S. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipif; 9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1 /2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis; 10. Peraturan' Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/47/M.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya. 11. Keputusan Menteri Negara ' Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/48/KEP.PAN/4/2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 13. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Keputusan Gubernur Nomor 58 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta; 15. Keputusan Gubernur Nomor 748/2002 tentang Pembentukan Tim Sekretariat Penilaian Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Keputusan Gubernur Nomor 851/2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus ibukota uarvaiLa,
17. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN FUNGSIONAL
GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FISIOTERAPIS. REFRAKSIONIS OPTiSlEN DAN
TERAPIS W I C A R A PADA DINAS KESEHATAN.
BAB I KETENTUAN UMUM rasai 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
5.
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta,
6.
Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7.
Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus ibukota Jakarta.
8.
Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah r U i u b U b lUuRUia waria: i a .
9.
Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan fisioterapis pada unit pelayanan kesehatan. 10.
Pelayanan Fisioterapis adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan/atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan
memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. 11.
Refraksionis Optisien adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oieh pejabat yang berwenang untuk
melakukan kegiatan pelayanan refraksi optis! pada sarana pelayanan kesehatan.
12.
Pelayanan
!
refraksi optisi
adalah
pelayanan
kesehatan
mata
kepada
masyarakat yang meliputi persiapan, pelayanan refraksi, pelayanan optisi,
pelayanan lansakontak, konsultasi rujukan, bimbingan dan penyuluhan, evaluasi pelayanan dan pencatatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan mata masyarakat. 13.
Pelayanan mata dasar, adalah suatu pemeriksaan pendahuluan untuk mengidentifikasi dan menentukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu
untuk dirujuk ke dokter spesialis mata.
14.
Terapis Wicara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan terapi wicara pada sarana pelayanan kesehatan.
15.
Pelayanan terapi wicara adalah pelayanan kesehatan profesional berdasarkan iimu pengetahuan, teknologi daiam bidang perilaku komunikasi, yang berhubungan dengan kemampuan-kemampuan bahasa wicara, suara dan irama/kelanearan, yang diakibatkan oleh adanya gangguan/kelainan anatomis, fisiologi, psikologis dan sosiologi.
16.
Sarana Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan terapi wicara, yaitu Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik dan/atau unit kesehatan lainnya.
17.
Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
18.
Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim Penilai yang membantu pejabat yang berwenang dalam rangka penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara.
19.
Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.
20.
Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala. Unit Kerja menilai kinerja pejabat fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
• i
JENIS, JENJANG DAN PANGKAT/GOLONGAN Pasal 2 Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Kesehatan adalah Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara. Pasal 3 (1) Jenjang pangkat dan golongan jabatan fungsional Fisioterapis terdiri atas : a. Fisioterapis Pelaksana (H/c, H/d); b. Fisioterapis Pelaksana Lanjutan (ll.j/a, iii/b); c. Fisioterapis Penyelia (!l!/c, ll!/d); d. Fisioterapis Pertama (!f!/a, I H/b);
e. Fisioterapis Muda (lll/c, IIl/d); f. Fisioterapis Madya (!V/a. IV/b, IV/c).
s
(2) Jenjang pangkat dan golongan jabatan fungsional Refraksionis Optisien terdiri atas : a. Refraksionis Optisien Pelaksana (H/c, H/d); b. Refraksionis Optisien Pelaksana Lanjutan (lll/a, lli/b); c. Refraksionis Optisien Penyelia (ill/c, Ill/d). (3) Jenjang pangkat dan golongan jabatan fungsional Terapis Wicara terdiri atas : a. Terapis Wicara Pelaksana (H/a, H/d); b. Terapis Wicara Pelaksana Lanjutan (ill/a, Ill/b); c. Terapis Wicara Penyelia (Ml/c, lll/d).
BAB ili DASAR PENENTUAN FORMASI Pasal 4 (1)
Penetapan formasi jabatan fungsional Fisioterapis didasarkan pada pelaksanaan fisoterapi, mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteraeutis dan mekanis), pelatihan fungsi dan komunikasi. peiayanan
(2)
Penetapan formasi jabatan fungsional refraksionis Optisien didasarkan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan mata dasar, konsultasi/rujukan bimbingan dan penyuluhan, evaluasi dan pencatatan pelayanan.
(3)
Penetapan formasi jabatan fungsional Terapis Wicara didasarkan pada pelaksanaan kegiatan pelayanan terapi wicara demi tercapainya kemampuan komunikasi yang optimal, baik dalam aspek bahasa, wicara, suara, irama/kelancaran hingga mampu berkomunikasi secara wajar dan tidak mengalami gangguan psikososial dalam menjalankan fungsinya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat.
BAB IV PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 5 s-
(1)
'
•'
'V
.
Daftar Formasi Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara sesuai dengan jenjang jabatan sebagaimana tercantum daiam lampiran l, H dan IH Peraturan Gubernur Ini.
(2)
Formasi jabatan fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara akan ditinjau ulang setiap lima tahun sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan
beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3)
Pengisian formasi jabatan fungsional yang lowong diusulkan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui BKD,
BAB V PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 (1) Syaraf pengangkatan dalam jabatan fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasa! dari unsur utama dan unsur penunjang.
(3) Usulan kenalkan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah ada penetapan angka kredit. (4) Penempatan jabatan fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara sesuai dengan kebutuhan masing-masing RSUD/Puskesmas. (5) Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (6) Pejabat fungsional Penilai Jabatan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan jenjang kepangkatan yang diatur dengan Keputusan Presiden.
BAB V! KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 7 Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan, dan pengembangan karier pejabat fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien dan Terapis Wicara dapat dipindahkan ke jabatan struktural dan fungsional lainnya sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VII
;
KETENTUAN PENUTUP rdbwi O
;:
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita
Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta P#da tanggal
9 November 2007
-GUBERNUR PROVINSI DAERAH K H U S U S / IBUKOTA JAKARTA, 1
Diundangkan di Jakarta Pada tanggai 2 0 November 2007
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA^JAKARTA,
RITOLA T / f MAYA NIP 140095657
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2 00 7NOMOR 1 5 5 .
