RESPONPERILAKU TERHADAP PERUBAHAN MODEL ANGGARA,N DAN LAPORAN KEUANGAN UNTUK PENINGK.ATAN AKUNTABILITAS PUBLIK LEMBAGA PENDIDII{-AN Sigit Hennarvan Fakultas Ekonomi Universitas Muhanlmadiyah Sidoarjo E-ntai I : ti gis h er(Q1ahoo. cont
Abstract This article rc\,iet|ed the re:ipan)^e aud beltavior Ltf the change-related budgets model and financial rcports in an elt)rt to improre accountdblillitl publi. inslillttiotl. Tllis articIe is bc$ecl on research cotlducted 20A4 b 2009 in an inslitfiion af educalion. The retltlls of lhe slud!- cancluded the response infonnant key to apprcve lhe proposed change.s, althouglt lhcre is a statement vhich dgtees wilh the ates. Ilhile the behavior associated with palicies can i prow the puhlic accaunlabili4, of education institulians,the qrlestion is ilhether we should tdke d palicy oftap-down or boftam up. Keywords: Re.rpor,ie, behavior, budgels model,
Model anggaran dan iaporan ke[angan salgat pcnting bagi lcmbaga
pendidikan kaitannya
dengan
keberlangsungan (sustaitnblity^), akuntabilitas, dan kepercayaan stakeholders (FASBr1980; Belkaoui,
1998:93; Syakhroza, 2003; 13). Anggaran merupakan pernyataan rncngeoai estinasi kinela yang akan dicapai olch suatu organisasi dalam periode tcrtcntu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Bagi organisasi sektor publik seperti lembaga pcndidikan, anggaran merupakan instrumcn
akuntabilitas atau pengelolaan dana publik dan pclaksanaan programprogram yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam lembaga pendidikan merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses
fi
dncidl repa
s.
penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.
bagi
Anggaran lembaga pendidikau.juga penring arrinya dalam r'angka pengelolaan kcuangan karena bcrkaitan dengan kcberlangsungan (suslLtinability) organisasi (Suryono, 2001 r8). Banyak lembaga pendidikan yang tidak manpu bcrtahan akibat pengclolaan keuangan yang tidak baik. Penganggaran dan perencanaan keuangan yang tidak didukung oleh data dan laporan yang tepat dan
cemat
nrcngakibatkan pen gambilan keputusan vang salah. Seperti halnya n,]odel anggaran, laporan keuangan juga pcnting artinya pengelola maupun bagi
bagi
sldkelnlders lenbaga pendidikan itu 219
Ekonornika-Bisnis, Vol. 02 No. 0l tsulan Januari Tahun 2010 HaL249 - 262.
serdiri. Laporan keuangan
yang informatif dan terstandar sangat penting altinya scbagai media pcrtauggungjawaban organisasi nirlaba karena berhubungan dengan
kepercayaan stakeholder.
Para
stakeholder lembaga pendidikan dapat mcnggunakan media laporan kcuangan uituk menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba. Selain itu dengan nempcla.jari laporan keuangan tersebut dapat melihat kemampuan. kontinuitas lembaga, dan cara manajer melaksanakan tanggung jawab serta aspck kinc1ja nranajer. Melalui laporan keuangan, pengelola lernbaga pendidikan dapat nempcrtanggungiawabkan dana dari para donatur, penedntah naupun
masyarakat secara transparan dan akuntabcl. Akuntabilitas publik inilah yang dapat nreningkatkan kcpercayaan lembaga pendidikan dapat tcrus st/r-vive.
sldkeholder sehingga
Model anSgaran dan laporan kcuangan lembaga pendidikan yang ada saat ini hanyalah berupa laporan anggaran pendapatan dan bclanja.
an (2004) atas lcmbaga pendidikan tinggi
Penelitian Hermau
(Universitas) Muhammadiyah di
Sidoa{o, Grcsik dan menunjukkan bal]wa
Surabaya
lembaga masih lrlenggunakan lapolan keuangan model sepefii ini yakli laporan anggalan pendapatan dan belanja. Demikian pula dengan penelitian Hema\&an (2005) atas laporan keuangan beberapa lembaga pendidikan ditingkat SMP dan SMA Muharnmadlyah di Kabuparen S idoa1jo.
pcndidikan terscbut
Tidak jauh berbeda dengali
itr.r,
penelitian Hcrnawan (2007) atas laporan keuangan perguruan t'nggi
s\\'asta di
Kabupatcn
Sidoarjo
melun-jukkan ha1 yang sama, tetapi pada satu perguntan tinggi yakni Univcrsitas Muhammadiyah Sidoarjo tclah mengalami pcrubahan. Perubahan yang dimaksud adalah modcl laporan keuangan yang i-lihasilkan telah sesuai dengan yang drstandarkan oleh lkatan Akuntan Indoncsia. Kemudian penelitian Hermawan (2008 dan 2009) pada sckolah (SMA) di Kabupaten Sidoarjo juga menunjuklan hasil yang sama yakni bahwa sekolah-sekolah tersebut nasih menggunakan model laporan arggaran peldapatan dan belanja sekolah sebagai laporan pcftanggungjawaban pengclola sekolah k cpada
s
t ake h
o / ders
-rry a.
Laporan
pcrtanggungjawaban yang seperti itu sudah sangat jauh teftinggal oleh lcmbaga lainya, apalagi
ditinjau dari pcrspektif Nel, Plbllc
lla ogement (Hennauan,
2007).
lelmasalalran scsungguhnya bukanlah pada model anggaran dan laporan keuangan yang akan diacu. Tctapi masalahnya adalah bagaimana r-espon pihak-pihak yang teltait deigan pcrubahan model anggaran dan laporan keuangan terscblLt. Tcrlebili lagi bagaimana kebijakan atas pembahan model anggaran dan laporan kcuangan dapat dijalankan dan diterapkan.
Perubahan tata
ofsanisasi scktor publik
kelola seperti
lclnbaga pcndidikan sangatlah dibunrhkan dalan peryektif ,Vert Puhlic Mantlgemenl (NIPM). Pembahan terscbut didukung oleh hasil penelitian lusarclli dan Bonnie (2004) vang menginginkan adanya perubahan tata kclola di bidang pendidikan. Perubahan tencbut bila dikaitkan dengan NPM nlaka akan mengadopsi teknik dan praktik manajenen
250
I
Respon Pcrilaku Terhadap Perubahan
... (Sigit Hemawan)
penrsahaan swasta kc lenrbaga pendidikan. Penelitian Fusarelli dan Bonnie (200,1) tersebut didukung pula ol€h penelitian Kaufiran (1998) yang
menginginkan
hal yang
sama
"Educational otganizalions are aanstantly encoLtraged lo benchmerk lhe prirdte secbr lo fnd \tq)s to "be like d busi es.9" and gel "hard nosed" ctnd pructicdl ". Demikian pula dengan
Te[y
(2003) yang
menginginkan perubahan lembaga pendidikan sapcllt "pt itotizdlion, user charges,
di
vouchers, decenlrdlizalion, atd conh'aclitlg aul",
slandards and meatures
o;f
puforntance thraugh clarilicdlio af gol1l, ldtgel, and indicalors of success; 3. a shiJi fron the use of input contrals and burealtardtic procedure to rules
on output
medsured bf
qLtanlilatire petfbnnance indicators; 4. a shiJi fron unifed fianagement
syslems lo
costs and achietement o/' ter]tl conlracl, elc, 6. a stress on prirdte seclor \flle mqndgetnent pfttctices, sltch as lhe use of short tenn labor
higher standards throtlght
the develapnent .J corporale plan.t, petfurmance contrdcts,
agreemenl, and nissian statements: 7. .ttress an costcutting, elliciency-,
a
parsinonv
in
disdgreegation or decenltulizatioli ol unit in public sector; 5. an intt'oduction af gredtel compelition in the public )^ector sa as
resources use, and
".loing more \,ith less" N{enurxt PcteN (2001), inti dari
munculnya pendekatan New Public tr[dnagenent (NPM) dalan organisasi
sektor publik
Roben Han yang dikutip oleh Pfiffner (2001), mendehnisikan -\'e}1, Public Managet e t (NPM) sebagai "...the entite collection o.f lactics und sh'ategies lhal seek to enhance the perlbrmance of thc public sector...". Seoara lengkap Hood (1991 dan 1995). yang dikutip oleh Yamamoto (2003) menyatakan tujuh gagasan penting yang terdapat dalam New Pr&//. Managentent (NlM), yakni: 1. ar enphasis on hand.^ on prolbssional mqnagenent skills Jbr active, visihle, discretionaryl contl'ol of organizatiojj.t (f|eedont to mdndge): 2. explicit
rel,,-ing
la la'rer
adalah
adanya
kcinginan unfuk nentransfer teknis dan praktis manajcmen yang ada di perusahaall swasta ke organisasi sektor
publik. Hal tersebut
berdasarkan
kcyakinan bahwa praktik manajemen di scktor swasta lebih baik dibanding dengan praktik dan manajemen pada sektor publik. Oleh karena itu untuk memperbaiki kinerja sektor publik, perlu diadopsi bebcrapa praktik dan teknik uranajemcn yang ditcrapkan di
NPM
di
Indoncsia ditandai
dcngan adanla rcformasi scktor publik.
Menurut pengalanan banyak negara, reformasi seklor publik senantiasa di
awali dcngan refomtasi akuntansi pcrncrilltahan, baru kemudian meluas ke scktor publik yang lajn. Menurut Po*er dan Laughlin (1992), inti dari proscs reforrnasi sektor publik adalah perubahan dan sistem akuntansi berbasis kas ke akuntansi dan anggaran bcrbasis akrual.
251
Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No.
.L
0l Bulan Januari Tahun :010
Hal. 2.19 - 262
e).,.1.lL
"nhttI!+ J..ittu$nh
.
.\
.
.n. run')ht tl J.,
h'naEtnot
l'tun|.! tul REf ORMASI STJKIOR PUBLIr(
i,c
Sunbcr; Mardiasmo,
200,1
Gambar 1. Kerangka Reformasi Sektor Publik
Reformasi sektor
publik
tersebut didorong oleh berkembangnya ide akan Nelr Public Management (NPM), yang mendorong usaha unnlk mengembangkan pendekatan yang lebih sistenatis dalam pcrencanaan dan
pelapomn keuangan scktor publik (Christenser;2002). Menurut Mardiasmo (200,1), refomrasi scktor publik haruslah diarvali dcngan relormasi anggaran, rclormasi manajemen, rcformasi akuntansi. relonnasi audit dan reformasi lembaga. Rcformasi sektor publik tersebut akan mcnciptakan tiga hal penting yakni
r5l
ptrblic accounlability, trdnsparcn.y, dan value Jbr money. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar 1.
Refomasi anggaran dimulai dengan merubah modcl anggaran yang
digunakan
olch
organisasi sektor
publik, yakni digunakannya
model Performancc Budget Repofiing (PBR) dan meninggalkan ttuditional budget reporting (Matdiasr\o,200,1; Bastian, Mahsun 2006). Perbandingan Traditional Budgeting dcngan Petfutmance Budgetihg
2006;
dkk,
dengan pendekatan New Public
rVaragenrezl Q.JPM) adalah:
Respon Perilaku Telhadap Perubahan
... (Sigit Hemawar)
Tabel L Perbandingan Anggaran Tmdisional vs Auggaran Dengan Pendckatan NPM ANGGARA.N TRADISIONAL
NEW PUBLIC MANAGEMENT Desentralisasi & devolved
Sentralistis
managemellt
tserorientasi pada input Tidak terkait dcngan perencanaan jangka panj ang
Berorientasi pada input, output daD outcone (talue for noney) Utuh dan komprehensif dengan perencanaan jangka panj ang Beidasaikan sasaran dan target
Line hcm dan increfientalism Batasan departcmen yang kaku (rlgld
kinefa
Menggunakan aturan klasik l/ole dccout'tlitlg Prinsip anggaran bruto
Zela based budgeting, planning p ro gra/11 n i n g bu,lg e t it1 g sys I e n Sistematik dan rasional Bottan up budgeting
Bcrsifat tahunan Sumber: Mardiasmo, 2002
Model
laporan keuangan sekolah (SMA) yang ideal, transpamn! akuntabel dapat merujuk rekomendasi Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pemyataan Standar Akuntansi lndonesia (PSAK) (2004) Nomor 45 tcntang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba, PSAK No. ,15 im menjadi r_ujukan karena sekolah te nasuk orgadsasi nirlaba (TAT, 2004; Henke, 1992; Sabcni dan Tnram, 1997; Kasih dan Azis, 1999).
Ilcnke ()992)
membagi
karakteristik organisasi nirlaba yaitu qudsi - non praft entities da:fl pLtre proft enlities. Qudsi an profl entities
adalah entitas yang menyediakan pelayanan dengari sebagian biaya yang dikeluarkan organisasi ditutup oleh penerima jasa. Organisasi ini harnpir mirip operasinya dengan organisasl profit, namun masih tetap menerima bantuan atau sumbangan. Contoh entitas ini adalah university, colleges, school dan llospila/. Scdangkan pure
Lintas departemen (Cr-ors department)
non profit entities adalah organisasi nirlaba mumi dengrur membcikan jasa
tanpa motil apapun. Tidak ada paksaaan secara langsung untuk membayar ganti .jasa yang diberikan karena jasa scmata-n'iata dibedkan untuk mernenuhi kebutuhan pemakai. Contoh organisasi ini adalah unit pemerintahan, yayasal kesehatan dan kesEahteraan. Berdasaakan uraian diatas maka
.ekomendasi TAT (2004) untuk mcnjadikan PSAK No 45 sebagai model laporan keuangan sekolah haruslah segera untuk direalisasikan.
Model laporan keuangan sesuai PSAK No. 45 terdiri atas lapor posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas seita iaporan arus kas untuk suafu pe ode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. (lAI;2004). PSAK No. 45 im lebih merujuk pada SFAS No. 117 tentang "Financial Statement of Non Prafit Organizatiors (Locker;1997, Peltrey:1993, Freeman 253
Ekononika-Bisnis. Vol. 02 No. 01 Bulan Januari Taltun 2010 Hal. l'19 - 262
dan
Shoulders;1 999). SFAS 111 berkenaan dengan Financial Slalement
of Non Projit
Orgdnizdtiolls )'ang
mellgharuskan organisasi nirlaba
mcnyajikan tiga jenis
JaPoran
kenarrgan yakni the slalefient oJ fnanr:ial positian, cash flolr sldtement and staletnent al dcliNilies. Secara sedethana aklutabilitas (accouniabiliiy) diarlikau sebagai pcftanggungiawabai. Akuniabilitas didefirisikan sebagal suatu ponvujudan keu,ajiban untuk mernpcrtanggLlrlgjalvabkaD keberhasilan atau kcgagalan
pelaksanaan misi organisasi dalan mcncapai tujunn-tujuaD dan saseran_ sirsal'al] yang telah diletapkan, melallLi
rrcd.r
pcr.arrEgung"rrrb.rr.
1.rrrc
dilaksalrakan secara periodik (l{osjidi, 2001i 1,1:l). I'ada dasamya akuntabililas publik adalah pcrnberian inlbnrasi dan ditclosurc atas aktivitas dan kinerja keuangan organisasi nirlaba kepada pihak-pihak yang berkepenti gan terhadap laporan tersebut. (Mardiasmo, 2002t21)
Menurut Douglas
dalarr bukunya yang berjudul Govcnncntal Jno \olllrofir O gJni/ct.oni: lhcor)
-rd Pra.ticcs lN urLholi.. 2000). menyatakan bahwa acco tildbili4' nempunyai tiga fungsi yaitu: l. Menyajikan informasi
mengenai
dan tindakantindakrn ydng diambil se larrl lcpulusan-kepulr.rsan
beroperatinla suatu enliras { satuan Lrsaha/ lercebut; 2. Vemungkin-kan pihad luar rnisalnya legilariL auditor dan masyarakar luaqJ unruk merevreu inlorma'i tersebLrt: oan 3. Mengambil tindakan korektifi ika diperlukan.
Bcrda:arkan fungsi
da r.
accountability diatas maka sebuah organisasi nirlaba akan mendapatkan
manfaat yang bcsar
bila
terus
melakiikan upaya peningkatan akuntabilitas publiklya. Karena dcngan semakin terbukanya infomasi yang disajikan oleh pcngclola organisasl nirlaba kepada masyarakat (stakeltolder-nya) maka luas kepercayaan publik akan semakin
meningkat pula. Salah sanr aspek ketcrbukaan inlorirasi adalah aspek pengelolaan
keuangan
yang
diwujudkan dalam laporan keuangan
yang bcrkualitas yang
terstandar. Laporan keuangan tersebut haDya bisa terurujud apabila ada perubahan sisten pencatatan dan pelaporannya dan sistcm tata buku tunggal berbasiskan mcnjadi sistem tata buku berpasangan berbasiskan akrual.
kas
Nletode Penelitian Pcnclitiar ini adalah pcnelitian kualitatif bcrtujuan mengelahui
pedlaku atas perubahan
model anggaran dao laporan kcuangan dalam r'ncwujudkan akuntabiLitas pengelolaan Iembaga pendidikan. Pendekatan kuaiitatif dipilih agar diperoleh suatu hasil yang lebih mendekati kenyataan. Peneliti juga bertindak sebagai alat (instrumen) penelitian (Moleong, 2000:4) karena dapat melakukan
diskusi mendalan (in dept inteNieA dengan pihak-pihak yang melakukan perubahan model anggaran dan laporan keuangan.
Data diperoleh dengan jalan melakukan interview secara mendalam kepada informan kunci pada lembaga
pendidikan yang terpilih sebagai sampel penelitian. lnterview kepada iniorman kunci dilakukan secara berlahap. Tahap pertama ditetapkan
pilot projek, yang mana pada tahap tersebut dilakukan pelubahan
251
I
Respon Perilaku Terhadap Perubahan
... (Sigit Hennau,an)
anggaran dan laporan keuangan. Tahap bcrikutnya perlakuan pada pilot projek dimintakan tanggapan pada lembaga sebagai sampel pcndidikan
lain
berikuhya.
Hasil Penelitian dan Pembahasan Penelitian ini dilakukan di Univcrsitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagat pilot lt-ojecl pclaksanaan perubahan model anggaran dan Iaporan
keuangan. Sctclah itu dimintakan tanggapan kcpada pihak lain yakni Universitas Muhammadiyah Gresik,
dan
Univemitas
Muhamrnadiyah Surabaya. Respon atau tanggapan depth diperoleh dengan cara inteNiew dellgan kq, itdormdnt yang tnemahami benat keadaan keuangan yang ada di masing-masing lembaga.
in
Dcngan demikian yang menjadi ,tel, infornant dalam penclitian ini adalah Rcktor, Pembantu Rcktor II, Kepala Bagian Admilistrasi Keuangan (BAK), staf BAK, Ketua Badan lelaksam Harian (BPH), Bcndahara BPH, staf keuangan BPH. Selain iru dilakukan luga in depth irlerriew dcngan ketua
Pimpinar Wilayah
Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur sebagai pembina lernbaga pendidikan tinggi yang ada di wilayah Jawa Timur.
Respon alau tanggapan para stakeholclers lembaga pendidikan tinggi Muhammadiyah atas usulan tersebut adalah bahwa rnodel anggaran dan laporan keuangan yang dibuat oleh peneliti lcbih informatil, transparan, akuntabel, dan terintegrasi dan model anggaran dan laporan kcuangan yang ada saat mi. Hampir semLra pihak mcncnina usulan tersebut waldupun dalam implcmcntasinya masih banyak mcmpcrtanlakdn, terutama
yang
terkait
dengan
kesiapan Suntbc|
Daya N{anusia (SDM) yang alrn nenangani pcrubahanmodcl tctsebut. Hal ini sangat bemlasan karcna ada beberapa kepala bagian kcuangan, bendahara, aiau staf kcuangan yang tidak mcmiliki background pcndidikan akuntansi atau keuangan. Tcrlebih karcna pada saat itu pcncn'lpatan SDM belum dilakukan secara prolesional. Tetapi ada juga pihak yang telah
berpikiran maju
dengan mcmpcrtanyakan apakah usulan modcl
anggaran dan laporan keuangan ini dapat dilakukan dengan camputerized.
Berdasarkan uraian terscbut nampak bahwa ke,v in;formant yaltg menjadi responden nemberikan taoggapan positif terhadap Lrsulan
perubahan
model anggaran
dan
perubahan laporan keuangan. Hanya pada tahap implenentasinya yang masih dipeftanyakan. Hal wajar karena sebagai sesuatu yang baru, sebuah pcrubahan akan membawa konsekuensi logis terhadap omngorang atau pihak-pihak yang tcrkait.
ini
Tetapi perubahan
terhadap
nodel anggaran dan laporan kcuangan
dapat dilakukan oleh
lembaga
pendidikan tinggi Muhamrnadiyah di
Sidoarjo, Cresik dan Surabaya. Walaupun belum ada penelitian
ladutan
atas
Universitas
Muhammadiyah Gresik (UMG) dan Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya) teiapi dapat dipastikan
bahwa laporan kerBngan standar tcrsebut juga harus disusun oleh
seluruh pelguruan
tinggi
Muhammadiyah lainnya sebagai keharusan. Hal ini mcnunjukkan
bahwa adanya kebijakan top dov,n, dan lembaga yang ada diatasnya atau lembaga pembina kepada lembaga 255
Fkonomika-Bisnis. Vol. 02 No. 01 Bulan Januari Tahun 20I 0 Hal l-+g - 262
ya g ada di bar\'ahnya atau
lembaga
yang dibinanya.
Pcnclitian yang dilakukan di sekolah-sekolali Muhammadiyah yang ada di Kecan'tatan Kota Sidoarjo nenunjukkall hasil yang relatif sama. Dcngan menggunakan cmpat obYek penelitian yakni SDM I Pucang Anom, SDM 2, SL'IPM Jasem, dar SMAM 2 Sicloafo dan melakukan In depth ir?rc,,lierf, kcpa.la ke! inlormant yakii kepala sckolah. bendahara sekolah, staf keuangan, dan ketua Majelis
Pcndidikan Dasar
dao
N{enengah
N{uhamnadiyah Kccarnalan Sidoaljo.
Respon atau tanggapan yang diperoleh dan usulan perubahan model anggardn dan laporan kcuangan sangat beraganl. Ban,vak pihak yang dapat me crima tetapi ada pihak lain yang nrcrcspon dengan negatit'. Pihak yang mcnerimapun dapat dibagi menjadi dua yakni nrenerima sebagai bagian dan
perubahan dan menennu sebagai bagian darr kebijakan yang ada di atasnya. Pihak yang menerima sebagai bagian dan pembahan adalah pihak yang bcrpikiran maju dengan dasar ingin model anggaran dan lapomn
keuangannya rnenjadi
transpamn,
akuntabcl, infomatif dan terintegrasi.
Pihak yang menednu sebagai
bagian clan kebijakan yang
ada
diatasnya beralasan kar'ena sernua kebijakan nengenai keuangan sudah
nrcnjadi kcrvenangan
Majelis Penclidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Cabang Muhammadiyah
Kecamatan Sidoarjo, jadi sekolah silahrya hanya menunggu kebijakan yang dibuat olch atasannya. Sedangkan pihak yang merespon negatil usulan ini adalah pihak yang telah skeptis tcrhadap pcrubahan. Atau juga karena
t56
background pcndldikan rang ridak menahami akunlansi dan keuangan
sehingga akan kesuLitan ketika nrenerinra perubahan terscbut. Tidak sedikit bcndahara atau staf keuaigan sekolah Nluhamnadiyah tidak background pendidikan akulrtansi, keuangan, atau ekonomi, karena kebanyakan pencmpatan didasarkan atas loyalitas kcpada Iembaga atau sekoiah.
neniliki
Perubahan model anggaran dan laporan keuangan yang ada di lembaga
pendidikan mcnengah Muhammadiyah di Kccamatan Sidoarjo dapat dikatakan Iambat. Periode penelitian tahun 2006 dan kemudian dilanjutkan pada tahun 2008/2009, ddak ada perubahan yang berani terkait model anggaran dalr laporan keuangan. Bahkan boleh
dikatakan stagnan. alasan mengapa hal
Ada
bebcrapa
itu terjadi; Majelis
dan Menengah (Dikdasiien) belum benar-benar
Pendidikan Dasar
lnenahami pentingnya model anggaran dal1 laporan kcuangan yang telstandar. Ilal lain bisa juga karena kesiapan sumbcr daya manusia (SDM) yang ada di sekolah-sckolah belum memadai bila nener-apkan model
anggaran
dan laporan
keuangan
PeDelitian lain yang dilakukan Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten S jdoalo menunjukkan hasil yang juga rcltif sama. Universitas Ivluhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) mcwakili PTS berbentuk univcrsitas, dan STIKIP PGRI Sidoarjo mervakili Sekolah Tinggi. Iu depth intetniew dilakukan kepada key in;fotnant yatg telah ditentukan scbelumnya yakni Rektor, Pembantu Rcktor, Kepala
di
BAK, staf BAK, Kctua
Sekolah
Rcspon Perilaku Terhadap Pcrubahan
... (Sigit Hemawan)
Tioggi, Pembantu Ketua, Kcpala BAK, dan staf bagian kcuangan.
Pada awal penelitian dilakukan tcknik dokumentasi atas lapolan keuangan yang dihasilkan olch kedua tercebut. Penelitian yang dilakukan di UMSIDA, menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikall sesuai dengan standar lkatan
PTS
Akuntan Indonesia (2004). HaL ini beiarti sclama tiga tahun seielah
yang tcrstandar kecuali ada pihak lain yang mcnghaluskan lcmbaga ini menvusun laporan keuangan yang diLrsulkan peneliti. Tetapi beberapa pihak di STIKIP PCRI setuju dengan usulan dan peneliti tentang model anggaran dan laporan keuangan yang lebih baik, terintegrasi, transparan dan akuntabel.
iri dilakukan di Sekolah Mcnengah Aias (SMA) di Pcnclitian
penelitian yang dilakukan oLeh Helnawan (2004) telah terjadi perubahan signifikan atas model anggaran dan laporan kcuangan
Kabupatcn Sidoarjo, menunjukkan respon yang bemgam terkait dengan usulan modcl anggaran dan laporan keuangan sekolah datang dan pihak
UMSIDA.
informant. Laksananya adalah pada ketidaksiapan SDIvI dalam lnelakukan pcrubahan model anggaran dan laporan keuangan. Hal tersebut sangat dimengefti karena bctckground pendidlkan para bendahara dan staf keuangan tidak sen'ruanya dan akulltansi, keuangan atau ekonomi. Schingga kekuatiran balrrva perubahan tcrsebut akan membawa "kcscngsaraan" bagi mcrcka karena akan scmakin banyak tugas yang hams clikerjakan adalah benar adanya.
Laporan kemngan
yarg laporan neraca dan dihasilkan adalah laporan sisa hasil usaha. Perubaa
tcrsebut terjadi pada tahun 2006 sebagainana rekomendasi Lcmbaga Pembina dan Pengarvas Kcuangan (LPPK)
Pimpinan
Pusat
Muharnnadiyah. Scdangkan untuk
STIKIP PGRI Sidoarjo, laporan yang dihasilkan masih
keuangan
bcrupa laporan anggaran pendapatall dan belanja, yakri sisi kiri untuk pendapatan (pcmasukan) dan sisi kanan untuk belanja (pengeluaran).
Rcspon atau
tanggapan
dlpcrolch dan kcdua belah pihak baik IJN4SIDA maupun STIKIP PORT Sidoarjo. Respon atau tanggapan dan UMSIDA menyatakan bahwa apabila
ridak diaudit oleh LPPK
PP ada
Muhamniadiyah bisa jadi tidak perubahan terhadap model anggaran dan laporall keuangan UMSIDA. Sehingga UMSIDA dapat mcngambil hikmah dcngan adanya audit tcrscbut. Scdangkan STIKIP PORT Sidoa{o mcnyntakan bahrva pihaknya bclum bcgitu butuh dcngan laporan kcuangan
yang mcnjadi k"y
Tctapi )ang menarik adalah hasil dan Focus Group Discussion (FGD). Pada sesi FGD, terungkap bahrva scringkali menyusun laporan keuangan dcngan fomat baru atau yang tidak biasa dikerjakan, scpcrti iaporan Bantuan Operasional Sckolah (BUS) yang bcrlcn'rbar lembar, atau bantuan-bantuan dan pemerintah. Ulrtuk mempertanggungjarvabkannya
maka bcndahara sekolah
harus
menyusun laporan keuangan sesuai dengan pen'nintaan yang memberi bantuan (pcmerintah). Aftinya apabila ada scbuah keharusan bahwa lembaga pendidikan (sckolalr) harus menlusun
laporan kcuangan yang
tclah 25"t
Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No. 01 Bulan Januari Tahrn 20I0HaL249 - 262
distandarkan maka
dalan ha1 ini
pihak
sekolail bendahara juga dapat
ditetapkan olch pemerintah dalam hal ini depancmen aiau drnas pcndidikan.
menyusunnya
Kebijakan senlpa sebcnamya juga berl*u untuk lembaga pendidikan yang benda dalam naungan or.ganisasi
melakukannya. Bera i apabila ada model anggaran dan laporan keuangai yang pelcliti usulkan para bendahara
juga bisa
tanpa pemyataan tersebut, bendahara menyatakan bisa
atau
terkecuali. Terhadap
keaganaan
rnclakukannya asalkan memang ada ketetapan dan atasan apakah itu pemelintah untuk sckolah negeri dan
Muhamnadiyah, seperti penclitian
yayasan untuk sekolah non negeri.
Perilaku atas respon yang diberikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan
yang
kemudian menjadi sebuah kebijakan agar usulan perubahan modcl anggaran dan laporan kcuangan lenrbaga pendidikan dilaksanakai dan dijalankan. Jika respon adalah tanggapan maka perilaku adalali tindakan. Pcrilaku te (ait perubairan model anggaran dan laporan keuangan lembaga pendidikan dapat pejabat yang diberikan bcrkcpcntingan dengan akuntansi dan keuangan atau pula olch lcn'rbaga yang berkepentingal, yang biasan,va scbagai lembaga pembina. Dengan dclnikian upaya unnk dapat rneningkatkan akuntabilitas lcmbaga pendidikan melalui perubahan model anggamn dan laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara:
oleh
publik
Pertana, Top Do*-n (Kebijakan Dari Atas Ke Bawah). Kebijakan ini
lebih mcnekanlan pada
kebijakan
lembaga pcmbina kepada lcmbaga yang dibina atau lembaga yang ada di barvahnya. Untuk bidang akuntansi dan keuangan, tclah banyak contoh kasus yang menckankan kebi)akan Top dotn lembagalcnrbaga pendidikan (sckolah) negeri pastinya halus memenuhi aturan yaig telah
iui.
Sepcrti
kemasyarakatan,
misalnya 1cn'rbaga
pendidikan
yang peniah pcnulis lakukan. Contoh kebijakan to2 donr? tentang perubahan model anggaran dan laporall keuangan terjadi di Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo (UMSIDA).
Penelitian menyimpulkan bah\\,a UMSIDA masih menggunakan laporan anggaran pendapatan dan bclanja sebagai bentuk laporan kcuangannya. Tetapi penelitian Hennarvan (2007), menyirnpulkan bahu,a tclah terjadi perubahan atas lapomn keuangan UMSIDA.
Hcmawan (2004),
le
bahan tersebut terjadi pada tahun 2006 saat laporan keuangan UNISiDA diaudit oleh Lembaga Pelrbina dan Pcngawas Keuangan Muhanrmadiyah. Rekomendasi audit mcnyatakan bahwa UI{S IDA hams membah laporan keuangannya nrcnjadi laporan keuangan yang tcrstandar. Maka pada tahun 2007, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan neraca dan laporan sisa hasil usaha_ Rekomendasi lain dan tim audit adalah penempatan kcpala bagian keuangan dan akuntansi yang menriliki background pendidikan akuntansi. Hal inilah yang kemudian merubah struktur organisasi yang ada di Bagian Akadcrnik Keuangan (BAK UMS IDA) dcngan menempatkan Sarjana Ekonomi Akuntansi sebagai kepala bagian akuntansi dan kcuangan, yang awalnya dijabat oleh sadana aganla.
(LPPK) PI,
258
J
Respon Perilaku Terhadap Perubahan
... (Sigit Hermarvan)
Kebijakan /op don, tcrbuktj juga ampuh untuk "memaksa" lcmbaga pendidikan (sckolah) nenyusun laporan pcrtanggimgjawaban sesoai dcngan keinginan lembaga pembina. Scbagai contoh adalah hasil Focus
Group Discussion (FCD,) dengan bendahara sekolah negei dan non
neged se Kabupaten Sidoarjo bulan Agustus 2009.
Pada sesi FCD ini, bcndahara mcnyatakan tcrbiasa untuk menyus l laporan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang rumjt dan bcrlcmbarlembar. Kemauan te$ebut didasarkan atas kewajiban yang hams di.jalankan oleh penerima BOS untuk men)-usun laporan keuangan sesuai syarat yang telah ditentukan oleh pemedntah sebagai pemberi BOS. Atas pemyataan tcrscbut para bcndahara akan siap rnenjalankan usulan pcnulis tentang model anggaran dan laporan kcuangan apabila memang hal tersebut mcnjadi keharusan atau kewajiban sekoLah baik dan dinas pendidikan untuk sekolah negeri atau dan yayasan untuk sekolah non negeri atau majelis pcndidikan untuk sekolah yang benuung di organisasi keagamaan seperti sekolah Muhammadiyah. Kedud, Bottonl Up (Kebi.jakan Bawah Kc Atas). Kcbijakan ini lcblh n'rengandalkan kemauan dan kemampuan lembaga pelaksana uniuk sesuatu hal yang lebih baik. Kesadaran yang tinggi para pengelola lembaga sangat dibutulikan atas kebijakan ini, yakni kebijakan Bolton Up. Tetapi kebijakan ini dapat dibagi dua lagi yakni Bottom Up Mtrni dan Battotn L'! Campuran. Botton Up mun mcmang senua kebijakan berasal dan
Da
lcmbaga yang
ada di
bawah (pclaksana), sedangkan Bottom Up
Campuran maksudnya calllpLllaf dcngan kebijakan yang ada di lcmbaga pcmbina.
Untuk penelitian yang penulis lakukan selama reitang waktu 200.1
sampai 2009, penulis
bclum mcncmukan adanya kebij akan l)olldlz rrp mumi terkait perubahan model anggaran dan laporan kcuangan. Yang terjadi dan telah cnjadi temuan
pcnelitian tahun 2009
im
adalah
hollom up camputar,. Contoh kasusnya
adalah SMA Muhanmadiyah
2
Sidoa{o. Menurut bendahara sekolah terscbut pada sesi FGD bulan Agustus 2009 menyatakan balrwa laporan anggarannya hampir mirip dengan yang peneliti atau penulis usulkan, yang artinya telah memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas. Mcnurut bendahara
sckolah memperolchnya majelis pendidikan dasar dan menengah PP Muhanmadiyah. Masih menurut bcndahara tersebut, scluruh sekolah mendapatkan modul atau pedoman penyusunan anggaran dan laporan kcuan o:rn sckolah tctapi pclaksanaamya diserahkan kesiapan masi|g masing sckolah untuk mcn) lsunnya. SMA Muharnmadiyah 2 Sidoarjo dengan kcsadarannya sendiri berscdia rntuk menlusun laporan anggaran berbasis kinerja dan laporan keuangan sekolah. tersebut,
dan
Penutup Model anggaran dan laporan keuangan lembaga pendidikan mulai dari sekolah dasar, menengah, atas, sefia lembaga pendidikan tinggi harusnya sesuai dengan spiri, ly'ew Public Management (NPM), dimana nrodcl anggaran dan laporan keuangan hamslah lebih informatif, integratif, 259
Ekononika-Bisnis. Vol. 02 No. 0I Bulan Januari Iahun
transparan dan akultabel Lembaga pendidikan yang bclum menlusun model anggaran dan laporan keuangan
sesLlai dengan PinsiP
tersebut idealnya merubah modcl anggaran dan laporan keuangannya.
Permasalahan merubah model anggaran dan laporan keuangan bukal hanya terletak pada masalah acuan yang digunakan tetapi hal 1'ang lebih utama adalah respon dan pcrilaku dari plhak pihak yang berkaitan langsung dengan masalah lelsebut. Respon dan penlaku ini penting terkait dcngan usulan tersebut akan dilaksanakan atau tidak. Berdasarkan kajian atas respon kq, infonnant menunjukkan bahrva menyatakan setuju sebagian pcrubahan model dcngan usulan anggalan dan laporan keuangan yang lebih informatif, integratif transparan dan akuntabel. Ada pula respon key inlormont yang menyatakan setuju dengan catatan sebelum pelaksanaan
bcsar
perubahan tersebut harus ada sosialisasi, dan pclatihan agar bendahara sekolah atau kepala bagian mcnjadi mudah untuk menjalankannya. Sementara hasil kajian atas pcrilaku rnenunjukkan bahwa yang dapat
meningkatkan akuntabililas publik lcnrbaga pendidikan adalah dengan melakukan kebijakan top dovn atat kebijakan hattam up.
DAFTAR PUSTAIiA Bastian, Ind1a. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Sualu Pengantar. Penerbit Erlangga. Jakafia
r - -:-
:l9
- 2 62
Cldstensen, Mark. 100:. {;.ruaL Accounting in The Pubiic Sector: The Case of The \c\\
South Wales
Co\'erment. Accountill g His to ry. Nopernbcr.
Vol7.
Financial Accounting Standards Board. 1985. Staleme of Financial Accalt ting Concepts No. 6. Elements Fi ancial Sldtemcnt a Replacement of FASB Concepts Statements No, -1. Connccticut: Highridge Park, Stamlord.
t
.J
Freeman, Robert.
J.
Croug.
D. Slroulders. 1999. Governnental and Non Prcft Accounting Theoryt and Practice. 6 edition. Prenticc Hall Inc. New JeNey. USA-
Fusarelli, Lance D, dan Bonnie Johnson. 2004. Educational Govemance Prblic
and The
New
Management. ttwtt pers o na Luttr Is a.eduIalexa wisenatlJPAMU2Fu s a r e I I i- Jo h n s on- 2 0 0 4 A-11./c.pdf Diakses 20 Fcbruari 2007. l 1.15 WTB. .
Ja Hermawan, Sigit. 2003. Me$rijudkan
Upaya Akuntabilitas
Organisasi Nirlaba Melalui Perubahan Basis Akuntansi,
Jurnal IKTISADIA, Yol.3, No.1. November, Fakultas Ekonorni Universitas Muharnnadiyah Sidoarjo.
200,1. Perubahan Laporan
Kcuangan
Universitas
Muhammadiyah Sidoarjo dan Penerapannya di Perguruan
Tinggi
Lainnva di 260
l1-, .
Muhammadzyah Jawa Timur. fesi.r.
Respon Periiaku Terhadap Perubahan
T idak D ipu
b I lkas i
... (Sigit Hennarvan)
kan. Magister
Akuntansi. Program
Pasca
Sarjana. Universitas Air'langga Surabaya.
2006. Analisis
Laporan Keuangan Beberapa Lcmbaga Pendidikan Muhammadiyah di
Sidoarjo, Jumal BETA
-
Bisnis, Ekonomi dan Akuntansi, 2, Maret, Volume
4, No
Accaunting. Foltrth Editian. South Wcstem Publishing Co. Cincinati.
Ikatan Akuntan lndonesia (TAT). 2004. Pemyataan Standar Akunlansi Keuangan. Jakarta: PT. Salemba Empat.
Kasih, Eka Wahyu, Azis
Suganda.
1999. Pendidikan Tinggi Era
Baru.
Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia
Muharnmadiyah Gresik.
Grasindo. Jakarta.
Pcnerbit
2007. Reformasi Sektor Publik dalam Perspekt Nerv Public (Kajian Pengembangan Modcl Anggaran Laporan Kcuangan), .lurnal BETA Bisnis, Ekonomi dan Akntansi, September, Volume 6, No l, Fakultas Ekonomi Universitas Muhanimadiyah Gresik.
Kaufman, R. 1998. What Can BLrsiness Learn from Education? Who Should be Bechmarking Wirom
2008. Analisis Modcl Laporan Keuangan Guna Mcningkatkan Akuntabilitas Publik Pcngelolaan Kcuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo, Jurnal
Raising Management, April
Management. dan
-
BETA Bisnis Ekonomi AkLtnta si, September, Volume
-
7, No 1,
Fakultas Ekononi
Univcrsitas
Muhammadiyah
Grcsik.
2008. Line ltcm Budgeting
dalam Modcl
Anggaran Lembaga Pcndidikan ShIA di
Kabupaten Sidoarjo. .lurnal EMISI (Ekonomi, Manajemen, ddn Akuntdnsi). Oktober, Vol. I
No.2, PPMA,
Fakultas Fkonomi I lniversitas Muhammadiyah Si.loarjo.
Henke, Emerson, E. 1992. lnlrcdLtction to Non Pralit OrRanisdtion
?
International Journal oJ Education Reform,'7 (l),13 18. Locklear. Alesa. 1997.
Wat's
The
Impact oJ SFAS I 16 and 1 17 on Non-Proft OrganizatiosT (Slatement Financial Accol.tfltikg Standards.l. Futtd
of
1997 v28 n2 p18(3).
Mahsun. Mohamad,
dkk.
2006. Aknttansi Sektor Pal1i,t. Edisi Pertalna. Yogyakarn: Pencrbit BPFE.
Mardismo. 2002. Otonomi Daerah Sebagal Upaya Menperkokoh
Basis Pcrekonomian
Daerah.
Jufttal Ekanami Ralq,at. Thn I, No, 4. Jakarla. 2004. Akuntansi Sektor Publik Penerbit Andi. Yogyakarta.
Moleong, Lexy
L
2000. Metodologi
Penelitidn ktdlitatil.
PT. Remaja Rosda Karva. Bandung.
Nurkholis. 2000. Akuntabilitas Publik dan Pemn Akuntansi Penrerintah Menyonssong
26t
l I
Ekonomika-Bisnis, Vol. 02 No.
otonomi
0l Bulan Januari Tahun 20l0Ha|249
Daerah.
www.oloda.or.id Diakses l0 Januai 2007 Jam 09.15 WIB. Peltrey, San&a. 1993. SEAS No. 117 and It's Impact on Not For
Proilt Colleges and Universities. The Journal CPA Online November 199J. New York State Society of Certified Public Accountant. New York.
Petem, B.G. 2001 The Future of Goremit|g. 2 ed, Lawtence, KS:University Press of Kansas.
Pfifffier. James P. 2001. Traditional Public Administration versus
Pendidikan Secam Efisien dan Jurnctl DJDAKTIKA. Vol 1 No.} April.
Lebih
Adil.
Lembaga Penelitian
dan
Pengembangan Universitas Alimad Dahian Yogyakarta. Syakltoza, Akhmad. 2003. Karakteristik Aku la si Sektor Pu b lik. Manajemen Usahawan. No. 12 Th. XXXII. Desember.
Tery, L. D. 2003.
Leadership of
Public Bureaucracies,
2
ed..
Armonk, NY:ME. Yamamoto, Himori. 2003. New Public
Management
Japan
's
Thc New Public Management. Accouniebiliw
Practice. IIPS- Policy Paper 293E. Januari. Institute for
Efficiency.
International Policy Studies.
h|lp : //mason. ginu. edu
/ Diakses
20 Fcbruari 2007 Jam
13.45
WIB. Power, M, dan LaDgIin. 1992. Critical Theory and Accounting. ln Alverson, N and H. William, Clitical Management Studies. London.
Robbins, and. Judge. 2009. Organizational Behaviar, Pearson Prentice Hall. United State
ofAme
ca.
Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektar Publik; Sebuah Pengantar.
Penerbit Aksara
Satu.
Surabaya.
Sabeni,
Arifin dan Imam
Ghozali. Akuntdnsi Penerinlahan. Edisi Keempat. BPFE. Yogyakarta.
1991. Pokok
Suryono, Yoyon. 2001. Pcmbcrdayaan Masyarakat : Me ngelola Biaya
26)
- 262
