Draft per 12 Oktober 2015
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH 2015-2019 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka menjalankan salah satu amanat dalam RPJMN 2015-2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang terpadu serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan minat badan usaha, dengan memerhatikan struktur tata ruang wilayah, perlu menyusun rencana dan program investasi infrastruktur jangka menengah yang memadukan kegiatan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan sumber-sumber pembiayaan;
b.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
c. bahwa …
-2-
Mengingat
:
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 2015-2019;
1.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan …
-38.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62); 12. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112); 13. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113); 14. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2014;
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA DAN PROGRAM INVESTASI INFRASTRUKTUR JANGKA MENENGAH 2015-2019.
BAB I …
-4BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi
Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: a. Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah, selanjutnya disebut RPI2JM, adalah dokumen perencanaan yang memuat daftar rencana dan program investasi infrastruktur terpadu untuk periode 5 (lima) tahun, yang mengintegrasikan kebijakan sektoral dan kebijakan spasial dengan pembiayaannya. b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20152019, yang selanjutnya disebut RPJMN 2015-2019, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 2015-2019. c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. d. Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. e. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh skala nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. f.
Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya disebut Musrenbang, adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
g. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RPI2JM, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin yang dilakukan setiap tahun.
h. Evaluasi …
-5h. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang dilakukan pada akhir periode RPI2JM berjalan. i.
Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan usaha swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas, badan hukum asing, dan koperasi.
j.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional.
k. Kementerian/Lembaga adalah kementerian atau lembaga teknis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan dalam RPI2JM. l.
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
m. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. n. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional. o. Data dasar kegiatan prioritas RPI2JM, yang selanjutnya disebut Data Dasar adalah daftar kegiatan prioritas per provinsi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019, arahan spasial dan prioritas program infrastruktur.
Bagian Kedua Tujuan Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha dalam menyusun, memantau, dan mengevaluasi RPI2JM.
Bagian Ketiga …
-6Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Peraturan Menteri ini mencakup: a. penyusunan RPI2JM; b. pemantauan RPI2JM; dan c. evaluasi RPI2JM.
BAB II FUNGSI DAN KEDUDUKAN Pasal 4 RPI2JM berfungsi untuk: a. mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat; b. mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan; c. memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan Infrastruktur prioritas nasional dengan rencana tata ruang dan ketersediaan pembiayaan; d. menyinergikan rencana pembangunan infrastruktur antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah di Kawasan Strategis Nasional; e. menjalin kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam menentukan pembangunan infrastruktur prioritas nasional; dan f.
menjaring minat Badan Usaha dalam pembangunan infrastruktur prioritas nasional.
kegiatan
Pasal 5 (1) RPI2JM menggunakan Data Dasar untuk memperoleh informasi awal perencanaan. (2) Selain menggunakan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RPI2JM memadukan dokumen perencanaan lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan infrastruktur prioritas nasional, yang meliputi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); b. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga; c. Daftar Rencana Menengah; dan
Pinjaman
Luar
Negeri
Jangka
d. Daftar Rencana Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha. (3) RPI2JM …
-7(3) RPI2JM memuat prioritas pembangunan Infrastruktur nasional dalam periode lima tahun beserta kebutuhan pembiayaan. (4) RPI2JM digunakan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang Nasional untuk menentukan program tahunan dan kegiatan pembangunan infrastruktur prioritas nasional yang akan ditetapkan dalam rencana pembangunan tahunan nasional/daerah.
BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK Pasal 6 (1) RPI2JM merupakan tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dibagi sebagai berikut: a.
Menteri Perencanaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menilai, menyusun, dan menetapkan RPI2JM, serta melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RPI2JM;
b.
Menteri/Kepala Lembaga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan RPI2JM, serta menjadi pelaksana teknis RPI2JM; dan
c.
Kepala Daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan masukan dalam penyusunan, dan pelaksanaan dan pemantauan RPI2JM, menjaring aspirasi daerah, melakukan koordinasi kesiapan daerah, melakukan sinkronisasi RPJM daerah dan rencana tata ruang wilayah, serta menjadi pelaksana teknis RPI2JM.
(3) Dalam pembahasan Musrenbang Nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyiapkan dan mengidentifikasi kesiapan kegiatan dalam RPI2JM yang akan ditetapkan dalam RKP. (4) Dalam rangka mendukung tugas dan tanggung jawab, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan Badan Usaha. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. BAB IV …
-8BAB IV PENYUSUNAN RPI2JM Bagian Kesatu Prinsip Pasal 7 Prinsip dalam penyusunan RPI2JM: a. kewilayahan, penyusunan RPI2JM dilakukan lintas sektoral yang objeknya adalah entitas wilayah/kawasan strategis untuk mendorong terciptanya pola dan struktur ruang yang efektif dan efisien; b. keterpaduan, penyusunan RPI2JM memperhatikan integrasi dalam perencanaan dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembangunan yang saling terkait untuk mengisi kebutuhan masing-masing; c. keberlanjutan, penyusunan RPI2JM memperhatikan kesinambungan rencana antar waktu untuk mencapai tujuan yang diharapkan; d. koordinasi, penyusunan RPI2JM melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan masyarakat dan Badan Usaha; e. optimalisasi sumberdaya, penyusunan RPI2JM memperhatikan pemanfaatan sumberdaya yang sesuai dengan kewenangan dan kapasitas pendanaan. Bagian Kedua Jenis Infrastruktur Pasal 8 Jenis Infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan nasional dan dapat dimuat dalam RPI2JM, terdiri atas: a. infrastruktur transportasi; b. infrastruktur pengairan; c. infrastruktur air minum dan sanitasi; d. infrastruktur telekomunikasi; e. infrastruktur perumahan dan permukiman; f.
infrastruktur ketenagalistrikan;
g. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan h. infrastruktur lain yang ditetapkan sesuai arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Bagian Ketiga …
-9Bagian Ketiga Tahapan Penyusunan RPI2JM Pasal 9 (1) RPI2JM disusun dalam kerangka sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran. (2) Tahapan penyusunan RPI2JM koordinasi yang dilaksanakan:
dilakukan
melalui
a. tingkat nasional, dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan melibatkan Menteri/Kepala Lembaga dan kepala daerah; b. tingkat provinsi, dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perencanaan pembangunan dengan melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Pasal 10 Penyusunan RPI2JM dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan rancangan awal RPI2JM; b. penyusunan rancangan interim RPI2JM; c. penyusunan rancangan akhir RPI2JM.
Paragraf 1 Penyusunan Rancangan Awal RPI2JM Pasal 11 (1) Penyusunan rancangan awal RPI2JM dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Nasional. (2) Forum Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Menteri Perencanaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha. (3) Forum Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk menyinkronisasi dan menyosialisasikan rancangan daftar kegiatan yang disusun oleh Kementerian Perencanaan kepada Kementerian/Lembaga dan Badan Usaha. (4) Kementerian Perencanaan menyinkronisasi program infrastruktur yang berasal Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (5) Dalam melakukan sinkronisasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian Perencanaan menetapkan kegiatan-kegiatan dalam rancangan awal RPI2JM berdasarkan kesesuaian dengan: a. agenda dan subagenda Nawacita; b. arah kebijakan pembangunan bidang; c. strategi …
- 10 c. strategi pembangunan bidang; d. rencana induk sektoral; e. kesiapan kegiatan; f. waktu penyelesaian; g. ketersediaan sumber pembiayaan. (6) Kementerian/Lembaga melakukan pemutakhiran daftar kegiatan dan mengidentifikasi kegiatan yang akan diusulkan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan awal RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sektretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Paragraf 2 Penyusunan Rancangan Interim RPI2JM Pasal 12 (1) Penyusunan melalui:
rancangan
interim
RPI2JM
dilaksanakan
a. Forum Diseminasi; dan b. Forum Koordinasi Provinsi. (2) Forum Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dalam rangka menyosialisasikan rancangan awal RPI2JM kepada Pemerintah Daerah Provinsi. (3) Forum Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perencanaan pembangunan. (4) Forum Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk: a. koordinasi pembahasan daftar kegiatan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah kabupaten/kota;
antara Daerah
b. mengidentifikasi dan mengkonfirmasikan dukungan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan RPI2JM di masing-masing daerah, termasuk identifikasi arahan dan kebijakan dalam RPJMD, RTRW Daerah, serta sumber pembiayaan daerah; (5) Pemerintah Daerah menyampaikan hasil Forum Koordinasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri Perencanaan sebagai bahan penyusunan rancangan interim RPI2JM. (6) Ketentuan …
- 11 (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan interim RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sektretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Paragraf 3 Penyusunan Rancangan Akhir RPI2JM Pasal 13 (1) Penyusunan Rancangan Forum Koordinasi Akhir.
Akhir
RPI2JM
dilaksanakan
(2) Forum Koordinasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan dengan melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Badan Usaha. (3) Forum Koordinasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengonsolidasi dan menyepakati Daftar Kegiatan yang tercantum dalam rancangan interim RPI2JM. (4) Hasil konsolidasi dan kesepakatan pada Forum Koordinasi Akhir digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RPI2JM. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rancangan akhir RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sektretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagian Keempat Penetapan RPI2JM Pasal 14 (1) RPI2JM ditetapkan dengan Keputusan Perencanaan sesuai periode RPJMN 2015-2019.
Menteri
(2) RPI2JM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu dasar penetapan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah melalui Musrenbang tahunan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sektretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Bagian Kelima …
- 12 Bagian Kelima Perubahan RPI2JM Pasal 15 (1) RPI2JM dapat mengalami perubahan akibat faktor-faktor diluar perencanaan, sebagai berikut: a. arah dan kebijakan baru dari Presiden atas prioritas pembangunan Infrastruktur dan program investasi; dan/atau b. hasil pemantauan pelaksanaan RPI2JM. (2) Perubahan RPI2JM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Perencanaan.
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI RPI2JM Bagian Pertama Pemantauan
Pasal 16 (1) Menteri Perencanaan, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan RPI2JM. (2) Menteri Perencanaan melakukan Pemantauan atas pelaksanaan RPI2JM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum pelaksanaan Musrenbang Tahunan RKP. (3) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaporkan perkembangan mengenai presentasi realisasi fisik, komponen kesiapan, status kegiatan, dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan RPI2JM secara triwulanan kepada Kementerian Perencanaan. (4) Kementerian Perencanaan melakukan Pemantauan pelaksanaan RPI2JM dengan menilai laporan perkembangan dilakukan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagaimana disebut pada ayat (3). (5) Selain penilaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Perencanaan dapat melakukan kunjungan lapangan, dan Focus Group Discussion. (6) Berdasarkan pemantauan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Kementerian Perencanaan menyusun Laporan Pemantauan, dijadikan sebagai bahan: a. pertimbangan dalam pembahasan Musrenbang dan penyusunan RKP; b. bagi …
- 13 b. bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan; c. pertimbangan dalam melakukan kegiatan pada RPI2JM.
perubahan
daftar
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Bagian Kedua Evaluasi Pasal 17 (1) Kementerian Perencanaan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPI2JM sesuai kewenangan masing-masing dan dilaksanakan mengikuti periode evaluasi RPJMN. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan.
ayat
(1)
(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Presiden sebagai dasar pertimbangan kebijakan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi pelaksanaan RPI2JM diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sektretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
agar …
- 14 Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
2015
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
SOFYAN A. DJALIL Diundangkan di Jakarta pada tanggal
2015
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR
