DRAFT
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN2016 TENTANG
PEDOMANPENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai konflik kepentingan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perlu menyusun suatu peraturan di Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan
Perencanaan
Pembangunan Nasional; b.
bahwa untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan
pedoman
mengenai
penanganan
konflik
kepentingan bagi unit kerja dan Pegawai di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
DRAFT Pembangunan Nasional; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Badan
Perencanaan Perencanaan
Pedoman
Pembangunan Pembangunan
Penanganan
Nasional/Kepala Nasional
Konflik
tentang
Kepentingan
di
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat
:
1.
Undang-Undang Penyelenggara Korupsi,
Nomor Negara
Kolusi
28
Tahun
yang Bersih
dan
Nepotisme
1999
tentang
dan Bebas dari
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3.
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4.
Peraturan
Pemerintah
1974tentang
RepublikIndonesiaNomor6Tahun Pembatasan
PegawaiNegeriDalamUsaha
Kegiatan
Swasta(LembaranNegara
RepublikIndonesiaTahun1974Nomor8,
Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor3021); 5.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 ….
6.
Peraturan
Presiden
Nomor
65
Tahun
2015
tentang
DRAFT Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2015); 7.
Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2015); KeputusanPresidenNomor47Tahun1992tentang
8.
PerubahanatasKeputusanPresidenNomor10
Tahun
1974tentangBeberapaPembatasanKegiatanPegawaiNegeri dalam
Rangka
Pendayagunaan
Aparatur
NegaradanKesederhanaanHidup; 9.
Peraturan
Menteri
PendayagunaanAparaturNegara
danReformasiBirokrasiRepublikIndonesiaNomor37Tahun 2012
tentang
Pedoman
UmumPenanganan
BenturanKepentingan; 10. Peraturan
Menteri
Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2013 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran(Whistleblowing System); 11. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Nasional Organisasi
Nomor dan
Badan
Perencanaan
Pembangunan
PER.005/M.PPN/10/2007 Tata
Kerja
Kementerian
tentang Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Perencanaan
Pembangunan
Nasional Nomor 3 Tahun 2014; 12. Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan
Nasional
Nomor
Pedoman
Penanganan
Perencanaan
Pembangunan
KEP.262/M.PPN/05/2003 Informasi
dan
tentang
Pengaduan
DRAFT Masyarakat. MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN KONFLIK PERENCANAAN KEPENTINGAN DI KEMENTERIAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1)
Kementerian
Perencanaan
Pembangunan
Nasional,
PPN/Bappenas,
adalah
Pembangunan yang
Nasional/Badan
selanjutnya
kementerian
disebut
yang
Perencanaan Kementerian
menyelenggarakan
urusanpemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 2)
Unit Kerja adalah unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II di Kementerian PPN/Bappenas yang akan melaksanakan kegiatan dan anggaran.
3)
Inspektorat
adalah
Unit
Kerja
di
Kementerian
PPN/Bappenas
yang
menyelenggarakan pengawasan internal. 3)
Konflik Kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.
4)
Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil yang bekerja di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas.
5)
Atasan Langsung adalah pejabat yang mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi dari Pegawai dalam organisasi atau strata pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas. (dicek dan diskusi dengan Biro SDM)
6. Gratifikasi yaitu pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
DRAFT perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Kementerian
terkait
dengan
wewenang/jabatannya
di
Kementerian
yang
memberikan
PPN/Bappenas. Hubungan Afiliasi apakah perlu didefinisikan? Pasal 2 Peraturan
Menteri
ini
bertujuan
sebagai
pedoman
keseragaman pemahaman dan tindakan bagi unit kerja maupun Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas dalam melakukan penanganan Konflik Kepentingan. Pasal3 Ruang lingkup Peraturan Menteri ini, antara lain: a. Bentuk Situasi dan Sumber Penyebab Konflik Kepentingan; b. Pencegahan Konflik Kepentingan; c. Penanganan Konflik Kepentingan; dan d. Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Konflik Kepentingan. BAB II BENTUK SITUASI DAN SUMBER PENYEBAB KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 4 Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. Penerimaan Gratifikasi atas suatu keputusan atau suatu tindakan yang dilandaskan pada jabatan dan menguntungkan pihak pemberi; b. Penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi atau pihak tertentu yang tidak semestinya; dicek kembali oleh IBAU, akan dimasukkan atau dihilangkan c. Penggunaan informasi rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi atau menguntungkan kepentingan pihak tertentu; d. Pemberian kemudahan atau fasilitas akses kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya berlaku;
DRAFT e. Pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak tertentu; f. Penilaian suatu obyek kualifikasi yang mana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai; mohon direview maksud oleh IBAU [USULAN BIRO HUKUM] Penilaian suatu obyek yang mana hasil nilai tersebut disusun dan dinilai sendiri oleh Pegawai yang bersangkutan; g. Penggunaan
diskresi
yang
tidak
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; dan h. Pemberian informasi lebih dari yang telah ditentukan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang/jasa. Pasal 5 Sumber penyebab Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas, antara lain: a. Hubungan afiliasi; b. Gratifikasi; c. Kelemahan sistem organisasi; d. Kepentingan pribadi; dan e. Perangkapan jabatan. BAB III PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 6 (1) Pegawai di Kementerian PPN/Bappenas wajib melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. (2) Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pegawai wajib memahami bentuk-bentuk Konflik Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan mengenali sumber Konflik Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. Pasal 7
DRAFT Inspektorat menyusun Kode Etik dan Aturan Perilaku dan melakukan sosialisasi penanganan Konflik Kepentingan bagi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rangka mencegah Konflik Kepentingan, Pegawai wajib mengikuti Kode Etik dan Aturan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IV PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 8 (1) Pegawai yang berpotensi dan/atau sedang dalam situasi Konflik Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan surat pernyataan Konflik Kepentingan kepada Atasan Langsung. (2) Surat pernyataan Konflik Kepentingan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memuat
penjelasan
mengenai
bentuk
dan
sumber
penyebab
Konflik
Kepentingan yang dihadapi oleh Pegawai. (3) Surat Pernyataan Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), menjadi dasar justifikasi dan perlindungan bagi Pegawai. Pasal 9 (1) Atasan Langsung mempertimbangkan surat pernyataan Konflik Kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), untuk memutuskan lanjut atau tidak lanjut atas keterlibatan Pegawai dalam suatu kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan situasi Konflik Kepentingan. (2) Atasan Langsung melakukan konsultasi dan menyampaikan situasi Konflik Kepentingan kepada Inspektorat. (3) Dalam hal Pegawai melanjutkan suatu kegiatan dan tugas yang berkaitan dengan situasi Konflik Kepentingan, maka Atasan Langsung wajib mengawasi dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan tugas. (4) Dalam hal Pegawai tidak melanjutkan suatu kegiatan dan tugasyang berkaitan dengan situasi Konflik Kepentingan, maka Atasan Langsung wajib menunjuk Pegawai lain untuk melaksanakan kegatan dan tugas. Perlu diformulasikan ulang ketentuan pasal 8 dan 9 dengan pelaporan berjenjang, khususnya mekanisme pelaporan Eselon I (JPT Madya) dan
DRAFT Eselon II (JPT Pratama) Pasal 10 Setiap Pegawai dapat melaporkan situasi Konflik Kepentingan melalui sistem pelaporan dan penanganan pelanggaran (whistleblowing system) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1)
Inspektorat wajib menerima dan menindaklanjut laporan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan melakukan klarifikasi kepada Pegawai dan Atasan Langsung. Pasal 11
Setiap Pegawai yang terbukti melakukan tindakan Konflik Kepentingan, yang tidak melaporkan dan menyampaikan surat pernyataan Konflik Kepentingan kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENANGANAN KONFLIK KEPENTINGAN Pasal 12 (1) Pemantauan atas penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas dilakukan secara berkala oleh Inspektorat kepada Pegawai, Atasan Langsung, dan Unit Kerja yang menghadapi situasi Konflik Kepentingan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan cara konsultasi, pemeriksaan, dan klarifikasi kepada Pegawai, Atasan Langsung, dan pihak lain yang terkait. (3) Hasil pemantauan penanganan Konflik Kepentingan digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja Pegawai dan unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas. Pasal 13 (1) Evaluasi atas penanganan Konflik Kepentingan di Kementerian PPN/Bappenas dilakukan setiap tahun oleh Inspektorat atas situasi Konflik Kepentingan. (2) Hasil evaluasi penanganan Konflik Kepentingan digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan kinerja Kementerian PPN/Bappenas.
DRAFT (3) Hasil evaluasi, sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai laporan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Ketentuan lebih lanjutmengenai Pedoman PenangananKonflikKepentingan di Kementerian
PPN/Bappenasdimuat
dalam
Lampiran
Peraturan
Menteriyangmerupakan satu kesatuan danbagianyang tidakterpisahkan dari Peraturan Menteriini. Pasal 15 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada Tanggal MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
SOFYAN A. DJALIL
2016
