.'bI."
t
MENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA IO32O IMILE (02 1 ) 3 1928284
TELEPON (02 1 ) 3 1928289, 3 1 928280, 3 192828 5 ; FAKS
go.id
www.pusbindiklatren.bappenas.
Nomor Sifat Lampiran Hal
0541P.0110112016
18 Januari2016
PENTING
I Berkas Local Economic Resource Developmenl (LERD) 2016
Yth.
l. SekretarisDaerahProvinsiA(abupaten/Kota 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota 3. Kepala BKD Provinsi,/Kabupaten/Kota 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten,/Kota
rr'
/
di Seluruh Indonesia
Sehubungan dengan rellcana penyelenggaraan Pelatih an Local Economic Resoarces Developmenl (LERD), bersama ini kami infonnasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebagai berikut:
1. Diklat akan dilaksanakan selama 10 hari efektif. dalarn kurun rvaktu tentative antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 (kepastian jadwal pelaksanaan dan institrrsi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman Pusbindiklatren).
2.
Persyaratan calon peserta adalah
:
a. Masa kerja niinimal 2 tahun, terliitung nrulai tanggal diangkat menjadi Pegarvai (ASN), mininral golongan III/a - pangkat Penata Muda; b. Pendidikan nrinimal S l;
c. Umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun; d. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaiarr atau serendah-rendahnya
Pejabat Eselon II
atasan laugsungnya;
e.
3.
Penda ftaran me lal ui
o n l i ne d
i rvrvlr'.pusbind iklatren.bappenas.
go. id;
Materi diklat dan rincian infonnasi lainnya dapat dilihat pada lampiran.
Jika diklat
terse
but di atas )/ang kami ta"varkan ini sesuai dengan kebutuhan
pengernbangarr kapasitas instansi Saudara, usulan pese(a dapat disarnpaikan kepada kami paling
lambat tanggal 29 Februari 2016, dan untuk infonnasi lebih lanjut dapat menghubungi staf kami Sdr. Wiky' Witarni/Karyoto/\4ulyani Rachmiati/Ch. Nunik lspriyanti di No. Telp. (021) 31928280,31e28285. Atas perhatian dan kerjasarna Saudara kami mengucapkan terima kasih.
Yahy'a ... 1r'
,'t{
:"./
Tembusan : l. Sekretaris Kementerian ['PN/Sestama Bappcttas (sebagai laporan);
2.
PPK Perencanaan Pembarlgr.Il)an Nasional X (PPN X).
INFORMASI DIKLAT NON GELAR STTBSTANTIF
DIKLAT LOCAL ECONOMY RESOaRCES DEVELOPMENT (LERD)
I.
PENDAHLUAN Permasalahan yang dihadapi oleh pernerintah daerah, khsususnya di era desentralisasi adalah
lemahnya koordinasi dan sinergi proses perencanaan pembangunan
di
daerah sehingga
menirnbulkan ketidakefektifan proses perencanaan lokal maupun regional dan cenderung menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi antara lokal dan
regional. Saat ini
pemerintah
daerah tidak hanya diharapkan berfungsi sebagai koordinator dan pembuat kebijakan, tetapi
juga dituntut untuk mempunyai jiwa dan semangat kewirausahaan agar dapat rnerangkul kelornpok masyarakat usaha baik individual maupurl badan usaha (stakeholder). Tantangan
lainnya adalah munculnya demokrasi multi partai dan peran dominan badan legislative daerah (DPRD); sementara
di lain pihak, masyarakat dunia usaha dan umum
menuntut
peningkatan pelayanan yang lebih baik.
Dalarn kaitannya dengan hal tersebut di atas, Pusat Pernbinaan, Petrdidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren), Bappenas sesuai dengan fungsinya kapasitas institusi pereucanaan
yaitu
meningkatkan
di pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi maupun pemerintah
Pusat. berkeu,ajiban untuk meningkatkan kualitas perencanaan
di
tingkat provinsi dan
regional agar rnenjadi lebih rasional, sistematis dan komprehensif. Sehubungan der-rgan hal
tersebut, Pusbindiklatren Bappenas berkoordinasi dengan Direktorat Perkotaan dan Pedesaan, Bappenas telah merancang pelatihar^t Local Econontic Resources Development
(LERD) dalam rangka mencapai kondisi yang ditargetkan dalam RPJM (2014-2019), yaitu rneningkatkan kualitas SDM dan memperkuat daya saing perkonomian. Pelatihan LERD ini dirancang sejalan dengan program nasional Revitalisasi Pengembangan E,konomi Lokal dan Daerah.
II. TUJUAN UMUM PELATIHAN Secara umum pendidikan dan latihan LERD
ini berlujuan untuk mendorong
terciptanya
kebijakan, srategi, dan perencanaan yang semakin efektif dan efisien dalam mengembangkan
perekononrian daerah rnelalui meningkatkan produk unggulan, dan meningkatkan kornpeterrsi perencana pernerintah khususnya dalarr me-mapping producl unggulan.
III. TUJUAN KHUSUS PELATIHAN Sedangkan tujuan kliusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:
r o
Menirrgkatkan korrpeteusi perencana pemerintah dalarn rne-mapping produk unggulan;
Meningkatkan kapasitas aparatur pernerintah kabupaten/kota dan provinsi untuk lebih melibatkan para pemangku kepentingan lokal rnelalui perencanaan partisipatif.
rv. KELUARAN (OarPUT) PELATTHAN Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat LERD
ini
adalah
menghasilkan peserta yang memahami konsep dan kerangka dasar pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
V.
METODE PELATIHAN Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan
digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa
yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek product ntapping, dan presentasi.
VI. KRITERIA 1
PENENTUAN PESERTA
. Pendidikan rninimal
S 1;
2. Masa kerja minimal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minirnal golongan III/a - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal 2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Perencana arau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten/Kota (Bappeda, Dinas);
5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon
II
atasan langsungnya;
6.
Pendaftaran melalui onlin e d i www. pusbindiklatren.bappenas.go.id.
VII. JADWAL PELAKSANAAN Waktu tentative antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan
dan institusi
pelaksana
diklat akan kami unggah pada laman
Pusbindiklatren;
www. pusbindiklatren.bappenas. go. id.
VIII.PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:
1. BKD/BadiklaVBappeda menyebarluaskan
informasi penawaran diklat
dari
Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2.
Pengiriman nama calon pesefta diklat LERD, mohon melampirkan formulir pendaftaran yang bertandatangan asli;
3. Surat usulan, forrnulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disarnpaikan langsung/via pos
ke
Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl.
Proklamasi No. 70. Jakarta Pusat:
4. Untuk
keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui
situs:
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
pusbindiklatren@bappenas. go. id.
atau disampaikan melalui
email:
IX.
KURIKULUM
1.
Perencanaan LERD
a. b. c. d.
Definisi dan Dasar-dasar LERD; Syarat dan Proses Perencanaan LERD untuk UKM dan Agribisnis;
LERD dalam Konteks Kebijakan Publik;
Dampak LERD pada Pertumbuhan Ekonomi, Tenaga Kerja, dan Pendapatan Pemda, Institusi dan Regulasi;
e. f. g. 2.
Peran Stakeholder dalam LERD;
Kebijakan dan Regulasi; Perspektif International (perdagangan, kerjasama dan investasi asing langsung).
Analisis Potensi Lokal
a. b. c. 3.
Sumberdaya Alam dan Manusia; Sumberdaya Financial;
Infrastruktur, Informasi dan Teknologi.
Analisis Keterkaitan
a. b. 4.
Pembentukan ClusIer, Skala Ekonomi dan Multiplier Elfect;
Analisis Pasar, Promosi Bisnis.
Perencanaan Participatory dalam LERD
a. b. c. 5. X.
Latihan Perencanaan LERD; Kebijakan Nasional tentang LERD; Kebijakan Daerah tentang LERD.
Menyusun pengelompokkan produksi
KEHADIRAN PESERTA Tingkat kebadiran peserta dalam diklat LERD ini adalah minirnal 90o/o. apabila kurang dari 900% maka peserta
tidak mendapatkan sertifikat Diklat.
XI. LAMA PELATIHAN 1
.
Lama pelatihan LERD adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan hari efektif selama
l0
hari
kerja.
2. XII.
I
(satu) sesi
:2
janr pelajaran (ampel), I (satu.;.jampel
:45 menit.
PEMBIAYAAI\ Pelaksanaarr pelatihan
ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing
tipe III, dengan rincian sebagai berikut:
l.
Dukungan pernbiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi:
biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat);
PUSBINDI KLATREN BAPPENAS FORMULIR PENDAFTARAN CALON PESERTA BEASISWA NON GELAR
1.
Nama (sesuai ijazah
3.
Alamat
terakhir):...
rumah
............... NIP:
:
Telpon/Fax/HP
O
address
(
)
4.
e-mail
5.
Nama instansi asal
6. 7.
Nama Unit
Alamat Unit Kerja
8.
Jabatan
9.
TMT PNS 100o/o,pada Gol. lll/a : ................./..................1
:
Kerja
'.
sekarang
10. PendidikanTerakhir Fakultas
:
: 51 / 52 /
53
PT:
...
(S1/S2/S3) : ...................
Lulus tahun
Masa kerja:
...... Jurusan:
(S1/S2/S3) : ...................
......
IPK:
skala: .........
11. Apakah sedang mengikuti /dalam proses pelamaran program diklat Pusbindiklatren? :YalTidak ......... 12. Pilihan diklat yang akan diikuti
[ ]KelayakanProyek [ ]Planning and budgetinS
[ t
]PPDReguler I PPD RPJMD
Evaluasi
[
] Magang Dalam
[
] Monitoring dan
I I Statf Enhancement/ O
13.
:
Negeri
[
]PPP
[
]
[
] Mitigasi Bencana
LERD
Magang di Jepang
Uraikan secara singkat tugas pekerjaan Saudara sehari-hari saat ini
:
Dengan ini kami menyatakan bahwa, informasi di atas adalah yang sebenamya. Jika dikemudian hai diketahui ada informasi yang tidak benar, maka kami bersedia menerima sega/a sanksi yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren.
.191.............20
Yang bersangkutan,
KOP INSTANSI (Surat Kesediaan Cost-Sharing) (tempaUtgl/bln/thn) Nomor : ................. Lamp. : ................. : Kesediaan Pembiayaan Diklat a.n. 1. Sdr. X 2. Sdr. Y 3. Sdr. Z
Hal
Yth. Sdr. Kapusbindiklatren Bappenas Di
Jakarta
Sehubungan dengan surat Kapusbindiklatren Bappenas, nomor ........1.....120 , tentang ketentuan pembiayaan cost sharing untuk program non gelar yang dikelola oleh Pusbindiklatren Bappenas, bersama ini kami mengusulkan keikutsertaan Sdr. X, Y, dan Z dengan pengaturan biaya sebagai berikut: Nama Peserta
No
Item Mandatorv
(dalam Ro)
Item Voluntarv
(dalam
(Total)
Rp)
Ro)
X
I
2
z
Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.
NIP:
Tembusan: I . Gubernur/Bupati/Walikota 2. Penyelenggara Diklat 3. Sesmen PPN/Sestama Bappenas 4. Peserta diklat yang bersangkutan
Catatan:
Mandatory adalah pcrsi pendanaan yang menjadi kewajiban Instansiasal peserta berupa: a. Transport kedatangan dan kepuiangan ke lokasi studi.
b. Uang saku. Voluntary adalah porsi pendanaan yang secara sukarela ditanggung oleh instansi asal peserta.
.-&
KEMENTBRIAN PBRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
-t,
JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320 3 1928289,31928280,31928285; FAKSIMILE (021) 3 1928284
TELEPON (021)
www.pusbindiklatren.bappenas.
055
Nomor Sifat
go. id
/P.01/01/2016
l8 Januari
2016
PENTING
Larnpiran
I Berkas
Hal
Penawaran Diklat Public Private Partnersltip (PPP)
Yth. I
. Sekda Provinsi,4(abupaten/Kota
2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten,4(ota 3. Kepala BKD ProvinsiA(abupaten/Kota 4. Kepala SKPD Provi nsi/Kabupateu,4(ota di Seluruh Indonesia Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Pelatilian Public Private Partnership (PPP)' bersama ini kami informasikan bahwa kami membuka kembali pendaftaran, dengan informasi sebaeai berikut:
Diklat akan dilaksanakan selama l0 hari efektif , dalam kurun waktu tentatif antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 (kepastian jadrval pelaksanaan dan institusi pelaksana diklat akan
I
l.
karni unggah pada laman Pusbindiklatren). 2. Persyaratan calon peserta adalah
a.
:
Masa kerja nrinirnal 2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan lll/a - pangkat Penata Muda:
b. Pendidikan minirnal S l;
c. Urnur setinggi-tingginl'a d. Diusulkan oleh Pejabat
2 (dua) tahun sebelutn pensiun; Pembina Kepegawaian atau serendah-rendahttya Pejabat Eselon
Il
atasan langsungnya
e.
3.
Pendaftaran melalui
on l ine d
i rvwv.pusbind iklatren.bappenas.go. id.
Materi diklat dan rincian inforntasi lainnya dapat dilihat pada larnpiran.
Jika diklat tersebut di atas y'ang karrri tarvarkarr ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan kapasitas instansi Saudara. rrsulan peserta dapat disanrpaikan kepada kanri paling lambat tanggal 29 Februari 2016, dan untuk infomrasi lebih lan-iut dapat rttettghubungi staf kanri Sdr. Wiky
Witarni/Karyoto/Mulyani Rachrniati/Ch. Nunik Ispriyanti 3
r
di No. Telp.
(021)
928285.
Atas perhatian dan kerjasama Saudara karni rr.rengucapkan terima kasih.
,
Kepala Pusat Pernbinaan, r n Pelati
ffPendidikan
Yahl'a -['embusan
1 2.
:
Sckretaris Kernenterian PPN/Sestanra Bappenas (scbagai laporan); PPK Perencanaarr ['eurbangunan Nasional X (PPN X).
3 1928280,
PERENCANAAN I(ERJASAMA PEMERINTAH SWASTA/ PABLIC PMVATE PARTNERSHIP (PPP)
I.
PENDAHULUAN Masalah pembangunan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana dasar). Selain terbatasnya ketersediaan dana dari anggaran pemerintah
(APBN/APBD), pembangunan infrastruktur juga menghadapi masalah-masalah yang terkait dengan SDM, teknologi, peraturan perundang-undangan, kelembagaan serta aspek-aspek
teknis lainnya. Salah satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah
melalui
pengembangan kerjasama antara pemerintah dan swasta atat Public Private Partnership (ID
PPP). Namun demikian mengingat skema program PPP
ini
adalah baru, maka diperlukan
adanya sumber daya manusia yang mampu merencanakan program PPP terutama di daerah.
Dengan latar belakang tersebut diatas, maka perlu dilakukan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Kerjasama Pemerintah Swasta (Diklat KPS).
II.
TUJUAN UMUM PELATTHAN Secara umum pendidikan dan pelatihan
ini
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas
kelembagaan dan sumber- daya manusia dalam penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah sw asta/ P u b I i c Pr iv at e P ar tn er s h ip (PPP).
III.
TUJUAII KIIUSUS PELATIHAN Sedangkan tujuan khusus dari pendidikan dan pelatihan ini diantaranya adalah:
1.
Agar peserta mengerti dan memahami kompleksitas rangkaian kegiatan siklus proyek PPP, komponen serta pelakunya, peran masing-masing pelaku dan keterkaitannya;
2.
Agar peserta mengerti dan memahami perbedaan pokok antara pengadaan proyek pembangunan infrastruktur melalui cara "konvensional" dengan "PPP";
3.
Agar peserta mengerti dan memahami secara lebih spesifik peran pemerintah daerah dalam mendorong dan mengembangkan proyek PPP, serta peran PPP simpul
di
sektor
atau daerah.
IV. r(ELUARAN (OATPaD PELATIHAN Keluaran (output) yang diharapkan dari penyelenggaraan diklat Public Private Partnership
ini adalah:
l.
Peserta pelatihan mampu melakukan identifikasi, screening serta menentukan proyek PPP
infrastruktur potensial pada sektor atau daerah masing-masing, yang terkait dengan RPJM sektor atau daerah masing-masing (satu atau dua proyek);
2.
Peserta pelatihan mampu men)rusun draft proposal permintaan bantuan teknis yang
ditujukan kepada pemerintah pusat (PDF) untuk "Penyiapan Proyek PPP" berdasarkan identifikasi proyek PPP potensial tersebut.
V.
METODE PELATIHAI\ Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai program diklat ini, maka metode diklat yang akan
digunakan adalah proses belajar mengajar dengan metode pembelajaran untuk orang dewasa yang dapat terdiri dari: penyajian makalah, diskusi kelas, diskusi kelompok, praktek kerja dan presentasi, serta field trip, dengan perbandingan20Yo teori dan 80% praktek.
\.I.
KRITERIA PENENTUAN PESERTA 1. Pendidikan minimal S1;
2. Masa kerja minimal2 tahun, terhitung mulai tanggal diangkat menjadi Pegawai (ASN), minimal golongan IIVa - pangkat Penata Muda;
3. Umur maksimal
2 (dua) tahun sebelum memasuki masa pensiun;
4. Perencana atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani perencanaan dari Provinsi/Kabupaten4(ota (Bappeda, Dinas);
5. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
atau serendah-rendahnya Pejabat Eselon
II
atasan langsungnya;
6. Pendaftaran melalui online di www. pusbindiklatren.bappenas.go.id. VII. JADWAL PELAKSANAAN Waktu tentatif antara bulan Maret s.d. Nopember 2016 dan kepastian jadwal pelaksanaan
dan institusi pelaksana diklat akan kami unggah pada laman
Pusbindiklatren;
www.pusbindiklatren.bappenas. go. id.
VIII.PROSES PELAMARAN Untuk memfasilitasi proses pelamaran calon peserta, bersama ini hal-hal yang mungkin dapat dijadikan acuan:
1. BKDiBadiklat/Bappeda menyebarluaskan
informasi penawaran diklat
dari
Pusbindiklatren Bappenas, dan meminta usulan calon peserta kepada seluruh SKPD dan Bappeda di daerahnya;
2. Pengiriman
nama calon peserta diklat PPP, mohon melanrpirkan formulir pendaftaran
yang bertandatangan asli;
3. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung, sebagai bahan verifikasi data disampaikan langsung/via pos ke Kapusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, JakartaPusat;
4. Untuk keterangan lebih lanjut tentang pengusulan calon peserta dapat diunduh melalui
situs:
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id
atau
disampaikan melalui
pusbindiklatren@bappenas. go. id.
IX. KURIKULUM
l.
Kerangka Dasar Diklat Public Private Partnership (PPP).
a. b.
Kerangka Pelatihan PPP; Format Pelatihan.
email:
2. Konsep dan Rasionalitas
a. b. c. d. e.
Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Pengertian Partnership;
Bentuk Partnership; Konsep KPS/PPP dalam New Public Management; Konsep KPS/PPP lahir dalam Penyediaan Infrastruktur;
Bentuk KPS/PPP menjadi salah satu Alternatif cara Penyediaan Infrastruktur di Banyak Negara.
3. Struktur Konsesi, Francise/Aftermage dalam KPS/PPP.
a. b. c. d. A a.
Prinsip-prinsip Dasar Konsesi dan Francising dalam
Y,,PS (Value
for Money);
Sejarah Perkembangan Lahirnya Konsesi dan Francising dalam KPS;
Bentuk Struktur Konsesi dalam KPS; Bentuk Struktur Stnrktur Francasing dalam KPS.
Bentuk Modalitas Proyek KPS.
a. b. c.
Pengertian bentuk modalitas (BOT, BOO, BOL, DBFO, dll. Dalam KPS);
Bentuk modalitas yang dipakai oleh beberapa negara di dunia; Kenapa Indonesia memilih salah satu dari modalitas tersebut dalam proyek KPS.
5. Pemaketan Proyek KPS.
a. b. c. d. e.
Karakteristik dan sifat dasar dari BOT, BOO, BOL, DBFO, dll; Untung - Rugi dari memilih bentuk kerjasama KPS; Perbedaan proyek KPS dengan proyek konvensional;
Cara pemaketan proyek KPS;
Bentuk paket KPS yang sesuai untuk lndonesia.
Aspek Peraturan dalam KPS.
a. b. c.
Perpres 56 tahun 2005, Perpres 13 tahun 2010, perpres 67 tahun 201 I tentang KPS; Permen PPN No. 4 tahun 2010 tentang Pedoman Dasar KPS; Permen Sektoral yang berkaitan dengan Kompetensinya.
7. Aspek Kelembagaan dalam KPS.
a. b. c. d. 8.
Konsep sistem kelembagaan KPS di beberapa negara; Sistem kelembagaan yang berkaitan dengan KPS Indonesia; Beberapa lembaga ad hoc dalam KPS seperti KPPI, Tim PKPS, Simpul KPS, dll; Lembaga khusus di daerah yang bertugas menjalankan Tupoksi KPS di daerah.
Kebijakan Sektor Dalam KPS/PPP.
a. b. c.
Bentuk Kebijakan Infrastruktur di berbagai negara; Berbagai kebijakan
QrublicYS private) yang dijalankan di berbagai negara;
Kebijakan sektor pembangunan dalam kontek KPS.
9. Kebij akan Penyedi aan
a. b. c.
Y,,PS
lnfrastruktur di Indonesia (RPJMN/RPJP).
Kedudukan kebijakan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional; Beberapa isu persoalan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional;
Berbagai upaya kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur
di lndonesia. 10.
Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Beberapa Negara.
a. b.
Peta kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapanegara;
Beberapa hal positif dan negatif dari berbagai kebijakan penyediaan infrastruktur di beberapa negara;
c.
Beberapa kebijakan yang diperlukan oleh Indonesia untuk penyediaan infrastruktur
dari beberapa pengalaman di beberapa negara. I
l.
Kebijakan Penyediaan Infrastruktur melalui KPS di Indonesia.
a.
Perlunya kebijakan KPS untuk memenuhi kebutuhan kekurangan infrastruktur di Indonesia;
b.
Isu-isu kebijakan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur melalui KPS di Indonesia;
c.
Kekosongan-kekosongan kebijakan yang perlu di isi dalam proyek KPS di Indonesia.
12. Tahap Perencanaan KPS
a. b. c. d.
I (IdentifikasiProyek
KPS: Needs Assessment)
Bentuk-bentuk assessment yang diperlukan dalam mengidentifikasi proyek KPS; Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengidentifikasi proyek KPS;
Output apa yang harus dihasilkan dalam mengidentifikasi proyek KPS; Dasar hukum dan pedoman (Kepmen PPN 4/2010) yang harus dipakai dalam
mengidentifikasi proyek KPS. 13. Tahap Perencanaan KPS 2 (Pemilihan Proyek KPS: Multi Kriteria)
a. b. c. d.
Kriteria-kriteria apa yang patut dipertimbangkan dalam perencanaan KPS; Teknik-teknik dasar multi kriteria dalam pemilihan proyek KPS; Langkah-langkah dasar dalam pemilihan proyek KPS; Pedoman dasar dalam pemilihan proyek KPS.
14. Tahap Perencanaan 3 (Penetapan Prioritas Proyek KPS).
a. b. c.
Prosedur penetapan prioritas proyek KPS;
Adanya TKKSD (Tim Koordinasi Kerjasama Daerah); Bentuk kerjasama dalam Simpul KPS.
15. Tahap Penyiapan KPS
a. b. c.
I (Struktur
Pembiayaan Proyek KPS: PDF)
Struktur pembiayaan proyek KPS di lndonesia saat ini; Bentuk-bentuk alternatip lain pembiayaan proyek KPS di lndonesia; Project Development Facility.
16. Tahap Penyiapan KPS 2 (Fungsi dan Peran Project Development Facility).
a. b. c.
Fungsi dan peran Project Development Facility dalam proyek KPS di Indonesia; Tugas Project Development Facility dalam proyek KPS;
Target dan output yang diharapkan PDF dalam proyek KPS di lndonesia.
17. Analisa Kelayakan Proyek KPS.
a. b. c. d.
Perbedaan kelayakan proyek konvensional dan kelayakan proyek KPS;
Kelayakan apayang diperlukan dalam proyek KPS; Poin-poin khusus yang sangat diperlukan dalam proyek KPS di Indonesia; Persyaratan-persyaratan apa yang diperlukan dalam melakukan analisa kelayakan
proyek KPS di Indonesia. 18. Analisa Kelayakan Financial
& lnvestasi Proyek KPS.
a. b. c.
Prinsip-prinsip dasar analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS;
Teknik dasar dari analisa kelayakan finansial dan investasi proyek KPS; Prinsip-prin sip fe as ibility, bankable, viab ility, afordability dalam proek KPS.
19. Analisa Resiko Proyek KPS.
a. b. c. d.
Prinsip-prinsip dasar analisa resiko dalam proyek KPS; Jenis-jenis resiko apayang dihadapi oleh proyek-proyek KPS; Dasar hukum yang dipakai dalam mengantisipasi resiko dalam proyek KPS;
Lembaga atau badan apa yang berhubungan dengan permasalahan resiko dalam proyek KPS;
e.
Cara-cara yang dilakukan untuk mengalokasikan resiko secara baik dan benar dalam
proyek KPS.
20. Analisa Dukungan dan Jaminan Pemerintah dalam Proyek KPS.
a. b. c.
Prinsip-prinsip dasar dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS; Jenis-jenis dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS;
Dasar hukum yang dipakai dalam mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah pada proyek KPS;
d.
Lembaga atau badan apa (BUPI) yang berkaitan dengan dukungan dan jaminan pemerintah dalam proyek KPS;
e.
Cara-cara yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dan jaminan pemerintah secara baik dan benar pada proyek KPS.
21. Studi Kasus KPS I (Penyediaan KPS melalui Proyek Air Bersih).
a. b.
Gambaran tentang kasus KPS di bidang air bersih (Identifikasi proyek); Pengetahuan praktis dari kasus air bersih yang ada (Umbulan, Lampung, Maros,
Cimahi Selatan);
c.
Pelajaran dari kasus airbersih yangada.
22. Studi Kasus KPS 2 (Pelayanan KPS melalui Proyek Air Bersih).
a. b.
Diskusi dan simulasi terhadap kasus Air Bersih yangada selama ini; Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
23. Studi Kasus KPS 3 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persampahan).
a.
Gambaran tentang kasus KPS
di bidang
persampahan (Identifikasi proyek: TPA
Cinambo dan Legok Nangka di Jawa Barat);
b.
Pengetahuan praktis dari kasus sampah yang ada (PLTSA, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Gede Bage, Kota Bandung).
24. Studi Kasus KPS 4 (Pelayanan KPS melalui Proyek Persarnpahan).
a. b.
Diskusi dan simulasi terhadap kasus Persampahan yang ada selama ini; Merumuskan permasalahan-permasalahan yang ada dan harus dihadapi nantinya.
25. Pembentukan Tim KPS.
a. b. c. d.
Dasar-dasar pertimbangan pembentukan Tim KPS;
Hubungan antara Tim KPS dengan Simpul KPS, PJPK, Institusi lain yang terkait; Tugas pokok dan fungsi Tim KPS; Dasar hukum pembentukan Tim KPS;
e.
Pedoman dan Tata Kerja Tim KPS.
26. Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS.
a. b. c.
Prinsip Dasar StudiKelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS; Materi Pokok Studi Kelayakan dan Uji Tuntas Proyek KPS; Parameter yang digunakan dalam melakukan uji tuntas Proyek KPS.
27. Persiapan Dokumen Lelang dan Prakualifikasi.
a. b. c.
Prosedur persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi proyek KPS; Dasar hukum yang dipakai dalam pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS; Persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan dalam persiapan dokumen lelang dan
prakualifikasi;
d.
Isu-isu pokok yang dihadapi dalam persiapan dokumen lelang dan prakualifikasi.
28. Market Sounding dalam Proyek KPS.
a. b. c.
Proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS;
Pokok-pokok yang harus dinegosiasikan dalam proyek KPS;
Kriteria-kriteria yang dipakai dalam proses negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS;
d.
Jenis-jenis dan cara-cara negosiasi dan market sounding dalam proyek KPS
29. Proses Tender dalam Proyek KPS.
a. b.
Proses tender proyek KPS;
Dasar hukum yang dipakai dalam proses tender pengadaan barang dan jasa dalam proyek KPS;
c. d.
Persyaratan-persyaratan apayang dibutuhkan dalam proses tender proyek KPS; Isu-isu pokok yang dihadapi dalam proses tender proyek KPS.
30. Penyiapan Legal Drarting dalam Proyek KPS.
a. b. c. d.
Bentuk-bentuk kesepakatan dalam proyek KPS; Pasal-pasal penting yang harus tercantum dalam proyek-proyek KPS;
Bentuk-bentuk standard Legal Drafiingpada proyek KPS; Contoh-contohlegal drarting dari proyek KPS.
31. Monitoring dan Evaluasi Proyek KPS.
a.
Bentuk dan cara yang dapat dilakukan dalam memonitor dan mengevaluasi proyek KPS;
b.
Permasalahan-permasalahan monitoring dan evaluasi proyek KPS (Kasus dari berbagai Negara
c.
& lndonesia);
Bentuk hasil monitoring dan evaluasi proyek KPS.
32. Focus Group of Discussion.
a.
Berdiskusi dan bersinergi dalam membahas isu-isu penting proyek KPS, baik di beberapa Negara maupun di lndonesia;
b.
Berdiskusi dan berinteraksi dalam beberapa kelompok membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh proyek KPS di lndonesia saat ini;
c.
Berdiskusi dan berinteraksi dari keadaan dan pengalaman di daerah masing-masing tentang apa-apa saja masalah yang dihadapi selama ini;
d.
Berdiskusi dan berinteraksi tentang cara-cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi;
e.
Berdiskusi dan berinteraksi merumuskan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada selama ini.
33. Kuliah Lapangan.
a.
Kunjungan lapangan selama satu hari penuh (5 sesi) untuk melakukan pengamatan terhadap kasus studi di lapangan;
b.
Melakukan tanya jawab dengan operator atau berbagai pihak (stakeholder) di lapangan terhadap berbagai masalah yang dihadapi selama ini pada proyek KPS;
c.
Melakukan liputan gambar, foto, pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak
di lapangan;
d.
Membuat risalah kuliah lapangan untuk didiskusikan dan dirangkum sebagai tugas kuliah lapangan.
34.Presentasi Kelompok (Legal, Organisasi, Ekonomi/Keuangan, Sosial/Lingkungan, TeknidEngineering).
a. b.
Mempresentasikan hasil Kuliah Lapangan dalam suatu Forum Seminar Kelompok;
Menjawab berbagai pertanyaan yang dianggap sebagai isu penting temuan yang diperoleh dalam kuliah lapangan;
c. d.
Membuat minute of meeting hasil presentasi kuliah lapangan; Membuat suatu resume hasil pengamatan di lapangan.
35. Workshop dan Rumusan Kegiatan Pelatihan KPS.
a. b. c.
Membuat suatu rumusan kegiatan pelatihan KPS; Membuat catatan-catatan penting yang harus dilakukan setelah selesai pelatihan KPS; Membuat suatu rencana kegiatan dari adanya kegiatan Diklat KPS ini untuk Rencana Program Daerahnya masing-masing di masa datang.
36. Penutupan Diklat KPS.
a. b. c. X.
Evaluasi Diklat KPS; Penyerahan Sertifikat KPS; Penutupan Diklat KPS.
KEHADIRAN PESERTA Tingkat kebadiran peserta dalam diklat Public Private Partnership (PPP) ini adalah minimal 90%o, apabila
kurang dari90% maka peserta tidak akan mendapatkan sertifikat diklat.
XI. LAMA PELATIIIAN I . Lama pelatihan Public
Private Partnership (PPP) adalah 2 minggu atau 12 hari, dengan
hari efektif selama 10 hari kerja;
2. I (satu)
sesi
:
2
jam pelajaran (ampel), I (satu) jampel: 45 menit.
XII. PEMBIAYAAI\I Pelaksanaan pelatihan
tipe
lII,
ini akan dilaksanakan dengan mekanisme pembiayaan cost sharing
dengan rincian sebagai berikut:
L
Dukungan pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren Bappenas meliputi:
Biaya pelatihan, materi pelatihan, akomodasi, konsumsio dan transport lokal (penjemputan dari penginapan ke tempat diklat);
2.
Dukungan pembiayaan yang harus disediakan oleh instansi asal peserta meliputi: transport (tiket PP) dari/ke kota asal peserta ke/dari lokasi tempat diklat, serta uang saku selama pelatihan.
METODE EVALUASI Evaluasi pelaksanaan pelatihan dilakukan oleh pelaksana diklat dan harus disampaikan kepada Pusbindiklatren-Bappenas selambat-lambatnya
I minggu
setelah selasai pelatihan.
Evaluasi mencakup: evaluasi terhadap kinerja pengajar, evaluasi terhadap kinerja pelaksanan diklat, dan evaluasi terhadap kesesuaian dan kualitas materi pelatihan.
