sendiri; c. Mencapai batas usia 58 tahun; d. Perampingan organisasi Rumah Sakit;
e. Tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS; dan f. Tidak tersedia anggaranuntuk memberi nafkah kepada pegawai Non PNS.
(3) Pejabat Pengelola Non PNS dan Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan tidak hormat karena: a. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ancaman hukuman empat tahun atau lebih; atau b.
c.
melakukan pelanggaran disiplin Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS tingkat berat; dan melakukan pcnyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau terlibat dalam kegiatan
yang menentang negara dan pemerintah.
BAB VI
PENUTUP Pasal7
Peraturan
Gubernur
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
2 Januari 2014.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.
Ditctapkan di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 GUBERNUR BALI,
Xmade MANGKU PASTIKA If Diundangkan di Denpasar pada tanggal 17 Juni 2014 SEKR
RAH PROVINSI BALI,
TJOKORDA NGURAH PEMAYUN U LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 33
