Menjangkau yang tak terlihat

“Menjangkau yang tak terlihat” Opini: “Good Governance” Upaya Menjangkau yang tak terjangkau Kisah Sukses : Jiwa Pemberani Pemusnah Api Apa kata Media ? Kegiatan PNPM Mandiri

Edisi 5 - 2011

Bertahun-tahun terpojok dengan berkurangnya hasil hutan yang diperoleh, menghadapi diskriminasi dan tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Tidak terpikirkan akses kesehatan dan pendidikan, suku anak dalam di Jambi pun tidak memiliki penghidupan layak, rumah maupun tanah.

1 topik utama

Mark Hagerstrom, Indonesia Country Program Coordinator World Bank memberikan sambutan

“Teman kami banyak yang terjerat rentenir, karena untuk akses kesehatan tidak punya jamkesmas. Membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) hanya me- ringankan 50% biaya dan banyak gagal didapat. Tidak ada lagi jalan cepat selain pinjam dari rentenir untuk akses kesehatan, dan banyak yang kehilangan rumah.” Asep Supriyatna, Pemulung di Cimahi

Sulitnya akses layanan masyarakat ini muncul dalam sesi bincangbincang dengan kelompok marginal, pada acara peluncuran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli di Galeri Nasional, 23 Maret 2011. Seperti yang dinyatakan oleh Bapak Pametul dari Suku Anak Dalam, Jambi “Dulu saya hidup dari hasil hutan. Mudah bagi keluarga saya mendapat makanan karena banyak buah dan hasil hutan lain yang dapat kami jual. Hutan mulai punah dan sekarang kami terpaksa berburu babi di lokasi yang jauhnya 200 km dari lokasi tinggal, untuk dijual ke agen penampung babi. Kami tidak diperdulikan masyarakat.” Dengan terbata-bata

karena menangis, Bapak Raden Wiyono Saputro menambahkan bahwa, Suku Anak Dalam adalah bagian masyarakat yang terpinggirkan, tidak dimanusiakan di kampungnya dan tidak memiliki rumah dan tanah walaupun mereka adalah penduduk asli Sumatra. “Hidupnya berkeliaran di satu kebun ke kebun yang lain. “Ketika saya dampingi mereka 29 tahun lalu, hasil hutan mudah dicari, tapi saat ini untuk makanpun sulit karena hutan tidak ada dan mereka makin terdesak. Transmigran seperti saya kebanyakan memiliki rumah dan mobil, tapi mereka yang penduduk asli bahkan tidak memiliki tanah dan sulit makan.” Dengan sulitnya memiliki

2 topik utama

mata pencaharian yang memadai ini, Suku Anak Dalam belum sempat berfikir lebih jauh lagi mengenai akses pendidikan dan kesehatan, karena masih sulit memenuhi kebutuhan pokok mereka. Cerita senada diungkapkan oleh Ibu Endang Supriyati yang terpaksa menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) karena dibawa ayahnya pada usia 12 tahun ke Jakarta untuk bekerja pada pamannya yang seorang mucikari. “Saya menjadi PSK bukan karena keinginan saya. Untuk menjalaninya sulit bagi saya. Kekerasan juga harus saya hadapi ketika saya menolak tamu. Namun pada saat saya berobat, saya selalu dipandang sebelah mata dan tidak mendapatkan pelayanan yang baik. Mewakili teman-teman saya berharap untuk mendapatkan pendidikan yang baik supaya dapat lepas dari pekerjaan ini.” PNPM Peduli menjadi program yang penting karena akan adanya dukungan akses ke layanan publik dan hukum, serta kesempatan ekonomi bagi kelompok marginal, yang pada umumnya tidak dapat mengakses bantuan tersebut.

Dalam sambutannya, Mentri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, H.R Agung Laksono menyatakan, “PNPM Peduli berusaha untuk menjangkau mereka yang kurang didengar hak suaranya dan terabaikan, sehingga dapat turut serta berkontribusi terhadap pembangunan sesuai dengan hak-hak kehidupan mereka. PNPM Peduli akan berusaha untuk memulihkan harkat, martabat dan keyakinan mereka, dengan memberikan keterampilan, meningkatnya taraf hidup dan membantu mengakses pelayanan dasar.” Transgender, penyandang cacat, buruh tani, anak jalanan, suku asli di pedalaman, pekerja seks komersil, pengidap HIV, pemulung, dan pengungsi area konflik adalah sebagian dari kelompok marginal, yang sering tidak terjangkau oleh program pengentasan kemiskinan yang ada, termasuk PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) Mandiri. PNPM Peduli adalah program baru yang diwujudkan untuk melengkapi PNPM Mandiri, untuk dapat menjangkau mereka yang paling marginal di Indonesia. Bekerjasama dengan 3 Organisasi Pelaksana (Kemitraan, Association for Community empowerment – ACE dan Lakpes-

dam Nahdlatul Ulama - NU) dan 60 Lembaga Sosial Masyarakat di 23 provinsi, PNPM Peduli memberikan manfaat bagi 40 ribu kaum terpinggirkan di seluruh Indonesia. “Program ini akan diperluas pada fase kedua (tahun 2013 dan 2014) untuk menjangkau lebih banyak kelompok marjinal di lebih banyak lokasi di seluruh Indonesia” kata Mark Hagerstrom, Indonesia Country Program Coordinator Bank Dunia dalam sambutannya.

adalah AusAID, DANIDA, pemerintah Belanda, UKAID, USAID, dan Uni Eropa. Dana hibah ini dikelola oleh Bank Dunia melalui PNPM Support Facility (PSF). “Jika pengelolaan PNPM Peduli ini baik maka dana akan ditambahkan lagi. Jadi perlu akuntabilitas dan transparansi. Kami tidak pegang uangnya, tapi kami yang menentukan siapa yang membutuhkan,” disebutkan oleh Menko Kesra di sela acara.

Ratusan burung gereja berebut keluar dari sangkar besi setelah kunci gembok dibuka oleh Menko Kesra - H.R Agung Laksono , anak jalanan sebagai wakil penerima manfaat - Syarifah , wakil dari Lakpesdam NU sebagai Organisasi Sosial Masyarakat Diana Handayani, dan wakil dari Kemitraan sebagai Organisasi Pelaksana - Wicaksono. Pelepasan burung gereja ini adalah simbol melepaskan diri dari kemiskinan, yang harus dilakukan atas kerjasama para pihak, sekaligus merupakan tanda dimulainya program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli.

Mark Hagerstrom mengatakan “PNPM Peduli akan menggunakan pendekatan implementasi berlapis untuk memaksimalkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan yang inklusif. PSF akan memberikan hibah kepada tiga organisasi masyarakat sipil Indonesia (yang disebut Organisasi Pelaksana) di tingkat nasional yang kemudian akan mendanai LSM lokal dan organisasi berbasis masyarakat yang bekerja dengan kelompok yang paling termajinalkan di tingkat akar rumput. ”

Beberapa donatur telah berkomitmen untuk berkontribusi dalam program ini. Donatur tersebut

topik utama utama 3 topik

Pada kain aspirasi yang membentang di pintu masuk Ruang Serbaguna Galeri Nasional, para tamu membubuhkan harapan terhadap PNPM Peduli. “Kami ingin punya tanah rumah untuk masa depan

“Harapan kami anak jalanan ingin dipenuhi hak-hak kami sebab ingin dagang cakwe dorong”, kalimat yang dituliskan di selembar kain dengan bahasa Indonesia yang tidak terstruktur dan pas-pas an. Harapan yang sangat sederhana dari seorang anak untuk mendapatkan hidup yang lebih baik.

kami – Suku Anak Dalam”, “Beri kami pancing, jangan beri kami ikan – Suku Adat Kajang”, “Saya kaum marjinal ingin sekolah gratis, gawat darurat”, sungguh harapan sederhana yang ditulis dalam kalimat yang sederhana pula, keinginan

untuk memperbaiki kualitas hidup yang selama ini tidak terlihat oleh kita. Deputy Menko Kesra bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Ketua Pelaksana Pokja Pengen-

4 topik utama

dali PNPM Mandiri, Sujana Royat menambahkan, “PNPM peduli adalah perwujudan dari yang seharusnya Negara atau pemerintah lakukan, tidak menanggulangi kemiskinan berdasar status administrasif. Masih ada orang di bawah permukaaan atau mereka yang tidak terlihat (invisible people) tidak tersentuh program formal yang mengharuskan adanya KTP. Beberapa orang ini banyak yang ditolak untuk memiliki KTP, apa mereka didiamkan saja? Kesra harus berada di belakang orang yang tertidas, terusik, terhempaskan dan diberikan perlakuan tidak adil. Program ini adalah salah satu solusi.” (Benedicta - PSF)

Kantong-kantong kemiskinan di perkotaan dan perdesaan mungkin sebagian sudah tersentuh berbagai program termasuk PNPM Mandiri, namun masih banyak kelompok masyarakat yang karena karakternya atau karena sebab lain belum dapat menikmatinya. Padahal anggota kelompok masyarakat ini tidak sedikit.

Oleh : Wicaksono Sarosa Direktur Eksekutif, Kemitraan bagi Pembaruan Tata-Pemerintahan Ketika Kemitraan bagi Pembaruan Tata-Pemerintahan (Partnership for Governance Reform) terpilih menjadi salah satu dari tiga organisasi non-pemerintah yang dipercaya oleh Bank Dunia dan Kementrian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat untuk mengelola dan menyalurkan hibah PNPM Peduli, saya mendapat pertanyaan kritis dari beberapa kolega dari dalam maupun luar organisasi: “Apakah kegiatan ini relevan untuk dikerjakan oleh Kemitraan yang misi utamanya adalah mempromosikan prinsip-prinsip ‘good governance’?” Sepintas, pertanyaan di atas terlihat valid mengingat Kemitraan selama kurang lebih 10 tahun perjalanan hidupnya lebih fokus mendorong, membantu dan terlibat langsung dalam upaya penerapan prinsipprinsip ‘good governance’ seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pendekatan multipihak dan lain-lain, baik di bidang pelayanan publik, demokratisasi, penegakan hukum maupun pelestarian kemanfaatan sumber daya alam. Memang Kemitraan juga melihat pengurangan kemiskinan sebagai salah satu isu lintas bidang (bersama dengan pengarusutamaan gender, anti-korupsi dan desentralisasi), namun pendekatannya selalu dari sudut penerapan tata-pemerintahan yang baik. Sementara, kegiatan-kegiatan yang akan didanai oleh PNPM Peduli ini

adalah berupa bantuan langsung dan pemberdayaan bagi masyarakat yang termarginalisasi seperti kelompok rimba, anak jalanan, perempuan kepala keluarga, perempuan korban perdagangan manusia, keluarga yang terinfeksi HIV/AIDs dan bahkan komunitas pekerja seks komersial dan transgender. Isu ini terasa jauh, jika dibandingkan dengan isu-isu yang selama ini didukung oleh Kemitraan. Namun demikian, apabila kita kembali melihat hakekat good governance , dimana isu hak asasi manusia dan keadilan bagi semua adalah syarat mutlak, maka keterlibatan Kemitraan dalam program PNPM Peduli sangatlah relevan. Pada dasarnya muara dari good governance adalah peningkatan kesejahteraan serta perlindungan hak dasar bagi semua. Prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, tak terkecuali kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini tidak terjangkau pembangunan. Kelompok-kelompok inilah yang akan difasilitasi untuk mengembangkan kemampuannya serta dibukakan kesempatan untuk mendapatkan akses pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan dan sarana usaha. Kemitraan menyadari bahwa program pengentasan kemiskinan di Indonesia yang berpenduduk lebih dari 230 juta jiwa ini belum sepenuhnya menjangkau kelompok yang paling miskin.

opini

Melihat karakternya yang seringkali tertutup, tidak menetap atau secara sosial-budaya kurang dipahami oleh masyarakat ‘mainstream’, kelompok marginal di Indonesia tidak dapat terdata dengan baik. Hingga saat ini sulit mendapatkan data yang akurat mengenai berapa jumlah kelompok marginal di Indonesia, namun dari berbagai data yang ada, sedikitnya ada 5 juta warga kelompok marginal yang praktis terabaikan. Kelompok ini seringkali tidak hanya terabaikan, tetapi juga dihindari, dipalingkan dari kehidupan sosial karena anggapan negatif atau stigma yang melekat padanya. Terdapat pula cap ‘sampah masyarakat,’ misalnya terhadap pekerja seks komersial, anak-anak jalanan, penduduk pedalaman rimba yang masih nomad, penderita AIDS/HIV, waria dan lain-lain. Berpijak pada anggapan bahwa kelompok masyarakat yang disebutkan di atas adalah manusia yang memiliki hak setara dengan manusia warga negara Indonesia lainnya, maka tidak ada alasan untuk mengesampingkan mereka dalam pembangunan. Jika pemerintah menghadapi keterbatasan birokrasi dan administratif, maka kerjasama dengan organisasi non-pemerintah yang memiliki fleksibilitas merupakan cara terbaik untuk menjangkau masyarakat marginal tersebut. Yang pasti, kita semua – termasuk pemerintah – harus peduli.

Buku Panduan Energi Yang Terbarukan Disusun Oleh : Contaned Energy Indonesia Diterbitkan Oleh : PNPM Support Facility (PSF) dengan Dukungan Pemerintah Denmark Ada banyak alasan mengapa energi terbarukan menjadi pilihan diantaranya; relative tidak mahal, bersifat netral karbon, kebanyakan tidak menimbulkan polusi dan semakin mendapatkan dukungan dari berbagai LSM untuk menggantikan solusi energi tidak terbarukan berbasis bahan bakar minyak. Lebih lanjut, mengimplemantasikan teknologi ini dalam masyarakat perdesaan bisa memberikan peluang kemandirian kepada masyarakat perdesaan untuk mengelola dan mengupayakan kebutuhan energi mereka sendiri beserta solusinya. Tujuan dari buku panduan ini adalah memberikan referensi yang berguna kepada para fasilitator di daerah perdesaan dan PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP) pada saat menjelaskan mengenai pilihan energi terbarukan kepada masyarakat perdesaan, kepada pembuat keputusan serta pemangku kepentingan di masyarakat. Buku panduan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pilihan energi terbarukan untuk digunakan di berbagai konteks perdesaan di Indonesia. Tenaga Surya, Pembangkit Listrik Tenaga Air skala kecil, Tenaga Angin dan Biomassa yang berasal dari berbagai sumber disampaikan pada Buku Panduan ini sebagai berikut: Pertama, ada penjelasan singkat mengenai energi. Kemudian dilengkapi dengan studi kasus yang menjelaskan pelaksanaannya di masyarakat pedesaan di Indonesia.

Baik & Buruk: Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur Volume A (Organisasi, Jalan, Jembatan)

Manual Pelatihan Teknologi Energi Terbarukan yang tepat untuk Aplikasi di Masyarakat Perdesaan

Penulis: Ekart Hartmann dan Heinz Unger Editor: Octaviera Herawati, Vivianti Rambe, Richard Gnagey Diterbitkan oleh: PNPM Support Facilities (PSF)

Disusun Oleh : Rislima Sitompul Diterbitkan Oleh : PNPM Support Facility (PSF) dengan Dukungan Pemerintah Denmark

Pembangunan prasarana merupakan salah satu kegiatan terpenting yang ditujukan untuk menyediakan akses kepada masyarakat agar mereka dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan demi mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Pembangunan prasarana tersebut tentunya tidak mudah dan murah, sehingga perlu mendapat perhatian khusus supaya prasarana tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya dan terlebih lagi untuk jangka waktu yang relatif lama. Selain perhitungan yang tepat dalam tahap perencanaan, pemilihan material dan pengawasan pekerjaan konstruksi, ada kegiatan yang tak kalah pentingnya untuk memperpanjang umur bangunan, yaitu dengan membentuk tim operasional dan pemeliharaan (O&P). Biasanya tim O&P ini dibentuk dan dipilih langsung oleh masyarakat. Anggotanya pun juga terdiri dari masyarakat setempat, sehingga dapat meningkatkan rasa kepemilikan terhadap prasarana tersebut. Namun demikian, dukungan dari masyarakat khususnya para pengguna prasarana langsung sangat diperlukan bagi tim O&P agar mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para tim O&P memahami secara lebih jelas kegiatan pemeliharaan seperti apa yang seharusnya dilakukan terhadap prasaranaprasarana yang telah dibangun di wilayah mereka.

Manual Pelatihan ‘Teknologi Energi Terbarukan Yang Tepat Guna Untuk Aplikasi Di Masyarakat Perdesaan’ ini merupakan buku pedoman utama yang digunakan dalam pelatihan yang akan dilaksanakan oleh PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) / PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM –LMP) - atau lebih dikenal dengan sebutan PNPM Rural/Green, di berbagai wilayah kerja PNPM MP/LMP. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka penguatan kapasitas dalam aplikasi energi terbarukan bagi masyarakat pedesaan, dengan menguraikan konsep, prinsip dasar, dan dasar perancangan teknologi energi terbarukan, khususnya jenis energi surya, angin, biomassa, dan mikrohidro. Manual ini selanjutnya digunakan dalam pelatihan fasilitator PNPM-MP/LMP dan staf lapangan LSM yang bekerja di wilayah kerja PNPM. Referensi dan isi manual disesuaikan dengan kondisi Indonesia, termasuk keberadaan penyedia jasa energi terbarukan, teknologi, produk, pengalaman di lapangan, implikasi biaya, pemeliharaan teknologi yang diperlukan, kapasitas kebutuhan bangunan, dan lain-lain. Manual Pelatihan juga mencakup pertanyaan-pertanyaan untuk menguji pengetahuan yang diperoleh dan memperdalam pemahaman terhadap teknologi Energi Terbarukan.

6 buku baru

Baik & Buruk: Operasional & Pemeliharaan (O&P) Infrastruktur Volume B (Air Bersih, Sanitasi, Irigasi, Genset, Pasar, Gedung) Penulis: Ekart Hartmann dan Heinz Unger Editor: Octaviera Herawati, Vivianti Rambe, Richard Gnagey Diterbitkan oleh: PNPM Support Facilities (PSF) Buku ini dibuat dengan tujuan untuk membantu para tim O&P memahami secara lebih jelas kegiatan pemeliharaan seperti apa yang seharusnya dilakukan terhadap prasaranaprasarana yang telah dibangun di wilayah mereka. Buku ini berisi gambar-gambar kegiatan pemeliharaan yang sudah benar dan yang masih memerlukan perbaikan serta disediakan cara memperbaiki prasarana yang telah rusak agar tetap dapat berfungsi. Pada prinsipnya buku ini diperuntukkan bagi siapa saja yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana, khususnya prasarana skala kecil. Buku ini dapat digunakan sebagai materi pelatihan maupun sebagai pegangan tim O&M untuk melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana.

Velg mobil bekas berkarat yang digantungkan di depan Balai Pemadam Kebakaran (BPK) Galing itu dipukul untuk memberi kode, lalu para pemadam kebakaran berlarian keluar sembari menjinjing pompa air dan selang untuk memadamkan kebakaran. Berlari menyusuri gang kecil berlantai kayu melewati kios-kios rapat pasar Galing, mereka menuju sungai, memompa air, dan menyalurkannya ke lokasi kebakaran. Ini adalah urutan proses pemadaman kebakaran yang ditunjukkan oleh tim pemadam Kecamatan Galing pada tanggal 17 Maret 2011. Kecamatan Galing sering mengalami kebakaran, terutama di daerah pasar yang kiosnya menem-

pel satu sama lain dan terbuat dari kayu. tahun 2000, Galing hampir habis terbakar. Sebanyak 180 ruko dilalap api. Kerugiannya mencapai Rp 45 miliar. Sungguh ironis, pasar tersebut terletak di dekat sumber air. “Dalam keadaan panik ya membawa apa saja yang bisa diselamatkan. Toko sembako saya habis. Saya menghabiskan Rp 70 juta secara mandiri selama 1 tahun secara bertahap.” Kata Suhendrayanti. Korban kebakaran pasar Galing tahun 2000 lalu, Suhendrayanti mengaku bersyukur dengan adanya tim pemadam kebakaran Galing. “Bantuan ini sangat tepat sasaran.

7 kisah sukses

Kalau dulu kami hanya menggunakan ember, sekarang kami memiliki BPK. Kami berharap kejadian 11 tahun lalu tidak terjadi lagi” tambahnya. Kecamatan Galing memang terle-

tak cukup jauh dari Ibu Kota Kabupaten Sambas. Perjalanan dapat ditempuh selama 2 jam melalui jalan tanah yang tidak rata. Di musim penghujan, jalan tanah ini menjadi becek dan lebih sulit untuk dilalui. Sulitnya akses dan rentannya daerah tersebut terhadap ancaman kebakaran, menjadi alasan utama penduduk Kecamatan Galing untuk menjadikan BPK sebagai prioritas kebutuhan mereka. Kebakaran di daerah penduduk sering terjadi karena adanya arus pendek maupun keteledoran penggunaan kompor. Kerentanan pada bahaya kebakaran bertambah dengan letak bangunan yang saling berdekatan dan terbuat dari kayu. Selain itu, Kecamatan Galing juga dekat dengan hutan. Ladang berpindah yang tidak terkontrol menjadi masalah karena dilakukan dengan cara membakar hutan. Kebakaran mudah merembet ke daerah perkebunan. “BPK adalah usulan prioritas dari masyarakat Galing. Dengan adanya dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM Mandiri - DTK), masyarakat mengadakan pelatihan selama 2 hari dan menyediakan 1 mesin pompa dan

4 selang pemadam dengan biaya Rp 18.51 juta” terang Joni Kurnia, Fasilitator Kecamatan Galing. Joni menambahkan bahwa masyarakat Galing mengadakan iuran pemadam kebakaran senilai Rp 10 ribu per bulan, per kios. Dalam satu bulan terkumpul Rp 800 ribu. Selain itu, masyarakat juga membeli 1 tambahan pompa air seharga kurang lebih Rp 8 juta. Sejak 2009, sudah terjadi 6 kebakaran di Galing. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh tim pemadam Galing. Kepala BPK, M Purba mengatakan “Kami memiliki 45 orang anggota. Untuk pemadaman, terbagi dalam 2 tim. Satu tim sudah dibagi posisinya dari operator mesin sampai pemegang kepala selang. Kami juga memiliki tim jaga sebanyak 2 orang per malam, dan tentu saja masyarakat juga terlibat dalam penjagaan tersebut.” Dalam proses pemadaman, peralatan yang ada dipikul oleh tim pemadam. Satu mesin dipikul oleh 2 orang karena belum memiliki kendaraan untuk mengangkat peralatan. Kembali Purba menuturkan, ”Kami belum memiliki kendaraan, tapi itu tidak menjadi patah sema-ngat. Kalau terjadi kebakaran di mana pun tempatnya,

8 kisah sukses

kami pasti datang untuk membantu. Jarak desa terjauh mencapai 25 kilo-meter. Pernah terjadi kebakaran di satu desa, anggota BPK turun dengan memikul mesin pompa, di tengah perjalanan terjadi kecelakaan anggota kami jatuh tertimpa mesin pompa. Anggota BPK cedera dan rumah yang terbakar tidak dapat diselamatkan.” Namun demikian, mereka juga perlu mendapatkan perlindungan atas aksi berani yang mereka lakukan untuk menyelamatkan masyarakat dari bahaya kebakaran. Bupati Sambas Burhanuddin Rasyid mengatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan asuransi kesehatan untuk tim pemadam kebakaran. “Pemuda ini harus kita dorong terus. Paling tidak untuk operasi mereka secara rutin. Apakah mereka nanti membentuk tempat yang lebih memungkinkan untuk menyimpan alat, termasuk untuk piket mereka juga. Itu masih perlu kita dorong terus.” kata Camat Galing, Agustian SIP, MSi. (Benedicta-PSF)

Desa Lakesi Siden Rappang – Sulawesi Selatan Bangunan pemilahan sampah telah dibangun di Desa Lakessi Siden Rappang Sulawesi. Berdirinya bangunan di kawasan prioritas PLPBK (Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas) tersebut mendorong warga khususnya Kaum perempuan untuk menciptakan kegiatan produktif sebagai bagian dari pemasaran program kepada masyarakat melalui Pelatihan Daur Ulang Sampah. Kegiatan ini adalah tahap lanjutan dari Neighborhood Development, PNPM Mandiri Perkotaan. Peserta sangat antusias karena Daur ulang sampah merupakan hal baru bagi masyarakat Lakessi. Melalui pengenalan keterampilan dan keahlian baru diharapkan dapat menciptakan perluasan mata pencaharian (diversifikasi income) dan pembangunan berwawasan lingkungan. Desa Lakesi telah bertekad untuk menjadi desa yang terjaga keberlanjutan pembangunannya. Sehingga mencanangkan diri menjadi desa berwawasan lingkungan untuk menanggulangi kemiskinan. Kegiatan ini menjadi menarik karena mengusung tema kepedulian lingkungan. Kualitas lingkungan yang makin menurun, beresiko bagi kehidupan sosial, ungkap Palimai, Koordinator Badan Kelembagaan Masyarakat (BKM) Saromase. “Area pemukiman yang padat dan tidak dilengkapi dengan tempat sampah serta kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya akan menghasilkan banyak tumpukan sampah. Jika tidak segera ditangani, akan menimbulkan persoalan baru dan serius bagi lingkungan dan masyarakat. Onggokan sampah basah yang mudah ditemui di sekitar rumah-rumah warga jika dibiarkan akan memperburuk atmosfer bumi karena sampah basah mengandung metana (CH4) yang mempercepat proses pemanasan bumi (global warming)”, tambahnya. Tidak sedikit jenis sampah domestik yang dibuang masyarakat masih bernilai ekonomis. Pengolahan sampah yang baik akan mengurangi potensi penurunan kualitas lingkungan. Pelatihan yang diselenggarakan tidak hanya

mencakup pembuatan kertas daur ulang, tetapi juga daur ulang kantong plastik dengan metode menggoreng. Pada pelatihan ini diperkenalkan, sampah kertas yang didaur ulang dapat dijadikan bahan baku pembuatan kotak kue, tempat tissu dan rak telur. Khusus untuk produksi rak telur dari sampah kertas daur ulang, perlu dilakukan pelatihan lanjutan hingga diperoleh hasil optimal agar nantinya mampu memenuhi permintaan pasar peternak ayam petelur mengingat Kabupaten Sidrap adalah penghasil telur ayam terbesar di luar Pulau Sulawesi. Pelatihan daur ulang ini juga dimaksudkan untuk mendukung kampanye Pencegahan Pengurangan Emisi akibat penebangan Hutan dan Penurunan Kualitas Lingkungan atau yang disebut dengan Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDO), yang menurut FAO (2005) masih terdapat 8,22 juta Ha hutan per tahun di 10 negara berkembang yang hancur. Indonesia berkontribusi 22,86 % atau 1,87 juta Ha per tahun. Kertas sebagai salah satu produk yang terbuat dari kayu, diperoleh melalui legal dan illegal logging. Dengan memproduksi kertas daur ulang, kegiatan ini memberikan pesan terhadap pentingnya pemeliharaan hutan sekaligus telah berkontribusi dalam menghambat laju penebangan. Tidak hanya sampah kertas, sampah plastik yang sulit terurai juga turut menurunkan kualitas tanah. Sampah plastik mendesak untuk segera diolah. Salah satunya adalah dengan menggorengnya seperti kerupuk. Tidak hanya terkait dengan isu lingkungan, pelatihan-pelatihan daur ulang sampah ini juga bertujuan untuk menambah pendapatan warga miskin. Fasilitator di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan memberikan pelatihan dengan berbekal alat dan bahan yang seadanya. Namun demikian, pelatihan ini memberikan pesan tentang kecintaan terhadap lingkungan dan keinginan untuk kehidupan yang lebih layak. (Sakkarudin Manjareki, Korkot Sidrap)

9 kisah sukses

Kecamatan Lemahsugih merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, yang berbukit-bukit dan berada di daerah gunung Cakrabuana, dengan suhu udara antara 190 C - 230 C. Mata pencaharian masyarakat adalah bercocok tanam. Kecamatan Lemahsugih adalah merupakan salah satu sentra sayuran. Selain sayuran, masyarakat Lemahsugih juga bercocok tanam padi. Belum adanya pengaturan pengairan yang terpadu menjadi kendala dalam pertanian padi sehingga hasilnya pun kurang maksimal. Masyarakat di Dusun Pasirhanja Desa Margajaya selama ini mengandalkan hujan untuk bercocok tanam padi walaupun memiliki sumber air. Permasalahan pengairan timbul karena saluran irigasi yang tanggulnya berupa tanah tidak dapat mendistribusikan air secara merata di lahan seluas 30Ha. Sawah di bagian hulu akan mudah diairi dan bagian hilir kesulitan mendapatkan air. Saluran air bertanggul tanah tersebut sering mengalami kebocoran dan rusak dikala hujan sehingga banyak sawah tidak terairi, terlebih di musim kemarau. Pengairan yang tidak merata ini mengakibatkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Mengairi sawah selalu berujung pada pertengkaran, perkelahian dan permusuhan karena masyarakat berebut mendahulukan sawahnya untuk disiram. Air yang biasanya menjadi penyejuk adalah sumber pembakar amarah di Dusun Pasirhanja. Sumber air dari curugan tebing tidak dilengkapi dengan sistem pengairan yang cukup baik, sehingga tidak mampu untuk mendorong produksi padi. Banyaknya sawah yang kekeringan di musim kemarau membuat petani menanam padi hanya di musim penghujan saja. Dengan hanya satu kali panen dalam setahun, produksi Gabah Kering Panen (GKP) dari 30 Ha sawah hanya 105 ton saja. Pemerintah Desa Margajaya yang dipimpin oleh Kalsa Ruswanda sudah berbagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan meminta bantuan ke berbagai pihak yang terkait untuk membangun saluran irigasi di dusun

Pasirhanja, namun tidak berhasil. Pada tahun 2010 Kecamatan Lemahsugih mendapat bantuan PNPM Mandiri Perdesaan. Masyarakat Desa Margajaya menjadikan pembangunan saluran irigasi sepanjang 1000 m sebagai usulan prioritas desa dalam musyawarah antar desa prioritas. Dana pembangunan Saluran Irigasi Pasirhanja diturunkan sebanyak Rp 143.252.000. Pembangunan dilaksanakan pada bulan Oktober dan selesai pada bulan Desember 2010. Proses pembangunan yang memakan waktu 45 hari ini dikelola oleh TPK yang diketuai oleh Baban Sutisman. Masyarakat sangat antusias bergotongroyong dalam proses pembangunan. Setiap hari, bergilir 15 orang dari 3 RT yang berbeda, baik pria maupun wanita bergotongroyong mengangkut material dan menyelesaikan pembangunan saluran irigasi ini. Warga juga memberikan kontribusi batu fondasi sebanyak 40 m³ senilai Rp 4,4 juta dan pasir sebanyak 10 m³ senilai Rp 1,5 juta. Terbangunnya saluran irigasi menyelesaikan perselisihan antar petani di Dusun Pasirhanja, karena air dari sumber air dapat mengalir dengan lancar dari hulu ke hilir dan dapat diatur dengan maksimal untuk mengairi sawah. Pertengkaran dan perkelahian tidak lagi terjadi untuk mengairi sawah. Dengan terbangunnya saluran irigasi di Dusun Pasirhanja, musim tanam bisa dilakukan 2 sampai 3 kali setahun karena pengairan dapat berjalan baik di musim kemarau. Diperkirakan, dalam setahun produksi padi dapat ditingkatkan menjadi 210 ton sampai 315 ton GKP. (Toto Sugiono, SE - FK Lemahsugih, Majalengka)

10 kisah sukses

Upayakan Pemerataan Pendidikan bagi Masyarakat Tidak Mampu

“Saya ingin jadi guru, supaya anak-anak di desa saya jadi pintar”, ujar Rosna Alaika malu-malu saat ditanya apa cita-citanya bila sudah dewasa nanti. Rosna Alaika (10 tahun) dan adik laki-lakinya Romin Alaika (9 tahun) adalah penerima manfaat PNPM Generasi di Kecamatan Mananggu, Kabupaten Bolaemo, Gorontalo. Keluarga bahagia adalah idaman setiap anak seusia Rosna dan Romin yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Namun kenyataan berkata lain, kedua orang tua kandungnya nya menelantarkan mereka begitu saja tanpa memberikan perhatian yang cukup. “Saya tidak sampai hati melihat anak-anak ini, mau jadi apa mereka nanti? Jadi, saya ajak mereka untuk tinggal bersama saya,” ujar Ibu Yusna Alaika yang masih memiliki hubungan darah dengan orang tua Rosna dan Rosmin. Dengan penghasilan suaminya yang pas-pasan dari hasil bekerja sebagai buruh tani, Ibu Yusna dan suaminya harus menghidupi keempat anaknya, Rosna dan Rosmin. Walaupun harus hidup sederhana, Ibu Yusna tetap bertekad untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga tamat. Menurutnya, pendidikan adalah bekal masa depan anak-anak agar bisa hidup lebih baik. “Saya bersyukur ada program dari PNPM yang memberikan beasiswa bagi Rosna dan Romin hingga tamat SD,” kata ibu Yusna menyatakan kegembiraannya menerima bantuan pendidikan dari program PNPM Generasi. Selain beasiswa, Rosna dan Rosmin menerima paket bantuan perlengkapan sekolah yang masing-masing terdiri dari 4 pasang seragam sekolah, sepatu, tas, buku pelajaran dan alat tulis. Sebelumnya Ibu Yusna kurang memahami tentang program PNPM Generasi, namun setelah mendapat penjelasan dari Fasilitator Kecamatan PNPM Generasi, ia setuju untuk menerima bantuan pendidikan dan segera menyampaikan

pada dua bersaudara, Rosna dan Rosmin. “Saya senang sekali bisa belajar dan punya banyak teman”, ujar Rosna saat ditanya perasaannya tentang sekolah. Ibu Yusna berharap bantuan pendidikan ini dapat menjadi pintu menuju kehidupan yang lebih baik bagi generasi muda. Fasilitator Kecamatan dibantu oleh Tim Pertimbangan Musyawarah Desa (TPMD) menjadi komponen penting dalam pelaksanaan PNPM Generasi di tingkat Kecamatan dan Desa. TPMD bertugas mengindentifikasi kebutuhan masyarakat di desanya melalui pertemuan-pertemuan maupun pendekatan personal. Bentuk bantuan yang diberikan PNPM tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa barang seperti perlengkapan belajar, tas dan sepatu. Hal ini dilakukan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan digunakan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Menurut Bapak Esra Bawolye, TPMD Kecamatan Mananggu, bantuan PNPM Generasi untuk bidang pendidikan diberikan berdasarkan prioritas kebutuhan penerima manfaat. Prioritas bantuan diutamakan untuk masyarakat yang kehidupannya memprihatinkan dan pendidikan pendidikan bagi anak-anak mereka belum terpikirkan. Saya seringkali terharu saat mendatangi rumah-rumah warga di desa, terutama warga yang tidak mampu,” ujar Bapak Esra Bawoye, TPMD Kecamatan Mananggu. Pria berusia 74 tahun ini telah terlibat dalam PNPM Generasi sejak 2008. Hingga tahun 2011 ini, ia menyatakan sudah banyak perubahan yang terjadi di Kecamatan Mananggu, khususnya dalam hal pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Lebih lanjut Bapak Esra menyampaikan harapannya bahwa apa yang telah dilakukan oleh PNPM Generasi nantinya dapat terus berlanjut dalam mendukung pemerataan pendidikan di Indonesia. (Puji Wulandari - PSF )

11 kisah sukses

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Rote Ndao. Ikut diserahkan barang bukti berupa satu unit mobil dan satu unit sepeda motor …”

REALISASI PROGRAM PERMASALAHAN DI NGAN. Pada analisa pemberitaan PNPM Mandiri periode Januari – Maret 2011, tercatat dua isu menarik yang perlu dicermati. Pemberitaan mengenai penyalahgunaan dana PNPM masih menjadi sorotan di media. Isu kedua adalah realisasi program PNPM Mandiri dan permasalahannya di lapangan. PNPM MANDIRI DAN PENYALAHGUNAAN DANA Menyikapi maraknya pemberitaan kasus penyelewengan dana PNPM sejak November 2010, Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dan berkomitmen untuk memperketat pelaksanaan program tersebut di lapangan. Sistem pengawasan ini melibatkan pemerintah, fasilitator, konsultan hingga masyarakat.

21 Jan 2011, Singgalang – Dana PNPM rentan diselewengkan “… Untuk menghindari terjadi penyelewengan, maka program ini melakukan kerjasama dengan berbagai pihak berwenang mulai tingkat pedesaan hingga nasional,” kata Sujana Royat pada acara Media Briefing Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri: Perspektif Versus Fakta di Jakarta, Kamis (20/1). Dengan demikian maka akan ada sanksi yang tegas bagi setiap pihak yang terbukti melakukan kecurangan pada program tersebut. Selain itu pihaknya juga melakukan upaya pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut oleh aparat pemerintah, fasilitator, konsultan hingga masyarakat …”

23 Februari 2011, Pos Kupang – Tersangka Kasus Dana PNPM Diserahkan ke Rote “… Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT menyerahkan Kartini, tersangka kasus korupsi dana

DAN LAPA-

Pemerintah menambahkan alokasi dana PNPM Mandiri tahun 2011 sebagai bentuk komitmennya dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Dana tersebut telah digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan dari, oleh dan untuk masyarakat.

10 Januari 2011, Bisnis Indonesia – Rp86,1 triliun untuk atasi kemiskinan “Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan pada tahun ini sebesar Rp86,1 triliun atau meningkat Rp6 triliun dibandingkan alokasi tahun lalu …” “Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati menuturkan alokasi anggaran tersebut untuk mendukung pendanaan tiga kegiatan utama pengentasan kemiskinan. Pertama, untuk peningkatan dan penyempurnaan kualitas kebijakan perlindungan sosial berbasis keluarga. Kedua, menyempurnakan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Ketiga, untuk peningkatan akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif.”

24 Januari 2011, Indo Pos – Pakai Dana PNPM Mandiri untuk 30.236 Kegiatan “Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dari Pemerintah Pusat benar-benar dimanfaatkan secara efektif oleh Gubernur Sumatera Selatan Ir. H. Alex Noerdin SH. PNPM Mandiri Perdesaan di Sumsel dimulai sejak 1998. Hingga 2010, total alokasi APBN untuk Sumsel Rp 669,64 miliar lebih. Sedangkan dari APBD Rp 126,16 milyar lebih. “Selama itu, sudah dilaksanakan 30.236 kegiatan mulai dari ekonomi produktif, pengadaan sarana dan prasarana, kesehatan, hingga pendidikan,” ungkap Alex ...” “… PNPM Mandiri Perdesaan ini, lanjut Alex, sudah menyentuh 746,674 orang

12 apa kata media

miskin. Sedangkan alokasi untuk 2011 ini dari APBN sebesar Rp 183,1 miliar. Alokasi itu untuk 111 kecamatan di 11 kabupaten. Khusus untuk Kota Palembang, mendapatkan alokasi Rp 90,8 miliar dan dari APBD Rp 41,2 miliar lebih …”

12 Februari 2011, Kedaulatan Rakyat – PNPM Mandiri Perkotaan Berdayakan Masyarakat “… dampak yang paling dirasakan masyarakat miskin melalui PNPM Mandiri Perkotaan adalah renovasi rumah tidak layak huni di Kelurahan Water sebanyak 113 rumah. Juga pembuatan MCK untuk masyarakat yang tidak mampu di Kawangwuni sebanyak 72 dan di Bendungan sebanyak 34 MCK. Kegiatan ini sangat dirasakan masyarakat miskin karena langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Dan semua kegiatan di atas dilaksanakan melalui gotong-royong …” Program PNPM Mandiri tidak selamanya berjalan mulus, tentunya banyak kekurangan dalam implementasinya di lapangan seperti yang dikeluhkan warga.

24 Februari 2011, Anataranews.com – Warga kepulauan Sumenep Nilai Pelaksanaan PNPM Bermasalah “… Selain kurang transparan, kami juga menemukan kegiatan fisik dan simpan pinjam bagi kelompok perempuan dalam pelaksanaan Program Nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) tahun 2011 di Masalembu diduga tidak sesuai aturan …”

29 Januari 2011, Antaranews.com – Pelayanan Pelaksana PNPM di Kecamatan Paguat Dikeluhkan Warga “Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo dikeluhkan warga terkait pelayanannya yang tidak merata,” seorang warga, Farida Marise di Gorontalo, Sabtu, menyampaikan, salah satu Program yang dibuat oleh pelaksana PNPM di kecamatan tersebut adalah pemberdayaan dalam bentuk kelompok yang nantinya akan mendapat bantuan modal usaha kecil. “Kami ini juga patut menikmati dana pemberdayaan yang diprogramkan oleh pemerintah, “ ujar Farida. Dikatakan Farida dirinya merasa kecewa dengan pelayanan petugas Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di Kecamatan yang menurut dia hanya pilih kasih …”

Executive Media Gathering, Jakarta 31 Maret 2011

Lokakarya PNPM 15Maret 2010

Urban,

Jayapura

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya agar keterlibatan pemerintah provinsi dalam PNPM Mandiri Perkotaan meningkat dari waktu ke waktu. Oversight Committee 9 KMW Papua bekerjasama dengan Bappeda Provinsi serta Dinas PU Provinsi Papua menggelar Lokakarya Provinsi PNPM Mandiri Perkotaan. Lokakarya ini mengangkat tema: Menjawab Tantangan MDG’s di Papua Melalui Program Penanggulangan Kemiskinan. Lokakarya ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan peran dan tanggung jawab pemerintah provinsi dalam menjaga keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua. Tujuan lainnya adalah merumuskan sinkronisasi kebijakan maupun sinergi antarprogram penanggulangan kemiskinan yang ada. Dalam lokakarya provinsi ini, pemerintah provinsi dan stakeholders setempat diharapkan mampu memotret kondisi mutakhir hasil pembangunan dari sisi penurunan angka kemiskinan. Materi lain yang dibahas adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan di wilayah Papua berdasarkan data-data yang berkorelasi dengan target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta Millenium Development Goals (MDG’s). Para peserta yang hadir dalam lokakarya PNPM Mandiri Perkotaan ini bisa terlibat langsung dalam proses pembelajaran pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan, baik program pusat maupun program daerah. (Iroh Rohayati Fatah, Mass Communication Specialist NMC PNPM Mandiri Perkotaan)

Executive Media Gathering dilaksanakan dalam rangka sosialisasi program PNPM dan diskusi lebih dalam dengan lima media nasional. Hadir sebagai nara sumber antara lain Sujana Royat, Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskian; Freddy H. Tulung, Dirjen Komunikasi dan Informasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI; Rudy Prawiradinata, Direktur Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas; and James Pardede, Direktur Kemitraan, Kementrian Komunikasi dan Informatika RI.

Dalam presentasinya, Rudy Prawiradinata memaparkan peta penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan dilanjutkan dengan presentasi Pak Rudy yang menjelaskan bahwa perbedaan data mengenai kemiskinan yang seringkali dipublikasikan di media bukanlah kebohongan, namun karena adanya perbedaan metode penelitian, sasaran, serta kegunaan. Acara dilajutkan dengan presentasi bapak Sujana Royat yang menjelaskan lebih dalam mengenai implementasi PNPM Mandiri dan hasil yang telah dicapai. Acara ditutup dengan acara makan siang dan diskusi. Melalui kegiatan ini, kelima peserta dari media nasional yang hadir mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang PNPM Mandiri sehingga dapat mendorong pemberitaan yang lebih obyektif. (Puji Wulandari-PSF)

kegiatan PNPM

Rapat Koordinasi Regional II PNPM Mandiri Perdesaan – Generasi 2011, Gorontalo 4-6 April 2011 Dalam implementasinya, PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) Generasi melakukan Rapat Koordinasi Regional II tahun 2011 untuk melakukan penyelarasan program yang melibatkan berbagai pihak guna terjalinnya harmonisasi pembangunan kesehatan dan pendidikan sehingga terlaksana pembangunan yang terintegrasi.

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh 3 provinsi, yaitu NTT, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Peserta rapat yang hadir berjumlah 115 orang yang terdiri dari National Management Consultant (NMC), Regional Management Consultant (RMC), World Bank, jajaran pemangku kepentingan dari instansi pemerintah terkait di tingkat provinsi dan kabupaten, Koordinator Provinsi dan Spesialis Generasi Provinsi PNPM Mandiri, serta perwakilan dari Fasilitator Kecamatan. Acara dibuka oleh Dr. H. Idris Rahim, MM., Seketaris Daerah Provinsi Gorontalo yang mewakili Gubernur Gorontalo. Turut hadir dan memberikan pemaparan capaian program PNPM Mandiri adalah Bupati Gorontalo, David Bobihoe Akib. Beliau menambahkan bahwa PNPM Kabupaten Gorontalo menempati 5 provinsi terbaik nasional. Dalam rangkaian acara tiga hari ini, peserta rapat membahas tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan melalui PNPM Perdesaan dan PNPM Generasi, berbagi pengalaman koordinasi program dan melakukan evaluasi Koordinasi Pelaksaan PNPM MPd – Generasi, Rekomendasi dan penyususan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL). Dalam kesempatan ini, para peserta melakukan kunjungan lapangan untuk melakukan studi banding dan berdialog langsung dengan pelaku dan penerima manfaat. Acara ditutup oleh Ir. Hadi Ishak Ntoma, M.Si., Kepala badan BPMP

dan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Gorontalo yang menyampaikan bahwa pemerintah gorontalo akan meningkatkan koordinasi lintas sektor sehingga target program pengentasan kemiskinan dapat tercapai. Pertemuan ini diharapkan untuk menjalin koordinasi antar sektor dalam mencapai kesuksesan program. (Puji Wulandari-PSF)

Pelatihan Pemanfaatan Energi Terbarukan, Bengkulu 4-8 April 2011 Dalam rangka memberikan penguatan kapasitas dan ilmu pengetahuan tentang peluang pemanfaatan energi terbarukan, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa bermitra dengan PNPM Support Facility dan Kedutaan Besar Kerajaan Denmark menyelenggarakan Pelatihan Pemanfaatan Energi Terbarukan bagi Masyarakat Desa.

Kegiatan yang pertama kalinya dilakukan di Bengkulu ini dihadiri oleh Asisten Tehnik Lingkungan (ASTAL), Fasilitator Kecamatan Lingkungan (FKL), perwakilan Organisasi Masyarakat sipil (Wildlife Conservation Society dan Ulayat), dan perwakilan dari National Management Consultant (NMC). Selain materi mengenai energi terbarukan dan latihan-latihan, diskusi dan presentasi yang diberikan oleh 4 orang pemateri: Rislima (peneliti dari LIPI), Akhmad Taufik Moekhith (ahli energi surya dan mikrohidro), Sahat Pakpahan (ahli energi angin) dan Andrias Wiji (ahli energi Biomasa, terutama biogas). Pada pelatihan ini juga diadakan kunjungan lapangan ke depot biogas yang berlokasi di dusun Sukasari dan desa Sidodadi, Kecamatan Argamakmur - Kabupaten Bengkulu Utara. Pelatihan ini berlanjut di 4 lokasi PNPM Green lainnya di Medan, Menado, Makassar dan Bukit Tinggi pada bulan April dan Mei 2011. (Ida Lestari - PNPM Green)

kegiatan PNPM

Partisipasi masyarakat dalam PNPM perkotaan untuk rekonstruksi pasca-bencana Merapi, Wonokerto, Sleman, DIY

Promosi dilakukan dengan memanfaatkan media kendaraan roda empat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan

Air bersih ditampung sebelum dialirkan ke rumah tangga

Jembatan gantung yang dibangun dengan dana PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus ini memudahkan warga untuk menyeberang sungai dan mengangkut jeruk yang merupakan hasil kebun terbesar di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Presentasi Refleksi Pelaksanaan P2SPP dari BAPPEDA Kab. Sumedang, Jawa Barat

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan oleh pemerintah bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Diterbitkan oleh : Tim Komunikasi PNPM Mandiri Direktorat Jendral Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110 Website : www.pnpm-mandiri.org Email : [email protected] | [email protected]