PROSES PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BIROKRAT Oleh : Ovie Tri W* ABSTRACT Administration is kind of tool and is’t a kind of goals so there for, the final goal of administration isn’t different with final goal organization. Nothing organization wolud be success to reach goals without getting support from effective administration. Keywords : administration, goal, effective A.
PENDAHULUAN
Secara konseptual administrasi merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan melalui usaha kelompok. Sebagai konsep, administrasi adalah Universal Application. Administrasi ada bersamaan dengan munculnya human race dan akan terus dipakai selama umat manusia itu masih hidup. Administrasi merupakan unsur mutlak yang harus ada dalam setiap usaha kelompok dan menandai setiap usaha pencapaian tujuan secara kolektif. Sekalipun administrasi itu berbeda bentuknya sesuai dengan sifat usahanya, namun secara substansial ia adalah sama. Unsur-unsur administrasi pasti ada, sekalipun ia berada dalam masyarakat primitive. Ia akan bertambah bersamaan dengan maju dan kompleksnya masyarakat. Administrasi muncul karena kebutuhan manusia untuk bekerja sama. Menyadari akan nilai kegunaan kerja sama dari suatu kenyataan bahwa hanya dengan melalui kegiatan kolektiflah ia dapat memperoleh sesuatu yang tak dapat ia capai seorang diri. Kerja sama menuntut adanya pembagian kerja diantara anggotanya. Pembagian ini diperlukan karena adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, seperti ketidakmampuan individu untuk berada di dua tempat pada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk mengerjakan dua hal yang berlainan
759
pada waktu yang bersamaan, ketidakmampuan untuk menguasai berbagai macam pengetahuan dan skill, serta ketidakmampuan untuk mengerjakan atau menyelesaikan tugas-tugas secara sempurna. Kesemuanya itu disebabkan oleh perbedaan skill, sifat dan kapasitas individu. Kemajuan teknologi telah memaksa secara imperatif diadakannya pembagian kerja dan secara substansial telah memaksa secara imperatif diadakannya pembagian kerja dan secara substansial telah meredusir pentingnya kemampuan indivual di dalam organisasi. Metode pembagian kerja antar angota harus didasarkan atas perbedaan kemampuannya, bedasar atas prinsip The right man on the right place. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor keturunan (heredity) dan atau faktor lingkungan (environment). Hasilnya adalah penggunaan kemampuan yang sangat efisien serta akan menarah kepada spesialisasi keahlian. Adalah tugas pimpinan untuk mengunakan secara optimal setiap potensi dan limitasi yang dimiliki oleh anggotanya. Administrasi merupakan alat dan bukan merupakan tujuan. Dengan demikian, maka tujuan akhir administrasi tidak berbeda dengan tujuan akhir organisasi. Administrasi diciptakan untuk melayani organisasi dan keberadaannya tidak untuk keperluan lain. Tidak ada organisasi yang sukses dalam mencapai tujuannya tanpa dukungan administrasi yang efektif. Sebab organisasi merupakan wadah tempat orang-orang berkumpul dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mana sejalan dengan pengertian administrasi diatas. Dalam tulisan ini lebih menitikberatkan pada organisasi publik dalam hal ini organisasi pemerintah. Bentuk organisasi yang paling dominan baik untuk organisasi publik maupun bisnis dewasa ini adalah birokrasi. Ada beberapa konsep birokrasi pada umumnya, dan terbayang akan proses yang berbelit-belit, membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang banyak serta menimbulkan keluh kesah yang pada akhirnya beranggapan bahwa birokrasi tidak efisien dan bahkan tidak adil. Asumsi ataupun anggapan yang demikian tidak semuanya
760
benar walaupun mungkin secara subyektif dialami banyak orang. Oleh karena itu tidak heran kalau banyak terjadi perbedaan pendapat tentang birokrasi bahkan tidak jarang timbul pro-kontra yang berkepanjangan. Secara obyektif harus diakui bahwa birokrasi juga merupakan ciri-ciri ideal dipandang dari aspek formalnya. Kalaupun dalam kenyataannya ciri-ciri ideal itu luntur dan berubah menjadi suatu yang buruk dan merugikan berarti memerlukan modifikasi serta perubahan dan pengembangan. Menurut Weber (Dalam Ismani, 1996:24) secara rasional birokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : “(1) Para anggota staf secara pribadi bebas, hanya menjalankan tugas-tugas inpersonal jabatan mereka; (2) Ada hirarki jabatan yang jelas; (3) fungsi-fungsi jabatan ditentukan secara jelas; (4) Para pejabat diangkat berdasarkan suatu kontrak; (5) Mereka dipilih berdasarkan kualifikasi profesional, idealnya berdasarkan suatu diploma (ijazah) yang diperoleh melalui ujian; (6) Mereka memiliki gaji dan biasanya ada hak-hak pensiun, gaji berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki. Pejabat dapat selalu menempati posnya dan dalam keadaan-keadaan tertentu ia dapat diberhentikan; (7) Pos kerja adalah lapangan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian; (8) Terdapat suatu struktur karier, dan promosi dimungkinkan berdasarkan senioritas maupun keahlian (merit) dan menurut pertimbangan keunggulan (superior); (9) Pejabat mungkin tidak sesuai dengan posnya tersebut; dan (10) Ia tunduk pada sitem disiplin dan kontrol yang seragam”. Berdasarkan ciri birokrasi diatas, beberapa diantaranya mengenai struktur organisasi termasuk didalamnya masalah pengaturan pegawai. Terkait dengan administrasi yang telah dibahas diatas, dalam tahap administrasi sebagai proses yang mana salah satunya adalah staffing. Staffing merupakan tanggung jawab administrasi untuk mengetahui bahwa sumber daya manusia dan material harus tersedia baik dalam kualitas, kuantitas dan varitas, yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini meliputi penyediaan pegawai
761
sesuai dengan struktur organisasi, serta penetapan persyaratan barang-barang yang diperlukan. Sekalipun demikian, administrasi pada umumnya berkenaan dengan manusia dan berusaha mencapai tujuan organisasi melalui orang. Jadi yang merupakan subyek utama administrasi adalah manusia dan bukan material. Dengan demikian, maka tangung jawab utama administrasi adalah menjamin kontinyuitas tenaga kerja, dan oleh karenanya maka staffing meliputi seleksi, latihan, evaluasi, promosi, komparasi dan separasi pegawai. Dalam administrasi kepegawaian dapat diartikan bermacam-macam diantaranya: “(1) Sebagai suatu seni untuk memiliki pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawaipegawai lama sedemikian rupa, sehingga diperoleh atau dicapai hasil dan pelayanan yang sebenar-benarnya, baik mengenai mutu maupun mengenai tenaga kerja itu; (2) Sebagai suatu aturan tentang cara mengorganisasikan dan memperlakukan orang-orang yang bekerja, sedemikian rupa, sehingga masing-masing akan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya, jadimemperoleh efisiensi yang maksimum untuk dirinya sendiri dan untuk kelompoknya, dan disamping itu juga untuk perusahaan, dimana mereka merupakan bagian dalam menentukan kemajuan dan hasil-hasil yang optimum; (3) Sebagai suatu seni untuk memperoleh, mengembangkan dan memelihara tenaga kerja yang cakap sedemikian rupa, sehingga fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan efisiensi dan penghematan yang sebesar-besarnya (Inu Kencana S, 1998:79). Bertolak dari pemaparan diatas, dalam penyusunan paper ini, penulis mendiskripsikan secara lebih jauh masalah Proses pengangkatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan birokrat. B.
PEMBAHASAN
1.
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN
a.
Pengangkatan Sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
762
Proses pengangkatan merupakan lanjutan setelah melalui proses seleksi/penyaringan dan pengumuman penerimaan yang dikeluarkan oleh panitia penerimaan yang ditanda tangani oleh pejabat berwenang. Dimana pelamar menyelesaikan proses administrasi untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui surat keputusan pejabat yang berwenang berdasarkan pendidikan yang ditempuh para pelamar dan kemampuan-kemampuan lain yang diperlukan. Pada tahap awal merupakan jenjang kepangkatan dan perjalanan karir lebih lanjut. Adapun tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pengangkatan diatur pada pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Dimana pada Pasal 9 disebutkan bahwa “Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, wajib menyerahkan kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku”. Pada pasal ini merupakan tahap awal dalam proses pengangkatan. Yang kemudian dilanjutkan pada tahap kedua, sebagaimana pada Pasal 10 disebutkan : 1. Daftar pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 yang diangkat menjadi Calon pegawai Negeri Sipil disampaikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat nomor identitas Pegawai Negeri Sipil; 2. Dalam menyampaikan daftar pelamar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi data perorangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya pada tahap ketiga seperti yang diatur pada Pasal 11 (1) Pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan dan telah diberikan nomor identitas Pegawai Negeri Sipil diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil; (2) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegaian; (3) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dilakukan dalam tahun anggaran berjalan, dan penetapanya
763
tidak boleh berlaku surut; (4) Golongan ruang yang ditetapkan untuk pengangkatan sebagai Calon pegawai Negeri Sipil, adalah : a) Golongan ruang I/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah dasar atau yang setingkat; b) Golongan ruang I/c bagi yang pada saat melamar serendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat belajar/ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkatnya; c) Golongan ruang II/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I, atau yang setingkat; d) Golongan ruang II/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II; e) Golongan ruang II/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau diploma III; f) Golongan ruang III/a bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Sarjana (S1), atau Diploma IV; g) Golongan ruang III/b bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain setara, Magister (S2), atau Ijazah Spesialis I; h) Golongan ruang III/c bagi yang pada saat melamar serendah-rendahnya memiliki dan menggunakan Ijazah doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II. (5) Ijazah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 adalah Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau Perguruan Tinggi Negeri dan/atau Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan Tinggi Swasta yang telah diakreditasi oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang
764
menyelenggarakan pendidikan; (6) Ijazah yang diperoleh dari Sekolah atau Perguruan Tinggi di Luar Negeri hanya dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan Ijazah dari Sekolah atau perguruan Tinggi Negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan. b.
Penempatan / Penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil
Calon Pegawai Negeri yang telah ditetapkan dalam surat keputusan Pejabat Pembina Pegawai, ditetapkan lagi dalam surat penempatan/penugasan oleh pejabat berwenang. Penempatan ini didasarkan atas formasi yang dikeluarkan oleh panitia penerimaan pada saat pengumuman peneriman calon pegawai negeri sipil. Dalam penempatan/penugasan pegawai baru, didasarkan sistem merit, dan yang perlu diperhatikan adalah penempatan yang mengutamakan The right man in the right place (menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat), dipandang dari aspek “ Intelektual, phisik, phiskologis dan spiritual. Penempatan yang berarti menempati jabatan pada suatu organisasi, sedangkan jabatan itu sendiri mempunyai pengertian “ Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai negeri Sipil dalam rangka susunan suatu organisasi”. Dari jabatan ini pegawai mempunyai urai tugas (job description) yang merupakan uraian semua tugas jabatan yang menjadi tugas pokok pemegang jabatan. Tugas poko ini bisa terdiri dari satu, dua, atau dua belas jenis tergantung dari tinggi rendah atau besar-kecil atau komplesitasnya jabatan. Penempatan/penugasan ini merupakan bagian dari promosi untuk jenjang karir kedepan dari pegawai yang bersangkutan. Sehingga dalam proses kepangkatan dan jenjang jabatan dapat dijadikan patokan yang akan menentukan status karir dari pegawai yang bersangkutan serta untuk mengevaluasi dari analisis jabatan yang
765
kelola oleh lembaga yang terkait dilingkungan birokrasi dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah. Dalam pokok-pokok penyusunan klasifikasi jabatan pegawai negeri sipil (Deputi III Men.PAN) diuraikan pengertian klasifikasi jabatan yaitu : 1. Pengelompokan jabatan dalam peringkat-peringkat, berdasarkan persamaan dan tingkat pekerjaan serta nilai relatif dari tiap jabatan; 2. Proses penempatan posisi dalam kelompok, tingkat dan jenjang, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; 3. Penggolongan atau kelompokan berbagai jabatan yang ada di lingkungan pemerintah secara horizontal dan vertikal dengan memperhatikan sifat, tingkat kesulitan serta kompleksitas pekerjaan. Adapun tujuan klasifikasi jabatan adalah : “Mengelompokkan jabatan dalam rumpun jabatan dan peringkat/jenjang jabatan dengan mempertimbangkan persamaan atau perbedaan dalam tugas, tanggung jawab dan persyaratan yang ditetapkan, yang digunakan untuk pelbagai keperluan pembinaan pegawai antara lain : pengadaan, seleksi, promosi, pengukuran kerja, pelatihan, analisis organisasi dan sebagainya. c. Dasar Penggajian Calon Pengawai Negeri Sipil Salah satu bagian penting dalam keseluruhan proses pengelolaan sumber daya manusia dalam setiap organisasi termasuk organisasi di lingkungan pemerintahan adalah terciptanya dan terpeliharanya sistem imbalan yang baik. Menurut P.Siagian (1992:188) terdapat empat prinsip imbalan yaitu : 1. Prinsip Keadilan, Prinsip ini pada hakekatnya berati bahwa imbalan yang diberikan kepada para pegawai sudah memperhitungkan alat-alat pembanding yang digunakan oleh para pegawai dalam organisasi yang bersangkutan; 2. Prinsip Kewajaran, Merupakan prinsip kedua yang tidak kalah pentingnya meskipun benar bahwa menjadi pegawai pemerintah tidak bertolak dari motivasi “mencari nafkah”, melainkan pengabdian kepada bangsa dan negara, para pegawai yang bekerja bagi pemerintah
766
tetap ingin mampu memuaskan berbagai kebutuhannya secara wajar; 3. Prinsip Komparasi, Prinsip ini pada dasarnya berarti bahwa imbalan yang diberikan oleh pemerintah kepada para pegawainya relatif sama dengan imbalan yang diberikan oleh organisasi-organisasi lain dalam masyarakat; 4. Prinsip Kemampuan, Prinsip terakhir yang lumrah dipertimbangkan dalam menciptakan dan memelihara sistem imbalan adalah prinsip kemampuan. Pengalaman banyak negara menunjukan bahwa dana yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk membayar berbagai imbalan bagi para pegawainya merupakan komponen yang sangat besar dalam anggaran belanja pemerintah yang bersangkutan. Kenyataan demikian antara lain karena pemerintah merupakan pemakai tenaga kerja yang paling besar disamping harus mengeluarkan biaya bagi para pensiunan sipil dan angkatan bersenjata. Komponen terbesar dari suatu sistem imbalan ialah upah dan gaji, sebagaimana diketahui pembedaan upah dan gaji terletak pada suatu penerimanya. Biasanya upah diberikan kepada para karyawan berstatus tidak tetap seperti pegawai harian atau pegawai lain atas dasar kontrak sedangkan gaji diberikan kepada pegawai tetap. Salah satu prinsip yang dipegang teguh dalam menciptakan sistem pengupahan dan pengajian di lingkungan pemerintahan ialah bahwa skala gaji disusun sedemikian rupa sehingga jumlah keseluruhan penghasilan antara pegawai yang paling rendah dan pegawai yang paling tinggi tidak menunjukan perbedaan yang amat besar. Memang tidak ada rumus yang mengatakan berapa seharusnya perbandingan tersebut, yang jelas ialah bahwa dengan berpegang pada empat prinsip yang diuraikan diatas, sistem pengajian tersebut harus mengambarkan beratnya beban tugas dan besar kecilnya tanggung jawab. Sistem penggajian terhadap pegawai dapat dikelompokan menjadi : (1) Sistem skala tunggal; (2) Sistem skala ganda dan; (3) Sistem skala gabungan, sistem ini juga yang diterapkan terhadap penggajian Pegawai
767
Negeri Sipil. Maksud dan tujuan diselenggarakan sitem penggajian profesi Pegawai Negeri Sipil, didasarkan atas pertimbangan untuk memperoleh gaji yang layak dan adil dengan tanggung jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan dan memberikan gaji yang adil sesuai standar yang layak kepada Pegawai Negeri Sipil. Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab IV pada Pasal 12 (1) Hak atas gaji bagi Calon Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan surat pernyataan oleh kepala kantor/satuan organisasi yang bersangkutan; (2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya jauh dari tempat tinggalnya sudah dianggap nyata melaksanakan tugas sejak ia berangkat menuju ke tempat tugasnya, yang dibuktikan dengan surat perintah perjalanan/penugasan dari pejabat yang berwenang menugaskan. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 13 dijelaskan adalah : 1. Masa kerja yang diperhitungkan penuh untuk penetapan gaji pokok pengangkatan pertama adalah : a. Selama menjadi Pegawai Negeri Sipil, kecuali selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara; b. Selama menjadi pejabat negara; c. Selama menjalankan tugas pemerintah; d. Selama menjalankan kewajiban untuk membela negara; atau e. Selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah. 2. Masa kerja sebagai pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah yang tiap-tiap kali tidak kurang dari 1 (satu] tahun tidak terputus-putus, diperhitungkan ½ (setengah) sebagai masa kerja untuk penetapan gaji pokok dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) tahun.
768
c. Masa Percobaan Pada masa menjalankan status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan diwajibkan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Status sebagai Calon Pengawai Negeri Sipil dijalankan selam satu sampai dengan 2 tahun, menurut P.Siagian, [1992:186] para pegawai baru selama menjalani masa percobaan harus menyadari hak dan kewajiban sebagai berikut : 1. Masih dalam pengawasan dan pengamatan intensif untuk melihat apakah yang bersangkutan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan, sikap, loyalitas, dan hal-hal lain yang bersifat keperilakuan; 2. Belum menerima penghasilan penuh melaikan hanya sebahagian yang prosentasenya sudah ditetapkan dalam kebijaksanaan pengupahan dan penggajian; 3. Belum menerima seluruh haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti tunjangan, pengobatan, cuti dan berbagai hak lainnya yang diberikan kepada para pegawai tetap; 4. Apabila pada akhir masa percobaan pegawai yang bersangkutan dinilai tidak memenuhi semua persyaratan untuk diangkat sebagai pegawai tetap yang bersangkutan diberitahu bahwa yang bersangkutan tidak akan diangkat sebagai pegawai tetap dan diminta untuk mengundurkan diri dari organisasi tanpa konsekwensi apapun bagi organisasi yang merekrutnya. Lebih jelas dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab V Pasal 14 adalah : 1. Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat pembina Kepegawaian dalam jabatan dan pangkat tertentu apabila : a) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurangkurangnya bernilai baik; b) telah memenuhi syarat kesehatan jasmani dan rohani untuk diangkat menjadi pegawai negeri Sipil dan;
769
c) telah lulus pendidikan dan pelatihan Prajabatan. 2. Syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Penguji Tersendiri/Tim Penguji Kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan; 3. Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c dinyatakan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang ditetapkan oleh Pejabat pembina Kepegawaian; 4. Tanggal mulai berlakunya keputusan pengangkatan menjadi pegawai Negeri Sipil tidak boleh berlaku surut. Terkait dengan pendapat P. Siagian poin empat lebih jelas diuraikan dalam Pasal 15 adalah : “Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah menjalankan masa percobaan lebih dari 2 (dua) tahun dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) tetapi karena sesuatu sebab belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil apabila alasannya bukan karena kesalahan yang bersangkutan”. d. Pengangkatan Sebagai Pegawai Negeri Sipil Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberikan pangkat dan golongan ruang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab V Pasal 16 adalah : “Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 yang diangkat menjadi pegawai negeri Sipil diberikan pangkat “ : a. Juru Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang I/a; b. Juru bagi yang telah diangkat dalam I/b; c. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/a; d. Pengatur Muda Tingkat I bagi yang diangkat dalam golongan ruang II/b; e. Pengatur Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang II/c;
770
f. Penata Muda bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/a; g. Penata Muda Tingkat I bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/b; h. Penata bagi yang telah diangkat dalam golongan ruang III/c”. Dalam P.Siagian, (1992:186-187) dijelaskan bahwa setelah menjadi pegawai tetap, setiap pegawai baru adalah : 1. Diberikan penugasan yang permanen pada satuan kerja tertentu dengan tugas yang spesifik pula; 2. Menerima segala haknya sebagai pegawai, seperti gaji penuh, tunjangan jabatan, tunjangan istreri/suami dan anak, tunjangan pengobatan, hak cuti, upah lembur dan berbagai hak lainnya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku; 3. Berhak atas kesempatan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan melalui program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi bagi para anggotanya; 4. Berhak menerima bimbingan dalam rangka pengembangan karirnya dimasa depan. e. Pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil Merupakan kenyataan hidup organisasi bahwa ada kalanya di lingkungan pemerintah terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pegawainya. Menurut P. Siagian, (1992:205-209) ada beberapa bentuk pemutusan kerja tersebut antara lain adalah : 1. Rasionalisasi, Kejadian yang pada umumnya diambil oleh pemerintah dalam keadaan sangat terpaksa. Artinya, tindakan rasionalisasi ada kalanya tidak bisa dihindari karena situasi perekonomian negara yang sedemikian tidak menguntungkan sehingga pemerintah harus melakukan berbagai penghematan, antara lain dengan memberhentikan sejumlah pegawai; 2. Atas Permintaan Sendiri, Betapa pun cermatnya pengelolaan sumber daya manusia diselenggarakan, adanya pegawai yang minta berhenti atas keinginan
771
sendiri selalu merupakan kenyataan hidup administratif. Alasannya pun bisa beraneka ragam; 3. Berhenti dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri, Tidak akan dapat disanggah bahwa setiap pimpinan organisasi ingin menegakkan disiplin pribadi dan organisasi para anggotanya. Artinya, setiap pegawai diharapkan dan bahkan dituntut untuk berperilaku positif serta taat kepada semua peraturan perundangundangan, baik yang berlaku secara umum maupun yang berlaku secara khusus bagi pegawai pemerintah; 4. Pensiun, Karena proses alamiah, setiap pegawai pada satu waktu akan mencapai usia yang tidak memungkinkannya lagi bekerja secara produktif. Artinya, akan tiba saatnya setiap orang akan memasuki masa pensiun. Selama menjalani status sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, yang bersangkutan dapat diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab VI Pasal 18 adalah : (1) Calon Pegawai Negeri Sipil diberhentikan apabila : a. mengajukan permohonan berhenti; b. tidak memenuhi syarat kesehatan; c. tidak lulus pendidikan dan pelatihan prajabatan; d. tidak menunjukan kecakapan dalam menjalankan tugas; e. menunjukan sikap dan budi pekerti yang tidak baik yang dapat menggangu lingkungan pekerjaan; f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat; g. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar; h. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena dengan sengaja melakukan tindakan pidana kejahatan atau melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan/tugasnya atau; i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
772
(2) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b,c,d, dan e diberhentikan dengan hormat; (3) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g, h, dan i diberhentikan tidak dengan hormat; (4) Calon Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diberhentikan dengan hormat atau tidak hormat. C. PENUTUP Dapat ditarik kesimpulan dari proses pengangkatan dan penempatan Calon Pegagai Negeri Sipil adalah : 1. Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas Penyaringan oleh panitian penerimaan serta ditanta tangani oleh Pejabat pembina Kepagaian. Dalam proses pengangkatan para Calon Pegawai Negeri Sipil diwajibkan menyelesaikan prosedur administrasi yang telah ditentukan serta pengangkatan sebagai Calon pegawai Negeri Sipil sudah diatur secara mengikat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Bab IV dan V pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 17; 2. Penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan formasi yang dikelurkan pada saat pengumuman penerimaan, yang sebelumnya telah dianalisis oleh pejabat analisis jabatan pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak lepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Penulis adalah Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Fatah Demak
773
DAFTAR
PUSTAKA
Ismani. 1996, Administrasi Negara, Kerja, Penerbit IKIP Malang;
Birokrasi
Nawawi, Hadari. 2003, Manajemen Sumber Gadjah Mada University Press;
Daya
dan
Etos
Manusia,
Siagian, P. Sondang. 1992, Kerangka Dasar Ilmu Administrasi, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta; Syafiie, Inu K. 1998, Manajemen Pemerintahan, PT. Pertja, Jakarta; Zauhar, Susilo. 1996, Administrasi Publik, Penerbit IKIP Malang press; Anonim. 2003, Peraturan Pemerintah Tahun Pegawai Negeri Sipil Citra Umbara, Bandung.
2003
tentang
774
