BAHAN JUMPA PERS AKHIR TAHUN 2011
Menjangkau Mereka Yang Tak Terjangkau
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, 30 Desember 2011
1
AGENDA I. PENDAHULUAN
II. HAL MENONJOL SEPANJANG 2011 III. RENCANA KERJA SEPANJANG 2012 IV. PERMEN LARANGAN PUNGUTAN V. MONITORING MEDIA 2
I PENDAHULUAN
3
Ucapan Terima Kasih • Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota • Kementerian dan Lembaga yang terkait dengan Tupoksi Pendidikan dan Kebudayaan • Jajaran Internal Kemdikbud • Organisasi yang bergerak di bid. Dikbud, Media dan • Masyarakat 4
Garis Besar Kebijakan Kemdikbud Tahun 2012 Melanjutkan Arah Kebijakan “Keramahan Sosial” yang Terus diperluas dengan tema:
“Menjangkau Mereka yang Tak Terjangkau” Beberapa hal dilakukan antara lain: 1. Membangun Infrastruktur Pendidikan di Wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Terbelakang) Membangun Sekolah Berasrama, Termasuk Menyiapkan Guru. 2. Memperlus Jangkauan Bantuan bagi Siswa dari Keluarga Kurang Mampu (Miskin): Bidik Misi dan Subsdidi Siswa Miskin Bukan hanya menambah jumlah anggaran, sebesar Rp 3,9 Triliun, tapi juga menambah target sasaran sebanyak 6,1 juta siswa. 5
3. Membangun Dua Institut Teknologi Baru di Sumatera dan di Kalimantan. 4. Perubahan dari Tender ke Swakelola Perubahan Besar yang Diharapkan Bukan Saja Dapat Meningkatkan Kualitas Bangunan, tapi Juga untuk Mempraktekkan MBS (Manajemen Berbasis Sekolah). 5. Memilih Percetakan UN Terseleksi dengan Persyaratan Memiliki Sertifikat “Security Printing”. 6. Menyiapkan Pembangunan Institut Seni dan Budaya Bagian dari Menjalankan Tupoksi Kebudayaan. 7. Meninggalkan Pendekatan Proporsional ke arah Pendekatan Keadilan (justice) 8. Dibentuknya BLU untuk Mengelola Dana Abadi Pendidikan untuk Keperluan Pengembangan SDM Pendidikan (Beasiswa) 6
KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM MP3EI UNTUK PEMENUHAN SDM • Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan (UU 20/2003 pasal 18) • Pendidikan kejuruan merupakan subsistem pendidikan yang secara khusus membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri memasuki lapangan kerja Master Plan: Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 Pengembangan 6 Koridor Ekonomi Indonesia "Sentra produksi dan pengolahan hasil bumi"
Koridor Pantai Timur Sumatra – Jawa Bag. Barat
"Lumbung energi nasional"
"Lumbung pangan nasional"
Koridor Kalimantan
Koridor Sulawesi
Koridor Pantai Utara Jawa Koridor Jawa Timur-BaliNTB
"Pendorong industri & manufaktur nasional"
"Pintu gerbang pariwisata nasional"
Koridor Papua
"Kawasan dengan SDA melimpah dan SDM yang sejahtera"
Sumber: Menko Perekonomian, 2010
Penyediaan SDM Peningkatan Akses & Kualitas Pendidikan Menengah Umum & Relevansi Pendidikan Vokasi (SMK + Politeknik)
7
Capaian Palaksanaan Inpres Perkiraan B12
Jumlah Rencana Aksi
Inpres
Inpres 3 Tahun 2010
5
1
4*
-
-
Inpres 9 Tahun 2011
1
-
1
-
-
15
1
13
-
1**
Inpres 14 Tahun 2011
Catatan: *) Termasuk pembangunan PAUD Terpadu sebagai pengganti TK-SD Satu Atap **) Monitoring DAK
Catatan: = pencapaian >100%;
= pencapaian 76-100%;
= pencapaian 51-75%;
= pencapaian < 50%;
Anggaran BOS dan Subsidi Siswa Miskin Tahun 2012 (Rp. 000)
No.
Out Put
Sasaran
Satuan Biaya
Anggaran
1.
BOS SD
28.006.000 siswa
580
16.243.480.000
2.
BOS SMP
10.354.000 siswa
710
7.351.340.000
3.
Rintisan BOS SMA
4.105.139 siswa
125
513.142.375
4.
Rintisan BOS SMK
3.800.000 siswa
125
475.000.000
5.
Penyelenggaraan Pendidikan Khusus
106.185 siswa
814
86.413.595
6.
Siswa SD Penerima Subsidi Miskin
3.530.305 siswa
364
1.285.031.000
7.
Siswa SMP Penerima Subsidi Miskin
1.295.450 siswa
600
777.270.000
8.
Siswa SMA Penerima Subsidi Miskin
505.290 siswa
787
397.782.940
9.
Siswa SMK Penerima Subsidi Miskin
617.576 siswa
786
485.414.736
10.
Subsidi Mhs Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu
180.000 mhs
4.200
756.000.000
11.
Bantuan Beasiswa Bidik Misi a. Angkatan Baru - Beasiswa - Biaya Kedatangan - Biaya Pendaftaran
30.000 mahasiswa 15.000 mahasiswa 100.000 calon mhs
6.000 1.500 175
180.000.000 22.500.000 17.500.000
b. On Going
50.000 mahasiswa
12.000
600.000.000
TOTAL
29.190.874.666
9
II HAL MENONJOL SEPANJANG 2011
10
1. Status Disclaimer
11
2. Berubahnya Nomenklatur Kemdiknas
12
Peraturan Presiden Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Pendidikan, Bahasa, dan Kebudayaan
Alam
-Logika -Etika -Estetika
Budaya
Teknologi
Seni
Peradaban
-Pikiran -Perasaan
Bahasa Ekspresi
Manusia
Pengetahuan
Eksistensi
Pembelajaran Abstraksi
Masyarakat
(pengalaman) Interaksi
Tuhan
Internalisasi
Pembudayaan Aktualisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Membentuk Insan Indonesia yang Beradab Berpengetahuan Berbudaya Internalisasi dan aktualisasi membentuk siklus proses yang menghasilkan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) sehingga pengetahuan dan budaya menjadi dinamis dan peradaban menjadi berkembang sesuai tuntutan perubahan zaman
Rantai Nilai Kebudayaan Warisan Budaya dan Sejarah •Eksplorasi •Pemeliharaan •Perlindungan •Dokumentasi •Pendaftaran •Ratifikasi •Pemajangan
Nilai Sejarah dan Budaya •Perumusan •Penyerapan •Penciptaan •Perlindungan •Pengukuran
Pembudayaan
•Diseminasi •Diplomasi •Promosi •Internalisasi •Aktualisasi
Pengembangan
•Produk •SDM - Kompetensi - Sertifikasi •Sarana dan Prasarana
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
SEKRETARIAT DITJEN
DIREKTORAT PELESTARIAN BUDAYA DAN LINGKUNGAN BERSEJARAH
DIREKTORAT PEMBINAAN NILAI SEJARAH, BUDAYA, DAN FILM
DIREKTORAT PEMBUDAYAAN MASYARAKAT
DIREKTORAT PENGEMBANGAN BUDAYA
DIREKTORAT PEMBINAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME
16
3. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
17
Penyaluran BOS 2011 mengalami banyak kendala dan hambatan terutama dari sisi ketepatan waktu, sehingga berdampak pada prinsip pengelolaan sekolah wajib belajar 9 tahun (semaraknya pungutan)
SAMPAI 29 DESEMBER 2011
Triwulan ke
Sisa Kab./Kota Belum Mencairkan
3 4
28 258 18
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 1 120%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
Bulan ke-3 97,80%
100%
92,00% 84,70% 88,10%
80% 70,60% 62,40%
65,80%
60%
2010 43,30% 36,00%
40%
47,90%
38,20%
27,00%
32,20% 25,20%
20%
12,30%
2011
17,30% 12,10%
0% 0%
7,40%
4,60% 0%
0% Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
Mingg-4
Mingg-3
Mingg-2
Mingg-1
19
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 2 120,0%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
97,8%
100,0%
Bulan ke-3
97,8%
100,0%
93,6%
2010
88,9%
88,3% 80,5%
83,7%
76,1%
74,8%
80,0%
92,2%
69,2%
66,8% 60,8%
60,0%
2011
50,3% 41,2%
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 2 Kabupaten belum mencairkan BOS Triwulan II 1. Kab. Memberamo Tengah, Papua 2. Kab. Pegunungan Bintang, Papua
36,6%
40,0%
19,5% 20,0% 9,1%
0,0% Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
20
Perbandingan Pencairan Dana BOS 2010 dan 2011
Triwulan 3 120,0%
Bulan ke-2
Bulan ke-1
100,0%
2010
93,0%
95,8%
97,0%
98,0%
Bulan ke-3 99,8%
99,8%
99,8%
99,8%
100,0%
82,5% 76,5%
80,0%
71,0%
67,2%
63,4%
61,8%
66,2%
2011
60,0%
48,3%
46,3% 38,4%
40,0% 30,0%
s.d. 5 Desember 2011 masih ada 44 Kabupaten/Kota belum mencairkan BOS Triwulan III
20,3% 20,0%
12,3% 5,8% 1,0%
0,0% Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
Ming-4
Ming-3
Ming-2
Ming-1
21
4. Rehabilitasi Ruang Kelas SD
Rusak Berat 12,3% 110.598
22
Rehabilitasi Ruang Kelas SD Ruang Kelas
Jumlah Sekolah
% RK
SD Negeri
808.872
130.563
92,42%
SD Swasta
90.144
12.689
Nasional
899.016
143.252
7,58% 100%
SD Negeri 528.239 SD Swasta 77.679 Jumlah 605.918
(58,76 %)
87,18%
(8,64 %) (67,40 %)
12,82% 100%
Baik 67,4% 605.918 Rusak Sedang 20,3% 182.500
SD Negeri SD Swasta Jumlah
168.666
(18,76 %)
92,42%
13.834 182.500
(1,54 %)
7,58%
(20,30 %)
100%
mber Rembuk Nasional Tahun 2011
Rusak Berat 12,3% 110.598
SD Negeri SD Swasta Jumlah
103.757 6.841 110.598
(11,54 %) (0,76 %) (12,30 %)
93,81% 6,19% 100%
23
Rehabilitasi Ruang Kelas SMP Ruang Belajar
Jumlah Sekolah
% RB
SMP Negeri
212.740
19.425
71,33 %
SMP Swasta
85.528
11.758
28,67 %
Nasional
298.268
31.183
100 %
SMP Negeri 117.293
(39,32 %)
67,82 %
SMP Swasta
55.655
(18,66 %)
32,18%
Jumlah 172.948
( 57,98 %)
100 %
Baik 57,98 % 172.948
Rusak Sedang 27,79% 82.892
Rusak Berat 14,23 % 42.428
SMP Negeri
31.520
(10,57 %)
74,29 %
SMP Negeri
63.927
(21,43%)
77,12 %
SMP Swasta
10.908
(3,66 %)
25,71 %
SMP Swasta
18.965
(6,36 %)
22,88 %
Jumlah
42.428
(14,23 %)
100 %
Jumlah
82.892
(27,79 %)
100 %
Sumber Rembuk Nasional Tahun 2011 & Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) 2011
24
Distribusi Ruang Kelas Rusak Berat Per Provinsi, Tahun 2010/11 SD
SMP
(negeri dan swasta)
(negeri dan swasta)
NTT
22.2 %
7,652
Sultra Kalsel
Sulteng
18.7 %
1,186
Lampung
18.5 %
911
Jabar
16.3 %
Sultra
23,415
14.8 %
2,776
34.71 % 27.97 %
Bengkulu
1,094
25.94 %
Kalteng
755
25.24 %
DIY
1,450
762
23.19 %
1,086
22.87 %
1,017
Banten
14.3 %
4,696
Sulut
Sulsel
14.1 %
3,819
Lampung
Pabar
13.9 %
576
Jateng
13.7 %
22,062
Sumbar
17.87 %
1,377
Jatim
13.6 %
17,972
Sulbar
17.51 %
301
Sulbar
13.5 %
898
Papua
17.38 %
586
Sumbar
12.3 %
Maluku
11.6 %
Sumut
10.2 %
21.74 %
Sulsel
2,142
19.88 %
2,209
2,970
Jabar
15.55 %
440
Pabar
14.88 %
171
5,912
Sulteng
14.82 %
544
14.2 %
2,955
6,688
Jambi
9.2 %
1,015
Sumut
Papua
8.9 %
217
Jateng
13.39 %
5,416
Sulut
8.8 %
578
Maluku
13.12 %
398
Sumsel
8.7 %
1,913
Jambi
13.09 %
531
Riau
7.8 %
330
Kalbar
7.7 %
2,622
Malut
7.5 %
120
12.89 %
887
12.68 %
1,336
Kaltim
12.44 %
627
12.24 %
922
7.1 %
1,094
NTT
7%
392
NTB
11.32 %
586
6.5 %
914
Bali
11.19 %
598
DIY Bengkulu NTB
Kalbar Sumsel
14.2%
904
1,050
Aceh
11.18 %
Kalsel
5.9 %
734
Jatim
10.79 %
Gorontalo
5.8 %
281
DKI
8.84 %
992
5.6 %
633
Riau
8.82 %
575
Bali
6%
Aceh
12.3%
Kalteng
5.1 %
936
DKI
5.1 %
2,002
Malut Banten
7.73 % 6.73 %
4,416
112 732
Kaltim
3.9 %
193
Babel
4.97 %
85
Kepri
3.8 %
148
Gorontalo
4.95 %
91
141
Kepri
Babel
2.3 %
Total = 110.598
4.02 %
83
Total = 42.428
25
Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011 (Juta Rupiah)
Total Kebutuhan Jenjang
SD SMP
TOTAL
Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat
Jumlah Kebutuhan Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2011 Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Anggaran
110.598
14.117.654
18.000
2.297.671
42.428
6.284.430
3.500
518.420
20.402.084
21.500
2.816.090
153.026
APBN-2011 Rp. 0,7 T
DAK-2011 Rp. 2,1 T
26
Perkembangan Kegiatan Rehabilitasi Tahun 2011(APBN) A. Sasaran dan Alokasi Dana No.
Jenjang
1
SD
2
SMP
(Rp. Juta)
Jumlah Sasaran Sekolah
Jumlah
Ruang
Provinsi
Kab/Kota
Alokasi Dana
2.991
8.712
29
171
617.192
601
1.401
8
42
128.970
3.592
10.113
29
171
746.162
B. Perkembangan Penyaluran Dana No.
Sekolah
SD
2
SMP Jumlah
Dana yang Disalurkan
Jumlah
Jenjang
1
(Rp. Juta)
Ruang
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah
%
2.991
8.712
29
171
617.192
100
601
1.401
8
42
128.970
100
3.592
10.113
29
171
746.162
100
27
Perkembangan Fisik Rehabilitasi SD dan SMP (persen) (Status: 22 Desember 2011)
7,4
19,2
35,0 38,4
Kategori perkembangan fisik:
0% - 25%
26% - 50%
51% - 75%
76% - 100%
28
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor: Kondisi Awal
29
SDN Babakan Madang 01 Kabupaten Bogor ( Status: 24 Desember 2011)
30
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG: Kondisi Awal
31
SDN ASAM TIGA KABUPATEN KUPANG ( Status: 24 Desember 2011)
32
5. Diskriminasi Positif untuk NTT dan Lombok Utara
33
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)Tahun 2009 Nasional PAPUA
64,5
NUSA TENGGARA BARAT
64,7
NUSA TENGGARA TIMUR
Sabu Raijua 66,6
PAPUA BARAT
68,6
MALUKU UTARA
68,6
KALIMANTAN BARAT
68,8
SULAWESI BARAT
69,2
KALIMANTAN SELATAN
69,3
SULAWESI TENGGARA
69,5
GORONTALO
69,8
BANTEN
70,1
SULAWESI TENGAH
70,7
LAMPUNG
70,9
SULAWESI SELATAN
70,9
MALUKU
71,0
JAWA TIMUR
71,1
NAD
71,3
BALI
71,5
JAWA BARAT
71,6
JAWA TENGAH
72,5
BENGKULU
72,5
KEP. BANGKA BELITUNG
72,5
SUMATERA SELATAN
72,6
SUMATERA UTARA
73,4 73,8
KALIMANTAN TENGAH
74,4
KEPULAUAN RIAU
74,5
KALIMANTAN TIMUR
75,1
D I YOGYAKARTA
75,2
RIAU
75,6
SULAWESI UTARA
75,7
DKI JAKARTA Sumber: BPS (2010)
55,00
77,4
60,00
65,00
70,00
Sumba Tengah
59,8
Sumba Barat Daya
60,5
Sumba Timur
61,4
Sumba Barat
62,9
Belu
63,9
Manggarai Barat
64,9
Manggarai Timur
65,0
Timor Tengah Selatan
65,3
Kupang
65,6
Rote Nda
65,8 Rata-rata NTT tahun 2009 = 66,6
Ende
72,1
Rata-rata Nasional = 71,4
54,5
Nageko
JAMBI
SUMATERA BARAT
NTT
Rendahnya IPM Prov NTT
75,00
80,00
66,0 66,6
Manggarai
66,8
Timor Tengah Utara
66,9
Lembata
67,1
Sikka
67,3
Flores Timur
67,8
Alor
68,2
Ngada
69,0
Kota Kupang
76,9
34 0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 2009 Nasional
Rendahnya AHH Prov NTT
61,8
Sumba Timur
NUSA TENGGARA BARAT KALIMANTAN SELATAN
63,5
BANTEN
Sumba Tengah
64,8
MALUKU UTARA
65,7
SULAWESI TENGAH
66,4
KALIMANTAN BARAT
66,5
GORONTALO
66,5
MALUKU
67,2
NUSA TENGGARA TIMUR
67,3
SULAWESI TENGGARA
67,6
SULAWESI BARAT
67,6
JAWA BARAT PAPUA BARAT PAPUA NAD
Rata-rata Nasional = 68,6
KEP. BANGKA BELITUNG
68,6
JAMBI
69,0 69,3
LAMPUNG
69,3
SUMATERA UTARA
69,4
JAWA TIMUR
69,4
SUMATERA SELATAN
69,4
BENGKULU
69,7
KEPULAUAN RIAU
69,8
SULAWESI SELATAN
69,8
BALI
70,7
KALIMANTAN TIMUR
71,0
KALIMANTAN TENGAH
71,1
RIAU
71,3
JAWA TENGAH
71,3
SULAWESI UTARA
Ende
64,6
Sumba Barat
64,8 65,2 65,6 66,2
Lembata
66,5
Alor
66,6
Timor Tengah Selatan
66,7
Sabu Raijua
66,9
Ngada
67,0
Manggarai
67,1
Manggarai Timur
67,3
72,1
D I YOGYAKARTA
73,2
60,00
65,00
70,00
67,6
Flores Timur
67,8
Sikka
73,1
75,00
Rata-rata NTT tahun 2009 = 67,3
Rote Nda
Timor Tengah Utara
DKI JAKARTA
55,00
63,4
68,8
SUMATERA BARAT
Sumber: BPS (2010)
Nageko
Manggarai Barat
68,4
62,6 63,4
Belu
68,2
61,8
Sumba Barat Daya
Kupang
68,0
NTT
Kota Kupang
68,1 68,7 72,3
35
56,0 58,0 60,0 62,0 64,0 66,0 68,0 70,0 72,0 74,0
Presentase Angka Melek Huruf Tahun 2009 Nasional PAPUA
75,6
NUSA TENGGARA BARAT
Sumba Tengah
71,9
Sumba Barat Daya
72,2
80,2
SULAWESI SELATAN
87,0
BALI
87,2
SULAWESI BARAT
87,6
JAWA TIMUR
87,8
NUSA TENGGARA TIMUR
88,0
Sabu Raijua
89,5
KALIMANTAN BARAT
89,7
D I YOGYAKARTA
90,2
83,0
Sumba Timur
83,0 84,4
91,5
Timor Tengah Selatan
PAPUA BARAT
92,3
Timor Tengah Utara
LAMPUNG
94,4
BENGKULU
94,9
KALIMANTAN SELATAN
95,4
KEP. BANGKA BELITUNG
95,6
MALUKU UTARA
95,7
GORONTALO
95,8
SULAWESI TENGAH
95,8
BANTEN
96,0
JAWA BARAT
96,0
JAMBI
96,1 96,1
Rata-rata Nasional = 93,2
NAD SUMATERA BARAT KALIMANTAN TIMUR
96,8 96,9 97,2
SUMATERA SELATAN
97,2
KALIMANTAN TENGAH
97,7
RIAU
98,1
MALUKU
98,1
DKI JAKARTA
98,9
SULAWESI UTARA
99,4
20,0
40,0
60,0
87,7
Manggarai Barat
Rata-rata NTT tahun 2009 = 88,0
Rote Nda
88,7 88,9
Kupang
89,0
Flores Timur
89,1
Manggarai Timur
89,3
Manggarai
91,1
Sikka
91,3
Lembata
92,8
Ende
93,5
Nageko
94,0
Ngada
94,9
Alor
96,0
96,4
SUMATERA UTARA
0,0
78,4
Belu
SULAWESI TENGGARA
KEPULAUAN RIAU
74,4
Sumba Barat
JAWA TENGAH
Sumber: BPS (2010)
NTT
Rendahnya % Angka Melek Aksara Prov NTT
80,0
100,0
Kota Kupang
98,5
36
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2009 Nasional
NTT
Rendahnya rata-rata lama sekolah Prov NTT Sabu Raijua
PAPUA
6,6
NUSA TENGGARA TIMUR
6,6
NUSA TENGGARA BARAT
6,7
KALIMANTAN BARAT
6,8
4,5
Sumba Tengah
5,2
Sumba Barat Daya
SULAWESI BARAT
7,1
JAWA TENGAH
7,1
GORONTALO
7,2
JAWA TIMUR
7,2
5,7
Sumba Barat
6,0
Sumba Timur
6,0
SULAWESI SELATAN
7,4
Timor Tengah Selatan
6,1
KEP. BANGKA BELITUNG
7,4
LAMPUNG
7,5
Sikka
6,1
KALIMANTAN SELATAN
7,5
Manggarai Timur
6,2
Rote Nda
6,2
Belu
6,2
Manggarai Barat
6,3
Timor Tengah Utara
6,4
Lembata
6,5
Flores Timur
6,6
Kupang
6,7
SUMATERA SELATAN
7,7
JAMBI
7,7
JAWA BARAT
7,7
BALI
7,8
Rata-rata Nasional = 7,9
SULAWESI TENGAH
SULAWESI TENGGARA
7,9 7,9
PAPUA BARAT
8,0
KALIMANTAN TENGAH
8,0
BANTEN
8,2
BENGKULU
8,2
SUMATERA BARAT
8,5
RIAU
8,6
MALUKU UTARA
8,6
Manggarai
6,7
Nageko
6,7
NAD
8,6
MALUKU
8,6
SUMATERA UTARA
8,7
D I YOGYAKARTA
8,8
SULAWESI UTARA
8,8
KALIMANTAN TIMUR
8,9
KEPULAUAN RIAU
9,0
DKI JAKARTA Sumber: BPS (2010)
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
Ngada
7,0
Ende
7,0
Alor 10,9
12,0
Rata-rata NTT tahun 2009 = 6,6
7,4
Kota Kupang
10,9
37 0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
Kondisi Papua: UPAYA PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI 99,00
APM SD/MI
97,00
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
95,13
95,70
95,30
95,20
95,80
95,00 93,00
96,0 SD/MI Papua tertinggal 12,6 Tahun dibanding Rerata Nasional
91,00
94,7 93,3
92,0 90,7
89,00 87,00
96,00
+ 1,33 % APM 16.845 siswa
86,2
85,00 2009
2010
2011
RPJMN NO
USIA PENDUDUK
1
USIA 7-12 NASIONAL
2
USIA 7-12 PROV. PAPUA
2012
Papua
Percepatan
2013
2014
Capaian Nasional
JUMLAH 2010 26.515.180 376.609
38
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs ...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama 90
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SMP/MTS
85 80 75
73,30
74,00
74,70
75,40
76,10
76,80
70
73,2 69,5
65
65,9
60 55 50 45
76,8
62,2
59,1 SMP/MTs Papua tertinggal 15,8 Tahun dibanding Rerata Nasional
+ 3,65 % APM 16.845 siswa
40
2009
2010
2011
PERCEPATAN
NO
USIA PENDUDUK
1
USIA 13-15 NASIONAL
2
USIA 13-15 PAPUA
2012
RPJMN
2013
Papua
2014 Capaian Nasional
JUMLAH 2010
13.069.509 140.798
39
Kondisi Papua Barat: PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SD/MI 105,00
...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SD/MI Papua Barat sama dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SD/MI
100,00
95,70
95,30
95,20
95,13
95,80
95,00
90,00
96,00 96,0
SD/MI Papua Barat tertinggal 24,3 Tahun dibanding Rerata Nasional
93,7 91,3
89,0 85,00
80,00
86,6
+ 2,34 % APM 7.219 siswa
2010
2011
82,3 2009
RPJMN NO
JUMLAH PENDUDUK
1
USIA 7-12 NASIONAL
2
USIA 7-12 Papua Barat
Papua Barat
2012
Percepatan
2013
2014
Capaian Nasional
JUMLAH 26.515.180 132.480
40
PERCEPATAN PENUNTASAN WAJAR DIKDAS: SMP/MTs ...pada akhir tahun 2014 ditargetkan APM-SMP/MTs Papua Barat sama 90
dengan rata-rata nasional yang ditargetkan dalam RPJMN ...
APM SMP/MTS
85 80 75 70
65
73,30
74,00
76,10
76,8 76,80
SMP/MTs Papua Barat tertinggal 17,8 Tahun dibanding Rerata Nasional
64,8
60 55
75,40
74,70
59,7
60,8
72,8 68,8
+ 3,99 % APM 4.243 siswa
50
2009
2010
2011 PERCEPATAN
NO
JUMLAH PENDUDUK
1
USIA 13-15 NASIONAL
2
USIA 13-15 Papua Barat
2012 RPJMN
2013 Papua Barat
2014 Capaian Nasional
JUMLAH
13.069.509 66.225
41
Latar Belakang • Kondisi Pembangunan di Provinsi NTT yang relatif tertinggal, termasuk bidang pendidikan, dibandingkan dengan wilayah lain. • Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional • Provinsi NTT mempunyai potensi ekonomi yang dapat mendorong pembangunan ekonomi yang lebih tinggi • Pembangunan pendidikan mempunyai peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi
42
Latar Belakang (lanjutan...) • Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2011 tentang RKP 2012 Percepatan Pembangunan Nusa Tenggara Timur dengan fokus pada: a) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan pertanian, peternakan serta produksi rumput laut dan garam; b) pengembangan pariwisata; c) pengembangan infrastruktur untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan dan pariwisata serta penyediaan infrastruktur sosial dasar bagi warga pendatang baru (eks Timor-Timur); d) peningkatan kualitas sumberdaya manusia; serta e) pembangunan daerah tertinggal dan kawasan strategis.
43
Tujuan 1) Diperolehnya pemahaman yang sama diantara para pemangku kepentingan mengenai identifikasi masalah, tantangan, sasaran dan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi NTT. 2) Diperolehnya kesepakatan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat mengenai Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Pendidikan Provinsi NTT.
44
Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Prov NTT (ribu rupiah)
NO
OUTPUT
1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Pembangunan RKB SD Rehab Ruang Kelas Rusak SD Beasiswa Miskin SD Pembangunan RKB SMP Rehab Ruang Kelas Rusak SMP Beasiswa Miskin SMP Pembangunan RKB SMA BKMM SMA Pembangunan RKB SMK BKMM SMK Peningkatan Kualifikasi guru Sertifikasi guru
TOTAL
USULAN APBNP 2011 SASARAN Unit Cost ALOKASI 40.000
siswa
310
12.400.000
105 200 300 118.600 200 150 20.000 150 10.000 200 10.000 2.000 2.000
Lbg ruang ruang siswa ruang ruang siswa ruang siswa ruang siswa guru guru
9.000 165.000 78.000 182 180.000 88.000 276 205.000 393 205.000 393 3.500 2.500
945.000 33.000.000 23.400.000 21.585.200 36.000.000 13.200.000 5.520.000 30.750.000 3.930.000 41.000.000 3.930.000 7.000.000 5.000.000 237.660.200 45
Anggaran Percepatan Pembangunan Pendidikan Daerah Tertinggal Kab. Lombok Utara (dalam ribuan)
NO
OUTPUT
USULAN APBNP 2011 SASARAN Unit Cost ALOKASI
1 Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) TK, KB dan TPA
3.800
siswa
310
1.178.000
2 3 4 5 6 7 8 9
70 100 9.700 85 5.960 100 1.000 1.270
Lbg ruang siswa ruang siswa ruang siswa siswa
9.000 165.000 182 180.000 276 205.000 393 393
630.000 16.500.000 1.765.400 15.300.000 1.644.960 20.500.000 393.000 499.110 58.410.470
Penyediaan Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD Pembangunan RKB SD Beasiswa Miskin SD Pembangunan RKB SMP Beasiswa Miskin SMP Pembangunan RKB SMA BKMM SMA BKMM SMK
TOTAL
46
6. Program Bidik Misi
47
BIDIK MISI • Program Bantuan Dana Pendidikan untuk Lulusan SMA/SMK/MA/Paket C Memasuki Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama yang Berasal dari Keluarga Miskin (Tidak Mampu), Namun Memiliki Potensi Akademik Baik. • Selama di Perguran Tinggi Penerima Bidik Misi Bebas dari Uang Kuliah Selama 4 tahun (Hingga Lulus) dan Tiap Bulan Menerima Biaya Hidup yang Besarnya Antara Rp 500 Ribu sampai Rp 600 Ribu.
• Pada Tahun 2011, Besar Biaya Hidup Per Mahasiswa Per Bulan Dinaikkan Minimal Rp 600 Ribu.
KATEGORI CAPAIAN IPS Nilai IPS
S1 (KEMDIKNAS)
Politeknik
S1 (KEMENAG)
< 2,00
709 (4,34%) 2.832 (17,33%) 9.605 (58,77%) 3.050 (18,66%) 146 (0,90%)
36 (2,59%) 172 (12,40%) 856 (61,72%) 305 (21,99%) 18 (3,30%)
31 (2,19%) 71 (5,03%) 717 (50,81%) 573 (40,61%) 19 (1,36%)
2,00 – 2,74 2,75 – 3,50
3,51 – 3,99 4,00
Ringkasan IPS Penerima Bidikmisi 2010 1.
Hasil studi mahasiswa penerima Bidikmisi 2010 sangat menggembirakan. IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag adalah lebih baik dibandingkan dengan rata-rata IPS mahasiswa penerima Bidikmisi yang kuliah di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas.
2.
IPS rata-rata mahasiswa perempuan penerima Bidikmisi adalah lebih baik dibandingkan IPS rata-rata mahasiswa laki-laki penerima Bidikmisi.
3.
IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di UNHAS (3,42) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdiknas.
4.
IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di IAIN GORONTALO (3,54) adalah terbaik dibandingkan dengan IPS rata-rata mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi di lingkungan Kemenag.
5.
Sekitar 70 % dari mahasiswa penerima Bidikmisi di POLITEKNIK PERIKANAN TUAL, IPS rataratanya kurang dari 2.0.
Kesimpulan 1. Program Bidikmisi telah berhasil memberi kesempatan kepada mahasiswa tidak mampu untuk dapat melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. 2. Rata-rata Indeks Prestasi Semester (IPS) mahasiswa penerima Bidikmisi tahun 2010 telah memenuhi target program bidikmisi, yaitu lebih dari 3.0. 3. Perlu ditindak lanjuti terhadap mahasiswa penerima bidik misi yang mempunyai Indeks Prestasi kurang dari 2.00 agar keberlanjutan studi dapat dipertahankan sampai akhir masa studi. 4. Perlu dilakukan peningkatan jumlah penerima Bidikmisi dengan melibatkan BUMN dan perusahan swasta. 51
7. Formula Ujian Nasional 40:60
52
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMA berdasarkan Hasil UN Murni Tahun 2010-2011 % Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010 52,1
NTT
SULTRA
SULTENG BABEL NTB SULBAR KEPRI PAPUA KALBAR ACEH SULSEL PABAR BANTEN MALUKU SUMBAR DKI JAKARTA JATENG
SULUT JAMBI SUMSEL LAMPUNG SUMUT JATIM RIAU JABAR BALI
0,00
SULTENG DIY
23,7 22,2 19,9 19,5 19,4 16,1 14,7 14,3 14,1 12,8 12,4 10,7 10,0 9,2 9,1 8,6
DIY
KALSEL
BABEL PAPUA
30,5
KALTIM
5,8 5,0 4,9 4,9 4,3 4,0 3,9 3,2 3,1 2,8 2,8 10,00
KALTENG KEPRI KALTIM ACEH NTB MALUT GORONTALO KALBAR PABAR
Turun 1,42%
SULSEL SULTRA SULBAR BANTEN JATENG JATIM DKI JAKARTA MALUKU LAMPUNG RIAU SUMUT JAMBI KALSEL
Nasional = 10.07%
SULUT BALI BENGKULU SUMSEL JABAR
20,00
30,00
40,00
26,48 26,45
SUMBAR
41,2 39,3 35,9
MALUT KALTENG
39,22
NTT
46,2
GORONTALO
BENGKULU
% Tidak Lulus SMA+MA (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
50,00
60,00
0,00
19,93 19,92 19,70 18,90 17,13 16,63 15,21 13,92 12,19 11,55 11,25 11,09 11,00 10,71 8,07 7,98 7,46 6,55 6,19 5,93 5,00 4,34 4,09 3,95 3,83 Nasional = 8,65% 3,66 3,32 3,24 2,85 2,42 10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
Penurunan Ketidaklulusan Siswa SMK berdasarkan Hasil UN Murni Tahun 2010-2011 % Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2009/ 2010 51,9
NTB MALUT
GORONTALO MALUKU KALTENG BABEL ACEH SULBAR NTT KALBAR
DIY PAPUA SULSEL KEPRI RIAU BENGKULU JAMBI KALSEL PABAR
JATIM
JABAR BANTEN LAMPUNG SUMSEL BALI
0,00
KALSEL KALTENG SULTENG SUMBAR SUMUT KALBAR SULBAR BANTEN
22,3 20,8 17,3 17,2 15,5 14,4 14,2 13,5 13,5 10,6
SUMBAR
SULUT
DIY JATENG
27,8
KALTIM
JATENG
NTB JATIM
36,9 36,2 35,1 34,6 34,6 34,3 34,0
SULTENG
DKI JAKARTA
ACEH
46,1 44,8 42,5 41,1
SULTRA
SUMUT
% Tidak Lulus SMK (N+S) per provinsi, T.A. 2010/2011
8,0 7,8 7,7 7,1 6,1 5,9 4,6 3,9 2,9 2,5 10,00
PABAR
KALTIM KEPRI LAMPUNG
Turun 3,46%
BABEL BALI JABAR NTT SUMSEL PAPUA
DKI JAKARTA RIAU SULUT JAMBI GORONTALO
Nasional = 10,70%
SULTRA BENGKULU MALUT MALUKU
20,00
30,00
40,00
50,00
41,2
SULSEL
60,00
0,00
29,9 27,06 25,27 22,49 21,06 19,52 19,34 17,71 17,59 16,71 16 14,9 12,66 12,28 12,26 11,54 10,76 10,08 8,97 8,76 5,95 5,72 5,27 5,09 4,99 4,18 3,9 3,54 Nasional = 7,24% 3,08 2,67 1,53 0,96 10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
DAMPAK INTERVENSI KEBIJAKAN Perbandingan rerata nilai UN-Murni dan % kelulusannya pada 100 Kab/Kota yang mendapatkan intervensi kebijakan pada tahun 2010
RERATA NILAI UN-MURNI
SEKOLAH
% KELULUSAN BERDASAR UN MURNI
2010
2011
2010
2011
SMA
6,16
6,78
62,55
76,99
SMK
5,94
6,14
58,2
73,78
SMA
UN Tahun 2010
6,16
SMK
UN Tahun 2010
5,94 UN Tahun 2011
UN Tahun 2011
6,78
6,14
Kesimpulan 1. Intervensi kebijakan pada 100 Kab./Kota yang punya nilai UN terendah pada TA.2009/2010 membuahkan hasil yang sangat baik. Berdasar nilai UN-murni, terjadi peningkatan rata-rata kelulusan 14,44% (SMA/MA) dan 15,58% (SMK). 2. Intervensi kebijakan perlu diteruskan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada daerah-daerah yang nilai UN-nya rendah (berdasar pemetaan hasil UN).
III RENCANA KERJA SEPANJANG 2012
57
1. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun
58
Keterkaitan Wajib Belajar dengan PDB per Kapita 35000
PDB per Kapita (USD)
30000
Y = -26025,17 + 4251,5 x
25000 R² = 0,87 20000
15000 10000 5000
Indonesia
0 0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Wajib Belajar (tahun)
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai PDB per Kapita (koefisien korelasi r = 0,93)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 2. PDB per kapita adalah data terkini yang diambil dari data statistik world bank 2011 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/countries
Keterkaitan Wajib Belajar dengan GCI 6,00 Indonesia
Indeks GCI
5,00 4,00 3,00
Y = 2,27 + 0,22 x 2,00 R² = 0,93
GCI: Global Competitiveness Index
1,00
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai GCI (koefisien korelasi r = 0,96)
0,00 0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 Wajib Belajar (tahun)
10 11 12 13 14
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 2. Nilai indeks GCI diambil dari The Global Competitiveness Report 2010-2011
Keterkaitan Wajib Belajar dengan Indeks Pendidikan 0,8 Indeks HDI Pendidikan
0,7
0,6 Indonesia
0,5 0,4 0,3
Y = 0,43 + 0,019 x
0,2
R² = 0,95
0,1 0 0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 Wajib belajar (tahun)
10
11
12
13
14
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan nilai Indeks Pendidikan (koefisien korelasi r = 0,97)
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 2. Nilai indeks Pendidikan diambil dari Human Development Report 2011
Keterkaitan Wajib Belajar dengan IPM
Indeks HDI Total
Kontribusi Pendidikan terhadap IPM Total lebih tinggi dibanding terhadap IPM Pendidikan saja. Ini menunjukkan Pendidikan memiliki efek pengali yang1sangat tinggi terhadap kesehatan & pendapatan, dua ukuran IPM lainnya 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
Indonesia
Y = 0,23 + 0,052 x R² = 0,99
0
1
2
3
4
5 6 7 8 9 Wajib belajar (tahun)
10
11
12
13
Wajib belajar memiliki korelasi positif yang sangat tinggi dengan IPM (koefisien korelasi r = 0,99)
14
1. Wajib belajar adalah data terkini yang diambil dari nation master http://www.nationmaster.com/graph/edu_dur_of_com_edu-education-duration-of-compulsory 2. Nilai IPM diambil dari Human Development Report 2011
BOMM/Rintisan BOS-SM 1.
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menegaskan bahwa pendidikan jenjang menengah diarahkan untuk meningkatkan potensi kebekerjaan
2.
Dalam rangka meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan menengah maka kualitas proses pembelajaran perlu terus ditingkatkan.
3.
Saat ini Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) adalah Rp90 ribu/siswa/tahun dengan cakupan 6,2 juta siswa (76% dari populasi siswa SMA/SMK).
4.
Dalam APBN Tahun 2012 satuan biaya BOMM dinaikkan menjadi Rp120 ribu/siswa/tahun yang mencakup seluruh siswa SMA/SMK (7,9 juta siswa).
5.
Pemberian BOMM ini diharapkan dapat membantu pembiayaan operasional pendidikan jenjang menengah sekaligus sebagai Rintisan BOS-SM menuju Wajar 12 tahun
63
Fokus 2012
• Setiap SMA/SMK memperoleh biasa rintisan BOS-SM (BOMM) berdasarkan jumlah siswa, dengan satuan biaya Rp. 120 ribu/siswa/tahun • Peningkatan daya tampung SMA/SMK, melalui pemabanguan USB dan RKB SMA/SMK • Penyediaan sarana perpustakaan, laboratorium dan workshop • Penyediaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan 64
2. Subsidi Siswa Miskin
65
Subsidi Siswa Miskin
1/2
1. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (UUD 1945). 2. Saat ini terdapat 1,18 juta siswa putus sekolah dan 2,33 juta lulusan SD sampai SM yang tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan faktor ekonomi. 3. Daya tampung pendidikan dari SMP sampai SM perlu ditingkatkan untuk memenuhi target Wajar 9 tahun dan menyiapkan Wajar 12 tahun
4. APBN Tahun 2012 diarahkan untuk menyediakan subsidi siswa miskin bagi 6,14 juta siswa, dengan nilai Rp 3,9 Triliun.
1 2 3 4 5 6
Subsidi Siswa Miskin SD Subsidi Siswa Miskin SMP Subsidi Siswa Miskin SMA Subsidi Siswa Miskin SMK Bantuan Pendidikan Mahasiswa Miskin PT (Bidik Misi) Bantuan Pendidikan Calon Guru
3.530.305 1.295.450 505.290 617.576 80.000 2.000
siswa siswa siswa siswa mahasiswa mahasiswa
66
Outcome Subsidi Siswa Miskin
2/2
...pemberian subsidi siswa miskin akan menyelamatkan paling sedikit 800 ribu siswa dari putus sekolah dan memberi kesempatan bagi 740 ribu siswa untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi... PT
2011
5,2 juta
PT
2012
5,3 juta
1,3 %
SD/MI 30,58 juta = % drop out
Kondisi 2009/2010
= % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi
SD/MI
SMP/MTs
Sumber: PDSP 2010 /2011 & Dokumen RKP 2012
Drop out Lulusan Tidak Melanjutkan
366 ribu
SMA/MA/SMK
37,4 % 94 ribu
SD/MI 31,43 juta
115 ribu
2,2 %
489 465ribu ribu
13,44 juta
183 ribu
0,3 %
12,83 juta
SMP/MTs
7,2 %
1.6 %
SMP/MTs
53 ribu
4,1 %
466 ribu
205 228ribu ribu
2,2 %
10,34 juta
1,2 juta
0,4 %
SMA/MA/SMK
10,9 %
9,28 juta
227 ribu
48.4 %
SMA/MA/SMK
1,5 juta
4,0%
489 389 ribu ribu
= % drop out
4,3%
1,5%
1,8%
(465 ribu)
(228 ribu)
8,6%
24,0%
51,7%
(445 ribu)
(1 juta)
(1,6 juta)
(389 ribu)
= % lulusan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih ting
Penerima subsidi siswa miskin akan dijamin keberkelanjutan pendidikannya pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi
67
Fokus 2012
• Keberlanjutan dan peningkatan cakupan pemberian subsidi siswa/mahasiswa miskin (Pro-Poor Policy). • Pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin untuk pendidikan • Peningkatan angka melanjutkan siswa antar jenjang pendidikan • Penurunan angka putus sekolah di semua jenjang pendidikan • Penurunan kesenjangan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah. 68
3. Pembangunan Daerah Terdepan
69
Percepatan Pembangunan Pendidikan di Daerah Terdepan
-
Intervensi: SD-SMP Satu Atap USB/RKB SMK Berasrama Rehab RK Rusak Berat Tunjangan Khusus
8
Provinsi KALBAR
KALTIM
Kabupaten Sambas Bengkayang Sanggau Sintang Kapuas Hulu Kutai Barat Malinau Nunukan
Provinsi NTT
PAPUA
Kabupaten Kupang TTU Belu Rote Ndao Alor Merauke Bovendigul Peg. Bintang Keerom Kota Jayapura Supiori
Provinsi NAD SUMUT RIAU
KEPRI
Kabupaten Kota Sabang Serdang Bedagai Rokan Hilir Bengkalis Indragiri Hilir Kep. Meranti Kota Dumai Natuna Kep. Anambas Kota Batam 70
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil Asrama Siswa
Kebun Sekolah
SD Kelas 4-6
SD Kelas 4-6 SMP Kelas 7-9 SatuKelas Atap 7-9 SMP Satu Atap Fasilitas Olahraga
Perumahan Guru
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Asrama Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau Kelas 1-3 Paket Atau A PKBM Paket A PKBM Taman Bacaan
Kelompok Bermain Prasekolah dan APE
Sekolah Kecil
Sekolah di Tingkat Desa Asrama Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau Kelas 1-3 Paket Atau A PKBM Paket A PKBM Taman Bacaan
Kelompok Bermain Prasekolah dan APE
71
Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah Di Daerah Nelayan (Klaster 4) NO 1 2 3 4 5 6 7 8
Aceh
Sumut Kepri Sumbar
Kaltim
Riau
Sulut
Kalbar
KABUPATEN DEMAK INDRAMAYU KOTA AMBON KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA JAKARTA UTARA KOTA JAYAPURA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG
NO 9 10 11 12 13 14 15
KABUPATEN LOMBOK TIMUR MAKASSAR MALUKU TENGAH MANOKWARI PACITAN PASAMAN BARAT SITUBONDO
Maluku Utara
Gorontalo Papua Barat
Jambi Kalteng
Sulteng
Babel
Sulbar Kalsel
Sumsel Bengkulu Lampung Jabar
Papua
Sulsel
DKI Banten
Maluku Sultra
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4) : Daerah khusus penguatan pendidikan
72
Rencana Pembangunan Sekolah Berasrama di Daerah Perbatasan/Terpencil Asrama Siswa
Kebun Sekolah
SD Kelas 4-6
SD Kelas 4-6 SMP Kelas 7-9 SatuKelas Atap 7-9 SMP Satu Atap Fasilitas Olahraga
Perumahan Guru
Sekolah di Tingkat Kecamatan
Asrama Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau Kelas 1-3 Paket Atau A PKBM Paket A PKBM Taman Bacaan
Kelompok Bermain Prasekolah dan APE
Sekolah Kecil
Sekolah di Tingkat Desa Asrama Penitipan Anak
Program Gizi
SD Kelas 1-3
SD Atau Kelas 1-3 Paket Atau A PKBM Paket A PKBM Taman Bacaan
Kelompok Bermain Prasekolah dan APE
73
Rencana Pembangunan/Pengembangan Sekolah Di Daerah Nelayan (Klaster 4) NO 1 2 3 4 5 6 7 8
Aceh
Sumut Kepri Sumbar
Kaltim
Riau
Sulut
Kalbar
KABUPATEN DEMAK INDRAMAYU KOTA AMBON KOTA BANDAR LAMPUNG KOTA JAKARTA UTARA KOTA JAYAPURA KOTA PONTIANAK KOTA SINGKAWANG
NO 9 10 11 12 13 14 15
KABUPATEN LOMBOK TIMUR MAKASSAR MALUKU TENGAH MANOKWARI PACITAN PASAMAN BARAT SITUBONDO
Maluku Utara
Gorontalo Papua Barat
Jambi Kalteng
Sulteng
Babel
Sulbar Kalsel
Sumsel Bengkulu Lampung Jabar
Papua
Sulsel
DKI Banten
Maluku Sultra
Jateng
DIY
Jatim
Bali
NTB
NTT
: Rencana Lokasi pembangunan/pengembangan sekolah daerah nelayan (klaster 4) : Daerah khusus penguatan pendidikan
74
Peta Perguruan Tinggi Baru di Daerah Terdepan Uni. Tarakan
Poli. Babel Poli. Batam
Poli. Sorong
Poli. BPapan
Poli. Nusa Utara
Uni. Babel
Uni. Musamus
Umrah Poli. Bengkalis
4.486
12.985
2.633 5.543
4.846
Uni. Teuku Umar
3.550
1.685
2.266 1.038
4.393
1.035 3.089
2.202 3.626
7.446 1.713
761
4.393
7.596
9.588 32.380
10.644
43.021
ITKalimantan
37.476
8.033
2.231
2.851 1.531
ISB
3.891
3.452 4.496
--- dipersiapkan berdiri __ sudah berdiri
ITSumatera
Poli. Sampang Poli. Banyuwangi
4.679
Uni. Sikka
Legenda 4.273
Jumlah Mahasiswa (ribu)
237.348
Jumlah Penduduk (ribu)
Sumber: PDPT, 2011
75
4. Sertifikasi Guru
76
Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Guru Upaya meningkatkan mutu sertifikasi guru merupakan salah satu instrumen untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru. Kegiatan yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan seleksi awal dan perbaikan proses PLPG
< 2011 guru
guru
Proses PLPG Tidak Lulus
2012
Ujian Lulus Sertifikat
Uji Kompetensi Dasar
Lulus Proses PLPG Ujian
Tidak Lulus Sistem baru akan menjamin: • Peningkatan kompetensi • Kesesuaian keahlian dengan mata pelajaran yang diampu
Tidak Lulus
Lulus Sertifikat PLPG= pendidikan dan Latihan Profesi Guru
77
5. Pelaksanaan Ujian Nasional 2012
78
Kriteria Kelulusan Tetap 40:60 Evaluasi Komprehensif 40%
60%
Evaluasi Internal (Guru danSekolah)
Evaluasi Eksternal (Pemerintah)
(kognitif + afektif + psikomotorik)
Tuntas KBM
+
Akhlak Baik
+
Ujian Sekolah
Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa secara melekat dalam keseluruhan proses belajar mengajar dengan alat ukur yang dibuat oleh guru dan sekolah pada semua mata pelajaran/kegiatan.
+
(kognitif)
Ujian Nasional
Mengukur kompetensi dalam ranah kognitif siswa dengan alat ukur yang dibuat seragam secara nasional pada mata pelajaran khusus. 79
Pelaksanaan & Pengumuman UN 2012 UN SMA/Sederajat
: 16- 19 April 2012
Pengumuman
: 24 Mei 2012
UN SMP/Sederajat
: 23 – 26 April 2012
Pengumuman
: 2 Juni 2012
Fokus 2012
• Naskah Pencetakan UN dilakukan Terpusat oleh Percetakan Bersertifikat Security Printing. • Dilakukan Pengamanan Naskah dengan Memberikan Kode-kode Rahasia. • Pelibatan Perguruan Tinggi Lebih Maksimal • Nilai UN Menjadi Salah Satu Faktor untuk Penerimaan di Jenjang Perguruan Tinggi Melalui Jalur Undangan. 81
6. Pelaksanaan BOS 2012
82
Latar Belakang 1. Jumlah nominal BOS tahun 2012 mengalami kenaikan sekitar 40 % dari BOS 2011 (Rp 16,3 T Rp 23,5 T), dengan harapan bisa memastikan prinsip pengelolaan sekolah Wajib Belajar 9 th berjalan dengan baik 2. Target kita adalah memastikan bahwa, mekanisme penyaluran dan pemanfaatan BOS 2012 memenuhi prinsip ketepatan: waktu, jumlah, sasaran dan penggunaannya (peraturan dan tatalaksananya harus menjamin)
83
Mekanisme Penyaluran Dana Bos Tahun 2012 Kementerian Keuangan RI Transfer dana BOS per-provinsi sesuai PMK dana BOS 2012
Penyampaian Permendikbud alokasi dana BOS, nomor rekening dan NPHD persekolah per-Kab/Kota
SKPD Pendidikan Provinsi
Kas Umum Daerah Provinsi
Permendagri Pengaturan Pengelolaan Dana BOS
Hibah berupa uang ditransfer ke masing-masing rekening Sekolah tanpa melalui kas kab/kota
Sekolah Negeri/Swasta Catatan: Penyaluran dana BOS tahun anggaran 2012 akan dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke satuan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta dalam bentuk hibah sesuai dengan daftar sekolah dan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan 84 Nasional.
Skema Penyiapan Penyaluran Dana BOS Tahun 2012 Kemdikbud
Data Alokasi BOS per Kab/Kota/Prov
Kemkeu
Kemdagri
UU APBN 2012
Pedoman Pengelolaan BOS
Pemprov
Pemkab DINAS PEND KAB/KOTA
Nomor Rekening Sekolah
PMK Alokasi BOS 2012
SK Dirjen Dikdas Rincian Alokasi BOS per sekolah
DINAS PEND PROVINSI
Naskah Hibah
Penetapan Juknis BOS Penetapan dalam APBD
Kas Umum Provinsi
SEKOLAH 85
7. Lanjutan Program Rehabilitasi Sekolah
86
Rencana Anggaran Rehabilitasi Ruang Kelas Rusak Berat SD – SMP TA 2011-2012 (Juta Rupiah)
Total Kebutuhan Jenjang
SD SMP
TOTAL
Jumlah Ruang Kelas Rusak Berat
Jumlah Kebutuhan Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2011 Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Anggaran
Rencana Rehabilitasi 2012* Jumlah Ruang Kelas
Jumlah Anggaran
110.598
14.117.654
18.000
2.297.671
92.598
11.819.983
42.428
6.284.430
3.500
518.420
38.928
5.766.010
20.402.084
21.500
2.816.090
131.526
17.585.994
153.026
APBN-2011 Rp. 0,7 T
* Sesuai RKA Kemdikbud Tahun 2012
DAK-2011 Rp. 2,1 T
APBN-2012 Rp. 8,03 T
DAK-2012 Rp.9 T
87
8. Pembangunan National Language Center
88
Desain Gedung National Language Center
1/4
Perspektif Sisi Kiri Depan
89
Desain Gedung National Language Center
2/4
Perspektif Sisi Tengah Depan
90
9. Reformasi Birokrasi
91
IV PERMEN LARANGAN PUNGUTAN
92
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SD
52,0
Seragam Sekolah
46,7 16,2 14,2
Uang Buku/LKS 7,7
Pembangunan/Gedung
4,3 1,5 2,5 1,6 1,9 2,5 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,0
Administrasi Pendaftaran SPP Uang Ekstra Kurikuler Uang Laboratorium Uang Masa Orientasi Uang Ujian
0
Persentase SD yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, dan seragam sekolah pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
10
20
(%)
T.A. 2010/2011
30
40
50
60
T.A 2011/2012
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SD mencakup 675 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota
93
Jenis Pungutan Tahun Ajaran 2010/2011 dan 2011/2012: SMP 53,1
Seragam Sekolah
49,0 14,7
Uang Buku/LKS
9,7 14,0
Pembangunan/Gedung
9,2 3,4
Administrasi Pendaftaran
6,0 5,3 4,4 2,4 0,7 0,5 0,5 2,4 3,6 0,2 0,0
SPP Uang Ekstra Kurikuler Uang Laboratorium Uang Masa Orientasi Uang Ujian 0
Persentase SMP yang melakukan pungutan untuk uang buku/LKS, pembangunan gedung, seragam sekolah, dan SPP pada penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2011/2012 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya
10
20
(%)
T.A. 2010/2011
30
40
50
60
T.A 2011/2012
Catatan: Monitoring penerimaan peserta didik baru untuk jenjang SMP mencakup 414 sekolah di 33 Provinsi pada 84 Kabupaten/Kota
94
Ruang Lingkup Permendikbud A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 3) B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS (Pasal 4 dan Pasal 5) C. Sekolah yang bertaraf internasional (Pasal 6) D. Sekolah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional (Pasal 6) Catatan: Sekolah adalah satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar yang meliputi Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama termasuk Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Pertama Terbuka (Pasal 1 (1))
Larangan Pungutan Pungutan Sekolah
A. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah B. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima BOS
: Dilarang
Biaya Operasional
Biaya Investasi
Larangan Pungutan (lanjutan)
C. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6) D. Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional tidak boleh melakukan pungutan tanpa persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk (Pasal 6)
Larangan Pungutan (lanjutan) Pasal 5 (2): Dalam keadaan tertentu jika sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima bantuan operasional melakukan pungutan biaya operasi, maka sekolah harus: a) memperoleh persetujuan tertulis dari orang tua atau wali peserta didik; b) memperoleh persetujuan tertulis dari komite sekolah; c) memperoleh persetujuan tertulis dari kepala dinas pendidikan provinsi dan kepala dinas pendidikan kabupaten/kota, sesuai kewenangan masing-masing; dan d) memenuhi persyaratan : 1) perencanaan investasi dan operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada SNP; 2) perencanaan investasi dan operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan sekolah; 3) perolehan dana disimpan dalam rekening atas nama sekolah; 4) perolehan dana dibukukan secara khusus oleh sekolah, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah; dan 5) penggunaan sesuai dengan perencanaan
Sanksi Pasal 9: a) pembatalan pungutan; b) untuk kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupa: 1) teguran tertulis; 2) mutasi; atau 3) sanksi administratif lain sesuai ketentuan kepegawaian c) untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat berupa pencabutan ijin penyelenggaraan.
V MONITORING MEDIA 2011
100
Rincian Hasil Monitoring o
Jumlah Media
: 26 Media
o
Jumlah Pemberitaan
: 7.817 Clips
o
Media Terbanyak Memberitakan
: 1. Harian Pelita (1005 Clips) 2. Pikiran Rakyat (798 Clips)
o
Isu Terbanyak Diberitakan
: 1. UN (1425 clips) 2. Program & Kebijakan (1353 Clips)
o
Unit Utama Terbanyak Diberitakan
: 1. Dikdas (3106 clips) 2. Dikmen (2283 Clips)
o
Nara Sumber Terbanyak Dikutip
: 1. Mohammad Nuh (999 Clips) 2. Taufik Yudhi Mulyanto (301 Clips)
Prosentase Isu yang Diberitakan Event, Lomba & Prestasi; 4%
Lainnya; 4%
Tenaga Pendidik; 7% Kualitas Pendidikan; 9%
UN; 18%
Program & Kebijakan; 17%
SNMPTN & PPDB; 9% Fasilitas Pendidikan; 16%
Anggaran & Biaya Pendidikan; 16%
Isu Pemberitaan Per Bulan 1200
• Fasilitas Pend (225) • Anggaran & Biaya Pend (172)
1054
• UN (626) • Anggaran & Biaya Pend (98)
• SNMPTN & PPDB (219) • Prog & Kebijakan (193)
1000 871
873
868 823
800
727 619
• Fasilitas Pend (124) • Prog & Kebijakan (121) • Fasilitas Pend (123) • Prog & Kebijakan (92)
• UN (262) • Prog & Kebijakan (140)
559
600 • Anggaran & Biaya Pend (212) • Prog & Kebijakan (121)
400
• UN (227) • SNMPTN & PPDB (188)
444
254
200
• Fasilitas Pend (134) • Prog & Kebijakan (133)
449
276
• Prog & Kebijakan (124) • Fasilitas Pend (91)
• Anggaran&Biaya Pend (88) • Prog & Kebijakan (53)
• Fasilitas Pend (63) • Prog & Kebijakan (57)
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov
Desember
Nilai Objektivitas Terhadap Isu Pemberitaan UN
288
Program & Kebijakan
388
315
Anggaran & Biaya Pendidikan
266
772
523
Fasilitas Pendidikan
217
548
633
SNMPTN & PPDB
173
Kualitas Pendidikan
171
Tenaga Pendidik Event, Lomba & Prestasi
749
322 158
347
131
361
250 10
94
27
Lainnya
206
266 84
0%
315
10%
Negatif
80 20%
30%
40%
Netral
123 50%
60%
70%
Positif
80%
90%
100%
Prosentase Pemberitaan Per Unit Utama PAUDNI; 2,4% Setjen; 2,0% Itjen; 3,2%
BPPB; 0,2%
BPSDMPPMP; 6,9%
Dikdas; 31,4%
Dikti; 13,9%
Balitbang; 17,1%
Dikmen; 23,1%
TERIMA KASIH ...pendidikan hari esok harus lebih baik dari hari ini... Insya Allah
106
